Wednesday, November 8
Times Indonesia
timesindonesia.co.idTIMESINDONESIA.CO.ID kami dedikasikan bukan hanya sekedar portal informasi berita biasa. Tapi lebih dari itu, menjadi media mainstream online pertama di Indonesia yang menekankan akurasi, cover both side, reading tourism, user friendly, serta riset.
TIMESINDONESIA.CO.ID memiliki tim dengan skill dan keahlian di bidang jurnalistik, riset media, quality assurance, monitoring & evaluation, dan jurnalis-jurnalis yang telah teruji kemampuannya di media massa.
Kekuatan inilah yang menjadi tumpuan bagi TIMESINDONESIA.CO.ID dalam menyampaikan informasi-informasi yang layak, bermanfaat, membangun semangat dan optimisme, serta punya kepedulian memperbaiki mental bangsa.
Sesuai namanya, TIMESINDONESIA.CO.ID, kami berikhtiar agar Indonesia ini senantiasa memiliki waktu untuk berbagi informasi, membaca informasi, dan bersama-sama menebar aura positif dan optimisme.
Artikel Terkait
| Klasifikasi | Judul | Klaim | Beredar |
|---|---|---|---|
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Surat Suara di Kota Malang Tercoblos Sebelum Pemungutan Suara - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tentang surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemilihan suara di Pilkada Kota Malang 2024 ini adalah benar. Tim Cek Fakta TIMES Indonesia telah mengonfirmasi kejadian tersebut kepada anggota Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Klojen Kota Malang, Harun Harsono. Pihaknya mengatakan, bahwa kejadian tersebut benar terjadi di Kecamatan Klojen, tepatnya di TPS 12 Kelurahan Samaan. "Iya mas," ucapnya mengonfirmasi kejadian tersebut berada di TPS 12 kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang, Rabu (27/11/2024). "Kita sudah memanggil beberapa pihak yang ada dilokasi untuk dimintai keterangan. Sejauh ini kami masih melakukan kajian terhadap kejadian tersebut," sambungnya. Hingga saat ini pihaknya mengaku masih terus melakukan kajian untuk memastikan kejadian tersebut. "Ini masih dalam kajian untuk kebenaran narasi yang disampaikan dalam video. Karena hanya merupakan potongan video pendek yang bisa menimbulkan spekulasi," katanya. Saat ditanya apakah temuan semacam ini hanya ada di TPS 12 atau ada TKP lain, Harun menjawab bahwa saat ini hanya ditemukan di TPS 12 Kelurahan Samaan saja. "Untuk kejadian sementara satu ini saja di TPS 12 kelurahan samaan," terangnya. "Mohon beri kami waktu untuk mengkaji case ini," pungkasnya.100 | 2024-11-27 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks, Dukungan Anies Turunkan Elektabilitas Pramono-Rano - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikutip dari Kompas.com pada 19 September 2024 mencatat elektabilitas Pramono-Rano sebesar 28,4 persen pada survei September 2024. Namun, angka tersebut bukan disebabkan oleh dukungan Anies. Pasangan tersebut baru diperkenalkan pada akhir Agustus 2024, dan angka ini dianggap awal yang positif oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Sumber: Elektabilitas Pramono-Rano 28,4 Persen, PDI-P: Baru Muncul Sudah Seperti Itu Penelusuran lain menemukan Survei Litbang Kompas pada Oktober 2024. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Pramono-Rano meningkat menjadi 38,3 persen. Pasangan ini bahkan bersaing ketat dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (34,6 persen) dalam survei yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024. Sumber: Kompas Anies Baswedan Resmi Dukung Pramono-Rano, seperti Apa Pengaruhnya? Lebih lanjut, Juru bicara Pramono-Rano, Aris, menekankan bahwa dukungan dari pendukung Anies (Anak Abah) dan pendukung Ahok (Ahokers) menjadi salah satu faktor yang meningkatkan elektabilitas pasangan ini. - Berdasarkan catatan terbaru, elektabilitas pasangan ini telah mencapai 49 persen. SUMBER: Jubir: Naiknya Elektabilitas Pramono-Rano Karena Dukungan dari Ahokers dan Anak Abah100 | 2024-11-27 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Hasil Exit Poll LSI Keluar Sebelum TPS Ditutup, Pramono-Rano Karno Raih 55,8% - TIMES Indonesia | Tim Cek Fakta yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, lembaga survei dan jajak pendapat diperbolehkan melakukan penghitungan cepat, tetapi hasilnya tidak dapat diumumkan secara langsung. Pasal 19 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa hasil quick count hanya boleh dipublikasikan paling cepat dua jam setelah jadwal pemungutan suara berakhir. “Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” demikian bunyi ketentuan tersebut. Lebih lanjut, Berdasarkan Buku Pintar KPPS Pilkada 2024, pemungutan suara dilakukan pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Hasil quick count Pilkada 2024 mulai ditayangkan sejak pukul 15.00 WIB. KPU pun meminta lembaga survei wajib menyebutkan bahwa data hasil quick count yang diumumkan tersebut bukan hasil resmi atau real count. Hal itu bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada publik, tetapi tetap harus menunggu hasil final dari penghitungan suara resmi oleh KPU. https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/11/21/download-buku-panduan-kpps-pilkada-2024-format-pdf-dilengkapi-tugas-kpps-1-sampai-7 Mengacu pada aturan tersebut, maka Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA akan mengumumkan hasil exit poll Pilgub DKI Jakarta pada pukul 12.00 WIB, lalu hasil quick count pada pukul 15.00 WIB. Exit poll adalah metode yang dilakukan beberapa saat setelah pemilih menyalurkan pilihan politiknya di tempat pemungutan suara. Secara teknis exit poll merupakan bagian dari survei. Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan dengan mewawancarai responden atau pemilih setelah keluar dari tempat pemungutan suara. Namun, dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan bersih. SUMBER: Exit Poll Bisa Jadi Gambaran Hasil Pilkada 2024 sebelum Pengumuman Resmi KPU, Ini Alasannya Penelusuran atas narasi juga juga telah dilakukan oleh media-media yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta. Salah satunya Suara.com Sumber: CEK FAKTA: Beredar Hasil Exit Poll LSI Keluar Sebelum TPS Ditutup, Pram-Rano Raih 55,8%, Benarkah?100 | 2024-11-27 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Benarkah Cagub Ridwan Kamil Gunakan Hak Pilih di Jabar, Cawagub Suswono di Jateng? - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta, bersumber dari kompas.com, Ridwan Kamil dan Suswono memang belum memiliki KTP Jakarta. Keduanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Jakarta 2024. Masih dikutip dari Kompas.com, Ridwan Kamil menyalurkan hak pilihnya di TPS 23, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Ia akan menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar), serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Sementara Suswono menggunakan hak pilihnya di TPS 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Ia akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilgub Jabar serta Pilkada Kota Bandung. Sumber: [KLARIFIKASI] Ridwan Kamil Gunakan Hak Pilihnya di Bandung, Suswono di Bogor https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/11/27/110939182/klarifikasi-ridwan-kamil-gunakan-hak-pilihnya-di-bandung-suswono-di-bogor100 | 2024-11-27 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Video RK-Suswono Pakai Cara Curang Bagikan Bansos, Benarkah? - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta, video yang menyebut pasangan Ridwan Kamil-Suswono memakai cara curang dengan membagikan bansos untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pilkada tidaklah benar. Dari hasil penelusuran di berbagai kanal media sosial dan media arus utama, video sembako bergambar RK-Suswono itu adalah untuk program tebus sembako murah yang diadakan oleh paslon tersebut di berbagai daerah di Jakarta. Dilansir dari IDN TIMES, Ridwan Kamil telah membantah bahwa pihaknya membagikan sembako secara gratis selama masa kampanye. Dia menyebut bahwa sembako itu diperuntukkan pada pasar sembako murah untuk warga. "Saya jawab dengan tegas, ya, tidak ada pembagian gratis, yang ada pasar sembako murah," ujarnya. Sumber: Ridwan Kamil-Suswono Bagi-Bagi Bansos Jelang Pilkada? Selain itu, mengutip dari Merdeka.com, tebus murah sembako itu juga mereka lakukan di Pendongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024). Secara simbolis, nampak RK menyerahkan tebus sembako murah itu kepada salah satu warga. Warga menukar paket sembako dengan kupon dan uang tunai senilai Rp5.000 hingga Rp10.000. RK menjelaskan, program tebus sembako murah hadir untuk sebagai solusi untuk warga yang banyak mengeluhkan tingginya harga sembako yang dijual di pasaran. “Di kelurahan-kelurahan warga punya pilihan tidak hanya membeli dengan harga pasar yang mungkin suatu saat terlalu tinggi, tapi diintervasi karena di anggaran pemprov ada sekitar Rp600 sampai Rp800 milliar di Pasar Jaya itu untuk memitigasi hal-hal seperti ini,” jelas RK. Program tersebut juga telah diketahui oleh Bawaslu, dan dinyatakan tidak melanggar aturan. Anggota Bawaslu DKI Jakarta Wiwik Tarwiyah mengatakan, pengadaan tebus murah senilai Rp5.000 dan Rp10.000 oleh RK di masa kampanye itu tidaklah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). “Kalau nilainya lebih dari Rp100 ribu baru nggak boleh. Jadi kalau nilainya cuma Rp5.000 boleh. Yang penting nilai barangnya harus tidak boleh lebih dari Rp100 ribu,” ucapnya. Sumber: Ridwan Kamil Adakan Tebus Murah Sembako di Pulo Gadung, Bawaslu Sebut Tak Langgar Aturan Kampanye100 | 2024-11-27 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks! Hasil Exit Poll LSI Keluar Sebelum TPS Ditutup, Pramono-Rano Karno Raih 55,8% | Tim Cek Fakta yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, lembaga survei dan jajak pendapat diperbolehkan melakukan penghitungan cepat, tetapi hasilnya tidak dapat diumumkan secara langsung. Pasal 19 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa hasil quick count hanya boleh dipublikasikan paling cepat dua jam setelah jadwal pemungutan suara berakhir. “Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” demikian bunyi ketentuan tersebut. Lebih lanjut, Berdasarkan Buku Pintar KPPS Pilkada 2024, pemungutan suara dilakukan pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Hasil quick count Pilkada 2024 mulai ditayangkan sejak pukul 15.00 WIB. KPU pun meminta lembaga survei wajib menyebutkan bahwa data hasil quick count yang diumumkan tersebut bukan hasil resmi atau real count. Hal itu bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada publik, tetapi tetap harus menunggu hasil final dari penghitungan suara resmi oleh KPU. https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/11/21/download-buku-panduan-kpps-pilkada-2024-format-pdf-dilengkapi-tugas-kpps-1-sampai-7 Mengacu pada aturan tersebut, maka Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA akan mengumumkan hasil exit poll Pilgub DKI Jakarta pada pukul 12.00 WIB, lalu hasil quick count pada pukul 15.00 WIB. Exit poll adalah metode yang dilakukan beberapa saat setelah pemilih menyalurkan pilihan politiknya di tempat pemungutan suara. Secara teknis exit poll merupakan bagian dari survei. Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan dengan mewawancarai responden atau pemilih setelah keluar dari tempat pemungutan suara. Namun, dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan bersih. Postingan-Hasil-Pilkada-Jakarta-a.jpgSUMBER: Exit Poll Bisa Jadi Gambaran Hasil Pilkada 2024 sebelum Pengumuman Resmi KPU, Ini Alasannya Penelusuran atas narasi juga juga telah dilakukan oleh media-media yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta. Salah satunya Suara.com100 | 2024-11-27 |
| - Misleading Content |
CEK FAKTA: Benarkah Cagub Ridwan Kamil Gunakan Hak Pilih di Jabar, Cawagub Suswono di Jateng? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta, bersumber dari kompas.com, Ridwan Kamil dan Suswono memang belum memiliki KTP Jakarta. Keduanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Jakarta 2024. Masih dikutip dari Kompas.com, Ridwan Kamil menyalurkan hak pilihnya di TPS 23, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Ia akan menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar), serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Sementara Suswono menggunakan hak pilihnya di TPS 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Ia akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilgub Jabar serta Pilkada Kota Bandung.100 | 2024-11-27 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Gunawan HS Sebut Kabupaten Malang Tidak Punya Alun-Alun, Benarkah? - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup Gunawan HS tentang Kabupaten Malang tidak punya alun-alun, benar. Penelusuran melalui mesin pencarian, Pemkab Malang merencanakan pembangunan fisik Alun-alun di mulai tahun 2024. Anggaran yang digunakan bersumber dari Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 500 miliar. Adapun luas lahan yang akan digunakan, yaitu 30 hektare, berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber: Alun-Alun Kepanjen Dibangun Tahun 2024 Didanai APBN Rp 500 Miliar | JatimTimes Lebih lanjut, selain membangun alun-alun, di kawasan yang sama pula akan di bangun fasilitas lainnya, seperti gedung kesenian, perdagangan, perkantoran, jasa dan rumah peribadatan. Sumber: Pemkab Malang Percepat Realisasi Alun-Alun Kepanjen di Jalan Panji | Radar Malang100 | 2024-11-09 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Debat Kedua Pilbup Malang 2024, Sanusi Sebut Belum Ada Hotel di Kabupaten Malang Sebelum Dia Menjadi Bupati - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cabup Malang nomor urut 1 tentang belum ada hotel di Kabupaten Malang sebelum dia menjabat sebagai Bupati Malang adalah salah. Diketahui, Sanusi dilantik menjadi Bupati Malang definitif menggantikan Rendra Kresna pada 17 September 2019. Lalu dia juga berhasil menang dalam Pilkada 2020 dan dilantik menjadi Bupati Malang pada 26 Februari 2021. Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, di tahun sebelum sanusi terpilih menjadi bupati malang pada Pilkada 2020, Kabupaten Malang telah memiliki 9 hotel berbintang pada tahun 2018. Angkanya stagnan hingga tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, jumlah hotel berbintang di Kabupaten Malang turun menjadi 8. (Jumlah Akomodasi Menurut Klasifikasi Hotel dan Kabupaten/Kota | BPS Jawa Timur).100 | 2024-11-08 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Gunawan HS Sebut Kabupaten Malang Belum Mandiri, Benarkah? - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup Gunawan HS tentang, Kabupaten Malang belum mandiri berdasarkan review BPK benar. Plt Bupati Malang Didik Gatot Subroto, menyampaikan untuk menuju kemandirian fiskal, diakuinya bahwa setiap daerah diwajibkan ke sana. Untuk menuju fiskal yang sehat ini, debutnya, satu diantaranya bahwa BUMD harus sehat semuanya. Didik menyatakan, dalam kondisi fiskal daerah yang sehat, maka minimal PAD harus 50 persen dari APBD. "PAD Kabupaten Malang sekarang masih di angka 25 persen dari total APBD. Jadi perlu waktu. Kalau tahun ini jelas tidak bisa karena pemerintahan kami ini kan terputus. Kami hanya bekerja selama 4 tahun, dan itu efektif hanya 2 tahun 4 bulan," demikian Plt Bupati Malang. Sumber: PAD dan Fiskal Daerah Disorot Dewan, Begini Tanggapan Plt Bupati Malang Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di Bawah 25 persen, menunjukkan bahwa daerah belum mencapai kemandirian fiskal. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa jika kontribusi PAD masih rendah, yaitu di bawah 25 persen dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Sumber: lkpp_2019_1594713274.pdf Lebih lanjut, data BPK mencatat Kabupaten Malang masuk dalam kategori Belum Mandiri. Berdasarkan kriteria kemandirian fiskal, daerah yang kontribusi PAD-nya di bawah 25 persen masuk dalam kategori belum mandiri. Ini berarti Kabupaten Malang belum mampu membiayai sebagian besar kebutuhannya. Sumber: LKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 – WTP | BPK Jawa Timur100 | 2024-11-08 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: HM Sanusi Sebut Potensi Lahan Pertanian 1250 Ha, Benarkah? - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup HM Sanusi tentang, Klaim potensi lahan pertanian 1.250 ha. Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia, ditemukan Kabupaten Malang memang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Namun, klaim bahwa Kabupaten Malang akan menjadi "miliarder" melalui invasi tanaman kentang di Ngadas memerlukan data yang lebih spesifik dan valid untuk mendukung klaim tersebut. Klaim tersebut perlu didukung dengan laporan keuangan dan data ekonomi yang lebih mendetail. Menurut data dari dari Dokumen Profil Pemkab Malang 2023 diketahui gambaran menyeluruh tentang potensi ekonomi Kabupaten Malang, termasuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Dokumen ini disusun oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, dengan sekitar 43 ribu lahan pertanian, 40 ribu lahan perkebunan, dan 75 ribu lahan holtikultura. Sumber: Profil Pemkab Malang 2023.pdf Lebih lanjut, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang 2021, menurut Laporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yang mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Laporan ini mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar-eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2021 meningkat sebesar 3,12 persen dibandingkan tahun 2020 Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang 2021 | BPS Kabupaten Malang Kemudian, menurut data dari Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, potensi ekonomi Kabupaten Malang, termasuk sektor agrobisnis, perindustrian, pariwisata, dan pertambangan. Karena, Kabupaten Malang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 3.534,86 km². Sumber: Kabupaten Malang | BPK Provinsi Jawa Timur100 | 2024-11-08 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks Indonesia Negara Paling Korup di Dunia - TIMES Indonesia | Menurut data dari Transparency International melalui laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023, posisi Indonesia sebenarnya jauh dari klaim tersebut. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 34/100. Skor ini sama dengan yang diperoleh Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan stagnansi dalam upaya pemberantasan korupsi. CPI merupakan indeks yang menilai persepsi korupsi di sektor publik suatu negara, menggunakan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dengan skor 34, Indonesia memang masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak menduduki posisi teratas dalam daftar negara-negara terkorup di dunia. Sumber: CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 | TRANSPARENCY INTERNATIONAL Posisi Indonesia di ASEAN Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup keempat, setelah Myanmar, Kamboja, dan Laos. Myanmar menjadi negara terkorup di ASEAN dengan skor 20, disusul oleh Kamboja (22) dan Laos (28). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki skor yang relatif lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya, meskipun masih membutuhkan banyak perbaikan dalam aspek pemberantasan korupsi. Stagnasi skor CPI Indonesia disinyalir akibat sejumlah faktor, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta munculnya berbagai regulasi yang kurang memperhatikan nilai-nilai integritas. Para pemangku kepentingan dianggap kurang memberikan dukungan nyata dalam upaya penegakan integritas publik dan transparansi. Sumber: Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022 | Katadata100 | 2024-10-30 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks Indonesia Negara Paling Korup di Dunia | Menurut data dari Transparency International melalui laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023, posisi Indonesia sebenarnya jauh dari klaim tersebut. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 34/100. Skor ini sama dengan yang diperoleh Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan stagnansi dalam upaya pemberantasan korupsi. CPI merupakan indeks yang menilai persepsi korupsi di sektor publik suatu negara, menggunakan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dengan skor 34, Indonesia memang masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak menduduki posisi teratas dalam daftar negara-negara terkorup di dunia. Sumber: https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/ Posisi Indonesia di ASEAN Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup keempat, setelah Myanmar, Kamboja, dan Laos. Myanmar menjadi negara terkorup di ASEAN dengan skor 20, disusul oleh Kamboja (22) dan Laos (28). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki skor yang relatif lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya, meskipun masih membutuhkan banyak perbaikan dalam aspek pemberantasan korupsi. Stagnasi skor CPI Indonesia disinyalir akibat sejumlah faktor, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta munculnya berbagai regulasi yang kurang memperhatikan nilai-nilai integritas. Para pemangku kepentingan dianggap kurang memberikan dukungan nyata dalam upaya penegakan integritas publik dan transparansi. Sumber: https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/60eea6dbf462ea3/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022100 | 2024-10-30 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Debat Pilgub Jatim 2024, Khofifah Sebut Produksi Padi, Ikan, dan Daging Jawa Timur Tertinggi Nasional, Benarkah? - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cagub Khofifah Indar Parawansa bahwa produksi padi, ikan, dan daging Jawa Timur tertinggi di Indonesia, sebagian benar. Data BPS mencatat produksi padi Jatim pada 2021-2023 adalah sebesar 9.710.661,33 ton. Jumlah ini tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Sumber: Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi - BPS Masih berkaitan dengan produksi padi, mengutip dari Tempo.co, Jawa Timur menempati peringkat pertama pada tahun 2023, diikuti oleh Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Sumber: 11 Daerah Penghasil Padi Terbesar di Indonesia | Tempo Mengenai produksi ikan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI), produksi ikan tangkap Jatim pada 2023 sebesar 576.991,06 ton. Angka ini bukan yang tertinggi di Indonesia, masih kalah dengan Jateng (735.449,76 ton). Sementara untuk produksi ikan budidaya, Jatim mencatat produksi 1.347.519,45 ton pada 2023. Angka tertinggi nasional dicatat provinsi Sulawesi Selatan (4.116.722,98 ton). Sumber: Tabel Statistik - KKP Berikutnya, data produksi daging di Jawa Timur. Data BPS mencatat produksi daging sapi Jatim pada 2023 memang tertinggi di Indonesia dengan total produksi 102.711.716,18 ton. Angka tersebut menyumbang 20,3 persen dari 503.506.761,96 jumlah total produksi nasional. Sumber: Produksi Daging Ternak Menurut Provinsi dan Jenis Ternak - BPS100 | 2024-10-18 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Debat Pilgub Jatim 2024, Luluk Sebut Jumlah Penduduk Miskin di Jatim Tertinggi di Indonesia, Benarkah? - TIMES Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cagub Luluk Nur Hamidah tentang jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi di Indonesia, benar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 4,198 juta jiwa. Jumlah ini tertinggi di Indonesia. Sumber: Tabel Statistik Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi - BPS Masih berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jatim pada 2023 adalah 10,35 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen. Sumber: Tabel Statistik Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah - BPS100 | 2024-10-18 |
| Education |
CEK FAKTA: Debat Pilgub Jatim 2024, Khofifah Sebut Produksi Padi, Ikan, dan Daging Jawa Timur Tertinggi Nasional, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cagub Khofifah Indar Parawansa bahwa produksi padi, ikan, dan daging Jawa Timur tertinggi di Indonesia, sebagian benar. Data BPS mencatat produksi padi Jatim pada 2021-2023 adalah sebesar 9.710.661,33 ton. Jumlah ini tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html Masih berkaitan dengan produksi padi, mengutip dari Tempo.co, Jawa Timur menempati peringkat pertama pada tahun 2023, diikuti oleh Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Sumber: https://koran.tempo.co/read/berita-utama/485632/11-daerah-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia Mengenai produksi ikan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI), produksi ikan tangkap Jatim pada 2023 sebesar 576.991,06 ton. Angka ini bukan yang tertinggi di Indonesia, masih kalah dengan Jateng (735.449,76 ton). Sementara untuk produksi ikan budidaya, Jatim mencatat produksi 1.347.519,45 ton pada 2023. Angka tertinggi nasional dicatat provinsi Sulawesi Selatan (4.116.722,98 ton). Sumber: https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov#panel-footer-kpda Berikutnya, data produksi daging di Jawa Timur. Data BPS mencatat produksi daging sapi Jatim pada 2023 memang tertinggi di Indonesia dengan total produksi 102.711.716,18 ton. Angka tersebut menyumbang 20,3 persen dari 503.506.761,96 jumlah total produksi nasional. Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TkZZNEt6UlNVakF4TUdadVRrdFVaMmRHYjNKcFp6MDkjMw==/produksi-daging-ternak-menurut-provinsi-dan-jenis-ternak-kg-.html?year=2023100 | 2024-10-18 |
| SALAH TRUE |
CEK FAKTA: Debat Pilgub Jatim 2024, Luluk Nur Hamidah Sebut Jumlah Penduduk Miskin di Jatim Tertinggi di Indonesia, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bahwa pernyataan yang disampaikan cagub Luluk Nur Hamidah tentang jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi di Indonesia, benar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah pemduduk miskin di Jatim sebesar 4,198 juta jiwa. Jumlah ini tertinggi di Indonesia. Sumber: https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTg4IzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html#:~:text=448-,Jawa%20Timur,-4.189 Masih berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jatim pada 2023 adalah 10,35 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen. Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2024.html#:~:text=%2D-,JAWA%20TIMUR,-7%2C12100 | 2024-10-18 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks Rekrutmen Petugas Haji 2025 Beredar di Facebook - TIMES Indonesia | Tim Cek Fakta TIMES melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar, termasuk menelusuri akun media sosial resmi Kemenag RI. Hasilnya, Kemenag melalui akun Instagram resminya pada 2 Oktober 2024 telah menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas haji 2025 belum dibuka. Dalam pernyataan resmi, Kemenag meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan seleksi petugas haji 2025. Mereka menekankan bahwa semua informasi terkait rekrutmen resmi hanya akan dipublikasikan melalui akun resmi Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sumber: Instagram/@kemenag_ri Waspada Penipuan Online Selain itu, unggahan Facebook tersebut menyertakan tautan yang tidak mengarah ke situs resmi Kemenag atau situs terkait rekrutmen petugas haji. Ada indikasi bahwa tautan tersebut bisa menjadi modus penipuan phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi pengguna. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi pribadi atau mengikuti instruksi dari sumber yang tidak jelas.100 | 2024-10-17 |
| Berita Impostor Content |
CEK FAKTA: Hoaks Rekrutmen Petugas Haji 2025 Beredar di Facebook | Penelusuran Fakta Tim Cek Fakta TIMES melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar, termasuk menelusuri akun media sosial resmi Kemenag RI. Hasilnya, Kemenag melalui akun Instagram resminya pada 2 Oktober 2024 telah menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas haji 2025 belum dibuka. Dalam pernyataan resmi, Kemenag meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan seleksi petugas haji 2025. Mereka menekankan bahwa semua informasi terkait rekrutmen resmi hanya akan dipublikasikan melalui akun resmi Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sumber: https://www.instagram.com/p/DAntEcqSbQq/ Waspada Penipuan Online Selain itu, unggahan Facebook tersebut menyertakan tautan yang tidak mengarah ke situs resmi Kemenag atau situs terkait rekrutmen petugas haji. Ada indikasi bahwa tautan tersebut bisa menjadi modus penipuan phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi pengguna. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi pribadi atau mengikuti instruksi dari sumber yang tidak jelas.100 | 2024-10-17 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Wilayah Cilacap, Wonogiri, Kebumen, dan Purworejo Terdampak Besar Gempa Megathrust - TIMES Indonesia | Menurut penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tersebut tidak benar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan penjelasan terkait potensi gempa megathrust yang sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. BMKG menyatakan bahwa informasi mengenai dampak gempa di empat wilayah tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar ilmiah yang valid. Sumber: Instagram/@infobmkg Sebagai lembaga resmi yang bertugas memantau aktivitas gempa bumi, BMKG selalu menyampaikan informasi berdasarkan data ilmiah yang akurat. BMKG mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan menyarankan agar selalu merujuk pada informasi dari sumber resmi, seperti website BMKG atau aplikasi Info BMKG.100 | 2024-10-10 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks! Wilayah Cilacap, Wonogiri, Kebumen, dan Purworejo Terdampak Besar Gempa Megathrust | Penelusuran Fakta Menurut penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tersebut tidak benar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan penjelasan terkait potensi gempa megathrust yang sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. BMKG menyatakan bahwa informasi mengenai dampak gempa di empat wilayah tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar ilmiah yang valid. Sumber: https://www.instagram.com/p/DA0Bj_nBdKs/ Sebagai lembaga resmi yang bertugas memantau aktivitas gempa bumi, BMKG selalu menyampaikan informasi berdasarkan data ilmiah yang akurat. BMKG mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan menyarankan agar selalu merujuk pada informasi dari sumber resmi, seperti website BMKG atau aplikasi Info BMKG.100 | 2024-10-10 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks, Penyembelihan Sapi di RPH Pegirian Tidak Sesuai Syariat Islam - TIMES Indonesia | Menurut hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indoneia, informasi tersebut tidak benar. Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Arifianto menjelaskan video tersebut sebenarnya memperlihatkan proses stunning, yaitu metode pemingsanan sapi sebelum disembelih. Proses stunning bertujuan membuat hewan pingsan tanpa menyebabkan kematian, sehingga saat disembelih tetap memenuhi syarat kehalalan. Wakil Ketua 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya, Muhammad Yazid, juga telah menegaskan bahwa metode stunning yang diterapkan di RPH Surabaya sesuai dengan fatwa halal MUI. Selain itu, Satgas Halal Kementerian Agama, KH Muhammad Yahya, menyatakan bahwa RPH Pegirian sudah memenuhi persyaratan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI. Sumber: Majelis Ulama Indonesia Tegaskan Proses Stunning RPH Surabaya Sesuai Fatwa Halal | Kominfo Jatim Klaim tersebut juga telah diperiksa oleh Mafindo dan dipublikasikan di turnbackhoax.id (https://turnbackhoax.id/2024/10/04/salah-penyembelihan-di-rph-pegirian-surabaya-tidak-sesuai-syariat-islam/) dan Cekfakta.com ([SALAH] Penyembelihan di RPH Pegirian Surabaya Tidak Sesuai Syariat Islam | CekFakta) melalui artikel berjudul "[SALAH] Penyembelihan di RPH Pegirian Surabaya Tidak Sesuai Syariat Islam".100 | 2024-10-05 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks, Penyembelihan Sapi di RPH Pegirian Tidak Sesuai Syariat Islam | Penelusuran Fakta Menurut hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indoneia, informasi tersebut tidak benar. Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Arifianto menjelaskan video tersebut sebenarnya memperlihatkan proses stunning, yaitu metode pemingsanan sapi sebelum disembelih. Proses stunning bertujuan membuat hewan pingsan tanpa menyebabkan kematian, sehingga saat disembelih tetap memenuhi syarat kehalalan. Wakil Ketua 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surabaya, Muhammad Yazid, juga telah menegaskan bahwa metode stunning yang diterapkan di RPH Surabaya sesuai dengan fatwa halal MUI. Selain itu, Satgas Halal Kementerian Agama, KH Muhammad Yahya, menyatakan bahwa RPH Pegirian sudah memenuhi persyaratan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI. Sumber: https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/majelis-ulama-indonesia-tegaskan-proses-stunning-rph-surabaya-sesuai-fatwa-halal Klaim tersebut juga telah diperiksa oleh Mafindo dan dipublikasikan di turnbackhoax.id (https://turnbackhoax.id/2024/10/04/salah-penyembelihan-di-rph-pegirian-surabaya-tidak-sesuai-syariat-islam/) dan Cekfakta.com (https://cekfakta.com/focus/23205) melalui artikel berjudul "[SALAH] Penyembelihan di RPH Pegirian Surabaya Tidak Sesuai Syariat Islam".100 | 2024-10-05 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Puan Maharani Akan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Benarkah? - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tersebut ternyata merupakan potongan dari video channel YouTube Rocky Gerung Official yang berjudul “PDIP MERAPAT KE PEMERINTAHAN PRABOWO. JOKOWI & GIBRAN TERSINGKIR?!”. Sumber: PDIP MERAPAT KE PEMERINTAHAN PRABOWO. JOKOWI & GIBRAN TERSINGKIR?! | Youtube/Rocky Gerung Official Dalam video tersebut, Rocky Gerung membahas tentang dinamika politik yang mungkin terjadi jika PDI-P bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, tidak ada informasi atau diskusi terkait keputusan resmi MPR untuk menggantikan Gibran dengan Puan sebagai Wakil Presiden. Puan Maharani sendiri telah menanggapi isu tersebut dengan santai. Dalam video yang diunggah oleh Kanal YouTube iNews berjudul “Sambil Tersenyum, Puan Maharani Buka Suara soal Isu Gantikan Gibran Sebagai Wapres”, Puan merespons pertanyaan awak media dengan tersenyum dan bertanya balik, “Apa ya? Ya, sudah itu saja?” saat ditanya mengenai potensi dirinya menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sumber: Sambil Tersenyum, Puan Maharani Buka Suara soal Isu Gantikan Gibran Sebagai Wapres | YouTube/Official iNews Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari MPR maupun pihak terkait lainnya mengenai kemungkinan Puan Maharani menggantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden.100 | 2024-10-04 |
| Berita |
CEK FAKTA: Puan Maharani Akan Gantikan Gibran sebagai Wapres, Benarkah? | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tersebut ternyata merupakan potongan dari video channel YouTube Rocky Gerung Official yang berjudul “PDIP MERAPAT KE PEMERINTAHAN PRABOWO. JOKOWI & GIBRAN TERSINGKIR?!”. Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=jxk6b1Q9O8I Dalam video tersebut, Rocky Gerung membahas tentang dinamika politik yang mungkin terjadi jika PDI-P bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, tidak ada informasi atau diskusi terkait keputusan resmi MPR untuk menggantikan Gibran dengan Puan sebagai Wakil Presiden. Puan Maharani sendiri telah menanggapi isu tersebut dengan santai. Dalam video yang diunggah oleh Kanal YouTube iNews berjudul “Sambil Tersenyum, Puan Maharani Buka Suara soal Isu Gantikan Gibran Sebagai Wapres”, Puan merespons pertanyaan awak media dengan tersenyum dan bertanya balik, “Apa ya? Ya, sudah itu saja?” saat ditanya mengenai potensi dirinya menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=RFBrh7z-duA Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari MPR maupun pihak terkait lainnya mengenai kemungkinan Puan Maharani menggantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. 100 | 2024-10-04 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: KPK Temukan Gudang Uang Milik Gibran Rakabuming Raka? Ternyata Hoaks - TIMES Indonesia | Setelah dilakukan penelusuran, klaim dalam video tersebut ternyata tidak sesuai dengan isi narasi sebenarnya. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia dalam video tersebut tidak ada pembahasan mengenai KPK menemukan uang di gudang milik Gibran. Video yang tercantum dalam unggah tersebut hanya menampilkan narator yang membacakan artikel dari Kompas.com berjudul “Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran: ‘Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap’...”. Sumber: Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran "Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap"... Dalam artikel tersebut, diceritakan seorang bocah berusia 9 tahun bernama Davi yang berteriak memberikan aspirasinya kepada Gibran dalam sebuah acara. Bocah tersebut meminta agar korupsi diberantas lebih tegas dan mendesak penanganan pelaku judi online. Tidak ada pembahasan mengenai temuan uang atau gudang terkait Gibran. Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang menguatkan klaim bahwa KPK menemukan gudang penyimpanan uang milik Gibran Rakabuming Raka di Solo atau tempat lain.100 | 2024-09-26 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: KPK Temukan Gudang Uang Milik Gibran Rakabuming Raka? Ternyata Hoaks | Penelusuran Fakta Setelah dilakukan penelusuran, klaim dalam video tersebut ternyata tidak sesuai dengan isi narasi sebenarnya. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia dalam video tersebut tidak ada pembahasan mengenai KPK menemukan uang di gudang milik Gibran. Video yang tercantum dalam unggah tersebut hanya menampilkan narator yang membacakan artikel dari Kompas.com berjudul “Ketika Bocil 9 Tahun Teriak ke Gibran: ‘Korupsi Tuh Diberantas, Judi Jangan Cuma Diungkap’...”. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/22225401/ketika-bocil-9-tahun-teriak-ke-gibran-korupsi-tuh-diberantas-judi-jangan Dalam artikel tersebut, diceritakan seorang bocah berusia 9 tahun bernama Davi yang berteriak memberikan aspirasinya kepada Gibran dalam sebuah acara. Bocah tersebut meminta agar korupsi diberantas lebih tegas dan mendesak penanganan pelaku judi online. Tidak ada pembahasan mengenai temuan uang atau gudang terkait Gibran. Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang menguatkan klaim bahwa KPK menemukan gudang penyimpanan uang milik Gibran Rakabuming Raka di Solo atau tempat lain. 100 | 2024-09-26 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Video Gibran Rakabuming Raka Sedang Make Up - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tentang pria mirip Gibran Rakabuming Raka yang sedang di-make up itu tidaklah benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan Google lens, ditemukan bahwa video seorang pria mirip gibran yang sedang di-make up itu sebenarnya adalah video yang dibuat oleh seorang konten kreator tiktok @istrinyabaharuddin2. Dalam kontenya, pria paruh baya itu memang kerap kali berpakaian dan bergaya layaknya seorang wanita, dan memparodikan aktivitas wanita sehari-hari. Pemilik video asli pria yang sedang di make up. (Sumber: https://www.tiktok.com/@istrinyabaharuddin2/video/7407408641889848582) Cek Fakta TIMES Indonesia juga menemukan konten aslinya sebelum diedit wajahnya dengan wajah Gibran Rakabuming Raka (https://vt.tiktok.com/ZS2qYr3fC/). Sehingga dapat disimpulkan, ada pihak yang mengedit video tersebut dengan cara mengganti wajah konten kreator tersebut dengan wajah Gibran Rakabuming Raka.100 | 2024-09-25 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks! Video Gibran Rakabuming Raka Sedang Make Up | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tentang pria mirip Gibran Rakabuming Raka yang sedang di-make up itu tidaklah benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan Google lens, ditemukan bahwa video seorang pria mirip gibran yang sedang di-make up itu sebenarnya adalah video yang dibuat oleh seorang konten kreator tiktok @istrinyabaharuddin2. Dalam kontenya, pria paruh baya itu memang kerap kali berpakaian dan bergaya layaknya seorang wanita, dan memparodikan aktivitas wanita sehari-hari. Cek Fakta TIMES Indonesia juga menemukan konten aslinya sebelum diedit wajahnya dengan wajah Gibran Rakabuming Raka (https://vt.tiktok.com/ZS2qYr3fC/). Sehingga dapat disimpulkan, ada pihak yang mengedit video tersebut dengan cara mengganti wajah konten kreator tersebut dengan wajah Gibran Rakabuming Raka.100 | 2024-09-25 |
| Berita |
CEK FAKTA: Hoaks! Foto Surat E-Tilang di Pasuruan karena 'Pocong' Tak Pakai Helm | Penelusuran Fakta Berdasarkan klarifikasi dari Humas Satlantas Polres Pasuruan, penampakan pocong dalam foto surat e-tilang tersebut adalah hoaks. Faktanya, gambar yang tampak seperti sosok putih di belakang pengendara motor merupakan bayangan dari pengendara itu sendiri akibat efek cahaya atau kualitas foto yang kurang jelas. Unggahan viral ini sudah diklarifikasi oleh akun resmi Instagram Humas Satlantas Polres Pasuruan. Mereka menyatakan bahwa foto asli dari sistem tilang elektronik (ETLE) hanya menunjukkan pengendara motor yang tidak menggunakan helm, dan tidak ada penumpang atau sosok lain di belakangnya. Sumber: https://www.instagram.com/p/C_uph8YSher/ Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Deni Eko Prasetyo, juga memberikan penjelasan resmi mengenai viralnya foto tersebut. Menurut Deni, unggahan tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Foto yang tersebar di media sosial sudah dimanipulasi untuk menimbulkan kehebohan. "Itu bohong. Pengendara ditilang karena nggak pakai helm, bukan karena ada pocong. Kejadiannya di Jalan Ahmad Yani, Bangil, pada 8 Agustus 2024," jelas Deni kepada media beberapa waktu lalu. Ia juga menunjukkan foto asli hasil jepretan dari sistem ETLE yang sama sekali tidak menampilkan sosok putih seperti yang ramai diperbincangkan.100 | 2024-09-20 |
| Berita |
CEK FAKTA: Hoaks, Kabar Teror Ninja di Tasikmalaya | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta dan konfirmasi dari pihak Polres Tasikmalaya, informasi tentang teror "ninja" itu hoaks. Kapolsek Puspahiang, Iptu Dedi Haryana, menegaskan bahwa pesan berantai tersebut bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Pihaknya juga memperingatkan bahwa penyebaran informasi palsu seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam respons cepat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Puspahiang langsung mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, ketua RT, dan RW setempat untuk menyampaikan klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Mereka juga menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. "Kami sampaikan sosialisasi terkait informasi hoaks ini supaya masyarakat juga tenang," kata Iptu Dedi Haryana dalam wawancara dengan ANTARA. Camat Puspahiang, Dadan Hamdani, turut mempertegas bahwa informasi mengenai ninja yang mengetuk pintu untuk melakukan tindakan kekerasan adalah bohong belaka. Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap waspada dengan meningkatkan kegiatan ronda malam untuk memastikan keamanan di lingkungan. "Informasi ninja ketuk pintu, bacok, dan perkosa ternyata hoaks, tapi kita minta masyarakat intensifkan ronda malam untuk memberi rasa aman," ujar Dadan. Sumber: https://jabar.antaranews.com/berita/543035/polisi-penyebar-hoaks-teror-ninja-di-tasikmalaya-bisa-diancam-pidana100 | 2024-09-19 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Foto Surat E-Tilang di Pasuruan karena 'Pocong' Tak Pakai Helm - TIMES Indonesia | Berdasarkan klarifikasi dari Humas Satlantas Polres Pasuruan, penampakan pocong dalam foto surat e-tilang tersebut adalah hoaks. Faktanya, gambar yang tampak seperti sosok putih di belakang pengendara motor merupakan bayangan dari pengendara itu sendiri akibat efek cahaya atau kualitas foto yang kurang jelas. Unggahan viral ini sudah diklarifikasi oleh akun resmi Instagram Humas Satlantas Polres Pasuruan. Mereka menyatakan bahwa foto asli dari sistem tilang elektronik (ETLE) hanya menunjukkan pengendara motor yang tidak menggunakan helm, dan tidak ada penumpang atau sosok lain di belakangnya. Sumber: https://www.instagram.com/p/C_uph8YSher/ Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Deni Eko Prasetyo, juga memberikan penjelasan resmi mengenai viralnya foto tersebut. Menurut Deni, unggahan tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Foto yang tersebar di media sosial sudah dimanipulasi untuk menimbulkan kehebohan. "Itu bohong. Pengendara ditilang karena nggak pakai helm, bukan karena ada pocong. Kejadiannya di Jalan Ahmad Yani, Bangil, pada 8 Agustus 2024," jelas Deni kepada media beberapa waktu lalu. Ia juga menunjukkan foto asli hasil jepretan dari sistem ETLE yang sama sekali tidak menampilkan sosok putih seperti yang ramai diperbincangkan.100 | 2024-09-20 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks, Kabar Teror Ninja di Tasikmalaya - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta dan konfirmasi dari pihak Polres Tasikmalaya, informasi tentang teror "ninja" itu hoaks. Kapolsek Puspahiang, Iptu Dedi Haryana, menegaskan bahwa pesan berantai tersebut bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Pihaknya juga memperingatkan bahwa penyebaran informasi palsu seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam respons cepat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Puspahiang langsung mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, ketua RT, dan RW setempat untuk menyampaikan klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Mereka juga menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. "Kami sampaikan sosialisasi terkait informasi hoaks ini supaya masyarakat juga tenang," kata Iptu Dedi Haryana dalam wawancara dengan ANTARA. Camat Puspahiang, Dadan Hamdani, turut mempertegas bahwa informasi mengenai ninja yang mengetuk pintu untuk melakukan tindakan kekerasan adalah bohong belaka. Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap waspada dengan meningkatkan kegiatan ronda malam untuk memastikan keamanan di lingkungan. "Informasi ninja ketuk pintu, bacok, dan perkosa ternyata hoaks, tapi kita minta masyarakat intensifkan ronda malam untuk memberi rasa aman," ujar Dadan. Sumber: Polisi: Penyebar hoaks teror ninja di Tasikmalaya bisa diancam pidana | Antara100 | 2024-09-19 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Modus Baru Penyalahgunaan Narkoba dengan Cara Dicampurkan ke Dalam Tepung Gorengan - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tentang polisi menemukan modus baru penyalahgunaan narkoba dengan cara dicampurkan pada tepung gorengan agar lebih crispy dan enak dan membuat orang kecanduan tidaklah benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan Google lens, ditemukan bahwa video yang tersebar di berbagai platform media sosial itu adalah video olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam pengungkapan kasus laboratorium narkoba jenis Pinaca atau Cannabinoid oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di perumahan mewah Mountain View Residence di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/4/2024). Kabar hoax ini juga telah diluruskan dan diklarifikasi langsung oleh Polda Metro Jaya melalui akun resmi @Subdit3.narkoba.pmj. (cek di sini: https://www.instagram.com/reel/C7THG7JPltt/) Dalam postingan tersebut, polisi menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah misinformasi yang disebar oleh tangan tangan tidak bertanggung jawab. Faktanya video yang diambil untuk membuat narasi "GORENGAN TEPUNG NARKOBA" itu merupakan video olah TKP milik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sedang melakukan olah TKP bersama Puslabfor Mabes Polri dalam kasus Laboratorium Narkoba jenis Pinaca atau Cannabinoid. "Adapun bahan yang terlihat seperti gorengan dalam video tersebut merupakan olahan dari berbagai Prekursor Kimia yang disebut PINACA atau CANNABINOID, bukan makanan Gorengan seperti yang dinarasikan," tulisnya. Untuk itu mereka mengimbau agar masyarakat berhati hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Beberapa media juga sempat memberitakan kejadian ini. Seperti beritasatu.com (Polisi Gerebek Industri Rumahan Bahan Baku Tembakau Sintesis di Sentul | Beritasatu). Mengutip dari Detik.com, (Polda Metro Gerebek Home Industry Narkoba Sinte di Perumahan Mewah Sentul | Detik), polisi melakukan penggerebekan pada rumah produksi narkoba di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (28/4/2024). Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah kepolisian mendapatkan informasi adanya pengiriman paket narkoba melalui ojek online di kawasan Tangerang Selatan. Saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan pria berinisial B. "Kita mengamankan baik ojek online-nya bersama satu orang inisial B. Dan dilakukan pengecekan barang bukti yang kita amankan ada di Direktorat narkoba Polda Metro Jaya berupa ADB-PINACA atau cannaboid atau narkotika golongan I," kata Hengki kepada wartawan, Minggu (28/4/2024). Dari kasus tersebut, polisi terus melakukan pengembangan hingga akhrinya berhasil menemukan rumah produksinya di sebuah rumah di perumahan mewah kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Kita selain mengamankan berbagai macam sarana yang digunakan untuk mencetak atau membuat racikan yang nantinya menjadi tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang ada, kita mengamankan 2 tersangka atau 2 pelaku inisial S dan H," kata dia.100 | 2024-09-19 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks! Modus Baru Penyalahgunaan Narkoba dengan Cara Dicampurkan ke Dalam Tepung Gorengan | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tentang polisi menemukan modus baru penyalahgunaan narkoba dengan cara dicampurkan pada tepung gorengan agar lebih crispy dan enak dan membuat orang kecanduan tidaklah benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan Google lens, ditemukan bahwa video yang tersebar di berbagai platform media sosial itu adalah video olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam pengungkapan kasus laboratorium narkoba jenis Pinaca atau Cannabinoid oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di perumahan mewah Mountain View Residence di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/4/2024). Kabar hoax ini juga telah diluruskan dan diklarifikasi langsung oleh Polda Metro Jaya melalui akun resmi @Subdit3.narkoba.pmj. (cek di sini: https://www.instagram.com/reel/C7THG7JPltt/) Dalam postingan tersebut, polisi menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah misinformasi yang disebar oleh tangan tangan tidak bertanggung jawab. Faktanya video yang diambil untuk membuat narasi "GORENGAN TEPUNG NARKOBA" itu merupakan video olah TKP milik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sedang melakukan olah TKP bersama Puslabfor Mabes Polri dalam kasus Laboratorium Narkoba jenis Pinaca atau Cannabinoid. "Adapun bahan yang terlihat seperti gorengan dalam video tersebut merupakan olahan dari berbagai Prekursor Kimia yang disebut PINACA atau CANNABINOID, bukan makanan Gorengan seperti yang dinarasikan," tulisnya. Untuk itu mereka mengimbau agar masyarakat berhati hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Beberapa media juga sempat memberitakan kejadian ini. Seperti beritasatu.com (https://www.beritasatu.com/megapolitan/2813639/polisi-gerebek-industri-rumahan-bahan-baku-tembakau-sintesis-di-sentul). Mengutip dari Detik.com, (https://news.detik.com/berita/d-7314897/polda-metro-gerebek-home-industry-narkoba-sinte-di-perumahan-mewah-sentul), polisi melakukan penggerebekan pada rumah produksi narkoba di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (28/4/2024). Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah kepolisian mendapatkan informasi adanya pengiriman paket narkoba melalui ojek online di kawasan Tangerang Selatan. Saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan pria berinisial B. "Kita mengamankan baik ojek online-nya bersama satu orang inisial B. Dan dilakukan pengecekan barang bukti yang kita amankan ada di Direktorat narkoba Polda Metro Jaya berupa ADB-PINACA atau cannaboid atau narkotika golongan I," kata Hengki kepada wartawan, Minggu (28/4/2024). Dari kasus tersebut, polisi terus melakukan pengembangan hingga akhrinya berhasil menemukan rumah produksinya di sebuah rumah di perumahan mewah kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Kita selain mengamankan berbagai macam sarana yang digunakan untuk mencetak atau membuat racikan yang nantinya menjadi tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang ada, kita mengamankan 2 tersangka atau 2 pelaku inisial S dan H," kata dia.100 | 2024-09-19 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks! Pj Bupati Brebes Terjangkit Cacar Monyet | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, pesan berantai dan foto yang dinarasikan sebagai Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terpapar virus cacar monyet tidaklah benar atau hoaks. Tim Cek Fakta TIMES Indonesia membandingkan foto yang tersebar dengan foto Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar. Hasilnya, dua foto tersebut merupakan dua orang yang berbeda. Informasi hoaks itu pun telah mendapatkan bantahan resmi dari Pemerintah Kabupaten Brebes. Dikutip dari Detikhealth, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ineke Tri Sulistyowati menjelaskan bahwa foto yang beredar bukanlah Pj Bupati Brebes, melainkan seorang warga Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang bekerja di Slawi, Tegal. Pria tersebut mengalami gejala mirip cacar monyet, dengan bintik-bintik hampir di seluruh badan, termasuk muka dan leher. Dia pun dilarikan ke ke rumah sakit Mitra Keluarga Slawi Tegal. Hak tersebut kemudian dilaporkan ke Dinkes Jawa Tengah, yang kemudian meminta pasien dipindahkan ke RSUD Brebes. "Jam 19.06 dari RS Mitra Keluarga Slawi menelpon untuk segera menjemput pasien Mpox. Kemudian kita sampaikan kondisi pasien ke Dinkes provinsi. Jawaban dari foto pasien, kemungkinan besar bukan Mpox, tapi menunggu hasil laporan dari dokter spesialis kulit kelamin," terangnya Sabtu (7/9/2024). Hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis kulit kelamin, tidak ditemukan pembengkakan atau perbesaran kelenjar getah bening maupun lesi yang mengindikasikan bahwa pria tersebut terpapar cacar monyet. Pasien pun berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang pada Jumat. Selain itu, telah ada beberapa media mainstream yang juga telah memberitakan bahwa kabar tentang Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terpapar cacar monyet adalah kabar palsu atau hoax. Seperti Radar Solo, dan beberapa media arus utama lainnya.100 | 2024-09-12 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Pj Bupati Brebes Terjangkit Cacar Monyet - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, pesan berantai dan foto yang dinarasikan sebagai Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terpapar virus cacar monyet tidaklah benar atau hoaks. Tim Cek Fakta TIMES Indonesia membandingkan foto yang tersebar dengan foto Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar. Hasilnya, dua foto tersebut merupakan dua orang yang berbeda. Informasi hoaks itu pun telah mendapatkan bantahan resmi dari Pemerintah Kabupaten Brebes. Dikutip dari Detikhealth, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ineke Tri Sulistyowati menjelaskan bahwa foto yang beredar bukanlah Pj Bupati Brebes, melainkan seorang warga Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes yang bekerja di Slawi, Tegal. Pria tersebut mengalami gejala mirip cacar monyet, dengan bintik-bintik hampir di seluruh badan, termasuk muka dan leher. Dia pun dilarikan ke ke rumah sakit Mitra Keluarga Slawi Tegal. Hak tersebut kemudian dilaporkan ke Dinkes Jawa Tengah, yang kemudian meminta pasien dipindahkan ke RSUD Brebes. "Jam 19.06 dari RS Mitra Keluarga Slawi menelpon untuk segera menjemput pasien Mpox. Kemudian kita sampaikan kondisi pasien ke Dinkes provinsi. Jawaban dari foto pasien, kemungkinan besar bukan Mpox, tapi menunggu hasil laporan dari dokter spesialis kulit kelamin," terangnya Sabtu (7/9/2024). Hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis kulit kelamin, tidak ditemukan pembengkakan atau perbesaran kelenjar getah bening maupun lesi yang mengindikasikan bahwa pria tersebut terpapar cacar monyet. Pasien pun berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang pada Jumat. Selain itu, telah ada beberapa media mainstream yang juga telah memberitakan bahwa kabar tentang Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar terpapar cacar monyet adalah kabar palsu atau hoax. Seperti Radar Solo, dan beberapa media arus utama lainnya.100 | 2024-09-10 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Hoaks! HMI Tolak Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi mengenai HMI menolak kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, tidak benar atau hoaks. Melalui penelusuran dengan kata kunci tertentu di mesin pencari Google, ditemukan pernyataan dari Ketua Umum PB HMI, Bagus Kurniawan yang justru menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. "Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, dan kita mampu hidup berdampingan dalam harmoni," kata Bagas saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/9/2024). Bagas bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan rasa syukur dan menjadikan keteladanannya itu sebagai inspirasi, terutama bagi generasi muda Indonesia. Selengkapnya baca di sini: https://www.antaranews.com/berita/4304915/pb-hmi-sebut-kunjungan-paus-kesempatan-unjuk-semangat-toleransi-di-indonesia Kami juga menemukan pernyataan dari Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh. Dalam keterangan tertulisnya, PB HMI berharap kedatangan Paus Fransiskus menjadi momentum bagi Indonesia menyuarakan perdamaian dunia. "Menurut pandangan saya, kunjungan pemimpin umat Katolik dunia ini tidak hanya relevan bagi komunitas Katolik saja. Tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan kesatuan untuk membangun kerukunan umat beragama," ujar Rifyan dalam keterangannya. Selengkapnya baca di sini: https://news.detik.com/berita/d-7523189/pb-hmi-kedatangan-paus-fransiskus-momen-ri-kontribusi-untuk-perdamaian-dunia Selain menemukan pernyatan dari PB HMI, Tim Ceka Fakta juga menemukan penelusuran fakta atas informnasi serupa, seperti artikel yang dipublikasikan oleh kabar24.bisnis.com (https://kabar24.bisnis.com/read/20240904/621/1796732/cek-fakta-viral-poster-hmi-serukan-demo-tolak-kedatangan-paus-fransiskus-di-indonesia) dan medcom.id (https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GbmD453N-cek-fakta-hmi-tolak-kedatangan-paus-fransiskus-ke-indonesia-ini-faktanya).100 | 2024-09-05 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! HMI Tolak Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi mengenai HMI menolak kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, tidak benar atau hoaks. Melalui penelusuran dengan kata kunci tertentu di mesin pencari Google, ditemukan pernyataan dari Ketua Umum PB HMI, Bagus Kurniawan yang justru menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. "Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, dan kita mampu hidup berdampingan dalam harmoni," kata Bagas saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/9/2024). Bagas bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan rasa syukur dan menjadikan keteladanannya itu sebagai inspirasi, terutama bagi generasi muda Indonesia. Selengkapnya baca di sini: PB HMI sebut kunjungan Paus kesempatan unjuk semangat toleransi di Indonesia | Antara Kami juga menemukan pernyataan dari Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh. Dalam keterangan tertulisnya, PB HMI berharap kedatangan Paus Fransiskus menjadi momentum bagi Indonesia menyuarakan perdamaian dunia. "Menurut pandangan saya, kunjungan pemimpin umat Katolik dunia ini tidak hanya relevan bagi komunitas Katolik saja. Tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan kesatuan untuk membangun kerukunan umat beragama," ujar Rifyan dalam keterangannya. Selengkapnya baca di sini: PB HMI: Kedatangan Paus Fransiskus Momen RI Kontribusi untuk Perdamaian Dunia | Detik Selain menemukan pernyatan dari PB HMI, Tim Ceka Fakta juga menemukan penelusuran fakta atas informnasi serupa, seperti artikel yang dipublikasikan oleh kabar24.bisnis.com (CEK FAKTA: Viral Poster HMI Serukan Demo Tolak Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia | Kabar24) dan medcom.id ([Cek Fakta] HMI Tolak Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ini Faktanya | Medcom).100 | 2024-09-05 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Gibran Jawab Pertanyaan Santri Wati dengan Bahasa Arab - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video tentang Gibran menjawab pertanyaan santriwati menggunakan bahasa Arab tidak benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan Google Lens, ditemukan bahwa moment saat Gibran melakukan dialog pada saat masa kampanye Pilpres 2024 di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta pada Minggu 10 Desember 2023. Kegiatan itu juga telah diberitakan di beberapa media mainstream seperti Liputan6.com. (Sumber: Ketika Gibran Dicecar Pertanyaan Kritis oleh Santri, Jawabannya Bikin Heboh Warganet | Liputan6). Kunjungan Gibran ke Ponpes Al-Tsaqafah juga disiarkan secara langsung oleh kanal You Tube milik Pondok Pesantren Al-Tsaqafah dengan durasi 46.47 detik (Sumber: Silaturrahim Gibran Rakabuming bersama Santri Al Tsaqafah | YouTube/Al-Tsaqafah). Dikutip dalam video tersebut, Gibran memang mendapatkan pertanyaan dari beberapa santri yang mengikuti dialog. Salah satunya oleh seorang santriwati yang menanyakan tentang tips sukses untuk generasi muda dari Putra Sulung Joko Widodo itu. Semua pertanyaan, dijawab oleh Gibran dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Bahkan Gibran juga hanya memberikan jawaban singkat atas pertanyaan tips sukses tersebut. “Pertanyaan general sekali. Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar sama nurut sama pak kyai. Dah, dua itu cukup. Itu aja kiat sukses, nggak ada yang lain,” jawab Gibran. Jawaban Gibran itu pun mendapatkan banyak sorotan dari banyak pihak. Seperti yang diwartakan oleh Kilat.com. (Sumber: Gibran Rakabuming Bagikan Dua Kiat Sukses Bagi Generasi Muda dalam Menyongsong Masa Depan, Netizen Nyinyir: Singkat, Padat.. | Kilat.com)100 | 2024-08-27 |
| Berita CekFakta |
Cek Fakta: Hoaks, Daftar 10 Merek Mobil yang Dilarang Pakai BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024 - TIMES Indonesia | Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tim Cek Fakta TIMES Indonesia melakukan penelusuran di mesin pencari dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono, menegaskan bahwa informasi mengenai daftar 10 merek mobil yang dilarang menggunakan BBM subsidi adalah tidak benar. Agus menjelaskan, saat ini sedang ada rencana revisi terhadap Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang mengatur penyaluran dan harga jual eceran BBM, dan revisi tersebut masih dalam tahap pelaporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman, menegaskan bahwa tidak ada peraturan baru yang membatasi penyaluran BBM subsidi untuk jenis kendaraan tertentu. Saleh menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada revisi atau peraturan yang diterbitkan yang dapat dijadikan dasar untuk pelarangan seperti yang disebutkan dalam klaim tersebut. Sumber: Cek Fakta: Klarifikasi Daftar 10 Merek Mobil yang Dilarang Pakai BBM Subsidi Mulai 17 Agustus | Liputan6 Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga membantah klaim mengenai daftar merek mobil yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Ia menegaskan bahwa Pertamina tidak pernah mengeluarkan daftar tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. "Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terkait informasi beredar yang tidak jelas sumbernya," ujar Fadjar kepada Kompas.com, Rabu (24/07/2024). Hal senada disampaikan oleh Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari. Ia memastikan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pelarangan penggunaan BBM bersubsidi pada merek mobil tertentu. "Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Dan belum ada informasi dari pemerintah terkait hal itu," kata Heppy saat dihubungi Kompas.com, Rabu. Heppy menambahkan bahwa selama belum ada regulasi dari pemerintah, merek mobil yang ada dalam unggahan masih bisa menggunakan BBM bersubsidi, meskipun subsidi ini diutamakan untuk masyarakat kurang mampu. Sumber: [HOAKS] Daftar Merek Mobil yang Dilarang Pakai BBM Bersubsidi | Kompas100 | 2024-08-07 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Makanan Kaleng Produksi Thailand Mengandung AIDS dan Daftar 19 Minuman Memicu Penyakit Otak dan Tulang - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tentang makanan kaleng produksi Thailand mengandung AIDS dan daftar minuman yang memicu kanker otak hingga pengerasan sumsum tulang belakang, tidak benar atau hoaks. Penelusuran kami, informasi tersebut merupakan hoaks lama yang kembali muncul. TIMES Indonesia pernah melakukan penelusuran atas informasi tentang makanan kaleng dari Thailand tersebut pada November 2022. Dalam artikel berjudul "CEK FAKTA: Hoaks Makanan Kaleng dari Thailand Terkontaminasi Darah Pengidap AIDS" dijelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut. BPOM melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation). BPOM juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia (post-market control). BPOM tidak pernah menemukan hal-hal seperti yang diberitakan tersebut, termasuk kandungan darah dan virus HIV dalam makanan kaleng, apalagi virus HIV tidak mampu bertahan hidup di luar host (tubuh manusia). Baca selengkapnya keterangan BPOM di sini: https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/62/Press-Release-Badan-Pengawas-Obat-dan-Makanan-Republik-Indonesia-tentang-Bantahan-atas-Berita-terkait-dengan-Keamanan-Aspartam.html Sumber: https://timesindonesia.co.id/cek-fakta/434750/cek-fakta-hoaks-makanan-kaleng-dari-thailand-terkontaminasi-darah-pengidap-aids Perihal informasi minuman yang memicu kanker otak hingga pengerasan sumsum tulang belakang, TIMES Indonesia juga pernah memperoleh informasi serupa pada Oktober 2022. Hasil penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membantah telah mengeluarkan pernyataan tersebut. Aspartam dikategorikan aman berdasarkan Keputusan Codex stan 192-1995 Rev. 10 Tahun 2009. Codex Alimentarius Commision (CAC) adalah Lembaga Internasional yang ditetapkan FAO/WHO untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin terjadinya perdagangan yang jujur. Perihal aspartame bisa menyebabkan kanker, pada 2013 European Food Safety Authority (EFSA) melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 data tentang keamanan aspartam. Penelitian ini tidak menemukan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi aspartam. Kemudian pada 2020, National Institute of Health memutuskan bahwa aspartam tidak termasuk dalam pemanis buatan penyebab kanker. Kendati demikian, Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat memperingatkan agar aspartam tidak dikonsumsi oleh orang dengan penyakit fenilketouria. Alasannya, orang tersebut tidak bisa melakukan metabolism fenilalanin yang merupakan salah satu komponen aspartam. Sumber: https://timesindonesia.co.id/cek-fakta/434450/cek-fakta-salah-idi-informasikan-19-minuman-yang-menyebabkan-kanker-otak-diabetes-dan-pengerasan-sumsum-tulang-belakang100 | 2024-07-22 |
| Berita CekFakta |
CEK FAKTA: Hoaks! Foto-Foto Orang Berleher Panjang - TIMES Indonesia | Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, 3 foto yang menampilkan orang dengan leher panjang, dan diklaim diambil pada tahun 1860 atau 1900-an itu tidak benar atau hoaks. Dari hasil pengecekan tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan platform pendeteksi konten Artificial intelligence (AI) Hive Moderation (https://hivemoderation.com/ai-generated-content-detection), dinyatakan bahwa foto tersebut adalah buatan AI, dan bukan foto asli yang diambil pada tahun 1860 atau 1900 an. Hasil pendeteksian Hive Moderation menyatakan bahwa 95,7 persen kemungkinan bahwa konten tersebut adalah buatan AI atau deepfake. Dengan rincian ai_generated (0.95), midjourney (0.86), none (0.09), not_ai_generated (0.04), dalle (0.03), sora (0.00). Selain dengan aplikasi, kebanyakan konten buatan AI juga bisa dideteksi secara kasat mata. Dimana biasanya ada bagian yang kurang atau berlebih. Terbukti pada salah satu foto orang dengan leher panjang itu, salah satu orang nampak tak memiliki kepala atau kepalanya tidak terlihat.100 | 2024-07-17 |
| Berita False Context |
CEK FAKTA: Hoaks! Video Wanita Korban Handphone Meledak Saat Ditaruh di Jok Motor | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video wanita terluka parah yang disebabkan oleh HP yang ditaruh di dalam jok motor tidak benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan kata kunci 'wanita kecelakaan akibat hp meledak dalam jok' di google video, muncul sebuah video serupa yang pernah di posting oleh satu akun instagram bernama @pstore_batam pada 12 Januari 2024 (https://www.instagram.com/p/C1_BXldvgit/?igsh=Ymd1c29rd3JrZ2p5). Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Salah satu akun @dian_cproject berkomentar bahwa peristiwa tersebut terjadi sudah lama dan bukan karena hp dalam jok "ini video nya kecelakaan di Kota Cilegon akibat truk rem blong, udah lama," tulisnya. Hasil penelusuran lebih lanjut pada laman pemberitaan, ditemukan bahwa video tersebut diambil ketika seorang wanita mengalami kecelakaan di Kabupaten Serang Provinsi Banten pada 13 September 2023. Beberapa media lokal juga sempat memberitakan kejadian ini. Seperti Radar Banten (https://www.radarbanten.co.id/2023/09/14/truk-lindas-kaki-pemotor-hingga-putus-di-depan-hotel-mangku-putra-cilegon/). Mengutip dari laman Fakta Banten (https://faktabanten.co.id/cilegon/akibat-rem-blong-pengendara-motor-terlindas-truk-di-depan-grand-mangku-putra-cilegon/), Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Serdang-Bojonegara pada hari Rabu (13/9/2023) sekitar pukul 16:30 WIB. Perisitiwa tragis ini terjadi di depan Hotel Grand Mangku Putra, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Kasatlantas Polresta Serang Kota Kompol Try Wilarno melalui Kanit Gakkum Ipda Achmad Adi Ardiyanto pada Kamis (14/9/2023) mengungkapkan, kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Mitsubishi Truk Fuso, mini bus, dan sepeda motor. Kronologi kejadian yang berawal ketika kendaraan Mitsubishi Truk Fuso yang dikemudikan oleh A (52) sedang dalam perjalanan dari arah Bojonegara menuju Serang. Di lokasi kejadian, Truk Fuso mengalami rem blong menabrak bagian samping kiri belakang mini bus Mitsubishi Expander didepanya. “Pada saat bersamaan, di sebelah kiri kendaraan Mitsubishi Truk Fuso, kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan oleh MN melaju, sehingga kendaraan tersebut tertabrak, terlindas, dan terseret oleh kendaraan Mitsubishi Truk Fuso,” terangnya. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, wanita pengemudi sepeda motor MN (24) mengalami luka-luka yang serius. “Untuk korban disini adalah MN, seorang mahasiswi dan mengalami luka serius yang menyebabkan kaki kirinya putus dan kaki kanannya terluka berat,” terangnya. 100 | 2024-07-16 |
| Berita False Context |
CEK FAKTA: Hoaks! Video Kebakaran Ponpes di Caringin Sukabumi | Penelusuran Cek Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video peristiwa kebakaran yang disebut terjadi di Pondok Pesantren Nurul Fazri di Caringin Sukabumi Jawa Barat itu tidak benar atau hoaks. Dari hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia menggunakan Google Lens pada logo Pondok Pesantren yang sempat tersorot kamera pada awal video, diketahui bahwa instansi pendidikan pemilik logo itu adalah Pondok Pesantren Rubath Nurul Fajri III, yang ada di Kampung Limusnunggal RT 002/ RW 005, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga video yang menyebut bahwa peristiwa itu terjadi di Kabupaten Sukabumi adalah hoaks. Beberapa media lokal juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang terkait kebenaran informasi tersebut. Namun semuanya mengatakan bahwa tidak ada Ponpes bernama Nurul Fazri atau Nurul Fajri di Caringin Sukabumi. Seperti yang diberitakan sukabumiupdate.com. https://www.sukabumiupdate.com/cek-fakta/143679/bukan-di-sukabumi-hati-hati-soal-kabar-pesantren-di-caringin-kebakaran Meski begitu, informasi terkait dengan peristiwa kebakaran memang benar adanya. Pihak kepolisian telah membenarkan informasi ini sekaligus mendatangi lokasi kejadian. Seperti yang diberitakan oleh detik.com. https://news.detik.com/berita/d-7424072/pesantren-di-caringin-kabupaten-bogor-terbakar-polisi-usut-penyebabnya dan bogor24update.id https://bogor24update.id/ditinggal-salat-magrib-kamar-santri-di-ponpes-rubath-nurul-fajri-caringin-terbakar/2/ Dikutip dari Bogor 24 Update, Kapolsek Caringin Polres Bogor, AKP Hendra Kurnia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (4/7/2024) sekira pukul 18.00. Kejadian tersebut mulanya diketahui oleh salah seorang santri di ponpes tersebut. “Saat itu para santri meninggalkan kamarnya untuk salat magrib. Namun setelah kembali, satu di antara santri melihat ada kepulan asap dari dalam kamar,” ungkap Hendra dalam keterangannya, Jumat (5/72024). Melihat itu, santri tersebut langsung berteriak meminta tolong dan memberi tahu santri lainnya. Santri yang datang bersama warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. "Tidak lama kemudian tiba dua unit mobil Damkar Ciawi yang membantu untuk memadamkan api,” imbuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. 100 | 2024-07-10 |
| Berita False Context |
CEK FAKTA: Hoaks! Video Mayat Tergantung di Jembatan Layang Kotalama Malang | Penelusuran Fakta Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, video penemuan mayat tergantung di sebuah jembatan layang yang diklaim berlokasi di flyover Kotalama Malang tersebut tidak benar atau hoaks. Penelusuran kami dengan menggunakan Google Lens, diketahui bahwa jembatan layang yang pada salah satu tiang penyangganya terdapat sebuah tulisan "PT Waskita Jaya Maju Dengan Karya Bermutu" itu adalah flyover Cimindi, yang berada di perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sudah banyak media massa yang telah memberitakan kejadian tersebut. Seperti Viva: https://bandung.viva.co.id/news/42902-heboh-pria-naas-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-flyover-cimindi-postingan-terakhir-jadi-sorotan Dikutip dari Detik.com, kejadian yang menggegerkan warga dan pengendara motor di sekitar jembatan layang itu terjadi pada pada Jumat pagi (28/6/2024). Tubuh pria itu menjuntai dengan leher terikat tali. Dari bawah, warga dan pengendara sibuk mengabadikan peristiwa tersebut. Saat mengetahui informasi tersebut, pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengecek jasad tersebut dan melakukan pengamanan di TKP. Proses evakuasi berjalan dramatis dan mendatangkan bantuan petugas pemadam kebakaran. Tidak ada yang tahu pasti kapan pria tersebut tergantung di jembatan. Namun kebanyakan warga melihat jasad pria itu sekitar pukul 05.30 WIB. "Awalnya lihat sudah menggelantung, terus saya foto. Kondisi waktu itu masih sepi, saya sebarkan ke grup WhatsApp," kata Hendra (56), pengemudi ojek di lokasi kejadian, Jumat (28/6/2024) kepada Detik.com. Kanit Resum Satreskrim Polres Cimahi, Ipda Egi mengatakan penanganan pria yang tergantung di Jembatan Cimindi itu diambil alih Polrestabes Bandung. "Penanganan oleh Polrestabes Bandung karena wilayahnya masuk Kota Bandung. Kami hanya datang mengecek lokasi kejadian," jelas Egi. Egi mengatakan di lokasi kejadian ditemukan gulungan lakban hitam serta secarik wasiat yang ditulis di atas potongan kertas karton bertuliskan 'antarkan saya ke RS Imanuel, Orangtua saya kerja di sana'. "Jadi memang ada sisa lakban yang menutup mata dan mulutnya. Ada surat wasiat juga minta diantarkan ke RS Imanuel. Untuk identitas juga nanti akan dibuka di RS Sartika Asih, karena akan diautopsi dulu," ujar Egi. https://www.detik.com/jabar/berita/d-7412633/geger-jasad-pria-tergantung-di-flyover-cimindi-wajahnya-dilakban100 | 2024-07-09 |
| Edukasi |
Waspada! Rahasia Gelap di Balik Pesan Undian Berhadiah Mengatasnamakan Bank | 100 | 2024-05-01 |
| Berita |
CEK FAKTA: Hoaks, Surat Suara Tercoblos di Sampang Sebelum Pemilu 2024 | Penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri informasi soal surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar. Komisioner KPUD Jawa Timur, Miftahur Rozak memastikan, tidak ada surat suara yang tercoblos di Sampang sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 digelar. "Jadi teman-teman di KPU Sampang tadi pagi sudah berikan rilis fakta sebenarnya di TPS 21 di Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini tidak benar dilakukan proses pencoblosan (surat suara) tadi malam," kata Miftahur kepada wartawan, Rabu (14/2/2024). Miftahur menjelaskan, peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ia menuturkan, sebagian warga Desa Gunung Kesan kaget karena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa 13 Februari 2024 malam. "Fakta yang ada adalah sebagian masyarakat kaget atas beberapa KPPS mendirikan TPS, itu disangka melakukan pencoblosan. Miskomunikasi," tutur Miftahur. Lebih lanjut, Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam. Ia menjelaskan, bahwa kericuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara petugas KPPS dengan warga mengenai tidak diterimanya surat undangan pencoblosan. Dedy membantah pemicunya adalah tidak terbaginya surat suara dan sudah tercoblos, seperti narasi yang mengiringi sebaran video itu. Dia menegaskan, saat ini suasana di desa tersebut sudah kondusif, setelah mediasi berjalan lancar. Pemungutan suara di TPS yang semula ribut juga berlangsung. "Proses pemungutan suara masih berjalan dan teman-teman BKO Brimob masih mengamankan di lokasi," kata Dedy kepada wartawan.100 | 2024-02-15 |
| Berita |
CEK FAKTA: Hoaks, 02 Curang Surat Suara Tercoblos di Sumenep Sebelum Pemilu 2024 | Penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri informasi video tersebut di Sumenep, Jawa Timur pencoblosan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Tim Cek Fakta membedah video dan akun yang menggunggah video tersebut, ditemukan bahwa akun tersebut merupakan salah satu akun pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Hal ini terlihat dari sejumlah postingannya yang berada di grup tersebut. Lebih lanjut, waktu pengunggahan video di grup tersebut terjadi pada pukul 13:11, Rabu 14 Januari 2024, ini menunjukan bahwa TPS telah ditutup. Merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat. TPS dibuka selama 6 jam hingga pukul 13.00 waktu setempat. Dalam video tersebut, perekam video juga tidak menampilkan dokumen yang seharusnya dibawa saat hendak ke tps berupa KTP-el atau Suket, atauFormulir Model A-Surat Pindah Memilih, atau pun Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, sehingga kejadian yang terjadi ini dibutuhkan verifikasi lebih lanjut ke lokasi. Kemudian, terkait pencoblosan sebelum hari tanggal 14 Februari 2024 yang disebutkan tidak benar. Sebab, semua pemungutan suara dilakukan sesuai Jadwal Pemilu. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, memusnahkan kelebihan ratusan surat suara Pemilu 2024, Selasa sore. "Secara keseluruhan ada 413 surat suara yang dimusnahkan dengan cara dibakar," kata Ketua KPU Sumenep, Rahbini. Pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu 2024 itu disaksikan perwakilan dari Polres, Kodim 0827, dan Bawaslu Sumenep.100 | 2024-02-15 |
| SALAH |
Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut Ada 171 Kecamatan di 8 Provinsi Belum Miliki Puskesmas | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut. Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, dalam pramuktamar pertama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) secara virtual yang diikuti dari YouTube MEDI Official di Jakarta, Kamis (20/1/2022), mengatakan sebanyak 171 wilayah kecamatan di Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) akibat pengaruh pemekaran wilayah. "Yang paling banyak di Papua. Dulu sebenarnya satu kecamatan sudah punya satu puskesmas, karena adanya pemekaran wilayah dari satu kecamatan menjadi tiga bahkan empat kecamatan, maka sekarang tidak ada puskesmasnya,"kata Abdul Kadir. Pada tahun 2022, Pemerintah telah merencanakan pembangunan 67 Puskesmas baru pada tahun ini untuk menutup kekurangan tersebut. "Paling banyak kita bangun di Papua," katanya. Kemenkes menargetkan seluruh kecamatan di Indonesia akan memenuhi fasilitas Puskesmas minimal satu unit. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2654833/kemenkes-171-kecamatan-di-indonesia-belum-punya-puskesmas100 | 2024-02-05 |
| Education |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Ada 12 Ribu Desa Masih Blankspot | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo kurang tepat karena angka 12.000 desa masih blank spot kemungkinan mengacu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI), namun yang dimaksud sebenarnya adalah 12.584 desa dan kelurahan yang belum tersentuh sinyal internet 4G. “Adapun Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional mencatat terdapat 25.000 desa saat ini masih black spot tidak ada sinyal telekomunikasi,” tulis Klara Esti kepada Tim Cek Fakta. Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Nabyla Risfa Izzati, juga mengatakan hal yang sama. “Sebagian benar. Karena data ini (12.000 desa) hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada 2022, Kominfo menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G,” tulisnya. Lebih lanjut, melansir Kemenkominfo RI pada tahun 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyebut ada 12.548 desa dan kelurahan belum mendapatkan layanan internet alias blank spot. Tak hanya di wilayah terluar, terpencil, dan terdepan (3T), wilayah blank spot itu juga ada yang masuk kategori wilayah komersial. "Blank spot ini ada 12.548 desa dan kelurahan bukan seluruhnya ada di wilayah 3T, ada juga di wilayah komersial atau non 3T yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik," kata Johnny Plate. Plate pun mendorong pihak operator seluler berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut. Hal itu berguna untuk pemerataan dan mempersempit disparitas digital di Indonesia. Sumber: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/45272/siaran-pers-no-488hmkominfo102022-tentang-percepat-pemerataan-akses-telekomunikasi-menteri-johnny-dorong-operator-seluler-berani-investasi/0/siaran_pers Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut lebih sedikit 0,06% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 83.843 desa/kelurahan. Dari jumlah itu, sebanyak 8.562 desa/kelurahan terletak di Jawa Tengah. Jumlah itu setara dengan 10,21% dari total desa/kelurahan di dalam negeri pada 2022. Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan 8.496 desa/kelurahan. Kemudian, jumlah desa/kelurahan di Aceh dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 6.515 dan 6.113. Sebanyak 5.957 desa/kelurahan berada di Jawa Barat. Sementara, Papua tercatat memiliki 5.561 desa/kelurahan. Sumber: https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html100 | 2024-02-05 |
| SALAH |
CEK FAKTA: Prabowo Sebut Stroke dan Jantung Jadi Penyebab Utama Kematian di Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) seperti dikutip Katadata.co,id, terdapat 10 penyakit sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Peringkat pertama adalah stroke dengan 131,8 kasus kematian per 100 ribu penduduk. Lalu kedua, ada jantung iskemik atau penyebab serangan jantung dengan 95,68 kasus. Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/stroke-dan-tbc-masuk-dalam-10-penyakit-penyebab-kematian-tertinggi-di-indonesia Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) Anis Fuad, S.Ked, DEA, menyatakan bahwa penyakit stroke dan jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian penduduk Indonesia. “Namun demikian ketersediaan dokter spesialis, sarana, prasarana dan alkes untuk diagnostik dan penanganan penyakit jantung yang tidak merata menjadi salah satu sebab penanganan yang tidak optimal,” kata Anis, Minggu (4/2/2024). Anis Fuad mengutip keterangan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) yang dimuat di Suara.com, terdapat empat provinsi di Indonesia yang memiliki dokter spesialis jantung kurang dari lima orang. Yakni Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu. Rasio proporsional seharusnya 28 orang dokter spesialis jantung melayani 100 ribu penduduk. Namun dengan kondisi yang ada, berarti rasionya sekitar satu dokter spesialis jantung melayani 100 ribu penduduk. Sumber: https://www.suara.com/health/2022/08/05/121000/waduh-dokter-jantung-di-4-provinsi-ini-tak-sampai-5-orang100 | 2024-02-04 |
| SALAH |
CEK FAKTA: Ganjar Sebut Cegah Stunting dengan Gizi Sejak Dalam Kandungan, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Langkah pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI termasuk di dalamnya adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan tersebut relatif ampuh karena Lembaga Kesehatan Millenium Challenge dalam laporan Kementerian Kesehatan menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplementasi. Sumber: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1092/cegah-stunting-sejak-dalam-masa-kehamilan https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.4081/jphr.2021.2235 Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menjelaskan, dalam sebuah penelitian terkait pengaruh faktor ibu dan anak terhadap stunting, status gizi selama periode perinatal dan asupan gizi pasca-maternitas menjadi faktor penting untuk mencegah stunting. Ibu yang melahirkan dengan selang waktu yang relatif pendek, status gizi yang tidak memadai selama kehamilan, kenaikan berat badan yang tidak sesuai selama kehamilan, dan mengalami penyakit menular selama kehamilan merupakan indikator yang secara signifikan berkontribusi pada pembentukan faktor-faktor maternal yang menyebabkan stunting. Anak dengan berat lahir rendah, lahir prematur, tidak hanya diberi ASI secara eksklusif, konsumsi susu formula setelah 6 bulan yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dan sering mengalami penyakit menular yang parah adalah indikator yang secara signifikan berkontribusi pada pembentukan faktor-faktor anak yang mengalami stunting. Kejadian stunting memang lebih dipengaruhi oleh faktor anak daripada faktor maternal. Namun, faktor maternal memiliki pengaruh yang signifikan pada faktor anak, yang berdampak pada stunting. Faktor anak dan maternal memiliki pengaruh masing-masing sebesar 49,8 persen dan 30,3 persen terhadap keadaan pendek. Faktor anak utama adalah dosis susu formula bayi, sedangkan faktor maternal utama adalah status gizi. Sumber: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8841971/100 | 2024-02-04 |
| Clarification |
Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut di Atambua Ada 16 Dokter, 1 Dokter Layani 3 Kabupaten | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut. Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia dan co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengatakan data yang disampaikan oleh Prabowo Subianto belum ada bukti. Merujuk data pada website RSUD Mgr Gabriel Manek SVD atau RSUD Atambua ada lebih dari 1 dokter di sana. "Ada 37 dokter yang di sebutkan di website," kata Derry Wijaya. Lebih lanjut, Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM Anis Fuad, menyebutkan pernyataan Prabowo Subianto kurang jelas, karena tidak menyebutkan secara rinci lokasi rumah sakit dan dokter umum atau dokter spesialis. "Tidak dapat diverifikasi. Jika yang dimaksud adalah RSUD Atambua, karena RS tipe C, jumlah dokternya jelas lebih dari 1," kata Anis Fuad. Sumber: https://rsgmbelu.simkeskhanza.com/index.php?act=DokterKami100 | 2024-02-04 |
| SALAH |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Pernah Membebaskan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), saat Ganjar Pranowo menjabat gubernur, membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di tiga negara, yakni Kamboja (https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/28/tki-asal-jateng-disekap-di-kamboja-ganjar-pranowo-perintahkan-disnaker-koordinasi-kemlu ), Arab Saudi (https://daerah.sindonews.com/berita/849065/22/gubernur-optimistis-satinah-lolos-dari-hukuman-pancung ), Sudan (https://news.republika.co.id/berita/ru1eme456/pemprov-jateng-pulangkan-warganya-yang-terdampak-perang-sudan) “Lebih tepat membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di Kamboja, kasus Satinah (Arab Saudi), memulangkan WNI yang terjebak konflik di Sudan,” ujar Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, Minggu (4/2/2024). Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan Pemprov Jateng beberapa kali melakukan upaya pembebasan pekerja migran. Beberapa yang terbaru, Pemprov Jawa Tengah membantu pembebasan 55 Pekerja Migran Indonesia dari Penyekapan di Kamboja (https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/30/polisi-kamboja-bebaskan-55-wni-dari-penyekapan-di) ; 17 WNI Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Myanmar (https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/view/pemulangan-17-wni-korban-tppo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi); sebelumnya juga ada kasus pembebasan 37 TKI yang tertahan di Malaysia (https://jatengprov.go.id/beritadaerah/proses-panjang-pemerintah-bebaskan-37-tki-jawa-tengah-tertahan-di-malaysia/)100 | 2024-02-04 |
| SALAH |
Cek Fakta: Anies Baswedan Ada 3,2Juta Kasus Kekerasan pada Perempuan Selama 8 Tahun Terakhir | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut. Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti mengatakan data yang disampaikan oleh Anies Baswedan merupakan angka rata-rata kasar dengan asumsi bahwa dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 200-400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan. Merujuk pada Catahu Komnas Perempuan 2016 hingga 2023, Catahu 2023 tercatat 457.895 kasus, Catahu 2022 dengan 459.094 kasus, Catahu 2021 dengan 299.911, Catahu 2020 dengan 431.471 kasus, Catahu 2019 dengan 406.178, kasus, Catahu 2018 dengan 348.446 kasus, Catahu 2017 dengan 259.150 kasus, Catahu 2016 dengan 321.752 kasus, Catahu 2015 dengan 279.688 kasus. Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati juga sependapat, jika konteksnya merujuk pada data kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan, maka rata-rata pengaduan kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya berkisar pada angka 400ribuan. "Jika dirata-rata, maka angka 3,2 juta kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam 8 tahun terakhir itu masuk akal," kata Nabiyla. Sumber: https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf100 | 2024-02-04 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut Ada 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024. “Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu 25 November 2023. Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun 2023. Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan. “Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego. Lebih lanjut, Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan Anindito Aditomo, Selasa (30/8/2022) mengatakan Kemendikbud mengakui bahwa sekitar 1,6 juta guru di Indonesia belum menerima penghasilan yang layak. Angka ini hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang. Menurut Anindito, hal ini terjadi karena para guru masih antre untuk mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, sehingga guru yang belum mendapatkan sertifikasi belum menerima penghasilan yang layak. 100 | 2024-02-04 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut Dokter Spesialis Jantung dan Stroke Belum Merata | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eva Susanti mengatakan penyakit kardiovaskular atau jantung menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. "Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke dengan 19,42 persen dan jantung iskemik (serangan jantung) dengan 14,38 persen," katanya dalam konferensi pers terkait Hari Jantung Sedunia 2023 yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin. Eva juga menjelaskan penyakit stroke dan serangan jantung juga menjadi perhatian dunia, karena penyakit jantung iskemik menyebabkan 16,17 persen kematian di dunia, sedangkan stroke menyebabkan 11,59 persen kematian di dunia. Menteri Kesehatan RI, Budi Sadikin dalam konferensi pers ”Program Beasiswa Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Subspesialis” di Jakarta, Kamis (2/6/2022), mengatakan Proporsi jumlah dokter dengan populasi penduduk Indonesia masih belum ideal. Budi menyebutkan, menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perbandingan dokter dengan jumlah penduduk 1:1.000 orang. Bahkan, di negara maju, perbandingannya bisa 3:1.000 hingga 5:1.000. Budi menjelaskan dengan penduduk sekitar 270 juta jiwa, Indonesia membutuhkan 270.000 dokter. ”Kondisi sekarang dokter yang punya STR (surat tanda registrasi) dan praktik sekitar 140.000 orang. Berarti masih kurang 130.000 dokter,” ujarnya.100 | 2024-02-04 |
| Clarification |
Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut 15 Juta Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai peningkatan kasus kekerasan seksual dan masalah kesehatan mental di Jakarta belum dapat didukung oleh bukti yang memadai, menurut Klara Esti, Senior Research Associate di Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). Klaim Anies Baswedan menyebutkan bahwa Jakarta mencatat peningkatan signifikan dalam kasus-kasus tersebut, namun Klara Esti mengingatkan bahwa data mengenai kekerasan seksual dan kesehatan mental bersifat kompleks dan seringkali sulit diuji kebenarannya. Dia menyebutkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 saja ada 19.593 kasus kekerasan seksual. Sementara, Komnas Perempuan (dalam Catahu 2023) menunjukkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). "Kurang bukti, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Data mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tidak disebutkan rentang/periode data yang menjadi acuan," kata Klara. Klara menambahkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%%). Adapun terkait kesehatan mental, menurut Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta (34,9 persen) remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 persen) remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6 persen yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) terhadap 4.010 pengguna swaperiksa di 34 provinsi pada April-Agustus 2020 mengungkap bahwa dalam lima bulan pandemi Covid-19 sebanyak 64,8% responden mengalami masalah psikologis, yaitu cemas (65%), depresi (62%), dan trauma (75%). Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja https://komnasperempuan.go.id/download-file/949 Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini, menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual semakin banyak, merujuk pada data Komnas Perempuan Maret 2023 yang mencatat sekitar 340 ribu kasus. Dina juga menyoroti inklusi kesehatan mental yang harus mencakup semua orang, termasuk komunitas minoritas gender seperti transpuan yang rentan terhadap masalah kesehatan mental tetapi kesulitan mengakses layanan kesehatan. Sumber: https://theconversation.com/sudah-jatuh-karena-diskriminasi-tertimpa-pandemi-komunitas-transgender-indonesia-lebih-sulit-mengakses-layanan-kesehatan-mental-170235 https://komnasperempuan.go.id/download-file/949100 | 2024-02-04 |
| Education |
Cek Fakta: Prabowo Sebut Indonesia Kekurangan 140 Ribu Dokter, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut. Pada 2023, menurut jurnal terbitan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) jumlah total dokter di Indonesia sebanyak 214.878 dokter. Jumlah tersebut didominasi oleh dokter umum sebanyak 165.453 dokter, dan disusul oleh dokter spesialis sebanyak 49.425. Jumlah dokter gigi sebanyak 41.940 dokter, dan dokter gigi spesialis sebanyak 5.201 dokter. Mengacu data tersebut, seperti dipaparkan kbr.id, permasalahan mendasar, menurut rasio penduduk, terkait dengan kondisi geografis dan demografis karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 280 juta penduduk. Sementara itu, rasio jumlah dokter dan jumlah penduduk adalah 1:1.333, rasio dokter umum dan jumlah penduduk adalah 1:1.706, dan rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk adalah 1:6.102. Jika rasio 1:1.000 dianggap sebagai jumlah yang ideal, maka Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter. Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan, berdasarkan standar WHO, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Karena jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000. Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter eksisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa (per 2023). Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyatakan Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, termasuk spesialis medis. "Indonesia pada 2023 mempunyai 214,878 dokter. Menurut WHO diperlukan 1 dokter per 1000 orang . Dari itu, berarti Indonesia membutuhkan 273,800 dokter. Berarti masih kurang 88,681 dokter dari jumlah dokter yang tersedia (termasuk general practice dan spesialis),” ujar Derry Wijaya, Minggu (04/02/24). “Untuk dokter spesialis sendiri, pada tahun 2023, terdapat 51.949 spesialis medis yang tersedia, namun rasio targetnya adalah 0,28:1.000. Ini menunjukkan kekurangan sekitar 30.000 spesialis medis. Kekurangan ini merupakan tantangan signifikan bagi sistem kesehatan negara," lanjut Derry, Sementara, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 April 2022 jumlah dokter dan dokter spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang dan kekurangan sebesar 8.182 orang dokter. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia kekurangan 31.481 dokter spesialis. Namun, jika memperhatikan rasio standar WHO yang minimalnya adalah 1 dokter per 1.000 penduduk, angka kekurangan dokter yang disampaikan Kemenkes ini jelas belum memenuhi rasio standar WHO. Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini menyampaikan, tidak hanya jumlah yang harus diperhatikan, namun juga pemerataan dokter. "Dan masih kurang di daerah Indonesia bagian timur. Hal ini berdampak pada perkembangan industi kesehatan dan berdampak pada produksi obat. Contohnya di Indonesia Timur, di Papua ada persoalan terkait kelangkaan dokter dan obat sehingga pasien meninggal," kata Dina Listiorini , Minggu (4/2/2024).100 | 2024-02-04 |
| Education |
Cek Fakta: Anies Baswedan Klaim 45 Juta Orang Belum Bekerja Layak dan 70 Juta Orang Tidak Miliki Jamsostek | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut. Peneliti Senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima menyampaikan pernyataan Anies Baswedan tidak semuanya benar. Merujuk dari data BPS 2022, Arief mengatakan ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam data tersebut, BPS menghitung Low Pay Rate (LPR) untuk mengukur seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak. “Berdasarkan jumlah absolutnya, buruh yang menerima gaji tidak layak mengalami peningkatan. Jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021, menjadi 14,83 juta pada 2022,” kata Luhur Arief. Lebih lanjut, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti memberikan data berbeda terkait jumlah masyarakat yang memiliki jaminan sosial. Klara Esti mengatakan berdasarkan data BPS 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia adalah jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Klara Esti, angka 77 juta orang belum punya jaminan sosial kemungkinan mengacu pada data BPS 2017. Sedangkan berdasarkan data BPS 2023, ada sebanyak 66,44 persen penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan. Sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati mengatakan klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Jika kita melihatnya dalam konteks pekerja yang berada dalam sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang. “Sedangkan, jika dikontekskan dengan data pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Provinsi, maka data BPS Agustus 2023 menunjukkan angka 24,8 juta orang,” kata Nabiyla Dia juga menanggapi terkait pernyatan Anies Baswedan terkait jaminan sosial, jika konteksnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK), dari sekitar 90 juta tenaga kerja di Indonesia yang memenuhi syarat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, baru sebanyak 60 juta tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta. “Dari jumlah yang terdaftar tersebut, hanya 40 juta tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta aktif. Angka "70-an juta" justru saya dapatkan sebagai target peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dalam tiga tahun mendatang atau di tahun 2026,” kata Nabiyla. Sumber: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/21/cakupan-kepesertaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-belum-merata100 | 2024-02-04 |
| SALAH |
Cek Fakta: Ganjar Sebut Buruh Menuntut Revisi UU Cipta Kerja | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo yang menyebut buruh menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), benar. Beberapa waktu lalu, ada aksi buruh menuntut MK untuk mengabulkan gugatan judicial review atau uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aksi dilakukan ribuan buruh pabrik se-Jabodetabek menggeruduk Mahkamah Konstitusi (MK) di dekat Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/9/2023) lalu. Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6931816/buruh-tuntut-uu-ciptaker-dicabut-ancam-lumpuhkan-kawasan-industri-jika-ditolak Aksi buruh menuntut pencabutan UU Ciptaker dilakukan saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2023. Ribuan buruh yang melakukan aksi long march May Day itu, mengusung spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menyampaikan, serikat pekerja telah mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan sejak pertama kali disahkan pada 2020 lalu, “UU Cipta Kerja ditolak oleh berbagai serikat pekerja, akademisi, pegiat HAM, hingga mahasiswa,” ujar Klara Esti dalam keterangannya terkait pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat pilpres, Minggu (4/2/2024). Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo Kemudian, dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menyampaikan alasan sebagian besar pekerja/buruh untuk menuntut revisi UU Cipta Kerja. Hal itu dikarenakan sebagian besar kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan pekerja. Terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja seperti penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan pekerja sulit untuk menjadi pekerja tetap.100 | 2024-02-04 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Impor Pangan pada Masa Jokowi Semakin Banyak | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), impor komoditas pangan mengalami peningkatan. Hal tersebut diakui oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023). Catatan Kemendag, pada 2004 impor gandum di Indonesia hanya 2-3 juta ton per tahun. Sedangkan pada 2023, impor gandum mencapai 13 juta ton per tahun. Untuk impor gula pasir meningkat dari sebelumnya 1 juta sampai 2 juta per tahun, pada 2023 telah mencapai 5 juta per tahun. Impor bawang putih, pada 2004 hanya 25 ribu sampai 30 ribu ton. Pada 2023 mencapai hampir 600 ribu ton per tahun. Dosen Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan bahwa klaim Mahduf MD sebagian benar. Menurut dia, berdasarkan data BPS pada 2019-2023 menunjukkan impor pangan Indonesia seperti beras, daging hewan, sayuran, dan buah-buahan mengalami fluktuasi. Romauli Panggabean yang merupakan Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, menjabarkan soal impor beberapa komoditas pangan . Untuk beras, kata dia, bersumber pada data BPS, impor beras berdasarkan volume beratnya trennya menurun dari 444.508,8 ton tahun 2018 menjadi 429.207,3 pada tahun 2022. Sedangkan berdasarkan nilai CIF dari pembelian beras impor tersebut, memang meningkat dari 184 juta USD di tahun 2019, menjadi 202 juta USD pada tahun 2022. “Jadi yang meningkat adalah nilai impornya, tetapi secara volume trennya menurun,” ujar Romauli Panggabean dalam keterangannya. Sedangkan untuk sayur, masih mengacu pada data BPS, volume impor sayur meningkat cukup tajam dari tahun 2019 ke 2022. Dari 770 ribu ton tahun 2019 menjadi 1 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan nilai impornya juga meningkat dari 770 juta USD tahun 2019, menjadi 952 juta USD pada 2022. Sedangkan daging sejenis lembu, volume impor menurun dari 2019 ke 2022. Volume impor daging sejenis lembu pada 2019 sebesar 262 ribu ton menjadi 225 ribu ton pada 2022. Sedangkan untuk nilai impornya meningkat tidak terlalu tinggi yaitu dari 829 juta USD pada 2019, menjadi 861 juta USD pada 2022. Selanjutnya buah-buahan, volume impor dan nilai impor sama-sama meningkat tetapi tidak setinggi sayur-sayuran. Volume impor buah meningkat dari 724 ribu ton tahun 2019, menjadi 749 ribu ton pada 2022. Sedangkan nilai impor buah juga mengalami kenaikan, yakni dari 1,4 miliar USD tahun 2019 menjadi 5 miliar USD pada tahun 2022. “Untuk gula, volume impor meningkat sangat tajam, meningkat dari 4 juta ton tahun 2019, menjadi 6 juta ton pada tahun 2022,” tambah Romauli Panggabean. Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal menambahkan, pada 2023 impor beras Indonesia merupakan impor tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Bahkan tertinggi ketiga setelah tahun 1998 dan 1999,” kata dia dalam keterangannya. Ia mengacu pada pada BPS 2023, yang menyebut impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini meningkat signifikan dibanding 2022 yang hanya sebesar 429 ribu ton. Impor beras pada waktu tersebut merupakan yang terbesar sejak 2019.100 | 2024-01-23 |
| Berita False Context |
Cek Fakta: Muhaimin Sebut Industri Nikel Lebih Banyak Pekerjakan Tenaga Kerja Asing | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut. Senior Analyst Climetoworks Centre Fikri Muhammad, menyebut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu mencatat bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter, Indonesia mencapai 5.355 orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat sebanyak 244.945 orang. Total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, mencapai 250.300 orang. Dengan demikian, persentase TKA di sektor ini hanya sekitar 2,1%, sementara TKI mendominasi dengan 97,9%. Dari total TKA, sebagian besar bekerja di Izin Usaha Pertambangan (IUP) OPK Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter sebanyak 21.688 orang. Artinya, persentase TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5%, sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral mencapai 19.418 orang. Di sisi lain, dalam press release Kementerian ESDM terkait peningkatan tenaga kerja di tahun 2023, tidak disebutkan secara spesifik jumlah tenaga kerja yang terkait dengan sektor nikel. Namun, rincian jumlah TKI dan TKA berdasarkan jenis izin mencakup mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA, serta batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) mencakup 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.100 | 2024-01-23 |
| Berita False Context |
Cek Fakta: Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui Pemerintah | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Mus menyampaikan klarifikasi terkait data yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ada beberapa bentuk perhutanan sosial dalam peraturan pemerintah, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Secara terinci, capaian perhutanan sosial sampai dengan 1 Oktober 2022 melibatkan Hutan Desa dengan luas 2.013.017,21 Ha; Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan luas 916.414,60 Ha; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 355.185,08 Ha; Kemitraan Kehutanan (KK), meliputi Kulin KK dengan luas 571.622,38 Ha dan IPHPS dengan luas 34.789,79 Ha; serta Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha). Namun, Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya mencapai 148.488 ha menurut laporan AMAN dan menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) juga mencatat telah meregistrasi 26,9 juta hektare wilayah adat di Indonesia dengan total 1.336 peta wilayah adat yang teregistrasi. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023. "Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat. "Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.100 | 2024-01-22 |
| Berita |
Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Laju Penggundulan Hutan di Indonesia Tertinggi di Dunia, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut. Berdasarkan data yang dipublikasikan World Resources Institute (WRI), Indonesia termasuk dalam 10 negara tertinggi dalam hal kehilangan tutupan pohon dalam rentang 2001-2022. Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Rusia, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat. Penggundulan hutan di Indonesia dalam rentang waktu tersebut mencapai 29,4 juta hektare. Sumber: https://research.wri.org/gfr/top-ten-lists#countrylist Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menambahkan, data dari Statista menunjukkan, pada 2022 deforestasi tertinggi diduduki oleh Brasil, sementara Indonesia berada di posisi keempat. Sumber: https://www.statista.com/statistics/1254554/tropical-forest-loss-global-by-country/100 | 2024-01-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Mahfud MD Sebut 17 Juta Petani Rerata Hanya Kuasai 0,5 Hektare | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada tahun 2023 sebanyak 17.248.181 orang. Menurut Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, berdasarkan konsepnya, petani gurem adalah yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare. Sumber: https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/215/98808/2 Sementara, peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal merujuk laporan Sajogyo Institute (2019), rerata tanah pertanian dengan jumlah petani hingga 26.135.469 RTP (Rumah Tangga Pertanian) mencapai 0,86 hektare. Sumber: https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2021/09/2019_Potret-Ketimpangan-Penguasaan-Tanah-di-Indonesia_FINAL.pdf100 | 2024-01-22 |
| Berita Misleading Content |
Cek Fakta: Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui Pemerintah | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Mus menyampaikan klarifikasi terkait data yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui. Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7522/indonesia-menjadi-role-model-ketahanan-iklim-berbasis-masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ada beberapa bentuk perhutanan sosial dalam peraturan pemerintah, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Secara terinci, capaian perhutanan sosial sampai dengan 1 Oktober 2022 melibatkan Hutan Desa dengan luas 2.013.017,21 Ha; Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan luas 916.414,60 Ha; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 355.185,08 Ha; Kemitraan Kehutanan (KK), meliputi Kulin KK dengan luas 571.622,38 Ha dan IPHPS dengan luas 34.789,79 Ha; serta Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha). Sumber: http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=1&limitstart= Namun, Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya mencapai 148.488 ha menurut laporan AMAN dan menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha. Sumber: https://www.aman.or.id/publication-documentation/catatan-tahun-2022-aman:-melawan-penundukan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) juga mencatat telah meregistrasi 26,9 juta hektare wilayah adat di Indonesia dengan total 1.336 peta wilayah adat yang teregistrasi. Sumber: https://kbr.id/nasional/08-2023/brwa-ungkap-hanya-3-73-juta-hektare-wilayah-adat-telah-diakui-pemda/112229.html Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023. "Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7522/indonesia-menjadi-role-model-ketahanan-iklim-berbasis-masyarakat Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat. "Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta. Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3768177/klhk-luas-hutan-adat-kini-capai-244-ribu-hektare100 | 2024-01-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Deforestasi dalam 10 Tahun Terakhir Lebih Luas dari 23 Kali Pulau Madura | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut. Menurut peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, mengacu dari data Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektare. Bahkan, dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta hektare. Sumber: Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW Deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare, data mengacu time series penutupan lahan dan deforestasi KLHK. Sumber: https://geoportal.menlhk.go.id/Interaktif2/ Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), angka deforestasi (Netto) Indonesia di dalam dan di luar kawasan hutan pada 2013-2022 mencapai 3,8 juta hektare. Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2021--ha-th-.html Sementara itu, luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare. Bila dikalikan 23 menjadi 12,371 hektare. Pun luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare. Terkait masalah deforestasi, Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menyatakan, deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir yang, dengan tinggi air mecapai 1 – 4 mm per tahun dan tanah longsor. “Di daerah seperti pesisir Jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah 6 - 26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk,” ujar Udiana Puspa Dewi dalam keterangannya sebagai panel ahli dalam debat cawapres malam ini.100 | 2024-01-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Muhaimin Sebut 13.000 Desa Sudah Maju dan Mandiri | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut. Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, mengungkapkan bahwa hasil Indeks Pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan adanya 5.606 desa yang berstatus mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, melebihi jumlah 13.000 desa pada tahun 2023. IDM dibentuk dari tiga indikator utama, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi.100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Gibran Sebut Potensi EBT Indonesia Mencapai 3.686 Gigawatt | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut. Dikutip dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga mencapai 3.686 gigawatt (GW). Potensi ini melibatkan berbagai sumber daya seperti energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyatakan bahwa Indonesia memiliki keberuntungan memiliki beragam potensi EBT yang tidak akan habis, termasuk sinar matahari, energi angin, bioenergi, sumber air, dan panas bumi. Potensi ini mencakup juga pemanfaatan laut dengan segala aspeknya seperti arus, ombak, dan pasang surut yang dapat diubah menjadi sumber listrik. Rida Mulyana menegaskan bahwa dengan tingginya potensi EBT, Indonesia memiliki peluang untuk melakukan transisi energi, keluar dari ketergantungan pada energi fosil yang selama ini menjadi sumber utama. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan energi, tetapi juga membantu meminimalkan emisi gas rumah kaca yang tinggi yang dihasilkan dari penggunaan energi fosil. Saat ini, sebagian besar listrik yang dikonsumsi di Indonesia, sebanyak 86 persen, berasal dari energi fosil. Rida Mulyana menyadari bahwa energi fosil, terutama dari batu bara dengan kontribusi sebesar 64 persen, memiliki dampak emisi yang signifikan. Namun, dengan potensi EBT yang mencapai 3.686 GW, Rida Mulyana menekankan bahwa Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk mengimplementasikan transisi energi. Kapasitas pembangkit listrik yang ada saat ini hanya mencapai 81 GW, sementara potensi EBT yang besar dapat dijadikan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Potensi EBT yang melimpah memberikan landasan yang kuat untuk menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Gibran Sebut Ada 5 Juta Peluang Green Jobs | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut. Perwakilan dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengemukakan perbedaan data terkait lapangan kerja hijau (green jobs) yang tersedia di Indonesia. Menurut asumsi dari report Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diperkirakan akan ada sekitar 1,8 juta green jobs hingga tahun 2030 jika pemerintah mengimplementasikan target net zero. Data dari International Labour Organization (ILO) juga disorot oleh Romauli Panggabean, yang menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, 2,3 juta orang berhasil memperoleh pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Potensi pertumbuhan pekerjaan di sektor ini diperkirakan masih sangat besar, dengan proyeksi pekerjaan di bidang energi angin mencapai 2,1 juta dan di bidang energi matahari mencapai 6,3 juta pada tahun 2030. Energi terbarukan dianggap memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dengan sektor bahan bakar fosil. Investasi yang diproyeksikan senilai US$630 miliar pada tahun 2030 diharapkan dapat menciptakan setidaknya 20 juta lapangan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Selain itu, transisi global ke gedung-gedung yang efisien energi juga dianggap sebagai potensi penciptaan jutaan lapangan pekerjaan. Romauli Panggabean menyoroti bahwa "menghijaukan" pekerjaan yang ada di sektor konstruksi dapat memberikan dampak positif bagi sekitar 111 juta pekerja, seiring dengan perubahan menuju bangunan yang ramah lingkungan dan berdaya energi.100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Target Energi Baru dan Terbarukan Turun 17 Persen | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, M.A, mengungkapkan, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa terdapat penurunan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia pada tahun 2025. "Target ini direvisi menjadi 17%-19%, turun dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar 23%," kata Afni. Dalam penyampaian informasi yang dikutip dari CNBC Indonesia, Plt. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu, menyebutkan bahwa pihaknya menginginkan agar target bauran EBT diukur dalam satuan angka kapasitas terpasang, bukan dalam bentuk persentase. Pendekatan ini menandai perubahan strategi dalam menetapkan sasaran untuk sektor energi terbarukan di Indonesia. Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, menjelaskan bahwa revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah mengubah target bauran EBT pada tahun 2023 menjadi 17-19 persen. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target tetap dapat terpenuhi, bahkan jika hanya mencapai skenario angka terendah. Dalam peta jalan transisi energi pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) KEN, target bauran energi primer EBT diharapkan mencapai 19-21 persen pada tahun 2030, 25-26 persen pada tahun 2035, 38-41 persen pada tahun 2040, dan mencapai 70-72 persen pada tahun 2060. Perubahan signifikan juga tercatat pada target bauran EBT pada tahun 2060, di mana sebelumnya target dari PP KEN lama adalah 70 persen energi berasal dari fosil. Namun, dengan perubahan ini, targetnya menjadi 70-72 persen dari energi berasal dari EBT, sedangkan fosilnya menjadi 30 persen.100 | 2024-01-21 |
| Education |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut Petani Gurem Indonesia Sebanyak 3 Juta | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut. Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean mengungkapkan bahwa jumlah petani gurem di Indonesia mencapai kurang lebih 17 juta petani, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023. Data ini mencatat kenaikan yang signifikan selama 10 tahun terakhir, dari 14,25 juta pada tahun 2013 menjadi 16,89 juta pada tahun 2023. Mengutip Data BPS, Romauli menyampaikan bahwa Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem, yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,50 hektare, meningkat sebesar 18,49% dari catatan pada tahun 2013 yang hanya sebanyak 14,25 juta. Peningkatan ini memberikan gambaran nyata tentang perubahan dramatis dalam struktur pertanian di Indonesia. Sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html Dalam Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di Jakarta pada Senin (4/12/2023), Kementerian Pertanian melalui BPS mencatat bahwa lahan pertanian mengalami penurunan signifikan karena dapat dijual atau diwariskan. Hal ini menciptakan tantangan serius untuk kelangsungan pertanian di masa depan. Atqo, narasumber dari BPS, menjelaskan bahwa RTUP Gurem merupakan rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan untuk pertanian kurang dari 0,50 hektare. Atqo menyoroti fakta bahwa persentase terbanyak petani gurem terdapat di Papua Pegunungan, mencapai 98,63%. Selain itu, daerah seperti Yogyakarta, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan juga mencatat persentase tinggi, menunjukkan bahwa lahan pertanian di daerah-daerah tersebut semakin sempit. Sumber: https://www.bps.go.id/id/news/2023/12/04/535/diseminasi-hasil-sensus-pertanian-2023-tahap-i.html100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Gibran Sebut Dana Desa Turunkan Jumlah Desa Tertinggal | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut. Dana desa yang telah disalurkan selama sembilan tahun terakhir terbukti memberi manfaat pada pengurangan angka kemiskinan di desa dan peningkatan kemandirian desa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Pada 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada 2021 jumlah desa sangat tertinggal menurun menjadi 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada 2021 menurun menjadi 15.935 desa. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat dalam tujuh tahun, mulai 2015-2022, jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa. Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang pada 2015 yakni 22.882 menjadi 33.893 desa pada 2022. Mengenai desa maju, bertambah dari 3.608 desa pada 2015 menjadi 20.249 pada 2022. Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari 174 desa pada 2015 menjadi 6.239 desa pada 2022. Mengutip KBR, klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yakni kasus korupsi dana desa yang tinggi.100 | 2024-01-21 |
| Education |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Klaim Anggaran Penanganan Krisis Iklim Minim | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut. Panel Ahli Live Fact Checking Debat Pilpres 2024, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyampaikan bahwa saat ini pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi. Merujuk data dari DPR RI, Afni menyebut Indonesia belum serius dalam melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim dari anggaran negara. "Kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi dan belum maksimal. Selama 5 tahun terakhir rata-rata 9 (dari tahun 2022) belanja iklim hanya 3.9% dari alokasi APBN per tahun. Padahal isu lingkungan hidup tengah menjadi isu krusial di Indonesia," kata Afni. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma mengatakan menurut data dari DPR dari perhitungan Kemenkeu RI kebutuhan pendanaan perubahan iklim mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC). "Artinya, setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11 persen anggaran belanja negara 2022," kata Nur Rohma. Senior Analyst Climatework Centre, Fikri Muhammad mengatakan Indonesia masih membutuhkan dana yang banyak untuk memenuhi target iklim, baik mitigasi dan adaptasi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa angka kebutuhan ini sangat besar, sehingga pemerintah sendiri tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara. Fikri juga merujuk pada data NDC Indonesia terbaru tahun 2022, Indonesia membutuhkan dana sekitar USD285 miliar (Rp4,450 triliun) antara tahun 2018-2030 untuk memenuhi target mitigasi iklim saja di NDC tahun 2030. Sementara berdasarkan Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2018-2020, anggaran yang dikeluarkan tahun 2017 dan 2018 adalah sekitar USD10.49 miliar (Rp146.8 triliun) dan USD14.02 miliar (Rp196.3 triliun). "Pemerintah masih perlu dana dari eksternal, baik swasta maupun internasional, untuk memenuhi target ini," kata Fikri Muhammad. Lebih lanjut, Laporan terbaru dari Kementerain Keuangan (Kemenkeu RI) memberikan gambaran mendalam tentang alokasi anggaran perubahan iklim di Indonesia selama periode 2018 hingga 2020. Sebesar Rp307,94 triliun telah dialokasikan oleh pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim, menghasilkan rata-rata sekitar Rp102,65 triliun per tahun. Meskipun angka ini mencakup 4,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode tersebut, terdapat tren menurun dalam alokasi ini. Menurut Kemenkeu RI, dari total alokasi APBN kumulatif 2018-2019, pemerintah berhasil menghabiskan Rp209,57 triliun atau sekitar 91,1%. Namun, meskipun capaian ini mencerminkan komitmen nyata terhadap isu perubahan iklim, terdapat penurunan alokasi anggaran secara keseluruhan sepanjang 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, alokasi anggaran perubahan iklim mencapai Rp132,47 triliun, dengan realisasi mencapai 95,14% dari total alokasi. Namun, pada tahun berikutnya, anggaran ini turun 26,27% (year-on-year/yoy) menjadi Rp97,66 triliun, meskipun realisasi masih mencapai 85,54%. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar Rp77,81 triliun pada tahun 2020, menunjukkan penurunan 20,32% (yoy) dari alokasi pada tahun sebelumnya. Dari 2018 hingga 2019, anggaran perubahan iklim terutama digunakan untuk kegiatan mitigasi, mencapai Rp129,93 triliun atau sekitar 62% dari total realisasi anggaran. Sementara itu, kegiatan adaptasi perubahan iklim tetap menjadi fokus konsisten pemerintah, dengan total belanja selama 2018-2019 mencapai Rp66,64 triliun atau 31,8%, atau secara rata-rata sekitar Rp33,32 triliun per tahun. Selain itu, laporan Kemenkeu RI mencatat bahwa kegiatan co-benefit, yang memiliki dampak positif secara bersamaan, mencapai Rp13,01 triliun (6,2%) sepanjang 2018-2019. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja perubahan iklim sebesar Rp77,71 triliun. Komposisi anggaran tersebut mencakup mitigasi sebesar Rp41,65 triliun (53,5%), adaptasi sebesar Rp33,30 triliun (42,8%), dan co-benefit sebesar Rp2,86 triliun (3,7%). Meskipun terdapat penurunan dalam alokasi anggaran perubahan iklim secara keseluruhan, gambaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan terus memonitor dan mengevaluasi tren ini, Indonesia dapat terus mengembangkan strategi yang efektif untuk memitigasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang semakin mendesak.100 | 2024-01-21 |
| Education |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Klaim Anggaran Penanganan Krisis Iklim Minim | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar bisa ditelusuri sebagai berikut. Panel Ahli Live Fact Checking Debat Pilpres 2024, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyampaikan bahwa saat ini pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi. Merujuk data dari DPR RI, Afni menyebut Indonesia belum serius dalam melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim dari anggaran negara. "Kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi dan belum maksimal. Selama 5 tahun terakhir rata-rata 9 (dari tahun 2022) belanja iklim hanya 3.9% dari alokasi APBN per tahun. Padahal isu lingkungan hidup tengah menjadi isu krusial di Indonesia," kata Afni. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma mengatakan menurut data dari DPR dari perhitungan Kemenkeu RI kebutuhan pendanaan perubahan iklim mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC). "Artinya, setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11 persen anggaran belanja negara 2022," kata Nur Rohma. Senior Analyst Climatework Centre, Fikri Muhammad mengatakan Indonesia masih membutuhkan dana yang banyak untuk memenuhi target iklim, baik mitigasi dan adaptasi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa angka kebutuhan ini sangat besar, sehingga pemerintah sendiri tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara. Fikri juga merujuk pada data NDC Indonesia terbaru tahun 2022, Indonesia membutuhkan dana sekitar USD285 miliar (Rp4,450 triliun) antara tahun 2018-2030 untuk memenuhi target mitigasi iklim saja di NDC tahun 2030. Sementara berdasarkan Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2018-2020, anggaran yang dikeluarkan tahun 2017 dan 2018 adalah sekitar USD10.49 miliar (Rp146.8 triliun) dan USD14.02 miliar (Rp196.3 triliun). "Pemerintah masih perlu dana dari eksternal, baik swasta maupun internasional, untuk memenuhi target ini," kata Fikri Muhammad. Lebih lanjut, Laporan terbaru dari Kementerain Keuangan (Kemenkeu RI) memberikan gambaran mendalam tentang alokasi anggaran perubahan iklim di Indonesia selama periode 2018 hingga 2020. Sebesar Rp307,94 triliun telah dialokasikan oleh pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim, menghasilkan rata-rata sekitar Rp102,65 triliun per tahun. Meskipun angka ini mencakup 4,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode tersebut, terdapat tren menurun dalam alokasi ini. Menurut Kemenkeu RI, dari total alokasi APBN kumulatif 2018-2019, pemerintah berhasil menghabiskan Rp209,57 triliun atau sekitar 91,1%. Namun, meskipun capaian ini mencerminkan komitmen nyata terhadap isu perubahan iklim, terdapat penurunan alokasi anggaran secara keseluruhan sepanjang 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, alokasi anggaran perubahan iklim mencapai Rp132,47 triliun, dengan realisasi mencapai 95,14% dari total alokasi. Namun, pada tahun berikutnya, anggaran ini turun 26,27% (year-on-year/yoy) menjadi Rp97,66 triliun, meskipun realisasi masih mencapai 85,54%. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar Rp77,81 triliun pada tahun 2020, menunjukkan penurunan 20,32% (yoy) dari alokasi pada tahun sebelumnya. Dari 2018 hingga 2019, anggaran perubahan iklim terutama digunakan untuk kegiatan mitigasi, mencapai Rp129,93 triliun atau sekitar 62% dari total realisasi anggaran. Sementara itu, kegiatan adaptasi perubahan iklim tetap menjadi fokus konsisten pemerintah, dengan total belanja selama 2018-2019 mencapai Rp66,64 triliun atau 31,8%, atau secara rata-rata sekitar Rp33,32 triliun per tahun. Selain itu, laporan Kemenkeu RI mencatat bahwa kegiatan co-benefit, yang memiliki dampak positif secara bersamaan, mencapai Rp13,01 triliun (6,2%) sepanjang 2018-2019. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja perubahan iklim sebesar Rp77,71 triliun. Komposisi anggaran tersebut mencakup mitigasi sebesar Rp41,65 triliun (53,5%), adaptasi sebesar Rp33,30 triliun (42,8%), dan co-benefit sebesar Rp2,86 triliun (3,7%). Meskipun terdapat penurunan dalam alokasi anggaran perubahan iklim secara keseluruhan, gambaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan terus memonitor dan mengevaluasi tren ini, Indonesia dapat terus mengembangkan strategi yang efektif untuk memitigasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang semakin mendesak.100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Global Peace Index Indonesia Turun, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Mengutip katadata.co.id, Institute for Economics and Peace (IEP) dalam laporannya, Global Peace Index (GPI) 2022, Indonesia turun satu peringkat menjadi negara paling damai keempat di Asia Tenggara. Dalam skala global, GPI Indonesia turun dua peringkat menjadi posisi ke-47 dari 163 negara yang disurvei. Menurut dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu, terhadap isu tersebut, Indonesia memang mengalami penurunan. Meskipun begitu, perlu dilihat lagi konteks pandemi Covid-19 dan konsekuensi perang Rusia-Ukraina kepada berbagai negara, termasuk Indonesia. Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, membenarkan bahwa terjadi penurunan berdasarkan laporan Global Peace Index 2024. “Iya benar terjadi penurunan skor 12 point berdasarkan laporan GPI 2024,” kata Alwafi Ridho Subarkah dalam keterangannya. Masih pada isu yang sama, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana, menerangkan, Indonesia menempati ranking 53 dari 163 negara pada Global Peace Index 2023. Ranking ini turun 12 posisi dari tahun sebelumnya.100 | 2024-01-08 |
| Clarification |
Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut 50 Persen Alusista di Dunia Bekas | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha merujuk pada data Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang memang menggunakan atau membeli alutsista bekas. Namun, untuk persentase secara spesifik, perlu ditinjau lebih jauh. Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat (AS) sebagai negara produksi produk pertahanan terbesar militer di dunia setidaknya membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestik alutsista mereka. Dia menjelaskan apabila ada negara lain yang ingin membeli produk mereka, katanya, hal tersebut harus melalui persetujuan DPR atau Kongres yang juga membutuhkan waktu yang lama. "Seringkali, hanya alutsista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai," kata Bonifasius. Sementara itu, dia menyebut bahwa klaim Prabowo mengenai 50% alutsista bekas yang dibeli tidak bisa diverifikasi.100 | 2024-01-08 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Target Minimum Essential Force Tahun 2024 Tidak Tercapai | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menjelaskan, TNI tidak meninggalkan modernisasi militer pasca 2024, namun mengubahnya dari kerangka MEF. MEF sudah pasti tidak tercapai pada 2024, karena tantangan ekonomi pertahanan, kondisi alat utama sistem senjata (alutsista), dan berbagai faktor global, seperti dampak perang Rusia-Ukraina, dampak Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan sanksi lainnya. Serta risiko geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Menurut asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama, capaian MEF memang berada pada kisaran 65%. Dengan demikian, memang terdapat kondisi yang meragukan bahwa Indonesia dapat mencapai target 100% pada 2024. “Namun hal ini tidak lepas dari perkembangan geopolitik dan pandemi global,” ujar Prasetia Anugrah Pratama.100 | 2024-01-07 |
| Berita Misleading Content |
Cek Fakta: Anies Baswedan Utang Indonesia Belum Ideal karena Rasio Utang Terhadap GDP Masih Lebih 30 Persen | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri dari informasi panel ahli live fact checking Debat Pilpres 2024 sesi ketiga sebagai berikut. Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana mengatakan informasi yang disampaikan salah. “Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak era reformasi, batas aman (threshold) utang pemerintah maksimal 60% dari PDB,” kata Endo. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyampaikan kondisi utang Indonesia tidak berbahaya saat ini atau dalam batas aman. Hal ini terbukti juga dari nota keuangan, Pemerintah Indonesia tetap konsisten membayar bunga dan utang pokoknya, meski hingga April 2023, utang pemerintah mencapai Rp7.849,89 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 38,15%. "Jika dibandingkan rasio utang terhadap PDB negara lain, Malaysia 67%, Filipina 57%. Jadi lebih besar. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara Middle East yang produksi minyak pun punya utang. Arab Saudi itu level utangnya juga mencapai 24%," jelas Denny dalam CNBC Indonesia Money Talks On Location, Rabu (14/6/2023). Meski utang pemerintah Indonesia mengalami peningkatan, tetapi dibarengi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi artinya utangnya produktif dan efektif. Di sisi lain berdasarkan historisnya, negara Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Pengambilan Keputusan di ASEAN Rumit dan Harus Konsensus, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menyatakan bahwa ASEAN memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang rumit dan konsensual. Ini didasarkan pada Piagam ASEAN yang menjadi landasan pembentukannya sejak 1967. “Sehingga sudah menjadi kenyataan yang disadari oleh setiap pemimpin ASEAN,” ujar Ludiro Madu dalam keterangannya. Sumber: https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama, menyatakan bahwa ASEAN memang menempatkan konsensus sebagai salah satu prinsip dan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan. “Secara general memang prinsip tersebut membuat penyelesaian masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadi berlarut-larut dan tidak efisien,” ujar dia dalam keterangannya. Sumber: https://www.reportingasean.net/asean-consensus-blessing-curse/100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Tahun 2023 Tidak Ada Aksi Terorisme di Indonesia. Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Mengutip katadata.co.id, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melaporkan terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023. Dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme. Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air turun menjadi satu kasus. Begitu pun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang. Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Adapun sepanjang tahun ini, terdapat 104 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88. Dosen Hubungan Internasional Hubungan Internasional Ludiro Madu menyatakan klaim Ganjar Pranowo benar. “Tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88,” ujar Ludiro dalam keterangannya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si menyatakan sepanjang tahun 2023 tidak terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme. "Sepanjang tahun 2023, Alhamdulillah tidak ada terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan situasi keamanan Indonesia semakin membaik," ujar Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., di Kantor BNPT, Sentul pada Jumat (29/12/2023). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan terorisme berdampak positif untuk menciptakan situasi keamanan Indonesia yang semakin baik. Sepanjang tahun 2023 serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme tidak terjadi di Indonesia.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut 4,8 Juta Masyarakat Indonesia Terpapar Narkoba | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menutup Penerimaan Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023) menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba. Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Dari total 37.607 pelaku kasus narkoba yang ditangkap, sebanyak 1.549 orang berstatus sebagai mahasiswa. “Masalah narkoba ini menjadi tantangan kita. Ini terus terjadi setiap hari dan angkanya juga terus meningkat,” kata Listyo.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut Politik Bebas Aktif Jaga Keamanan Indonesia | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri dari pernyataan panel ahli live cek fakta debat Pilpres sesi ketiga berikut. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menyampaikan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, non blok, dan tidak memihak menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerdekaan. “Ini menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah persaingan global antara AS dan China/Rusia sejak 1948 disampaikan oleh M. Hatta,” kata Ludiro Madu. Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga membenarkan hal tersebut. Politik Luar Negeri bebas aktif juga ditujukan untuk menjaga keamanan negara. “Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif ini sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Selain untuk menjaga keamanan negara, Politik Luar Negeri bebas aktif ini bisa membantu Indonesia bekerjasama dalam hal lain, tidak hanya keamanan/militer, seperti ekonomi, kebudayaan, bantuan internasional, dan lain-lain,” kata Alwafi. Lebih lanjut, Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Nugraha menyampaikan sejak dicetuskan oleh Bung Hatta melalui karya tulisnya berjudul “Mendayung Di antara Dua Karang” dan “Indonesian Foreign Policy” pada Jurnal Foreign Affairs (1953), Indonesia memang memilh bentuk Politik Luar Negeri bebas aktif yang bertujuan untuk mengamankan posisinya dalam hubungan internasional.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Prabowo Sebut Membuka Empat Fakultas Baru Bidang Sains Teknologi dan Matematika | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut. Adapun empat fakultas di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang didirikan Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Adapun fakultas yang dibuka Prabowo yakni Fakuktas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, serta Fakultas Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Menurut laporan CNBC, Menhan Prabowo meresmikan Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Militer, serta Fakultas Teknik Militer pada Universitas Pertahanan (Unhan). Sebagai tambahan infromasi, empat fakultas baru tersebut didirikan pada 2021.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Anggaran Pertahanan Indonesia Belum Mencapai 2 Persen PDB | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut. Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana menjelaskan, pada tahun 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7% dari PDB. Secara global, rerata anggaran pertahanan 2-3% dari PDB. Sebagai perbandingan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39% dan 20% dari total belanja militer global. “Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3% dari PDB sesuai rerata global,” ujarnya. Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama menyampaikan, anggaran militer dalam catatan Kemenkeu adalah Rp144,7 triliun untuk 2023, Sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 Triliun USD atau Rp22.000 triliun Sementara, dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menjelaskan, tidak ada persentase ideal mengenai hal ini. Data dari beberapa negara memang berbeda. Negara-negara anggota NATO telah sepakat untuk mendedikasikan 2% PDB mereka untuk belanja pertahanan. Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Mulai dari di bawah 1% hingga di atas 7%. Kesepakatan di antara negara-negara, biasanya untuk presentase anggaran pertahanan adalah maksimal 1% dari PDB.100 | 2024-01-07 |
| Edukasi |
Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mencapai 7 Persen dalam Setahun | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Mahfud MD tidak mencapai 7 persen benar. Hasil penelusuran melalui mesin pencari ditemukan Data BPS pada 5 Agustus 2021, Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen. Sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html Menteri keuangan Sri Mulyani juga pernah mengungkapkan pertumbuhan pertumbuhan hingga 7,1% tersebut dipicu oleh efek baseline dari pertumbuhan minus di tahun sebelumnya. Pernyataan ini dikutip dari cnbc.indonesia.com pada 21 Februari 2023. Sri Mulyani mengatakan Indonesia terbukti pernah tumbuh sebesar 7,1 persen. Pencapaian ini terjadi pada kuartal II-2021. Dari data BPS, di tengah-tengah pandemi, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 dibanding kuartal II-2020 (yoy) sempat mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen. Sebagai catatan, Sri Mulyani saat itu mengungkapkan pertumbuhan pertumbuhan hingga 7,07 persen tersebut dipicu oleh efek baseline dari pertumbuhan minus di tahun sebelumnya. Namun, ada faktor pemicu lainnya, dia menuturkan momentum Ramadan dan hari raya Lebaran juga menjadi penyelamat. Turut menopang, saat itu, ekspor dan impor Indonesia juga meningkat tajam, diiring oleh kenaikan di sisi investasi. Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222125925-4-416002/sri-mulyani-ungkap-ekonomi-ri-pernah-tumbuh-7-ini-buktinya100 | 2023-12-23 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut 20 Persen APBN untuk Bayar Utang Luar Negeri | Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Muhaimin Iskandar, benar. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan 20,87% dari APBN untuk membayar bunga utang. Rinciannya, Rp 393,69 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 12,17 triliun untuk bunga utang luar negeri. Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/pemerintah-alokasikan-2087-dari-apbn-untuk-bayar-bunga-utang-pada-2022 Pada tahun 2024, alokasi pembayaran bunga utang di RAPBN tumbuh 12,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang pada tahun 2022 dan 2023. Sumber: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf?ext=.pdf100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Gibran Rakabuming Sebut Hilirisasi Tingkatkan Ekspor hingga 33 Miliar USD | Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Gibran Rakabuming Raka, benar. Kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil. Dia pun mencontohkan, larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di tanah air, mendorong nilai ekspor nikel dari USD1,1 miliar menjadi USD 30 miliar—USD 33 miliar pada 2022. “Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” kata Presiden Jokowi, Kamis (16/3/2023). Sumber: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6933/melanjutkan-efek-berganda-hilirisasi-industri Data dari Kemenperin RI, dampak positif dari hilirisasi sektor tambang dan mineral ini telah menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian nilai ekspor nasional. Hingga Oktober 2022, nilai ekspor dari industri ini menembus USD36,4 miliar, naik 40 persen dibanding tahun lalu. “Kami menargetkan, pertumbuhan di sektor ini pada tahun 2022 mencapai dua digit, di angka 10-11 persen,” kata enteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Sumber: https://kemenperin.go.id/artikel/23792/Menperin:-Hilirisasi-Industri-Adalah-Kunci-Kemajuan-Ekonomi-Nasional100 | 2023-12-22 |
| Berita Misleading Content |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut 1 Persen APBN Bisa Bangun Infrastruktur di Kalimantan | Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Muhaimin Iskandar terkait penggunaan satu persen APBN untuk bangun infrastruktur jalan di Kalimantan, tidak benar. Pada periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun. Rinciannya adalah: Rp5,5 triliun pada 2022 Rp29,4 triliun pada 2023 Rp40,6 triliun pada 2024 Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap atau multiyears sejak 2022-2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, total anggaran pembangunan IKN sejak 2022-2024 mencapai Rp65,568 triliun. Rinciannya adalah: 2022 sebesar Rp5,246 triliun 2023 sebesar Rp26,672 triliun 2024 mendatang sebesar Rp35,376 triliun Saat ini secara keseluruhan pembangunan IKN telah mencapai lebih dari 30 persen. Lebih lanjut, Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp460 triliun. Dalam hitungan sementara, dana tersebut sekitar 19-20 persen dari APBN 2022. "Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022). Jokowi menyampaikan dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya. "Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya. Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar dan rumit. Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang tidak sebentar. 100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Gibran Sebut 64 Juta UMKM Menyumbang 61 Persen PDB | Tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menelusuri klaim Gibran Rakabuming Raka perihal jumlah UMKM di Indonesia serta kontribusinya terhadap PDB. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm), terdapat 64,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2021. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, sebagian besar UMKM masih mengalami berbagai tantangan, seperti kesulitan naik kelas, minim akses digitalisasi, sulit menembus pasar global, hingga kekurangan layanan finansial. Meskipun begitu, UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 57% terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 15% terhadap ekspor nasional. Sementara, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp8.573,89 triliun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Kasus Pinjol Masuk Hukum Perdata | Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan Mahfud MD terkait pinjol masuk dalam hukum perdata adalah benar. Data dari Hukumonline, menyebutkan bahwa pinjaman legal harus dibayar, karena hal ini berkaitan dengan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Secara umum, utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUHP Perdata yang berbunyi: Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.100 | 2023-12-22 |
| Education |
Cek Fakta: Gibran Sebut Rerata Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5% | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming bisa ditelusuri sebagai berikut. Menurut Advisory Lead Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, dari data pertumbuhan ekonomi, dengan data terakhir 2022. Dijelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26 sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi terjadi. Masih menurut Alexander Michael Tjahjadi pertumbuhan ekonomi baru mencapai baru mencapai 5,3% pada 2022. Masih dalam konteks klaim pertumbuhan ekonomi, dosen Poltek APP dan Senior Fellow Center for Indonesian Policy Stuudies (CIPS), Krisna Gupta menyebut negara-negara lain growth much slower, terutama negara maju dan east asia pacific, tapi masih di bawah Vietnam dan Thailand. “Namun generally ya, kita lebih baik dari beberapa region lain di dunia,” demikian disampaikan Krisna Gupta sebagai panel ahli dalam Cek Fakta Debat Cawapres kali ini. Sumber: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID Wakil Dekan FEN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan menyatakan benar bahwa pada 2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%.100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
Cek Fakta: Muhaimin Iskandar Sebut Pengangguran 8 juta dan Pekerja Informal 80 juta | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Muhaimin Iskandar benar. Hasil penelusuran ditemukan data dari BPS per Agustus 2023, Jumlah pekerja komuter Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang, turun sebesar 0,69 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022. Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.100 | 2023-12-22 |
| Berita Misleading Content |
Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut Lampung Tidak Miliki Pemantau Polusi Udara, Benarkah? | Debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 berlangsung Selasa (12/11/2023) malam, di kantor KPU RI, Jakarta. Saat debat Pilpres 2024 pertama, Anies Baswedan menyebutkan Lampung tidak memiliki monitor pemantau kualitas udara atau polusi. Penelusuran Fakta Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan, salah. Dosen UIN Pontianak, Oki Anggara mengutip Laporan Kinerja Tahun 2022, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Alat pemantau kualitas udara otomatis (SPKUA) sudah tersedia di Bandar Lampung dan sudah dilakukan perawatan, termasuk dengan 37 lokasi kabupaten kota lainnya. Sumber: https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/1168/230829082359LKJ%20PPU%202022.pdf Penelusuran lebih lanjut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati menyebutkan bahwa Dinas LHK Provinsi Lampung terus melakukan pemantauan kualitas udara. Ia mengatakan saat ini kualitas udara di Lampung masih dalam kondisi normal dan cukup baik bagi masyarakat. "Di sini ada alat yang bisa mengukur indeks kualitas udara dan alat tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Bandarlampung serta sekitarnya dalam kondisi yang baik dan normal, kami akan pantau dari sini," katanya. Sumber: https://lampung.antaranews.com/berita/697110/dlh-lampung-lakukan-pemantauan-kualitas-udara Kesimpulan Pernyataan Anies Baswedan tentang Lampung tidak memiliki monitor pemantau kualitas udara atau polusi adalah salah. Cek Fakta TIMES Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih selektif menerima informasi atau menyebarkan informasi yang benar.100 | 2023-12-13 |
| BENAR False Context |
Cek Fakta: Prabowo Sebut Indeks Polusi Jakarta Tertinggi di Dunia | Penelusuran Fakta Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto, salah. Dosen FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, mengutip data Indeks Kualitas Udara Dunia yang menunjukkan bahwa Jakarta bukan polusi yang tertinggi pada kurun waktu 2017-2022. “Jakarta bukan merupakan kota yang indeks polusinya tertinggi di dunia,” kata Zuharian. Data dari situs pemantau kualitas udara IQair tercatat dalam tahun 2022, kota dengan polusi tertinggi peringkat pertama ditempati Lahore, Pakistan dengan indeks 97,4. Kemudian diperingkat kedua Hotan China dengan 95,3, ketiga Bhiwadi India dengan indeks 92,7, diikuti Delhi NCT India dengan indeks 92,6 dan kelima Peshawar Pakistan dengan 91,8. Kota Jakarta berada pada peringkat 307 di dunia dengan indeks 36.2. Indeks ini termasuk dalam kategori 7 hingga 10 kali dari panduan WHO. Masih terkait data polusi Jakarta, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, Kamis (10/8/2023) pukul 11.00 WIB, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) sebesar 75,1 mikrogram per meter kubik. Pada waktu tersebut, Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta mencapai 164, nomor dua tertinggi di Indonesia. Adapun urutan pertama kota dengan polusi terburuk ialah Tangerang Selatan dengan indeks 170.100 | 2023-12-13 |
| BENAR False Context |
Cek Fakta: Salah, Kasus Penembakan Harun Al Rasyid sebagai Pendukung Prabowo | Penelusuran Fakta Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan adalah tidak benar. Kasus Harun Al Rasyid hanya sampai pada hasil autopsi yang menyatakan bahwa, dia merupakan korban dari penembak misterius saat kerusuhan 22 Mei 2019 di Jembatan Slipi, DKI Jakarta. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol dr Musyafak mengatakan, Harun tewas akibat luka tembak. “Luka tembak dari lengan kiri atas, ya dari lengan kiri menembus ke dada," kata Musyafak kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2019). Tim Cek Fakta TIMES Indonesia juga melakukan penelusuran Harun Al Rasyid pendukung Prabowo Subianto di Pemilu 2019 tidak benar. Hasil penyidikan kepolisian menyebutkan bahwa Harun Al Rasyid merupakan korban kerusuhan 22 Mei 2019. Dia merupakan anak yang penasaran dengan kerusuhan yang terjadi di daerah Slipi, dan menjadi korban dari penembak misterius. “Teman Harun, Angga (14), juga memastikan, pria yang dipukuli dalam video tersebut bukan Harun. Angga mengatakan, Harun tewas karena saat itu berada di jembatan Slipi Jaya yang juga menjadi lokasi kerusuhan pada Rabu (22/5/2019) malam. Angga mengatakan, cerita bermula ketika Harun mengajak Angga menonton kerusuhan yang sedang pecah di jembatan Slipi Jaya,” hasil investigasi Kompas.com.100 | 2023-12-13 |
| BENAR False Context |
Cek Fakta: Prabowo Sebut Indonesia Masih Aman Damai dan Terkendali | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto tidak benar. Analisis dari Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar menyampaikan bahwa jumlah tindak kejahatan di Indonesia cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Dio merujuk pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, terdapat sekitar 239.480 kejadian tindak kejahatan/pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13% dari tahun sebelumnya serta berkurang 29,8% dibanding 2012. Sedangkan dari Global Peace Index pada 2023, Dio menyebutkan dalam konteks Asia, Indonesia menduduki peringkat 11 negara teraman di Asia dengan nilai 1.8. Adapun, negara Asia teraman adalah Singapura dengan skor 1.3 (penilaian dengan rentang 0-2, makin kecil angka, maka makin aman). Namun, perlu dicatat, bahwa laporan Global Peace Index juga menyebutkan bahwa Indonesia masih masuk dalam kategori High criminality – low resilience bersama 63 negara lainnya. Sementara itu, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Oki Anggara menyoroti Global Peace Index pada 2022 yang merilis data bahwa Indonesia menempati peringkat ke 47 di dunia dan ke 10 di Asia Pasifik dengan skor 1.8 atau masuk kategori high. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di 2021 maka ada penurunan skor sekitar 0.019.100 | 2023-12-13 |
| BENAR TRUE |
Cek Fakta: Prabowo Sebut KEK Undang Investor | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto, benar. Analis dari UIN Pontianak, Oki Anggara, menyebutkan bahwa KEK telah mengembangkan ekonomi di Indonesia. Program KEK berhasil menyerap 28.984 orang tenaga kerja, 179 pelaku usaha dan 21 kegiatan utama. "Ada 19 KEK yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang mencapai realisasi investasi sampai 76,75 Triliun," kata Oki Anggara. Data lebih lanjut bisa diakses melalui Laporan Akhir Tahun 2021 Sumber: https://kek.go.id/assets/images/report/2022/LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2021.pdf Hasil penelusuran lain juga mendukung pernyataan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan KEK sebagai kawasan yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Saat ini terdapat 20 KEK, terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Pengembangan KEK telah menghasilkan realisasi investasi mencapai Rp141,3 triliun dan telah menyerap 86.273 tenaga kerja hingga Kuartal III-2023,” dilansir dari Indonesia.go.id. Sumber: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7816/kawasan-ekonomi-khusus-serap-puluhan-ribu-tenaga-kerja100 | 2023-12-13 |
| BENAR False Context |
Cek Fakta: Anies Baswedan Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Menurun | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan tidak semuanya benar. Analisis dari Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia pada Februari 2023 sama dengan pada tahun 2021 berada pada peringkat 54 dari 167 dengan skor 6,71. Data ini turun dari tahun sebelumnya 52 ke 54. Dio merujuk pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. “Pada Februari 2023 berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan indeks demokrasi di tahun 2021," kata Dio. Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia melansir laporan The Economist Intelligence Unit (EUI) menunjukkan, skor indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir. Padahal, skor indeks demokrasi Indonesia sempat mencapai puncaknya sebesar 7,03 pada 2015. Namun, skor tersebut harus turun menjadi 6,97 pada 2016. Skor indeks demokrasi tanah air pun kembali turun menjadi 6,39 pada 2017 dan 2018. Skor indeks demokrasi Indonesia sempat meningkat menjadi 6,48 pada 2019, namun anjlok lagi pada tahun lalu. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat empat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Malaysia tercatat memiliki skor indeks demokrasi sebesar 7,19 pada tahun lalu, menjadi yang tertinggi di kawasan. Setelahnya ada Timor Leste dengan skor indeks demokrasi sebesar 7,06. Posisinya disusul oleh Filipina dengan skor indeks demokrasi mencapai 6,56. Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun Sementara itu, berdasarkan data dari V Dem, yang disampaikan SMRC, skala demokrasi Indonesia pada 2022 tercatat berada di angka 0,42. Dalam skala V-Dem, 0 menunjukkan praktik demokrasi sangat buruk, dan 1 menunjukkan praktik demokrasi sangat baik. Skala demokrasi Indonesia pada 2022 mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53. Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004. Bahkan skala demokrasi Indonesia menurut V-Dem pada periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mencapai 0,52. Hal itu memperlihatkan skor praktik demokrasi Indonesia jika dibandingkan dengan periode pertama dan kedua pemerintahan Presiden Jokowi mengalami penurunan 0,10. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/11381821/skala-demokrasi-indonesia-menurun-dinilai-dampak-oposisi-melemah100 | 2023-12-13 |
| BENAR False Context |
Cek Fakta: Ganjar Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp230 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir | Penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal kerugian negara akibat korupsi. Berikut laporan yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal data kerugian negara akibat korupsi dari 2013 sampai 2022: Tahun 2013 kerugian negara mencapai Rp 3,46 triliun Tahun 2014 kerugian negara mencapai Rp 5,29 triliun Tahun 2015 kerugian negara mencapai Rp 3,1 triliun Tahun 2016 kerugian negara mencapai Rp 1,47 triliun Tahun 2017 kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun Tahun 2018 kerugian negara mencapai Rp 9,2 triliun Tahun 2019 kerugian negara mencapai Rp 12 triliun Tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun Tahun 2021 kerugian negara mencapai Rp 62,9 triliun Tahun 2022 kerugian negara mencapai Rp 48,7 triliun Total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir tersebut sebesar Rp209,32 triliun. Sumber: https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun Data ICW juga dikutip di databoks.katadata.co.id. Dalam kurun waktu 2017-2021, ICW menyebut kerugian negara sudah mencapai Rp62,93 triliun. Angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021 Terkait data kerugian negara akibat korupsi, melansir kompas.id, jumlah kerugian keuangan dan perekonomian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sepanjang 2022 mencapai ratusan triliun rupiah. Sepanjang 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah menyampaikan, Jampidsus Kejagung telah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara ataupun kerugian perekonomian negara yang sangat besar, yakni total mencapai Rp 144 triliun. Kerugian negara tersebut telah dihitung para ahli yang berkompeten di bidangnya. ”Total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 33.093.247.274.458 dan 61.948.550,97 dollar Amerika Serikat (AS). Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109.550.602.210.093,” kata Febri.100 | 2023-12-12 |
| BENAR TRUE |
Cek Fakta: Akses Internet di NTT Tidak Sama dengan Jawa, Benarkah? | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo mengenai akses internet di NTT tak sama dengan Jawa, benar. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan. Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Berdasarkan data tersebut, menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, pengguna Internet di Indonesia Timur kurang dari 5%. Sementara itu, melansir Bisnis.com, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.100 | 2023-12-12 |
| BENAR TRUE |
Cek Fakta: Benar, Ganjar Pranowo Sebut Soal Minimnya Fasilitas Kesehatan di Merauke | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo soal pertemuannya dengan Pendeta Leo serta minimnya fasilitas kesehatan di Merauke, Papua Selatan, benar. Berdasarkan artikel CNN Indonesia, kisah pendeta yang dimaksud Ganjar Pranowo adalah Leonard Batfeni. Saat itu, disebut CNN Indonesia, Ganjar Pranowo berkampanye di Merauke, Papua Selatan, pada Rabu (29/11/2023).. Pendeta Leo bercerita kepada Ganjar di daerahnya masih mengalami kesulitan fasilitas kesehatan hingga dirinya turut merangkap menjadi dokter hingga bidan untuk membantu melahirkan. "Jadi saya di sana ada orang panggil saya sebagai pendeta dokter bahkan sebagai bidan juga karena saya pernah bantu melahirkan," kata Leo dalam video yang diunggah Ganjar melalui akun X-nya @ganjarpranowo. Masih terkait hal serupa, melansir pustakalewi.com, Pendeta Leo yang diceritakan Ganjar Pranowo, bertemu dalam dialog yang digelar di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. Ia adalah seorang pendeta, yang harus mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan. “Saya ini seorang pendeta. Tidak punya pengetahuan kesehatan. Tapi kondisi yang memaksa saya harus juga melayani kesehatan masyarakat di sini,” kata Leo.100 | 2023-12-12 |
| BENAR TRUE |
Cek Fakta: Salah, Anies Baswedan Soal Kasus Mega Suryani Dewi tidak Diperhatikan | Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan benar. Polisi tidak menghentikan proses hukum kasus kematian Suryani Dewi. Mega Suryani tercatat pernah melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Metro Bekasi. Laporan KDRT itu dilayangkan Mega pada Agustus 2023, satu bulan sebelum nyawanya dihabisi Nando pada 7 September 2023. Kasus KDRT yang dilaporkan Mega Suryani tidak berhenti namun tetap berlanjut. Dilansir dari Kompas.com, Kakak Mega, Deden (27), menyebut adiknya sempat datang ke kantor polisi untuk melaporkan sekaligus melakukan visum. Namun, saat akan diproses, Nando menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan Mega ke polisi. "Sudah sempat dilaporkan, sudah sempat visum juga, cuma dari pihak pelaku menyangkal dan (polisi) memutuskan buat disetop," kata Deden di Polsek Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada 11 September 2023. Namun, Polres Metro Bekasi membantah telah menghentikan laporan KDRT yang pernah dilayangkan Mega sebelum tewas dibunuh suaminya. "Kami enggak ada (putusan) menghentikan laporan (KDRT Mega)," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung kepada Kompas.com, 13 September 2023. Gogo menjelaskan, Mega membuat laporan pada Agustus 2023. Polisi mengarahkan korban untuk melakukan visum. Setelah menyerahkan hasil visum itu, Mega pulang. Ketika itu, Mega akan dipanggil kembali untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait laporannya. Namun, Mega tidak hadir pada waktu yang ditentukan untuk pemeriksaan. "Kami telepon pastinya, kalau pelapor enggak datang ini bagaimana. Mega enggak angkat telepon," jelas Gogo. Gogo menuturkan, polisi lalu mendapat pesan dari Mega yang mengatakan dia tidak bisa datang karena sudah kembali dengan suaminya.100 | 2023-12-12 |
| Berita Fabricated Content |
CEK FAKTA: Salah! Tirto dan Kurawal Terbitkan E-Book Berjudul “Lupakan Netralitas Korbankan Korban Sejawat" | Penelusuran Fakta Hasil penelusuran Cek Fakta, informasi tersebut tidak benar. Tirto.id membantah telah menerbitkan ebook dengan judul “Lupakan Netralitas Korbankan Korban Sejawat”. "E-book yang mengatasnamakan Tirto dan Kurawal soal isu melanggengkan dinasti Jokowi dengan judul “Lupakan Netralitas Korbankan Korban Sejawat” yang beredar masif di media sosial dan grup WhatsApp adalah HOAKS," tulisnya dalam akun X (Twitter) @TirtoID, Senin (27/11/2023). "Redaksi Tirto tidak pernah menerbitkan artikel yang dikemas dalam bentuk ebook sebanyak 22 halaman tersebut," sambungnya. "Artikel-artikel dalam e-book tersebut sama sekali bukan produk jurnalistik yang diproduksi Tirto," tulis Tirto. Tirto.id juga mengklarifikasi perihal e-book tersebut melalui pernyataan resmi yang diterbitkan pada Senin (27/11/2023) berjudul "Hoaks E-Book Dinasti Jokowi Catut Nama Tirto dan Kurawal". Dalam artikelnya, Tirto menegaskan kembali tidak pernah menerbitkan artikel yang dikemas dalam bentuk e-book sebanyak 22 halaman, seperti yang beredar di media sosial. Terkait dengan Kurawal, Tirto menyebut pernah bekerja sama pada 2020 untuk liputan tentang politik keluarga besar Jokowi menjelang Pilkada. "Tirto dan Kurawal memang pernah bekerja sama pada 2020 terkait liputan mendalam soal politik keluarga besar Jokowi menjelang Pilkada Serentak 2020. Ada lima artikel yang kami rilis secara berkala saat itu, yang kemudian dijadikan e-book pada Desember 2020," tulis Tirto. "Namun, e-book setebal 71 halaman yang Tirto dan Kurawal terbitkan tersebut sama sekali berbeda dengan e-book 22 halaman yang beredar belakangan ini. Dengan demikian, maka kami pastikan e-book dengan judul “Melanggengkan Dinasti Jokowi: Lupakan Netralitas Korbankan Rekan Sejawat” yang beredar di media sosial adalah hoaks," tulis Tirto.id dalam keterangannya. Wakil Direktur Kurawal, Donny Ardyanto, memastikan bahwa e-book sebanyak 22 halaman tersebut bukan produk Kurawal dan Tirto. "Karena itu, publik jangan mudah termakan hoaks yang mengatasnamakan media, khususnya Tirto," kata Donny. Dalam pernyataan resminya ditegaskan, selain tidak pernah membuat ebook tersebut, redaksi Tirto menegaskan pasti akan melakukan cover both side dalam setiap produk jurnalistik. "Konten e-book tersebut itu tayang 13 Oktober, padahal Deklarasi Gibran 24 Oktober 2023, dari sisi timeline juga tidak logis," demikian mengutip salah satu poin pernyataan resmi redaksi Tirto. Pihak Kurawal juga mengklarifikasi atas pencatutan nama dalam ebook tersebut. "Kurawal menegaskan bahwa kami tidak pernah membuat dan menerbitkan dokumen itu dan tidak bertanggung jawab atas akurasi informasi yang tercantum di dalamnya," demikian dikutip dari pernyataan pihak Kurawal Foundation melalui akun X/Twitter @KurawalFoundID, Senin (27/11/2023). Pihak Kurawal mengecam para pihak yang telah menyalahgunakan nama Yayasan Kurawal. "Kami juga mengutuk praktik pelanggaran dalam bentuk manipulasi informasi dan penyebaran hoaks," tulis akun Kurawal Foundation. Yayasan Kurawal mengimbau seluruh pihak untuk menjaga integritas proses pemilihan umum (pemilu).100 | 2023-11-27 |
| Berita Fabricated Content |
CEK FAKTA: Salah! Poster Berlogo Bawaslu Soal Larangan Terlibat Politik Praktis | Penelusuran Fakta Penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, poster tersebut bukan berasal dari Bawaslu. poster infografis serupa pernah muncul pada tahun 2020. Melansir keterangan dari Bawaslu Kepulauan Riau, poster berlogo Bawaslu dengan kata-kata yang sama pernah beredar saat menjelang Pilkada Serentak 2020. Bawaslu Kepri menegaskan poster yang mencatut nama Bawaslu tersebut palsu/hoaks. poster dengan informasi serupa juga beredar di Boyolali, Jawa Tengah, seperti diberitakan oleh media Solopos.com dalam artikelnya berjudul "Poster Larangan Politik Praktis ASN Beredar di Boyolali, Bukan dari Bawaslu". Dalam artikel tersebut, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengungkapkan Bawaslu tidak pernah membuat poster tersebut. Ia mengatakan isinya memang terkait anjuran netralitas, akan tetapi yang memproduksi bukan dari Bawaslu. “Kami sudah konfirmasi berjenjang sampai ke atas. Kalau isinya dianggap relevan dengan undang-undang ya silakan tapi jangan mengatasnamakan Bawaslu. Juga jangan memasang logo Bawaslu,” kata dia saat ditemui di kantornya, Selasa (21/11/2023). Widodo mengatakan dalam isi poster tersebut ada yang relevan dan tidak relevan. Ia mencontohkan untuk ketua RT/RW memang dilarang terlibat politik praktis, salah satunya kampanye. Sejumlah media juga memberitakan isu serupa, seperti Harian Banten yang memuat pernyataan Bawaslu Cilegon yang tegas menyatakan poster infografis yang tersebar di medsos itu hoaks dan bukan imbauan yang dibuat oleh Bawaslu.100 | 2023-11-25 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Salah, Pemilu 2024 Tidak Ada Debat Capres-Cawapres | Penelusuran Fakta Hasil penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi KPU tidak menyelenggarakan debat capres-cawapres pada Pemilu 2024, keliru. Debat capres dan cawapres merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Jadi, pelaksanaan debat capres dan cawapres dilaksanakan selama waktu pelaksanaan kampanye, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. mengutip Antaranews.com, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa akan tetap menggelar kampanye dengan metode debat capres dan cawapres. “Insyaallah tetap ada kampanye dengan metode debat capres-cawapres,” kata Hasyim. Hasyim menjelaskan debat capres-cawapres dilakukan sebanyak lima kali, sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia lalu merinci bahwa dalam lima kali debat itu, para capres akan melakukan debat sebanyak tiga kali dan cawapres dua kali. Terkait jadwal, melansir Detik.com, Komisioner KPU RI August Mellaz menyebut debatcapres-cawapres debat akan dimulai pada Desember 2023. Menurut penuturan Mellaz, debat akan digelar dua kali pada Desember 2023. Kemudian, untuk tiga debat lainnya akan dilakukan pada awal 2024. 100 | 2023-11-25 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Klaim TNI Dikirim ke Palestina untuk Berperang | CEK FAKTA Cek Fakta TIMES Indonesia telah menelusuri klaim ini. Berdasarkan penelusuran, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono membantah kebenarannya. “Video tersebut adalah video pemberangkatan Batalyon 712 Satgas Pamtas RI-PNG dan pasukan TNI penjaga perdamaian di Lebanon,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Menurut Julius, penugasan prajurit TNI ke berbagai negara yang sedang berkonflik adalah sebagai penjaga perdamaian di bawah payung PBB. Pengiriman pasukan itu dilakukan sesuai Pembukaan UUD 45, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Eks Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) menjelaskan, terkait dua video tersebut sebenarnya memang ada pengerahan prajurit. Namun, narasi dalam video tidak tepat. Pasalnya, tidak ada prajurit TNI yang dikirim ke Palestina. “Video yang diunggah adalah video keberangkatan Yonif Raider 712/Wiratama di Dermaga Bitung Sulawesi Utara, saat akan berangkat tugas pengamanan perbatasan RI-PNG pada bulan November 2022 dengan jumlah 450 prajurit, dan Satgas Perdamaian Unifil dibawah PBB yang bertugas di Lebanon beberapa tahun yang lalu,” ucap Julius.100 | 2023-10-20 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Salah, Video Pesawat Jatuh di Jakarta | Penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, video tersebut bukan pesawat jatuh melainkan latihan yang dilakukan TNI AU menjelang peringatan HUT TNI. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Agung Sasongkojati membantah pesawat tersebut jatuh. Ia mengatakan pesawat tersebut sedang latihan pada Rabu (27/9/2023) siang. "Itu pesawat aerobatik TNI, latihan di atas Monas tadi siang," kata Agung, dikutip CNN Indonesia. Keterangan terkait video yang viral itu juga disampaikan pihak TNI AU melalui akun instagram resmi @militer.udara. Pesawat yang terdapat dalam video tersebut merupakan pesawat aerobatik TNI AU, Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU yang sedang melakukan manuver Solo Spin, yang dilakukan oleh Juliter 6, Myr Pnb Ari "Monster" Widodo. "Sempat mengagetkan warga Jakarta, pesawatpun, diisukan jatuh. Tenang Bro, itu sekadar atraksi manuver solo spin. pesawat dan pilot aman," demikian tulis akun @militer.udara pada Minggu (29/9/2023). Akun resmi TNI AU tersebut kembali menegaskan bahwa kejadian yang direkam warganet dan sempat viral tersebut merupakan aksi JAT dalam misi latihan dan cek lokasi untuk kegiatan demo udara peringatan HUT ke-78 TNI pada 5 Oktober 2023 mendatang. Dalam penjelasannya, akun @militer.udara juga menyertakan penjelasan tentang manuver Solo Spin dalam bentuk video.100 | 2023-10-04 |
| Berita Misleading Content |
CEK FAKTA: Konteks Video Jokowi Perintahkan Tembak Mereka | Penelusuran Fakta Penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, benar sosok yang berpidato dalam video tersebut adalah Joko Widodo, namun dalam konteks pemberantasan narkoba. Ada pemenggalan sehingga konteks dari pidato itu hilang dan dihubungkan dengan konteks lain. Pernyataan dalam video tersebut ditujukan kepada bandar narkoba yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional pada 26 Juni 2016 di Lapangan Cengkeh, kawasan Kota Tua, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum bersikap dan bertindak tegas dalam rangka memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Jokowi meminta jajaran jepolisian, mulai Polsek, Polres, hingga Polda mengejar para pengedar narkoba yang merusak bangsa tersebut. Video lengkap pernyataan Jokowi bisa disimak di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI dengan judul "Presiden Jokowi: Kejar Pengedar Narkoba! Tangkap! atau Bahkan di Dor Saja!" Pernyataan Presiden Jokowi tersebut juga diunggah kanal Youtube BeritaSatu dengan judul "Jokowi: Kalau Undang-undang Membolehkan, Dor Bandar Narkoba". Turnbackhoax pernah memeriksa klaim serupa pada 2020 dalam artikelnya berjudul "[SALAH] “Tabiat ASLINYA PRESIDEN INDONESIA terhadap rakyat yg bersebrangan di anggap musuh pribadi” ditemukan sejumlah artikel yang pernah memeriksa informasi serupa. 100 | 2023-09-26 |
| Berita False Context |
[SALAH] Penganut Islam Kristen, Yahudi dan Buddha Hadir di Selandia Baru Mengalunkan Asmaul Husna dan Kalimat Tauhid untuk Menghadapi Wabah Corona | Setelah dilakukan penelusuran dengan mesin pencari, kiriman yang beredar tersebut merupakan video dari konser musik Saraybosna Fatih Sultan Mehmet Korosu yang berlangsung pada 25 Mei 2011 di Ayia Irene Museum (bekas gereja) di Istanbul, Turki. Konser musik ini juga ditayangkan oleh stasiun televisi negara Turki yaitu TRT Corporation. Stasiun televisi ini juga menayangkan programnya secara daring atau streaming, sehingga juga dapat dinikmati melalui gawai (Smartphone) di seluruh dunia. Penelusuran berikutnya dengan mesin pencari, video ini juga ditayangkan di situs layanan streaming Dailymotion, dengan durasi 1 jam 42 menit 59 detik. Video yang beredar merupakan potongan video pada menit 4,56 menit, saat lantunan Asmaul Husna, yang dipimpin oleh Mehmed Bajraktarevics sebagai pemimpin paduan suara. Paduan suara Saraybosna Fatih Sultan Mehmet Korosu ini terdiri atas pelajar Kroasia, Serbia dan Bosnia yang belajar di Akademi Musik Bosnia. Lagu-lagu dilantunkan dengan bahasa Turki, Malaysia, Arab, Bosnia, Urdu, dan Persia. Pada penelusuran lebih lanjut pada mesin pencari ditemukan pemberitaan di World Bulletin yang diterbitkan 30 Mei 2011 bahwa konser musik tersebut merupakan rangkaian acara peringatan 558 tahun invasi Ottoman ke Istanbul pada tahun 1453, menandai berakhirnya era Bizantium di Istanbul, yang dirayakan di Museum Sejarah Aya Ireni pada tanggal 29 Mei 2011.100 | 2020-03-31 |
| Berita Manipulated Content |
[SALAH] “BARESKRIM POLRI GAMBIR JADI PUSAT KENDALI SITUNG KPU” | Situng BUKAN yang menentukan hasil pemilu secara nasional karena proses penetapan berdasarkan BERITA ACARA MANUAL yang dilakukan berjenjang di masing-masing tingkatan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-05-04 |
| Berita Misleading Content |
PPS Kedepok Beri Surat Suara Ganda ke Pemilih | Namun setelah dikonfirmasi ke pihak TPS 03 Kedopok, Achmad Harianto (35), Ketua KPPS membantahnya. Achmad menjelaskan, salah seorang laki-laki pada pukul 09.00 WIB mendapatkan dua surat suara. “iya benar, cuma itu kesalahan, bukan disengaja. Ada surat suara yang tak sengaja dobel di surat suara Capres-Cawapres,” ungkapnya. Namun, Achmad menegaskan setelah mengetahuinya, surat suara itu tidak sampai dicoblos, pun juga tidak sampai dimasukkan ke kotak suara. Sekedar diketahui, pada TPS 03, RT/RW 03/01, Kelurahan Kedopok ada 239 DPT. Disusul dengan 4 daftar pemilih khusus. Dari jumlah itu, 244 menggunakan hak pilihnya.100 | 2019-04-17 |
| Berita Misleading Content |
Adik Ahok Dukung Prabowo | Menurut penelusuran tim cek fakta TIMES Indonesia, foto yang diposting ini merupakan foto dari akun Intragram Fifi Lety Indra, @fifiletytjahajapurnama yang telah dipotong dan diberi keterangan baru yang provokatif yakni '[Unggah Foto Bareng :thinking_face:] Mengapa Adik Ahok, Dukung Prabowo-Sandi :smile: ? Ini Reaksi Warganet http://dlvr.it/R2vktP'. Saat ditelusuri lebih lanjut, pintasan yang disematkan mengarah ke website opiniku.online. Website tersebut merupakan forum warganet untuk mengisi pendapat secara bebas. Untuk postingan asli FfFifi Lety Indra tidak menyebutkan dukungan melainkan hanya ajakan untuk menjaga perdamaian, toleransi, dan persatuan dalam Pemilu 2019. Berikut keterangan lengkap foto yang diunggap Fifi: @fifiletytjahajapurnama:Memasuki Minggu tenang, daripada saling menuduh & mencacimaki, mari kita membangun kembali kasih persaudaraan antar anak bangsa. Mari hilangkan kebencian, dendam, cacimaki Ttp penuhi dengan kasih & saling menghargai & menghornati pilihan menurut hati nurani masing2, karena kita adalah Indonesia. Adalah anugrah Yg luar biasa & Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu kembali dengan Bpk Prabowo Subianto, sosok pemimpin berhati besar. Beliau sudah membuktikan kecintaannya atas Indonesia, NKRI & Pancasila dengan tidak membedakan & merangkul semua anak bangsa. Masih sangat membekas dalam ingatan saya pada saat semua mata tertuju kepada Pilgub DKI Jakarta 2012. Dimana tidak ada seorang pun yang percaya & berani mengangkat “double minoritas” Yg partai nya sendiri tidak berani, Ttp Bpk Prabowo dengan yakin memberikan dukungan penuh pasang badan dengan segala resikonya sampai bisa sukses terpilih memimpin Jakarta. Bukti Beliau pemimpin sejati berhati besar karena berani mengangkat pemimpin Jakarta, Karena beliau percaya untuk menjadi pemimpin yang baik, kompetensi, integritas dan karakter negarawan sejati adalah hal yang utama. Bagi saya Beliau adalah pemimpin pilihan terbaik. Melalui kebesaran hati Beliau ini saya percaya akan ada rekonsiliasi & pemulihan bangsa karena semua bisa Beliau rangkul untuk Yg terbaik seperti Yg sudah terbukti Di tahun 2012. Segala sesuatu Yg dimulai tahun 2012 dengan baik seharus dipersatukan kembali di 2019, Dalam Kedamaian & Cinta Kasih Indonesia tidak terpecah belah , Indonesia bersatu dalam damai. Healing for the nation. Always look to future & not look for the past. Tgl 17 Biar lah menjadi hari permulaan Yg baik penuh dengan damai dan kasih #forlovingindonesia Yg terbaik tjd buat bangsa ini ( Roma 8:28 amen ) #pemilu2019 #pemiludamai2019 #kitaindonesia #bhinekatunggalika #cintaindonesia Postingan ini sendiri dipublkasikan pada Senin (15/4/2019) pada pukul 17.00 WIB, tanpa diketahui secara pasti lokasi pengambilamn foto Fifi dengan Prabowo di suatu ruangan tersebut.100 | 2019-04-16 |
| SALAH TRUE |
Perputaran Industri Games Indonesia Rp 11-12 Triliun | Deputi Akses Permodalam Asosiasi Games Indonesia (AGI), Cipto Adiguno mengatakan, dari survei yang dilakukan pada 2017 lalu, tercatat bahwa nilai industri game Tanah Air mencapai kisaran 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 11 triliun. "Pertumbuhan nilai itu rata-rata 25 persen sampai 30 persen setahun. Jadi dalam 3 tahun saja bisa dibayangkan, kalau tumbuhnya terus ikut nilai rata-rata bisa gede banget, bisa Rp 24 triliun," ujar Cipto saat bincang dengan Kompas.com di AT&T Park, San Francisco, Amerika Serikat, Selasa (20/3/2018). Investor asing pun kini banyak yang melirik industri ini. “Investor melihat game developer Indonesia saat ini termasuk paling maju di Asia Tenggara. Sehingga banyak sekali investor masuk ke Indonesia terutama setahun terakhir ini,” ujar Ketua Asosiasi Game Indonesia Andi Suryanto Menurut data dari Newzoo salah satu pengumpul dan analisa data esports, merilis industri esports akan mencapai angka US$905.6 juta atau setara dengan Rp.12,3 triliun (1USD=13,6K IDR) di 2018, dengan pertumbuhan sebesar 38% dari tahun 2017. (*)100 | 2019-04-13 |
| Edukasi Clarification |
Sandiaga Uno: Soal Ekonomi Dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat | Pada Minggu 11 November 2018, dalam jadwal kampanye, Sandiaga Uno berkunjung ke Pasar Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya itu, Sandiaga bertemu dengan Ibu Nurjanah, Sandi berjanji akan ada revitalisasi pasar di kawasan tersebut. "Kami akan melakukan revitalisasi pasar sebagaimana yang diinginkan ibu Nurjanah tadi yang mengaku dagangan agak sepi," kata Sandiaga di Pasar Tanjung Pura seperti ditulis Detikcom, Minggu (11/11/2018). Sementara, ibu Nurjanah curhat kepada Sandiaga Uno. "Perhatikan nasib pedagang pasar Pak. Kita jualan susah, dagang sepi. Kalau ada untung, habis buat makan pak," curhat seorang pedagang bernama Nur Janah.100 | 2019-04-13 |
| - Clarification |
[BENAR] Klarifikasi PT Schroder Terkait Isu Memberikan Dana Kampanye Untuk Sandiaga Uno | Atas isu tersebut, PT Schroder memberikan klarifikasi. Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia, Michael T. Tjoajadi dalam surat tanggapan kepada pers menyatakan, baik PT Schroder maupun anak perusahaannya tidak pernah berkontribusi dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. “Schroders membantah klaim bahwa Schroders ataupun anak perusahaannya telah berkontribusi dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia,” tulis Michael T. Tjoajadi. Michael juga menegaskan dalam surat tersebut, Schroders memiliki kebijakan global untuk tidak berkontribusi pada kegiatan politik apapun. Michael pun menegaskan, pihaknya tidak memberikan komentar apapun mengenai individu-individu, baik mereka adalah nasabah ataupun bukan. “Selain itu, kami tidak memberikan komentar apapun mengenai individu-individu baik mereka adalah nasabah ataupun bukan. Apa yang dilakukan oleh seorang individu terhadap pencairan investasinya adalah sepenuhnya hak individu tersebut untuk menentukan dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Shroders ataupun anak perusahaannya,” tulis Michael.100 | 2019-04-11 |
| Berita False Context |
[SALAH] Video Said Aqil Siradj Dukung Prabowo | Video yang mempertontonkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam video itu dikatakan bahwa Said Aqil baru saja memberikan dukungan kepada Prabowo. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa isu tersebut tidak benar. Sebab, video yang beredar di Youtube pada tanggal 6 April 2019 itu berasal dari video liputan kunjungan Prabowo dan Sandiaga Uno ke Kantor PBNU. Peristiwa kunjungan itu terjadi di bulan Agustus 2018. Adapun, video yang disunting merupakan bagian ketika Said Aqil memberikan pernyataan memberikan kartu anggota NU kepada Prabowo. Selain itu, pihak PBNU pun memberikan bantahan terkait persebaran video tersebut. Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengatakan, pesan tersebut didaur ulang. Ditulis lagi seakan berita baru. Video lama juga diviralkan kembali dengan narasi beraroma Pilpres 2019. “Padahal isinya tentang peristiwa tanggal 16 Agustus 2018 ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi silaturahmi ke PBNU. Sebelum menjadi capres dan cawapres. Bahkan ada berita dan video tahun 2014 yang direproduksi dan dipublikasikan sekarang seakan peristiwa terkini,” ujar Robikin. Ia juga menyatakan, penyebaran informasi menyesatkan tersebut sangat tidak terpuji dalam upaya meraih dukungan. Jauh dari akhlak yang diajarkan Islam. “Sukses Pemilu adalah sukses bangsa Indonesia. Mari berpartisipasi wujudkan Pemilu yang bermartabat, berintegritas. Jangan gunakan hoaks, hate speech, dan fake news,” ujarnya. Robikin juga menjelaskan, sebagai mandataris Muktamar, Ketum PBNU tidak boleh kampanye. Karena itu dalam beberapa kesempatan Kiai Said Aqil memilih mendoakan suksesnya Pemilu untuk Indonesia yang lebih baik.100 | 2019-04-09 |
| SALAH |
Sandiaga Uno Sebut Angka Kematian Ibu Masih 300 | Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) tahun 2015 menunjukkan, bahwa dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia, 305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) tersebut turun sebesar –305/100.000 kelahiran hidup – mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi struktural. Salah satunya adalah dengan mencantumkan target penurunan AKI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dalam RPJMN 2014-2019, pemerintah menargetkan penurunan AKI dari 205/100.000 kelahiran menjadi 276/100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 (SDKI,1990) menjadi 305 per 100.000 per kelahiran hidup.100 | 2019-03-17 |
| SALAH TRUE |
KH Ma’ruf Amin: Peserta BPJS Kesehatan Capai 215 Juta Peserta | Terjadi peningkatan peserta JKN-KIS sejak 2014. Pada 2014, tercatat sebanyak 133.423.653 orang peserta. Pada tahun 2015 naik menjadi 157.790.287 orang. Tahun 2016, jumlah peserta mencapai 171.939.254 jiwa. Tahun berikutnya, 2017 jumlah peserta meningkat menjadi 187.982.949 orang. (Sumber: BPJS Kesehatan 2017 dalam LAKIP Kemenko PMK Tahun 2017). Per 14 September 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 202.160.855 jiwa. Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.100 | 2019-03-17 |
| SALAH TRUE |
Blok Rokan dan Blok Mahakam Dikelola Indonesia | Blok Rokan yang sebelumnya dikelola oleh Chevron Pasific Indonesia sekarang dikelola oleh PT Pertamina. Menteri ESDM RI (Energi dan Sumber Daya Mineral RI) Ignasius Jonan mengatakan, pengelolaan Blok Rokan akan dimulai pada 2021 mendatang. Jonan menyebut Rokan sebagai blok legendaris di Asia yang pernah menghasilkan 1 juta barel per hari. Kini menghasilkan 200 ribu barel per hari. Hal itu disampaikannya HUT ke-73 RI, 17 Agustus 2018 lalu di Jakarta. Wakil Menteri ESDM RI, Arcandra Tahar mengatakan, dengan dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina, maka kontribusi produksi minyak BUMN tersebut meningkat menjadi 60 persen dari produksi minyak nasional. Untuk Blok Mahakam, telah dikelola oleh Pertamina sejak 1 Januari 2018. PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pengelola Blok Mahakam per 1 Januari 2018 seiring dengan kegiatan serah terima dari Total E&P Indonesie (TEPI). Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun. Kemudian pada Senin (1/1/2018) ini dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, Blok Mahakam menjadi produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional. (*)100 | 2019-02-17 |
| SALAH |
Jokowi Sebut Enam Caleg Eks Koruptor dari Gerindra | ICW mengungkapkan ada enam caleg dari Gerindra yang pernah menjadi napi kasus tipikor. Yakni, Mohamad Taufik (dapil DKI 3), Herry Jones Kere (dapil Sulut), Husen Kausaha (dapil Malut), Al Hajar Syahyan (dapil Tanggamus), Ferizal (dapil Belitung Timur), dan Mirhammuddin (dapil Belitung Timur). Data yang disebar lewat Twitter dicuitkan pada 5 Januari 2019 lalu. "40 caleg MANTAN NAPI KORUPSI yang sedang berlaga mendapatkan bangku wakil rakyat. Catat ya tweeps! #koruptorkoknyaleg," cuit akun resmi ICW (@antikorupsi)100 | 2019-01-17 |
| Berita CekFakta |
Malaysia Lebih Luas dari Jawa Tengah | Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, bahwa luas wilayah Jawa Tengah seluas 32.544,12 kilometer persegi, dengan wilayah paling luas adalah Cilacap sebesar 2.138,51 kilometer persegi dan terkecil Magelang seluas 18,12 kilometer persegi. Sementara, dilansir dari Britanica, Malaysia terdiri dari dua wilayah, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur, yang berada di Pulau Kalimantan. Luas Malaysia seluruhnya adalah 330.323 km persegi. Adapun data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, tercatat luas wilayah Malaysia, yaitu 329.847 kilometer persegi yang terdiri dari luas daratan 328.657 kilometer persegi dan lautan 1.190 kilometer persegi.100 | 2019-01-17 |
| Berita False Context |
[DISINFORMASI] PLTU Paiton Meledak | Kabar yang menyebutkan listrik padam di wilayah Probolinggo dan sekitarnya akibat meledaknya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton merupakan informasi yang tidak benar. Dilansir dari www.timesindonesia.co.id dan wartabromo.com , Sukirman Hadi Prayitno selaku Supervisor Umum dan CSR PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkit (UP) Paiton menegaskan, gangguan listrik yang terjadi bukan disebabkan meledaknya PLTU Paiton. Atas gangguan itu, lanjut Sukirman, suplai listrik menjadi tidak maksimal. “Gak ada, hoaks itu. Ngawur itu. Seluruh sistem Jawa Bali yang gangguan. Lebih detailnya PLN APP Probolinggo yang lebih paham,” tegasnya.100 | 2018-09-06 |
| Berita Fabricated Content |
[HOAKS] Pesawat Jatuh di Sidomukti, Probolinggo Jawa Timur | Informasi tentang pesawat jatuh di daerah Sidomukti, Probolinggo, Jawa Timur yang menyebar di media sosial merupakan informasi yang salah. Sebab, dilansir dari timesindonesia.co.id, wartabromo.com, radarbromo.co.id, dan pantura7.com, Kapolres Probolinggo, AKBP Fadly Samad menegaskan, informasi pesawat jatuh merupakan hoaks atau berita bohong. “Gak ada pesawat jatuh, info itu hoaks. Saya harap masyarakat tidak sembarangan untuk membuat informasi yang tidak akurat,” tegasnya.100 | 2018-08-23 |
| Berita Impostor Content |
[HOAKS] Memo SBY Dukung Jokowi-Ma’aruf Amin Pada Kamis Malam (9/8) | Pada Kamis malam (9/8) beredar melalui media pesan Whatsapp foto yang diklaim sebagai memo Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’aruf Amin. Merespon hal tersebut, dilansir dari timesindonesia.co.id, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari, menyatakan bahwa foto memo tersebut adalah hoaks. Ia mengatakan, memo tulisan tangan tersebut sangat tidak logis dtulis SBY. Sebab, lokasinya penulisan surat tersebut tertulis di Cikeas. “SBY dari tadi di Kuningan. Kira kira logis tidak? Hoaks,” kata Imelda. Bila melihat dari isi narasi dari foto yang diklaim sebagai memo SBY tersebut memang ada satu keanehan yang sangat jelas. Pada tanggal pembuatan memo tersebut dituliskan tanggal 9-8-2019. Tanggal tersebut tentunya salah, sebab tahun ini masih tahun 2018.100 | 2018-08-10 |
| - TRUE |
[KLARIFIKASI] HMI Klarifikasi Isu Memberi Dukungan Politik Ke Partai Berkarya | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diisukan memberikan dukungan politik ke Partai Berkarya. Atas isu tersebut, Pengurus Besar HMI (PB HMI) beri klarifikasi. Dilansir dari timesindonesia.co.id, akurat.co, rilis.id, dan telusur.co.id, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PB HMI Abdul Aziz, menegaskan, agenda silaturahmi dengan beberapa pimpinan partai politik (parpol), khususnya ke Partai Berkarya beberapa waktu lalu, murni untuk membangun sinergitas kelembagaan dan sharing gagasan terkait persoalan kebangsaan. “Saya tegaskan kepada semua pihak bahwa tidak ada klaim-klaim politik sepihak oleh pihak manapun. Nanti kita juga akan temui Cendikiawan, Ulama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya,” ujar Aziz.100 | 2018-08-02 |
| Berita Misleading Content |
[DISINFORMASI] Abu Bakar Baasyir Meninggal Dunia | Informasi dari pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan Abu Bakar Baasyir meninggal dunia adalah informasi yang keliru. Dilansir dari detik.com, Achmad Michdan, anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) meluruskan, sosok yang disebutkan meninggal sebenarnya ialah M Basri bukanlah Baasyir. “Itu informasinya tertukar, itu salah. Yang meninggal adalah Ustaz Basri, bukan Ustaz Ba'asyir,” ujarnya.100 | 2018-07-11 |
| Berita |
HOAX: Parasetamol Mengandung Virus | Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa postingan berantai di grup WhatsApp itu adalah hoax sebagaimana disampaikan pada laman situs resmi BPOM sebagai berikut:100 | 2018-04-29 |