Wednesday, November 8
Kantor Berita Radio
kbr.idKBR adalah penyedia konten berita berbasis jurnalisme independen yang berdiri sejak 1999. Dengan dukungan reporter dan kontributor terbaik di berbagai kota di tanah air dan Asia, produk KBR telah digunakan lebih dari 500 radio di Nusantara dan 200 radio di Asia dan Australia. Berita-berita KBR juga bisa disimak lewat website KBR.id, juga di media sosial di Facebook dan Twitter.
Sepanjang usianya, KBR telah meraih beragam penghargaan nasional dan internasional untuk sepak terjangnya sebagai media serta karya-karya jurnalistik berkualitas. KBR adalah salah satu media yang sudah mendapat verifikasi dari Dewan Pers. KBR adalah satu-satunya media di dunia yang pernah mendapat penghargaan dari Raja Belgia, King Baudouin Award.
Artikel Terkait
| Klasifikasi | Judul | Klaim | Beredar |
|---|---|---|---|
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Ganjar Klaim Gaji Guru SMA-SMK di Jateng Sesuai UMR Plus 10 Persen, Benar Tapi... | KBR, Jakarta - Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengklaim menaikkan gaji guru SMA-SMK di Jawa Tengah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Tengah. "Saya bercerita pengalaman saja, ketika pendidikan SMA dan SMK diserahkan pada provinsi, maka saya bertanya berapa gajinya? Gajinya 300 ribu. Maka saya minta para guru diberi gaji sesuai UMR Jawa Tengah, UMK dan plus ditambah 10 persen," kata Ganjar Pranowo dalam Debat Kelima Capres Pemilu 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (4/2/2024). Verifikasi: Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati menyebut klaim Ganjar kurang bukti. Nabiyla mempertanyakan kriteria guru SMA-SMK yang mendapat gaji di atas UMP. "Apakah termasuk guru honorer? Jika iya, terdapat data yang menunjukkan bahwa salah satu legacy Ganjar Pranowo di Jawa Tengah adalah menaikkan gaji guru honorer hingga 10x lipat. Namun, terdapat pula data bahwa di Jawa Tengah masih banyak guru honorer yang digaji 300 ribuan," kata Nabiyla kepada Koalisi Cek Fakta, Minggu (4/2/2024). Klaim Ganjar mengenai pemberian honor bagi guru honorer di Jawa Tengah sesuai UMR ditambah 10 persen benar, tapi UMR yang dimaksud adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu hanya ditujukan bagi guru honorer dan pegawai honorer di sekolah negeri. Pada 2017, saat Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 10 Pergub 3/2017 mengatur honor bagi GTT yaitu sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 10 persen dari besaran UMK, khususnya bagi GTT dengan beban mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan honorarium sesuai UMK, dengan tambahan honor bervariasi sesuai kualifikasi pendidikan, antara 2,5 persen untuk lulusan SM hingga 7,5 persen tambahan untuk lulusan S1. Pergub itu diperbarui pada 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 10 Pergub 7/2020 itu mengatur formulasi besaran honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dimana GTT dengan beban minimal 24 jam sampai 40 jam maksimal mengajar perminggu diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat ditambah dengan 10 persen besaran UMK. Sedangkan GTT dengan beban mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu diberikan honorarium sebesar hasil dari pembagian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibagi dengan bilangan pembagi yaitu 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah jam mengajar dalam setiap minggu. Pasal 11 Pergub itu menyebut honor GTT dan PTT itu bersumber dari APBD.100 | 2024-02-04 |
| Clarification |
(CEK FAKTA Debat) Tidak Cukup Bukti, Anies Sebut Ada 15 Juta Korban Kekerasan Seksual & Kesehatan Mental | Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti menyebut klaim itu kurang bukti. Menurutnya, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Apalagi, data yang ada mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tidak disebutkan rentang/periode data yang menjadi acuan klaim Anies. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) selama dalam periode 1 Januari-27 September 2023 saja ada 19.593 kasus kekerasan seksual. Sementara, Komnas Perempuan (dalam Catahu 2023) menunjukkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21 persen) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72 persen). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8 persen), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52 persen). Adapun terkait kesehatan mental, menurut Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, ada 15,5 juta (34,9 persen) remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 persen) remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6 persen yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) terhadap 4.010 pengguna swaperiksa di 34 provinsi pada April-Agustus 2020 mengungkap bahwa dalam lima bulan pandemi Covid-19 sebanyak 64,8 persen responden mengalami masalah psikologis, yaitu cemas (65 persen), depresi (62 persen), dan trauma (75 persen). Sementara itu, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyebut klaim Anies benar. Derry merujuk penelitian I-NAMHS (Indonesia - National Adolescent Mental Health Survey) yang dipublikasikan 2022. Penelitian tersebut menemukan 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja. Jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan (gabungan fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh) 3,7 persen, gangguan depresi mayor 1,0 persen, gangguan perilaku 0,9 persen, hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) dengan angka masing-masing 0,5 persen.100 | 2024-02-04 |
| Education |
(CEK FAKTA Debat) Klaim Anies soal 45 Juta Orang Indonesia Belum Bekerja Layak, Tidak Sepenuhnya Benar | Peneliti Senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima menyebut klaim Anies itu tidak sepenuhnya benar. Luhur Arief mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung Low Pay Rate (LPR) untuk mengukur seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak. Berdasarkan jumlah absolutnya, kata Luhur Arief, buruh yang menerima gaji tidak layak mengalami peningkatan. Jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021, menjadi 14,83 juta pada 2022. Mengenai jumlah masyarakat yang memiliki jaminan sosial, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti memberikan data berbeda. Klara Esti mengatakan berdasarkan data BPS 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia adalah jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Klara Esti, angka 77 juta orang belum punya jaminan sosial kemungkinan mengacu pada data BPS 2017. Sedangkan berdasarkan data BPS 2023, ada sebanyak 66,44 persen penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.100 | 2024-02-04 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Mahfud MD: Impor Pangan di Era Jokowi Makin Banyak, Benarkah? | Data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia mengalami peningkatan impor pangan yang signifikan sejak 2004 hingga 2023 seperti gandum, gula pasir, bawang putih dan buah-buahan. Ini diakui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat acara Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional pada 26 Juni 2023. Dari catatan Kemendag, pada 2004 impor gandum Indonesia hanya 2-3 juta ton. Namun pada 2023 impor mencapai 13 juta ton. Untuk gula pasir impor meningkat dari sebelumnya rata-rata 1 juta ton hingga 2 juta ton per tahun. Namun pada 2023, impor gula pasir mencapai 5 juta ton per tahun. Begitu juga impor garam pada 2023 mencapai sekitar 3 juta ton, dibanding sebelumnya rata-rata kurang dari 1 juta ton. Untuk impor bawang putih, pada 2004 jumlahnya sekitar 25 ribu hingga 30 ribu ton per tahun. Namun pada 2023, impor bawang putih mencapai 600 ribu ton per tahun. Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut klaim Mahfud MD sebagian benar. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2019 hingga 2023 yang menunjukkan impor pangan Indonesia berfluktuasi seperti daging hewan, ikan, sayuran dan buah-buahan. Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai klaim Mahfud MD sebagian besar. Menurut Romauli, impor beras berdasarkan volume beratnya mengalami tren penurunan, dari sebanyak 444.508,8 ton pada 2018 menjadi 429.207,3 ton pada 2022. Namun, berdasarkan nilai CIF (cost insurance freight) mengalami peningkatan, dari 184 juta USD pada 2019 menjadi 202 juta USD pada 2022. Jadi yang meningkat adalah nilai mpornya sedangkan secara volume trennya menurun. Sementara itu, volume impor sayur meningkat cukup tajam dari 770 ribu ton pada 2019 menjadi 1 juta ton pada 2022. Nilai impornya juga meningkat dari 770 juta USD tahun 2019 menjadi 952 juta USD pada tahun 2022. Sedangkan untuk daging sejenis lembu, volume impor menurun dari tahun 2019 ke 2022. Volume impor daging sejenis lembu pada tahun 2019 sebesar 262 ribu ton menjadi 225 ribu ton pada tahun 2022. Sedangka untuk nilai impornya meningkat tidak terlalu tinggi yaitu dari 829 juta USD tahun 2019, menjadi 861 juta USD pada tahun 2022. Untuk buah-buahan, volume impor dan nilai impor sama-sama meningkat tetapi tidak setinggi impor sayuran. Volume impor buah meningkat dari 724 ribu ton tahun 2019, menjadi 749 ribu ton tahun 2022. Sedangkan nilai impor buah juga mengalami kenaikan, yaitu dari 1.4 miliar USD tahun 2019 menjadi 1.5 miliar USD pada tahun 2022. Untuk gula, volume impor meningkat sangat tajam, dari 4 juta ton pada 2019, menjadi 6 juta ton pada tahun 2022 Namun Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal memberi data berbeda. Ia menyebut impor beras tahun 2023 merupakan impor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan tertinggi ketiga setelah tahun 1998 dan 1999. Kiagus merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang menyebut impor beras selama 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini meningkat 613 persen dibanding pada 2022 yang hanya sebesar 429 ribu ton. Impor beras pada 2023 juga merupakan yang paling besar sejak 2019.100 | 2024-01-23 |
| Berita False Context |
(CEK FAKTA Debat) Muhaimin: Tenaga Asing Dominasi Industri Hilirisasi Pertambangan, Benarkah? | Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter RI tercatat mencapai 5.355 orang. Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang. Fikri Muhammad (Senior Analyst dari Climateworks Centre) menyebut dari data itu jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air hanya sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9 persen. Dari total tenaga kerja asing tersebut, paling banyak terdapat di Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang. Artinya, TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5 persen. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang. Sementara untuk 2023, berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan antara lain: Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA; Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA; IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA. Dari data itu, tidak benar jika tenaga kerja asing mendominasi sektor industri pertambangan. Hanya saja untuk industri smelter khususnya nikel, tidak ada data resmi berapa persen jumlah tenaga kerja asing. Sekadar gambaran, berdasarkan keterangan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 16 Januari 2024, smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang baru-baru ini terbakar dan meledak, memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 11 ribu orang dan tenaga asing sebanyak 1.300 orang.100 | 2024-01-23 |
| Berita Misleading Content |
(CEK FAKTA Debat) Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui, Ini Faktanya | Menurut data Catatan Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, hingga tahun 2022, pemerintah baru berhasil menetapkan bagian dari 105 wilayah adat sebagai hutan adat dengan total luas mencapai 148.488 hektar. Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK.35/2012, sebanyak 2.400 hektar wilayah- adat malah dirampas melalui program perhutanan sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan). Lahirnya UU CILAKA diikuti dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan merampas wilayah-wilayah Masyarakat Adat, merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Masyarakat Adat untuk mempertahankan eksistensi dan wilayah adatnya dari ancaman predator-predator berkedok PSN. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan 1 Oktober 2022, realisasi capaian Perhutanan Sosial mencapai 5.087.754 Hektar, menurut laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyatakan klaim tersebut salah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui. Sementara Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menilai belum ada bukti dari pernyataan tersebut sebab kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat, namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat 1, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018. "Hal ini merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat," kata Udiana, Minggu (21/1/24). Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan sampai dengan 1 Oktober 2022, hutan adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha). "Menurut laporan AMAN (2022), pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya 148.488 ha saja. Sedangkan, menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha," kata Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, Minggu (21/1/24). Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menilai klaim tersebut salah. "Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha, kurang dari 1,2 juta ha sd Oktober 2022," kata Adhitya, Minggu (21/1/24).100 | 2024-01-22 |
| Education |
(CEK FAKTA Debat) Muhaimin Sebut 13 Ribu Desa Sudah Maju dan Mandiri, Benarkah? | Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Desa Mandiri Menurut Provinsi (Desa) periode 2019-2021 sebagai berikut : Tahun 2019 : 1.444 Tahun 2021 : 2.310 Tahun 2022 : 2.906 Sementara menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022. Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan. "Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23030 jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13rb desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi," kata Romauli, Minggu (21/01/24). Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut ada 5.606 desa mandiri pada 2018. "Hasil Indeks Pembangunan Desa oleh BPS tahun 2018 menunjukkan terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal," kata Masitoh, Minggu (21/01/24). Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyebut belum ada bukti terkait desa mandiri tersebut. Sebab menurutnya, berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki presentase yang berbeda. "Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94%. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39%," kata Afni, Minggu (21/01/24).100 | 2024-01-22 |
| Education |
(CEK FAKTA Debat) Gibran: Biodiesel B35 dan B40 Terbukti Turunkan Impor Minyak, Apa Benar? | KBR, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim penggunaan bahan bakar minyak B35 dan B40 terbukti menurunkan impor minyak. "Kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau berbasis bahan baku nabati bioetanol, bioavtur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan B35, B40, sudah mampu menurunkan nilai impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024). Verifikasi: Impor minyak mengalami naik turun dari era pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga era Joko Widodo. Hingga 2023, Indonesia masih kecanduan impor minyak, baik minyak mentah maupun produk olahan seperti bahan bakar minyak (BBM). Data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Januari-September 2023, total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton. Angka ini naik 9 persen dibanding Januari-September 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika dirinci, impor minyak mentah sebesar 13,3 juta ton (naik 18,5 persen cumulative-to-cumulative/ctc). Sedangkan impor hasil minyak atau produk olahan minyak mencapai 19,5 juta ton, meningkat 3,4 persen ctc. Impor minyak Indonesia hanya sekali turun pada 2020, ketika terjadi Pandemi COVID-19. Angka impor kembali naik pada 2021. Tren kenaikan impor minyak terjadi karena produksi minyak Indonesia menurun sedangkan konsumsi bertambah. Afni Regita Cahyani Muis (Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor) menilai klaim Gibran itu belum terbukti. Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.100 | 2024-01-21 |
| Education |
(CEK FAKTA Debat) Muhaimin Klaim Ada 16 Juta Petani Gurem, Hanya Punya Tanah Setengah Hektar | Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 ada sebanyak 17.248.181 jumlah petani gurem. Menurut BPS, definisi petani gurem adalah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. BPS merinci jumlah petani gurem paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 4,48 juta orang, 3,47 juta orang, dan 2,55 juta orang. Akan tetapi, jika dilihat persentase petani gurem terhadap petani pengguna lahan, Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 99,13 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar petani pengguna lahan pada Provinsi Papua Pegunungan adalah petani gurem. Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab jumlah petani gurem berdasarkan sensus pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun menurutnya memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 juta menjadi 16,89 juta. "Karena kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektar," kata Romauli, Minggu (21/01/24). Sementara itu Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal mengatakan jumlah petani gurem juga meningkat. "Menurut Hasil Pencacahan Sensus Pertanian BPS (2023), jumlah petani gurem meningkat dari 14.248.864 RTUP (2022) menjadi 16.891.120 RTUP. Petani gurem merupakan petani yang menguasai di bawah 0,5 hektar. Namun, tidak diketahui berapa rerata luas tanah dari lapis RTUP Gurem," kata Kiagus Minggu (21/01/24).100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Gibran: Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal | KBR, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan jika Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilu 2024, maka dana desa akan ditingkatkan. Gibran mengklaim dana desa berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa berkembang dan desa mandiri. "Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024). Verifikasi: Data Kementerian Keuangan 2022 mencatat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun tajam menjadi hanya 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada tahun 2021 telah menurun tajam lebih dari setengahnya yaitu 15.935 desa. Sedangkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam 7 tahun (2015-2022), jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa. Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang dari 22.882 (tahun 2015) menjadi 33.893 (tahun 2022). Untuk desa maju, bertambah dari 3.608 desa (2015) menjadi 20.249 (tahun 2022). Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari sebelumnya 174 desa (2015) menjadi 6.239 desa (2022). Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi. Data lembaga pemantau korupsi Indonesia (ICW), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian (2022) jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat secara akumulatif selama 2015-2022 KPK menangani 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang sebagai tersangka.100 | 2024-01-21 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Ganjar: Tidak Ada Terorisme Sepanjang 2023 | Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan tidak ada aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2023. "Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada," kata Ganjar saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024). Verifikasi: Mengutip situs resmi humas Polri, Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 Polri mengungkapkan tren aksi teror di Indonesia menurun selama 3 tahun terakhir. Dari grafik pada 2021 ada 6 kejadian teror. Kemudian pada 2022 aksi teror terjadi satu kali. Lalu hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Sementara untuk penegakan hukum terkait terorisme, angkanya juga terus menurun. Pada 2021 ada 370 penegakan hukum, kemudian pada 2022 ada 248 penegakan hukum, dan pada 2023 ada 104 penegakan hukum. Meski tak ada aksi terorisme, namun hingga Oktober 2023 Densus 88 telah menangkap 59 terduga teroris di beberapa wilayah Indonesia. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyatakan tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023. "Benar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa memang tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia sepanjang 2023," ujar Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia Prasetia Anugrah Pratama, Minggu (7/1/2024). Hal serupa disampaikan oleh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu. "Betul. Tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88," kata Ludiro, Minggu (7/1/2024).100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Bawa Nama Jokowi, Anies Sebut Prabowo Punya 340 Ribu Hektare Lahan | Mengenai lahan Prabowo ini, Anies Baswedan merujuk Debat Calon Presiden pada 2019 yang mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Pada debat Minggu (17/2/2019), Jokowi mengatakan Prabowo memiliki lahan ratusan ribu hektare di beberapa daerah. "Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220.000 hektare," kata Jokowi saat itu. Selain itu, saat itu, Jokowi juga menyebut Prabowo punya lahan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. "Juga di Aceh Tengah 120.000 hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," kata Jokowi saat itu. Prabowo Subianto membenarkan pemilikan lahan itu, namun statusnya hak guna usaha. "Saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara," jawab Jokowi. Menurut keterangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (saat itu) Fadli Zon, lahan itu diperoleh Prabowo melalui proses lelang pascakrisis moneter 1997-1998. "Banyak aset itu kemudian diambil alih oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk dilelang dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi, kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Senin (18/2/2019). Fadli Zon menyebut kepemilikan lahan seluas itu terbilang wajar bagi Prabowo yang juga seorang pengusaha. Pengelolaan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo itu juga dibenarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status HGU atau tanah milik negara yang dikelola swasta. 100 | 2024-01-07 |
| Education |
(CEK FAKTA Debat) Prabowo: Rasio Utang LN Indonesia Terhadap PDB Salah Satu Terendah di Dunia | Menurut data terbaru Kemenkeu, per 30 November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 38,11 persen dengan jumlau pinjan luar negeri sebesar Rp. 886,07 triliun rupiah. Sementara itu rasio utang pada akhir 2022 tercatat sebagai 39,70 persen. Kemenkeu mencatat batas rasio utang seperti yang tercatat pada UU nomor 17 tahun 2023 adalah 60 persen. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar, Bonifasius Endo Gauh Perdana menyataka sebagian pernyataan Prabowo benar. Sebab utang luar negeri Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 29.2% terhadap PDB. "Pada tahun 2021, utang luar negeri Arab Saudi terhadap PDB adalah 31.65%. Rusia memiliki rasio utang luar negeri terendah di dunia 16.99% pada tahun 2021," kata Bonifasius, Minggu (7/1/24). Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajurdidika Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga menyatakan pernyataan soal utang ini sebagian benar. "Tercatat pada tahun 2023 mencapai 29,2 persen terhadap PDB. sedangkan Arab Saudi mencapai 31.65 persen, dan rusia 16.99 persen," kata Alwafi, Minggu (7/1/24). Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu juga menyatakan hal yang serupa. "Sebagian benar mengenai presentase di mendekati 40 persen, yaitu 39,6% PDB pada 2022. Ini lebih rendah dibandingkan Korea Selatan di posisi keempat yang mencapai 54,1% dibandingkan PDB negara. Tetapi tidak benar jika hutang tersebut terendah dibanding negara-negara lainnya," kata Ludiro Minggu (7/1/2024). Sementara itu, Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia Prasetia Anugrah Pratama menyatakan Indonesia tak pernah gagal bayar utang. "Benar, Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia memang tidak pernah mengalami default sejak negara ini didirikan pada 1945," kata Prasetia Minggu (7/1/24).100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Anies: Lebih dari Separuh Tentara Tidak Punya Rumah Dinas | Berdasarkan data Global Fire Power 2023, jumlah tentara Indonesia antara lain sebanyak 40 ribu TNI Angkatan Udara, 300 ribu TNI Angkatan Darat dan 75 ribu TNI Angkatan Laut. Personel tentara aktif total sekitar 400 ribu. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah rumah dinas yang tersedia di Indonesia sekitar 199 ribu atau dihuni sekitar 39 persen dari total prajurit aktif. Sedangkan kebutuhan rumah dinas sekitar 459 ribu unit. Hingga Oktober 2022, pemerintah masih kekurangan jumlah rumah dinas tentara sekitar 237 ribu unit, atau sekitar 51,7 persen dari kebutuhan untuk menampung tentara aktif. Banyak anggota TNI yang terpaksa mengontrak karena tidak mendapat rumah dinas. Di sisi lain, banyak rumah dinas yang tidak bisa ditempati anggota TNI aktif, karena mendapat perlawanan dari anggota TNI yang sudah pensiun yang tidak mau dipindah.100 | 2024-01-07 |
| Berita Misleading Content |
(CEK FAKTA Debat) Prabowo: Tanpa Kekuatan Militer, Peradaban Akan Dilindas, Benarkah? | Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat sebuah negara akan dihormati, dan pemerintah bisa menjaga kepentingan nasional. Menurut Prabowo, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer. "Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas, seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak kita harus kuat, kita harus kuat," kata Prabowo Subianto saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024). Verifikasi Ada sejumlah negara di dunia yang tidak memiliki kekuatan militer, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Menurut data CIA World Factbook, ada 39 negara dan wilayah yang tidak memiliki militer. Kekuatan militer yang dimaksud adalah kekuatan militer reguler. Sedangkan kekuatan pertahanan menggunakan kekuatan polisi. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer itu sejauh ini tidak mengalami penindasan seperti Gaza. Di antara beberapa negara yang tidak memiliki militer reguler adalah: Kosta Rika: Negara berpopulasi lebih dari 5 juta jiwa, Kosta Rika mengandalkan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum utama di negara ini. Negara ini juga rutin membantu Amerika Serikat memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir. Negara ini adalah anggota Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antar-Amerika (Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance), yang bertanggung jawab atas pertahanannya jika menghadapi agresi eksternal. Panama: Negara dengan populasi 4,3 juta orang ini juga tidak memiliki angkatan militer. Personel keamanan sebanyak 27 ribu orang tergabung dalam Pasukan Publik Panama, yang menjamin hukum dan ketertiban di negara tersebut. Kepolisian Nasional Panama dilengkapi dengan unit kontra terorisme dan anti narkotika, serta pasukan khusus untuk respon cepat dan operasi maritim. Mauritius: Negara dengan populasi 1,2 juta orang ini memiliki Kepolisian Mauritius (MPF) berjumlah 12.500 orang, sebagai pasukan penegak hukum nasional dan operasi keamanan lainnya di negara tersebut. MPF mencakup unit paramiliter, unit pendukung khusus, dan penjaga pantai nasional. Kepulauan Solomon: Penjagaan keamanan internal dan eksternal di negara berpenduduk 707 ribu orang ini ditangan kepolisian. Kepolisian Kepulauan Solomon mendapat pelatihan secara rutin dari Australia dan Selandia Baru. Islandia: Islandia tidak memiliki militer atau angkatan bersenjata reguler. Organisasi penegakan hukum utama di negara ini hanya Polisi Nasional Islandia, Penjaga Pantai Islandia, dan sembilan kepolisian regional. Islandia merupakan salah satu negara anggota NATO, sehingga NATO bertanggung jawab pada jaminan keamanan dan kedaulatan dari berbagai ancaman. Selain itu, sejumlah negara lain yang tidak memiliki kekuatan militer adalah Andora, Aruba (wilayah Belanda), Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Curacao (wilayah Belanda), Dominica, Kepulauan Falkland, Kepulauan Faroe, Hong Kong, Monako, hingga Vanuatu dan Kota Vatikan.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Ganjar: Anggaran Pertahanan Indonesia Tak Sampai 2 Persen dari PDB | Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), tahun 2022 anggaran pertahanan RI tak mencapai 1 persen, tepatnya adalah sebesar 0,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajurdidika Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga menyatakan demikian. Menurutnya, anggaran pertahanan Indonesia bahkan masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN Lainnya. "Benar. Bahkan (anggaran pertahanan RI) tidak mencapai angka 2% pada tahun 2022, hanya mencapai 0,77%. Semenjak 2009-2018 anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB juga masih di bawah 1 persen dari PDB dan ini masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Pada 2022 rasio belanja militer Singapura terhadap PDB-nya mencapai 2,8%, Thailand 1,2%, Filipina 1%, dan Malaysia 0,96%," kata Alwafi pada Minggu (7/1/24). Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar, Bonifasius Endo Gauh Perdana menilai secara global, rata-rata anggaran pertahanan di berbagai negara berada pada kisaran 2-3 persen dari PDB. Meski begitu anggaran pertahanan Indonesia tak sampai segitu. "Benar. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,7% dari PDB. Secara global, rerata anggaran pertahanan 2-3% dari PDB mereka. Sebagai perbandingan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39% dan 20% dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3% dari PDB sesuai rerata global," kata Bonifasius pada Minggu (7/1/24) Sementara itu Peneliti dari Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama menyebut anggaran militer Indonesia tahun 2023 adalah 144 triliun rupiah. "Anggaran Militer dalam catatan kemenkeu adalah Rp. 144,7 triliun untuk 2023 sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 Trilyun USD atau Rp. 22.000 triliun," kata Prasetia pada Minggu (7/1/24). Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN Veteram Yogyakarta, Ludiro Madu mengatakan, tak ada presentase ideal terkait anggaran pertahanan sebab angkanya berbeda-beda di berbagai negara. Meski begitu kata dia, negara-negara anggota NATO telah sepakat untuk mendedikasikan 2% PDB mereka untuk belanja pertahanan. "Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1% hingga di atas 7%. Kesepakatan di antara negara-negara biasanya untuk presentase anggaran pertahanan adalah maksimal 1% dari PDB," kata Ludiro pada Minggu (7/1/24).100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Anies: 160 Ribu Warga Indonesia Meninggal karena Virus, Benarkah? | Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut sektor pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. Terutama di sektor pertahanan kesehatan. "Dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus," kata Anies Baswedan saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024). Verifikasi: Salah satu virus yang mengancam Indonesia adalah virus korona (COVID-19). Sejak serangan virus COVID-19 melanda Indonesia pada 2020, korban meninggal di Indonesia akibat paparan virus korona mencapai lebih dari 161 ribu orang. Hingga Agustus 2023, data Worldometer menyebut angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di dunia, di bawah India yang mencapai 531 ribu orang meninggal. Selain COVID-19, virus mematikan lainnya yang mengancam Indonesia adalah virus penyakit rabies. Sepanjang Januari-Juni 2023, rabies menyebabkan 53 orang meninggal. Sepanjang 2022, sebanyak 102 orang meninggal di Indonesia akibat rabies. Sedangkan pada 2021, terdapat 62 kematian dan pada 2020 terdapat 40 kematian akibat rabies.100 | 2024-01-07 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Gibran Sebut Sejumlah Sektor Ekonomi Halal Indonesia Masuk 10 Besar Dunia | Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard pada Maret 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi empat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat. Peringkat pertama ditempati Malaysia yang bertahan di posisi itu selama sembilan tahun berturut-turut. Disusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Indonesia. SGIE Report 2022 juga menempatkan produk makanan halal (halal food) Indonesia di peringkat dua dunia, di bawah Malaysia. Indonesia unggul dibanding Turki (peringkat 3), Rusia (4), Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Singapura, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Australia. Ekspor makanan halal Indonesia ke negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meningkat 16 persen. SGIE Report 2022 juga menempatkan produk fashion halal Indonesia di peringkat 3 dunia, di bawah Uni Emirat Arab dan Turki. Indonesia unggul dibanding Tiongkok (peringkat 4), Spanyol (5), Italia, Singapura, Prancis, Malaysia dan Jerman. Sedangkan untuk produk obat dan kosmetik halal, Indonesia berada di peringkat 9 dunia. Indonesia masih kalah dari Singapura (peringkat 1), Malaysia (2), Belanda, Belgia, Prancis, Mesir, Turki dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Inggris di peringkat 10.100 | 2023-12-23 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Muhaimin: Indonesia Punya Potensi Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia | Menurut laporan Global Islamic Economy Report (GIEI, 2018/19), dikutip dari laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dengan 215 juta penduduk Muslim, secara agregat Indonesia menghabiskan USD 218,8 miliar pada seluruh sektor ekonomi syariah pada tahun 2017. Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi yaitu USD 17 triliun dari total pengeluaran makanan dan minuman halal global sebesar USD 1,303 triliun pada tahun 2017. Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan membenarkan bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah global. Sebab kata dia saat ini, Indonesia menempati posisi keempat dalam ruang lingkup ekonomi syariah global. "Untuk mewujudkan ini diperlukan kebijakan yang relevan dan meningkatkan kewirausahaan syariah. Klaim ini sesuai dengan fakta," kata Putu (22/12/23). Di sisi lain Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi menilai negara Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar, menjadi pasar potensial untuk produk halal, termasuk makanan, kecantikan, farmasi, media, pariwisata, dan perbankan. "Investasi industri halal telah mencapai 5 juta USD, menandakan potensi besar dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 2,8 triliun USD," kata Alexander. Sementara itu, Wakil Dekan FEB UIN Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan memprediksi Indonesia berpotensi menjadi kiblat ekonomi syariah global dalam dua atau tiga tahun ke depan. Sebab menurutnya perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air menunjukkan hasil yang positif, sehingga mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. "Kontribusi rantai ekonomi halal terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus membaik seiring pertumbuhan penduduk Muslim dan tren gaya hidup halal," kata Zuhairan.100 | 2023-12-22 |
| Berita Misleading Content |
(CEK FAKTA Debat) Mahfud MD Sebut 1 Persen Penduduk RI Kuasai 75 Persen Lahan, Apa Benar? | Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia benar terjadi, meski belum ada angka pasti. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia mencapai 26,13 juta lebih. Dari jumlah ini, 55,95 persen adalah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) dan 31,68 persen adalah petani kecil (menguasai 0,5-1,99 ha). Sisanya sebesar 12,37 persen merupakan petani mampu yang terdiri atas 6,21 persen petani menengah (menguasai 2-2,99 ha) dan 6,16 persen petani kaya (menguasai > 3 ha). Dari data sensus ini juga diketahui total lahan pertanian rakyat mencapai hampir 22,428 juta ha. Sebagian besar lahan ini (38,49 persen) dikuasai 6,16 persen petani kaya yang rata-rata menguasai 5,37 ha. Sedangkan, 33,77 persen lahan rakyat dikuasai petani kecil dengan rata-rata penguasaan lahan 0,91 ha. Lalu, 15,8 persen dikuasai petani menengah yang rata-rata menguasai 2,18 ha. Petani gurem yang merupakan mayoritas petani hanya menguasai 11,94 persen lahan rakyat dengan rata-rata penguasaan 0,18 ha. Pada 2022, ketimpangan data kepenguasaan tanah juga menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan menjadi persoalan yang sangat akut. Menurut Saan, 68 persen tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh 1 persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sedangkan 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya dari tanah seluas kurang dari setengah hektare. Sedangkan di sektor kehutanan, alokasi kawasan hutan pada korporasi mencapai 95,76 persen dari kawasan hutan. Sedangkan rakyat hanya sekitar 4,14 persen dan untuk kepentingan umum hanya sejumlah 0,1 persen. Analisis Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi membenarkan data-data yang ada masih mengindikasikan tingginya tingkat ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. "Hanya saja, kata-kata Mahfud terkait peningkatan rasio lahan yang sempat membuat 99 persen masyarakat berebut 25 persen sisa lahan belum terbukti secara statistik, meski angkanya sempat sangat tinggi pada 2003. Penurunan ketimpangan distribusi lahan juga tidak dapat diverifikasi karena data tidak mencukupi, dan data yang ada menggunakan penghitungan yang berbeda," kata Alexander Michael. Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan berdasarkan konsep Gini rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Gini rasio merupakan salah satu cara mengukur ketimpangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Laporan Akhir Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (2019) yang dirilis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang dan tinggi. Pada 2013, ketimpangan kepemilikan tanah mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. Sementara pada 2020, indeks gini rasio kepemilikan tanah berada di 0,54-0,67. 100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Gibran: Investasi Luar Pulau Jawa 53 Persen Timbulkan Pemerataan, Apa Benar? | Menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan III (Juli – September) Tahun 2023 yang mencapai Rp374,4 triliun atau meningkat sebesar 7,0 persen dibanding dengan periode sebelumnya dan sebesar 21,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Capaian realisasi investasi di luar pulau Jawa mencapau Rp. 190, 9 T atau 51 persen sementara di pulau Jawa Rp. 183,5 T atau 49 persen. Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan membenarkan bahwa secara wilayah, luar Pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk. "Porsinya mencapai 51 persen atau setara Rp190,9 triliun dari investasi sembilan bulan pertama tahun 2023. Angka tersebut naik 14,7 persen secara tahunan dan 4,9 persen secara kuartal atau q-t-q. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa sebesar Rp183,5 triliun, tumbuh 29,7 persen y-o-y dan 9,4 persen secara q-t-q. Realisasi tersebut setara dengan 49,0 persen dari total investasi kuartal III 2023," kata Putu (22/12/23). Di sisi lain, Dosem Fakultas Ilmu Administrasi UI, Neni Susilawati menyebut investasi di luar Pulau Jawa memang telah mencapai angka 53 persen pada tahun 2022. Capaian ini disebut sebagai langkah signifikan dalam mencapai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. "Ini menunjukkan adanya diversifikasi geografis dalam investasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif di seluruh negara," kata Neni (22/12/23). Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum menyebut banyaknya investasi di luar Jawa tidak serta merta berarti pemerataan pembangunan. Sehingga ia menilai klaim Gibran tidak sepenuhnya benar. "Dalam konteks planetary urbanization, investasi yang masuk ke suatu wilayah adalah manifestasi dari eksploitasi sumber daya. Yang kita pahami, wilayah-wilayah di luar Jawa adalah node-node dari sumber daya alam, baik itu sumber daya tambang, perkebunan, keindahan alam (pariwisata) dan lain-lain. Jadi, menurut saya, klaim Gibran tidak sepenuhnya benar. Karena eksploitasi cenderung menimbulkan konflik, bukan pemerataan ekonomi untuk warga lokal.100 | 2023-12-22 |
| Berita Misleading Content |
(CEK FAKTA Debat) Mahfud MD Sebut Izin Investasi Sulit, Izin UMKM Perlu Melewati 24 Meja | Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut perizinan investasi di Indonesia sulit. Bahkan untuk perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu melewati 24 meja. "Di lapangan, investasi itu sulit. Bertele-tele. Ada conflict of interest, di mana pejabat yang mengurus itu, harus mendapat sesuatu, disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang harusnya diinvestasikan untuk rakyat, malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Minta izin, misalnya, UMKM itu perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM," kata Mahfud MD saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023). Verifikasi: Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan 24 meja tampaknya tidak akurat. Menurutnya, proses untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) baik secara offline maupun online tidak menyebutkan kebutuhan untuk melalui 24 meja atau langkah yang serupa. "Untuk membuat IUMK secara offline, pemohon hanya perlu mengajukan permohonan perizinan di kantor kecamatan, mengisi formulir, dan menyediakan dokumen persyaratan. Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK," kata Neni Susilawati kepada Tim Kolaborasi Cekfakta. Sedangkan proses pengajuan izin secara online, bisa dilakukan melalui website resmi OSS. Proses ini melibatkan pembuatan akun OSS, pengisian data, dan mengunduh NIB dan IUMK. Proses ini tidak melibatkan langkah yang rumit atau membutuhkan melalui banyak ""meja"" atau tahapan. Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah baik secara offline maupun online. Sementara itu, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan seharusnya melalui Online Single Submission (OSS) cukup satu pintu saja. "Meski kenyataannya di balik OSS ada beberapa kementerian dan daerah yang harus terlibat dan sinkronisasi data. Masalahnya, kerjasama antar lembaga ini masih problematik. Tetapi nggak jelas, 24 meja ini dari mana," kata Krisna. Namun keluhan soal perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS memang masih banyak dikeluhkan oleh komunitas UMKM. Keluhan ini pernah disampaikan Kolaborasi Usaha Kecil Menengah Nasional Komnas UKM) yang terdiri dari 14 asosiasi, komunitas dan organisasi UMKM pada September 2021. Kesulitan itu dihadapi para pelaku usaha seperti CV, firma, usaha dagang (UD) yang sudah berdiri selama ini dalam proses migrasi ke OSS. Termasuk mengganti alamat surat elektronik (e-mail) belum bisa dijalankan, sehingga untuk mengurus perizinan lain tidak bisa dilakukan. Pada 2020, berdasarkan Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang dibuat Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat enam di ASEAN. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam.100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Gibran Klaim Ekonomi Indonesia Tangguh, Rata-Rata Tumbuh 5 Persen | Jika melihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia milik Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: 2020: Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. 2021: Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. 2022: Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. 2023: Sampai dengan triwulan III-2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Sementara menurut data dari situs bank dunia (World Bank). Angka pertumbuhan ekonomi pada waku yang sama adalah: -2,1 persen (2020), 3,7 persen (2021), dan 5,3 persen (2022). Analisis: Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan menyebut, dalam sekitar dua dekade terakhir (1998—2022), nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03 persen. Sementara pada era Presiden Jokowi (2015—2022), pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3 persen. Ia menyatakan kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Sementara itu Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi menyatakan dari data pertumbuhan ekonomi, dengan data terakhir tahun 2022, dijelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26. "Sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi terjadi. Pertumbuhan pada 2022 baru mencapai 5,3%," kata Alexander (22/12/23). Di sisi lain, Dosen Poltek APP sekaligus Senior Fellow The Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta membenarkan bahwa pertumbuhan Indonesia lebih baik dari beberapa negara lain di dunia. "Negara lain growth much slower, terutama negara maju dan East Asia Pacific. Tapi masih di bawah Vietnam, Thailand. Namun generally, kita lebih baik dari beberapa region lain di dunia," kata Krisna (22/12/23).100 | 2023-12-22 |
| Berita Misleading Content |
(CEK FAKTA Debat) Muhaimin Sebut 100 Orang Indonesia Punya Kekayaan Setara 100 Juta Orang, Apa Benar? | Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut di Indonesia ada 100 orang yang memiliki kekayaan setara dengan kekayaan dari 100 juta orang Indonesia. "100 orang indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk indonesia. Artinya, ini keadaan yang tidak adil," kata Muhaimin Iskandar saat mengikuti Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023). Verifikasi: Lembaga Oxfam pada 2017 membuat laporan yang menyebut kekayaan empat milyarder terkaya di Indonesia lebih tinggi dari sekitar 100 juta orang kelompok miskin. Oxfam menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Pada 2016, satu persen orang kaya memiliki hampir setengah (49 persen) dari total kekayaan populasi. Staf pengajar Fakultas Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia Neni Susilawati berpendapat pernyataan yang mengatakan bahwa ada 100 orang di Indonesia yang memiliki kekayaan lebih tinggi dibanding 100 juta penduduk Indonesia lainnya tampaknya sedikit berlebihan. "Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, fokusnya lebih pada distribusi kekayaan yang sangat tidak merata di antara populasi, bukan spesifik pada angka 100 orang," kata Neni pada Kolaborasi Cekfakta Debat Cawapres. Neni menyinggung soal ketimpangan kekayaan yang tinggi. Dimana berdasarkan Global Wealth Report 2018 oleh Credit Suisse, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen total kekayaan penduduk dewasa di negara tersebut. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 75,3 persen total kekayaan. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang signifikan. Neni mengatakan Indonesia memang menghadapi masalah ketimpangan kekayaan yang signifikan. Namun, klaim spesifik tentang "100 orang" mungkin lebih merupakan pernyataan simbolis untuk menyoroti masalah ketimpangan yang serius di negara tersebut. "Ketimpangan yang ekstrem ini adalah masalah yang memerlukan perhatian dan kebijakan yang tepat untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik," kata Neni.100 | 2023-12-22 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Mahfud MD: Pulau Madura Kaya Gas Alam tapi Tidak Dioptimalkan | Data pemerintah Provinsi Jawa Timur, gas alam di Madura memasok 60 persen kebutuhan industri di Jawa Timur. Gas alam diambil dari wilayah Kepulauan Kangean menggunakan pipa laut sejauh 450 kilometer ke arah Pulau Jawa. Pada 2012, PT Energi Mineral Langgeng menemukan sumur gas dan minyak di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Kandungan gasnya diperkirakan mencapai 170 mmscfd---setara aliran listrik se-Pulau Madura. BPH Migas memperkirakan kandungan gas di Sumenep Madura mencapai 6 triliun kaki kubik gas dan bisa dieksploitasi selama 30 tahun. Sebanyak 10 blok minyak dan gas di wilayah itu sudah bisa dieksplorasi. Meski kaya dengan kandungan gas alam, wilayah Madura masih kerap mengalami gangguan aliran listrik. Seperti di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Dapil Madura, Mohammad Aziz pada Februari 2023 menyebut wilayah Madura tidak memiliki pembangkit listrik. Padahal, Madura memiliki 7 blok migas dan menyumbang pasokan migas yang luar biasa. 100 | 2023-12-22 |
| BENAR |
(CEK FAKTA Debat) Ganjar Klaim Perlu Tiga Langkah untuk Berantas Korupsi | Dikutip dari situs Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Choky R Ramadhan, Ketua Harian/Executive Director Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menyebut pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan KPK, tidak berhasil jika menggunakan indikator pengembalian kerugian negara dan efek jera. Sementara itu, ahli hukum Todung Mulya Lubis berpendapat kerugian finansial dari kasus korupsi bukanlah sesuatu yang dapat (atau penting) dihitung. Akan tetapi, perhitungan biaya korupsi sangat mungkin dan telah banyak dilakukan. Uni Eropa menghitung biaya korupsi untuk berbisnis mencapai 120 miliar euro. Di Indonesia, studi Fakultas Ekonomi UGM telah menghitung kerugian negara yang diakibatkan korupsi sejak 2001 hingga 2015 sebesar Rp203,9 triliun. Berdasarkan catatan ICW, RUU Perampasan Aset bertujuan untuk menghadirkan cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara (recovery asset) sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan. RUU ini telah melewati perjalanan yang cukup panjang sejak awal tahun 2010. Pada periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, RUU Perampasan Aset termasuk dalam program legislasi nasional, namun tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas RUU. Pada periode Prolegnas 2020-2024, RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan dan Pemerintah mengusulkan agar RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas 2020, namun usulan tersebut tidak disetujui oleh DPR RI. Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2023. Analisis: Menurut Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar penegakan hukum korupsi tidak hanya sekadar menghukum pelaku ke penjara saja, tetapi perlu ada alternatif pemidanaan lainnya. "Gary Becker (1968) kemudian mengusulkan untuk mengutamakan hukuman denda karena dapat pula menanggung biaya sosial seperti biaya penegakan hukum, biaya penghukuman (penjara), dan biaya yang dialami korban. Menurut Choky Ramadhan (2017) Pembaruan UU Tipikor dengan menaikkan ancaman denda dimaksudkan agar pelaku jera dan menopang kebutuhan penegakan hukum korupsi menjadi suatu hal yang penting," kata Dio Ashar kepada Tim Cek Fakta, Selasa (12/12/2023). Selain itu menurut Dio, permasalahan penegakan hukum korupsi juga disebabkan beberapa kelemahan rumusan pasal UU Tipikor. Misalnya korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara diancam hukuman lebih rendah dibandingkan dilakukan oleh orang biasa. "Penyesuaian UU Tipikor juga dibutuhkan agar sejalan dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Selepas pengesahan pada 2006, terdapat kesenjangan antara UU Tipikor dan UNCAC. Penyempurnaan UU Tipikor dibutuhkan terutama agar dapat menghukum pembelian pengaruh (trading influence), penambahan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment), dan korupsi antarsektor swasta. Dengan demikian, penegakan hukum atas korupsi dapat dilakukan semakin menyeluruh," tambahnya. Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Asmin Fransiska menilai efek jera membutuhkan syarat lain seperti kepastian hukum (hukum yang tidak ambigu baik dalam teks maupun konteks). Penghukuman terutama dalam waktu panjang menurutnya justru tidak memiliki relevansi dengan efek jera. "Temuan dari National institute of Justice menyatakan bahwa penjara yang lama akan membuat individu memiliki kemampuan dalam strategi kriminalitas dari rekannya di dalam penjara. Pendekatan hukum pidana dan sistem peradiulan pidana kini berubah ke aras rehabilitasi, bukan retribusi (pembalasan) apalagi deterrence (kejeraan)," kata Asmin, kepada Tim Cek Fakta, Selasa (12/12/2023).100 | 2023-12-12 |
| BENAR TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Ganjar: Ada yang Diperiksa Saat Menyampaikan Pendapat | Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai perlu menjadi perhatian khusus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pemantauan Komnas HAM sepanjang 2020-2021, terdapat pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berdasarkan survei terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh Komnas HAM bersama dengan Litbang Kompas di 34 provinsi di Indonesia pada 2020, terlihat kekhawatiran masyarakat ketika berpartisipasi di ruang publik. Detilnya, sebanyak 36 persen responden merasa tidak bebas menyampaikan ekspresi di media sosial. Selanjutnya, 66 persen responden khawatir akun atau data pribadi mereka diretas atau disalahgunakan. Sebanyak 29 persen responden menilai bahwa mengkritik pemerintah adalah isu paling tidak bebas untuk dinyatakan dan diekspresikan. Lalu 80 persen responden khawatir bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat atau akan menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar juga turut menyoroti penurunan skor kebebasan Indonesia. Menurut Dio, skor kebebasan di Indonesia menurun dari 64/100 menjadi 58/100 pada 2023, dikutip dari data Freedom House 2018,2023. Indeks Demokrasi Global Indonesia menurun dari peringkat 52 menjadi 54 dari 167 negara (the Economist, 2023), dan 62,9 persen rakyat merasa takut untuk berpendapat (Indikator politik, 2022). "Menurut rekomendasi dari ICJR disebabkan karena UU ITE rentan untuk kriminalisasi dengan menggunakan pasal penghinaan dan ujaran kebencian," kata Dio Ashar (12/12/23).100 | 2023-12-12 |
| BENAR TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Anies Klaim Jadi Gubernur DKI Paling Banyak Keluarkan Izin Pendirian Rumah Ibadah | Pada Agustus 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah mengeluarkan sekitar 1.300 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah muslim masjid. Pada Oktober 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selain IMB masjid, pemerintah DKI juga mengeluarkan izin rumah ibadah baru kepada 33 gereja dan 3 vihara/kuil. Salah satu yang diresmikan adalah rumah ibadah umat Hindu Tamil di Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat, pada Januari 2020. Berdasarkan data BPS DKI, terdapat penambahan jumlah tempat ibadah masjid dan musala yang signifikan sepanjang 2020 hingga 2022, yaitu bertambah 389 masjid dan 336 musala. Sedangkan jumlah gereja protestan bertambah 199 dan gereja katolik bertambah 2 gereja. Untuk pura, bertambah 3 bangunan dan vihara bertambah 26 bangunan sejak 2020-2022. Untuk klenteng, bertambah dari 1 menjadi 5 buah. Selama pemerintahan Anies Baswedan juga terjadi aksi penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti penolakan alih fungsi bangunan untuk gereka oleh GKI Ampera, Jagakarsa pada 2019.100 | 2023-12-12 |
| SALAH TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Ganjar: Akses Internet di NTT Tak Sama dengan Jawa | Pada 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memperkuat keberadaan titik akses internet di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “BAKTI di NTT sudah membangun 753 titik akses internet, itu adalah internet gratis yang langsung dihubungkan dengan satelit,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Johnny G Plate dalam sambutannya pada acara peresmian akses internet yang berlangsung di Kantor Desa Woloklibang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/6/2020) lalu. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa. Bahkan lebih sedikit dari Jawa Barat. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2020, dari 5.312 desa di Jawa Barat, sebesar 80 persen atau sebanyak 4.250 desa sudah memiliki akses internet. Sedangkan 20 persen atau sebanyak 1.062 desa belum memiliki akses internet. Dosen Ekonomi dan Peneliti untuk Isu Korupsi dan Good Governance Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan membenarkan penggunaan internet lebih banyak di Pulau jawa. Mengutip data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan. "Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia Timur Kurang Dari 5%," kata Zuhairan (12/12/23).100 | 2023-12-12 |
| BENAR TRUE |
(CEK FAKTA Debat) Anies Baswedan: Kasus Tewasnya Pendukung Prabowo di Pilpres 2019 Belum Terungkap | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI melakukan investigasi pada peristiwa unjuk rasa hasil pemilu yang terjadi pada 21-22 Mei 2019. Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 9 korban tewas dalam kerusuhan itu. Di antaranya Abdul Aziz, M Harun Al Rasyid, M Rehan Fajari, Bachtiar Alamsyah, Adam Nooryan, Farhan Syafero, Sandro, Widianto Rizki Ramadhan dan Muhammad Reza. Orang tua Harun Al Rasyid mengadu ke Komnas HAM meminta kasus itu diusut karena ada kejanggalan, pada Selasa (28/5/2019). Lembaga Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam kasus itu. Kepolisian menyebut tengah memburu aktor intelektual dari kasus itu. Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.100 | 2023-12-12 |
| Berita Fabricated Content |
Ada TPS Tawarkan Doorprize Cincin Berlapis Emas? | Dari pencarian, tidak ditemukan satu pun informasi yang sama atau serupa dengan klaim tersebut. Pencarian melalui Twitter dengan berbagai kata kunci tidak menghasilkan informasi mengenai adanya doorprize pemilu. Sedangkan pencarian melalui Facebook memperlihatkan munculnya informasi itu dari akun Namira Hidayat. Menurut akun itu, informasi itu berasal dari pihak ketiga, yaitu seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang juga berlokasi di Bantul. Namun tidak disebutkan namanya. Informasi itu tidak memiliki ada sumber akurat. 100 | 2019-04-17 |
| - CekFakta |
Ma'ruf Sebut Tingkat Pengangguran Terendah dalam 20 Tahun | Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini angka pengangguran memang mencapai tingkat terendah sejak tahun 1999. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 1999 sampai 2009 bergerak di rentang angka 6 - 11 persen, dengan angka pengangguran tertinggi tercatat pada Agustus 2005, yakni mencapai 11,24 persen. Sedangkan di periode 2010 - 2019, fluktuasi TPT cenderung lebih sempit, yakni bergerak di rentang 7 - 5 persen. Angka pengangguran di kisaran 5 persen sudah tercapai sejak tahun 2013, dan terus terjadi hingga beberapa tahun berikutnya. Hanya saja, memang angka desimal terendahnya baru tercapai pada Februari 2018, yakni 5,13 persen. Jadi, klaim Ma'ruf Amin soal angka pengangguran mencapai titik terendah dalam dua puluh tahun terakhir, sesuai dengan data BPS. Komentar: Alfian Al Ayubby, peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane menyebut klaim Maruf Amin itu belum bisa dibilang spesial. "Betul (pengangguran terendah) kalau dilihat sejak reformasi. Tapi kalau dilihat year on year, tidak ada yang spesial dari klaim ini," ujar Alfian di kantor Google Indonesia, Jakarta (17/3/2019). Alfian menyebut bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, angka pengangguran Indonesia tidak pernah turun hingga di bawah 5 persen. Pada Agustus 2018, angka pengangguran juga tercatat naik lagi dari 5,13 persen menjadi 5,34 persen. 100 | 2019-03-17 |
| SALAH TRUE |
Prabowo Sebut Kekayaan RI Banyak Berada di Luar Negeri | Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA), Ervyn Kaffah menilai Presiden Jokowi memiliki agenda yang jelas mengenai hal ini. Selain kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), sekarang ini ada penandatanganan mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss. Pada 4 febuari 2019 pemerintah indonesia membuat MLA dengan pemerintah Swiss untuk mengembalikan harta kekayaan orang Indonesia yang di simpan di Swiss. Peneliti FITRA, Gunardi mencatat berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berhasil merepatriasi Rp147 trilun dari total deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031 triliun. Catatan juga disampaikan peneliti AURIGA, Iqbal Damanik. Iqbal mengutip data Bank Indonesia (BI) bahwa baru 93 persen devisa hasil ekspor Indonesia yang balik ke dalam negeri dan baru 15 persen yang sudah dikonversi menjadi Rupiah. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ada tiga hal yang diatur yaitu, (1) DHE SDA harus masuk ke dalam Sistem Keuangan Indonesia, (2) pemberian insentif terhadap PPh Final bagi DHE SDA yang masuk ke SKI, dan (3) sanksi administratif bagi yang melanggar100 | 2019-02-17 |
| SALAH Fabricated Content |
Jokowi: 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton | Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementerian Pertanian, produksi jagung dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49 persen per tahun. "Itu artinya, 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Hal ini juga didukung oleh data luas panen per tahun yang rata-rata meningkat 11,06 persen, dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42 persen," kata Gurnadi, peneliti LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengutip data BPS,2018. Pada 2014, menurut data BPS, produksi jagung Indonesia sebesar 104,36 juta ton dengan volume impor mencapai 3,2 juta ton. Sementara menurut Kementerian Pertanian, impor jagung pada tahun itu sebesar 3,1 juta ton. Sedangkan pada 2015, menurut BPS, produksi jagung mencapai 108,22 juta ton dengan sebesar impor jagung mencapai 3,27 juta ton. Pada 2016, produksi jagung mencapai 128,65 juta ton dengan impor sebesar 900 ribu ton. Data itu tidak jauh beda dari data Kementerian Pertanian, dimana pada 2015, produksi jagung pipilan kering Indonesia sebesar 19,6 juta ton dan impor sebesar 3,2 juta ton. Sedangkan pada 2016 produksinya naik menjadi 24 juta ton dengan impor turun menjadi 2,8 juta ton. Pada tahun 2017, produksi jagung naik mencapai 156,92 juta ton dengan total impor 290 ribu ton untuk bahan pemanis buatan. Pada 2018, menurut data BPS, impor jagung sebesar 730 ribu ton untuk bahan baku makanan dan minuman. Namun, menurut Kementerian Pertanian, impor jagung sebesar 182 ribu ton.100 | 2019-02-17 |
| SALAH TRUE |
Jokowi Klaim Sudah Kucurkan 187 Triliun Dana Desa | Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Dana Desa digelontorkan sebanyak Rp 46,7 T (2015), Rp 59,8 T (2016), Rp 60 T (2017), Rp 60 T (2018), Rp 70 T (2019). Jika ditotal, angkanya mencapai Rp296,5 T. Namun menurut Sekjen FITRA Misbahul Hasan, potensi kebocorannya cukup tinggi, yakni Rp40,6 milyar selama 4 tahun terakhir. Data itu didapat dari APBN 2015-2019 & laporan KPK. Sementara Ervyn Kaffah, Manajer Advokasi FITRA menilai sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang digunakan untuk membangun infrastruktur. Namun memang muncul pertanyaaan, sejauh mana penggunaan dana desa cukup berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. "Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui. Seandainya dana desa tersebut digunakan untuk mengembangkan jalan pertanian desa mungkin akan baik bagi pertumbuhan ekonomi," kata Ervyn. Menurut peneliti dari LSM Auriga, Iqbal Damanik, dana desa yang sudah dialokasikan dari 2015-2019 mencapai Rp 187 triliun. Namun, dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di pedesaan masih kurang maksimal, angka kemiskinan di pedesaan masih 13,1 persen. "Angka itu masih jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,6 persen," kata Iqbal mengutip data BPS, 2018.100 | 2019-02-17 |