(CEK FAKTA Debat) Prabowo: Tanpa Kekuatan Militer, Peradaban Akan Dilindas, Benarkah?

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat sebuah negara akan dihormati, dan pemerintah bisa menjaga kepentingan nasional. Menurut Prabowo, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer.

"Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas, seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak kita harus kuat, kita harus kuat," kata Prabowo Subianto saat mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Verifikasi

Ada sejumlah negara di dunia yang tidak memiliki kekuatan militer, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara.

Menurut data CIA World Factbook, ada 39 negara dan wilayah yang tidak memiliki militer. Kekuatan militer yang dimaksud adalah kekuatan militer reguler. Sedangkan kekuatan pertahanan menggunakan kekuatan polisi. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer itu sejauh ini tidak mengalami penindasan seperti Gaza.

Di antara beberapa negara yang tidak memiliki militer reguler adalah:

Kosta Rika: Negara berpopulasi lebih dari 5 juta jiwa, Kosta Rika mengandalkan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum utama di negara ini. Negara ini juga rutin membantu Amerika Serikat memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir. Negara ini adalah anggota Perjanjian Bantuan Timbal Balik Antar-Amerika (Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance), yang bertanggung jawab atas pertahanannya jika menghadapi agresi eksternal.

Panama: Negara dengan populasi 4,3 juta orang ini juga tidak memiliki angkatan militer. Personel keamanan sebanyak 27 ribu orang tergabung dalam Pasukan Publik Panama, yang menjamin hukum dan ketertiban di negara tersebut. Kepolisian Nasional Panama dilengkapi dengan unit kontra terorisme dan anti narkotika, serta pasukan khusus untuk respon cepat dan operasi maritim.

Mauritius: Negara dengan populasi 1,2 juta orang ini memiliki Kepolisian Mauritius (MPF) berjumlah 12.500 orang, sebagai pasukan penegak hukum nasional dan operasi keamanan lainnya di negara tersebut. MPF mencakup unit paramiliter, unit pendukung khusus, dan penjaga pantai nasional.

Kepulauan Solomon: Penjagaan keamanan internal dan eksternal di negara berpenduduk 707 ribu orang ini ditangan kepolisian. Kepolisian Kepulauan Solomon mendapat pelatihan secara rutin dari Australia dan Selandia Baru.

Islandia: Islandia tidak memiliki militer atau angkatan bersenjata reguler. Organisasi penegakan hukum utama di negara ini hanya Polisi Nasional Islandia, Penjaga Pantai Islandia, dan sembilan kepolisian regional. Islandia merupakan salah satu negara anggota NATO, sehingga NATO bertanggung jawab pada jaminan keamanan dan kedaulatan dari berbagai ancaman.

Selain itu, sejumlah negara lain yang tidak memiliki kekuatan militer adalah Andora, Aruba (wilayah Belanda), Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Curacao (wilayah Belanda), Dominica, Kepulauan Falkland, Kepulauan Faroe, Hong Kong, Monako, hingga Vanuatu dan Kota Vatikan.

Menurut data CIA World Factbook, ada 39 negara dan wilayah yang tidak memiliki militer. Kekuatan militer yang dimaksud adalah kekuatan militer reguler. Sedangkan kekuatan pertahanan menggunakan kekuatan polisi. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer itu sejauh ini tidak mengalami penindasan seperti Gaza.