Wednesday, November 8
Republika Online
republika.co.idROL hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasakan teknologi hipermedia dan hiperteks.
Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.
Selain menyajikan informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. ROL kini juga hadir dalam versi English.
Artikel Terkait
| Klasifikasi | Judul | Klaim | Beredar |
|---|---|---|---|
| Berita Fabricated Content |
[SALAH] Ruhut Sitompul Diumumkan Menjadi Anggota BPIP Menggantikan Mahfud MD | angkatannya. Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut sudah dibantah oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia menjelaskan bahwa kabar Ruhut Sitompul menjadi anggota BPIP merupakan kabar bohong atau hoaks. “Itu Hoaks,” kata Pramono yang dikutip dari republika.co.id pada Kamis 28 Mei 2020. Senada dengan Pramono, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun membantah informasi tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi itu hoaks. “Hoaks,” ujar Fadjroel lewat pesan singkatnya kepada tempo.co pada Kamis 28 Mei 2020. Hingga kini, diketahui bahwa ada dua posisi kosong di BPIP, yakni posisi Mahfud MD, yang kini menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), dan Ma’ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI. Belum ada keterangan resmi mengenai pengganti kedua orang tersebut di BPIP. 100 | 2020-05-29 |
| Berita Fabricated Content |
[SALAH] Perampokan Bersenjata di Ranch Market Pondok Indah | Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi perampokan bersenjata di Ranch Market Pondok Indah tidak benar. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus memastikan informasi yang mengatakan perampokan di Ranch Market, Pondok Indah, Jakarta Selatan merupakan hoaks atau berita bohong. "Informasi itu tidak benar," ujar Yusri. Yusri juga mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan mengajak masyarakat untuk 'saring sebelum sharing' agar tidak ikut menyebarkan dan mencegah penyebaran hoaks di masyarakat. Senada dengan Yusri, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono memastikan bahwa tidak terjadi perampokan di Ranch Market Pondok Indah. "Sudah dicek sama Kapolsek kemarin, tidak ada (kejadian perampokan)," kata Budi. Pihak pengelola Ranch Market melalui akun media sosialnya memberikan klarifikasi terhadap isu tersebut. Melalui foto surat klarifikasi, pihak Ranch Market menyatakan bahwa perampokan di Ranch Market Pondok Indah tidak benar alias hoaks. “Kami informasikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan Polsek Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan CCTV toko dan tidak menemukan kejadian sebagaimana disampaikan dalam Whatsapp tersebut,” pernyataan klarifikasi dari pihak Ranch Market.100 | 2020-04-20 |
| Berita False Context |
[SALAH] Cengar-Cengir Selfie di Tengah Warga Jakarta yang Kebanjiran | Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa foto tersebut merupakan foto pada tahun 2018. Klarifikasi mengenai foto tersebut berasal dari tahun 2018 sudah diberikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya melalui akun Instagramnya (@bimaaryasugiarto). Berikut klarifikasi dari Wali Kota Bima Arya: […] Bencana itu membuat duka. Tapi menebar hoax di tengah bencana itu menyedihkan. Beredar foto saya dengan Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan sedang berswafoto di Bendung Katulampa Bogor yang diunggah ulang pada 2 Januari 2020. Seolah tak empati dengan musibah. Padahal foto tersebut diambil pada Senin, 12 Februari 2018, bukan pada banjir yang terjadi pada 1 - 2 Januari 2020. Saat itu, pak Gubernur berkunjung ke Bogor untuk bicarakan kerjasama pencegahan banjir. Termasuk rencana bantuan Pemprov DKI untuk menganggarkan pembangunan kolam retensi di beberapa titik di Kota Bogor. Agar volume air ke Jakarta berkurang. Banjir 1 Januari 2020 di Kota Bogor, tercatat ada 26 titik longsor (1 korban meninggal dunia), 5 titik banjir lintasan, 7 rumah ambruk, 2 peristiwa pohon tumbang dan 1 kebakaran. Korban longsor sudah dievakuasi ke titik aman untuk mencegah longsor susulan. Banjir sudah surut namun perlu tetap waspada mengingat menurut prediksi BMKG cuaca ekstrem masih akan terjadi sepekan ke depan. Posko Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bencana juga sudah didirikan di Kantor BPBD Kota Bogor, Jalan Pool Bina Marga No. 2 RT02/01, Kayu Manis, Tanah Sareal, Kota Bogor. Bagi warga yang membutuhkan penanganan cepat terkait kebencanaan dan hal-hal darurat lainnya, dapat menghubungi nomor: 1. 112 2. 0251 - 7596006 (call center BPBD Kota Bogor), 3. 0888-0911-2569 (WhatsApp Pusdalops BPBD Kota Bogor). Terimakasih. […] Selain itu, untuk mengetahui kebenaran klarifikasi Arya Bima tersebut, melalui hasil penelusuran melalui metode reverse image, didapati kejadian dalam foto tersebut memang pada tahun 2018. Foto yang disebarkan Guntur Romli terlihat sama dengan foto utama pada laman pemberitaan mediabogor.id pada tanggal 12 Februari 2018. Adapun, kala itu, Gubernur Anies dan Wali Kota Arya Bima berkoordinasi guna penanganan banjir. Beberapa media pun sudah meliput peristiwa itu. Berikut kutipan pemberitaannya: Dari Mediabogor.id: […] Petakan Penanganan Banjir, Ini Cara Anies Baswedan dan Bima Arya Kenalkan Katulampa ke Publik Petakan Penanganan Banjir, Ini Cara Anies Baswedan dan Bima Arya Kenalkan Katulampa ke Publik Mediabogor.com, BOGOR – Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut hangat kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Bogor, Senin (12/2/2018). Terlebih, Anies merupakan Gubernur DKI pertama yang singgah ke Balaikota Bogor untuk membahas penanganan banjir sepanjang 536 tahun usia kota hujan ini. Anies dan rombongan tiba di Gedung Balaikota Bogor sekira jam 11.00 WIB. Sang tuan rumah Bima Arya langsung mengajak pemimpin Ibukota itu ke Ruang Paseban Sri Bima. Di ruangan tersebut Anies disuguhkan pemutaran cuplikan video tentang Kota Bogor. Usai itu, Bima Arya membuka perbincangan dengan intermezo bahwa Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta pertama yang datang ke Kota Bogor untuk membahas banjir. “Sepanjang usia Kota Bogor 536 tahun, rupanya baru kali ini Gubernur Jakarta yang datang ke sini (Balaikota Bogor). Presiden saja sudah. Pak SBY pernah ke sini, Pak Jokowi juga sudah ke sini. Ini sejarah,” ungkap Bima. Setelah berbincang dan pengenalan staf, Bima kemudian mengajak Anies ke kolam retensi di kawasan Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor. Kolam retensi atau waduk kecil itu dibangun dengan kedalaman 5 meter dan luas 7.000 meter persegi sehingga dapat menampung 35 ribu meter kubik air. Selain sebagai pengendali banjir, fungsi lain dari kolam retensi adalah sebagai pengolahan limbah karena mampu menampung dan mentreatment limbah sebelum dibuang. Kolam retensi dibangun untuk mempermudah pemeliharaan dan penjernihan air waduk. Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke Bendung Katulampa, Bogor Timur. Di sana Bima dan Anies nampak berbincang serius. Bima bahkan menjelaskan kepada Anies bahwa ada salah kaprah dipandangan masyarakat mengenai Bendung Katulampa. “Jadi pak gubernur, orang Jakarta itu kalau mendengar atau melihat Katulampa itu serem banget. Menurut saya ada persepsi yang salah soal Katulampa. Seolah-olah itu bendungan yang kalau jebol, Jakarta banjir. Katulampa bukan seperti itu. Katulampa itu early warning system. Hanya untuk melihat ketinggiannya berapa,” jelas Bima kepada Anies. Di tengah rintik hujan keduanya berbincang mengenai kemungkinan-kemungkinan kerjasama dan arah kebijakan yang bisa disenergikan antara pemerintah pusat, Provinsi DKI Jakarta dan wilayah-wilayah Jabodetabek, termasuk Kota Bogor. “Khusus Pak Bima Arya. Saya apresiasi leadership-nya, dan juga inisiatif-inisiatifnya di hari-hari kemarin. Karena di masa-masa krisis seperti itu kita bisa komunikasi leluasa. Kita bisa interaksi dan sama-sama memantau perkembangan dengan baik. Jakarta mengapresiasi Pak Bima dengan jajaran. Yang senin minggu lalu persis jam segini kita sedang telpon-telponan, saat itu Katulampa berada dalam status siaga 1 dengan ketinggian air 240 cm,” ungkap Anies. Mengenai komitmen sinergi lintas wilayah soal penanganan banjir, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan apapun demi menyelamatkan Jakarta. “Bagi saya prinsipnya adalah saya akan kerjakan apapaun, yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir. Dan saya siap menemui siapaun yang ada kaitannya dengan penyelamatan Jakarta dari banjir,” jelasnya. Menurut dia, Pemerintah DKI Jakarta tidak akan membuat kebijakan hal yang berubah-ubah soal banjir. “Kita tidk ingin sekedar sporadik, kita ingin direncanakan dengan matang dan dieksekusi dengan baik. Saya menyambut baik apa yang sudah dikerjakan Walikota Bogor, dan kita akan dukung terus. Nanti sesegera mungkin kita akan ketemu menyamakan rencana,” beber dia. Bima Arya sendiri menyatakan siap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, utamanya dalam penanganan banjir. Karena menurut Bima mengenai banjir bukan soal Jakarta yang butuh Bogor ataupun sebaliknya. “Bogor ini dilalui oleh Cisadane dan Ciliwung. Yg mempengaruhi Jakarta adalah Ciliwung karena Cisadane ke Tangerang. Jadi kerjasama kita ini harusnya normalisasi sungai lintas batas, penataan bantaran sungai, revitalisasi situ-situ. Jadi bagaimana caranya supaya air itu tidak semua ke Jakarta. Semaksimal mungkin kita serap di Bogor. Yang kita usulkan sebelumnya terkait itu,” ungkap Bima. Ia menambahkan, selama ini pola kerjasama yang diterapkan Kota Bogor dengan gubernur sebelumnya adalah dengan menyusun proposal. “Lalu proposal itu disampaikan ke Jakarta. Kemudian Jakarta melakukan assement, dan mengucurkan bantuan kira-kira begitu. Kalau boleh kami ingin format itu diperbaiki dan kita sempurnakan dengan model yang lebih dialogis ya. Apa sebetulnya apa persolan utamanya dan lain sebagainya. Doyan Jengkol Mengakhiri kegiatan, Bima Arya mengajak Anies dan rombongan makan bersama dengan konsep ‘ngaliwet’. Masakan khas Sunda disajikan, termasuk semur jengkol. “Ternyata Pak Gubernur juga jengkol mania,” kata Bima yang melihat dengan lahap Anies menyantap jengkol. Bima dan Anies juga menengok Kampung Warna Warni di Katulampa yang dilenglapi wahana ban air atau ‘ngalun’. Anies juga tertarik dengan konsep Kampung Warna Warni dan akan diterapkan di Jakarta. “Sudah kami siapkan konsepnya,” tutup Anies. (*) […] Dari Kumparan: […] Saat Anies dan Bima Arya Ajak Warga Selfie di Bendung Katulampa, Bogor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya mengunjungi Bendung Katulampa, Bogor. Bendung tersebut pada saat hujan deras beberapa minggu lalu, berstatus siaga. Dalam tinjauannya kali ini, Anies menggunakan sepatu boot warna oranye dan jaket warna merah. Sementara itu Bima Arya memakai sepatu boot warna hitam dan jaket warna hitam. Warga sekitar menyambut dengan antusias kedatangan Anies dan Bima Arya. Tampak Bima Arya menunjukkan bagaimana derasnya aliran air dari Bendung Katulampa yang mengarah ke Sungai Ciliwung. Melihat 100 | 2020-01-02 |
| Berita Misleading Content |
[SALAH] Susi Pudjiastuti Sudah Menjadi Dirut Garuda yang Baru Pada 7 Desember 2019 | Berdasarkan penelisikan, akun yang membagikan postingan dengan narasi yang menyebutkan Susi Pudjiastuti telah menjadi Dirut PT Garuda Indonesia tidak sejalan dengan postingan sumbernya. Dalam postingan sumbernya baru membahas mengenai mencuatnya nama mantan menteri tersebut sebagai salah seorang yang berpotensi menggantikan Ari Akshara, Mantan Dirut PT Garuda Indonesia yang telah dipecat Menteri BUMN Erick Thohir. Berikut kutipan narasi pada postingan sumber: […] GARUDA BETINA NKRI Sukses menjaga kekayaan hayati perairan Indonesia dari Pencuri & Menenggelamkan kapal-kapal asing, kini namanya mencuat disebut sebagai Pengganti Direktur Utama PT. GARUDA INDONESIA. Setiap putra/i terbaik bangsa ini, layak mendapat tempat terhormat. Jayalah Negeriku. […] Dalam narasi itu tidak ada pernyataan bahwa Susi Pudjiastuti sudah menggantikan Ari Akhsara. Dapat dikatakan, akun yang membagikan postingan aslinya itu telah memberikan narasi sendiri yang berlawanan dengan konteks narasi postingan asli. Selain itu, dari hasil penelusuran, hingga periksa fakta ini diturunkan, yakni pada tanggal 11 Desember 2019, belum ada keputusan untuk penetapan Dirut PT Garuda Indonesia yang baru. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pun telah angkat bicara. Ia mengaku belum mengatuhi apakah nama Susi masuk dalam saran (calon Dirut PT Garuda Indonesia). "Enggak pernah dengar, belum denger," kata Budi. Meski demikian, Budi menegaskan, keputusan penunjukan direktur utama Garuda Indonesia akan ditentukan Kementerian BUMN. Lalu, dari hasil informasi yang dihimpun, diketahui bahwa Dewan Komisaris Garuda Indonesia baru menunjuk Direktur Keuangan dan Management Risiko Garuda Indonesia, Fuad Rizal, sebagai Plt direktur utama. Penujukan tersebut sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/011/2019 Tanggal 5 Desember 2019. VP Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan mengatakan penetapan Fuad Rizal Sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia akan berlaku hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia dalam waktu dekat. "Plt Direktur Utama memastikan bahwa kegiatan bisnis dan operasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja perseroan," ujar Ikhsan. Selanjutnya, kata dia, Garuda Indonesia akan melaksanakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan RUPSLB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya. Ikhsan menegaskan Garuda akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan dalam proses bisnis yang berjalan.100 | 2019-12-11 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] Kemenpan-rb Mengklarifikasi Soal Pembagian NIP Untuk CPNS yang Beredar Melalui Pesan Berantai | Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengatakan, terdapat pesan singkat beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, di mana seolah-olah mengkoordinasikan pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk instansi pusat. Dalam pesan yang beredar, menurut Andi, isi menyebutkan jika pembagian NIP akan dilakukan Senin (9/12/2019) bertempat di kantor departemen/kementerian atau lembaga masing-masing yang mendapatkan jatah khusus. Lanjutnya, peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam. Selain itu, pesan juga meminta peserta wajib membawa nomor register, dan yang belum mendapatkan nomer register harus membawa tanda pengenal. "Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saat ini, proses seleksi CPNS dalam tahap verifikasi administrasi," kata Andi Andi menegaskan, tahap pendaftaran pada rekrutmen CPNS tahun 2019 baru saja usai dan masuk dalam tahap verifikasi administrasi. "Untuk rekrutmen CPNS 2018, tahapan sudah selesai seluruhnya kecuali untuk Papua dan Papua Barat akan segera diumumkan," ujar dia. Oleh karena itu Andi mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan pengangkatan CPNS. Masyarakat juga harus semakin berhati-hati, serta lebih selektif terhadap informasi beredar dan mengonfirmasi kebenarannya. “Jika ada informasi terkait rekrutmen CPNS, dimohon untuk lebih waspada dan mengonfirmasi ke Kemenpan-rb, terlebih dahulu," ujar Andi.100 | 2019-12-10 |
| Berita Fabricated Content |
[SALAH] Lowongan Kerja PT Angkasa Pura 1 2019 | Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Bantahan akan informasi lowongan itu sudah disampaikan oleh pihak PT Angkasa Pura 1. Manajer Humas AP I Awaluddin menyatakan bahwa pesan tersebut hoaks. “Itu hoaks, kami juga telah mengumumkan melalui media sosial resmi kami,” kata Awaluddin. Adapun, untuk informasi resmi lowongan kerja, pihak AP1 sudah sering mengimbau masyarakat untuk melihat informasinya di laman resmi milik perusahaan, yakni ap1.co.id. Imbauan itu sudah disematkan pada tiap kanal media sosial resmi milik AP1. Berikut imbauan AP1 melalui berbagai kanal media sosialnya: […] Hati-hati terhadap jenis penipuan berkedok informasi lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan PT Angkasa Pura I (Persero). Seluruh proses rekrutmen PT Angkasa Pura I (Persero) diumumkan melalui website resmi perusahaan serta surat kabar nasional. […]100 | 2019-10-30 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] Pertamina Bantah Kelangkaan Elpiji di Padang | Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, Roby Hervindo mengatakan isu kelangkaan yang beredar di masyarakat Kota Padang merupakan informasi yang keliru. Pertamina menurut Roby menjamin stok tersedia sesuai HET di tingkat pangkalan. “Saat ini berkembang isu kelangkaan di masyarakat dengan mengacu data stok dan harga di pengecer. Ini keliru, karena Pertamina menjamin stok tersedia sesuai HET di tingkat pangkalan. Pengecer bukan distributor resmi elpiji 3 kg sehingga tidak bisa dijadikan patokan,” kata Roby. Pihaknya menindaklanjuti laporan di seputar kota Padang dengan memeriksa stok di pangkalan-pangkalan. Dari pemeriksaan lapangan, posisi stok per Selasa (08/10) ternyata tersedia. Misalnya di pangkalan Gindera wilayah Padang Selatan, tersedia 150 tabung. Pangkalan Jafri di Lubuk Begalung ada 250 tabung, Pangkalan Musli wilayah Bungus Teluk Kabung terpantau 50 tabung dan pangkalan dewi wilayah Padang Timur tercatat 310 tabung. "Kami himbau warga agar membeli elpiji 3 kg di pangkalan. Dan jangan mudah terhasut isu kelangkaan. Isu seperti ini dimanfaatkan pengecer untuk menahan stok dan mengerek harga. Semakin ramai diisukan, semakin dimanfaatkan oleh pengecer," kata Roby. Terbukti berdasarkan pantauan Pertamina, harga di tingkat pengecer sudah meroket hingga Rp. 27 ribu per tabung. Berdasarkan catatan Pertamina, penyaluran elpiji 3 Kg subsidi pada bulan Oktober di Kota Padang sebanyak 20.560 tabung per hari. Ini meningkat sebesar satu persen jika dibandingkan bulan sebelumnya sejumlah 20.384 tabung. Wilayah Kota Padang terbagi menjadi 11 Kecamatan dan saat ini disuplai oleh 780 pangkalan. Rencana jumlah total penyaluran untuk bulan Oktober ini sebesar 646.240 tabung. Jumlah ini bertambah enam persen dibanding bulan lalu sebesar 611.520 tabung. "Hari ini kami melaporkan kondisi stok pangkalan pada Disperindag Kota Padang dan aparat keamanan. Juga memohon dukungan pemda dan aparat meredam isu kelangkaan tidak makin meluas serta menyebabkan keresahan warga," lanjut Roby. Apabila warga menemukan pangkalan yang melanggar aturan HET, atau mengalami kendala pasokan agar dapat melaporkan ke Pertamina melalui saluran telepon Pertamina 135. Pertamina menindaklanjuti semua laporan yang masuk.100 | 2019-10-10 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] Sriwijaya Air Group Bantah Setop Operasi | Menanggapi perkembangan isu tersebut, pihak Manajemen Sriwijaya Air Group berikan klarifikasinya. Direktur Komersial Sriwijaya Air Group Rifai Taberi mengatakan hingga saat ini, Sriwijaya Air dan NAM Air masih beroperasi secara normal. “Informasi setop operasi itu tidak benar. Hingga saat ini Sriwijaya Air dan NAM Air masih beroperasi melayani pelanggan dan reservasi pun masih tetap kami buka,” ucap Rifai. Ia mengimbau, kepada seluruh masyarakat maupun mitra kerja dan mitra usaha tidak resah dalam memilih pelayanan penerbangan bersama Sriwijaya Air dan NAM Air. Rifai menegaskan maskapai masih terus berkomitmen dalam menjaga seluruh kegiatan operasional maupun pelayanan penerbangan. “Hingga saat ini kami masih terus berkomitmen dalam menjaga seluruh kegiatan operasional maupun pelayanan penerbangan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam setiap penerbangan,” ucapnya. 100 | 2019-09-27 |
| - Clarification |
[KLARIFIKASI] KPK Beri Klarifikasi Atas Isu Tunggangi Demonstrasi Mahasiswa | beredarnya isu itu, pihak KPK pun memberikan klarifikasinya. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membantah adanya rapat yang dilakukan di KPK sebelum aksi demonstrasi mahasiswa di DPR RI pada Selasa (24/9). “Menjawab beberapa pertanyaan wartawan dan masyarakat yang mengonfirmasi adanya video yang beredar hari ini yang di-"framing" seolah-olah peristiwa itu rapat beberapa saat sebelum demonstrasi mahasiswa dilakukan di Gedung DPR hari ini. Perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar,” ucap Febri. Ia menyatakan bahwa informasi yang benar adalah pada 11-12 September 2019, lembaganya menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat antikorupsi seperti Gerakan Antikorupsi (GAK) dan akademisi yang fokus isu antikorupsi serta perwakilan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Febri pun mengatakan, KPK mengajak semua pihak menghargai niat tulus dari para mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. “Jangan sampai mahasiswa dituduh digerakkan oleh pihak-pihak tertentu,” ucap Febri. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa pertemuan pada saat itu hanya diskusi dan bukan untuk menggerakkan mahasiswa melakukan demonstrasi. “Iya untuk apa kan diskusi tetapi kalau kami menggerakkan mereka tidak dalam posisi kami,” ungkap Saut. Selain itu, ia juga menyatakan pertemuan tersebut juga dilakukan jauh sebelum demontrasi tersebut dilakukan. “Makanya pertemuan itu jauh sebelumnya bukan baru-baru ini. Memang kan civil society itu datang ke KPK bahwa KPK besar karena memang didukung oleh die hard nya KPK termasuk teman-teman jurnalis. Ketika mereka concern akan ada perubahan yang dialami KPK dari sisi kinerja, bisnis, proses, dan lain-lain dikaitkan undang-undang ya mereka berdiskusi,” ujarnya. 100 | 2019-09-26 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] Klarifikasi Terkait Isu Perubahan Nama Terminal di Bandara Soekarno-Hatta | Atas isu tersebut, pihak Angkasapura II berikan klarifikasi. Executive General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Agus Haryadi menegaskan tidak ada pergantian atau penambahan nama pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) maupun Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 di bandara tersebut. “Kami tegaskan tidak ada pergantian dan penambahan nama. Nama bandara tetap Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan nama terminal tetap Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Seluruh kegiatan operasional juga dilakukan oleh Angkasa Pura II,” tegas Agus. Adapun, menurut Agus, kerja sama co-branding dengan Pegipegi di Terminal 1 dan Traveloka di Terminal 2 hanya sebatas pemanfaatan ruang komersial di kedua terminal tersebut. Co-branding bertujuan untuk meningkatkan brand equity seluruh pihak yang bekerja sama. “Kerja sama ini hanya pada aspek komersial di terminal, sementara keseluruhan operasional terminal sepenuhnya masih di bawah Angkasa Pura II,” jelasnya. Melalui kerja sama ini, Agus mengatakan, Pegipegi dan Traveloka dapat memanfaatkan ruang komersial di terminal untuk memperkenalkan produknya dengan tentu saja terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Angkasa Pura II. “Pegipegi dan Traveloka dapat memanfaatkan 80 persen dari ruang komersial yang ada di terminal. Kerja sama ini juga tidak berdampak pada berubahnya nama terminal, hanya saja Pegipegi dan Traveloka memiliki hak penamaan di belakang nama terminal untuk dicantumkan misalnya di signage,” ujar Agus. Agus Haryadi mengatakan model kerja sama co-branding seperti ini sudah lazim diterapkan di sektor pelayanan publik terutama di luar negeri. Di dalam negeri pun sudah ada kerja sama serupa. “Ya memang kalau di Indonesia belum banyak, dan ini masih tergolong baru, tapi setidaknya sudah ada beberapa tempat di Jakarta,” kata dia. Senada dengan bantahan dari pihak AP II tersebut, pihak Traveloka pun ikut angkat bicara. Public Relations Director, Traveloka Group, Sufintri Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya tidak ada rencana mengganti nama Terminal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. “Kami tegaskan kembali bahwa, tidak ada rencana dalam kerja sama co-branding ini untuk melakukan pergantian nama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menjadi nama apapun,” katanya. Sufintri menegaskan Traveloka selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dan filosofi bangsa. Terlebih, menurutnya Bandara Soekarno-Hatta merupakan warisan budaya yang seharusnya melekat kepada nama bandara tersebut Bandar Udara tersebut. “Lingkup kerja sama co-branding ini berfokus pada peningkatan pelayanan dan pengalaman para pengguna jasa di bandara Soekarno-Hatta,” tuturnya.100 | 2019-09-17 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] Pemerintah Indonesia Bantah Sebagai Penyebab Tunggal Asap Kebakaran Hutan dan Lahan di Malaysia | Menanggapi hal tersebut, pihak Pemerintah Indonesia memberikan bantahannya. Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membantah asap yang menyelimuti wilayah Sarawak, Malaysia, berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Asap yang muncul di wilayah tersebut diduga berasal dari local hotspot. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dari pengamatan Citra Satelit Himawari pada 4-5 September 2019, teridentifikasi adanya peningkatan jumlah titik panas secara mencolok di beberapa wilayah ASEAN, terutama di Semenanjung Malaysia dan sebagian Vietnam. Berbanding terbalik di wilayah Riau, daerah dekat Malaysia. Pada tanggal tersebut, seluruh wilayah Riau bersih karena curah hujan 23 mm dalam sehari. Arah angin pun pada saat itu dari Tenggara mengarah ke Barat Laut dengan kecepatan 5-10 knots. “Asap di Sumatra tidak terdeteksi lintasi Selat Malaka karena terhalang angin kencang dan dominan di Selat Malaka,” ujar Dwikorita. Lonjakan jumlah hotspot terlihat hampir merata di wilayah Semenanjung Malaysia pada 7 September 2019 sebanyak 1423 titik, dari sebelumnya 1038 titik pada 6 September 2019. Sementara itu, di Riau dan perbatasan Sumatra bagian timur, terjadi penurunan jumlah hotspot, yakni dari 869 titik pada 6 September 2019 menjadi 544 titik pada 7 September 2019. “Pada 5 September Indonesia diduga kirimkan asap dari Sumatra ke Malaysia. Dari satelit Himawari terlihat di Riau mulai muncul hotspot sedikit, tapi di Semenanjung Malaysia hotspot rapat di pantai, meluas hotspot-nya,” papar Dwikorita. Terkait kemungkinan asap kiriman dari Kalimantan Barat, dia menjelaskan, berdasarkan analisis dari Citra Satelit Himawari dan Geohotspot BMKG, terdeteksi terjadi lonjakan titik panas di Serawak dan Kalimantan Barat pada 4 September 2019. Terpantau penurunan titik panas pada 8 September 2019 di Serawak namun meningkat kembali pada 9 September 2019. Pada waktu yang sama, di Kalimantan Barat, titik panas terlihat turun. “Bukan berarti yang di Serawak kiriman dari Kalbar. Karena di Serawak hotspot-nya juga banyak,” tegasnya. Senada dengan Dwikorita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga membantah dengan keras kabut asap yang mengganggu Malaysia disebabkan karena kebakaran hutan di Indonesia. Siti menegaskan bahwa asap yang dikeluhkan Malaysia dalam beberapa hari terakhir ini mayoritasnya berasal dari sejumlah wilayah di negeri Jiran itu sendiri. Ia mengatakan bakal mengirimkan surat protes kepada Duta Besar Malaysia terkait masalah karhutla. Siti meminta agar Malaysia menyajikan data yang tepat soal kabut asap yang menyelimuti wilayahnya. “Saya akan menulis surat kepada Dubes (Malaysia) untuk diteruskan kepada Menterinya. Jadi saya kira supaya yang betul datanya,” kata Siti. Siti memastikan, dari rapat dengan BMKG, saat ini tak ada asap lintas batas (transboundary haze) dari Indonesia ke negara lain, termasuk Malaysia. Ia mengakui kabut asap sempat melintasi batas Indonesia pada 8 September, namun hanya terjadi satu jam dan telah hilang kembali. Siti tak terima Malaysia hanya menyebut asap karhutla yang menutupi Kuala Lumpur hanya berasal dari wilayah Indonesia. Menurutnya, asap karhutla itu juga berasal dari wilayah Malaysia sendiri, seperti Serawak dan Semenanjung Malaya. “Ada informasi yang dia (Malaysia) tidak buka. Karena sebetulnya asap yang masuk ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu dari Serawak kemudian dari Semenanjung Malaya, dan juga mungkin sebagian dari Kalbar. Oleh karena itu seharusnya obyektif menjelaskannya,” tuturnya. Lebih lanjut, Siti menyatakan pihaknya sudah bekerja sistematis dalam menangani masalah karhutla dan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Ia juga menegaskan tidak ada asap karhutla di Riau masuk ke Singapura. “Tidak benar ada asap dari Riau masuk ke Singapura. Kenapa? Karena pada beberapa hari itu, angin kencang bergerak di Semenanjung. Jadi tidak mungkin dari Riau menyeberang ke sebelah kanan,” ujarnya. 100 | 2019-09-11 |
| Berita False Context |
[SALAH] Video Jagal Sapi Meninggal Ditendang Sapi Qurban | Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa peristiwa dalam video itu terjadi di Cengkareng dan si jagal sapi tersebut tidak meninggal dunia. Kapolsek Cengkareng Komisaris Polisi Khoiri menyatakan bahwa informasi mengenai meninggalnya jagal sapi tertendang itu hoaks. “Ada infonya bilang kondisinya udah meninggal itu hoaks aja. Di situ anggota ada di sana,” ujarnya. Khoiri mengatakan, telah banyak beredar kabar bahwa jagal tersebut meninggal akibat tendangan sapi. Kondisi sebenarnya, Khoiri menjelaskan jagal kurban yang diketahui bernama Rohim (55), telah membaik meski tendangan sapi mengakibatkan lima giginya copot. Ia pun mengatakan, Rohim bisa tertendang sapi tersebut lantaran merasa sudah yakin dan terbiasa dalam menjagal sapi. Lantaran terlalu percaya diri, sehingga menjadi kurang waspada. “Nah, si korban merasa hal biasa. Ini umur kurang lebih, 55 tahun. Saat ikat tali, seperti di video, dia tahu harusnya waspada. Tapi karena dianggap hal biasa jadinya terus. Giginya copot lima. udah tua juga, gigi ketendang, jadi copot,” ucapnya. Ia mengatakan, Rohim segera dibawa ke Rumah Sakit Hermina Cengkareng untuk mendapat perawatan medis, kemudian diperbolehkan pulang. "Jadi sebenarnya si tukang jagal ini hanya bagian mengikat hewan kurban, rencananya mau potong tiga ekor sapi. Yang pertama lancar, yang kedua ada insiden," ujar Khoiri. Setelah terjadinya insiden tersebut, acara pemotongan sapi kurban tetap berlanjut, dan situasi berjalan kondusif. Peristiwa ini terjadi tadi pagi sekitar pukul 10.30 WIB, dalam cuplikan video yang menjadi viral saat sapi yang ditangani oleh Rohim menunjukkan gelagat mencurigakan tak mau diam saat diikat. Rohim berusaha mengikat sapi tersebut bersama satu kawannya. Sapi terlihat beberapa kali menggerakkan badannya. Namun, saat Rohim dalam posisi agak menunduk, kaki sapi bergerak menendang dan mengenai mulutnya.100 | 2019-08-12 |
| - Clarification |
[KLARIFIKASI] Foto di Kolom “Fenomena Langit Redup Jakarta” | Foto yang digunakan di kolom tersebut adalah foto publikasi tahun 2016 oleh situs REPUBLIKA(dot)CO(dot)ID. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-07-29 |
| Berita Misleading Content |
[SALAH] Video Menag dan Forum LGBTIQ Penerima Penghargaan | Pelintiran daur ulang. Per tahun 2016 sudah diklarifikasi bahwa kehadiran Menag adalah untuk menyampaikan orasi kebudayaan, tidak bisa mengintervensi penetapan penerima penghargaan. Selengkapnya di PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-07-20 |
| Berita Misleading Content |
[SALAH] Kemendagri Telah Menolak Perpanjangan Izin FPI | Dari hasil penelusuran, kabar tersebut tidak benar dan sudah dibantah oleh pihak Kemendagri. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar membantah kabar Kemendagri telah menolak perpanjangan izin FPI. Bahtiar mengatakan, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Kemudian, FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri. “Soal berita yang tengah viral di Instagram, YouTube maupun media sosial yang menyebutkan Kemendagri tolak perpanjangan izin FPI itu tidak benar alias hoaks, karena hingga saat ini Kemendagri masih melakukan evaluasi,” kata Bahtiar. Bantahan pihak Kemendagri sudah disampaikan pada salah satu akun menyebarkan isu tersebut, yakni @Indonesiawow45. Bantahan itu dituliskan akun resmi Kemendagri, yakni @kemendagri, kepada akun tersebut dalam kolom komentarnya. “Judul headline di atas tidak benar adanya. Mohon diperbaiki. Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI, masih dievaluasi oleh Kemendagri. Untuk informasi yang valid terkait Kemendagri, silakan cek di web resmi www.kemendagri.go.id ????,” tulis akun @kemendagri di kolom komentar postingan @Indonesiawow45. Selain bantahan dari pihak Kemendagri, pada dasarnya ketidakbenaran isu tersebut dapat dikritisi dengan menonton penuh video yang mengangkat kabar tersebut di Youtube. Dalam video yang menampilkan isu Kemendagri telah menolak perpanjangan izin FPI, isi video dengan judul atau headline-nya tidak memiliki keterkaitan. 100 | 2019-07-11 |
| Berita False Context |
[SALAH] Ribuan Warga China Berdatangan Ke Indonesia Lewat Bandara Kota Pekanbaru | Berdasarkan hasil penelusuran, informasi dari postingan video beserta narasinya tidak benar. Pihak Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau telah membantahnya. “Rombongan tersebut tidak ada yang berangkat ke luar negeri, sementara tidak diketahui kebangsaannya,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau Mas Agus Santoso. Agus mengatakan dari hasil koordinasi internal, disimpulkan rombongan tersebut kemungkinan warga negara Indonesia dari daerah di luar Riau. Menurutnya, rombongan itu akan berangkat dengan pesawat dengan rute penerbangan domestik, setelah mengikuti acara Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ia mengkhawatirkan, video dengan narasi yang tidak benar itu menimbulkan opini negatif di masyarakat. “Sudah ada beberapa opini yang negatif, mudah-mudahan tidak semuanya negatif dari opini masyarakat. Kasihan yang mudah terhasut,” ujarnya. Senada dengan Agus, Executive General Manager Bandara SSK II, Jaya Tahoma Sirait, juga membantah isu banyaknya warga China di Bandara Pekanbaru. “Mereka itu wisatawan yang habis menghadiri Bakar Tongkang. Kita sebagai operator bandara, tentu harus melayani,” ujar Jaya Tahoma. Perlu diketahui, Bakar Tongkang merupakan tradisi turun-temurun bagi warga Tionghoa Bagansiapiapi untuk menghormati nenek moyang mereka, sehingga membuat puluhan ribu perantau yang kini tinggal di berbagai kota di dalam dan luar negeri seperti pulang kampung khusus untuk menghadiri Bakar Tongkang. Tradisi ini sekarang dikemas pemerintah daerah menjadi sebuah festival dan masuk dalam agenda pariwisata nasional.100 | 2019-07-02 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] Klarifikasi Kemendagri Terkait Isu Pemekaran Sejumlah Daerah | Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa pihaknya tak pernah membuat rilis pers daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan. Dia mengecam salah satu portal berita online yang membuat berita bohong (hoaks) terkait rilis tersebut. “Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoaks. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya,” kata Bahtiar. Ia pun menegaskan, tindakan portal berita online tersebut secara terang-terangan telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik. Pasalnya, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri. “Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik,” tegas Bahtiar. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB), moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan. Bahtiar pun mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar dan akan segera melaporkann ke Dewan Pers. “Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah,” pungkas Bahtiar.100 | 2019-06-22 |
| Edukasi Clarification |
UI Berikan Klarifikasi Atas Isu Adanya Batas Minimum Nilai UTBK SBMPTN dan SIMAK UI 2019 Untuk Calon Mahasiswa Baru | Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Rifelly Dewi Astuti memberikan menegaskan, pihak Universitas Indonesia (UI) tidak pernah merilis informasi adanya nilai minimum untuk UTBK Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 ataupun SIMAK UI. Atas beredarnya isu itu, Rifelly meminta para calon pendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) memperhatikan secara teliti dan cermat semua ketentuan persyaratan dan tahapan pendaftaran SBMPTN 2019. “Semua ketentuan persyaratan dan tahapan pendaftaran SBMPTN 2019 yang dapat dilihat pada laman https://sbmptn.ltmpt.ac.id,” katanya. Tak hanya itu, Rifelly pun mengimbau kepada pelamar program Bidikmisi untuk mempelajari prosedur pendaftaran terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri. Mereka bisa mengaksesnya di laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. Terkait pelaksanaan SBMPTN 2019, Rifelly menginformasikan, UI menyediakan kuota 40 persen dari kuota penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 atau sebanyak 2.291 kursi. Sedangkan, Ia melanjutkan, kuota penerimaan S1 Reguler melalui jalur SIMAK UI sebesar 30 persen atau sebanyak 1.677 kursi. Pendaftaran SBMPTN2019 dibuka mulai Senin (10/6) pukul 13.00 WIB dan akan berakhir pada 24 Juni 2019. Menurut Rifelly, pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. Bersamaan dengan SBMPTN, UI juga membuka pendaftaran Seleksi Masuk UI (SIMAK UI) untuk semua program pendidikan dari jenjang Vokasi (Diploma 3); Sarjana (S1) kelas Reguler, kelas Paralel, Kelas Internasional, dan kelas Ekstensi; serta jenjang S2 dan Doktoral (S3). “Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman www.penerimaan.ui.ac.id pada 10 Juni hingga 10 Juli 2019,” ungkap Rifelly.100 | 2019-06-12 |
| Berita Misleading Content |
[SALAH] SPDP Prabowo Subianto Tersangka Makar | Setelah melakukan penelusuran, SPDP tersebut bukan menyatakan Prabowo Subianto sebagai tersangka dugaan makar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menampik terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Prabowo Subianto terkait kasus makar. Dasco juga mengatakan, SPDP yang beredar luas itu merupakan SPDP Eggy Sudjana, tersangka kasus dugaan makar. Menurut Dasco, dalam SPDP itu status Prabowo adalah terlapor bukan tersangka. “Pak Prabowo memang turut dijadikan Terlapor oleh Pelapor, tapi status Pak Prabowo bukan Tersangka bahkan juga bukan saksi,” ucap Dasco. Dasco menegaskan, tak ada fakta yang mengaitkan Prabowo dengan tuduhan makar. "Sebagaimana kita tahu bahwa Pak Prabowo senantiasa berjuang dalam koridor hukum dan konstitusi," tegas Dasco. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membenarkan bahwa dalam SPDP yang beredar status Prabowo sebagai terlapor dalam laporan yang sama terkait kasus dugaan makar Eggi. Sebab, SPDP yang diterbitkan oleh polisi itu merupakan tindak lanjut daripada pelaporan masyarakat. “Sudah dapat konfirmasi barusan. Menurut info valid. Pak Prabowo turut terlapor bersama-sama dengan Eggi Sudjana,” kata Andre (21/5). Andre menyebut pihaknya akan mempelajari surat tersebut. Ia meyakini bila Prabowo tak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. “Dan pak Prabowo tidak ada satu pun mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum,” katanya. Adapun, pihak Kepolisian sudah menarik SPDP Prabowo sebagai terlapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, pihaknya menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto. “Bapak Prabowo merupakan tokoh bangsa yang harus dihormati,” kata Argo. Argo mengatakan penyidik telah menganalisis kasus dugaan makar yang melibatkan Eggi Sudjana. Penyidik kemudian menilai belum waktunya untuk menerbitkan SPDP kasus tersebut. “Karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersangka Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma,” katanya.100 | 2019-05-21 |
| Berita Manipulated Content |
[SALAH] Ketua KPUD Bekasi Meninggal Dunia | Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi itu tidak benar. Sebab, pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah menegaskan bahwa kabar yang menyebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin meninggal dunia saat rapat pleno adalah hoaks atau tidak benar. Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi di Cikarang, Rabu mengatakan, saat ini Ketua KPU Kabupaten Bekasi itu dalam kondisi sehat. “Beliau sehat dan sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Saat ini teman-teman dari KPU dan Bawaslu juga sedang membesuk beliau,” ungkap Akbar. Akbar meminta kepada masyarakat untuk meneliti dan mencermati setiap berita yang beredar. Ia yakin masyarakat sudah semakin cerdas. “Kabar hoaks seperti ini harus lebih teliti lagi, jangan mudah percaya isi berita yang belum tentu kebenarannya,” ucapnya. Ia pun mengaku, kondisi kesehatan Jajang belakangan memang memburuk dan puncaknya terjadi saat pleno penghitungan suara di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Rangas Bandung, Kecamatan Kedungwaringin, semalam (8/5). “Sekitar pukul 19.00 tadi malam beliau pingsan dan langsung dilarikan ke RSUD Cibitung,” katanya. Akbar mengatakan, berdasarkan cerita yang disampaikan Jajang kepadanya, Ketua KPUD ini mengaku kalau kurang istirahat. Dari hari pertama pelaksanaan pleno hingga hari keempat, ia selalu pulang ke rumah pada pukul 06.00 dan kembali lagi ke kantor pada pukul 09.00 WIB. “Dan semalam sebelum magrib semakin terlihat bahwa kondisi beliau sangat lemah, terlihat dari raut wajahnya yang pucat,” ungkapnya. Akabr kembali menjelaskan, setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit, saat ini kondisi Ketua KPUD Kabupaten Bekasi itu berangsur-angsur membaik. Namun, Jajang memerlukan istirahat cukup agar dapat pulih kembali secepatnya. “Kita doakan bersama agar beliau lekas sembuh. Saat ini posisinya masih di rumah sakit, belum diperbolehkan pulanf karena harus istirahat penuh selama masa pemulihan,” tegas Akbar. Dari klarifikasi tersebut sudah jelas bahwa kabar mengenai meninggalnya Ketua KPUD Bekasi tidak benar. Lalu, terkait tangkapan layar akun Twitter @mbakyuevi_N51 yang digunakan sejumlah postingan sumber sebagai bagian dari foto postingan juga tidak ada hubungannya dengan peristiwa sakitnya Ketua KPUD Bekasi. Dilihat dari profil akun tersebut, tidak ada yang mengaitkan pemilik akun dengan Ketua KPUD Bekasi. Adapun, akun tersebut hanya menuliskan cuitan tentang cerita ayahnya, dikatakan sebagai petugas KPPS yang meninggal dalam tugasnya. Cuitan itu tentang ayahnya meninggal muncul sejak tanggal 3 Mei 2019. Ia memulai cuitan itu dengan postingan berita dari Kompas dengan judul “Keluarga KPPS yang Meninggal Minta Pelaksanaan Pemilu Dievaluasi” yang ternyata artikelnya berisikan tentang kabar meninggalnya ayah pemilik akun tersebut, yakni Erwiyati. Berikut kutipan berita dari Kompas tersebut: […] Keluarga KPPS yang Meninggal Minta Pelaksanaan Pemilu Dievaluasi JAKARTA, KOMPAS.com - Erwiyati tak dapat membendung air mata saat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan beberapa staf KPU lain mendatangi kediamannya, Jumat (3/5/2019). Ia menangis, lantaran teringat almarhum ayahnya, Umar Madi, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 68 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang belum genap dua minggu meninggal dunia. Erwiyati mengapresiasi kehadiran KPU yang menyampaikan bela sungkawa dan santunan. “Siapa pun yang datang ke rumah saya, saya apresiasi, artinya kepeduliannya sudah ada. Dan itu membuat saya terhibur, bukan senang tapi terhibur. Paling tidak jadi satu penghiburan buat kami, meskipun itu tidak mengembalikan ayah saya,” kata Erwiyati saat ditemui di rumah duka. Erwiyati mengenang, sebelum hari pemungutan suara, ayahnya sempat menelepon. Sang ayah menyampaikan rasa senangnya bisa turut serta menjadi bagian dari KPPS. Sebagai Ketua KPPS, Umar Madi mulai bekerja sejak tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Ia membagikan surat pemberitahuan memilih atau formulir C6 kepada pemilih di wilayahnya. Pada hari pemungutan suara, Umar bekerja di TPS bersama anggota KPPS lainnya. Setelah itu, pekerjaan masih dilanjutkan dengan melakukan penghitungan suara dan memantau proses rekapitulasi suara. Rabu (24/4/2019), kondisi kesehatan Umar menurun. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Meskipun punya riwayat penyakit jantung, Erwiyati memastikan, ayahnya yang berusia 65 tahun itu dalam kondisi sehat sebelum bertugas. “Jadi setelah masuk RS Pelni dia nyatakan bahwa bapak syaraf otak kirinya sudah mati semua, bapak mengalami kelumpuhan dan juga stroke,” ujar Erwiyati sambil menitikan air mata. Kamis (26/4/2019) pukul 01.59 WIB, Umar mengembuskan napas terakhir. Ia pergi meninggalkan istri dan kedua putrinya. Meskipun sudah ikhlas, Erwiyati berharap KPU dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu. Sebab, yang menjadi "korban" pesta demokrasi ini tak hanya ayahnya, melainkan ratusan orang lainnya. “Saya harap dengan adanya kasus bapak saya yang meninggal ditindaklanjuti, diusut, kenapa, kalau memang kelelahan harus di-review, kenapa, apa yang harus di-review, pelaksanaannya. Supaya pelaksanaanya disesuaikan, jangan sampai jam kerja terlalu padat,” katanya. […] Selain menyuitkan artikel itu, akun @mbakyuevi_N51 foto saat pemberian santunan dari KPU kepada keluarganya. Dari hal itu, maka sudah jelas bahwa akun @mbakyuevi_N51 di-framing oleh pembuatan postingan sumber seolah-olah dirinya merupakan anak dari Ketua KPUD Bekasi yang dikatakan meninggal dunia.100 | 2019-05-09 |
| Edukasi Clarification |
Klarifikasi UI Terkait Sebaran Form Digital Pendaftaran Muslim UI Kepada MABA 2019 | Atas munculnya kesalahpahaman itu, pihak Rektorat UI memberikan klarifikasinya berupa Surat Edaran dengan nomor SE-602/UN2.R/HKP.00.012019. Berikut kutipan surat edaran tersebut: […] Surat Edaran Nomor: SE-602/UN2.R/HKP.00.012019 Terkait Proses Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia (UI), dan perihal adanya Form Data Mahasiswa Baru Muslim yang dikeluarkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Salam UI, maka melalui Surat Edaran ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Form Data Mahasiswa Baru Muslim tersebut bukanlah Form isian yang wajib diisi oleh semua Mahasiswa Baru Muslim, tapi diisi oleh dan bagi Mahasiswa Baru Muslim yang ingin bergabung dengan UKM Salam UI; 2. Bahwa Registrasi Mahasiswa Baru UI adalah Tupoksi dari Direktur Pendidikan UI, dan Pembinaan UKM Salam UI adalah Tupoksi dari Direktur Kemahasiswaan UI, dimana Kegiatan terkait Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah Tupoksi dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, maka terkait Form Data Mahasiswa Baru Muslim tersebut yang telah menimbulkan kesalahan pahaman yang meluas, maka Form Data Mahasiswa Baru Muslim tersebut harus ditarik dan tidak lagi diedarkan, sampai adanya perbaikan terhadap isi dan tampilan dari Form tersebut, yaitu antara lain : • Form tersebut harus mencantumkan Logo UKM Salam UI; • Form tersebut harus mencantumkan tulisan "bahwa Form diisi hanya oleh Mahasiswa Baru Muslim yang berminat bergabung dengan UKM Salam UI"; • Form tersebut harus mencantumkan Judul Form yang tidak menimbulkan interpretasi bahwa Form tersebut adalah Pendataan seluruh Mahasiswa Baru Muslim UI. 3. Bahwa dengan adanya dan berdasarkan Surat Edaran ini, maka kepada seluruh Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah di lingkungan UI agar segera men-Sosialisasikan isi Surat Edaran ini, sehingga tidak ada kebingungan dan kesalahan persepsi bagi Mahasiswa Baru UI yang sedang dan akan menjalankan Proses Registrasi. Demikian Surat Edaran ini dibuat dan di-edarkan untuk menjadi perhatian bersama. 6 Mei 2019 Rektor, Ttd Prof.Dr.Ir. Muhammad Anis, M.Met NIP 19570626 198503 1 002 […] Dari kutipan surat edaran tersebut jelas bahwa adanya kesalahpahaman terkait konten form digital yang tersebar di kalangan MABA tersebut. Form tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak Rektorat UI, melainkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Salam UI. Kesalahpahaman itu terjadi lantaran dalam form digital tersebut tidak terdapat penanda bahwa itu dibuat oleh Salam UI. Selain itu, kemunculan form tersebut seolah-olah mewajibkan setiap MABA beragama Islam untuk mengisi form tersebut. Faktanya, form tersebut tidak wajib diisi dan hanya diisi oleh MABA yang tertarik bergabung ke dalam UKM Salam UI. Surat Edaran tersebut sudah dipublikasikan oleh pihak Rektorat UI melalui berbagai akun media sosialnya. Selain itu, beberapa media massa pun sudah menerbitkan klarifikasi UI atas form tersebut. 100 | 2019-05-07 |
| Berita Misleading Content |
[SALAH] “Kepala BPKH Sebut Uang BPKH Menipis” | Anggito Abimanyu mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut keuangan BPKH “menipis”. “Dana BPKH berkecukupan dan aman”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-05-02 |
| Berita False Context |
[SALAH] “Menag nya Saja Bilang mesti DIRANGKUL” | Konteks “merangkul” dari pernyataan Menag adalah MENGAJAK untuk kembali ke jalan yang benar, dan tidak ada “homo dilegalkan” seperti klaim oleh SUMBER. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-05-01 |
| Berita False Context |
[SALAH] “#AniesDimana asiik nih nies” | Foto-foto yang dibagikan oleh SUMBER adalah dokumentasi lama, bukan kejadian saat ini, dan ada juga yang lokasi kejadiannya BUKAN di Indonesia. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-04-28 |
| Berita False Context |
Pemilu Di Australia Pendukung 02 Tidak Boleh Masuk, Alasan Waktu Sudah Habis | Beredar video yang diklaim sebagai aksi penghadangan kepada pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno saat ingin melakukan pencoblosan di Australia. Dalam video tersebut terlihat seorang pria melarang para Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mencoblos. Klaim atas video tersebut tidak benar. Sebab, beberapa waktu sebelum video ini tersebar, sempat tersebar video yang sama dengan narasi berbeda, yakni pria dalam video tersebut dikatakan sebagai Samsul Bahri Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pendukung 02. Klaim tersebut sudah didebunk berdasarkan klarifikasi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut kutipan debunknya dari link ini: […] Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membantah bahwa nama Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN. “Di hoaks itu muncul bahwa seakan-akan Samsul Bahri anggota KPPSLN, di kita enggak ada yang namanya Samsul Bahri,” ungkap Ilham. Ia pun menambahkan, nama tersebut pun tidak tercantum sebagai anggota KPPSLN di manapun. Senada dengan Ilham, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga menyatakan bahwa nama Samsul Bahri tidak ada dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) maupun SK KPPS. “Kami sudah cek SK PPLN maupun SK KPPS luar negeri, tidak ada nama tersebut,” ujar Pramono. Selain pihak komisioner KPU, bantahan perihal Samsul Bahri sebagai Ketua KPPSLN di Sidney, Australia juga disampaikan oleh Anggota Sekretariat PPLN Sydney, Hermanus Dimara. Ia menegaskan, memang ada Warga Negara Asing (WNA) dalam TPS di KJRI bernama Samsul Bahri, tapi dia bukan Ketua KPPSLN, melainkan hanya pendukung salah satu pasangan calon. “Itu WNA (eks WNI) yang diviralkan sebagai ketua KPPSLN, padahal tidak. Beliau bukan WNI, jadi tidak bisa jadi KPPSLN, Panwaslu, atau pun saksi,” kata Hermanus.[…] Perihal kericuhan pencoblosan di Sydeney, pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney pun sudah memberikan klarifikasinya. Berikut kutipan klarifikasinya dari laman pemilusydney.org.au: […] Pelaksanaan Pemungutan Suara Sabtu, 13 April 2019 di wilayah kerja PPLN Sydney Secara umum pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 April 2019 di wilayah kerja PPLN Sydney yang meliputi New South Wales, Queensland dan South Australia berjalan lancar. Pemungutan suara tersebar di 22 TPSLN dengan rincian sebagai berikut: 4 TPSLN berlokasi di KJRI Sydney, 5 TPSLN berlokasi di Sydney Town Hall, 3 TPSLN berlokasi di Marrickville Community Centre, 3 TPSLN berlokasi di Yagoona Community, 3 TPSLN berlokasi di Good Luck Plaza, 2 TPSLN berlokasi di Sherwood State School-Brisbane dan 2 TPSLN di Adelaide State Library. Hampir semua lokasi adalah gedung yang disewa. Pemungutan suara dimulai pukul 8.00 sampai 18.00 waktu setempat. Acara dimulai dengan upacara pembukaan oleh KPPSLN dan selanjutnya dilakukan pelayanan kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN. DPTLN adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU per 12 Desember 2018. Untuk PPLN Sydney jumlah DPTLN adalah 25.381 pemilih. Sedangkan definisi singkat untuk DPTbLN adalah pemilih yang sudah menjadi DPT namun pindah lokasi memilih. Pada umumnya pemilih yang hadir dan terdaftar sebagai DPTLN dan DPTbLN terlayani dengan baik sejak pagi hari. Tidak sedikit pemilih yang datang adalah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak tahu bahwa yang bersangkutan masuk dalam kriteria DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri). Yang mana DPKLN baru diperbolehkan mencoblos pada satu jam terakhir atau jam 17.00 sampai 18.00. Pemilih DPKLN adalah pemilih yang belum terdaftar sebagai DPT dan baru mendaftar setelah tanggal penetapan DPTLN (12 Desember 2018). Penjelasan dan pemahaman juga diberikan kepada beberapa pemilih yang mengalami kendala dalam mendapatkan informasi terkini seperti tempat/lokasi TPS mencoblos dan metode pemilhan yang digunakan apakah POS atau TPS. Menjelang jam 17.00 atau mendekati waktu bagi DPKLN untuk melakukan pencoblosan, antrian pemilih mencapai puncaknya. Pemilih DPKLN yang ingin mencoblos memenuhi pintu masuk lokasi gedung TPS berada. Untuk mengurangi antrian, KPPSLN yang bertugas berusaha semaksimal mungkin mempercepat pelayanan terhadap pemilih. Pemilih disabilitas diberi akses khusus sehingga bisa melakukan pencoblosan tanpa perlu mengantri. Ketika waktu menunjukkan pukul 18.00, masih banyak orang berkumpul di depan pintu masuk lokasi gedung TPS. Dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah dengan Panwaslu, Saksi, Perwakilan Mabes POLRI dan pihak keamanan gedung; terutama pertimbangan keamanan gedung dan waktu penggunaan gedung yang terbatas, maka penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00. Pemilih yang berada di luar gedung telah diberi penjelasan bahwa waktu pencoblosan telah berakhir, namun pelayanan masih dilakukan pada pemilih yang sudah memasuki gedung. Beberapa pemilih yang diluar gedung masih kurang puas meskipun telah diberikan penjelasan oleh PPLN. KPPSLN melanjutkan pelayanan kepada seluruh pemilih yang sudah memasuki gedung hingga sekitar jam 19.00. Selanjutnya, KPPSLN melakukan proses penghitungan sisa surat suara dan administrasi dokumen. Kotak suara digembok dan disegel dengan disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi. Dikarenakan batas waktu penyewaan gedung yang terbatas, beberapa TPSLN diharuskan meninggalkan gedung jam 20.00. Bahkan telah dilakukan perpanjangan waktu penggunaan gedung guna menyelesaikan seluruh proses pemungutan suara. Selanjutnya, KPSSLN yang bertugas di luar KJRI Sydney mengirimkan seluruh logistik pemilu ke KJRI untuk disimpan. Sekitar jam 1 dini hari, minggu, 14 April 2019 seluruh logistik pemilu telah tersimpan baik di KJRI Sydney. Logistik pemilu termasuk kotak suara yang didalamnya terdapat suara suara akan dibuka pada Rabu, 17 April 2019 untuk proses penghitungan suara. (PPLN Sydney)[…] Dari klarifikasi tersebut ada dua kesimpulan alasan dari PPLN perihal kericuhan pencoblosan di Sydney, Australia. Pertama ialah perihala banyaknya WNI yang datang untuk memilih tidak terdaftar dalam DPT dan kedua ialah perihal batas waktu penggunaan gedung sewaan yang dijadikan lokasi pemungutan suara. Berdasarkan paparan tersebut, maka klaim pada video sumber tidak tepat. Pertama, pria yang ada dalam video bukanlah bagian dari KPPS ataupun PPLN. Dan, kedua, WNI yang tidak dapat memberikan hak suara di Australia bukan hanya pendukung dari Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, melainkan merata kepada semua WNI yang ingin mencoblos di Sydney, Australia. Dengan demikian, video tersebut masuk ke dalam kategori false context. 100 | 2019-04-16 |
| Edukasi Clarification |
[BERITA] KPU Bantah Tuduhan Server Disetting untuk Menangkan Jokowi 57% dan Akan Lapor Bareskrim | KPU dengan tegas membantah segala tudingan yang membuat orang meragukan KPU. “Materi atau substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ucap komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4). Hasyim mengatakan tak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri. Sementara untuk metode penghitungan suara resmi, KPU sudah berulang kali menjelaskan akan dilakukan secara manual berjenjang, bukan menggunakan sistem IT. “Proses penghitungan suara secara manual bertingkat dari TPS, PPK (kecamatan), KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (pusat),” terang Hasyim. Sementara, sistem IT digunakan KPU hanya untuk semacam data pembanding agar masyarakat mendapat gambaran lebih dulu soal hasil Pemilu, yaitu melalui scan C1. Teknisnya, hasil penghitungan suara di seluruh TPS akan diunggah dan muncul dalam model tabulasi di website KPU. Tapi sekali lagi, ini bukan hasil resmi yang akan jadi acuan KPU menentukan pemenang Pemilu. “Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik (saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lain-lain) dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” paparnya. “Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT.” Tak hanya memberi bantahan, KPU akan melaporkan hoaks ini kepada Bareskrim Polri sama seperti saat hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos. “Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewat video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tutupnya.100 | 2019-04-04 |
| Berita False Context |
[SALAH] Area Proyek Bandara Kulonprogo Terendam Banjir | Pemberitaan tentang banjir di Proyek Bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) telah kebanjiran merupakan informasi yang tidak benar. Project Manajer Pembangunan (PMP) New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) PT Angkasa Pura I, Taochid Purnomo Hadi membantah telah terjadi banjir di area proyek NYIA. “Tidak ada banjir. [Sempat tergenang] di sebelah pintu masuk barat saja itu sebentar, kemudian kita sodet,” kata Taochid.100 | 2019-03-25 |
| Berita False Context |
[SALAH] “Atau ini bukti kecintaannya terhadap NKRI harga mati?” | “Aborsi aman” berhubungan dengan kondisi medis, misalnya korban perkosaan, bukan tentang klaim-klaim pelintiran yang dituliskan di narasi post-post SUMBER. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-03-03 |
| - TRUE |
[BENAR] Klarifikasi Kemenag Terkait Kabar Pemecatan Dosen Hayati | Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama mengklarifikasi pemberhentian dosen bercadar, Hayati Syafri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama, Nurul Badruttamam mengatakan, pemberhentian tersebut dilakukan karena Hayati melanggar disiplin pegawai. “Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai. Keputusan ini didasarkan pada rekam jejak kehadirannya secara elektronik melalui data finger print-nya di kepegawaian IAIN Bukittinggi,” ujar Nurul100 | 2019-02-24 |
| Berita False Context |
[SALAH] “KENAPA RAKYAT TAK BERONTAK” | RUU Dwi Kewarganegaraan adalah untuk kepentingan WNI yang di luar negeri, bukan untuk mempermudah non WNI menjadi WNI seperti premis yang dibangun oleh post SUMBER. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-02-06 |
| Berita Fabricated Content |
[DISINFORMASI] “Kontainer surat suara yang sudah dicoblos” | Selain karena surat suara BELUM DICETAK, sudah dilakukan pengecekan ke lokasi oleh yang terkait dengan hasil klaim yang diedarkan di pesan berantai Whatsapp dan media sosial adalah HOAKS. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2019-01-03 |
| Berita False Context |
[DISINFORMASI] TNI-Polri Pose Dua Jari Dukung Prabowo-Sandiaga | Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membantah bahwa foto dengan ibu jari dan telunjuk merupakan bentuk dukungan TNI-Polri kepada Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Ia menjelaskan, pose ibu jari dan telunjuk itu merupakan kode yang menandakan solidaritas yang digunakan Akabri lefting 87, angkatan 92, dan Alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas tahun 2015. “Simbol yang digunakan oleh lefting 87, angkatan 92 serta Lemhannas XX itu adalah simbol untuk kebersamaan dan tidak ada maksud lain, karena foto tersebut diambil sebelum pasangan calon mengambil nomor urut,” ujarnya100 | 2019-01-03 |
| - TRUE |
[KLARIFIKASI] Klarifikasi TNI-Polri Terhadap Tudingan Melakukan Penyanderaan Rombongan Tim Evakuasi Kemanusiaan dan Pemda Nduga | TNI dan Polri melakukan mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak melakukan penyanderaan kepada beberapa Pejabat Pemerintahan Nduga seperti yang ditudingkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebutkan, kabar aparat TNI menyandera sekelompok pejabat daerah di Kabupaten Nduga, Papua, merupakan kabar bohong. Aidi menerangkan, TNI bersama dengan masyarakat dan pejabat daerah justru melakukan perayaan Natal di lokasi tersebut.100 | 2019-01-02 |
| SALAH TRUE |
[KLARIFIKASI] Klarifikasi Tentang Isu Gunung Salak Erupsi/Meletus | Atas isu Gunung Salak Erupsi/Meletus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa Gunung Salak tidak meletus dan statusnya normal. Adapun, menurut Sutopo, informasi tersebut berasal dari laporan VAAC Darwin (Volcanic Ash Advisory Centre) yang menyatakan Gunung Salak meletus berdasarkan pantauan satelit Himawari. Sehingga itu akan menggangu penerbangan pesawat terbang. “Namun VAAC Darwin telah mengkoreksi hal itu bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik dari daerah di sekitar Gunung Salak. Penerbangan pun aman,” jelasnya.100 | 2018-10-11 |
| Berita False Context |
[DISINFORMASI] Meme “JOKOWI SUDAH SAH BUKAN PRESIDEN INDONESIA DAN HARUS TURUN SEKARANG JUGA” | Yusril Ihza Mahendra: “”Presiden petahana, Jokowi atau siapa pun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti. Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang,” kata dia.”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2018-09-12 |
| Berita Manipulated Content |
[DISINFORMASI] Tangkapan layar berita di Detik, Republika dan Kompas hasil suntingan | Tangkapan-tangkapan layar yang diinformasikan oleh post sumber adalah hasil suntingan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2018-09-09 |
| Berita False Context |
[DISINFORMASI] Ustaz Di Cianjur Dipersekusi dan Dibacok | Ustaz Salman Al Farizi, pemilik Pondok Pesantren Al Mu’in Ciwalen, Warungkondang, Kabupaten Cianjur dikabarkan menjadi korban tindakan persekusi dan sempat dibacok. Akan tetapi, setelah ditelusuri, kabar tersebut kurang tepat. Sebab, dilansir dari republika.co.id dan tribunnews.com, Salman mengaku dirinya dipukul dengan benda tumpul oleh dua orang yang tidak dikenal saat keluar rumah untuk membangunkan santrinya jam 04.04 WIB (27/08). “Tidak di jalan gang dua orang sepertinya sudah menunggu, saya dipukul dari belakang sampai terjatuh,” kata Salman. Adapun, perihal latar belakang pemukulan itu, Salman mengatakan, permasalahan yang ia alami bermula ketika pondok pesantren kedatangan tamu dari Timur Tengah. “Tamu tersebut melihat kondisi masjid, ia merasa prihatin dan bermaksud membangun masjid yang sudah mulai keropos langit langitnya,” kata Salman.100 | 2018-08-29 |
| Berita Misleading Content |
[HOAKS] "Kena Gangguan Jiwa Karena Terlalu Banyak Ikut Les" | "Pada tahun 2014, berita ini menyebutkan RS Duren Sawit sebagai tempat berobat anak tersebut. Dan saat itu, banyak pihak yang meminta konfirmasi kepada RS Duren Sawit. Jawabannya adalah tidak benar. Tidak ada anak 6 tahun tersebut yang menjadi pasien RS Duren Sawit.", selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2018-08-10 |
| Berita False Context |
[DISINFORMASI] "Racun Vaksin apa yg kalian tebarkan" | Kejadian tersebut bukan efek racun tetapi karena efek vaksin yang seperti mengalami keracunan seperti mual dan muntah, efek tersebut berlangsung sesaat dan tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh. Selengkapnya di bagian PENJELASAN.100 | 2018-08-05 |
| Berita False Context |
[DISINFORMASI] Ketua MUI Sumbar, Rektor Universitas Andalas dan Rektor UIN Imam Bonjol, Masuk Jadi Tim Sukses Jokowi | Ketua MUI Sumbar yang membantah SK tersebut dan menegaskan namanya dicatut tim FKRJ Sumbar 2019. Buya Gusrizal menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang FKRPJ yang dibentuk. Ia beranggapan, pencatutan namanua dalam daftar Penasihat FKRPJ Sumbar adalah salah satu cara pengalihan isu 'Islam Nusantara' yang ramai diperbincangkan belakangan ini. "Pencatutan nama dalam relawan seperti ini, sangat tidak beradab. Wahai masyarakat Minangkabau, lihatlah perlakuan mereka yang tidak malu melakukan perbuatan nista," kata Buya Gusrizal dalam keterangan tertulisnya. Penolakan juga datang dari Rektor Universitas Andalas (Unand), Tafdil Husni, yang mengaku tidak tau menahu soal dimasukkannya namanya dalam daftar Pengurus FKRPJ. Tafdil mengaku kaget karena tiba-tiba saja namanya muncul. Akibat klaim yang disampaikan FKRPJ, Tafdil bahkan sempat mengadu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur. "Saya juga sudah lapor pak Menristekdikti, Mohamad Nasir tadi saat beliau menghadiri kirab api obor Asian Games," katanya. Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman juga membantah dirinya tergabung dalam FKRPJ. "Itu tidak benar, nama saya dicatut," kata Eka.100 | 2018-08-04 |
| SALAH TRUE |
[BENAR] "Dinkes Pamekasan: Kasus Santri Kadur Efek ORI Difteri" | "efek imunisasi ini, memang menyebabkan anak seperti mengalami keracunan, seperti mual, dan muntah, akan tetapi hanya akan berlangsung sesaat dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi tubuh.", selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.100 | 2018-08-04 |
| SALAH TRUE |
[KLARIFIKASI] PT KCI Mengklarifikasi Kabar Tiket Kertas Gratis di Stasiun Bogor Pada Senin 23 Juli 2018 | Sempat muncul kabar di media sosial yang menyatakan bahwa tiket kereta rel listrik (KRL) komuter di Stasiun Bogor digratiskan lantaran terjadi kericuhan. Menanggapi hal tersebut, dilansir dari antaranews.com, republika.co.id, dan detik.com, Vice President Komunikasi Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Eva Chairunisa menegaskan, tidak ada tiket yang digratiskan kepada penumpang KRL. “Itu nggak bener. Jadi nggak ada petugas yang menggratiskan. Kalau mungkin memang tadi ada kondisinya yang tadi rangsek atau segala macem terus masuk nggak bertiket, nanti di stasiun tujuan akan ada penjagaan. Ketentuannya sama nggak ada yang digratiskan,” jelasnya.100 | 2018-07-23 |
| SALAH TRUE |
[KLARIFIKASI] Terduga Teroris IS yang Tertangkap di Sleman, Yogyakarta Bukan Pelatih Judo di UGM | Atas munculnya isu terduga teroris IA yang diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri di Sleman, Yogyakarta merupakan pelatih judo di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), pihak kampus pun memberikan klarifikasi. Dilansir dari antaranews.com, detik.com, okezone.com, dan republika.co.id, Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani menegaskan bahwa IS bukanlah pelatih judo di UGM. “Berkaitan dengan berita penangkapan terduga teroris di daerah Sleman yang dikaitkan dengan pelatih Judo UGM, maka dengan ini kami informasikan bahwa yang bersangkutan bukanlah pelatih judo UGM,” kata Iva.100 | 2018-07-20 |
| SALAH TRUE |
[KLARIFIKASI] Kemenhub Beri Klarifikasi Atas Kabar yang Menyebutkan Ada 2 Pegawai Ditahan Usai Kebakaran di Gedung Kemenhub | Atas beredarnya kabar ada dua pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditahan terkait kebakaran di Gedung Kemenhub, Kemenhub beri klarifikasi. Dilansir dari antaranews.com, cnnindonesia.com, republika.co.id, merdeka.com, wartaekonomi.co.id, dan netralnews.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono memastikan tidak ada pegawai Kemenhub yang ditahan pihak kepolisian terkait insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu (8/7) dini hari. “Hal lain terkait dengan pemberitaan bahwa ada dua pegawai Kemenhub yang diamankan pihak Kepolisian. Saya nyatakan tidak ada,” ujar Djoko.100 | 2018-07-09 |