Cek Fakta
    Facebook Twitter Instagram
    Cek Fakta
    • Playbook
    • Tentang Kami
    • Media
    • Kontak
    • Prebunking
    • LMS
    • FAQ
    Facebook Twitter Instagram Youtube
    Wednesday, November 8
    • Playbook
    • Tentang Kami
    • Media
    • Kontak
    • Prebunking
    • LMS
    • FAQ
    Facebook Twitter Instagram Youtube
    CekFakta
    Banner
    • Home
    • Terbaru
    • Kegiatan
    • Debat Pilpres 2024
    • Pilkada 2024
    • Hasil Riset
      • Penelitian
      • Buku
      • Modul Ajar
      • Policy Brief
    CekFakta
    You are at:Home»Author
    Tirto.id

    Tirto.id

    tirto.id
    Tirto.id menyajikan berita berbasis fakta dan analisis data, ditulis secara menarik dan senantiasa dilengkapi Infografik. Nama tirto kami pilih sebagai ungkapan rasa hormat kami kepada Tirto Adhi Soerjo (Sang Pemula) sekaligus keinginan kami untuk sejalan dengan filosofi tirta (air) yang jernih, mengalir, mencerahkan.

    Artikel Terkait

    Klasifikasi Judul Klaim Beredar
    Berita
    CekFakta
    Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi 100 2026-07-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Foto Ahok dan Kaesang Duduk Bersama Memakai Jaket PSI Tim Periksa Fakta Tirto terlebih dahulu mengamati foto yang beredar. Pada gambar atau foto tersebut tampak Kaesang Pangarep dan Ahok duduk berdampingan di sebuah ruangan berlatar logo PSI. Ahok terlihat mengenakan jaket merah PSI yang pada bagian dada kirinya bertuliskan “Basuki Tjahaja Purnama” dan “Dewan Pembina”. Dari hasil pengamatan, foto tersebut terlihat agak janggal. Misalnya saja dari luas ruangan yang tampak tidak proporsional. Visual semacam itu biasanya merupakan hasil manipulasi dari AI atau hasil rekayasa digital. Oleh karena itu, Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan sejumlah tools. Dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, lewat pengecekan melalui situs Hive Moderation, juga ditemukan bahwa unggahan gambar tersebut 97,5 persen kemungkinan besar adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga tidak menemukan dokumentasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang menunjukkan Ahok pernah mengenakan jaket PSI dengan identitas sebagai “Dewan Pembina” sebagaimana tampak dalam foto viral tersebut. Baca juga:Hoaks Ahok Bagikan Tunjangan Bantuan Modal Usaha 100 2026-07-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Sherly Tjoanda Dukung Purbaya Beri Bantuan Dana Pensiun Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun Facebook tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “DANA PENSIUNAN ASTRA”, memiliki 547 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “info lebih lanjut silahkan kelik link di bawa in?? https://wa.me/6282379007327.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Sherly, ataupun Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 2,4 juta pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi Sherly @s_tjo, gambar yang beredar adalah foto Sherly dan anak perempuannya Benneisha Edelyn Laos pada salindia ke 8, diunggah 21 Februari 2025 yang memperlihatkan momen foto keluarga setelah Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030. “My Little Super Squad❤❤❤❤❤ "Terima kasih, Koko, Cece, dan Edrick... Karna kalian mami tegar dan kuat… Di saat Mami hampir menyerah, kalianlah yang menjadi kekuatan Mami. Di usia yang masih remaja, ketika seharusnya kalian bisa menikmati masa muda tanpa beban, kehilangan Papi mengajarkan kalian arti ketegaran. Mami bangga dan terharu melihat kalian tegar dan ikhlas menerima takdir ini..” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Sherly tidak pernah mengatakan mendukung Purbaya dan program bantuan dana pensiun melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Melansir laman Taspen, dana pensiun yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi program wajib dan sukarela. Program wajib meliputi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua), PT Taspen (untuk ASN), dan PT Asabri (untuk TNI/Polri). Program sukarela terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan Program Pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Sherly nyatakan dukungannya terhadap Purbaya yang memberikan bantuan dana pensiun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100 2026-07-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, BI Terbitkan Uang Kertas Rp5 Juta Bergambar Soekarno Tirto menelusuri klaim tersebut melalui kanal resmi Bank Indonesia. Hasilnya, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta adalah hoaks. Melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @bank_indonesia, BI mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai hoaks mengenai uang rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. “Jangan buru-buru percaya atau membagikannya ya. Bisa dipastikan, itu hoaks yang menyesatkan,” ucap BI dalam unggahannya, dikutip Senin (20/7/2026). BI juga menjelaskan sejumlah karakteristik uang rupiah asli yang diterbitkan secara resmi, di antaranya: Memiliki sebutan pecahan dalam angka dan tulisan;Memuat tanda tangan Bank Indonesia dan pemerintah;Menampilkan gambar utama berupa pahlawan nasional;Memuat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;Memiliki angka nominal;Memiliki nomor seri berbentuk asimetris;Memuat teks: “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai…;Mencantumkan tahun cetak dan tahun emisi;Memiliki lambang Garuda Pancasila. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Untuk mengecek desain uang rupiah yang masih berlaku, masyarakat dapat mengakses menu “Rupiah” lalu memilih “Gambar Uang” di situs resmi BI. Apabila menemukan informasi meragukan terkait Bank Indonesia, masyarakat dapat menghubungi Contact Center BI 131 atau layanan WhatsApp 081131131131.Penelusuran terhadap gambar yang beredar juga menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Desain uang pada gambar tidak sesuai dengan karakteristik uang rupiah yang berlaku. Tulisan, tata letak unsur pengaman, hingga elemen visual lainnya tidak mengikuti standar uang resmi yang diterbitkan BI. Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan laman ZeroGPT. Dari pengecekan itu didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan AI atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, klaim yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta bergambar Soekarno adalah hoaks dan tidak didasari oleh informasi dari sumber atau media yang kredibel. Baca juga:BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Baru, Begini PenampakannyaKesimpulanBerdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas pecahan Rp5 juta bergambar Soekarno adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).Bank Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp5 juta. Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi mengenai uang rupiah melalui kanal resmi BI dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum terverifikasi.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100 2026-07-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Sopir Tangki Pertamina Mogok Akibatkan Pasokan BBM Langka Tim Riset Tirto terlebih dahulu mengamati video yang beredar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang mengenakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Di sekitar lokasi juga tampak sejumlah mobil tangki Pertamina. Meski demikian, video tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa yang terekam merupakan aksi mogok sopir truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Sumatra. Untuk menelusuri asal-usul video, Tirto menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan video yang sama telah diunggah oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah akun Facebook "Cerita Sopir Truk" yang mengunggah video tersebut pada Sabtu (11/7/2026). Dalam keterangannya disebutkan: “Demo sopir BBM. Dari info yang beredar, karena kontrak PT GUN habis di Pertamina yang TDK mau membayarkan hak semua pekerja, maka dari itu kami minta pertanggungjawaban PT GUN. Tolong bantu kami Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Menteri Tenaga Kerja Yassierli, anggota DPR Komisi III, dan pihak terkait mau membantu kami sopir ini.” Namun, unggahan tersebut tidak menyebutkan bahwa aksi itu menyebabkan mogok distribusi BBM ataupun memicu kelangkaan BBM di Sumatra. Selain itu, Tirto juga belum menemukan informasi yang menjelaskan secara utuh lokasi, waktu, maupun konteks lengkap pengambilan video tersebut. Penelusuran Google Images juga mengarahkan Tirto pada artikel periksa fakta Kompas.com berjudul "[KLARIFIKASI] Penjelasan Pertamina soal Video Sopir Truk Tangki Mogok Kerja" yang terbit pada Rabu (15/7/2026). Mengutip keterangan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi terkait iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi awak mobil tangki (AMT). "Video ini dari beberapa minggu yang lalu saat ada penyampaian aspirasi terkait iuran DPLK AMT ke kontraktornya," kata Kitty kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2026). Kitty menegaskan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. "Penyampaian aspirasinya berlangsung sebentar dan tidak menyebabkan terhambatnya operasional distribusi BBM," ujarnya. Penjelasan serupa juga disampaikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, yang membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal maupun mogok kerja sopir mobil tangki sebagai penyebab terganggunya distribusi BBM di sejumlah SPBU di Sumatra Utara. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya menyasar awak mobil tangki yang dinilai tidak memenuhi persyaratan atau memiliki kinerja kurang baik. Ia juga membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai aksi mogok kerja sopir mobil tangki. Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi, Pertamina mendatangkan 41 awak mobil tangki dari luar wilayah Sumbagut. "Kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar. Kondisinya di Medan Group masih berjalan dengan baik. Memang secara ritase ada penurunan, namun itu kami back up dengan penambahan mobil tangki," kata Sunardi. Sebagai konteks, Tirto melaporkan, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026), PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena antrean pembelian BBM yang terjadi di Sumatra. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan, stok BBM Pertamina sebenarnya berada dalam kondisi aman. Namun, terjadi lonjakan pembelian jenis BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite. "Namun demikian tentunya kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatera secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar," jelas Taufik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai langkah percepatan normalisasi distribusi, antara lain dengan menambah armada mobil tangki, memperkuat jumlah awak mobil tangki (AMT), mengoperasikan terminal BBM dan sejumlah SPBU selama 24 jam, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan mitra transportasi. “Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini telah kembali berjalan normal," urai VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora. Personel TNI juga dilibatkan untuk membantu proses distribusi agar penyaluran BBM ke SPBU dapat kembali berjalan lancar. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM tetap dalam kondisi aman dan kelangkaan yang terjadi bersifat sementara akibat gangguan distribusi, bukan karena kekurangan stok BBM. "Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tandas Kitty. Baca juga:Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama Terapkan Integrasi Data Pajak 100 2026-07-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Luhut Sebut WNI Tak Bayar Pajak Dicopot Jadi Warga Negara Tirto menelusuri klaim tersebut dengan mencari rekam jejak pemberitaan media kredibel, siaran pers pemerintah, maupun unggahan resmi yang memuat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang tidak membayar pajak. Hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi Luhut yang berbunyi, ataupun bermakna, “kalau tidak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya.” Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak. Sementara itu, pelanggaran kewajiban perpajakan di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan pencabutan kewarganegaraan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mencemati foto yang digunakan dalam unggahan tersebut. Dengan teknik reverse image, Tirto menemukan bahwa foto yang diunggah identik dengan unggahan foto pada laman Cakrawala.co dalam artikel yang publish pada 26 Maret 2023, berjudul "Opa Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong." Dalam artikel dituliskan, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Sedikitnya 27 aplikasi telah digunakan di lingkungan kementerian. Melihat tingginya penggunaan teknologi itu, Luhut mengimbau kepada generasi muda untuk tidak ragu berinovasi. Luhut tidak berbicara sama sekali perihal pembayaran pajak dan pencopotan kewarganegaraan. Baca juga:Luhut Sebut AI Bisa Tekan Fraud BPJS, Potensi Hemat Rp20 Triliun 100 2026-07-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Foto Warga Mojokerto Rusak Dapur MBG Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Foto yang diklaim memperlihatkan perusakan dapur MBG itu telah beberapa kali beredar di media sosial. Namun, narasi tersebut tidak benar. Melansir laman Antara, 14 Februari 2026. Peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Foto itu mirip dengan visual yang diperlihatkan dalam unggahan video Instagram @the.ne.bulletin yang diunggah pada 23 Desember 2025. Peristiwa dalam video adalah kerusuhan yang terjadi di wilayah Kheroni, Karbi Anglong, dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam pemberitaan NDTV India, 24 Desember 2025, bentrokan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. “The incident intensified the already volatile situation, prompting authorities to deploy additional security forces and strengthen measures to restore order in the area. #Kheroni #karbianglong #assam #westkarbianglong #khobornetwork.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan video. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, narasi warga Mojokerto merusak dapur MBG karena ada anak keracunan adalah hoaks. Tidak ditemukan pemberitaan mengenai peristiwa semacam itu. Foto yang dibagikan adalah kerusuhan di India pada Desember 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan warga Mojokerto merusak dapur MBG adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pengumpulan Data MBG 100 2026-07-17
    Berita
    CekFakta
    Salah, Prabowo Sebut Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin TBC Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan pada akun Facebook resmi Kementrian Kesehatan RI, informasi yang menyatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC, dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Menurut Erlina Burhan, guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, sekaligus peneliti utama nasional vaksin tuberculosis M72, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar. “Wah ini saya harus menerangkan ini ya, nggak betul itu, nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya. Dan ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini.” Demikian jelas Erlina. Erlina mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan istilah kelinci percobaan karena dalam dunia riset sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sedang dibicarakan ini, yaitu vaksin M72 yang disponsori oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Vakisn ini sebenarnya sudah dimulai uji cobanya secara preklinik, artinya uji cobanya bukan pada manusia, yaitu mulai diuji di laboratorium. Para peneliti menyebutnya sebagai penelitian in vitro, lalu berlanjut penelitian pada hewan untuk menguji efektivitas dan juga keamanannya. Penelitian dalam tahapan tersebut bahkan memakan waktu hingga 10 tahun. Baru di tahun 2006, vaksin ini terbukti cukup efektif pada hewan, dan juga aman. Dari fase uji pada hewan tersebut, baru berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu pada manusia. Tahapan penelitian pada manusia ini juga sangat lama dan tidak sembarangan. Penelitian pada tahapan tersebut memiliki fase-fase yang juga harus disetujui oleh Komite Etik, termasuk otoritas yang berwenang. Seperti yang diberitakan Tirto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pelaksanaan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan oleh yayasan Bill Gates, The Gates Foundation, sudah melewati uji klinis yang ketat dan secara ilmiah sudah terbukti aman. Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran publik soal adanya isu terkait masyarakat Indonesia akan menjadi kelinci percobaan dari uji coba vaksin tersebut. “Pertanyaan (kekhawatiran) seperti ini itu banyak (pada saat) dilakukan di clinical trial (uji klinis) level 1 yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu sudah dilakukan. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga, ini bukan kayak kelinci percobaan,” ujar Budi saat ditemui usai menghadiri acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, di Kantor Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025). Budi menyatakan, vaksin-vaksin yang kini sudah ada, telah terbukti dalam menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, sehingga anggapan soal vaksin berbahaya adalah salah. Adapun, kata dia, saat ini TBC menjadi urutan kedua penyakit menular yang paling banyak membunuh orang di dunia. “100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Enggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia, semenit itu 2 yang meninggal, kita ngomong ini aja mungkin sudah 10 meninggal di dunia, di Indonesia setahunnya 125 ribu. Setiap 4 menit 1 meninggal. Jadi ini harus dihilangkan dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya turun,” jelasnya. Selain itu, menurut Budi, TBC merupakan penyakit yang hanya ada di negara menengah ke bawah. Sehingga, dengan kondisi itu, pemerintah harus berusaha untuk menekan angka penyakit dan menemukan vaksin. “Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti Covid ada clinical trial 1, aman apa enggak, clinical trial 2 bisa di manusia, aman apa enggak. Tiga, dia lihat efektivitasnya kalau dikasih yang sembuh berapa persen? Nah, Indonesia menjadi tempat clinical trial 3 sudah jalan. Dua ribu lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran,” ujarnya. Adapun cuplikan video dalam unggahan tersebut adalah momen Prabowo menerima kunjungan pendiri Microsoft Group, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan kedatangan filantropi asal Amerika Serikat itu bertujuan untuk memberikan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam Tirto, Presiden Prabowo Subianto mengagumi kedermawanan Bill Gates, dalam bidang kesehatan, salah satunya karena mendanai pengembangan vaksin Tuberkulosis (TBC) untuk digunakan di seluruh dunia. Prabowo mengatakan, Bill Gates tertarik untuk melakukan uji coba pengembangan vaksin TBC di Indonesia, bukan sebagai kelinci percobaan vaksin tersebut. "Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba, dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban [penduduk] kita cukup besar," kata Prabowo usai bertemu Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Faktanya, vaksin TBC tersebut telah teruji secara klinis dan Prabowo menyatakan Indonesia terpilih karena tingginya beban penyakit TBC di Tanah Air, dan menyebut upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat TBC yang mencapai hampir 100 ribu per tahun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100 2026-07-17
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Prabowo Lantik Mahfud MD Jadi Jaksa Agung Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gambar wajah Prabowo dan Mahfud MD yang tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi @mohmahfudmd, berita palsu terkait Mahfud MD diangkat menjadi Jaksa Agung juga pernah disebarkan pada Desember 2024. Mahfud mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Mahfud MD menjelaskan bahwa narasi yang dibuat hanyalah fiksi dan gambar yang ditampilkan hanya hasil editan dan informasi yang beredar tersebut tidak berdasarkan sumber yang akurat. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar2 tidak tahu soal ini.” Begitu tulis Mahfud pada akun Instagramnya. Dalam laman Kejaksaan Agungtertulis, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah ST Burhanuddin (Sanitiar Burhanuddin) yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung untuk masa jabatan 2024-2029 pada hari Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan ⁠Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024. Selanjutnya, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo lantik Mahfud MD jadi Jaksa Agung” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Antara News.Dalam laman tersebut dilaporkan, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin sendiri telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019. Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus. “Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” begitu keterangan Mahfud dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024), sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo melantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Uang Sitaan Kejagung 100 2026-07-16
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Natalius Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Merah Putih”. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi perihal Natalius Pigai menyatakan seperti klaim yang beredar tersebut. Kementerian HAM dalam siaran pers resminya pada Jumat (10/7/2026) justru dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pernyataan Pigai itu merupakan berita tidak benar atau hoaks. “Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” tulis Kementerian HAM dalam siaran pers resminya. Lebih lanjut, Kementerian HAM menyatakan bahwa informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kementerian HAM menekankan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, penyebaran berita hoaks juga disebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kementerian HAM mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, khususnya yang mencatut nama pejabat publik maupun lembaga negara. Masyarakat diharapkan merujuk pada kanal komunikasi resmi Kementerian HAM untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tulisnya. Senada dengan hal itu, narasi tersebut juga dibantah oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Tim TurnBackHoax menegaskan bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, unggahan foto berisi klaim “Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih” dipastikan merupakan konten palsu (fabricated content). Baca juga:Komnas Perempuan Kritik Skrining Kesehatan Calon Manajer Kopdes 100 2026-07-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Artikel Narji Puji Jokowi Lebih Hebat dari Nabi Ibrahim Sebagai informasi, Sunarji atau lebih dikenal dengan nama panggung Narji Cagur adalah seorang aktor, presenter, komedian, dan politisi. Narji resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan memutuskan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang sebelumnya ia ikuti sejak akhir 2021. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada sebuah artikel yang identik diunggah Tangselpos.id. Artikel tersebut menampilkan foto dan waktu yang sama dengan unggahan yang beredar yaitu pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 07:15 WIB. Namun, dalam artikel asli tersebut judulnya berbeda yaitu, "PSI Tangsel Sambut Positif Bergabungnya Narji Cagur". Artikel asli dari Tangselpos.id tersebut membahas pernyataan PSI Tangsel yang menyambut antusias bergabungnya Narji. Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan Narji terkait mantan Presiden Jokowi. Faktanya, artikel yang diunggah Tangselpos.id tidak menuliskan terkait klaim yang menyebut Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS. Dalam artikel tersebut Narji menyatakan, keputusannya bergabung dengan PSI didasari oleh kesamaan visi dan kedekatan yang telah terjalin dengan para kader partai tersebut. “Selama ini saya bergaul dan berinteraksi baik dengan teman-teman PSI, memiliki frekuensi yang sama,” begitu keterangan Narji. Terkait isu pencalonannya pada Pilkada Tangsel, Narji menegaskan bahwa saat ini dirinya belum memikirkan arah politik tersebut. Fokus utamanya adalah berkontribusi melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Target saya belum kesana sekarang. Saya bergabung dengan PSI karena ingin banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya di Tangsel,” begitu kata Narji. Sebelum bergabung dengan PSI, Narji merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Desember 2021. Dalam Pemilu 2024, Narji bertarung sebagai caleg untuk daerah pemilihan Jateng X dan berhasil mendapatkan 19.178 suara yang membuatnya tidak bisa melaju sebagai anggota legislatif. Melansir laman Kompas, Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Bestari Barus mengatakan, Narji resmi bergabung dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten. “Hari minggu kemarin, jadi saya di info dari kawan-kawan provinsi, DPW Banten, bahwa mereka gelar acara sunatan massal, sekaligus kesempatan yang sama ada penjaketan saudara Narji bergabung dengan PSI di Banten,” begitu keterangan Bestari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Bestari mengatakan, perpindahan partai politik merupakan sesuatu yang lumrah, termasuk untuk seorang figur publik seperti Narji. Menurutnya, pindah partai adalah hak privat seorang warga negara, termasuk dirinya yang pindah dari Partai Nasdem ke PSI. Dengan demikian, artikel yang mengklaim Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Jokowi Instruksikan Kader PSI Perkuat Akar Rumput sampai RT-RW 100 2026-07-15
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Polri Batal Tetapkan Eks Jampidsus Jadi Tersangka TPPU Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search di mesin pencari Google, guna menelusuri asal usul foto yang digunakan kedua akun tersebut dalam unggahannya. Hasilnya, tidak ada kecocokan foto tersebut dengan artikel berita dari portal berita yang kredibel, maupun dari siaran pers di situs resmi Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam pemberitaanTirtosebelumnya, eks Jampidsus Febrie justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU oleh Polri. Penetapan itu diumumkan pada Sabtu (11/7/2026), bersamaan dengan pelimpahan penanganan tiga perkara dari Polri kepada Kejagung. Tiga kasus itu yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. “Kemudian kita juga telah menetapkan sodara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri oleh oknum Penyelenggara Negara,” kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu. Selain Febrie, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR). Totok mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, dua orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dua tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Febrie dikenakan pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b. Sementara, Don Ritto diduga melakukan tindak pencucian uang yang diduga dari tindak pidana korupsi. DR disangkakan Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan c KUHP baru. Tirto juga melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci “polri batal tetapkan Febrie Adriansyah tersangka”. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan yang kredibel dan terpercaya yang menyebutkan bahwa Polri telah membatalkan status tersangka Febrie. Baca juga:Rangkuman Kasus Korupsi DJKA dan Daftar Pihak yang Terlibat 100 2026-07-15
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak Sebagai informasi, Dharma Pongrekun adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri dan Politikus Independen. Ia menentang keras kewajiban vaksinasi dan mendasarkan argumennya pada teori konspirasi global. Dalam pandangannya, vaksin baru, seperti vaksin COVID-19, merupakan bagian dari agenda terselubung elite asing dan alat kontrol digital, yang diklaim terhubung dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengikis kedaulatan masyarakat. Adapun Babeh Aldo, dengan nama asli Muhammad Ali Ridho bin Husain Assegaf adalah seorang konten kreator, aktivis sosial, dan influencer media sosial yang dikenal luas karena kelantangannya dalam menyuarakan kritik sosial, isu kedaulatan, serta pandangan skeptis terhadap kebijakan pandemi global. Sama seperti Dharma Pongrekun, nama Babeh Aldo sempat melejit secara kontroversial karena menjadi salah satu tokoh yang gencar menentang narasi arus utama mengenai COVID-19 dan kewajiban vaksinasi. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, cuplikan video tersebut identik dengan berita di laman Demokrasi.co.idyangmemperlihatkan aktivis Babeh Aldo melayangkan protes kepada Kemenkes terkait vaksin anak. Sementara, pada laman Official iNews, dan Seputar iNews RCTIdilaporkan, Babeh Aldo melakukan aksi unjuk rasa menolak kewajiban vaksin COVID-19 untuk anak sekolah, tepatnya di depan Gedung Kementrian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan penolakan vaksin HPV yang baru menyasar anak laki-laki berusia 11 tahun pada 2027. Dalam laman Tirto “Keliru, laki-laki tak perlu mendapatkan vaksin HPV,” Vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV. Mengutip Antara Gorontalo, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan mulai tahun 2027 anak laki-laki usia 11 tahun akan mendapatkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk menekan angka kanker rahim (serviks) di Indonesia. Budi menerangkan, walaupun laki-laki tidak bisa menderita kanker serviks, mereka berisiko menjadi pembawa (carrier) dan menularkan virus HPV penyebab kanker serviks ke pasangan seksualnya. "Pada 2027 kita akan mulai ke laki-laki usia 11 tahun. Meskipun mereka tidak bisa menderita kanker serviks, tetapi bisa transmitting the disease (membawa penyakitnya ke pasangan). Mereka mungkin tidak akan kena kanker serviks, tetapi bisa menjadi pembawa. Oleh karena itu, kita mau mengakselerasi pencegahan kanker serviks dengan kampanye vaksin HPV yang masif," katanya pada peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta, 4 Februari 2026. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah, dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Dikutip dari Tempo.co, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Dicky Budiman, mengatakan, pengembangan vaksin HPV telah menempuh sirkuit panjang sesuai standar internasional. Riset tersebut bermula dari tahap pra klinis serta uji laboratorium hingga pengujian terhadap hewan. Sebelum sampai ke tangan masyarakat, vaksin HPV pun telah lolos uji klinis fase satu hingga empat yang melibatkan ribuan peserta. Penggunaan vaksin HPV pertama bahkan telah disetujui sejak 20 tahun yakni pada tahun 2006 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), European Medicine Agency, dan Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika Serikat (FDA). “Artinya, vaksin ini sudah layak dan aman digunakan secara global. Bukan produk eksperimental lagi,” kata Dicky kepada Tempo, 23 Februari 2026. Menurut Dicky, lebih dari 125 negara telah memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional mereka. Hasil riset menunjukkan penurunan signifikan penderita infeksi HPV yang mencakup kutil kelamin, lesi prakanker serviks, dan kanker serviks usia muda. Peneliti dan virolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), Arif Nur Muhammad Ansori juga menjelasan alasan utama mengapa vaksin ini diberikan pada anak usia sekolah dasar rentang 9-13 tahun. Menurut dia, pemberian vaksin kepada anak-anak untuk mendapatkan efektivitas perlindungan yang maksimal sebelum mereka terpapar virus di masa depan. Berdasarkan studi imunogenisitas, anak-anak pada rentang usia tersebut memiliki respons imun yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan orang dewasa. Sehingga proteksi jangka panjang terhadap kanker serviks dapat terbentuk lebih optimal hanya dengan dosis yang lebih sedikit. “Upaya ini adalah strategi preventif yang telah teruji secara global untuk memutus rantai penularan virus Human Papillomavirus (HPV) sejak dini,” begitu keterangan Arif. Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa vaksin HPV membahayakan nyawa anak adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pegadaian Dukung Vaksinasi HPV Gratis untuk Perempuan Indonesia 100 2026-07-14
    Berita
    CekFakta
    Salah, Presiden FIFA, Gianni Infantino, Pakai Jersei Argentina Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, diketahui bahwa foto itu telah beredar di media sosial sejak 8 Juli 2026. Foto itu juga diunggah di platform media sosial Instagram oleh akun bernama @sportbc.ba pada 9 Juli 2026. Sebuah akun parodi sepak bola bernama @NOT_MOTD di platform media sosial X juga mengunggah foto tersebut. Selanjutnya, Tirto memeriksa akun Instagram resmi Gianni Infantino dan FIFA. Tidak ditemukan unggahan maupun dokumentasi resmi yang menunjukkan Infantino menghadiri jamuan makan bersama para wasit dengan mengenakan jersei tim nasional Argentina. Ketiadaan dokumentasi resmi tersebut menjadi indikasi awal bahwa gambar yang beredar patut dipertanyakan, terlebih narasi yang menyertainya muncul di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan dikaitkan dengan dugaan keberpihakan Presiden FIFA kepada Argentina. Untuk menguji keaslian gambar, Tirto kemudian menggunakan Hive Moderation, layanan pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Hasilnya, foto tersebut terdeteksi 99,2 persen kemungkinan besar dihasilkan oleh AI. Sementara itu, 31,2 persen kemungkinan foto tersebut juga merupakan deepfake. Adapun deteksi dari Hive Moderation menduga foto itu dihasilkan melalui platform AI ChatGPT, dengan kemungkinan sebesar 33,2 persen untuk gptimage1_5 dan 22,8 persen untuk gptimage2. Baca juga:Profil Timnas Prancis, Ranking FIFA, & Berapa Kali Final Pildun? 100 2026-07-14
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar ilustrasi unjuk rasa dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada ekspresi para demonstran yang datar, serta api yang membakar kayu di tengah kerumunan tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kemudian, Tirto menuliskan kata kunci “aksi masyarakat protes pajak” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar. Akun tersebut menyatakan unggahan yang mengklaim adanya aksi demonstrasi massa yang menyerukan stop bayar pajak adalah hoaks. Lebih lanjut, @humaspoldajabar mengatakan, di media sosial memang beredar unggahan foto yang diklaim menunjukkan aksi unjuk rasa memprotes pengelolaan pajak. Massa disebut menyerukan stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Air. Di sisi lain, seruan boikot pajak kembali ramai di media sosial seiring mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Meski isu tersebut memicu berbagai reaksi publik, penyebaran informasi tetap perlu didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menyesatkan atau memperkuat narasi yang belum terbukti. Senada dengan hal tersebut, melansir laman Kompas, seruan stop bayar pajak kembali muncul di media sosial di tengah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kawasan Sentul, Jawa Barat pada 8 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan korupsi batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada awal Juni 2026. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. Dari penggeledahan itu, kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kilogram (kg), uang 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan uang Rp100 juta. Tirto, dalam laporannya menuliskan, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengungkapkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, FA (Febrie) dan DR. Adapun DR adalah Don Ritto, pihak swasta yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. "Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (11/7/2026). "Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang," sambungnya. Namun, catatan hitam di internal penegak hukum ini bukan yang pertama. Berdasarkan data penindakan hukum terbuka sejak 2008 hingga 2026, rentetan jaksa terbukti berulang kali tersandung skandal korupsi, suap, hingga pemerasan perkara. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100 2026-07-13
    Berita
    CekFakta
    Salah, NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Stop Bayar Pajak Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Tirto memasukkan kata kunci “NU dan Muhammadiyah fatwa stop bayar pajak” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun situs resmi organisasi atau portal berita terpercaya yang memuat berita tentang fatwa tersebut. Di urutan paling atas hasil pencarian, keluar artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa informasi keluarnya fatwa stop bayar pajak itu merupakan hoaks. “Faktanya, klaim tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan klarifikasinya. Lalu, melansir NU Online, diketahui bahwa hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional (Munas) NU 2025 membuka ruang kebolehan untuk pemungutan pajak, dengan menegaskan bahwa pajak tidak boleh menjadi sumber pendapatan rutin permanen, melainkan instrumen darurat yang hanya digunakan untuk menutup kebutuhan negara yang benar-benar mendesak. Dalam hasil Munas itu, dihasilkan tiga syarat pokok kebolehan pungutan pajak, yakni: Darurat/hajat mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi;Adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya;Adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh NU untuk melarang pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara. Sementara itu, dalam artikel berita di situs resmi Muhammadiyah yang tayang pada Agustus 2025 lalu, Muhammadiyah memandang bahwa pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan juga perbedaan. Menurut Muhammadiyah, pajak dan zakat sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Baik pajak maupun zakat biasanya disetorkan pada lembaga resmi demi memastikan penarikan dan penyalurannya yang lebih efisien. Dalam artikel itu, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk mengatur perekonomian dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada tafsir yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah meminta warganya untuk stop membayar pajak kepada negara. Mengutip Kompas, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak. "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada fatwa seperti demikian," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Menurut Anwar, narasi itu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya pejabat yang korupsi. "Yang mereka korupsi itu uang negara. Uang yang didapat oleh pemerintah itu umumnya berasal dari pajak," tuturnya. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100 2026-07-11
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi Dalam lamanTirto dijelaskan bahwa insiden salah suntik vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) ganda pada bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, disebabkan rapuhnya pengawasan di fasilitas kesehatan primer. Peristiwa yang diduga berujung pada diagnosis peradangan selaput otak ini menjadi alarm keras atas keteledoran prosedur operasional standar (SOP) dan kegagalan komunikasi risiko pada institusi kesehatan publik. Insiden pada Sabtu (13/6/2026) itu bermula saat orang tua korban bermaksud memberikan vaksin campak sesuai jadwal imunisasi dasar. Namun, rentetan prosedur janggal diduga telah terjadi sejak awal di ruang tindakan. Ibu korban mengungkap, petugas bidan menolak melakukan pemeriksaan fisik dasar seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, bahkan meminta sang ibu melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Melalui kesaksian di akun TikTok @andinney, ibu korban menyebut bidan bekerja sangat terburu-buru dan langsung melakukan penyuntikan vaksin DPT tanpa melakukan verifikasi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau menunjukkan label vaksin terlebih dahulu. Padahal, dosis DPT ketiga tersebut justru telah dilengkapi sang bayi di klinik swasta sebelumnya. “Astagfirullahaladzim, kok DPT Bu? Saya kan ke sini mau campak! Saya daftarnya campak di pendaftaran! Orang yang di bagian timbang juga bilang campak kok ke saya!” ujar @andinney, menirukan ucapannya saat kejadian dalam video kronologi yang dikutip dari Tirto, Jumat (3/7/2026). Namun, protes tersebut ditanggapi secara defensif oleh petugas yang bersikeras bahwa berdasarkan catatan internal, sang anak belum menerima dosis DPT 3. Petugas cenderung memandang enteng situasi dengan hanya menyarankan pemberian parasetamol jika timbul demam, sebuah respons yang dinilai mengabaikan kekhawatiran mendalam pasien. Dampak insiden tersebut, diceritakan pihak keluarga, berujung fatal. Kurang dari 24 jam pasca penyuntikan ganda vaksin DPT 3, sang bayi mengalami demam tinggi yang memicu kejang hebat selama lebih dari 30 menit. Kondisi darurat ini memaksa pasien dilarikan ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di sebuah rumah sakit. “Ternyata bener, diagnosanya tuh radang otak, ada pembengkakan otak gitu akibat dari kejang itu, panas yang tinggi itu,” ungkap @andinney dengan nada getir. Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogyaswari, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut. Kemenkes turut menyampaikan simpati atas kondisi pasien dan keresahan yang dirasakan pihak keluarga. Hasil kajian kausalitas oleh Komda KIPI Jawa Barat yang disetujui Komnas KIPI, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dengan kondisi klinis bayi. Indri menjelaskan, bahwa pasien didiagnosis menderita meningitis (radang selaput otak) dan bronkopneumonia (radang paru). “Bisa dikatakan kekeliruan pemberian vaksin tidak menyebabkan radang otak,” tegasnya. Menurut informasi Dinkes Kota Bekasi, kondisi bayi kini telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perspektif medis dari otoritas kesehatan sejalan dengan penjelasan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K). Beliau menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. “Vaksin DPT (pentavalen) diberikan 3 dosis sebagai imunisasi dasar dan booster pada usia 18 bulan. Dosis booster yang diberikan lebih awal atau dosis vaksin berlebih yang diberikan secara tidak sengaja, juga tidak menyebabkan radang selaput otak mengingat vaksin tersebut tidak mengandung kuman hidup,” jelas Prof. Hartono kepada wartawan Tirto, Jumat (3/7/2026). Lebih lanjut, Prof. Hartono memberikan penjelasan tambahan terkait fenomena kejang yang dikhawatirkan orang tua pasca vaksinasi. Menurutnya, apabila seorang anak mengalami kejang setelah imunisasi, kondisi tersebut umumnya adalah kejang demam yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh, dan bukan merupakan indikasi radang selaput otak. Melansir akun Instagram @theasianparent_id, Dinkes menegaskan vaksin DPT ganda bukan penyebab radang otak. Kemungkinan si Kecil sudah terpapar infeksi sebelumnya yang belum terdeteksi. Kabar baiknya, bayinya sudah membaik dan boleh pulang. Setelah vaksin jika bayi kejang, orang tua diimbau agar tidak panik dan dapat melakukan langkah berikut: Baringkan di tempat aman.Longgarkan pakaiannya.Jangan memasukkan apapun ke mulutnyaSegera bawa ke IGD @wowbekasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menjelaskan hasil evaluasi bersama Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat menyimpulkan bahwa memang terjadi pemberian vaksin ganda akibat pencatatan riwayat imunisasi yang tidak lengkap pada buku vaksinasi pasien. Menurut Satia, Dinkes Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Tim KIPI Jawa Barat yang melibatkan dokter dan pakar imunisasi untuk melakukan kajian terhadap kasus tersebut. Salah satu pakar yang dilibatkan adalah ahli imunisasi, Prof. Herman. Berdasarkan hasil kajian, kata Satia, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang menghubungkan pemberian vaksin dengan munculnya encephalitis maupun meningitis. “Belum pernah ditemukan literatur yang menyatakan vaksin menyebabkan radang otak. Kemungkinan pasien sudah terpapar infeksi sebelumnya, tetapi belum terdeteksi. Vaksinasi hanya bertepatan dengan munculnya gejala penyakit itu,” katanya. la menjelaskan bahwa radang otak maupun meningitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang dapat ditularkan melalui berbagai paparan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin sudah berkembang sebelum proses imunisasi dilakukan. Dinkes Kota Bekasi, juga memastikan pemerintah siap menanggung biaya pengobatan apabila terdapat biaya yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan keluarga pasien. Saat ini, kondisi bayi tersebut diklaim telah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah keliru dan perlu diluruskan. Insiden salah vaksin tersebut memang terjadi, namun tidak mengakibatkan radang otak pada korban. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak (meningitis) ataupun radang otak (ensefalitis). Baca juga:Di Depan Prabowo, Mendikti Pamer Riset Bensin Sawit & Vaksin TBC 100 2026-07-10
    Berita
    CekFakta
    Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto mengunjungi situs resmi BPJS Kesehatan. Tirto mengunjungi laman “Jaminan Kesehatan”, lalu masuk ke dalam laman “Manfaat”. Dalam laman tersebut, ditampilkan berbagai manfaat yang dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan dan inap tingkat pertama, sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hasilnya, dari semua penjelasan terkait berbagai manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, tidak tertera manfaat penggantian uang transportasi bagi peserta yang berobat ke rumah sakit. Tirto juga menelusuri dokumen Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, yang diklaim menjadi dasar dari kebijakan penggantian biaya transportasi. Hasilnya, pada Pasal 72 peraturan tersebut, dijelaskan ketentuan pelayanan ambulans yang dijamin bagi pasien rujukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga, dalam peraturan tersebut terbukti tidak ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa peserta BPJS bisa mengajukan penggantian biaya transportasi saat berobat. Dalam akun Instagram resminya, BPJS Kesehatan juga mengunggah sebuah peringatan waspada atas informasi tidak benar atau hoaks yang beredar mengenai penggantian biaya transportasi saat berobat. Lewat unggahannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mengatur bahwa biaya transportasi, termasuk bensin, tol, transportasi umum, maupun biaya lainnya dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. "Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya, informasi tersebut TIDAK BENAR,” tegas BPJS Kesehatan dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Kamis (2/7/2026) lalu. BPJS Kesehatan menambahkan, apabila masyarakat memiliki keraguan terhadap suatu informasi, maka masyarakat dapat menghubungi care center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan 08118165165. “Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoaks,” tulis BPJS Kesehatan. Baca juga:Dokter Magang Kini Dijamin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 100 2026-07-10
    Berita
    CekFakta
    Keliru, SPBU Dibakar, Protes Larangan Isi Bensin Jika Pajak Mati Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya penelusuran mengarah ke akun Instagram @makassarsociety, yang menampilkan cuplikan video kebakaran di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024 dikarenakan adanya korsleting pada mobil pikap saat mengisi BBM. Takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran SPBU terjadi di Kota Subulussalam, Aceh. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah ke laman Serambinews, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12.10 WIB. Kebakaran menyebabkan empat mesin pompa hangus plus satu unit mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM). Kapolres Subulussalam, AKBP Yhogi Hadisetiawan, SIK,MIK dalam rilisnya terkait penyebab kebakaran SPBU Oyon menjelaskan, kejadian bermula saat salah satu mobil angkutan jenis Suzuki Carry sedang mengisi BBM di SPBU ini. Mula-mula, api muncul dari bagian depan mobil. Sopir mobil sempat turun dan berusaha memadamkan api. Petugas SPBU kemudian mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mematikan api. Namun, APAR itu tak berfungsi sehingga api tidak bisa segera dipadamkan. Alhasil, api menyambar salah satu tangki pengisian BBM yang terletak di dekat mobil pikap. Kobaran api pun semakin membesar. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Melansir laman Ruang Energi, Pertamina Patra Niaga juga telah membantah klaim bahwa SPBU dibakar massa karena jengkel terhadap kebijakan pembatasan BBM. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan pernyataan terkait sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Beberapa hoaks itu di antaranya adalah berikut ini: 1. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM. 2. Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024. 3. Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth. Dengan demikian klaim yang menyebutkan SPBU dibakar massa karena jengkel dengan kebijakan pemerintah tidak membolehkan motor dengan pajak mati untuk mengisi bensin adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100 2026-07-08
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100 2026-07-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100 2026-07-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100 2026-07-07
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100 2026-07-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-07-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar ilustrasi unjuk rasa dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada ekspresi para demonstran yang datar, serta api yang membakar kayu di tengah kerumunan tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kemudian, Tirto menuliskan kata kunci “aksi masyarakat protes pajak” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar. Akun tersebut menyatakan unggahan yang mengklaim adanya aksi demonstrasi massa yang menyerukan stop bayar pajak adalah hoaks. Lebih lanjut, @humaspoldajabar mengatakan, di media sosial memang beredar unggahan foto yang diklaim menunjukkan aksi unjuk rasa memprotes pengelolaan pajak. Massa disebut menyerukan stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Air. Di sisi lain, seruan boikot pajak kembali ramai di media sosial seiring mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Meski isu tersebut memicu berbagai reaksi publik, penyebaran informasi tetap perlu didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menyesatkan atau memperkuat narasi yang belum terbukti. Senada dengan hal tersebut, melansir laman Kompas, seruan stop bayar pajak kembali muncul di media sosial di tengah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kawasan Sentul, Jawa Barat pada 8 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan korupsi batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada awal Juni 2026. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. Dari penggeledahan itu, kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kilogram (kg), uang 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan uang Rp100 juta. Tirto, dalam laporannya menuliskan, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengungkapkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, FA (Febrie) dan DR. Adapun DR adalah Don Ritto, pihak swasta yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. "Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (11/7/2026). "Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang," sambungnya. Namun, catatan hitam di internal penegak hukum ini bukan yang pertama. Berdasarkan data penindakan hukum terbuka sejak 2008 hingga 2026, rentetan jaksa terbukti berulang kali tersandung skandal korupsi, suap, hingga pemerasan perkara. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100 2026-07-13
    Berita
    CekFakta
    Salah, NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Stop Bayar Pajak Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Tirto memasukkan kata kunci “NU dan Muhammadiyah fatwa stop bayar pajak” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun situs resmi organisasi atau portal berita terpercaya yang memuat berita tentang fatwa tersebut. Di urutan paling atas hasil pencarian, keluar artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa informasi keluarnya fatwa stop bayar pajak itu merupakan hoaks. “Faktanya, klaim tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan klarifikasinya. Lalu, melansir NU Online, diketahui bahwa hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional (Munas) NU 2025 membuka ruang kebolehan untuk pemungutan pajak, dengan menegaskan bahwa pajak tidak boleh menjadi sumber pendapatan rutin permanen, melainkan instrumen darurat yang hanya digunakan untuk menutup kebutuhan negara yang benar-benar mendesak. Dalam hasil Munas itu, dihasilkan tiga syarat pokok kebolehan pungutan pajak, yakni: Darurat/hajat mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi;Adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya;Adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh NU untuk melarang pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara. Sementara itu, dalam artikel berita di situs resmi Muhammadiyah yang tayang pada Agustus 2025 lalu, Muhammadiyah memandang bahwa pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan juga perbedaan. Menurut Muhammadiyah, pajak dan zakat sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Baik pajak maupun zakat biasanya disetorkan pada lembaga resmi demi memastikan penarikan dan penyalurannya yang lebih efisien. Dalam artikel itu, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk mengatur perekonomian dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada tafsir yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah meminta warganya untuk stop membayar pajak kepada negara. Mengutip Kompas, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak. "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada fatwa seperti demikian," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Menurut Anwar, narasi itu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya pejabat yang korupsi. "Yang mereka korupsi itu uang negara. Uang yang didapat oleh pemerintah itu umumnya berasal dari pajak," tuturnya. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100 2026-07-11
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi Dalam lamanTirto dijelaskan bahwa insiden salah suntik vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) ganda pada bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, disebabkan rapuhnya pengawasan di fasilitas kesehatan primer. Peristiwa yang diduga berujung pada diagnosis peradangan selaput otak ini menjadi alarm keras atas keteledoran prosedur operasional standar (SOP) dan kegagalan komunikasi risiko pada institusi kesehatan publik. Insiden pada Sabtu (13/6/2026) itu bermula saat orang tua korban bermaksud memberikan vaksin campak sesuai jadwal imunisasi dasar. Namun, rentetan prosedur janggal diduga telah terjadi sejak awal di ruang tindakan. Ibu korban mengungkap, petugas bidan menolak melakukan pemeriksaan fisik dasar seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, bahkan meminta sang ibu melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Melalui kesaksian di akun TikTok @andinney, ibu korban menyebut bidan bekerja sangat terburu-buru dan langsung melakukan penyuntikan vaksin DPT tanpa melakukan verifikasi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau menunjukkan label vaksin terlebih dahulu. Padahal, dosis DPT ketiga tersebut justru telah dilengkapi sang bayi di klinik swasta sebelumnya. “Astagfirullahaladzim, kok DPT Bu? Saya kan ke sini mau campak! Saya daftarnya campak di pendaftaran! Orang yang di bagian timbang juga bilang campak kok ke saya!” ujar @andinney, menirukan ucapannya saat kejadian dalam video kronologi yang dikutip dari Tirto, Jumat (3/7/2026). Namun, protes tersebut ditanggapi secara defensif oleh petugas yang bersikeras bahwa berdasarkan catatan internal, sang anak belum menerima dosis DPT 3. Petugas cenderung memandang enteng situasi dengan hanya menyarankan pemberian parasetamol jika timbul demam, sebuah respons yang dinilai mengabaikan kekhawatiran mendalam pasien. Dampak insiden tersebut, diceritakan pihak keluarga, berujung fatal. Kurang dari 24 jam pasca penyuntikan ganda vaksin DPT 3, sang bayi mengalami demam tinggi yang memicu kejang hebat selama lebih dari 30 menit. Kondisi darurat ini memaksa pasien dilarikan ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di sebuah rumah sakit. “Ternyata bener, diagnosanya tuh radang otak, ada pembengkakan otak gitu akibat dari kejang itu, panas yang tinggi itu,” ungkap @andinney dengan nada getir. Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogyaswari, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut. Kemenkes turut menyampaikan simpati atas kondisi pasien dan keresahan yang dirasakan pihak keluarga. Hasil kajian kausalitas oleh Komda KIPI Jawa Barat yang disetujui Komnas KIPI, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dengan kondisi klinis bayi. Indri menjelaskan, bahwa pasien didiagnosis menderita meningitis (radang selaput otak) dan bronkopneumonia (radang paru). “Bisa dikatakan kekeliruan pemberian vaksin tidak menyebabkan radang otak,” tegasnya. Menurut informasi Dinkes Kota Bekasi, kondisi bayi kini telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perspektif medis dari otoritas kesehatan sejalan dengan penjelasan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K). Beliau menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. “Vaksin DPT (pentavalen) diberikan 3 dosis sebagai imunisasi dasar dan booster pada usia 18 bulan. Dosis booster yang diberikan lebih awal atau dosis vaksin berlebih yang diberikan secara tidak sengaja, juga tidak menyebabkan radang selaput otak mengingat vaksin tersebut tidak mengandung kuman hidup,” jelas Prof. Hartono kepada wartawan Tirto, Jumat (3/7/2026). Lebih lanjut, Prof. Hartono memberikan penjelasan tambahan terkait fenomena kejang yang dikhawatirkan orang tua pasca vaksinasi. Menurutnya, apabila seorang anak mengalami kejang setelah imunisasi, kondisi tersebut umumnya adalah kejang demam yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh, dan bukan merupakan indikasi radang selaput otak. Melansir akun Instagram @theasianparent_id, Dinkes menegaskan vaksin DPT ganda bukan penyebab radang otak. Kemungkinan si Kecil sudah terpapar infeksi sebelumnya yang belum terdeteksi. Kabar baiknya, bayinya sudah membaik dan boleh pulang. Setelah vaksin jika bayi kejang, orang tua diimbau agar tidak panik dan dapat melakukan langkah berikut: Baringkan di tempat aman.Longgarkan pakaiannya.Jangan memasukkan apapun ke mulutnyaSegera bawa ke IGD @wowbekasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menjelaskan hasil evaluasi bersama Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat menyimpulkan bahwa memang terjadi pemberian vaksin ganda akibat pencatatan riwayat imunisasi yang tidak lengkap pada buku vaksinasi pasien. Menurut Satia, Dinkes Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Tim KIPI Jawa Barat yang melibatkan dokter dan pakar imunisasi untuk melakukan kajian terhadap kasus tersebut. Salah satu pakar yang dilibatkan adalah ahli imunisasi, Prof. Herman. Berdasarkan hasil kajian, kata Satia, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang menghubungkan pemberian vaksin dengan munculnya encephalitis maupun meningitis. “Belum pernah ditemukan literatur yang menyatakan vaksin menyebabkan radang otak. Kemungkinan pasien sudah terpapar infeksi sebelumnya, tetapi belum terdeteksi. Vaksinasi hanya bertepatan dengan munculnya gejala penyakit itu,” katanya. la menjelaskan bahwa radang otak maupun meningitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang dapat ditularkan melalui berbagai paparan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin sudah berkembang sebelum proses imunisasi dilakukan. Dinkes Kota Bekasi, juga memastikan pemerintah siap menanggung biaya pengobatan apabila terdapat biaya yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan keluarga pasien. Saat ini, kondisi bayi tersebut diklaim telah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah keliru dan perlu diluruskan. Insiden salah vaksin tersebut memang terjadi, namun tidak mengakibatkan radang otak pada korban. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak (meningitis) ataupun radang otak (ensefalitis). Baca juga:Di Depan Prabowo, Mendikti Pamer Riset Bensin Sawit & Vaksin TBC 100 2026-07-10
    Berita
    CekFakta
    Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto mengunjungi situs resmi BPJS Kesehatan. Tirto mengunjungi laman “Jaminan Kesehatan”, lalu masuk ke dalam laman “Manfaat”. Dalam laman tersebut, ditampilkan berbagai manfaat yang dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan dan inap tingkat pertama, sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hasilnya, dari semua penjelasan terkait berbagai manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, tidak tertera manfaat penggantian uang transportasi bagi peserta yang berobat ke rumah sakit. Tirto juga menelusuri dokumen Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, yang diklaim menjadi dasar dari kebijakan penggantian biaya transportasi. Hasilnya, pada Pasal 72 peraturan tersebut, dijelaskan ketentuan pelayanan ambulans yang dijamin bagi pasien rujukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga, dalam peraturan tersebut terbukti tidak ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa peserta BPJS bisa mengajukan penggantian biaya transportasi saat berobat. Dalam akun Instagram resminya, BPJS Kesehatan juga mengunggah sebuah peringatan waspada atas informasi tidak benar atau hoaks yang beredar mengenai penggantian biaya transportasi saat berobat. Lewat unggahannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mengatur bahwa biaya transportasi, termasuk bensin, tol, transportasi umum, maupun biaya lainnya dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. "Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya, informasi tersebut TIDAK BENAR,” tegas BPJS Kesehatan dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Kamis (2/7/2026) lalu. BPJS Kesehatan menambahkan, apabila masyarakat memiliki keraguan terhadap suatu informasi, maka masyarakat dapat menghubungi care center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan 08118165165. “Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoaks,” tulis BPJS Kesehatan. Baca juga:Dokter Magang Kini Dijamin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 100 2026-07-10
    Berita
    CekFakta
    Keliru, SPBU Dibakar, Protes Larangan Isi Bensin Jika Pajak Mati Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya penelusuran mengarah ke akun Instagram @makassarsociety, yang menampilkan cuplikan video kebakaran di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024 dikarenakan adanya korsleting pada mobil pikap saat mengisi BBM. Takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran SPBU terjadi di Kota Subulussalam, Aceh. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah ke laman Serambinews, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12.10 WIB. Kebakaran menyebabkan empat mesin pompa hangus plus satu unit mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM). Kapolres Subulussalam, AKBP Yhogi Hadisetiawan, SIK,MIK dalam rilisnya terkait penyebab kebakaran SPBU Oyon menjelaskan, kejadian bermula saat salah satu mobil angkutan jenis Suzuki Carry sedang mengisi BBM di SPBU ini. Mula-mula, api muncul dari bagian depan mobil. Sopir mobil sempat turun dan berusaha memadamkan api. Petugas SPBU kemudian mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mematikan api. Namun, APAR itu tak berfungsi sehingga api tidak bisa segera dipadamkan. Alhasil, api menyambar salah satu tangki pengisian BBM yang terletak di dekat mobil pikap. Kobaran api pun semakin membesar. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Melansir laman Ruang Energi, Pertamina Patra Niaga juga telah membantah klaim bahwa SPBU dibakar massa karena jengkel terhadap kebijakan pembatasan BBM. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan pernyataan terkait sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Beberapa hoaks itu di antaranya adalah berikut ini: 1. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM. 2. Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024. 3. Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth. Dengan demikian klaim yang menyebutkan SPBU dibakar massa karena jengkel dengan kebijakan pemerintah tidak membolehkan motor dengan pajak mati untuk mengisi bensin adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100 2026-07-08
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100 2026-07-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100 2026-07-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100 2026-07-07
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100 2026-07-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-07-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Aphelion Juli 2026 Sebabkan Suhu Bumi Jadi Lebih Dingin Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100 2026-07-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100 2026-07-08
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100 2026-07-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100 2026-07-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100 2026-07-07
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100 2026-07-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100 2026-07-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100 2026-07-03
    Berita
    CekFakta
    Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100 2026-07-02
    Berita
    CekFakta
    Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100 2026-07-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100 2026-06-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100 2026-06-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100 2026-06-28
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100 2026-06-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100 2026-06-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100 2026-06-17
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100 2026-06-16
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-15
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100 2026-06-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pada DNA sel manusia,” begitu keterangan Profesor Jeffrey Almond dari Universitas Oxford. Adapun cara kerjanya adalah dengan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang ditemukan di permukaan virus corona. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana mengenali dan memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Dr. Vladimir Jovanovic dari KCCG atau Pusat Klinis Montenegro juga menjelaskan, sebagaimana dikutip dari laman UNICEF, bahan-bahan yang membentuk vaksin virus corona, berbasis asam ribonukleat (RNA). Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan tersebut sama sekali tidak menembus inti sel, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan materi genetik yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, vaksinasi tidak akan menyebabkan bahaya apa pun bagi tubuh, terutama dalam hal mengubah struktur rantai DNA. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100 2026-06-17
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100 2026-06-16
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-15
    Berita
    CekFakta
    Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100 2026-06-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pada DNA sel manusia,” begitu keterangan Profesor Jeffrey Almond dari Universitas Oxford. Adapun cara kerjanya adalah dengan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang ditemukan di permukaan virus corona. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana mengenali dan memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Dr. Vladimir Jovanovic dari KCCG atau Pusat Klinis Montenegro juga menjelaskan, sebagaimana dikutip dari laman UNICEF, bahan-bahan yang membentuk vaksin virus corona, berbasis asam ribonukleat (RNA). Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan tersebut sama sekali tidak menembus inti sel, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan materi genetik yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, vaksinasi tidak akan menyebabkan bahaya apa pun bagi tubuh, terutama dalam hal mengubah struktur rantai DNA. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pada DNA sel manusia,” begitu keterangan Profesor Jeffrey Almond dari Universitas Oxford. Adapun cara kerjanya adalah dengan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang ditemukan di permukaan virus corona. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana mengenali dan memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Dr. Vladimir Jovanovic dari KCCG atau Pusat Klinis Montenegro juga menjelaskan, sebagaimana dikutip dari laman UNICEF, bahan-bahan yang membentuk vaksin virus corona, berbasis asam ribonukleat (RNA). Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan tersebut sama sekali tidak menembus inti sel, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan materi genetik yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, vaksinasi tidak akan menyebabkan bahaya apa pun bagi tubuh, terutama dalam hal mengubah struktur rantai DNA. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-06-24
    Berita
    CekFakta
    Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100 2026-06-23
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100 2026-06-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100 2026-06-17
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100 2026-06-16
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-15
    Berita
    CekFakta
    Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100 2026-06-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100 2026-06-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100 2026-06-17
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100 2026-06-16
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-15
    Berita
    CekFakta
    Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100 2026-06-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100 2026-06-19
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100 2026-06-18
    Berita
    CekFakta
    Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100 2026-06-17
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100 2026-06-16
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100 2026-06-15
    Berita
    CekFakta
    Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100 2026-06-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100 2026-06-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100 2026-06-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100 2026-06-13
    Berita
    CekFakta
    Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp 2 Triliun Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100 2026-06-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100 2026-06-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-11
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100 2026-06-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100 2026-06-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026 Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100 2026-06-10
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100 2026-06-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100 2026-06-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026 Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100 2026-06-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100 2026-06-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100 2026-06-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026 Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100 2026-06-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026 Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100 2026-06-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026 Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026 Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100 2026-06-05
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-06-04
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026 Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100 2026-06-03
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100 2026-06-02
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100 2026-05-30
    Berita
    CekFakta
    Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100 2026-05-29
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100 2026-05-27
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100 2026-05-26
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100 2026-05-25
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem ​​dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100 2026-05-23
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100 2026-05-22
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock | GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100 2026-05-21
    Berita
    CekFakta
    Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa klaim hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau vaksin mRNA lainnya seperti Moderna merupakan narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk bentuk misinformasi kesehatan yang dapat menyesatkan masyarakat. Secara virologi, hantavirus adalah kelompok virus zoonotik dari famili Hantaviridae yang secara alami berreservoir pada hewan pengerat, terutama tikus dan rodensia liar lainnya. Penularan kepada manusia umumnya terjadi melalui inhalasi aerosol dari urin, feses, atau saliva rodensia yang terinfeksi, bukan melalui vaksinasi intramuskular. Dengan demikian, secara patogenesis, mekanisme transmisi hantavirus sama sekali tidak berkaitan dengan platform vaksin mRNA COVID-19. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut dr. Andreas Wilson, kesalahpahaman publik ini sebagian besar muncul akibat interpretasi keliru terhadap dokumen farmakovigilans Pfizer yang mencantumkan istilah “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Perlu dipahami bahwa AESI bukanlah daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin, melainkan daftar seluruh kejadian medis yang dilaporkan selama periode observasi pascavaksinasi, terlepas dari hubungan kausalnya. "Dalam studi keamanan obat dan vaksin, semua kejadian klinis wajib dicatat untuk tujuan surveillance, termasuk penyakit yang sama sekali tidak berhubungan langsung dengan produk yang diuji. Dengan kata lain, keberadaan istilah hantavirus dalam dokumen tersebut tidak berarti vaksin menyebabkan hantavirus, melainkan hanya bahwa ada laporan kejadian tersebut selama masa pemantauan," tambahnya. Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Dokter Andreas Wilson menambahkan, Vaksin Comirnaty (BNT162b2) milik Pfizer/BioNTech merupakan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), yang hanya mengandung instruksi genetik untuk sintesis protein spike SARS-CoV-2 guna merangsang respons imun adaptif tubuh. Komponen vaksin ini terdiri atas mRNA sintetis, lipid nanoparticle sebagai sistem penghantar, polyethylene glycol (PEG), buffer salts, sukrosa, dan air steril untuk injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, tidak mengandung virus hantavirus, tidak mengandung nanoteknologi biologis seperti “nanobot”, dan tidak mengandung agen infeksi lain di luar komponen yang telah dijelaskan secara resmi. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa hantavirus “disuntikkan” melalui vaksin Pfizer merupakan pernyataan yang bertentangan dengan prinsip farmakologi dan imunologi dasar Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Menurut dr. Wilson, secara epidemiologis, infeksi hantavirus pada manusia dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan wilayah geografis. Manifestasi klinis biasanya meliputi demam tinggi, mialgia berat, nyeri kepala, gangguan gastrointestinal, trombositopenia, hingga gagal napas akut akibat edema paru nonkardiogenik. Penyakit ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi, khususnya pada HPS. Faktor risiko utama bukanlah riwayat vaksinasi, melainkan paparan lingkungan dengan infestasi tikus tinggi, seperti gudang tertutup, area pascabanjir, pertanian, hutan, dan lokasi berkemah. Hal ini semakin menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit zoonosis lingkungan, bukan komplikasi imunisasi. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100 2026-05-20
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Beri Bantuan 100 Orang Tercepat Lewat Video Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil, memiliki 1872 pengikut, dan menuliskan keterangan pada akun: “0857-3562-6557 daftar.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469,8 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 100 orang tercepat untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video adalah hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (18/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-19
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Narasi yang menghubungkan hantavirus dengan “Human Altered Nano Tech Agent” juga hanya permainan kata yang dibuat agar terdengar meyakinkan. Banyak teori konspirasi seperti ini sengaja memakai istilah ilmiah supaya orang awam bingung dan akhirnya percaya. Padahal kalau ditelusuri, tidak ada dasar medis maupun penelitian yang mendukung klaim tersebut. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., kepada Tirto, secara virologis, hantavirus termasuk dalam famili Hantaviridae, yaitu virus RNA beruntai tunggal berpolaritas negatif yang bersifat zoonotik. Reservoir utamanya adalah hewan pengerat (rodentia), dengan mekanisme transmisi ke manusia melalui inhalasi aerosol yang terkontaminasi ekskreta (urin, saliva, dan feses). Pada manusia, infeksi hantavirus dapat bermanifestasi sebagai Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) atau Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), tergantung pada strain virus dan distribusi geografisnya. Patogenesis penyakit ini berkaitan dengan peningkatan permeabilitas vaskular akibat disfungsi endotel yang dimediasi oleh respons imun host, bukan akibat intervensi teknologi eksternal. Hantavirus adalah penyakit yang nyata dan sudah dikenal lama dalam dunia medis, bukan sesuatu yang baru dibuat. Virus ini biasanya berasal dari tikus atau hewan pengerat lain, lalu bisa menular ke manusia melalui urin, air liur, atau kotorannya. Jadi sumber penularannya adalah hewan, bukan vaksin, bukan chip, dan bukan teknologi nano seperti yang diklaim di media sosial. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pe100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah efek samping dari vaksin Pfizer.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan bahwa narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin Covid-19 produksi Pfizer adalah tidak benar. Menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan sering kali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung pada jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Public Health and Medical Professionals for Transparency dalam phmpt.org menuliskan dokumen dengan 38 halaman yang memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca-otorisasi vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer/BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Narasi yang mengklaim bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus muncul setelah beredar tangkapan layar dokumen Pfizer yang mencantumkan “hantavirus pulmonary infection” dalam daftar Adverse Events of Special Interest (AESI). Namun, daftar tersebut bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Pfizer menjelaskan bahwa dokumen itu hanya mencatat berbagai kondisi medis yang terjadi selama periode pemantauan vaksin COVID-19, tanpa otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan vaksin. Melansir laman Reuters.com, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer COVID-19 menyebabkan hantavirus atau mengandung hantavirus. Penyebutan hantavirus dalam dokumen Pfizer hanyalah bagian dari pemantauan berbagai kejadian medis selama masa studi vaksin, bukan bukti hubungan langsung dengan vaksin. “There are no hantaviruses in the ingredient list of the Pfizer COVID vaccine, now called Comirnaty. According to Pfizer’s website, opens new tab, the Comirnaty shot does not contain live viruses.” Begitu ditulis dalam Reuters. Klaim yang menyebutkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus adalah menyesatkan. Hantavirus masuk dalam dokumen Pfizer hanya sebagai catatan riwayat medis selama masa pemantauan studi, bukan sebagai efek samping dari vaksin itu sendiri. “Misleading. Hantavirus pulmonary infection appeared in ⁠a list ​that recorded any medical event a person experienced during Pfizer’s study period, regardless ​of whether the medical event was caused by the vaccine. Pfizer’s regulatory document lists events that were later found to be causally related to the shot, and this ​list does not include a hantavirus pulmonary infection.” Menurut hasil penelitian gov.uk, vaksin Pfizer BNT162b2 adalah vaksin mRNA yang berisi materi genetik untuk menginstruksikan sel tubuh untuk membuat protein spike SARS-CoV-2 agar sistem imun membentuk perlindungan terhadap COVID-19. Komponen utamanya adalah mRNA SARS-CoV-2, lipid nanoparticles (pembungkus mRNA), PEG/polyethylene glycol, garam, gula (sukrosa) dan air injeksi. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, mikrochip, nanobot, ataupun hantavirus. Vaksin Pfizer ini memang memiliki risiko miokarditis, terutama diamati pada laki-laki muda setelah dosis kedua, tetapi kasusnya jarang dan sebagian besar pulih. Tidak ada bukti dalam dokumen ini maupun bukti ilmiah bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hantavirus. Sebagaimana dalam rangkuman Tirto, hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Virus hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Purbaya Mempersilakan Investor Cari Negara Lain Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya mempersilahkan investor cari negara lain” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNBC Indonesia, bahwa Kementerian Keuangan RI membantah isu yang mencatut Purbaya persilahkan investor asing pergi dari RI. Dalam merespons klaim tersebut, beredar kabar bahwa Purbaya disebut mempersilahkan investor asing mencari negara lain apabila tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Kemenkeu menegaskan bahwa kabar itu merupakan misinformasi. Melansir laman IDX Channel, klaim tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul kabar yang menyebut pemerintah merespons kritik investor asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Dia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusifitas iklim investasi bagi mitra asing. Menurut CNBC, dalam surat tersebut, para pelaku usaha mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah di Indonesia. Keluhan yang disampaikan terkait kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan. Adapun aturan DHE sumber daya alam (SDA), Purbaya menuturkan kebijakan ini seharusnya tidak mengganggu. Menurutnya, ada klausa aturan dimana perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia bisa terbebas dari aturan DHE SDA. Dengan pengecualian ini, seharusnya perusahaan atau pengusaha China tidak ada masalah. “Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum? belum deh, udah keluar kan DHE, belum?” begitu keterangan Purbaya kepada pewarta di Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (13/5/2026). “Kayaknya ada pengecualian itu deh yang saya tahu itu jadi harusnya China nggak ada masalah terus apalagi? apalagi yang tinggi?” begitu tambahnya. Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menanggapi klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan investor asing untuk cabut dari Indonesia tersebut. “Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia merupakan berita hoaks,” begitu keterangan PPID Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (16/5/2026). Purbaya tidak pernah mengatakan terkait investor asing agar mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Instagram @kemenkeu.prime, menegaskan bahwa klaim yang beredar mencatut Purbaya yang mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, adalah berita hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-18
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Pangkas Gaji ke-13 PNS, PPPK, TNI, dan Polri Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan berita hoaks. Melansir laman Antara Jambi, foto Purbaya tersebut diambil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dalam wawancara tersebut Purbaya menjelaskan bahwa sistem pemda sedang dipersiapkan agar tidak lagi mengendapkan uang di bank. Purbaya menyebut pemda cenderung menyimpan uang mereka di perbankan sebagai tabungan untuk persediaan dana awal tahun. “Kalau saya kembangkan sistem di mana transfer uang dari pemerintah ke pemda cepat, dimana awal tahun saya bisa mulai kirim, tanggal 2 misalnya, perlu nggak cadangan? Kan nggak perlu, uangnya bisa dihabisin,” begitu keterangan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemda terkait pengelolaan dana daerah. Dalam proses koordinasi itu, menurut Askolasi, Purbaya memberikan empat arahan kepada pemda. Purbaya mengingatkan seluruh pemda, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, untuk mengakselerasi belanja daerah masing-masing.Pemda diminta untuk mempercepat pelunasan kewajiban pada pihak ketiga.Purbaya meminta pemda untuk menggunakan dana mereka yang mengendap di bank.Purbaya juga mengarahkan pemda agar memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pangkas gaji ke-13.” Hasil penelusuran mengarahkan pada laman CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, serta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pejabat negara, dan pensiunan pada Juni 2026. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp 55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026). Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemangkasan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri akan dipangkas dan sedang dipikirkan oleh Purbaya adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa informasi yang mencatut Menkeu Purbaya yang menjelaskan pemangkasan gaji ke-13 PNS, PPPK, dan TNI/Polri merupakan hoaks. Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-16
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Salah, Bill Gates Luncurkan Hantavirus Projek Modifikasi Manusia Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, temuan wabah hantavirus di atas kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius baru-baru ini menjadi perhatian dunia. Sejauh ini telah dilaporkan delapan kasus, termasuk lima infeksi yang dikonfirmasi laboratorium dan tiga kasus yang diduga terkait dengan hantavirus strain Andes yang langka. Menurut Kompas, Bill Gates memang pernah membuat pernyataan tentang kemungkinan pandemi lain di masa depan ketika dunia masih dilanda Covid-19. Namun, pernyataan tersebut sifatnya hanya kemungkinan dan bukan klaim. Adapun klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi Covid-19, dan tidak terbukti. Selain itu, WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, menurut World Health Organization, hantavirus adalah virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Infeksi pada manusia dapat menyebabkan penyakit parah dan seringkali kematian, meskipun penyakitnya bervariasi tergantung jenis virus dan lokasi geografis. Pada manusia, gejala biasanya mulai muncul antara satu hingga delapan minggu setelah terpapar, tergantung pada jenis virusnya, dan biasanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gejala gastrointestinal seperti sakit perut, mual, atau muntah. Laman France 24 lewat artikel “Hantavirus Scare Revices Covid-Era Conspiracy Theories,” menjelaskan bahwa kemunculan wabah hantavirus kembali memicu gelombang misinformasi dan teori konspirasi seperti yang pernah terjadi pada pandemi Covid-19. Banyak narasi di media sosial menuduh wabah ini sebagai rekayasa elite global untuk memaksakan vaksin, lockdown, hingga memengaruhi politik dan pemilu di Amerika Serikat, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. “LOCKDOWN ALERT: Globalists Launch Covid 2.0 As Hantavirus Spreads Worldwide," InfoWars founder Alex Jones said on X. Just Like A Light Switch,” begitu kutipan dalam tulisan tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana teori konspirasi lama dengan cepat muncul kembali karena diperkuat algoritma media sosial, tokoh anti-vaksin, dan figur politik tertentu. Selain itu, sejumlah pihak mempromosikan obat seperti ivermectin sebagai pengobatan hantavirus tanpa dasar ilmiah yang kuat, bahkan diduga untuk kepentingan politik maupun keuntungan finansial. Para ahli menegaskan bahwa hantavirus adalah penyakit yang umumnya ditularkan oleh hewan pengerat, bukan hasil rekayasa atau efek samping vaksin Covid-19. Hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. “There are no approved vaccines or known cures for the hantavirus, which is usually spread from infected rodents and can cause respiratory and cardiac distress as well as haemorrhagic fever. But online, anti-establishment physicians and some politicians immediately touted the anti-parasitic drug ivermectin and other medications as cures.” Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” begitu keterangan dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5/2026). Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia. “Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” begitu jelas dr. Andi. Sebagai informasi, hantavirus diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki. Laman UK Health Security Agency menuliskan bahwa nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan. Pada akhir tahun 1970-an, para ilmuwan mengidentifikasi virus pada tikus sawah yang hidup di dekat sungai tersebut saat menyelidiki kasus penyakit serius yang saat itu dikenal sebagai demam berdarah Korea. Virus tersebut diberi nama virus Hantaan sesuai nama sungai tersebut. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak virus terkait di seluruh dunia, virus-virus tersebut dikelompokkan bersama dan diberi nama kolektif hantavirus. Menurut laman Instagram Kemenkes, di Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal, dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, karena itu, penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak beterbangan. Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif hantavirus tipe HPS maupun HFRS. Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemenkes mengimbau, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar hantavirus, masyarakat bisa mengunjungi tautan s.kemkes.go.id/INFOHANTA. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bill Gates luncurkan hantavirus untuk modifikasi manusia adalah klaim tidak berdasar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kemenkes: Hantavirus Tipe HPS dari Kapal Hondius Belum Masuk RI 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Xi Jinping Serukan Pelucutan Nuklir Israel dan AS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, saat Selat Hormuz diblokade, Xi Jinping memang pernah menyerukan pembukaan kembali jalur tersebut. Namun, narasi yang mencatut Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir AS dan Israel merupakan informasi keliru. Dikutip dari Al Jazeera, China cenderung melakukan pendekatan pragmatis terhadap perang Israel-AS dan Iran dengan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz pada minggu ini. Xi Jinping berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melalui telepon pada hari Senin (20/04/2026), Xi menegaskan kembali dukungan China untuk semua upaya yang kondusif untuk memulihkan perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara politik dan diplomatik. Menurut Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China, China adalah mitra dagang terbesar Iran dan membeli hingga 90 persen minyaknya, serta pada tahun 2021 menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun dengan Teheran. Beijing juga telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beijing juga tetap menjadi mitra dagang utama baik bagi AS maupun Israel. “China menjaga hubungan baik dengan AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk Arab. Semua negara itu adalah teman kita, bahkan jika mereka adalah musuh,” begitu keterangan Ma Xiaolin, Dekan Institut Lingkar Mediterania di Universitas Studi Internasional Zhejiang. Melansir laman New York Times, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menyampaikan kritik terhadap Amerika Serikat, dalam komentar publiknya yang paling langsung mengenai perang AS-Israel dengan Iran. “Untuk mempertahankan otoritas aturan hukum internasional, kita tidak dapat menggunakannya ketika sesuai dengan kepentingan kita dan meninggalkannya ketika tidak sesuai,” begitu jelas Xi dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. China tetap mempertahankan sikap netral karena menyeimbangkan kemitraannya dengan Iran dan mengelola ketegangan dengan AS. Meski demikian, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir untuk menghindari Perang Dunia III. Senada dengan hal tersebut laman Misbar, menyatakan bahwa Presiden Tiongkok tidak menyerukan perlucutan senjata nuklir AS dan Israel. Menurut Tim Misbar di Al Araby TV, klaim yang beredar mencatut Presiden Tiongkok Xi Jinping, disertai dengan teks terjemahan yang menyebutkan pernyataan: “Jika ingin menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga, maka perlu melucuti senjata nuklir Israel dan Amerika Serikat,” adalah menyesatkan dan terjemahannya telah dimanipulasi. Narasi keliru yang diklaim diambil dari video pesan Tahun Baru 2026 yang disampaikan Xi Jinping, dinarasikan sebagai pernyataan mengenai Perang Dunia III. Faktanya, Presiden Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa dunia harus melucuti senjata nuklir Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Baca juga:AS-Cina Sepakat Pangkas Tarif Impor 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Antrian Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo Kementerian Keuangan RI sebagai foto profil, memiliki 1020 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Dengan Menghubungi Nomer Di Bawah Ini 0823 1282 9631.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Video tersebut tidak ada kaitannya dan tidak menunjukkan antrian masyarakat yang tengah menarik uang bantuan dana hibah dari Purbaya seperti pada klaim video yang beredar. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana hibah. Klaim pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi pada penipuan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Penarikan Bantuan Dana Hibah dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa berita yang beredar mengenai masyarakat sedang mengantri di bank untuk melakukan penarikan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya dan menyebutkan persyaratan penerima bantuan dana hibah yaitu warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, berusia 18 sampai dengan 70 tahun, memiliki KTP dan e-KTP, merupakan berita hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Akui Rotasi Pejabat Kemenkeu karena Persoalan Internal 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Tautan Pendaftaran Program E-Voucher Subsidi BBM 50 Liter Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 6 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “program pertamina.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan PT Pertamina (Persero). Akun resmi Facebook Pertamina memiliki 468 ribu pengikut yang mencantumkan keterangan pada bio “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero)”. Situs lowongan resmi: recruitment.pertamina.com, layanan E-PPID : https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar e-voucher subsidi BBM 50 liter” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman MyPertamina yang menyatakan bahwa untuk dapat membeli BBM bersubsidi, pelanggan harus membuat akun Subsidi Tepat dan mendaftarkan kendaraan atau usaha yang dimiliki. Pendaftaran tidak melalui tautan tidak resmi. Melansir CNBC Indonesia, “Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter/Hari, Ini Aturan Lengkapnya.” Pemerintah Indonesia mengumumkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis BBM bersubsidi seperti Solar Subsidi dan Pertalite untuk setiap kendaraan pribadi sebanyak 50 liter per kendaraan per hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam merespons gejolak pasokan dan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. “Distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026). Airlangga menegaskan pembatasan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite itu tidak berlaku untuk kendaraan umum. “Tidak berlaku untuk kendaraan umum,” tegasnya. Berdasarkan dokumen aturan yang diterima CNBC Indonesia, aturan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tentang pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan BBM khusus penugasan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026 oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Aturan ini mengatur distribusi subsidi solar dan bensin jenis RON 90, yakni Pertalite, yang digunakan untuk sektor transportasi kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang maupun barang. Bahwa dalam rangka penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 tepat sasaran dan tepat volume, perlu dilakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 khusus transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang. Dalam keputusan tersebut, badan usaha penugasan diwajibkan melakukan pengendalian penyaluran solar bagi konsumen pengguna transportasi dengan batasan tertentu. Untuk kendaraan bermotor perseorangan roda empat, penyaluran dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (12/05/2026) tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Pertamina membuka tautan pendaftaran untuk program E-Voucher Subsidi 50 liter BBM dari PT Pertamina (Persero). Dalam laman Indomaret, Pertamina memang pernah menyediakan e-voucher MyPertamina. E-voucher yang ada di aplikasi MyPertamina adalah fitur untuk metode pembayaran (denominasi Rp25.000 hingga Rp200.000) yang dibeli atau didapatkan melalui promo tertentu, bukan subsidi gratis 50 liter. Pertamina Patra Niaga resmi bekerja sama dengan Indomaret untuk memperluas akses pembelian E-Voucher MyPertamina. Sebagai kado liburan akhir tahun, masyarakat mendapatkan kemudahan memperoleh E-Voucher MyPertamina hanya dengan singgah ke gerai Indomaret terdekat. Kolaborasi ini diresmikan melalui seremonial go live pembelian E-Voucher MyPertamina yang digelar di SPBU Pertamina 34.158.07 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (9/12/2025). E-Voucher MyPertamina tersedia dalam denominasi Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp200.000. Voucher digital ini tersimpan aman di aplikasi MyPertamina dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran di SPBU Pertamina, Bright Store, hingga Bright Café, untuk memberikan pengalaman transaksi yang modern, aman, dan efisien. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pertamina membagikan e-voucher subsidi BBM 50 liter melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100 2026-05-13
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube Tempo. Laman Tempo menyatakan bahwa video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah mengumumkan pengunduran diri yang beredar di TikTok dan Facebook pada 18 Oktober 2025 adalah tidak benar. Dalam tayangan itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada media yang disebutnya telah mengawal program pemerintah. Faktanya, momen tersebut adalah saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta pada 16 Juli 2024, bukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “DPR terima surat pengunduran diri Gibran” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, video yang beredar mengklaim Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden adalah hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto berusaha mengamati gambar latar belakang saat Gibran menyerahkan dokumen pada unggahan yang beredar. Ditemukan beberapa kejanggalan, seperti tangan Gibran saat memberi dokumen tidak pas dengan tangan Puan, bahkan terlihat sejumlah 6 tangan yang tidak proporsional. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas 98,5 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi miliknya @gibran_rakabuming, Gibran masih aktif beraktivitas sebagai wapres dan menghadiri Haul ke-55 Almaghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada Minggu, 10 Mei 2026. “Bagi saya, haul bukan sekadar mengenang, melainkan momentum untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga persatuan umat dan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa. Kehadiran saya di acara ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar pendiri Nahdlatul Ulama tersebut bagi Indonesia.” Begitu jelas Gibran dalam akun Instagram resminya. Di hadapan para santri dan jamaah, Gibran menegaskan bahwa Kiai Wahab adalah tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, serta komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, Gibran berpesan kepada para santri sebagai generasi penerus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan anak-anak muda, membutuhkan santri yang berakhlak mulia, mencintai tanah air, berani berinovasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan DPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden RI adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Gibran: Pak JK itu Idola Saya 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Xi Jinping Serukan Pelucutan Nuklir Israel dan AS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, saat Selat Hormuz diblokade, Xi Jinping memang pernah menyerukan pembukaan kembali jalur tersebut. Namun, narasi yang mencatut Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir AS dan Israel merupakan informasi keliru. Dikutip dari Al Jazeera, China cenderung melakukan pendekatan pragmatis terhadap perang Israel-AS dan Iran dengan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz pada minggu ini. Xi Jinping berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melalui telepon pada hari Senin (20/04/2026), Xi menegaskan kembali dukungan China untuk semua upaya yang kondusif untuk memulihkan perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara politik dan diplomatik. Menurut Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China, China adalah mitra dagang terbesar Iran dan membeli hingga 90 persen minyaknya, serta pada tahun 2021 menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun dengan Teheran. Beijing juga telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beijing juga tetap menjadi mitra dagang utama baik bagi AS maupun Israel. “China menjaga hubungan baik dengan AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk Arab. Semua negara itu adalah teman kita, bahkan jika mereka adalah musuh,” begitu keterangan Ma Xiaolin, Dekan Institut Lingkar Mediterania di Universitas Studi Internasional Zhejiang. Melansir laman New York Times, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menyampaikan kritik terhadap Amerika Serikat, dalam komentar publiknya yang paling langsung mengenai perang AS-Israel dengan Iran. “Untuk mempertahankan otoritas aturan hukum internasional, kita tidak dapat menggunakannya ketika sesuai dengan kepentingan kita dan meninggalkannya ketika tidak sesuai,” begitu jelas Xi dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. China tetap mempertahankan sikap netral karena menyeimbangkan kemitraannya dengan Iran dan mengelola ketegangan dengan AS. Meski demikian, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir untuk menghindari Perang Dunia III. Senada dengan hal tersebut laman Misbar, menyatakan bahwa Presiden Tiongkok tidak menyerukan perlucutan senjata nuklir AS dan Israel. Menurut Tim Misbar di Al Araby TV, klaim yang beredar mencatut Presiden Tiongkok Xi Jinping, disertai dengan teks terjemahan yang menyebutkan pernyataan: “Jika ingin menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga, maka perlu melucuti senjata nuklir Israel dan Amerika Serikat,” adalah menyesatkan dan terjemahannya telah dimanipulasi. Narasi keliru yang diklaim diambil dari video pesan Tahun Baru 2026 yang disampaikan Xi Jinping, dinarasikan sebagai pernyataan mengenai Perang Dunia III. Faktanya, Presiden Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa dunia harus melucuti senjata nuklir Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Baca juga:AS-Cina Sepakat Pangkas Tarif Impor 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Interpol Tangkap Riza Chalid di Dubai Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia memastikan Red Notice Interpol atas nama Muhammad Riza Khalid (MRC) telah resmi diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, pada Jumat, 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengatakan setelah Red Notice terbit, pihaknya langsung melakukan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. “Setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan counterpart asing dan dalam negeri, termasuk kementerian dan lembaga terkait,” begitu keterangan Brigjen Untung dalam konferensi pers, Minggu (1/2/2026). Sebagai informasi, Muhammad Riza Chalid (MRC) adalah pengusaha Indonesia yang dijuluki “Raja Minyak” karena perannya dalam bisnis impor minyak dan keterlibatannya di Petral. Pada Juli 2025. MRC ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Keberadaan MRC telah teridentifikasi dan dipetakan di salah satu negara anggota Interpol. Namun, keberadaannya tidak diungkapkan secara rinci. Red Notice Interpol atas nama MRC, telah disebarkan ke 196 negara anggota Interpol, sehingga menjadi perhatian dan pengawasan seluruh member country. “Kami pastikan subyek Red Notice tidak berada di Lyon, Prancis, melainkan di salah satu negara anggota Interpol. Kami sudah mengetahui dan bahkan sudah berangkat ke negara tersebut,” begitu jelas Untung. Dalam rangkuman Tirto “Kejagung Cari Aset Riza Chalid terkait Kasus Korupsi Petral”, tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggencarkan penelusuran aset tersangka sekaligus pengusaha Mohammad Riza Chalid setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Petral. Pebisnis minyak itu ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya setelah korupsi penyewaan terminal BBM di Pertamina. “Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar,” begitu keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Minggu (12/4/2026). Menurut Febrie, sampai saat ini pengejaran Riza Chalid masih terus diupayakan. Dengan Red Notice yang sudah dikeluarkan, kewenangan ada di Interpol dan tidak bisa menyebutkan secara rinci dimana keberadaan Riza Chalid saat ini, meski terakhir beredar informasi bahwa buron tersebut berada di Malaysia. “Oh jangan dibuka lah, nanti dia lari lagi, tapi posisi itu lagi dipastikan. Yang jelas, sekarang kan tumpuan ada di Interpol. Ya posisi di situ,” begitu jelas Febrie. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Riza Chalid ditangkap di Dubai” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam pemberitaan disway.id yang terbit 16 April 2026 mengatakan bahwa isu yang mengatakan buronan kelas kakap, Mohammad Riza Chalid, ditangkap di Dubai tidak benar.. “Gak benar (Riza Chalid ditangkap di Dubai). Sampai saat ini belum ada info keberadaan yang bersangkutan di Dubai,” begitu tegas Anang. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Riza Chalid ditangkap Interpol di Dubai adalah tidak benar. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Anak Riza Chalid Ajukan Banding Atas Vonis Penjara 15 Tahun 100 2026-05-05
    Berita
    CekFakta
    Salah, Narasi Putin Akan Lindungi Indonesia dari Ancaman Amerika Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Prabowo menyatakan perlunya konsultasi dengan Rusia di tengah ketidakpastian situasi geopolitik dunia. Adapun pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara dan tidak membahas ancaman militer dari AS terhadap Indonesia. Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/04/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang pesat. Prabowo sekaligus berkonsultasi dengan Putin terkait situasi geopolitik dunia dan tidak ada deklarasi yang dikeluarkan oleh kedua negara. “Saya juga datang untuk konsultasi, karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Dalam laman Dewan Pertimbangan Presiden RI, Rusia memang pernah mengeluarkan deklarasi bersama Indonesia pada 19 Juni 2025. Namun, deklarasi itu sebatas kemitraan strategis. Deklarasi tersebut berisi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, mencakup pendidikan dan ekonomi digital, investasi, transportasi, serta penguatan konektivitas antar lembaga strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”. Selain itu, salah satu tayangan pada detik ke-12 dari video yang beredar menampilkan Putin. Klip yang dipakai merupakan pertemuan Putin dan Prabowo tahun lalu di YouTube Sekretariat Presiden, yaitu pertemuan Prabowo dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada 10 Desember 2025. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan Putin mendeklarasikan Indonesia dari ancaman Amerika Serikat adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kado Presiden Prabowo untuk Buruh di May Day 2026 100 2026-05-04
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak Perlu diketahui, melansir National Library of Medicine campak adalah infeksi virus yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak, terutama menyerang sistem pernapasan dan ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, dan ruam yang khas. Penularan terjadi melalui tetesan pernapasan, sehingga mudah menyebar di populasi yang tidak divaksinasi. Komplikasi dapat meliputi pneumonia, ensefalitis, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kematian, terutama pada anak kecil dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vaksin MMR secara efektif mencegah campak dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus hidup yang dilemahkan. Kembali pada klaim unggahan, pengunggah menyoroti bahwa vaksinasi MMR pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto menelusuri penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD). Sejumlah penelitian justru tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterkaitan antara vaksin campak dan autisme. Salah satunya studi oleh Hornig M, dkk (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar guna mendeteksi RNA virus campak. Penelitian tersebut melibatkan 25 anak dengan autisme dan 13 anak non-autisme sebagai kelompok kontrol. Hasilnya, hanya ditemukan satu kasus RNA virus campak pada masing-masing kelompok, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan antara vaksin campak dan autisme. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Kreesten Meldgaard Madsen, dkk (2002). Studi tersebut melibatkan lebih dari 537 ribu anak yang diamati selama periode 1991-1998. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara gangguan spektrum autisme (ASD) dengan usia saat menerima vaksin, rentang waktu setelah vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara autisme dan vaksinasi. “Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor genetik dan perkembangan otak sejak dini, bukan disebabkan oleh vaksinasi,” paparnya. Wilson menerangkan, klaim bahwa MMR menyebabkan autisme berasal dari sebuah studi kecil tahun 1998 oleh Andrew Wakefield yang kemudian terbukti bermasalah secara serius. Studi tersebut akhirnya ditarik (retracted) oleh jurnal The Lancet karena data yang tidak valid, pelanggaran etik, serta dugaan manipulasi data. Bahkan, British Medical Journal menyebutnya sebagai “elaborate fraud.” “Jadi, sampai saat ini, konsensus ilmiah global menyatakan bahwa vaksin MMR tidak menyebabkan autisme,” tuturnya. Wilson menyebut, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang umum setelah vaksin MMR biasanya ringan, seperti: demam ringan, nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, ruam ringan sementara, anak menjadi rewel, dan pembengkakan ringan pada kelenjar. “Gejala ini biasanya muncul beberapa hari setelah imunisasi dan akan membaik sendiri,” tuturnya. Ia menambahkan, KIPI berat seperti reaksi alergi berat (anafilaksis) sangat jarang terjadi. Risiko ini jauh lebih kecil dibanding risiko terkena penyakit campak, gondongan, atau rubella itu sendiri. Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Salah, Purbaya Resmikan Bantuan Dana Hibah Rp900 Miliar Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 1289 pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun: “jika minat silahkan hubungi link dibawah ?.” Namun, tidak ditemukan tautan yang dapat diakses. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,7 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan dana hibah Rp 900 miliar dari Purbaya” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang mencatut Menteri Keuangan Purbaya, yang menyatakan telah meresmikan program dana hibah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 900 miliar dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar, merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, melansir akun Instagram @cekfaktakeuangan, juga menyatakan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok bantuan.dana.hiba3649 mengenai program dana hibah sebesar Rp900 miliar adalah tidak benar. Visual dalam video yang diunggah terindikasi hasil manipulasi digital (deepfake) dan mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya, secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antarnegara dikelola melalui mekanisme G2G (Government to Government) yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait (Kemenkeu atau Kemenag). Dalam CNBC Indonesia, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hoaks yang menggunakan teknologi deepfake. “Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu,” begitu keterangan Tim PPID Kemenkeu melalui akun media sosialnya, dikutip Senin (11/5/2026). Sebelumnya, Kemenkeu juga pernah mendapati hoaks yang menyeret Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Tahun lalu, beredar pesan pada aplikasi WhatsApp dengan pengirim yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang masih dijabat oleh Heru Pambudi. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan: ✅ Waspada konten yang berasal dari sumber yang TIDAK KREDIBEL ✅ Cek Fakta pada situs resmi ✅ Jangan menyebarkan konten tanpa ada sumber dan bukti yang tepercaya Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Beri Batas Waktu Repatriasi Dana Luar Negeri 6 Bulan 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman TEDx yang menampilkan video asli pada unggahan tersebut. Dalam video tersebut, Bill Gates menyampaikan pemikirannya terkait “Innovating to Zero” pada Februari 2010. Pada menit ke-04.21 dalam video tersebut, Gates menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan vaksinasi di negara berkembang dapat menurunkan angka kematian anak. Secara statistik, ketika tingkat kelangsungan hidup anak meningkat, orang tua cenderung memiliki lebih sedikit anak, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan populasi secara sukarela, bukan membunuh penduduk yang ada. “First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.” Begitu yang dikatakan Gates. Dalam pidato TED tersebut, Bill Gates tidak mengatakan bahwa vaksin digunakan untuk “mengurangi populasi” secara langsung atau untuk membunuh manusia. Pernyataannya sering dipotong dan disalahartikan di media sosial. Yang sebenarnya dibahas adalah hubungan antara pertumbuhan populasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Saat menjelaskan rumus emisi CO2, Gates mengatakan: “Jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik pada vaksin baru, layanan kesehatan, dan kesehatan reproduksi, kita mungkin bisa menurunkan [pertumbuhan populasi] sekitar 10–15 persen.” Menurut Gates, di negara miskin, angka kelahiran sering tinggi karena banyak anak meninggal muda dan akses kesehatan buruk. Jika vaksin dan layanan kesehatan membaik, lebih banyak anak bertahan hidup. Ketika angka kematian anak turun dan pendidikan serta layanan reproduksi meningkat, keluarga cenderung memilih memiliki anak lebih sedikit. Akibatnya, laju pertumbuhan populasi melambat, bukan populasi “dikurangi” lewat vaksin. Hal tersebut merupakan konsep yang umum dalam demografi dan pembangunan global: negara dengan kesehatan dan pendidikan lebih baik biasanya memiliki angka kelahiran lebih rendah. Melansir Reuters, Gates tidak menyarankan agar populasi global dimusnahkan menggunakan vaksin. Sebaliknya, Gates mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi dapat mengurangi pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan di masa depan dan dengan demikian menurunkan emisi karbon. “However, Gates was not suggesting the global population should be killed off using vaccines. He is instead saying that improving public health using vaccinations can reduce unsustainable population growth in the future – and with it, lower carbon emissions.” Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, artikel dalam koran The Sovereign Independent edisi Juni 2011 adalah yang menyebarkan klaim tersebut. Faktanya, koran itu tidak ditulis oleh Gates, melainkan oleh penulis bernama Rachel Windeer. Kutipan yang ditampilkan di halaman depan koran edisi Juni 2011 tersebut memang pernyataan otentik dari Gates. Namun, kutipan tersebut telah diambil di luar konteks. “Dunia saat ini memiliki 6,8 miliar orang. Jumlah itu akan terus bertambah hingga sekitar 9 miliar. Sekarang jika kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal vaksin baru, perawatan kesehatan, layanan kesehatan reproduksi, kita dapat menurunkannya sekitar 10 atau 15 persen,” demikian kutipan pernyataan Gates. Gates menyampaikan kutipan ini dalam sebuah ceramah TEDx tahun 2010 yang berjudul “Innovating to Zero”. Namun, dia tidak berbicara tentang mengurangi populasi dengan vaksin. Gates membahas bahwa vaksin dan perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi laju pertumbuhan populasi global dan menurunkan emisi karbon. Baca juga:Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Hibah dan KUR Online Catut BRI Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok penyebar klaim pendaftaran dana hibah @bantuan.dana.hibah183, memiliki 282 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PROGRAM BANTUAN DANA HIBAH TELAH DIBUKA AYO DAFTAR SEKARANG. NO WA:087891132920.” Pada foto profil akun digunakan gambar dengan tulisan “BANTUAN DANA HIBAH SAUDI ARABIA.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI ataupun Purbaya. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya yang tampak tidak natural dan datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Adapun akun penyebar klaim pendaftaran KUR online @dwi.sriwiyanti memiliki 4648 pengikut dan mencantumkan nomor Whatsapp dan keterangan pada bio profil: “PINJAMAN SE-INDONESIA PINJAMAN KUR BRI ONLINE HUB WA 0813-5614-4099.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan BRI. Sebagai informasi, KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan sistem penjaminan. Merujuk laman BRI, ada dua macam pinjaman dalam KUR BRI. Pertama, pinjaman KUR Mikro Bank BRI untuk usaha mikro dengan plafond pinjaman maksimum sampai dengan Rp100 juta per debitur. Kedua, KUR Kecil Bank BRI dengan plafond pinjaman maksimum hingga Rp500 juta per debitur. Selanjutnya, untuk memastikan klaim yang beredar, Tim Riset Tirto menghubungi pihak BRI. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa akun media sosial yang menggunakan atribut dan identitas BRI untuk menawarkan program “bantuan dana hibah” dan “KUR online” adalah hoaks. Dhanny menegaskan bahwa BRI tak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran dana hibah ataupun KUR. Klaim pendaftaran dana hibah dan KUR online melalui nomor WhatsApp tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan produk, layanan, maupun program resmi Perseroan. “BRI tidak pernah meminta masyarakat untuk melakukan pendaftaran, transfer dana, maupun memberikan data pribadi dan data perbankan, termasuk PIN, password, OTP, maupun informasi rahasia lainnya. BRI tidak pernah menggunakan tokoh/pejabat pemerintah dalam melakukan promosi produk dan jasa yang ditawarkan.” Begitu tegas Dhanny. BRI hanya menggunakan saluran resmi, baik website maupun media sosial, yang terverifikasi (centang biru atau hijau). Adapun media sosial resmi BRI, antara lain: Website: www.bri.co.idInstagram: @bankbri_idTwitter: @bankbri_id, @kontakbri, @promo_BRIFacebook: BANK BRIYouTube: Bank BRITiktok: @bankbri_id @bankbri_id kur.bri.co.id Dalam rangkuman Tirto, Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat. Ini merupakan indikasi phishing atau penipuan. Sekali lagi, Dhanny mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus-modus penipuan serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI, seperti website resmi BRI, akun media sosial terverifikasi, Contact BRI 1500017, serta unit kerja BRI terdekat. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Pinjaman BRI Rp10 Juta 100 2026-05-12
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Bayi WNI Baru Lahir Otomatis Masuk Peserta BPJS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Antara “BPJS Kesehatan: Bayi baru lahir dari orang tua terdaftar PBI, ditanggung JKN”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN. “Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal di Jakarta, Selasa. Dari penjelasan tersebut, Akmal menyebutkan bahwa bayi yang otomatis terdaftar BPJS adalah yang berasal dari orang tua yang terdaftar BPJS. Maka, dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan Adapun skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Bayi baru lahir otomatis terdaftar BPJS.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan klarifikasi atas informasi keliru tersebut. “Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover sebagai langsung, tinggal tidak perlu mendaftarkan,” begitu keterangan Akmal pada 7 April 2026. Dengan demikian, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini adalah konteks informasi yang keliru. Rini menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun, untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses perlindungan kesehatan, dengan ketentuan harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. “Bayi baru lahir wajib didaftarkan menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya,” begitu keterangan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, pada 7 April 2026, dilansir Kompas.com. Melansir akun Instagram Kompas, syarat mendaftarkan BPJS bagi bayi yang baru lahir yaitu memiliki KTP atau nomor JKN ibu, surat keterangan lahir dari dokter, bidan, atau rumah sakit, kartu keluarga (KK) orang tua, akta kelahiran (jika sudah ada). Nantinya, data bayi baru lahir harus diperbarui maksimal tiga bulan setelah kelahiran sesuai data NIK Dukcapil. Adapun beberapa cara daftar BPJS bayi baru lahir secara online maupun offline yaitu: 1. Melalui nomor WhatsApp PANDAWA. Orang tua dapat mendaftarkan bayi baru lahir melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165. Dengan mengirim dokumen, KTP ibu, KK, dan surat keterangan lahir, lalu mengikuti petunjuk dari petugas. 2. Melalui aplikasi Mobile JKN. Login ke aplikasi Mobile JKN, pilih menu Pendaftaran Peserta Setujui ketentuan pendaftaran Masukkan NIK bayi dan captcha, lengkapi data diri bayi, pilih fasilitas kesehatan (faskes), masukkan email aktif dan verifikasi, kemudian lakukan pembayaran iuran. Setelah pembayaran selesai, bayi baru lahir akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 3. Melalui Mobile Customer Service (MCS) Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengunjungi layanan MCS sesuai jadwal yang tersedia, sambil membawa dokumen dan mengisi formulir. 4. Melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, jika ingin datang langsung, pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan setiap bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan adalah informasi yang keliru karena disajikan secara tidak utuh dan tidak menjelaskan keseluruhan syarat, serta ketentuan pengaktifan BPJS tersebut. Baca juga:BPJS Kesehatan Rilis 8 Program Quick Wins, Fokus Respons Cepat 100 2026-05-11
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Xi Jinping Serukan Pelucutan Nuklir Israel dan AS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, saat Selat Hormuz diblokade, Xi Jinping memang pernah menyerukan pembukaan kembali jalur tersebut. Namun, narasi yang mencatut Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir AS dan Israel merupakan informasi keliru. Dikutip dari Al Jazeera, China cenderung melakukan pendekatan pragmatis terhadap perang Israel-AS dan Iran dengan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz pada minggu ini. Xi Jinping berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melalui telepon pada hari Senin (20/04/2026), Xi menegaskan kembali dukungan China untuk semua upaya yang kondusif untuk memulihkan perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara politik dan diplomatik. Menurut Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China, China adalah mitra dagang terbesar Iran dan membeli hingga 90 persen minyaknya, serta pada tahun 2021 menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun dengan Teheran. Beijing juga telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beijing juga tetap menjadi mitra dagang utama baik bagi AS maupun Israel. “China menjaga hubungan baik dengan AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk Arab. Semua negara itu adalah teman kita, bahkan jika mereka adalah musuh,” begitu keterangan Ma Xiaolin, Dekan Institut Lingkar Mediterania di Universitas Studi Internasional Zhejiang. Melansir laman New York Times, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menyampaikan kritik terhadap Amerika Serikat, dalam komentar publiknya yang paling langsung mengenai perang AS-Israel dengan Iran. “Untuk mempertahankan otoritas aturan hukum internasional, kita tidak dapat menggunakannya ketika sesuai dengan kepentingan kita dan meninggalkannya ketika tidak sesuai,” begitu jelas Xi dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. China tetap mempertahankan sikap netral karena menyeimbangkan kemitraannya dengan Iran dan mengelola ketegangan dengan AS. Meski demikian, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir untuk menghindari Perang Dunia III. Senada dengan hal tersebut laman Misbar, menyatakan bahwa Presiden Tiongkok tidak menyerukan perlucutan senjata nuklir AS dan Israel. Menurut Tim Misbar di Al Araby TV, klaim yang beredar mencatut Presiden Tiongkok Xi Jinping, disertai dengan teks terjemahan yang menyebutkan pernyataan: “Jika ingin menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga, maka perlu melucuti senjata nuklir Israel dan Amerika Serikat,” adalah menyesatkan dan terjemahannya telah dimanipulasi. Narasi keliru yang diklaim diambil dari video pesan Tahun Baru 2026 yang disampaikan Xi Jinping, dinarasikan sebagai pernyataan mengenai Perang Dunia III. Faktanya, Presiden Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa dunia harus melucuti senjata nuklir Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Baca juga:AS-Cina Sepakat Pangkas Tarif Impor 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Interpol Tangkap Riza Chalid di Dubai Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia memastikan Red Notice Interpol atas nama Muhammad Riza Khalid (MRC) telah resmi diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, pada Jumat, 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengatakan setelah Red Notice terbit, pihaknya langsung melakukan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. “Setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan counterpart asing dan dalam negeri, termasuk kementerian dan lembaga terkait,” begitu keterangan Brigjen Untung dalam konferensi pers, Minggu (1/2/2026). Sebagai informasi, Muhammad Riza Chalid (MRC) adalah pengusaha Indonesia yang dijuluki “Raja Minyak” karena perannya dalam bisnis impor minyak dan keterlibatannya di Petral. Pada Juli 2025. MRC ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Keberadaan MRC telah teridentifikasi dan dipetakan di salah satu negara anggota Interpol. Namun, keberadaannya tidak diungkapkan secara rinci. Red Notice Interpol atas nama MRC, telah disebarkan ke 196 negara anggota Interpol, sehingga menjadi perhatian dan pengawasan seluruh member country. “Kami pastikan subyek Red Notice tidak berada di Lyon, Prancis, melainkan di salah satu negara anggota Interpol. Kami sudah mengetahui dan bahkan sudah berangkat ke negara tersebut,” begitu jelas Untung. Dalam rangkuman Tirto “Kejagung Cari Aset Riza Chalid terkait Kasus Korupsi Petral”, tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggencarkan penelusuran aset tersangka sekaligus pengusaha Mohammad Riza Chalid setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Petral. Pebisnis minyak itu ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya setelah korupsi penyewaan terminal BBM di Pertamina. “Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar,” begitu keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Minggu (12/4/2026). Menurut Febrie, sampai saat ini pengejaran Riza Chalid masih terus diupayakan. Dengan Red Notice yang sudah dikeluarkan, kewenangan ada di Interpol dan tidak bisa menyebutkan secara rinci dimana keberadaan Riza Chalid saat ini, meski terakhir beredar informasi bahwa buron tersebut berada di Malaysia. “Oh jangan dibuka lah, nanti dia lari lagi, tapi posisi itu lagi dipastikan. Yang jelas, sekarang kan tumpuan ada di Interpol. Ya posisi di situ,” begitu jelas Febrie. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Riza Chalid ditangkap di Dubai” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam pemberitaan disway.id yang terbit 16 April 2026 mengatakan bahwa isu yang mengatakan buronan kelas kakap, Mohammad Riza Chalid, ditangkap di Dubai tidak benar.. “Gak benar (Riza Chalid ditangkap di Dubai). Sampai saat ini belum ada info keberadaan yang bersangkutan di Dubai,” begitu tegas Anang. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Riza Chalid ditangkap Interpol di Dubai adalah tidak benar. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Anak Riza Chalid Ajukan Banding Atas Vonis Penjara 15 Tahun 100 2026-05-05
    Berita
    CekFakta
    Salah, Narasi Putin Akan Lindungi Indonesia dari Ancaman Amerika Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Prabowo menyatakan perlunya konsultasi dengan Rusia di tengah ketidakpastian situasi geopolitik dunia. Adapun pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara dan tidak membahas ancaman militer dari AS terhadap Indonesia. Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/04/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang pesat. Prabowo sekaligus berkonsultasi dengan Putin terkait situasi geopolitik dunia dan tidak ada deklarasi yang dikeluarkan oleh kedua negara. “Saya juga datang untuk konsultasi, karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Dalam laman Dewan Pertimbangan Presiden RI, Rusia memang pernah mengeluarkan deklarasi bersama Indonesia pada 19 Juni 2025. Namun, deklarasi itu sebatas kemitraan strategis. Deklarasi tersebut berisi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, mencakup pendidikan dan ekonomi digital, investasi, transportasi, serta penguatan konektivitas antar lembaga strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”. Selain itu, salah satu tayangan pada detik ke-12 dari video yang beredar menampilkan Putin. Klip yang dipakai merupakan pertemuan Putin dan Prabowo tahun lalu di YouTube Sekretariat Presiden, yaitu pertemuan Prabowo dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada 10 Desember 2025. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan Putin mendeklarasikan Indonesia dari ancaman Amerika Serikat adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kado Presiden Prabowo untuk Buruh di May Day 2026 100 2026-05-04
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak Perlu diketahui, melansir National Library of Medicine campak adalah infeksi virus yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak, terutama menyerang sistem pernapasan dan ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, dan ruam yang khas. Penularan terjadi melalui tetesan pernapasan, sehingga mudah menyebar di populasi yang tidak divaksinasi. Komplikasi dapat meliputi pneumonia, ensefalitis, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kematian, terutama pada anak kecil dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vaksin MMR secara efektif mencegah campak dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus hidup yang dilemahkan. Kembali pada klaim unggahan, pengunggah menyoroti bahwa vaksinasi MMR pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto menelusuri penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD). Sejumlah penelitian justru tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterkaitan antara vaksin campak dan autisme. Salah satunya studi oleh Hornig M, dkk (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar guna mendeteksi RNA virus campak. Penelitian tersebut melibatkan 25 anak dengan autisme dan 13 anak non-autisme sebagai kelompok kontrol. Hasilnya, hanya ditemukan satu kasus RNA virus campak pada masing-masing kelompok, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan antara vaksin campak dan autisme. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Kreesten Meldgaard Madsen, dkk (2002). Studi tersebut melibatkan lebih dari 537 ribu anak yang diamati selama periode 1991-1998. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara gangguan spektrum autisme (ASD) dengan usia saat menerima vaksin, rentang waktu setelah vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara autisme dan vaksinasi. “Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor genetik dan perkembangan otak sejak dini, bukan disebabkan oleh vaksinasi,” paparnya. Wilson menerangkan, klaim bahwa MMR menyebabkan autisme berasal dari sebuah studi kecil tahun 1998 oleh Andrew Wakefield yang kemudian terbukti bermasalah secara serius. Studi tersebut akhirnya ditarik (retracted) oleh jurnal The Lancet karena data yang tidak valid, pelanggaran etik, serta dugaan manipulasi data. Bahkan, British Medical Journal menyebutnya sebagai “elaborate fraud.” “Jadi, sampai saat ini, konsensus ilmiah global menyatakan bahwa vaksin MMR tidak menyebabkan autisme,” tuturnya. Wilson menyebut, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang umum setelah vaksin MMR biasanya ringan, seperti: demam ringan, nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, ruam ringan sementara, anak menjadi rewel, dan pembengkakan ringan pada kelenjar. “Gejala ini biasanya muncul beberapa hari setelah imunisasi dan akan membaik sendiri,” tuturnya. Ia menambahkan, KIPI berat seperti reaksi alergi berat (anafilaksis) sangat jarang terjadi. Risiko ini jauh lebih kecil dibanding risiko terkena penyakit campak, gondongan, atau rubella itu sendiri. Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, WhatsApp Pendaftaran PT Pos Indonesia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 70 pengikut dan mencantumkan nomor WhatsApp pada bio akun, yaitu 0882-0218-96287. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait lowongan kerja yang diklaim berasal dari Pos Indonesia, Badan Gizi Nasional, JNE, dan KAI melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah. Adapun akun Facebook resmi milik Pos Indonesia memiliki 204 ribu pengikut dan aktif membagikan informasi terkait program dan kegiatan Pos Indonesia. Sebagai informasi, Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang jasa pos. Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah sebagai platform logistik nasional karena jaringannya yang luas dan komprehensif yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pendaftaran lowongan kerja Pos Indonesia 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pos Indonesia, Senior Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan menjelaskan mengenai prosedur resmi rekrutmen pegawai di Pos Indonesia. “Dalam proses rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero), informasi akan diumumkan melalui media sosial resmi Pos Indonesia yakni IG : posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia dan Twitter: @PosIndonesia. Informasi terperinci ada dalam tautan yang dilampirkan dalam informasi di sosial media tersebut. Selain itu, diumumkan lewat majalah dinding di Kantor Pos.” begitu jelas Iwan. PT Pos Indonesia (Persero) membuka berbagai lowongan kerja pada 2026. Adapun pendaftaran biasanya dilakukan secara online melalui Pos Indonesia Karier, Pusat Pendaftaran PT Pos Indonesia (Rakamin), atau informasi resmi di Instagram Pos Indonesia. Adapun terkait rekrutmen pegawai Pos Indonesia, harus dikonfirmasi ulang kepada pihak terkait. Masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) melalui media sosial resmi atau melalui call center Halo Pos 1500161. PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran melalui media sosial tidak resmi dan melalui nomor WhatsApp pribadi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pendaftaran lowongan pekerjaan PT Pos Indonesia melalui nomor WhatsApp yang beredar di Facebook adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi yang membenarkan bahwa PT Pos Indonesia membuka lowongan pekerjaan melalui nomor WhatsApp pada akun tidak resmi. Adapun rekrutmen PT Pos Indonesia hanya dilakukan melalui akun resmi dan website https://posindonesia.rakamin.com/. Seluruh informasi mengenai lowongan pekerjaan Pos Indonesia hanya tersedia melalui kanal-kanal resmi, bumn.go.id, posindonesia.co.id, dan kemitraan.posindonesia.co.id. Baca juga:Hoaks Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan 2026 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Menag Larang Kurban Mandiri & Sarankan ke BAZNAS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke Instagram resmi @kemenag.kalteng yang menyatakan bahwa beredar video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama. Adapun yang disampaikan Menag adalah gagasan agar pengelolaan kurban bisa lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas, misalnya melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melansir laman Pos Sindo, foto Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beredar diambil dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026). “Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” begitu pernyataan Nasaruddin usai memimpin Sidang Isbat merespons adanya potensi perbedaan dimulainya waktu berpuasa di antara organisasi keagamaan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sarankan kurban dan akikah ke Baznas” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman BAZNAS. Akikah dan kurban merupakan ibadah yang berdiri sendiri, namun dianggap serupa karena sama-sama menyembelih hewan ternak. Dalam pelaksanaannya, daging hewan yang disembelih tersebut dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum fakir miskin sebagai bentuk kebaikan dan berbagi rezeki. Melansir laman Instagram @kemenag_ri, beredar narasi lain yang mengklaim Menag sebutkan "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang". Kemenag menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian. Dalam rilis Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta meminta untuk menggantinya dengan uang adalah tidak benar. Menurut Thobib, Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban. Menag menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya. Menag tidak pernah mengatakan masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sendiri. Dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya. “Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” begitu pernyataan Thobib, Selasa (28/4/2026). “Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” begitu tambah Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Dengan demikian narasi yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah narasi yang disampaikan secara tidak utuh sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, atau konflik. Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi Kemenag.go.id. Baca juga:Program Kurban 2026 Dompet Dhuafa: Terjangkau & Global 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Laki-laki Tak Perlu Mendapatkan Vaksin HPV Perlu diketahui, mengutip Tirto, vaksin HPV adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Virus tersebut dapat menginfeksi manusia pada sel epitel di kulit dan membran mukosa (salah satunya adalah daerah kelamin), dan dapat menyebabkan keganasan atau kanker. Virus HPV dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Penularannya terutama melalui kontak atau hubungan seksual. Di area genital, kanker akibat HPV dapat muncul pada leher rahim, vulva, vagina, dan penis. Sementara di luar area genital, kanker juga bisa berkembang pada mulut serta saluran pernapasan bagian atas. Di antara berbagai jenis tersebut, kanker leher rahim merupakan kanker yang paling sering dikaitkan dengan infeksi HPV. Kembali ke klaim, unggahan tersebut menyatakan bahwa laki-laki tidak membutuhkan vaksin HPV karena tidak mempunyai rahim. Namun, melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Megawati Sebut Guru Honorer Sampah Negara Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026. “Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya. Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu. “Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati. Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. “Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati. Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu. Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut. Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Xi Jinping Serukan Pelucutan Nuklir Israel dan AS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, saat Selat Hormuz diblokade, Xi Jinping memang pernah menyerukan pembukaan kembali jalur tersebut. Namun, narasi yang mencatut Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir AS dan Israel merupakan informasi keliru. Dikutip dari Al Jazeera, China cenderung melakukan pendekatan pragmatis terhadap perang Israel-AS dan Iran dengan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz pada minggu ini. Xi Jinping berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melalui telepon pada hari Senin (20/04/2026), Xi menegaskan kembali dukungan China untuk semua upaya yang kondusif untuk memulihkan perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara politik dan diplomatik. Menurut Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China, China adalah mitra dagang terbesar Iran dan membeli hingga 90 persen minyaknya, serta pada tahun 2021 menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun dengan Teheran. Beijing juga telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beijing juga tetap menjadi mitra dagang utama baik bagi AS maupun Israel. “China menjaga hubungan baik dengan AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk Arab. Semua negara itu adalah teman kita, bahkan jika mereka adalah musuh,” begitu keterangan Ma Xiaolin, Dekan Institut Lingkar Mediterania di Universitas Studi Internasional Zhejiang. Melansir laman New York Times, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menyampaikan kritik terhadap Amerika Serikat, dalam komentar publiknya yang paling langsung mengenai perang AS-Israel dengan Iran. “Untuk mempertahankan otoritas aturan hukum internasional, kita tidak dapat menggunakannya ketika sesuai dengan kepentingan kita dan meninggalkannya ketika tidak sesuai,” begitu jelas Xi dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. China tetap mempertahankan sikap netral karena menyeimbangkan kemitraannya dengan Iran dan mengelola ketegangan dengan AS. Meski demikian, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir untuk menghindari Perang Dunia III. Senada dengan hal tersebut laman Misbar, menyatakan bahwa Presiden Tiongkok tidak menyerukan perlucutan senjata nuklir AS dan Israel. Menurut Tim Misbar di Al Araby TV, klaim yang beredar mencatut Presiden Tiongkok Xi Jinping, disertai dengan teks terjemahan yang menyebutkan pernyataan: “Jika ingin menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga, maka perlu melucuti senjata nuklir Israel dan Amerika Serikat,” adalah menyesatkan dan terjemahannya telah dimanipulasi. Narasi keliru yang diklaim diambil dari video pesan Tahun Baru 2026 yang disampaikan Xi Jinping, dinarasikan sebagai pernyataan mengenai Perang Dunia III. Faktanya, Presiden Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa dunia harus melucuti senjata nuklir Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Baca juga:AS-Cina Sepakat Pangkas Tarif Impor 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Interpol Tangkap Riza Chalid di Dubai Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia memastikan Red Notice Interpol atas nama Muhammad Riza Khalid (MRC) telah resmi diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, pada Jumat, 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengatakan setelah Red Notice terbit, pihaknya langsung melakukan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. “Setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan counterpart asing dan dalam negeri, termasuk kementerian dan lembaga terkait,” begitu keterangan Brigjen Untung dalam konferensi pers, Minggu (1/2/2026). Sebagai informasi, Muhammad Riza Chalid (MRC) adalah pengusaha Indonesia yang dijuluki “Raja Minyak” karena perannya dalam bisnis impor minyak dan keterlibatannya di Petral. Pada Juli 2025. MRC ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Keberadaan MRC telah teridentifikasi dan dipetakan di salah satu negara anggota Interpol. Namun, keberadaannya tidak diungkapkan secara rinci. Red Notice Interpol atas nama MRC, telah disebarkan ke 196 negara anggota Interpol, sehingga menjadi perhatian dan pengawasan seluruh member country. “Kami pastikan subyek Red Notice tidak berada di Lyon, Prancis, melainkan di salah satu negara anggota Interpol. Kami sudah mengetahui dan bahkan sudah berangkat ke negara tersebut,” begitu jelas Untung. Dalam rangkuman Tirto “Kejagung Cari Aset Riza Chalid terkait Kasus Korupsi Petral”, tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggencarkan penelusuran aset tersangka sekaligus pengusaha Mohammad Riza Chalid setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Petral. Pebisnis minyak itu ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya setelah korupsi penyewaan terminal BBM di Pertamina. “Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar,” begitu keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Minggu (12/4/2026). Menurut Febrie, sampai saat ini pengejaran Riza Chalid masih terus diupayakan. Dengan Red Notice yang sudah dikeluarkan, kewenangan ada di Interpol dan tidak bisa menyebutkan secara rinci dimana keberadaan Riza Chalid saat ini, meski terakhir beredar informasi bahwa buron tersebut berada di Malaysia. “Oh jangan dibuka lah, nanti dia lari lagi, tapi posisi itu lagi dipastikan. Yang jelas, sekarang kan tumpuan ada di Interpol. Ya posisi di situ,” begitu jelas Febrie. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Riza Chalid ditangkap di Dubai” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam pemberitaan disway.id yang terbit 16 April 2026 mengatakan bahwa isu yang mengatakan buronan kelas kakap, Mohammad Riza Chalid, ditangkap di Dubai tidak benar.. “Gak benar (Riza Chalid ditangkap di Dubai). Sampai saat ini belum ada info keberadaan yang bersangkutan di Dubai,” begitu tegas Anang. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Riza Chalid ditangkap Interpol di Dubai adalah tidak benar. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Anak Riza Chalid Ajukan Banding Atas Vonis Penjara 15 Tahun 100 2026-05-05
    Berita
    CekFakta
    Salah, Narasi Putin Akan Lindungi Indonesia dari Ancaman Amerika Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Prabowo menyatakan perlunya konsultasi dengan Rusia di tengah ketidakpastian situasi geopolitik dunia. Adapun pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara dan tidak membahas ancaman militer dari AS terhadap Indonesia. Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/04/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang pesat. Prabowo sekaligus berkonsultasi dengan Putin terkait situasi geopolitik dunia dan tidak ada deklarasi yang dikeluarkan oleh kedua negara. “Saya juga datang untuk konsultasi, karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Dalam laman Dewan Pertimbangan Presiden RI, Rusia memang pernah mengeluarkan deklarasi bersama Indonesia pada 19 Juni 2025. Namun, deklarasi itu sebatas kemitraan strategis. Deklarasi tersebut berisi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, mencakup pendidikan dan ekonomi digital, investasi, transportasi, serta penguatan konektivitas antar lembaga strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”. Selain itu, salah satu tayangan pada detik ke-12 dari video yang beredar menampilkan Putin. Klip yang dipakai merupakan pertemuan Putin dan Prabowo tahun lalu di YouTube Sekretariat Presiden, yaitu pertemuan Prabowo dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada 10 Desember 2025. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan Putin mendeklarasikan Indonesia dari ancaman Amerika Serikat adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kado Presiden Prabowo untuk Buruh di May Day 2026 100 2026-05-04
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak Perlu diketahui, melansir National Library of Medicine campak adalah infeksi virus yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak, terutama menyerang sistem pernapasan dan ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, dan ruam yang khas. Penularan terjadi melalui tetesan pernapasan, sehingga mudah menyebar di populasi yang tidak divaksinasi. Komplikasi dapat meliputi pneumonia, ensefalitis, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kematian, terutama pada anak kecil dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vaksin MMR secara efektif mencegah campak dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus hidup yang dilemahkan. Kembali pada klaim unggahan, pengunggah menyoroti bahwa vaksinasi MMR pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto menelusuri penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD). Sejumlah penelitian justru tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterkaitan antara vaksin campak dan autisme. Salah satunya studi oleh Hornig M, dkk (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar guna mendeteksi RNA virus campak. Penelitian tersebut melibatkan 25 anak dengan autisme dan 13 anak non-autisme sebagai kelompok kontrol. Hasilnya, hanya ditemukan satu kasus RNA virus campak pada masing-masing kelompok, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan antara vaksin campak dan autisme. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Kreesten Meldgaard Madsen, dkk (2002). Studi tersebut melibatkan lebih dari 537 ribu anak yang diamati selama periode 1991-1998. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara gangguan spektrum autisme (ASD) dengan usia saat menerima vaksin, rentang waktu setelah vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara autisme dan vaksinasi. “Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor genetik dan perkembangan otak sejak dini, bukan disebabkan oleh vaksinasi,” paparnya. Wilson menerangkan, klaim bahwa MMR menyebabkan autisme berasal dari sebuah studi kecil tahun 1998 oleh Andrew Wakefield yang kemudian terbukti bermasalah secara serius. Studi tersebut akhirnya ditarik (retracted) oleh jurnal The Lancet karena data yang tidak valid, pelanggaran etik, serta dugaan manipulasi data. Bahkan, British Medical Journal menyebutnya sebagai “elaborate fraud.” “Jadi, sampai saat ini, konsensus ilmiah global menyatakan bahwa vaksin MMR tidak menyebabkan autisme,” tuturnya. Wilson menyebut, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang umum setelah vaksin MMR biasanya ringan, seperti: demam ringan, nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, ruam ringan sementara, anak menjadi rewel, dan pembengkakan ringan pada kelenjar. “Gejala ini biasanya muncul beberapa hari setelah imunisasi dan akan membaik sendiri,” tuturnya. Ia menambahkan, KIPI berat seperti reaksi alergi berat (anafilaksis) sangat jarang terjadi. Risiko ini jauh lebih kecil dibanding risiko terkena penyakit campak, gondongan, atau rubella itu sendiri. Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, WhatsApp Pendaftaran PT Pos Indonesia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 70 pengikut dan mencantumkan nomor WhatsApp pada bio akun, yaitu 0882-0218-96287. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait lowongan kerja yang diklaim berasal dari Pos Indonesia, Badan Gizi Nasional, JNE, dan KAI melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah. Adapun akun Facebook resmi milik Pos Indonesia memiliki 204 ribu pengikut dan aktif membagikan informasi terkait program dan kegiatan Pos Indonesia. Sebagai informasi, Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang jasa pos. Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah sebagai platform logistik nasional karena jaringannya yang luas dan komprehensif yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pendaftaran lowongan kerja Pos Indonesia 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pos Indonesia, Senior Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan menjelaskan mengenai prosedur resmi rekrutmen pegawai di Pos Indonesia. “Dalam proses rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero), informasi akan diumumkan melalui media sosial resmi Pos Indonesia yakni IG : posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia dan Twitter: @PosIndonesia. Informasi terperinci ada dalam tautan yang dilampirkan dalam informasi di sosial media tersebut. Selain itu, diumumkan lewat majalah dinding di Kantor Pos.” begitu jelas Iwan. PT Pos Indonesia (Persero) membuka berbagai lowongan kerja pada 2026. Adapun pendaftaran biasanya dilakukan secara online melalui Pos Indonesia Karier, Pusat Pendaftaran PT Pos Indonesia (Rakamin), atau informasi resmi di Instagram Pos Indonesia. Adapun terkait rekrutmen pegawai Pos Indonesia, harus dikonfirmasi ulang kepada pihak terkait. Masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) melalui media sosial resmi atau melalui call center Halo Pos 1500161. PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran melalui media sosial tidak resmi dan melalui nomor WhatsApp pribadi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pendaftaran lowongan pekerjaan PT Pos Indonesia melalui nomor WhatsApp yang beredar di Facebook adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi yang membenarkan bahwa PT Pos Indonesia membuka lowongan pekerjaan melalui nomor WhatsApp pada akun tidak resmi. Adapun rekrutmen PT Pos Indonesia hanya dilakukan melalui akun resmi dan website https://posindonesia.rakamin.com/. Seluruh informasi mengenai lowongan pekerjaan Pos Indonesia hanya tersedia melalui kanal-kanal resmi, bumn.go.id, posindonesia.co.id, dan kemitraan.posindonesia.co.id. Baca juga:Hoaks Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan 2026 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Menag Larang Kurban Mandiri & Sarankan ke BAZNAS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke Instagram resmi @kemenag.kalteng yang menyatakan bahwa beredar video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama. Adapun yang disampaikan Menag adalah gagasan agar pengelolaan kurban bisa lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas, misalnya melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melansir laman Pos Sindo, foto Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beredar diambil dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026). “Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” begitu pernyataan Nasaruddin usai memimpin Sidang Isbat merespons adanya potensi perbedaan dimulainya waktu berpuasa di antara organisasi keagamaan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sarankan kurban dan akikah ke Baznas” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman BAZNAS. Akikah dan kurban merupakan ibadah yang berdiri sendiri, namun dianggap serupa karena sama-sama menyembelih hewan ternak. Dalam pelaksanaannya, daging hewan yang disembelih tersebut dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum fakir miskin sebagai bentuk kebaikan dan berbagi rezeki. Melansir laman Instagram @kemenag_ri, beredar narasi lain yang mengklaim Menag sebutkan "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang". Kemenag menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian. Dalam rilis Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta meminta untuk menggantinya dengan uang adalah tidak benar. Menurut Thobib, Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban. Menag menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya. Menag tidak pernah mengatakan masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sendiri. Dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya. “Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” begitu pernyataan Thobib, Selasa (28/4/2026). “Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” begitu tambah Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Dengan demikian narasi yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah narasi yang disampaikan secara tidak utuh sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, atau konflik. Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi Kemenag.go.id. Baca juga:Program Kurban 2026 Dompet Dhuafa: Terjangkau & Global 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Laki-laki Tak Perlu Mendapatkan Vaksin HPV Perlu diketahui, mengutip Tirto, vaksin HPV adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Virus tersebut dapat menginfeksi manusia pada sel epitel di kulit dan membran mukosa (salah satunya adalah daerah kelamin), dan dapat menyebabkan keganasan atau kanker. Virus HPV dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Penularannya terutama melalui kontak atau hubungan seksual. Di area genital, kanker akibat HPV dapat muncul pada leher rahim, vulva, vagina, dan penis. Sementara di luar area genital, kanker juga bisa berkembang pada mulut serta saluran pernapasan bagian atas. Di antara berbagai jenis tersebut, kanker leher rahim merupakan kanker yang paling sering dikaitkan dengan infeksi HPV. Kembali ke klaim, unggahan tersebut menyatakan bahwa laki-laki tidak membutuhkan vaksin HPV karena tidak mempunyai rahim. Namun, melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Megawati Sebut Guru Honorer Sampah Negara Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026. “Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya. Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu. “Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati. Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. “Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati. Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu. Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut. Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari laman UNAIR, nanobot atau nanorobot adalah mesin mikroskopis berukuran 1 hingga 100 nanometer yang dirancang untuk melakukan tugas medis spesifik di tingkat seluler atau molekuler di dalam tubuh manusia. Teknologi ini berpotensi merevolusi pengobatan melalui pengantaran obat terarah, penghancuran sel kanker, hingga regenerasi jaringan. Menurut dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, nanobot adalah teknologi yang masih dalam tahap penelitian dan belum digunakan secara luas di dunia medis, apalagi dimasukkan ke dalam vaksin. Vaksin TBC (baik yang lama seperti BCG maupun kandidat baru seperti M72) isinya bukan mesin kecil, tetapi komponen biologis seperti: bagian kecil dari bakteri TBC (yang sudah dilemahkan atau dimodifikasi), bahan tambahan (adjuvan) untuk membantu sistem imun bekerja lebih baik. Artinya, vaksin ini bertujuan melatih tubuh melawan penyakit, bukan memasukkan “alat” ke dalam tubuh. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Vaksin TBC mengandung nanobots” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Tempo.co yang menyatakan bahwa klaim vaksin TBC berisi elemen nanobots adalah keliru. Narasi yang disebarkan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Kandidat vaksin TBC baru yang dibiayai oleh Bill Gates adalah M72/AS01E. Menurut Aliansi Vaksin (GAVI) dan ScienceDirect, vaksin ini dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB. Untuk meningkatkan respons imun tubuh, vaksin ini juga mengandung adjuvan bernama AS01E yang juga digunakan untuk meningkatkan respons imun terhadap vaksin malaria dan vaksin herpes zoster Shingrix. Tidak ada nanobots dalam komposisi bahan vaksin TBC. Adapun video yang beredar ditemukan pada akun YouTube Lukas Sutrisno pada 17 Mei 2025 berjudul Musuh yang Harus Kita Kalahkan. Potongan video yang menyebar tersebut terdapat pada menit ke-32.29 sampai 36.59. Video tersebut berisi nasihat dan khotbah Lukas kepada jemaatnya. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” demikian keterangan dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11). Dokter Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin. “Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelas dr. Benny. Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini. “Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” begitu keterangan Taruna. Senada dengan hal tersebut, dr. Wilson kepada Tirto menegaskan, “Indonesia bukan “kelinci percobaan.” “Dalam dunia medis, uji klinis vaksin dilakukan bertahap (fase 1, 2, 3) dan diawasi ketat oleh badan resmi seperti pemerintah dan BPOM, mengikuti standar internasional. Indonesia dipilih karena: kasus TBC masih tinggi sehingga penelitian di sini justru bertujuan mencari solusi untuk menyelamatkan banyak nyawa,” demikian keterangan dr. Wilson. Kementerian Kesehatan RI dalam akun Instagram resminya membantah klaim yang menyebutkan bahwa uji klinis vaksin TBC untuk membahayakan masyarakat. Informasi yang mengatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dokter Wilson menjelaskan, vaksin tidak membuat orang cepat meninggal. Justru kebalikannya: vaksin dibuat untuk mencegah penyakit berat dan kematian. Penyakit TBC sendiri adalah penyakit serius yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kematian jika tidak dicegah atau diobati. Efek samping vaksin memang bisa terjadi (disebut KIPI), tetapi biasanya ringan (demam, nyeri di tempat suntikan) sangat jarang yang berat dan selalu diawasi oleh tenaga medis. Menurut BBC, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation memang menimbulkan kecurigaan publik perihal risiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para pesertanya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah tuduhan perihal "kelinci percobaan" ini dan menyebutkan bahwa vaksin yang diuji secara ilmiah terbukti aman. “Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman, kan. Ada chip-nya, ada apalah itu,” begitu keterangan Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (09/05), seperti dikutip Tempo. Dalam laman National Library of Medicine, klaim bahwa vaksin bisa menyebabkan autisme juga sudah dibantah berkali-kali oleh penelitian ilmiah dari berbagai negara. Senada dengan rangkuman Tirto dalam “Salah, Vaksin Sebabkan Autisme,” sejumlah penelitian berskala besar justru membuktikan tidak ada kaitan antara vaksin dengan Autism Spectrum Disorder maupun penyakit lain, sebagaimana diklaim. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas) memang mungkin terjadi, namun umumnya ringan, dapat ditangani, dan tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara KIPI berat sangat jarang ditemukan serta bisa dikendalikan dengan penanganan medis yang tepat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin TBC mengandung nanobots dan dapat menyebabkan autisme bahkan kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Klaim tersebut adalah isu lama yang sudah diteliti berkali-kali di berbagai negara. Hasilnya konsisten, tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Penelitian melibatkan jutaan anak dan hasilnya vaksin aman dari sisi ini. Baca juga:FDA Blokir Riset Soal Keamanan Vaksin Covid-19 & Herpes Zoster 100 2026-05-08
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Purbaya Cari 500 Orang Untuk Dapat Dana Bantuan Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 407 pengikut dan menggunakan logo Kementerian Keuangan untuk profil akunnya. Dalam keterangan akun juga dituliskan “Info lebih lanjut Silahkan Hubungi konsumen Kami +62 877-3472-8062.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 473,1 ribu pengikut dengan centang biru, dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu @kemenkeuri memiliki 298,4 ribu pengikut dan bercentang biru. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Purbaya dan wartawan disekitarnya tampak tidak natural dan berekspresi datar. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,2 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya tawarkan dana bantuan untuk 500 orang tercepat”. Hasil penelusuran di Google mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime, yang menyatakan bahwa video yang beredar terkait Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan dana bantuan merupakan video hoaks deepfake. Senada dengan hal tersebut, laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menyatakan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan mencari 500 orang tercepat untuk mendapatkan bantuan adalah hoaks. Purbaya tidak pernah memberikan bantuan berbentuk uang langsung kepada masyarakat dengan cara menghubunginya atau berkomentar pada unggahan dalam akun tidak resmi. Akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan Purbaya biasanya meminta pengguna menghubungi melalui Messenger atau membayar sejumlah biaya sebagai syarat, yang merupakan indikasi phishing atau penipuan. Adapun bantuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) umumnya dilakukan melalui program pembiayaan UMKM (Ultra Mikro/UMi), hibah, atau beasiswa LPDP. Cara utamanya adalah mengajukan melalui lembaga penyalur resmi (seperti Pegadaian atau PNM untuk UMi), mendaftar via portal resmi Kemenkeu, atau melalui dinas terkait, dengan syarat utama WNI, memiliki NIK/KTP, dan memiliki usaha/izin yang sah. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, bantuan yang diberikan Kemenkeu adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro, yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kemenkeu mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Adapun informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, Sobatkeu dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Hoaks, Akun TikTok Mencatut Sekretariat Jenderal Kemenkeu 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Salah, Kemenag Bolehkan Korupsi jika Sesuai Prosedur Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Sindonews. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang agama atau haram. Pasalnya, tindakan tercela itu berdampak luas pada masyarakat. “Korupsi jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram artinya menyengsarakan masyarakat. Jadi, maka itu kita jauhilah korupsi itu karena memang selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” begitu keterangan Nazaruddin di Gedung Merah Putih KPK seusai beraudiensi dengan pimpinan KPK, Selasa (19/11/2024). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sebut korupsi aman asal sesuai prosedur” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan ke laman Kompas yang menyatakan tidak ada bukti Kemenag mengeluarkan pernyataan semacam itu. Narasi tersebut tidak benar dan telah dibantah Kemenag melalui akun Instagram resmi. Lewat akun Instagram resmi @kemenag_ri, Kementerian Agama RI pada Kamis (23/04/2026), membantah beragam hoaks terkait Kemenag yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya, termasuk narasi yang membolehkan korupsi. Kemenag menegaskan berbagai unggahan yang kerap beredar tersebut adalah hoaks, mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100 persen tidak benar. “Awas kegocek, #SahabatReligi! ? Makin banyak berita hoaks seliweran di medsos yang bawa-bawa nama Kemenag. Mulai dari isu dana LPDU sampai hoaks pengelolaan kas masjid, semuanya dipastikan 100% TIDAK BENAR. Jangan gampang kepancing narasi yang cuma mau bikin gaduh, ya. Biar nggak salah info, yuk biasakan cross-check faktanya langsung ke website resmi kemenag.go.id atau akun media sosial resmi Kemenag RI!” Begitu pernyataan Kemenag dalam akun Instagramnya. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag membolehkan korupsi aman saja asal sesuai prosedur dan syariat Islam adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Manipulasi Video Kemenag Mengadakan Program Berbagi 100 2026-05-07
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, PM Italia Protes Netanyahu & Dukung Kemerdekaan Palestina Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke laman Kompas.Di situ dilaporkan bahwa sebuah video yang tersebar di media sosial yang diklaim menampilkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan Benjamin Netanyahu merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence (AI). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “PM Italia dukung kemerdekaan Palestina dan protes Netanyahu.” Hasil penelusuran mengarah ke YouTube Kompas, yang melaporkan bahwa Italia masih belum mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara meskipun sudah didemo warganya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Hal itu disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). “Palestina harus tunduk pada dua syarat: pembebasan para sandera dan tentu saja pengucilan Hamas dari pemerintahan manapun di Palestina. Karena kita perlu memahami apa prioritasnya. Saya tidak menentang pengakuan Palestina, tetapi kita harus memberikan prioritas yang tepat kepada diri kita sendiri,” begitu jelas Meloni. PM Italia Giorgia Meloni mendukung solusi dua negara, namun menekankan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina harus melalui proses nyata dan bukan sekadar pengakuan di atas kertas. Meloni mengajukan dua syarat utama untuk pengakuan Palestina, yaitu pembebasan sandera dan penghapusan Hamas dari pemerintahan masa depan. Italia juga mengkritik tindakan Israel di Gaza yang dinilai melampaui batas dan menegaskan perlunya komitmen terhadap kemanusiaan. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Netanyahu dan Meloni yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 84,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dalam rangkuman Tirto, “Italia Stop Pertahanan dengan Israel, Hubungan Buruk?” Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian pertahanan dengan Israel pada Rabu (14/4/2026). Keputusan ini diambil imbas perkembangan situasi di Asia Barat. Penangguhan kerjasama Italia-Israel ini dipandang banyak pihak sebagai isyarat terbaru memburuknya hubungan Roma dan Tel Aviv. Keduanya, sebelumnya dikenal punya hubungan yang solid. Pemerintahan Meloni bahkan dianggap banyak pihak sebagai sekutu utama Presiden AS Donald Trump dan Israel di Eropa. Dalam banyak kesempatan, Italia bertindak sebagai negara pendukung AS dan Israel di tengah meluasnya sentimen negatif terhadap dua negara itu di Eropa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Italia dan poros AS-Israel tampak memburuk. Para analis menilai bahwa langkah Meloni dalam beberapa waktu terakhir merupakan respons atas meluasnya sentimen negatif publik Italia tentang AS dan Israel. Sentimen ini meluas pada 2026 seiring tindakan AS di Venezuela, keinginan mereka untuk mencaplok Greenland, dan serangan AS-Israel di Iran. Meloni dipandang tengah menjauhkan diri dari poros AS-Israel yang semakin tak populer di kalangan pemilih Italia. Pemilu Italia dijadwalkan akan terselenggara pada akhir 2027 mendatang. Namun, sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Meloni mendukung kemerdekaan Palestina. Baca juga:WN Italia Dideportasi dari Bali setelah Mengamuk saat Ditilang 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak Sebagai informasi, Nicolas Hulscher adalah seorang epidemiolog dan peneliti di McCullough Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang sering mengkaji aspek keamanan vaksin dan merupakan lulusan Master of Public Health (MPH) dari University of Michigan. Pandangan Hulscher sering kali bertentangan dengan konsensus medis global. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya, meskipun komplikasi langka seperti miokarditis memang diakui keberadaannya. Dalam hasil penelitian CDC berjudul “Assessment of Risk for Sudden Cardiac Death Among Adolescents and Young Adults After Receipt of COVID-19 Vaccine - Oregon, June 2021- December 2022,” vaksinasi COVID-19 telah dikaitkan dengan miokarditis pada remaja dan dewasa muda, dan kekhawatiran telah muncul tentang kemungkinan kematian jantung terkait vaksin pada kelompok usia ini. Pada April 2021, kasus miokarditis setelah vaksinasi COVID-19, khususnya di antara penerima vaksin laki-laki muda, dilaporkan ke Sistem Pelaporan Kejadian Buruk Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting System). Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan adanya sertifikat kematian yang menyebutkan kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi, data ini tidak mendukung adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar, terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan, serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Menurut CIDRAP University of Minnesota, hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bertentangan dengan mitos yang terus beredar luas di media sosial. Faktanya, remaja dan dewasa muda yang sehat, dan mendapat vaksinasi COVID-19, memiliki kemungkinan mengalami kematian mendadak, yang 43% lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak divaksinasi. Ini diperkuat oleh sebuah studi kasus-kontrol Kanada yang diterbitkan minggu lalu di PLOS Medicine. Para peneliti berfokus pada penduduk Ontario berusia 12 hingga 50 tahun. Tidak satupun dari mereka memiliki kondisi kronis yang meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kematian mendadak pada populasi ini sangat jarang terjadi, yaitu pada 4.806 orang atau 0,08% dari hampir 6,4 juta orang, yang catatan medisnya disertakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah studi yang diterbitkan di JAMA Network Open pada tahun 2025 tidak menemukan peningkatan risiko henti jantung mendadak atau kematian mendadak pada atlet muda selama atau setelah pandemi. Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2024 juga tidak menemukan hubungan antara vaksinasi mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak. Studi tersebut, yang muncul dalam publikasi unggulan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, Morbidity and Mortality Weekly Report, meneliti sertifikat kematian dan catatan imunisasi orang dewasa muda yang sebelumnya sehat di Oregon. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Demikian juga laman Cardiac Risk in the Youngmenegaskan, tidak ada bukti bahwa vaksin COVID-19 terkait dengan pingsan atau kematian atlet. Para ahli juga mengatakan kepada Reuters Fact Check bahwa masih belum ada bukti peningkatan kematian atau kejadian jantung serius di kalangan atlet, juga tidak ada bukti bahwa efek yang diketahui dari vaksin telah menyebabkan jenis kejadian jantung yang terlihat pada para atlet. Kementerian Komdigi sempat mengungah tulisan bahwa video di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim sejumlah atlet meninggal dunia karena terkena Sudden Arrhythmic Death Syndrome - sering disebut sebagai Sudden Adult Death Syndrome (SADS) - atau kematian yang terjadi secara tiba-tiba akibat serangan jantung setelah divaksin Covid-19 adalah tidak benar. Faktanya, Direktur Asosiasi Penelitian Aritmia Jantung di Medstar Heart dan Vascular Institute Washington Cyrus Hadadi menyebutkan tidak ada bukti valid bahwa SADS disebabkan oleh vaksin Covid-19. Yayasan SADS di Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika salah satu vaksin Covid-19 yang tersedia menyebabkan orang memiliki kondisi SADS atau membuat kondisi SADS pada orang lebih parah. Laman Mount Elizabeth Hospital, menyatakan vaksin aman untuk diberikan kepada pasien jantung, tanpa ada hubungan yang terbukti antara potensi efek samping vaksin dan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Uji klinis telah dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Tidak ada efek samping atau komplikasi yang dilaporkan setelah vaksin diberikan pada pasien-pasien ini. Karena vaksin ini dianggap aman secara medis untuk pasien jantung, mereka yang memiliki kondisi jantung sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi begitu vaksin ini tersedia bagi mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga melindungi mereka dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan vaksin sebagai sebab kematian mendadak pada orang dewasa atau Sudden Adult Death Syndrome atau Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS) di kalangan dewasa muda dan atlet setelah bertahun-tahun penyuntikan adalah tidak benar. Adapun video atlet yang jatuh di lapangan sering dipakai untuk mendukung narasi ini. Faktanya, kasus kolaps pada atlet sudah ada sejak lama. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelainan jantung bawaan, aritmia, dehidrasi, atau kelelahan ekstrem, dan tidak ada bukti peningkatan kejadian setelah vaksinasi. Baca juga:Cleveland Clinic Tak Sebut Penerima Vaksin COVID akan Meninggal 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Xi Jinping Serukan Pelucutan Nuklir Israel dan AS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan kami pada laman Kompas, saat Selat Hormuz diblokade, Xi Jinping memang pernah menyerukan pembukaan kembali jalur tersebut. Namun, narasi yang mencatut Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir AS dan Israel merupakan informasi keliru. Dikutip dari Al Jazeera, China cenderung melakukan pendekatan pragmatis terhadap perang Israel-AS dan Iran dengan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz pada minggu ini. Xi Jinping berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melalui telepon pada hari Senin (20/04/2026), Xi menegaskan kembali dukungan China untuk semua upaya yang kondusif untuk memulihkan perdamaian dan mendukung penyelesaian sengketa melalui cara politik dan diplomatik. Menurut Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China, China adalah mitra dagang terbesar Iran dan membeli hingga 90 persen minyaknya, serta pada tahun 2021 menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif selama 25 tahun dengan Teheran. Beijing juga telah menghabiskan sepuluh tahun terakhir untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Beijing juga tetap menjadi mitra dagang utama baik bagi AS maupun Israel. “China menjaga hubungan baik dengan AS, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk Arab. Semua negara itu adalah teman kita, bahkan jika mereka adalah musuh,” begitu keterangan Ma Xiaolin, Dekan Institut Lingkar Mediterania di Universitas Studi Internasional Zhejiang. Melansir laman New York Times, Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menyampaikan kritik terhadap Amerika Serikat, dalam komentar publiknya yang paling langsung mengenai perang AS-Israel dengan Iran. “Untuk mempertahankan otoritas aturan hukum internasional, kita tidak dapat menggunakannya ketika sesuai dengan kepentingan kita dan meninggalkannya ketika tidak sesuai,” begitu jelas Xi dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. China tetap mempertahankan sikap netral karena menyeimbangkan kemitraannya dengan Iran dan mengelola ketegangan dengan AS. Meski demikian, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Xi Jinping mengenai perlucutan senjata nuklir untuk menghindari Perang Dunia III. Senada dengan hal tersebut laman Misbar, menyatakan bahwa Presiden Tiongkok tidak menyerukan perlucutan senjata nuklir AS dan Israel. Menurut Tim Misbar di Al Araby TV, klaim yang beredar mencatut Presiden Tiongkok Xi Jinping, disertai dengan teks terjemahan yang menyebutkan pernyataan: “Jika ingin menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga, maka perlu melucuti senjata nuklir Israel dan Amerika Serikat,” adalah menyesatkan dan terjemahannya telah dimanipulasi. Narasi keliru yang diklaim diambil dari video pesan Tahun Baru 2026 yang disampaikan Xi Jinping, dinarasikan sebagai pernyataan mengenai Perang Dunia III. Faktanya, Presiden Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa dunia harus melucuti senjata nuklir Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Baca juga:AS-Cina Sepakat Pangkas Tarif Impor 100 2026-05-06
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Interpol Tangkap Riza Chalid di Dubai Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas. Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia memastikan Red Notice Interpol atas nama Muhammad Riza Khalid (MRC) telah resmi diterbitkan oleh Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, pada Jumat, 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengatakan setelah Red Notice terbit, pihaknya langsung melakukan tindak lanjut melalui koordinasi intensif dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. “Setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan counterpart asing dan dalam negeri, termasuk kementerian dan lembaga terkait,” begitu keterangan Brigjen Untung dalam konferensi pers, Minggu (1/2/2026). Sebagai informasi, Muhammad Riza Chalid (MRC) adalah pengusaha Indonesia yang dijuluki “Raja Minyak” karena perannya dalam bisnis impor minyak dan keterlibatannya di Petral. Pada Juli 2025. MRC ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Keberadaan MRC telah teridentifikasi dan dipetakan di salah satu negara anggota Interpol. Namun, keberadaannya tidak diungkapkan secara rinci. Red Notice Interpol atas nama MRC, telah disebarkan ke 196 negara anggota Interpol, sehingga menjadi perhatian dan pengawasan seluruh member country. “Kami pastikan subyek Red Notice tidak berada di Lyon, Prancis, melainkan di salah satu negara anggota Interpol. Kami sudah mengetahui dan bahkan sudah berangkat ke negara tersebut,” begitu jelas Untung. Dalam rangkuman Tirto “Kejagung Cari Aset Riza Chalid terkait Kasus Korupsi Petral”, tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggencarkan penelusuran aset tersangka sekaligus pengusaha Mohammad Riza Chalid setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Petral. Pebisnis minyak itu ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya setelah korupsi penyewaan terminal BBM di Pertamina. “Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar,” begitu keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Minggu (12/4/2026). Menurut Febrie, sampai saat ini pengejaran Riza Chalid masih terus diupayakan. Dengan Red Notice yang sudah dikeluarkan, kewenangan ada di Interpol dan tidak bisa menyebutkan secara rinci dimana keberadaan Riza Chalid saat ini, meski terakhir beredar informasi bahwa buron tersebut berada di Malaysia. “Oh jangan dibuka lah, nanti dia lari lagi, tapi posisi itu lagi dipastikan. Yang jelas, sekarang kan tumpuan ada di Interpol. Ya posisi di situ,” begitu jelas Febrie. Kemudian, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Riza Chalid ditangkap di Dubai” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menyatakan sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam pemberitaan disway.id yang terbit 16 April 2026 mengatakan bahwa isu yang mengatakan buronan kelas kakap, Mohammad Riza Chalid, ditangkap di Dubai tidak benar.. “Gak benar (Riza Chalid ditangkap di Dubai). Sampai saat ini belum ada info keberadaan yang bersangkutan di Dubai,” begitu tegas Anang. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Riza Chalid ditangkap Interpol di Dubai adalah tidak benar. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Anak Riza Chalid Ajukan Banding Atas Vonis Penjara 15 Tahun 100 2026-05-05
    Berita
    CekFakta
    Salah, Narasi Putin Akan Lindungi Indonesia dari Ancaman Amerika Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Prabowo menyatakan perlunya konsultasi dengan Rusia di tengah ketidakpastian situasi geopolitik dunia. Adapun pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara dan tidak membahas ancaman militer dari AS terhadap Indonesia. Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/04/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang pesat. Prabowo sekaligus berkonsultasi dengan Putin terkait situasi geopolitik dunia dan tidak ada deklarasi yang dikeluarkan oleh kedua negara. “Saya juga datang untuk konsultasi, karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Dalam laman Dewan Pertimbangan Presiden RI, Rusia memang pernah mengeluarkan deklarasi bersama Indonesia pada 19 Juni 2025. Namun, deklarasi itu sebatas kemitraan strategis. Deklarasi tersebut berisi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, mencakup pendidikan dan ekonomi digital, investasi, transportasi, serta penguatan konektivitas antar lembaga strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyepakati “Deklarasi Kemitraan Strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia”. Selain itu, salah satu tayangan pada detik ke-12 dari video yang beredar menampilkan Putin. Klip yang dipakai merupakan pertemuan Putin dan Prabowo tahun lalu di YouTube Sekretariat Presiden, yaitu pertemuan Prabowo dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada 10 Desember 2025. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan Putin mendeklarasikan Indonesia dari ancaman Amerika Serikat adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kado Presiden Prabowo untuk Buruh di May Day 2026 100 2026-05-04
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Vaksin MMR Sebabkan Autisme pada Anak Perlu diketahui, melansir National Library of Medicine campak adalah infeksi virus yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak, terutama menyerang sistem pernapasan dan ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis, dan ruam yang khas. Penularan terjadi melalui tetesan pernapasan, sehingga mudah menyebar di populasi yang tidak divaksinasi. Komplikasi dapat meliputi pneumonia, ensefalitis, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kematian, terutama pada anak kecil dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vaksin MMR secara efektif mencegah campak dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus hidup yang dilemahkan. Kembali pada klaim unggahan, pengunggah menyoroti bahwa vaksinasi MMR pada anak dapat menyebabkan autisme. Untuk membuktikan klaim tersebut, Tirto menelusuri penelitian ilmiah yang secara khusus membahas kaitan antara imunisasi dan Autism Spectrum Disorder (ASD). Sejumlah penelitian justru tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterkaitan antara vaksin campak dan autisme. Salah satunya studi oleh Hornig M, dkk (2008) yang menganalisis sampel jaringan usus besar guna mendeteksi RNA virus campak. Penelitian tersebut melibatkan 25 anak dengan autisme dan 13 anak non-autisme sebagai kelompok kontrol. Hasilnya, hanya ditemukan satu kasus RNA virus campak pada masing-masing kelompok, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan antara vaksin campak dan autisme. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Kreesten Meldgaard Madsen, dkk (2002). Studi tersebut melibatkan lebih dari 537 ribu anak yang diamati selama periode 1991-1998. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara gangguan spektrum autisme (ASD) dengan usia saat menerima vaksin, rentang waktu setelah vaksinasi, maupun tanggal pemberian vaksin. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. Ia menegaskan tidak ada kaitan antara autisme dan vaksinasi. “Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor genetik dan perkembangan otak sejak dini, bukan disebabkan oleh vaksinasi,” paparnya. Wilson menerangkan, klaim bahwa MMR menyebabkan autisme berasal dari sebuah studi kecil tahun 1998 oleh Andrew Wakefield yang kemudian terbukti bermasalah secara serius. Studi tersebut akhirnya ditarik (retracted) oleh jurnal The Lancet karena data yang tidak valid, pelanggaran etik, serta dugaan manipulasi data. Bahkan, British Medical Journal menyebutnya sebagai “elaborate fraud.” “Jadi, sampai saat ini, konsensus ilmiah global menyatakan bahwa vaksin MMR tidak menyebabkan autisme,” tuturnya. Wilson menyebut, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang umum setelah vaksin MMR biasanya ringan, seperti: demam ringan, nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, ruam ringan sementara, anak menjadi rewel, dan pembengkakan ringan pada kelenjar. “Gejala ini biasanya muncul beberapa hari setelah imunisasi dan akan membaik sendiri,” tuturnya. Ia menambahkan, KIPI berat seperti reaksi alergi berat (anafilaksis) sangat jarang terjadi. Risiko ini jauh lebih kecil dibanding risiko terkena penyakit campak, gondongan, atau rubella itu sendiri. Baca juga:IDAI Nilai Tingginya Kasus Campak akibat Vaksinasi Tak Optimal 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, WhatsApp Pendaftaran PT Pos Indonesia 2026 Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 70 pengikut dan mencantumkan nomor WhatsApp pada bio akun, yaitu 0882-0218-96287. Ditemukan bahwa akun tersebut beberapa kali mengunggah informasi terkait lowongan kerja yang diklaim berasal dari Pos Indonesia, Badan Gizi Nasional, JNE, dan KAI melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada bio akun. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut merupakan akun tidak resmi milik pemerintah. Adapun akun Facebook resmi milik Pos Indonesia memiliki 204 ribu pengikut dan aktif membagikan informasi terkait program dan kegiatan Pos Indonesia. Sebagai informasi, Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang jasa pos. Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah sebagai platform logistik nasional karena jaringannya yang luas dan komprehensif yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pendaftaran lowongan kerja Pos Indonesia 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pos Indonesia, Senior Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan menjelaskan mengenai prosedur resmi rekrutmen pegawai di Pos Indonesia. “Dalam proses rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero), informasi akan diumumkan melalui media sosial resmi Pos Indonesia yakni IG : posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia dan Twitter: @PosIndonesia. Informasi terperinci ada dalam tautan yang dilampirkan dalam informasi di sosial media tersebut. Selain itu, diumumkan lewat majalah dinding di Kantor Pos.” begitu jelas Iwan. PT Pos Indonesia (Persero) membuka berbagai lowongan kerja pada 2026. Adapun pendaftaran biasanya dilakukan secara online melalui Pos Indonesia Karier, Pusat Pendaftaran PT Pos Indonesia (Rakamin), atau informasi resmi di Instagram Pos Indonesia. Adapun terkait rekrutmen pegawai Pos Indonesia, harus dikonfirmasi ulang kepada pihak terkait. Masyarakat dapat mengakses informasi rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) melalui media sosial resmi atau melalui call center Halo Pos 1500161. PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran melalui media sosial tidak resmi dan melalui nomor WhatsApp pribadi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pendaftaran lowongan pekerjaan PT Pos Indonesia melalui nomor WhatsApp yang beredar di Facebook adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi yang membenarkan bahwa PT Pos Indonesia membuka lowongan pekerjaan melalui nomor WhatsApp pada akun tidak resmi. Adapun rekrutmen PT Pos Indonesia hanya dilakukan melalui akun resmi dan website https://posindonesia.rakamin.com/. Seluruh informasi mengenai lowongan pekerjaan Pos Indonesia hanya tersedia melalui kanal-kanal resmi, bumn.go.id, posindonesia.co.id, dan kemitraan.posindonesia.co.id. Baca juga:Hoaks Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan 2026 100 2026-05-01
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Menag Larang Kurban Mandiri & Sarankan ke BAZNAS Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke Instagram resmi @kemenag.kalteng yang menyatakan bahwa beredar video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban adalah tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menegaskan tidak ada larangan berkurban. Ibadah kurban tetap bisa dilakukan seperti biasa, baik secara mandiri maupun bersama. Adapun yang disampaikan Menag adalah gagasan agar pengelolaan kurban bisa lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas, misalnya melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melansir laman Pos Sindo, foto Menteri Agama Nasaruddin Umar yang beredar diambil dalam acara penetapan awal 1 Ramadhan 1447 Hijriah usai memimpin Sidang Isbat 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026). “Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” begitu pernyataan Nasaruddin usai memimpin Sidang Isbat merespons adanya potensi perbedaan dimulainya waktu berpuasa di antara organisasi keagamaan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag sarankan kurban dan akikah ke Baznas” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman BAZNAS. Akikah dan kurban merupakan ibadah yang berdiri sendiri, namun dianggap serupa karena sama-sama menyembelih hewan ternak. Dalam pelaksanaannya, daging hewan yang disembelih tersebut dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan kaum fakir miskin sebagai bentuk kebaikan dan berbagi rezeki. Melansir laman Instagram @kemenag_ri, beredar narasi lain yang mengklaim Menag sebutkan "Lebaran Kurban, gak boleh nyembelih hewan, suruh ganti uang". Kemenag menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar. Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan kebijakan demikian. Dalam rilis Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta meminta untuk menggantinya dengan uang adalah tidak benar. Menurut Thobib, Menag tidak pernah melarang warga menyembelih hewan kurban. Menag menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya. Menag tidak pernah mengatakan masyarakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sendiri. Dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya. “Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” begitu pernyataan Thobib, Selasa (28/4/2026). “Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” begitu tambah Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Dengan demikian narasi yang menyebutkan Menag sarankan masyarakat menyetor akikah dan kurban ke BAZNAS atau dikelola pemerintah daripada repot-repot memotong kambing sendiri adalah narasi yang disampaikan secara tidak utuh sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan, atau konflik. Kemenag meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi Kemenag.go.id. Baca juga:Program Kurban 2026 Dompet Dhuafa: Terjangkau & Global 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Keliru, Laki-laki Tak Perlu Mendapatkan Vaksin HPV Perlu diketahui, mengutip Tirto, vaksin HPV adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Virus tersebut dapat menginfeksi manusia pada sel epitel di kulit dan membran mukosa (salah satunya adalah daerah kelamin), dan dapat menyebabkan keganasan atau kanker. Virus HPV dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Penularannya terutama melalui kontak atau hubungan seksual. Di area genital, kanker akibat HPV dapat muncul pada leher rahim, vulva, vagina, dan penis. Sementara di luar area genital, kanker juga bisa berkembang pada mulut serta saluran pernapasan bagian atas. Di antara berbagai jenis tersebut, kanker leher rahim merupakan kanker yang paling sering dikaitkan dengan infeksi HPV. Kembali ke klaim, unggahan tersebut menyatakan bahwa laki-laki tidak membutuhkan vaksin HPV karena tidak mempunyai rahim. Namun, melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Tidak Benar, Megawati Sebut Guru Honorer Sampah Negara Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki seribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai akun kreator digital. Kami juga menemukan beberapa unggahan terkait Megawati, seperti ini dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut memang sering mengunggah konten yang mencatut nama Megawati. Akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Megawati. Adapun akun Facebook resmi milik Megawati bernama “Megawati Soekarnoputri” memiliki 82 ribu pengikut dan aktif mengunggah informasi terkait kegiatan Megawati. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, mengarah pada akun Instagram @puanmaharaniri, yang menyatakan bahwa gambar asli Megawati tersebut merupakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi, pada 9 Februari 2026. “Selamat atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Fakultas Hukum Princess Nourah bint Abdulrahman University kepada Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri di Riyadh, Arab Saudi, hari ini… ? Ibu Megawati menjadi tokoh pertama di dunia, di luar warga Arab Saudi, yang menerima gelar kehormatan dari PNU, atas dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta pemberdayaan perempuan. Sebuah kehormatan besar untuk Indonesia… Alhamdulillah... Love you, Mam…❤️” Begitu keterangan Puan dalam unggahan Instagramnya. Sebagai informasi, Puan Maharani adalah anak kandung dari Megawati Soekarnoputri. Puan merupakan putri bungsu Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Taufiq Kiemas. Di ranah politik, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Puan Maharani menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di partai yang sama dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Melansir laman Kompas.com, Megawati pernah mengatakan dirinya adalah “Presiden sampah” ketika menjabat di masa lalu. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Hal itu disampaikan Megawati saat menyinggung peran besar yang diambilnya dalam menyelesaikan lima konflik di Indonesia, termasuk konflik di Kalimantan Barat. Megawati menyinggung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah dan mengaku objektif dalam mengkritisi rencana pembangunan 3 juta rumah itu. “Pertanyaan saya sangat logis, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana. Tanahnya tanah sopo. Cicilannya piro. Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana. Jangan lupa, saya pernah jadi Presiden. Semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh,” begitu yang disampaikan Megawati. Kemudian, barulah Megawati menyinggung dirinya sebagai “Presiden sampah”, karena dirinyalah yang menyelesaikan banyak konflik yang sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. “Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hm, mana sekarang ada kayak begituan. Jangan dah. Aduh, capek juga ya,” begitu jelas Megawati. Senada dengan hal itu, laman Turn Back Hoax juga melaporkan bahwa tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara.” Unggahan video berisi klaim “Megawati Soekarnoputri sebut guru honorer adalah sampah negara” merupakan konten palsu. Dengan demikian, foto yang beredar tidak ada kaitannya dengan pernyataan Megawati yang diklaim menyebut guru honorer sebagai sampah negara. Megawati tidak pernah menyampaikan narasi tersebut. Baca juga:Bertemu di Istana, Prabowo & Megawati Bahas Geopolitik-Krisis 100 2026-04-30
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100 2026-05-09
    Berita
    CekFakta
    Hoaks, Video Trump Tertidur dan Pingsan Saat Rapat Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan video asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman AFP Fact Check yang menyatakan bahwa rekaman resmi yang disiarkan langsung dari acara kesehatan tersebut menunjukkan presiden AS memejamkan mata di berbagai titik. Gambar yang beredar berasal dari video yang diedit oleh seorang seniman grafis yang mengatakan bahwa karya palsunya adalah parodi. Gambar tersebut menyebar luas di berbagai platform, diperkuat oleh unggahan tokoh publik terkemuka, termasuk mantan anggota Kongres Partai Republik Adam Kinzinger dan Rick Wilson, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah organisasi yang dibangun oleh mantan anggota Partai Republik yang menentang Trump. Beberapa unggahan yang dibagikan termasuk dari jurnalis independen Aaron Rupar tampaknya menunjukkan Trump menutup matanya di berbagai titik selama acara Gedung Putih pada 23 April yang mengumumkan kesepakatan harga obat dengan produsen farmasi Regeneron. Namun, gambar yang menyebar di berbagai platform itu palsu. Video yang menggambarkan Trump tertidur dalam rapat dengan wajahnya menempel di meja diunggah ke X oleh akun @PaulleyTicks, akun Facebook dan Instagram Tom Adelsbach, seorang seniman grafis dan satiris. Adelsbach mengatakan kepada AFP bahwa ia membuat video palsu yang gambarnya diambil tersebut, menggunakan perangkat lunak pengeditan Adobe yang dikombinasikan dengan program AI. "Of course it's meant to be parody," begitu keterangan Adelsbach pada April 24. Melansir laman C-SPAN, pada 23 April 2026 Trump memang menghadiri rapat. Adapun pidato Trump tentang keterjangkauan perawatan kesehatan dan Iran, Trump mengumumkan kesepakatan dengan raksasa farmasi Regeneron untuk menurunkan harga obat. Di video itu, memang ada momen Trump memejamkan mata, salah satunya bisa dilihat pada menit 26:05. Namun, tidak ada momen Trump tertidur di meja dengan lidah menjulur keluar. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gestur Trump saat mengantuk, menjulurkan lidah dan ekspresi wajah orang di belakang nya yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 83 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Dengan demikian, video yang mengklaim Trump tertidur bahkan pingsan saat rapat adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi kredibel. Baca juga:Trump Sinyalkan Damai dengan Iran, Harga Minyak Dunia Turun 100 2026-05-08
    About
    About

    CekFakta.com adalah sebuah sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).

    Kolaborasi ini diluncurkan di ‘Trusted Media Summit 2018’ pada Sabtu, 5 Mei 2018 di Jakarta dengan melibatkan puluhan media online di Indonesia serta jejaring ratusan pemeriksa fakta di seluruh Indonesia.

    Facebook Twitter Instagram YouTube
    Informasi
    • Cekfakta.com
    • info@cekfakta.com
    • Whatsapp di 082176503669
    Copyright © 2023. Designed by Cek Fakta.
    • About
    • LMS
    • Contact

    Type Pencarian Judul Enter to search. Press Esc to cancel.