CekFakta

KabarMedan.com

Hadir sejak 1 Agustus 2012, KabarMedan.com adalah media lokal independen yang menyajikan berita yang sesuai fakta, terpercaya, dan kredibel. KabarMedan.com merupakan peraih award media siber terbaik wilayah Indonesia bagian barat, dalam Anugerah Dewan Pers 2021. Kami tidak hanya sekedar memberitakan tapi juga menghasilkan karya jurnalistik dengan standar yang tinggi, dengan memenuhi Kode Etik Jurnalistik yang berlaku dan mengedepankan prinsip independensi news room yang bebas dari intervensi pihak mana pun. Baik dalam operasional dan pemberitaan kami selalu berusaha untuk bersikap independen dan imparsial. Kami tidak berafiliasi dengan suku, agama, ras, partai, kepentingan politik mana pun. Kami juga bukan media yang berafiliasi dengan pemerintah dan konglomerasi. KabarMedan.com juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai media terverifikasi faktual dari Dewan Pers, sehingga layak dipercaya oleh publik dan memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi. KabarMedan.com memberikan ruang pemberitaan seluas-luasnya dalam mendukung isu kebebasan pers, hak asasi manusia, melawan misinformasi dan disinformasi, kebijakan publik yang berpihak pada kelompok minoritas dan marginal, perempuan dan anak, penguatan demokrasi, serta pemberantasan korupsi.

Artikel Terkait

Klasifikasi	Judul	Klaim	Beredar
Berita Fabricated Content	[SALAH] Selebaran DPO Provokator Kerusuhan Veronica Koman oleh Polda Metro Jaya	Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa pihak Polda Metro Jaya membantah bahwa selebaran itu dikeluarkan oleh pihaknya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membantah polisi telah menerbitkan selebaran DPO untuk Veronica Koman. Sebab, hingga kini belum ada laporan untuk pengeluaran DPO di Polda Metro Jaya. Lantaran itu masyarakat diminta tidak mempercayai selebaran itu. Jika pihaknya mengeluarkan selebaran maka nanti akan diumumkan. “Polda Metro Jaya tidak benar jika mengeluarkan DPO ini karena belum ada laporan,” tegasnya. Selain itu, Argo kembali menegaskan, format DPO milik Polda Metro Jaya tidak seperti selebaran yang beredar. Format selebaran yang beredar itu, menurutnya, tak sesuai dengan aturan yang dimiliki tim Polda Metro Jaya. “Format DPO bukan seperti itu,” ungkap Argo. Meski begitu, penetapan Veronica sebagai tersangka kerusuhan di Papua sudah ditetapkan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jatim pada Rabu, 4 September 2019. Polisi menetapkannya sebagai tersangka setelah mengantongi lebih dari dua alat bukti. Dia dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini, Polda Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dan Siber mengeluarkan red notice. Nantinya red notice tersebut akan disampaikan ke Interpol guna disampaikan ke negara Veronica berada.100	2019-09-06
Edukasi Clarification	[BERITA] KPU Bantah Tuduhan Server Disetting untuk Menangkan Jokowi 57% dan Akan Lapor Bareskrim	KPU dengan tegas membantah segala tudingan yang membuat orang meragukan KPU. “Materi atau substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ucap komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4). Hasyim mengatakan tak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri. Sementara untuk metode penghitungan suara resmi, KPU sudah berulang kali menjelaskan akan dilakukan secara manual berjenjang, bukan menggunakan sistem IT. “Proses penghitungan suara secara manual bertingkat dari TPS, PPK (kecamatan), KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (pusat),” terang Hasyim. Sementara, sistem IT digunakan KPU hanya untuk semacam data pembanding agar masyarakat mendapat gambaran lebih dulu soal hasil Pemilu, yaitu melalui scan C1. Teknisnya, hasil penghitungan suara di seluruh TPS akan diunggah dan muncul dalam model tabulasi di website KPU. Tapi sekali lagi, ini bukan hasil resmi yang akan jadi acuan KPU menentukan pemenang Pemilu. “Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik (saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lain-lain) dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” paparnya. “Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT.” Tak hanya memberi bantahan, KPU akan melaporkan hoaks ini kepada Bareskrim Polri sama seperti saat hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos. “Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewat video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tutupnya.100	2019-04-04
SALAH TRUE	Jokowi Sebut 488 Kapal Ilegal Telah Ditenggelamkan	Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah 488 kapal, dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal. Peneliti AURIGA, Iqbal Damanik menyatakan sejak 2014-2018 terdapat 825 kasus penindakan terhadap illegal fishing, dan yang telah inkracht sebanyak 479 kasus. Untuk jumlah kasusnya pada tahun 2014 (58), 2015 (198), 2016 (237), 2017 (197) dan 2018 (135). “Jika dibandingkan sektor SDA, lainnya penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan memang jauh lebih baik. Utamanya di sektor pertambangan dan perkebunan, berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi belum banyak diselesaikan,” katanya.100	2019-02-17