CekFakta

Tirto.id

tirto.id

Tirto.id menyajikan berita berbasis fakta dan analisis data, ditulis secara menarik dan senantiasa dilengkapi Infografik. Nama tirto kami pilih sebagai ungkapan rasa hormat kami kepada Tirto Adhi Soerjo (Sang Pemula) sekaligus keinginan kami untuk sejalan dengan filosofi tirta (air) yang jernih, mengalir, mencerahkan.

Artikel Terkait

Klasifikasi	Judul	Klaim	Beredar
Berita CekFakta	Salah, Air Nanas Panas Dapat Sembuhkan Kanker dan Penyakit Berat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan memeriksa penelitian mengenai nanas dan bromelain, yakni kelompok enzim yang terdapat pada buah dan batang nanas. Menurut National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), bromelain merupakan kelompok enzim yang memecah protein dan ditemukan pada batang serta buah nanas. Namun, penelitian mengenai penggunaan bromelain secara oral masih terbatas. Untuk berbagai kondisi kesehatan lainnya, bukti ilmiahnya belum memadai. Nanas (terutama bagian buah dan bonggolnya) memang kaya akan vitamin C, antioksidan, serat, serta enzim bromelain yang bersifat anti radang, dan baik untuk pencernaan. Namun, kandungan ini tidak bisa menggantikan pengobatan medis formal untuk penyakit serius seperti kanker. Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) juga menyatakan bahwa bromelain memiliki sifat anti inflamasi, tetapi belum terbukti dapat mengobati atau mencegah kanker. Penelitian laboratorium memang menunjukkan aktivitas antikanker bromelain, tetapi efek tersebut belum diteliti secara memadai pada manusia. Dengan demikian, adanya penelitian terhadap bromelain tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa air rebusan atau rendaman nanas panas dapat membunuh sel kanker pada manusia. Klaim mengenai nanas kemungkinan berkaitan dengan kandungan bromelain. Sejumlah penelitian memang menemukan potensi bromelain terhadap sel kanker. Sebuah tinjauan ilmiah yang dipublikasikan melalui PubMed menemukan bahwa bromelain menunjukkan berbagai aktivitas antikanker dalam penelitian terhadap kultur sel dan model hewan. Namun, penelitian klinis pada manusia masih terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaatnya sebagai terapi kanker. PubMed juga menyebutkan penelitian lain yang merupakan tinjauan sistematis terhadap terapi enzim pada pasien kanker. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia masih tidak konsisten. Para peneliti menyatakan, belum terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan manfaat terapi enzim dalam meningkatkan efektivitas pengobatan antikanker. Dengan demikian, potensi bromelain dalam penelitian laboratorium tidak sama dengan bukti bahwa air nanas dapat menjadi obat kanker. Klaim tersebut juga menyebut air nanas panas dapat mengatasi kista dan tumor. Namun, tidak ditemukan bukti klinis yang menunjukkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas dapat menghilangkan kista atau tumor. Tumor sendiri merupakan massa jaringan abnormal yang dapat bersifat jinak maupun ganas. Karena jenis dan penyebab tumor berbeda-beda, penanganannya juga bergantung pada diagnosis dan kondisi pasien. Penelitian mengenai bromelain yang tersedia saat ini juga belum menunjukkan bahwa konsumsi air nanas dapat menghilangkan tumor pada manusia. Memorial Sloan Kettering Cancer Center menegaskan bahwa bukti mengenai efek antikanker bromelain pada manusia masih belum memadai dan uji klinis yang dirancang dengan baik masih diperlukan. Begitu pula dengan kista. Kista bukan satu penyakit tunggal dan dapat memiliki berbagai jenis serta penyebab. Karena itu, klaim bahwa satu jenis minuman dapat mengatasi seluruh kista tidak memiliki dasar medis yang kuat. Perlu diperhatikan perbedaan antara penelitian mengenai bromelain dengan konsumsi air rebusan atau rendaman nanas. PubMed menuliskan hasil penelitian ilmiah terhadap bromelain umumnya menggunakan ekstrak atau sediaan bromelain dengan karakteristik dan dosis tertentu. Hal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa air nanas yang dibuat dengan cara direbus atau direndam memiliki jumlah bromelain yang sama atau memberikan efek yang sama. Bahkan, tinjauan sistematis dan meta-analisis mengenai bromelain menunjukkan bahwa bukti klinis yang tersedia terutama berkaitan dengan kondisi tertentu, seperti nyeri dan penggunaan bromelain secara topikal untuk perawatan luka. Studi tersebut tidak membuktikan bahwa bromelain dapat menjadi terapi kanker. Penelitian terbaru yang meninjau potensi kesehatan bromelain juga menyebutkan bahwa sebagian besar temuan terkait kanker masih berasal dari penelitian in vitro dan hewan, sedangkan bukti klinis pada manusia masih terbatas. Klaim yang beredar menyebutkan air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, dan penyakit berat ini berisiko membuat masyarakat menganggap minuman berbahan nanas sebagai pengganti pengobatan medis untuk penyakit serius. Faktanya, keberadaan suatu bahan alami atau makanan yang memiliki senyawa aktif tidak otomatis menjadikannya obat. Penelitian laboratorium juga perlu dibedakan dari uji klinis pada manusia sebelum suatu bahan dapat dinyatakan efektif untuk mengobati penyakit. Bromelain memang memiliki sejumlah aktivitas biologis dan masih terus diteliti. Namun, sampai saat ini belum terdapat bukti klinis yang cukup untuk menyatakan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, menghilangkan tumor, atau menyembuhkan kista. Baca juga:Benarkah Emas Memicu Kanker? Ini Fakta Ilmiah dari Ahli & Studi 100	2026-09-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Kerusakan	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang menunjukkan bahwa gambar tersebut asli diambil dari kejadian banjir di Nepal. Dalam laman U.S. Geological Survey (USGS)dilaporkan, pada 26 Agustus 2026 memang terjadi aliran debris dan banjir besar yang kemungkinan dipicu kegagalan lereng yang melibatkan gletser di kawasan Taman Nasional Langtang, dekat perbatasan Nepal-China. Aliran tersebut bergerak sekitar 100 kilometer dan berdampak pada wilayah di sepanjang Sungai Lende Khola dan Trishuli Khola. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Banjir Nepal 26 Agustus” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman BBC yang melaporkan banjir bandang di perbatasan Nepal dan Tibet disebabkan gempa bumi dan menampilkan video suasana banjir. Badan Geologi AS mengatakan banjir bandang yang menewaskan ratusan orang itu dipicu oleh "runtuhnya gletser" di Pegunungan Himalaya. Penyebab keruntuhan gletser itu belum diketahui secara pasti, tetapi selama bertahun-tahun para ilmuwan telah memperingatkan bahwa kenaikan suhu dan perubahan iklim membuat gletser Himalaya mencair lebih cepat. Dari gambar yang ditampilkan, Tirto mengamati perbandingan gambar dan menemukan kejanggalan visual yang terlihat jelas. Dalam gambar yang beredar, distorsi arsitektur jembatan terlihat tidak simetris, bentuk bangunan kotak-kotak warna yang acak tanpa detail struktur nyata seperti jendela atau pintu, serta tekstur aliran air dan lumpur yang tampak seperti sapuan kuas digital yang abstrak saat diperbesar. Tirto juga membandingkan gambar yang beredar dengan citra satelit wilayah Timure, salah satu kawasan yang terdampak banjir. Hasil perbandingan menunjukkan tata letak bangunan dalam gambar viral tidak sesuai dengan kondisi Timure. Dalam citra satelit autentik, bangunan di Timure terkonsentrasi di salah satu sisi sungai. Sementara dalam gambar yang beredar, rumah-rumah tampak tersebar relatif merata di kedua sisi sungai. Posisi sejumlah jembatan juga tidak sesuai antara gambar “before” (sebelum) dan “after” (sesudah). Untuk memastikannya keaslian gambar dalam unggahan tersebut, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation, guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 98,6 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, laman AFP Fact Check, menuliskan bahwa banjir dahsyat memang menerjang perbatasan Nepal-Tibet pada Agustus 2026. Banjir tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menghancurkan ribuan bangunan. Namun, pada unggahan viral yang menggambarkan "before" dan "after" atau perbandingan visual yang diklaim sebagai kondisi riil salah satu daerah di Nepal "sebelum" dan "sesudah" dilanda banjir bandang, ternyata dihasilkan oleh AI. Hasil penelusuran AFP Fact Check pada gambar yang beredar tersebut menunjukkan bahwa bangunan-bangunan yang ditampilkan dalam gambar tidak sesuai dengan citra satelit asli. Selain itu, alat deteksi OpenAI juga menandai gambar perbandingan yang diunggah tersebut adalah hasil buatan AI. "Generated with OpenAI tools. This content was generated using OpenAI tools. The signals below provide supporting evidence for this result." Demikian penjelasan dari hasil verifikasi yang tertulis pada laman OpenAI tools tersebut. Adapun foto-foto nyata dari lokasi bencana juga dipublikasikan media. Laman Kathmandu Post melaporkan kerusakan akibat banjir Bhote Koshi di Rasuwa, termasuk kawasan Timure dan Syabrubesi, turut menyertakan dokumentasi lokasi yang terdampak. Baca juga:Banjir Bandang Nepal 2026, Sinyal Krisis Iklim di Himalaya? 100	2026-09-04
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi 2026	Tim Tirto semula menelusuri akun Facebook yang mengunggah bantuan tersebut. Hasilnya, akun Facebook bernama "Info Pupuk Subsidi 2026" memiliki satu pengikut, nol mengikuti, dan dua unggahan.Unggahan pertama adalah saat akun itu mengganti display picture mereka, yakni pada 14 Juli 2026. Unggahan kedua, yakni saat akun itu membagikan narasi serta poster bantuan pupuk subsidi.Di satu sisi, saat tautan itu diklik, narasi yang muncul justru menyatakan laman itu tidak tersedia.Profil laman Facebook "Info Pupuk Subsidi 2026" juga tidak menunjukkan keterkaitan dengan kementerian/lembaga terkait bantuan pupuk subsidi, misalnya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), maupun Perum Bulog.Terkini, pemerintah merevisi aturan terkait bantuan pupuk subsidi melalui penerbitan keputusan direktorat jenderal (Kepdirjen) Kementan PSP Nomor 32/Kpts/RC.210/B/07/2026 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Titik Serah ke Petani. Untuk melihat petunjuk teknis perihal penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dapat dilihat pada tautan berikut ini.Aturan baru itu menggantikan Keputusan Dirjen PSP Nomor 37/Kpts/RC.210/B/12/2025. Keputusan yang ditetapkan pada 1 Juli 2026 tersebut mulai berlaku 60 hari setelah diterbitkan atau berlaku mulai 1 September 2026.Salah satu perubahan utamanya, yakni cara petani melakukan penebusan pupuk. Petani yang sudah pernah menebus pupuk menggunakan kartu perbankan tetap dapat menggunakan kartu tersebut.Namun, bagi petani yang belum pernah melakukan penebusan dengan kartu perbankan, penebusan dapat dilakukan menggunakan KTP asli, KTP Digital, atau biodata WNI.Untuk penebusan menggunakan KTP atau identitas lainnya, petani cukup datang ke Titik Serah yang telah ditentukan dengan membawa identitas. Petugas kemudian memindai KTP atau memasukkan NIK petani melalui aplikasi i-Pubers untuk mencocokkan data dengan daftar penerima dalam e-RDKK.Setelah data cocok, petugas memasukkan jumlah pupuk yang hendak ditebus. Petani kemudian menandatangani nota penjualan melalui aplikasi.Identitas dan petani juga akan difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang dilengkapi geotagging dan timestamp.Petani juga tetap bisa melakukan penebusan melalui perwakilan, jika tidak dapat datang sendiri karena keterbatasan atau halangan seperti faktor kesehatan, usia lanjut, transportasi, atau kondisi lainnya.Untuk perwakilan kelompok tani, syaratnya kini lebih ketat. Petani harus membuat surat kuasa dan melampirkan identitas petani yang memberikan kuasa.Surat kuasa tersebut hanya berlaku untuk satu kali transaksi dengan masa berlaku maksimal 30 hari. Selain itu, dalam satu surat kuasa jumlah NIK petani, yang memberikan kuasa maksimal 20 orang.Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Jenis pupuk yang masuk dalam kebijakan subsidi antara lain urea, NPK, pupuk organik, SP-36, dan ZA.Sementara itu, NPK dapat berupa formula khusus, termasuk NPK Kakao. Adapun pupuk subsidi 2026 sudah dapat ditebus sejak 1 Januari 2026.Senada dengan hal itu, perihal perubahan aturan penyaluran pupuk bersubsidi juga ditegaskan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.Sebagaimana dikutip dari Antara Jatim,Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan per 1 September 2026 ada perubahan petunjuk teknis penyaluran atau penebusan pupuk subsidi guna meminimalisir potensi penyelewengan secara berkelompok.Kepala Dispertangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini mengatakan, salah satu perubahan petunjuk teknis mengenai penebusan pupuk subsidi oleh petani adalah, jika aturan sebelumnya satu surat kuasa penebusan pupuk bisa dilakukan 30 Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani, kini berubah maksimal 20 NIK dan petani juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan masih hidup.Quratul Aini juga menambahkan, peraturan baru penyaluran pupuk subsidi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyelewengan penyaluran pupuk subsidi secara berkelompok, serta memastikan penerima kuasa bertanggung jawab terhadap penyaluran pupuk subsidi di wilayahnya."Tujuan lainnya adalah memastikan pemberi kuasa memang benar secara sadar melakukan pembelian pupuk subsidi secara berkelompok, karena surat kuasa ini memiliki konsekuensi pertanggungjawaban secara hukum," ucap Quratul, dikutip dari Antara Jatim.Baca juga:Kejari Subang Geledah Gudang Pupuk Usut Mafia Pupuk Subsidi 100	2026-09-04
Berita CekFakta	Keliru, Denny Indrayana Sebut Gibran Mundur dari Wakil Presiden	Untuk memeriksa kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maupun terdapat surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada 4 September 2026. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi @dennyindrayana99, ditemukan video identik dengan klaim yang beredar. Dalam video tersebut Denny Indrayana tidak menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pernyataan dalam transkrip tersebut perlu dibaca secara utuh. Pada bagian awal video, Denny memang mengatakan “Kabar pertama cukup mengejutkan wakil presiden mengundurkan diri.” Namun, beberapa menit kemudian Denny menjelaskan bahwa kabar pengunduran diri tersebut terjadi di Tanzania, bukan di Indonesia. Jadi, kalimat pembuka itu tidak merujuk pada Gibran. “Selanjutnya, soal pengunduran diri Wakil Presiden, ini sebenarnya terjadi di Tanzania. Karena Wakil Presiden Emmanuel Ndejembi merasa tidak lagi sejalan dengan Presiden Samia Suluhu Hassan. Dalam sejarah pengunduran diri Wakil Presiden terjadi juga, misalnya di Amerika Serikat tahun 1832 ketika John Calhoun tidak lagi merasa sejalan dengan Presiden Andrew Johnson. Atau di Kenya tahun 1966 ketika Wakil Presiden Oginga Odinga tidak lagi merasa sejalan dengan Presiden Jomo Kenyatta.” Begitu jelas Denny pada video di menit ke 2.23. Sementara terkait Gibran, posisi Denny sejatinya berupa desakan agar Gibran mengundurkan diri, bukan pernyataan bahwa Gibran sudah mengundurkan diri. Dalam tulisan Denny yang terbit 6 Agustus 2026, ia secara eksplisit meminta Gibran “mundur” dan menyatakan akan terus mengupayakan agar Gibran dimundurkan jika tidak bersedia. “Ada masalah cukup mendasar terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Sejatinya tidak memenuhi syarat umur sebelum diubah dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita sekarang mengetahui ada indikasi tidak juga memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat karena tidak kunjung ditunjukkan bukti lulus atau bukti ijazah SMA atau sederajat tersebut. Jika memang tidak memenuhi syarat pendidikan, maka sebaiknya lah Gibran berhenti atau diberhentikan, sebagaimana diatur dalam Pasal VIII Undang-Undang Dasar 1945. Saya Denny Indrayana.” Begitu jelas Denny pada menit 4.03 dalam video. Video yang beredar menyebarkan bagian pernyataan tanpa konteks utuh sehingga menimbulkan kesan bahwa Gibran sudah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 25 Agustus 2026 dan akan berhenti efektif 4 September 2026. Melansir laman Sekretariat Negara, tercatat bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam kegiatan yang diikuti Gibran pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Agustus 2026, Presiden Prabowo masih menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Senada dengan hal tersebut, dalam laman resmi Sekretariat Wakil Presiden pun masih menampilkan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada Agustus 2026, sejumlah agenda resmi Wapres juga masih tercatat di situs tersebut. Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI menuliskan bahwa konstitusi juga tidak menyatakan bahwa masa jabatan Gibran berakhir pada September 2026. Pasal 7 UUD 1945 menyebut Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun. Gibran dilantik bersama Prabowo pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Dengan demikian, September 2026 bukan merupakan akhir masa jabatan normal Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR dengan kondisi dan mekanisme yang telah ditentukan. Proses tersebut juga melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7B. Sementara itu, tanggal 9 September 2026 yang muncul dalam sejumlah pemberitaan berkaitan dengan tenggat sayembara Denny Indrayana mengenai dokumen pendidikan Gibran, bukan batas akhir masa jabatan Wakil Presiden. Baca juga:Tim Hukum Prabowo soal Prediksi Putusan MK Versi Denny Indrayana 100	2026-09-03
Berita CekFakta	Hoaks, Said Aqil Siradj Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031	Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai pekan lalu. Pemilihan Rais Aam PBNU digelar di lokasi yang sama pada 30 Agustus 2026. Sebagaimana diberitakan oleh Tirto, KH Miftachul Akhyar kembali terpilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031. Miftachul Akhyar sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2021-2026. Ia kembali dipercaya memimpin jajaran ulama PBNU setelah dipilih secara mufakat oleh sembilan anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026). Salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, mengatakan sembilan anggota AHWA mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk menentukan Rais Aam PBNU periode mendatang. "Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar masa khidmat 2026-2031," kata Anwar saat membacakan hasil musyawarah AHWA, Minggu (30/8/2026). KH Miftachul Akhyar telah menjabat Rais Aam PBNU sejak 2018. Sementara itu, Abdul Hakim Mahfud resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Kiai yang akrab disapa Gus Kikin itu resmi terpilih melalui Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Senin (31/8/2026). Rais Aam sendiri merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur kepengurusan PBNU yang memiliki peran utama dalam memimpin bidang keagamaan dan memberikan arah dalam persoalan keumatan. Sementara, Ketum PBNU merupakan jajaran tanfidziyah (pelaksana) tertinggi yang melaksanakan seluruh kebijakan dan program yang telah digariskan oleh jajaran syuriyah PBNU. Baca juga:Siapa Saja 9 Ulama Jadi Anggota AHWA di Muktamar ke-35 NU? 100	2026-09-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Vaksin Cacar Air Sebabkan Pandemi Shingles	Sebagai informasi, Varicella disebut juga "cacar air," menyebabkan ruam gatal yang biasanya berlangsung sekitar seminggu. Penyakit ini juga dapat menyebabkan demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan sakit kepala. Beberapa orang yang terkena cacar air mengalami ruam menyakitkan yang disebut "shingles" (juga dikenal sebagai herpes zoster) bertahun-tahun kemudian. Adapun herpes zoster atau shingles memang memiliki hubungan dengan cacar air. Keduanya disebabkan oleh virus yang sama, yakni varicella-zoster virus (VZV). Setelah seseorang mengalami cacar air, virus tersebut dapat tetap berada dalam kondisi laten di dalam tubuh dan kemudian mengalami reaktivasi yang menyebabkan herpes zoster. Data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima vaksin varicella memiliki risiko herpes zoster yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang pernah mengalami infeksi cacar air secara alami. Risiko reaktivasi virus dari strain vaksin juga lebih rendah dibandingkan reaktivasi virus VZV tipe liar. Dengan demikian, tidak berarti vaksin cacar air menyebabkan pandemi shingles. CDC juga mengakui bahwa seseorang yang telah menerima vaksin cacar air tetap dapat mengalami shingles di kemudian hari. Namun, kondisi tersebut jauh lebih jarang dibandingkan shingles yang terjadi setelah seseorang mengalami cacar air. Hal ini tercantum dalam lembar informasi vaksin varicella CDC. Dengan demikian, keberadaan kasus shingles pada orang yang pernah mendapatkan vaksin tidak dapat dijadikan bukti bahwa vaksin tersebut menyebabkan peningkatan kasus herpes zoster secara luas. Penjelasan mengenai hubungan vaksin cacar air dan shingles juga pernah dibahas oleh Live Science. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai apakah vaksin cacar air dapat menyebabkan shingles telah menjadi bahan penelitian, tetapi bukti yang ada tidak mendukung kesimpulan bahwa vaksin menyebabkan peningkatan risiko shingles secara umum. Sementara itu, Public Health Communications Collaborative (PHCC) juga menyatakan bahwa klaim bahwa vaksin cacar air meningkatkan risiko shingles merupakan klaim yang menyesatkan. Pembahasan tersebut menekankan perlunya membedakan antara reaktivasi virus setelah infeksi cacar air alami dengan risiko yang berasal dari vaksinasi. History of Vaccines turut membahas hubungan antara vaksin cacar air dan shingles. Sumber tersebut menjelaskan bahwa berkurangnya sirkulasi virus cacar air setelah program vaksinasi dapat memengaruhi pola paparan masyarakat terhadap virus, tetapi kondisi tersebut tidak sama dengan menyatakan bahwa vaksin menyebabkan shingles. Dokter Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global menjelaskan kepada Tirto, bahwa teori "exogenous boosting" yang dicatut adalah hoaks. “Narasi hoaks yang beredar sebenarnya membajak sebuah hipotesis ilmiah asli bernama exogenous boosting, yang pertama kali diajukan peneliti Inggris R.E. Hope-Simpson pada 1965.” Demikian jelas Dicky. Hipotesis ini menduga bahwa paparan berulang terhadap virus cacar air liar di lingkungan sosial dapat "menyegarkan" kekebalan sel-T pada orang yang pernah terinfeksi alami, sehingga menunda reaktivasi virus menjadi shingles di kemudian hari. Karena hipotesis inilah, sejumlah negara termasuk Inggris sempat menunda program vaksinasi cacar air rutin untuk anak-anak selama lebih dari 20 tahun melalui rekomendasi Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) pada 2002 dan 2010, bukan karena ada bukti bahwa vaksin "menciptakan" epidemi shingles, melainkan karena proyeksi model matematis tentang potensi kenaikan sementara kasus herpes zoster pada generasi yang sudah terinfeksi alami sebelumnya. Namun, hipotesis tersebut berbeda jauh dari klaim "vaksin menyebabkan pandemi shingles" yang beredar di media sosial saat ini. Setelah lebih dari 25 tahun program vaksinasi berjalan di Amerika Serikat, data surveilans nyata yang bukan sekadar model matematis dari jutaan catatan klaim asuransi kesehatan periode 1998–2019, tidak menemukan bukti lonjakan kasus herpes zoster pada orang dewasa akibat penurunan sirkulasi virus liar. Oleh karene itu, hal ini bertentangan dengan prediksi model lama tersebut. Riset pemodelan terbaru dari Universitas Cambridge, yang menjadi salah satu dasar keputusan JCVI pada 2023, juga menyimpulkan bahwa durasi proteksi dari exogenous boosting, kemungkinan jauh lebih singkat (sekitar 5 tahun) dibanding asumsi lama (20–50 tahun), yang sebelumnya digunakan untuk menahan program vaksinasi. Dalam laman disebutkan NHS Inggris, klaim otoritas kesehatan Inggris yang "secara terbuka mengakui" menolak vaksin cacar air karena menyebabkan epidemi shingles, sudah tidak sesuai dengan fakta terkini. Benar bahwa JCVI Inggris sempat menolak program vaksinasi cacar air rutin pada 2002 dan 2010 dengan alasan proyeksi model exogenous boosting di atas. Namun, pada November 2023, JCVI justru merekomendasikan agar vaksin cacar air dimasukkan ke jadwal imunisasi anak rutin, setelah mengevaluasi bukti-bukti baru yang disebutkan di atas. Lebih jauh lagi, sejak 1 Januari 2026, NHS Inggris resmi memberikan vaksin cacar air (dalam bentuk vaksin kombinasi MMRV, measles, mumps, rubella, varicella) kepada seluruh anak dalam program imunisasi nasionalnya. Ini bertepatan dengan periode unggahan hoaks ini beredar di media sosial. Dengan kata lain, alih-alih menolak vaksin ini, seperti diklaim unggahan, pemerintah Inggris justru kini melakukan persis apa yang menurut hoaks tersebut "mereka tolak". Fakta lapangan terkini ini secara langsung berlawanan dengan klaim yang disebarkan unggahan tersebut. Lembaga pemeriksa fakta internasional FactCheck.org, dalam bantahannya atas pernyataan identik yang pernah disampaikan Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), juga mencatat hal serupa, bahwa sebagian negara Eropa memang memvaksinasi anak-anaknya terhadap cacar air, dan Inggris mulai melakukannya sejak Januari 2026. Adapun terkait nama "Gary Goldman" yang disebut dalam unggahan yaitu seorang "ilmuwan CDC" yang datanya "diabaikan". Penelusuran menunjukkan konteks yang lebih lengkap: Gary S. Goldman, PhD, memang pernah menjadi analis riset (bukan epidemiolog atau dokter) dalam proyek surveilans yang didanai CDC di Antelope Valley, California, dari 1995 hingga 2002. Sebagai informasi, latar belakang akademis Gary adalah statistika dan ilmu komputer, bukan kedokteran atau virologi. Setelah keluar dari proyek tersebut, tuduhannya soal "manipulasi data CDC" dipublikasikan terutama melalui situs-situs advokasi antivaksin, dan belum pernah dikonfirmasi secara independen oleh badan kesehatan publik mana pun, baik CDC, WHO, maupun JCVI Inggris. Sebaliknya, data surveilans berskala jauh lebih besar dari berbagai negara (Amerika Serikat, Kanada, Inggris) yang telah disebutkan di atas, secara konsisten tidak mendukung kesimpulannya. Lebih lanjut, klaim "shingles 20 kali lebih mematikan daripada cacar air" tidak memiliki rujukan studi epidemiologi yang dapat diverifikasi. Klaim numerik serupa ditemukan dalam buku antivaksin populer Plague of Corruption (2020), yang salah satu penulisnya adalah Robert F. Kennedy Jr., figur yang sama yang disebut dalam unggahan ini dan buku tersebut, telah lama menjadi rujukan berbagai klaim keliru seputar vaksin. Baik cacar air maupun shingles sama-sama jarang berakibat fatal pada individu dengan sistem imun sehat; risiko komplikasi berat pada keduanya justru jauh lebih ditentukan oleh usia dan status imun pasien dibanding oleh jenis penyakitnya, sehingga perbandingan rasio kematian tunggal seperti ini menyesatkan, tanpa konteks kelompok risiko yang jelas. CDC sendiri merekomendasikan vaksin varicella sebagai perlindungan terhadap cacar air. Untuk orang yang belum memiliki bukti kekebalan, CDC merekomendasikan dua dosis vaksin varicella. “CDC recommends 2 doses of varicella vaccine for children, adolescents, and adults who do not have evidence of immunity.” Dikutip pada laman CDC. CDC juga menjelaskan bahwa orang yang pernah mengalami cacar air memiliki risiko mengalami shingles di kemudian hari. S100	2026-09-03
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Instruksikan Pemotongan PPh 21 Sebesar 35 Persen	Tim tirto.id kemudian menelusuri kebenaran dari unggahan terkait pemotongan PPh 21 senilai 35 persen dari gaji karyawan. Hasilnya, tidak ada kementerian/lembaga yang pernah mengunggah informasi terkait narasi yang beredar. Instansi terkait, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Facebook melalui akun KPP Pratama Rantau Rapat menyatakan narasi dengan poster soal pemotongan PPh 21 adalah hoaks. "Beredar narasi yang mengatasnamakan DJP dan menyebut adanya instruksi Presiden untuk menaikkan potongan PPh Pasal 21 hingga 35%. Informasi tersebut adalah HOAKS. DJP tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. #KawanPajak diimbau untuk selalu memastikan setiap informasi yang mengatasnamakan DJP melalui Platform resmi DJP," tulis akun Facebook KPP Pratama Pantau Prapat pada 31 Agustus 2026. Klaim tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penghitungan PPh orang pribadi yang berlaku. Berdasar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh orang pribadi menggunakan sistem progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni 5 persen untuk PKP sampai dengan Rp60 juta, 15 persen untuk bagian PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta. Lalu, 25 persen untuk bagian di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, 30 persen untuk bagian di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dan 35 persen hanya untuk bagian PKP di atas Rp5 miliar. Artinya, tarif 35 persen tidak dikenakan langsung terhadap seluruh gaji pekerja. Pengenaan pajak juga dilakukan setelah memperhitungkan komponen penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan yang disesuaikan dengan kategori PTKP. Sebagai contoh, pekerja dengan gaji bruto Rp5 juta per bulan dan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) masuk kategori tarif bulanan A. Penghasilan bruto sampai dengan Rp5,4 juta dalam kategori tersebut dikenai tarif 0 persen. Sementara itu, untuk pekerja dengan gaji bruto Rp20 juta per bulan dan status TK/0, tarif bulanan kategori A yang berlaku adalah 9 persen. Dengan demikian, pemotongan PPh 21 pada bulan tersebut sebesar Rp1,8 juta. Baca juga:Pemerintah Genjot Pajak & Kemandirian Fiskal Daerah pada 2027 100	2026-09-02
Berita CekFakta	Keliru, Yusril Sebut Pejabat Mati Jika Hukuman Koruptor Disahkan	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan menyebabkan banyak pejabat meninggal dan mempertanyakan siapa yang akan mengurus negara. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi milik Yusril @yusrilihzamhd, pada Minggu (30/8/2026), Yusril menyatakan bahwa gambar atau kutipan yang mencatut namanya adalah palsu dan ia tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang terdapat dalam gambar yang beredar. “KLARIFIKASI: HOAKS! Beredar sebuah gambar/kutipan palsu yang mencatut nama Prof. Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas) seolah-olah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait hukuman mati bagi koruptor. Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut sepenuhnya adalah BOHONG (HOAKS). Prof. Yusril tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang dituduhkan dalam gambar di atas. Mari kita hentikan penyebaran informasi palsu yang berpotensi menyesatkan publik. Selalu ingat prinsip saring sebelum sharing! #Hoax #Klarifikasi #YusrillhzaMahendra #SaringSebelumSharing #HukumIndonesia” Begitu pernyataan Yusril dalam akun Instagramnya. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, pada Rabu (26/8/2026) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor yang akan disuarakan massa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI 27 Agustus 2026. Yusril mengatakan, ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2026). Yusril menjelaskan, saat ini RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyusunan sebagai usul inisiatif DPR. Begitu proses tersebut selesai dan diserahkan kepada pemerintah, presiden akan langsung menugaskan menteri terkait untuk membahasnya bersama parlemen. Yusril juga menekankan, kewenangan vonis berada penuh di tangan majelis hakim. Jaksa berhak menuntut hukuman mati berdasarkan bobot kesalahan terdakwa, namun keputusan akhir tetap berada di wilayah yudikatif. Senada dengan hal tersebut, melansir Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memang pernah menyatakan terkait hukuman mati terhadap koruptor, Yusril mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sebagai informasi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta keberadaan aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, pengadilan tipikor di setiap provinsi hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. “Tetapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi,” begitu ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Yusril menyampaikan, saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada 2001-2004, terjadi perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kemudian menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menambahkan sejumlah ketentuan baru, di antaranya mengenai gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, pemerasan oleh pejabat serta tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut yaitu tertulis dalam Pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme serta krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, walaupun Yusril menyebut jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. “Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” begitu tegas Yusril. Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa. Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup, putusan tersebut harus dihormati. Baca juga:Hoaks Prabowo Resmikan Hukuman Mati bagi Koruptor 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Dedi Mulyadi Minta Maaf karena Mendahului Presiden ke NTT	Untuk memeriksa kebenaran fakta, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada video identik dalam akun YouTube “KANG DEDI MULYADI CHANEL” dengan judul “TANGIS TEGUH TAK TERBENDUNG \| MENYESAL PERNAH BERBOHONG SAAT DIPER1KSA”, video itu dipublikasikan pada 10 Juni 2024. Pada menit ke 29.12 dalam video tersebut, memperlihatkan Dedi Mulyadi, sambil menangis membahas persoalan kasus Vina Cirebon, bukan kunjungannya ke NTT. Bagian inilah yang dipotong oleh pengunggah dan diberi narasi bahwa KDM meminta maaf karena mendahului Presiden mengunjungi NTT. Lebih lanjut, dalam akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi”, juga mengunggah pernyataan bahwa video yang menyebut KDM meminta maaf sehubungan dengan kunjungannya ke NTT adalah tidak benar. “Narasi di video ini HOAX - video tersebut adalah video tahun 2024 dan tidak ada hubungannya dengan kunjungan KDM ke NTT,” begitu keterangan tertulis dalam video. Melansir laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp4 miliar. Bantuan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang datang ke NTT sejak Jumat (21/8/2026). Dedi Mulyadi tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 21 Agustus 2026 untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus menyerahkan bantuan dari Jawa Barat. Bantuan uang tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Untuk rumah yang rusak berat, pemilik rumah mendapat bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp10 juta, dan rusak ringan Rp5 juta. "Warga bisa tenang, rumah rusak bisa segera diperbaiki. Semoga NTT cepat pulih dan bangkit," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Sabtu (22/8/2026). Dalam laman Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto juga menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan sebesar Rp200 miliar tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores. Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Kementerian Sekretariat Negara RI melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tiba di Helipad Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/08/2026) untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Kunjungan Presiden ke Nagekeo sekaligus memastikan penanganan dan bantuan pemerintah berjalan dengan baik. Prabowo memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk menerima laporan langsung terkait perkembangan penanganan pasca bencana dan menyampaikan apresiasi atas seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana ini. “Saya sampaikan penghargaan kepada Saudara-saudara. Sekali lagi Saudara-saudara periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban. Tadi ada yang menyampaikan, bupati menyampaikan jam 12 malam, gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat,” begitu keterangan Prabowo. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim KDM meminta maaf karena mengunjungi NTT, merupakan video lama yang dipotong, dan disalahgunakan dengan narasi yang salah mengenai kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT. Baca juga:Mengapa Elektabilitas Prabowo Meredup & Dedi Mulyadi Melesat? 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Wayan Koster Bagikan Rp100 Juta Lewat Kuis Susun Kata	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut, dan baru memperbarui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Adapun Facebook resmi milik Pemerintah Provinsi Bali memiliki 39 ribu pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan resmi milik Gubernur Bali ataupun milik pemerintah. Kemudian, Tirto menemukan video identik pada akun Facebook “Pemimpin Era Baru” yang menyebutkan bahwa Wayan Koster menjawab pertanyaan dari masyarakat di media sosial terkait Bali Era Baru dengan tajuk “Bapak Wayan Koster Menjawab.” “Terima kasih atas pertanyaannya. Bali Era Baru yang saya maksudkan merupakan implementasi dari visi Nangun Satkriter Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru untuk menjaga keharmonian alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Alam Bali harus bersih, indah, lestari. Masyarakat Bali harus maju, sejahtera, bahagia, berkualitas, dan profesional. Dan budayanya terjaga dengan baik meliputi adat istiadat tradisi seni serta karibat lokal dalam memasuki kehidupan masyarakat yang ditandai dengan pengaruh dan intervensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital yang membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat Bali ini tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan kehidupan global.” Demikian jelas Wayan dalam video “Bapak Wayan Koster Menjawab.” Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku, tidak natural dan Wayan banyak berkedip saat berbicara. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, hasil pemeriksaan menggunakan tools pendeteksi AI, seperti Hive Moderation, AI or NOT, dan ZeroGPT tidak ditemukan adanya penggunaan AI dalam video. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Bali dalam akun Instagram resminya @pemprov_bali menyatakan bahwa informasi terkait pembagian dana ratusan juta rupiah melalui chat messenger adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. “HOAX. Unggahan yang mengklaim Gubernur Bali Wayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger adalah INFORMASI PALSU. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan mengirim data pribadi. X Jangan memberikan kode OTP atau informasi rekening. Pastikan informasi hanya diperoleh dari kanal resmi pemerintah dan sumber terpercaya. Saring sebelum sharing. Jangan sampai menjadi korban penipuan digital. #Hoax #CekFakta #StopHoax #Bali #LiterasiDigital https://www.facebook.com/share/p/1CtkCJ7d8y/” begitu keterangan dalam unggahan Pemprov Bali. Senada dengan hal tersebut dalam laman Bali Berkarya, akun media sosial “wyn kstr” disebutkan sebagai akun palsu dan bukan milik Gubernur Bali. “Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial “wyn kstr” yang mencatut nama, foto, wajah, dan suara Gubernur Bali Wayan Koster. Akun tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah.” Begitu keterangan dikutip Bali Berkarya. Modus yang digunakan yaitu dengan menyebarkan video dan menawarkan game berhadiah hingga Rp100 juta untuk menarik perhatian masyarakat. Pemprov Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, dan tidak mengikuti tautan maupun instruksi dari akun yang mencurigakan. Adapun langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari penipuan yaitu: ✅ Periksa keaslian akun sebelum mengikuti informasi. ✅ Jangan membagikan data pribadi, OTP, PIN, atau informasi perbankan. ✅ Jangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. ✅ Segera laporkan akun yang mencatut identitas pejabat untuk kepentingan penipuan. Dengan demikian, informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026 100	2026-08-29
Berita CekFakta	Salah, Video 4 Bulldozer Menuju Gedung DPR untuk Demo 27 Agustus	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari penelusuran Tirto, ditemukan video yang identik dengan video dalam unggahan, yaitu video dalam akun TikTok Cctv Simpang Jambi Muara pada 29 Oktober 2025. Video tersebut memperlihatkan iring-iringan truk besar berjumlah 5 unit dengan warna dan bentuk yang sama. Namun, narator salah menghitung jumlah truk tersebut dan mengucapkan hanya 4 unit. Akun TikTok tersebut memang banyak membagikan rekaman video bus, truk, dan mobil di jalanan. Dalam keterangan unggahan dituliskan bahwa konvoi truk tersebut mengangkut alat berat di wilayah Jambi, bukan merupakan iring-iringan demonstrasi menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam video yang beredar, pengunggah menambahkan teks rekayasa (overlay text) bertuliskan "27 Agustus 2026 4 BULLDOZER SIAP KE GEDUNG DPR" dan "DONASI GAYA BARU Kami akan Pulang Setelah RUU Perampasan aset disahkan" untuk menggiring opini publik seolah-olah tengah terjadi pergerakan massa besar-besaran membawa alat berat ke Senayan. Dengan demikian, video tersebut mendokumentasikan lalu lintas di wilayah Jambi dan sama sekali tidak berkaitan dengan iring-iringan pengunjuk rasa menuju Senayan, Jakarta. Tirto melaporkan, demo hari Kamis (27/08/2026) berlangsung di depan Gedung DPR/MPR oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sejumlah tuntutan demo di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Polisi mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa hari Kamis. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Baca juga:Usai Demo DPR, Polisi Data Kerusakan & Alihkan Lalu Lintas 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Iringan Motor Massa Persiapan Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto menelusuri video yang beredar dengan menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasil penelusuran menemukan video yang identik dalam akun Instagram @surabayago.id. Akun tersebut menjelaskan bahwa visual yang diunggah berkaitan dengan aksi buruh di Surabaya pada 28 Agustus 2025. “SHARE THIS! Update Situasi Demo Buruh Surabaya 28/8/2025. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, siang ini. INFO ARUS LALU LINTAS: - Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah - Arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ditutup total dan diarahkan ke Jalan Peneleh - Arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota - Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Penelusuran Tirto dengan menggunakan Google Search, juga menemukan sejumlah laporan pada media kredibel, salah satunya suarasurabaya.net, bahwa pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jalan Frontage Ahmad Yani memang ditutup sementara karena adanya aksi demonstrasi buruh. Massa buruh saat itu berhenti di sekitar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika itu, sekitar 3.000 buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban melakukan aksi yang menyebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya. Massa yang tergabung dalam KSPI berkumpul terlebih dahulu di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melakukan long march melalui sejumlah ruas jalan menuju Kantor Gubernur Jatim. Baca juga:Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran, “ papar Wilson. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Hoaks, Said Aqil Siradj Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031	Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai pekan lalu. Pemilihan Rais Aam PBNU digelar di lokasi yang sama pada 30 Agustus 2026. Sebagaimana diberitakan oleh Tirto, KH Miftachul Akhyar kembali terpilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031. Miftachul Akhyar sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2021-2026. Ia kembali dipercaya memimpin jajaran ulama PBNU setelah dipilih secara mufakat oleh sembilan anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026). Salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, mengatakan sembilan anggota AHWA mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk menentukan Rais Aam PBNU periode mendatang. "Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar masa khidmat 2026-2031," kata Anwar saat membacakan hasil musyawarah AHWA, Minggu (30/8/2026). KH Miftachul Akhyar telah menjabat Rais Aam PBNU sejak 2018. Sementara itu, Abdul Hakim Mahfud resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Kiai yang akrab disapa Gus Kikin itu resmi terpilih melalui Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Senin (31/8/2026). Rais Aam sendiri merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur kepengurusan PBNU yang memiliki peran utama dalam memimpin bidang keagamaan dan memberikan arah dalam persoalan keumatan. Sementara, Ketum PBNU merupakan jajaran tanfidziyah (pelaksana) tertinggi yang melaksanakan seluruh kebijakan dan program yang telah digariskan oleh jajaran syuriyah PBNU. Baca juga:Siapa Saja 9 Ulama Jadi Anggota AHWA di Muktamar ke-35 NU? 100	2026-09-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Vaksin Cacar Air Sebabkan Pandemi Shingles	Sebagai informasi, Varicella disebut juga "cacar air," menyebabkan ruam gatal yang biasanya berlangsung sekitar seminggu. Penyakit ini juga dapat menyebabkan demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan sakit kepala. Beberapa orang yang terkena cacar air mengalami ruam menyakitkan yang disebut "shingles" (juga dikenal sebagai herpes zoster) bertahun-tahun kemudian. Adapun herpes zoster atau shingles memang memiliki hubungan dengan cacar air. Keduanya disebabkan oleh virus yang sama, yakni varicella-zoster virus (VZV). Setelah seseorang mengalami cacar air, virus tersebut dapat tetap berada dalam kondisi laten di dalam tubuh dan kemudian mengalami reaktivasi yang menyebabkan herpes zoster. Data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima vaksin varicella memiliki risiko herpes zoster yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang pernah mengalami infeksi cacar air secara alami. Risiko reaktivasi virus dari strain vaksin juga lebih rendah dibandingkan reaktivasi virus VZV tipe liar. Dengan demikian, tidak berarti vaksin cacar air menyebabkan pandemi shingles. CDC juga mengakui bahwa seseorang yang telah menerima vaksin cacar air tetap dapat mengalami shingles di kemudian hari. Namun, kondisi tersebut jauh lebih jarang dibandingkan shingles yang terjadi setelah seseorang mengalami cacar air. Hal ini tercantum dalam lembar informasi vaksin varicella CDC. Dengan demikian, keberadaan kasus shingles pada orang yang pernah mendapatkan vaksin tidak dapat dijadikan bukti bahwa vaksin tersebut menyebabkan peningkatan kasus herpes zoster secara luas. Penjelasan mengenai hubungan vaksin cacar air dan shingles juga pernah dibahas oleh Live Science. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai apakah vaksin cacar air dapat menyebabkan shingles telah menjadi bahan penelitian, tetapi bukti yang ada tidak mendukung kesimpulan bahwa vaksin menyebabkan peningkatan risiko shingles secara umum. Sementara itu, Public Health Communications Collaborative (PHCC) juga menyatakan bahwa klaim bahwa vaksin cacar air meningkatkan risiko shingles merupakan klaim yang menyesatkan. Pembahasan tersebut menekankan perlunya membedakan antara reaktivasi virus setelah infeksi cacar air alami dengan risiko yang berasal dari vaksinasi. History of Vaccines turut membahas hubungan antara vaksin cacar air dan shingles. Sumber tersebut menjelaskan bahwa berkurangnya sirkulasi virus cacar air setelah program vaksinasi dapat memengaruhi pola paparan masyarakat terhadap virus, tetapi kondisi tersebut tidak sama dengan menyatakan bahwa vaksin menyebabkan shingles. CDC sendiri merekomendasikan vaksin varicella sebagai perlindungan terhadap cacar air. Untuk orang yang belum memiliki bukti kekebalan, CDC merekomendasikan dua dosis vaksin varicella. “CDC recommends 2 doses of varicella vaccine for children, adolescents, and adults who do not have evidence of immunity.” Dikutip pada laman CDC. CDC juga menjelaskan bahwa orang yang pernah mengalami cacar air memiliki risiko mengalami shingles di kemudian hari. Sebaliknya, anak-anak yang divaksinasi varicella memiliki tingkat herpes zoster yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami infeksi cacar air secara alami. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin cacar air menyebabkan krisis shingles atau bahwa shingles "20 kali lebih mematikan" adalah tidak benar dan bertentangan dengan konsensus medis global. Baca juga:Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan 100	2026-09-02
Berita CekFakta	Keliru, Yusril Sebut Pejabat Mati Jika Hukuman Koruptor Disahkan	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan menyebabkan banyak pejabat meninggal dan mempertanyakan siapa yang akan mengurus negara. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi milik Yusril @yusrilihzamhd, pada Minggu (30/8/2026), Yusril menyatakan bahwa gambar atau kutipan yang mencatut namanya adalah palsu dan ia tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang terdapat dalam gambar yang beredar. “KLARIFIKASI: HOAKS! Beredar sebuah gambar/kutipan palsu yang mencatut nama Prof. Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas) seolah-olah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait hukuman mati bagi koruptor. Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut sepenuhnya adalah BOHONG (HOAKS). Prof. Yusril tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang dituduhkan dalam gambar di atas. Mari kita hentikan penyebaran informasi palsu yang berpotensi menyesatkan publik. Selalu ingat prinsip saring sebelum sharing! #Hoax #Klarifikasi #YusrillhzaMahendra #SaringSebelumSharing #HukumIndonesia” Begitu pernyataan Yusril dalam akun Instagramnya. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, pada Rabu (26/8/2026) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor yang akan disuarakan massa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI 27 Agustus 2026. Yusril mengatakan, ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2026). Yusril menjelaskan, saat ini RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyusunan sebagai usul inisiatif DPR. Begitu proses tersebut selesai dan diserahkan kepada pemerintah, presiden akan langsung menugaskan menteri terkait untuk membahasnya bersama parlemen. Yusril juga menekankan, kewenangan vonis berada penuh di tangan majelis hakim. Jaksa berhak menuntut hukuman mati berdasarkan bobot kesalahan terdakwa, namun keputusan akhir tetap berada di wilayah yudikatif. Senada dengan hal tersebut, melansir Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memang pernah menyatakan terkait hukuman mati terhadap koruptor, Yusril mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sebagai informasi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta keberadaan aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, pengadilan tipikor di setiap provinsi hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. “Tetapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi,” begitu ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Yusril menyampaikan, saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada 2001-2004, terjadi perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kemudian menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menambahkan sejumlah ketentuan baru, di antaranya mengenai gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, pemerasan oleh pejabat serta tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut yaitu tertulis dalam Pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme serta krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, walaupun Yusril menyebut jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. “Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” begitu tegas Yusril. Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa. Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup, putusan tersebut harus dihormati. Baca juga:Hoaks Prabowo Resmikan Hukuman Mati bagi Koruptor 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Dedi Mulyadi Minta Maaf karena Mendahului Presiden ke NTT	Untuk memeriksa kebenaran fakta, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada video identik dalam akun YouTube “KANG DEDI MULYADI CHANEL” dengan judul “TANGIS TEGUH TAK TERBENDUNG \| MENYESAL PERNAH BERBOHONG SAAT DIPER1KSA”, video itu dipublikasikan pada 10 Juni 2024. Pada menit ke 29.12 dalam video tersebut, memperlihatkan Dedi Mulyadi, sambil menangis membahas persoalan kasus Vina Cirebon, bukan kunjungannya ke NTT. Bagian inilah yang dipotong oleh pengunggah dan diberi narasi bahwa KDM meminta maaf karena mendahului Presiden mengunjungi NTT. Lebih lanjut, dalam akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi”, juga mengunggah pernyataan bahwa video yang menyebut KDM meminta maaf sehubungan dengan kunjungannya ke NTT adalah tidak benar. “Narasi di video ini HOAX - video tersebut adalah video tahun 2024 dan tidak ada hubungannya dengan kunjungan KDM ke NTT,” begitu keterangan tertulis dalam video. Melansir laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp4 miliar. Bantuan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang datang ke NTT sejak Jumat (21/8/2026). Dedi Mulyadi tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 21 Agustus 2026 untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus menyerahkan bantuan dari Jawa Barat. Bantuan uang tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Untuk rumah yang rusak berat, pemilik rumah mendapat bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp10 juta, dan rusak ringan Rp5 juta. "Warga bisa tenang, rumah rusak bisa segera diperbaiki. Semoga NTT cepat pulih dan bangkit," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Sabtu (22/8/2026). Dalam laman Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto juga menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan sebesar Rp200 miliar tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores. Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Kementerian Sekretariat Negara RI melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tiba di Helipad Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/08/2026) untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Kunjungan Presiden ke Nagekeo sekaligus memastikan penanganan dan bantuan pemerintah berjalan dengan baik. Prabowo memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk menerima laporan langsung terkait perkembangan penanganan pasca bencana dan menyampaikan apresiasi atas seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana ini. “Saya sampaikan penghargaan kepada Saudara-saudara. Sekali lagi Saudara-saudara periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban. Tadi ada yang menyampaikan, bupati menyampaikan jam 12 malam, gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat,” begitu keterangan Prabowo. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim KDM meminta maaf karena mengunjungi NTT, merupakan video lama yang dipotong, dan disalahgunakan dengan narasi yang salah mengenai kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT. Baca juga:Mengapa Elektabilitas Prabowo Meredup & Dedi Mulyadi Melesat? 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Wayan Koster Bagikan Rp100 Juta Lewat Kuis Susun Kata	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut, dan baru memperbarui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Adapun Facebook resmi milik Pemerintah Provinsi Bali memiliki 39 ribu pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan resmi milik Gubernur Bali ataupun milik pemerintah. Kemudian, Tirto menemukan video identik pada akun Facebook “Pemimpin Era Baru” yang menyebutkan bahwa Wayan Koster menjawab pertanyaan dari masyarakat di media sosial terkait Bali Era Baru dengan tajuk “Bapak Wayan Koster Menjawab.” “Terima kasih atas pertanyaannya. Bali Era Baru yang saya maksudkan merupakan implementasi dari visi Nangun Satkriter Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru untuk menjaga keharmonian alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Alam Bali harus bersih, indah, lestari. Masyarakat Bali harus maju, sejahtera, bahagia, berkualitas, dan profesional. Dan budayanya terjaga dengan baik meliputi adat istiadat tradisi seni serta karibat lokal dalam memasuki kehidupan masyarakat yang ditandai dengan pengaruh dan intervensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital yang membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat Bali ini tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan kehidupan global.” Demikian jelas Wayan dalam video “Bapak Wayan Koster Menjawab.” Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku, tidak natural dan Wayan banyak berkedip saat berbicara. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, hasil pemeriksaan menggunakan tools pendeteksi AI, seperti Hive Moderation, AI or NOT, dan ZeroGPT tidak ditemukan adanya penggunaan AI dalam video. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Bali dalam akun Instagram resminya @pemprov_bali menyatakan bahwa informasi terkait pembagian dana ratusan juta rupiah melalui chat messenger adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. “HOAX. Unggahan yang mengklaim Gubernur Bali Wayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger adalah INFORMASI PALSU. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan mengirim data pribadi. X Jangan memberikan kode OTP atau informasi rekening. Pastikan informasi hanya diperoleh dari kanal resmi pemerintah dan sumber terpercaya. Saring sebelum sharing. Jangan sampai menjadi korban penipuan digital. #Hoax #CekFakta #StopHoax #Bali #LiterasiDigital https://www.facebook.com/share/p/1CtkCJ7d8y/” begitu keterangan dalam unggahan Pemprov Bali. Senada dengan hal tersebut dalam laman Bali Berkarya, akun media sosial “wyn kstr” disebutkan sebagai akun palsu dan bukan milik Gubernur Bali. “Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial “wyn kstr” yang mencatut nama, foto, wajah, dan suara Gubernur Bali Wayan Koster. Akun tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah.” Begitu keterangan dikutip Bali Berkarya. Modus yang digunakan yaitu dengan menyebarkan video dan menawarkan game berhadiah hingga Rp100 juta untuk menarik perhatian masyarakat. Pemprov Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, dan tidak mengikuti tautan maupun instruksi dari akun yang mencurigakan. Adapun langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari penipuan yaitu: ✅ Periksa keaslian akun sebelum mengikuti informasi. ✅ Jangan membagikan data pribadi, OTP, PIN, atau informasi perbankan. ✅ Jangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. ✅ Segera laporkan akun yang mencatut identitas pejabat untuk kepentingan penipuan. Dengan demikian, informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026 100	2026-08-29
Berita CekFakta	Salah, Video 4 Bulldozer Menuju Gedung DPR untuk Demo 27 Agustus	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari penelusuran Tirto, ditemukan video yang identik dengan video dalam unggahan, yaitu video dalam akun TikTok Cctv Simpang Jambi Muara pada 29 Oktober 2025. Video tersebut memperlihatkan iring-iringan truk besar berjumlah 5 unit dengan warna dan bentuk yang sama. Namun, narator salah menghitung jumlah truk tersebut dan mengucapkan hanya 4 unit. Akun TikTok tersebut memang banyak membagikan rekaman video bus, truk, dan mobil di jalanan. Dalam keterangan unggahan dituliskan bahwa konvoi truk tersebut mengangkut alat berat di wilayah Jambi, bukan merupakan iring-iringan demonstrasi menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam video yang beredar, pengunggah menambahkan teks rekayasa (overlay text) bertuliskan "27 Agustus 2026 4 BULLDOZER SIAP KE GEDUNG DPR" dan "DONASI GAYA BARU Kami akan Pulang Setelah RUU Perampasan aset disahkan" untuk menggiring opini publik seolah-olah tengah terjadi pergerakan massa besar-besaran membawa alat berat ke Senayan. Dengan demikian, video tersebut mendokumentasikan lalu lintas di wilayah Jambi dan sama sekali tidak berkaitan dengan iring-iringan pengunjuk rasa menuju Senayan, Jakarta. Tirto melaporkan, demo hari Kamis (27/08/2026) berlangsung di depan Gedung DPR/MPR oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sejumlah tuntutan demo di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Polisi mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa hari Kamis. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Baca juga:Usai Demo DPR, Polisi Data Kerusakan & Alihkan Lalu Lintas 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Iringan Motor Massa Persiapan Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto menelusuri video yang beredar dengan menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasil penelusuran menemukan video yang identik dalam akun Instagram @surabayago.id. Akun tersebut menjelaskan bahwa visual yang diunggah berkaitan dengan aksi buruh di Surabaya pada 28 Agustus 2025. “SHARE THIS! Update Situasi Demo Buruh Surabaya 28/8/2025. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, siang ini. INFO ARUS LALU LINTAS: - Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah - Arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ditutup total dan diarahkan ke Jalan Peneleh - Arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota - Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Penelusuran Tirto dengan menggunakan Google Search, juga menemukan sejumlah laporan pada media kredibel, salah satunya suarasurabaya.net, bahwa pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jalan Frontage Ahmad Yani memang ditutup sementara karena adanya aksi demonstrasi buruh. Massa buruh saat itu berhenti di sekitar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika itu, sekitar 3.000 buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban melakukan aksi yang menyebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya. Massa yang tergabung dalam KSPI berkumpul terlebih dahulu di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melakukan long march melalui sejumlah ruas jalan menuju Kantor Gubernur Jatim. Baca juga:Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran, “ papar Wilson. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan subsidi tahun 2026. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-31
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Instruksikan Pemotongan PPh 21 Sebesar 35 Persen	Tim tirto.id kemudian menelusuri kebenaran dari unggahan terkait pemotongan PPh 21 senilai 35 persen dari gaji karyawan. Hasilnya, tidak ada kementerian/lembaga yang pernah mengunggah informasi terkait narasi yang beredar. Instansi terkait, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Facebook melalui akun KPP Pratama Rantau Rapat menyatakan narasi dengan poster soal pemotongan PPh 21 adalah hoaks. "Beredar narasi yang mengatasnamakan DJP dan menyebut adanya instruksi Presiden untuk menaikkan potongan PPh Pasal 21 hingga 35%. Informasi tersebut adalah HOAKS. DJP tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. #KawanPajak diimbau untuk selalu memastikan setiap informasi yang mengatasnamakan DJP melalui Platform resmi DJP," tulis akun Facebook KPP Pratama Pantau Prapat pada 31 Agustus 2026. Klaim tersebut juga bertentangan dengan ketentuan penghitungan PPh orang pribadi yang berlaku. Berdasar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh orang pribadi menggunakan sistem progresif berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni 5 persen untuk PKP sampai dengan Rp60 juta, 15 persen untuk bagian PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta. Lalu, 25 persen untuk bagian di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, 30 persen untuk bagian di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dan 35 persen hanya untuk bagian PKP di atas Rp5 miliar. Artinya, tarif 35 persen tidak dikenakan langsung terhadap seluruh gaji pekerja. Pengenaan pajak juga dilakukan setelah memperhitungkan komponen penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif bulanan yang disesuaikan dengan kategori PTKP. Sebagai contoh, pekerja dengan gaji bruto Rp5 juta per bulan dan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) masuk kategori tarif bulanan A. Penghasilan bruto sampai dengan Rp5,4 juta dalam kategori tersebut dikenai tarif 0 persen. Sementara itu, untuk pekerja dengan gaji bruto Rp20 juta per bulan dan status TK/0, tarif bulanan kategori A yang berlaku adalah 9 persen. Dengan demikian, pemotongan PPh 21 pada bulan tersebut sebesar Rp1,8 juta. Baca juga:Pemerintah Genjot Pajak & Kemandirian Fiskal Daerah pada 2027 100	2026-09-02
Berita CekFakta	Keliru, Yusril Sebut Pejabat Mati Jika Hukuman Koruptor Disahkan	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan menyebabkan banyak pejabat meninggal dan mempertanyakan siapa yang akan mengurus negara. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun Instagram resmi milik Yusril @yusrilihzamhd, pada Minggu (30/8/2026), Yusril menyatakan bahwa gambar atau kutipan yang mencatut namanya adalah palsu dan ia tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang terdapat dalam gambar yang beredar. “KLARIFIKASI: HOAKS! Beredar sebuah gambar/kutipan palsu yang mencatut nama Prof. Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas) seolah-olah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait hukuman mati bagi koruptor. Setelah ditelusuri, pernyataan tersebut sepenuhnya adalah BOHONG (HOAKS). Prof. Yusril tidak pernah mengucapkan kalimat sebagaimana yang dituduhkan dalam gambar di atas. Mari kita hentikan penyebaran informasi palsu yang berpotensi menyesatkan publik. Selalu ingat prinsip saring sebelum sharing! #Hoax #Klarifikasi #YusrillhzaMahendra #SaringSebelumSharing #HukumIndonesia” Begitu pernyataan Yusril dalam akun Instagramnya. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, pada Rabu (26/8/2026) Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya terkait tuntutan hukuman mati bagi koruptor yang akan disuarakan massa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI 27 Agustus 2026. Yusril mengatakan, ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2026). Yusril menjelaskan, saat ini RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyusunan sebagai usul inisiatif DPR. Begitu proses tersebut selesai dan diserahkan kepada pemerintah, presiden akan langsung menugaskan menteri terkait untuk membahasnya bersama parlemen. Yusril juga menekankan, kewenangan vonis berada penuh di tangan majelis hakim. Jaksa berhak menuntut hukuman mati berdasarkan bobot kesalahan terdakwa, namun keputusan akhir tetap berada di wilayah yudikatif. Senada dengan hal tersebut, melansir Antara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memang pernah menyatakan terkait hukuman mati terhadap koruptor, Yusril mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sebagai informasi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta keberadaan aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, pengadilan tipikor di setiap provinsi hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. “Tetapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi,” begitu ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Yusril menyampaikan, saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada 2001-2004, terjadi perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kemudian menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menambahkan sejumlah ketentuan baru, di antaranya mengenai gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, pemerasan oleh pejabat serta tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut yaitu tertulis dalam Pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme serta krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, walaupun Yusril menyebut jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. “Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” begitu tegas Yusril. Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa. Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup, putusan tersebut harus dihormati. Baca juga:Hoaks Prabowo Resmikan Hukuman Mati bagi Koruptor 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Dedi Mulyadi Minta Maaf karena Mendahului Presiden ke NTT	Untuk memeriksa kebenaran fakta, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada video identik dalam akun YouTube “KANG DEDI MULYADI CHANEL” dengan judul “TANGIS TEGUH TAK TERBENDUNG \| MENYESAL PERNAH BERBOHONG SAAT DIPER1KSA”, video itu dipublikasikan pada 10 Juni 2024. Pada menit ke 29.12 dalam video tersebut, memperlihatkan Dedi Mulyadi, sambil menangis membahas persoalan kasus Vina Cirebon, bukan kunjungannya ke NTT. Bagian inilah yang dipotong oleh pengunggah dan diberi narasi bahwa KDM meminta maaf karena mendahului Presiden mengunjungi NTT. Lebih lanjut, dalam akun Facebook resmi “Kang Dedi Mulyadi”, juga mengunggah pernyataan bahwa video yang menyebut KDM meminta maaf sehubungan dengan kunjungannya ke NTT adalah tidak benar. “Narasi di video ini HOAX - video tersebut adalah video tahun 2024 dan tidak ada hubungannya dengan kunjungan KDM ke NTT,” begitu keterangan tertulis dalam video. Melansir laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp4 miliar. Bantuan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang datang ke NTT sejak Jumat (21/8/2026). Dedi Mulyadi tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 21 Agustus 2026 untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa sekaligus menyerahkan bantuan dari Jawa Barat. Bantuan uang tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Untuk rumah yang rusak berat, pemilik rumah mendapat bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp10 juta, dan rusak ringan Rp5 juta. "Warga bisa tenang, rumah rusak bisa segera diperbaiki. Semoga NTT cepat pulih dan bangkit," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Sabtu (22/8/2026). Dalam laman Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto juga menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan sebesar Rp200 miliar tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores. Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Kementerian Sekretariat Negara RI melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tiba di Helipad Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/08/2026) untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Kunjungan Presiden ke Nagekeo sekaligus memastikan penanganan dan bantuan pemerintah berjalan dengan baik. Prabowo memimpin rapat bersama sejumlah pihak untuk menerima laporan langsung terkait perkembangan penanganan pasca bencana dan menyampaikan apresiasi atas seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanganan bencana ini. “Saya sampaikan penghargaan kepada Saudara-saudara. Sekali lagi Saudara-saudara periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban. Tadi ada yang menyampaikan, bupati menyampaikan jam 12 malam, gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat,” begitu keterangan Prabowo. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim KDM meminta maaf karena mengunjungi NTT, merupakan video lama yang dipotong, dan disalahgunakan dengan narasi yang salah mengenai kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT. Baca juga:Mengapa Elektabilitas Prabowo Meredup & Dedi Mulyadi Melesat? 100	2026-09-01
Berita CekFakta	Hoaks, Wayan Koster Bagikan Rp100 Juta Lewat Kuis Susun Kata	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut, dan baru memperbarui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Adapun Facebook resmi milik Pemerintah Provinsi Bali memiliki 39 ribu pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan resmi milik Gubernur Bali ataupun milik pemerintah. Kemudian, Tirto menemukan video identik pada akun Facebook “Pemimpin Era Baru” yang menyebutkan bahwa Wayan Koster menjawab pertanyaan dari masyarakat di media sosial terkait Bali Era Baru dengan tajuk “Bapak Wayan Koster Menjawab.” “Terima kasih atas pertanyaannya. Bali Era Baru yang saya maksudkan merupakan implementasi dari visi Nangun Satkriter Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru untuk menjaga keharmonian alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Alam Bali harus bersih, indah, lestari. Masyarakat Bali harus maju, sejahtera, bahagia, berkualitas, dan profesional. Dan budayanya terjaga dengan baik meliputi adat istiadat tradisi seni serta karibat lokal dalam memasuki kehidupan masyarakat yang ditandai dengan pengaruh dan intervensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital yang membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat Bali ini tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan kehidupan global.” Demikian jelas Wayan dalam video “Bapak Wayan Koster Menjawab.” Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku, tidak natural dan Wayan banyak berkedip saat berbicara. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, hasil pemeriksaan menggunakan tools pendeteksi AI, seperti Hive Moderation, AI or NOT, dan ZeroGPT tidak ditemukan adanya penggunaan AI dalam video. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Bali dalam akun Instagram resminya @pemprov_bali menyatakan bahwa informasi terkait pembagian dana ratusan juta rupiah melalui chat messenger adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. “HOAX. Unggahan yang mengklaim Gubernur Bali Wayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger adalah INFORMASI PALSU. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan mengirim data pribadi. X Jangan memberikan kode OTP atau informasi rekening. Pastikan informasi hanya diperoleh dari kanal resmi pemerintah dan sumber terpercaya. Saring sebelum sharing. Jangan sampai menjadi korban penipuan digital. #Hoax #CekFakta #StopHoax #Bali #LiterasiDigital https://www.facebook.com/share/p/1CtkCJ7d8y/” begitu keterangan dalam unggahan Pemprov Bali. Senada dengan hal tersebut dalam laman Bali Berkarya, akun media sosial “wyn kstr” disebutkan sebagai akun palsu dan bukan milik Gubernur Bali. “Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial “wyn kstr” yang mencatut nama, foto, wajah, dan suara Gubernur Bali Wayan Koster. Akun tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah.” Begitu keterangan dikutip Bali Berkarya. Modus yang digunakan yaitu dengan menyebarkan video dan menawarkan game berhadiah hingga Rp100 juta untuk menarik perhatian masyarakat. Pemprov Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, dan tidak mengikuti tautan maupun instruksi dari akun yang mencurigakan. Adapun langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari penipuan yaitu: ✅ Periksa keaslian akun sebelum mengikuti informasi. ✅ Jangan membagikan data pribadi, OTP, PIN, atau informasi perbankan. ✅ Jangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. ✅ Segera laporkan akun yang mencatut identitas pejabat untuk kepentingan penipuan. Dengan demikian, informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026 100	2026-08-29
Berita CekFakta	Salah, Video 4 Bulldozer Menuju Gedung DPR untuk Demo 27 Agustus	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari penelusuran Tirto, ditemukan video yang identik dengan video dalam unggahan, yaitu video dalam akun TikTok Cctv Simpang Jambi Muara pada 29 Oktober 2025. Video tersebut memperlihatkan iring-iringan truk besar berjumlah 5 unit dengan warna dan bentuk yang sama. Namun, narator salah menghitung jumlah truk tersebut dan mengucapkan hanya 4 unit. Akun TikTok tersebut memang banyak membagikan rekaman video bus, truk, dan mobil di jalanan. Dalam keterangan unggahan dituliskan bahwa konvoi truk tersebut mengangkut alat berat di wilayah Jambi, bukan merupakan iring-iringan demonstrasi menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam video yang beredar, pengunggah menambahkan teks rekayasa (overlay text) bertuliskan "27 Agustus 2026 4 BULLDOZER SIAP KE GEDUNG DPR" dan "DONASI GAYA BARU Kami akan Pulang Setelah RUU Perampasan aset disahkan" untuk menggiring opini publik seolah-olah tengah terjadi pergerakan massa besar-besaran membawa alat berat ke Senayan. Dengan demikian, video tersebut mendokumentasikan lalu lintas di wilayah Jambi dan sama sekali tidak berkaitan dengan iring-iringan pengunjuk rasa menuju Senayan, Jakarta. Tirto melaporkan, demo hari Kamis (27/08/2026) berlangsung di depan Gedung DPR/MPR oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sejumlah tuntutan demo di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Polisi mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa hari Kamis. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Baca juga:Usai Demo DPR, Polisi Data Kerusakan & Alihkan Lalu Lintas 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Iringan Motor Massa Persiapan Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto menelusuri video yang beredar dengan menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasil penelusuran menemukan video yang identik dalam akun Instagram @surabayago.id. Akun tersebut menjelaskan bahwa visual yang diunggah berkaitan dengan aksi buruh di Surabaya pada 28 Agustus 2025. “SHARE THIS! Update Situasi Demo Buruh Surabaya 28/8/2025. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, siang ini. INFO ARUS LALU LINTAS: - Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah - Arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ditutup total dan diarahkan ke Jalan Peneleh - Arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota - Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Penelusuran Tirto dengan menggunakan Google Search, juga menemukan sejumlah laporan pada media kredibel, salah satunya suarasurabaya.net, bahwa pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jalan Frontage Ahmad Yani memang ditutup sementara karena adanya aksi demonstrasi buruh. Massa buruh saat itu berhenti di sekitar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika itu, sekitar 3.000 buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban melakukan aksi yang menyebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya. Massa yang tergabung dalam KSPI berkumpul terlebih dahulu di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melakukan long march melalui sejumlah ruas jalan menuju Kantor Gubernur Jatim. Baca juga:Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Iringan Motor Massa Persiapan Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto menelusuri video yang beredar dengan menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasil penelusuran menemukan video yang identik dalam akun Instagram @surabayago.id. Akun tersebut menjelaskan bahwa visual yang diunggah berkaitan dengan aksi buruh di Surabaya pada 28 Agustus 2025. “SHARE THIS! Update Situasi Demo Buruh Surabaya 28/8/2025. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, siang ini. INFO ARUS LALU LINTAS: - Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah - Arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ditutup total dan diarahkan ke Jalan Peneleh - Arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota - Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Penelusuran Tirto dengan menggunakan Google Search, juga menemukan sejumlah laporan pada media kredibel, salah satunya suarasurabaya.net, bahwa pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jalan Frontage Ahmad Yani memang ditutup sementara karena adanya aksi demonstrasi buruh. Massa buruh saat itu berhenti di sekitar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika itu, sekitar 3.000 buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban melakukan aksi yang menyebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya. Massa yang tergabung dalam KSPI berkumpul terlebih dahulu di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melakukan long march melalui sejumlah ruas jalan menuju Kantor Gubernur Jatim. Baca juga:Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Wayan Koster Bagikan Rp100 Juta Lewat Kuis Susun Kata	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut, dan baru memperbarui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Adapun Facebook resmi milik Pemerintah Provinsi Bali memiliki 39 ribu pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan resmi milik Gubernur Bali ataupun milik pemerintah. Kemudian, Tirto menemukan video identik pada akun Facebook “Pemimpin Era Baru” yang menyebutkan bahwa Wayan Koster menjawab pertanyaan dari masyarakat di media sosial terkait Bali Era Baru dengan tajuk “Bapak Wayan Koster Menjawab.” “Terima kasih atas pertanyaannya. Bali Era Baru yang saya maksudkan merupakan implementasi dari visi Nangun Satkriter Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru untuk menjaga keharmonian alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Alam Bali harus bersih, indah, lestari. Masyarakat Bali harus maju, sejahtera, bahagia, berkualitas, dan profesional. Dan budayanya terjaga dengan baik meliputi adat istiadat tradisi seni serta karibat lokal dalam memasuki kehidupan masyarakat yang ditandai dengan pengaruh dan intervensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital yang membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat Bali ini tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan kehidupan global.” Demikian jelas Wayan dalam video “Bapak Wayan Koster Menjawab.” Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku, tidak natural dan Wayan banyak berkedip saat berbicara. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, hasil pemeriksaan menggunakan tools pendeteksi AI, seperti Hive Moderation, AI or NOT, dan ZeroGPT tidak ditemukan adanya penggunaan AI dalam video. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Bali dalam akun Instagram resminya @pemprov_bali menyatakan bahwa informasi terkait pembagian dana ratusan juta rupiah melalui chat messenger adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. “HOAX. Unggahan yang mengklaim Gubernur Bali Wayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger adalah INFORMASI PALSU. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan mengirim data pribadi. X Jangan memberikan kode OTP atau informasi rekening. Pastikan informasi hanya diperoleh dari kanal resmi pemerintah dan sumber terpercaya. Saring sebelum sharing. Jangan sampai menjadi korban penipuan digital. #Hoax #CekFakta #StopHoax #Bali #LiterasiDigital https://www.facebook.com/share/p/1CtkCJ7d8y/” begitu keterangan dalam unggahan Pemprov Bali. Senada dengan hal tersebut dalam laman Bali Berkarya, akun media sosial “wyn kstr” disebutkan sebagai akun palsu dan bukan milik Gubernur Bali. “Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial “wyn kstr” yang mencatut nama, foto, wajah, dan suara Gubernur Bali Wayan Koster. Akun tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali dan diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah.” Begitu keterangan dikutip Bali Berkarya. Modus yang digunakan yaitu dengan menyebarkan video dan menawarkan game berhadiah hingga Rp100 juta untuk menarik perhatian masyarakat. Pemprov Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, dan tidak mengikuti tautan maupun instruksi dari akun yang mencurigakan. Adapun langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari penipuan yaitu: ✅ Periksa keaslian akun sebelum mengikuti informasi. ✅ Jangan membagikan data pribadi, OTP, PIN, atau informasi perbankan. ✅ Jangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. ✅ Segera laporkan akun yang mencatut identitas pejabat untuk kepentingan penipuan. Dengan demikian, informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026 100	2026-08-29
Berita CekFakta	Salah, Video 4 Bulldozer Menuju Gedung DPR untuk Demo 27 Agustus	Untuk membuktikan kebenaran klaim, Tirto melakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari penelusuran Tirto, ditemukan video yang identik dengan video dalam unggahan, yaitu video dalam akun TikTok Cctv Simpang Jambi Muara pada 29 Oktober 2025. Video tersebut memperlihatkan iring-iringan truk besar berjumlah 5 unit dengan warna dan bentuk yang sama. Namun, narator salah menghitung jumlah truk tersebut dan mengucapkan hanya 4 unit. Akun TikTok tersebut memang banyak membagikan rekaman video bus, truk, dan mobil di jalanan. Dalam keterangan unggahan dituliskan bahwa konvoi truk tersebut mengangkut alat berat di wilayah Jambi, bukan merupakan iring-iringan demonstrasi menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam video yang beredar, pengunggah menambahkan teks rekayasa (overlay text) bertuliskan "27 Agustus 2026 4 BULLDOZER SIAP KE GEDUNG DPR" dan "DONASI GAYA BARU Kami akan Pulang Setelah RUU Perampasan aset disahkan" untuk menggiring opini publik seolah-olah tengah terjadi pergerakan massa besar-besaran membawa alat berat ke Senayan. Dengan demikian, video tersebut mendokumentasikan lalu lintas di wilayah Jambi dan sama sekali tidak berkaitan dengan iring-iringan pengunjuk rasa menuju Senayan, Jakarta. Tirto melaporkan, demo hari Kamis (27/08/2026) berlangsung di depan Gedung DPR/MPR oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sejumlah tuntutan demo di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Polisi mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa hari Kamis. Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Baca juga:Usai Demo DPR, Polisi Data Kerusakan & Alihkan Lalu Lintas 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Iringan Motor Massa Persiapan Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto menelusuri video yang beredar dengan menggunakan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasil penelusuran menemukan video yang identik dalam akun Instagram @surabayago.id. Akun tersebut menjelaskan bahwa visual yang diunggah berkaitan dengan aksi buruh di Surabaya pada 28 Agustus 2025. “SHARE THIS! Update Situasi Demo Buruh Surabaya 28/8/2025. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, siang ini. INFO ARUS LALU LINTAS: - Arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah - Arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ditutup total dan diarahkan ke Jalan Peneleh - Arus lalu lintas dari Jalan Bubutan menuju Jalan Pahlawan, dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota - Arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Stasiun Kota.” Begitu keterangan tertulis dalam video. Penelusuran Tirto dengan menggunakan Google Search, juga menemukan sejumlah laporan pada media kredibel, salah satunya suarasurabaya.net, bahwa pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jalan Frontage Ahmad Yani memang ditutup sementara karena adanya aksi demonstrasi buruh. Massa buruh saat itu berhenti di sekitar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Ketika itu, sekitar 3.000 buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban melakukan aksi yang menyebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Surabaya. Massa yang tergabung dalam KSPI berkumpul terlebih dahulu di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melakukan long march melalui sejumlah ruas jalan menuju Kantor Gubernur Jatim. Baca juga:Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Keliru, Bayi 2,5 Bulan di Jepara Meninggal karena Imunisasi DPT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Vaksin DPT adalah jenis imunisasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari tiga penyakit infeksi bakteri yang berbahaya, yaitu difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa imunisasi DPT penting diberikan kepada anak-anak untuk kesehatan mereka saat ini hingga pada masa mendatang. Namun, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima imunisasi lengkap, bahkan sama sekali tidak pernah diimunisasi sejak lahir. Imunisasi DPT adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini perlu diberikan sebelum anak berusia 1 tahun. Tidak hanya melindungi, vaksin DPT juga dapat mencegah komplikasi yang disebabkan ketiga penyakit tersebut. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 (tiga) jenis penyakit berbeda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Ketiga penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat memicu komplikasi serius dan bahkan kematian bila dibiarkan tanpa penanganan langsung oleh dokter. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan imunisasi DPT sebagai salah satu imunisasi dasar lengkap yang wajib diperoleh oleh anak sebelum usia 1 tahun. Adapun efek samping yang disebabkan imunisasi DPT biasanya ringan dan tidak membahayakan, seperti bengkak dan rasa sakit pada area suntik, demam ringan, serta penurunan nafsu makan. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, imunisasi DPT dapat menimbulkan reaksi alergi berat pada anak, mulai dari demam tinggi, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dalam laporan Joglo News, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKK Jepara, Eko Cahyo Puspeno menjelaskan, proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak masyarakat, posyandu, puskesmas, klinik, hingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang sempat menangani bayi saat sakit. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut kemudian dianalisis oleh Satgas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Jepara. Dan hasilnya dibahas oleh Komite Daerah (Komda) KIPI Jawa Tengah serta Komnas KIPI. “Kajian kausalitas hasilnya adalah koinsidensi. Penyebabnya tidak ada hubungan langsung dengan vaksin atau kesalahan prosedur atau reaksi kecemasan,” jelasnya saat dihubungi via telepon, Selasa (28/7). Senada dengan hal tersebut, Muria Suara Merdeka menjelaskan bahwa memang terjadi kasus meninggalnya bayi 2,5 bulan asal Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada Juni 2025 lalu. Bayi tersebut sebelumnya dilaporkan meninggal dunia usai mendapatkan imunisasi DPT (difteri, pertusis dan tetanus). Jarak waktu meninggalnya bayi adalah 13 Imunisasi yang dilakukan di Posyandu desa setempat. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara, dokter Eko Cahyo Puspeno mengatakan, kesimpulan itu diperoleh dari investigasi Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI). “Kami memastikan kalau ini (kematian bayi) bukan berkaitan dengan imunisasi/bakso atau kesalahan prosedur,” begitu keterangan Eko, Selasa (29/7/2025). Menurut Eko, sebelum dibahas di Komnas KIPI, Dinkes telah melengkapi data investigasi, mulai dari informasi di masyarakat, klinik tempat pertama kali bayi dibawa, dan RS PKU Muhammadiyah Mayong tempat bayi dirawat. Tim dari Dinkes juga memastikan kronologi kejadian dari berbagai sumber, kemudian mengumpulkan data hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, seperti hasil laboratorium lengkap. Hasil pemeriksaan dokter, menyebutkan bahwa sebab meninggalnya bayi karena beberapa kondisi, seperti sepsis dan volume depression. Saat investigasi, tim juga mencari sasaran imunisasi lain yang diberikan vaksin yang sama. Saat itu ditemukan satu bayi yang mendapatkan imunisasi sama persis. Namun kondisinya baik-baik saja. Hubungan antara imunisasi dan kejadian medis setelah vaksinasi memang perlu dinilai secara ilmiah. Menurut World Health Organization kejadian medis setelah imunisasi disebut Adverse Event Following Immunization (AEFI) atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Istilah tersebut tidak otomatis, berarti vaksin menjadi penyebab kejadian. Sebuah kejadian dapat berupa efek vaksin, kesalahan prosedur, penyakit yang muncul bersamaan, atau kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin. Berdasarkan dokumen laporan dari Komite Penasihat Global tentang Keamanan Vaksin (GACVS) WHO diatas, penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran terkait studi di Guinea-Bissau tahun 2000 yang mengklaim bahwa vaksinasi rutin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) berpotensi meningkatkan angka kematian nonspesifik pada bayi dalam 6 bulan setelah pemberian, khususnya pada anak perempuan. Menanggapi klaim tersebut, WHO memfasilitasi dan mendanai serangkaian studi lanjutan independen di berbagai negara berkembang, termasuk Bangladesh, Burkina Faso, Indonesia, dan Papua Nugini, serta menugaskan gugus tugas khusus untuk meninjau seluruh data medis yang ada. Hasil analisis dari seluruh studi pembanding tersebut secara konsisten menunjukkan tidak adanya efek negatif dari vaksinasi DTP maupun perbedaan dampak antar jenis kelamin; sebaliknya, bukti substansial justru membuktikan bahwa imunisasi DTP secara nyata menurunkan angka kematian anak. Atas dasar temuan komprehensif tersebut, GACVS menyimpulkan bahwa bukti yang ada sangat cukup untuk menolak hipotesis dampak buruk vaksin DTP terhadap kelangsungan hidup anak dan secara resmi mengesampingkan isu tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa hasil kajian terhadap keamanan vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DTP) tidak mendukung dugaan bahwa vaksin DTP meningkatkan risiko kematian pada anak. Dengan demikian, unggahan yang beredar, yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Informasi tersebut dibuat dengan mengabaikan hasil investigasi yang telah menyatakan bahwa kematian bayi di Jepara tersebut bukan disebabkan oleh imunisasi DPT 1. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak 100	2026-08-28
Berita CekFakta	Hoaks, Video Santri Tebuireng Menuju Jakarta untuk Ikut Demo	Hasil penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan Google Images. Hasilnya, video yang beredar identik dengan video yang sebelumnya diunggah oleh akun TikTok PT AFA Wisata. PT AFA Wisata merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengelola layanan penyewaan bus PO MSM Asyrof. Dalam keterangan unggahannya, PT AFA Wisata menyebut video tersebut menampilkan rombongan bus dalam kegiatan family gathering PT PPLI. Video itu diunggah pada 9 Agustus 2026. Dengan demikian, video tersebut telah beredar sebelum munculnya klaim mengenai keberangkatan santri Tebuireng menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Tirto kemudian menelusuri akun media sosial resmi Pondok Pesantren Tebuireng di Instagram. Penelusuran tidak menemukan unggahan yang berkaitan dengan klaim keberangkatan rombongan santri Tebuireng ke Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menemukan pemberitaan atau informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sementara itu, memang terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Jakarta. Salah satu tuntutan massa adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi tidak hanya berasal dari AMPB. Sejumlah ibu-ibu dan ratusan pengemudi ojek online juga turut bergabung dalam aksi tersebut. “Mereka sudah merampas hak-hak hidup orang banyak. Karena mereka kita miskin. Karena kita mereka sekarat, dan karena mereka Indonesia rusak,” kata seorang peserta aksi dari atas mobil komando. Baca juga:65 Orang Ditangkap Jelang Demo Hari Ini, Polisi Sebut Anarko 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Video Situasi Aksi Massa Malam Menjelang Demo 27 Agustus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan visual yang ditampilkan dalam video, terdapat logo HUT RI ke-81 dan lapangan terbuka dengan layar besar dan cuplikan gambar tugu monas. Tirto menemukan video identik diunggah pada akun Facebook “At Cing Muhamad Katsir”, 18 Agustus 2026, yang menjelaskan bahwa video tersebut diambil saat massa menjebol pintu masuk sebuah acara konser musik di Monas, Jakarta. Video yang sama juga ditemukan pada unggahan TikTok pada akun berikut ini. Akun TikTok itu menuliskan caption bahwa video tersebut berlokasi di Monas, pada 17 Agustus, ketika konser NDX. Ketika itu gerbang masih ditutup, namun karena sudah sangat penuh, massa menyerobot masuk dan melompati pagar. Tirto melakukan penelusuran terhadap sejumlah elemen visual dalam video, termasuk tulisan dan tampilan panggung yang terlihat pada bagian awal rekaman. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut tidak memperlihatkan aksi massa pada malam menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu petunjuknya adalah adanya identitas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada panggung serta tampilan layar besar yang berada di lokasi. Rekaman video tersebut sebenarnya adalah momen kepadatan pengunjung saat Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Adapun, mobil pemadam kebakaran yang berada di tengah kerumunan tersebut digunakan oleh petugas untuk membantu menyemprotkan air guna menyegarkan para penonton konser yang berjubel padat. Pada malam 17 Agustus 2026, grup musik NDX AKA tampil dalam Pesta Rakyat di Monas. ANTARA melaporkan, penampilan tersebut disaksikan masyarakat yang memadati kawasan depan panggung. Warga yang tidak dapat masuk ke area panggung juga menyaksikan pertunjukan melalui layar LED yang tersedia di luar area. Keterangan tersebut selaras dengan sejumlah petunjuk visual seperti diunggah pada akun TikTok @id_sarryjingga. Kerumunan dalam rekaman merupakan masyarakat yang sangat antusias mengikuti perayaan kemerdekaan di Monas, bukan bukti terdapat aksi massa menjelang demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sebelumnya menyebut bahwa kawasan Monas mengalami kepadatan selama rangkaian perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 500 petugas Dishub disiapkan untuk mengatur lalu lintas di kawasan Monas hingga Dukuh Atas karena tingginya aktivitas masyarakat. Dengan demikian, waktu dan konteks video yang beredar tidak sesuai dengan klaim unggahan. Video tersebut merupakan rekaman suasana kerumunan masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Monas pada 17 Agustus 2026, bukan rekaman aksi massa di Monas, Jakarta, menjelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Tirto melaporkan, kepolisian mengerahkan 18.504 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pengamanan melalui pendekatan humanis. Polisi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold dalam keterangan yang diterima Tirto, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan yang terbagi dalam sejumlah zona. Hal ini untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Selanjutnya, zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Sementara itu, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, lalu zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Terakhir, zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Ia mengimbau, masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi untuk memperhatikan perkembangan situasi di lapangan dan mengikuti arahan petugas. Baca juga:Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demonstrasi di DPR/MPR 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Gambar Kebakaran Hutan dan Lahan di Obano Paniai Barat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten, penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar. Untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AIorNot guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71 persen sebagai hasil manipulasi AI. AI or Not: gambar karhutla di Paniai terbukti hasil manipulasi AI. foto/AIornot Senada dengan hal itu, Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan, bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. “Beredar informasi/isu yang menyebutkan telah terjadi kebakaran di wilayah Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua-Tengah. Informasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," demikian keterangan dalam akun Instagram resmi Polda Papua Tengah tersebut. Pihak Kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. "Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga situasi kamtibmas, serta menunggu informasi resmi dari pihak berwenang. Setiap informasi yang beredar agar terlebih dahulu dikonfirmasi melalui sumber yang dapat dipercaya guna mencegah kepanikan, keresahan, dan penyebaran berita bohong (hoax),” tegas humas Polda Papua Tengah lewat akun Instagram resmi. Baca juga:Prabowo Ingin Inovasi Tepung Ubi Tangani Karhutla Dibuat Massal 100	2026-08-27
Berita CekFakta	Hoaks, Video Rombongan Bus ke DPR RI untuk Demo 27 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, video rombongan bus tersebut merupakan dokumentasi lama acara Ngabuburit On The Road / NOTR bus mania di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Dalam akun TikTok @phetjze memperlihatkan video yang mirip dengan video yang diunggah di akun Facebook ini. Video di akun TikTok @phetize tersebut memperlihatkan rombongan bus dengan tebing dan jalan menanjak seperti pada video di unggahan yang beredar tersebut. Video yang diunggah pada 8 Maret 2026 itu adalah dokumentasi kegiatan Ngabuburit On The Road Jogja 2026 yang diikuti ratusan bus di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Sebagai informasi, Ngabuburit On The Road (NOTR) yang dilaksanakan oleh komunitas busmania ke Yogyakarta pada Maret 2026 merupakan kegiatan konvoi dan darmawisata bus besar-besaran yang dihadiri ratusan armada bus pariwisata dari berbagai daerah. Dari video asli tersebut diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman bus-bus yang mengikuti acara Ngabuburit On The Road (NOTR) di Yogyakarta pada 7 Maret 2026. Dengan beberapa ciri identik yaitu, terlihat dalam video laki-laki berbaju putih dengan topi merah, kerumunan warga, keadaan jalan dengan pepohonan rindang yang menjadi latar belakang dan berada di samping jalan raya, adanya rambu-rambu dan barisan tiang yang dipasang, tampak identik dengan video yang beredar. Dari penelusuran Tirto, diketahui bahwa lokasi tersebut berada di Jalan Baru Sambirejo, Prambanan, Sleman ke Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari unggahan akun TikTok berikut ini yang lokasinya tampak sangat mirip dengan video dalam unggahan. Lebih lanjut, laporan Tirto menyebutkan, selain gerakan warga Pati bersatu, sejumlah kelompok yang berencana ikut dalam aksi 27 Agustus, membawa agenda pemberantasan korupsi, transparansi, serta pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah. Beberapa informasi seputar aksi demo yang rencananya akan dilangsungkan pada Kamis, 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, di antaranya adalah: 1. Forum Studi Ilmu Hukum - Universitas Terbuka Waktu: 10.00 WIB – menang Aksi: Gedung DPR RI Dress code: Sopan dan almamater 2. Forum Keluarga Mahasiswa Bogor Waktu: 13.00 WIB – merdeka Lokasi: Gedung DPR RI 3. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Mulai keberangkatan: 20 Agustus 2026. Waktu: 27 Agustus 2026 Lokasi: Gedung DPR RI Kepada wartawan, Kainduk PJR Tol Cikampek, Kompol Sandy Titah mengungkap situasi lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Hingga siang ini, dipastikan tidak ada peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi maupun bus menuju Jakarta. “Kami memantau secara langsung arus lalu lintas di ruas tol dan tidak terlihat rangkaian bus tersebut. Sampai sekarang masih kondusif, cenderung ramai lancar,” ungkap Kompol Sandy Titah, Rabu (26/8/2026). Sandy memastikan tidak ada aktivitas pergerakan massa sebagaimana yang beredar di media sosial. Dia juga memastikan beberapa video yang memperlihatkan banyaknya bus masuk ke Jakarta dan diklaim sebagai rombongan massa demonstrasi besok merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks. Video-video yang beredar, kata Sandy, merupakan unggahan lama yang dipublikasikan kembali. Bahkan, beberapa cuplikan diketahui merupakan rombongan bus pariwisata yang melakukan kegiatan lain. Ada pula video demonstrasi buruh nasional pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terkait dengan aksi massa besok. “Cenderung aktivitas masyarakat menuju kantor normal. Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata, liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol. Demikian," tutur Sandy. Baca juga:Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Salah, Cek Kesehatan Gratis sebagai Agenda Plandemi Jilid 2	Dalam laman Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes memang sedang mengembangkan program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yakni program yang memanfaatkan teknologi genomik untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada September 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai bagian dari pengembangan BGSi. Kemenkes menyebut data genomik dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Salah satu penerapannya adalah farmakogenomik, yakni penggunaan informasi genetik untuk mengetahui kecocokan obat bagi individu tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan portal SatuDNA sebagai kelanjutan dari program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), yang tahun ini memasuki tahun kedua. Menurut Menkes Budi, implementasi teknologi genomik dalam bidang kesehatan akan sangat bermanfaat sebagai basis data kesehatan di Indonesia. “Jadi, kedepannya. dari 280 juta penduduk, Indonesia akan memiliki data demografi, klinis, dan genomik yang memberikan berbagai peluang dan bermanfaat dalam big data analisis,” begitu keterangan Menkes Budi pada acara yang bertajuk “Future Directions in Genomics: Setting the Agenda for the Next Decade” yang digelar di Westin Hotel Jakarta, Kamis (12/9/2024). Namun, keberadaan program pengumpulan data genomik tersebut tidak menjadi bukti bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada investor. Dikutip dari laman DetikHealth, pada Februari 2026, isu mengenai dugaan penjualan data genomik pernah beredar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengatakan bahwa pemerintah memperkuat pengelolaan data genomik di dalam negeri dan menyebut terdapat juga laboratorium yang melakukan pengambilan data genomik di luar negeri. Namun, dengan penguatan laboratorium di Indonesia, data genomik dapat dikelola di dalam negeri sehingga pengawasannya lebih mudah dan lebih ketat. Program ini bermula dari seminar yang digerakkan untuk meningkatkan riset genomik, agar diagnosis dan pengobatan menjadi jauh lebih presisi. Konsep ini dikenal sebagai precision health treatment. “Dengan teknologi ini, pemeriksaan kita akan menjadi jauh lebih bagus, lebih presisi, lebih personalized. Kemudian pengobatannya juga akan jauh lebih baik, lebih presisi, lebih personalized,” begitu jelas Menkes. Kemenkes menegaskan bahwa data genomik dikelola, dianalisis, dan disimpan di dalam negeri serta pemerintah mengembangkan standar teknologi dan sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data tersebut. Dari sisi regulasi, data kesehatan merupakan data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pengelolaan data kesehatan juga diatur dalam regulasi sektor kesehatan. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, misalnya, mengatur bahwa Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan dan menyimpan isi rekam medis elektronik untuk pengolahan data kesehatan. Pengolahan tersebut ditujukan antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur sistem informasi kesehatan dan penyelenggaraan teknologi kesehatan sebagai bagian dari tata kelola kesehatan nasional. Memang terdapat kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik. Dokumen Kemenkes menyebut BGSi berperan sebagai enabler dan katalisator sehingga data, spesimen biologis, serta platform bioinformatika dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis genomik, termasuk perusahaan rintisan, industri farmasi, dan perguruan tinggi melalui mekanisme dan tahapan tertentu. Akan tetapi, adanya kolaborasi penelitian atau pemanfaatan data untuk pengembangan teknologi kesehatan tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah menjual data pribadi atau data genomik masyarakat kepada investor. Klaim bahwa data kesehatan merupakan “mahar” bagi investor juga tidak disertai bukti berupa dokumen kerja sama, perjanjian jual beli data, ataupun kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya transaksi penjualan data kesehatan masyarakat kepada investor. Adapun pernyataan bahwa pandemi di masa depan “bukan karena virus, tetapi berbasis genomik” merupakan spekulasi dalam video tersebut. Teknologi genomik memang dapat digunakan untuk mempelajari faktor genetik, mendeteksi penyakit, dan mendukung penelitian kesehatan, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya rencana penggunaan data genomik masyarakat sebagai sumber pandemi. Melansir laman Tempo, Plandemic adalah teori konspirasi yang memercayai bahwa pandemi COVID-19 direncanakan atau penipuan. Istilah tersebut berasal dari judul sebuah film dokumenter berdurasi 26 menit yang beredar pada 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi. Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, plandemic adalah istilah yang menyesatkan. Padahal pandemi tidak bisa direncanakan dan tidak pernah diketahui. “Virus yang dapat menyebabkan (pandemi) itu ada di luar dan sulit sekali diintervensi,” begitu keterangan Dicky. Suatu keadaan bisa dikatakan pandemi, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain, harus jenis virus baru yang ditularkan melalui udara dan populasi manusia belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam catatan Our World In Data,COVID-19 yang disebabkan virus SARS-2-CoV ditetapkan sebagai pandemi pada 2020 bukan bagian dari rencana atau penipuan. Penyebaran virus ini terjadi secara global dan telah menyebabkan 27 juta kematian hingga 24 Agustus 2024. Dalam laman Kemenkes, pemerintah memang mengumpulkan dan mengelola data kesehatan masyarakat melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, serta program genomik BGSi dan SatuDNA. Data tersebut dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, penelitian, serta penyusunan kebijakan kesehatan. CKG sendiri merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dan bertujuan melakukan deteksi dini serta pencegahan penyakit. Baca juga:Menteri PPPA Dorong Efisiensi Alur Pelayanan CKG di Sekolah 100	2026-08-26
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut. Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP. Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun. Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP. Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS. Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat. Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data. Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Subsidi Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 4 pengikut, dan terdapat unggahan lain terkait lowongan kerja wizzmie ini, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS ini yang mengarah pada tautan yang sama https://pendaftaran.online12.my.id/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun pihak yang menyalurkan bantuan subsidi adalah kementerian teknis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan subsidi tahun 2026, https://pendaftaran.online12.my.id/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Pendaftaran Via Telegram” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik to CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran.online12.my.id, dibuat pada 20 Agustus 2026, berlaku selama 3 bulan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. “Banyak berita hoaks di media sosial yang menyesatkan masyarakat. Hal ini bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kemensos berkomitmen akan terus menyisir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegakan hukum,” begitu keterangan tertulis dalam akun Instagram resmi Kemensos pada Rabu (25/4/2026). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran subsidi umum menggunakan tautan tidak resmi di media sosial. Tautan palsu tersebut sengaja disebarkan untuk mencuri data pribadi (seperti nama lengkap, nomor KTP, atau nomor Telegram aktif). Dalam laman JDIH Kementrian Ketenagakerjaan RI dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah diantaranya: Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025.Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk bantuan sosial reguler pemerintah (seperti PKH atau BPNT), pendaftaran dan pemutakhiran data kini dapat dilakukan secara mandiri secara online melalui portal resmi. Baca juga:Prabowo: Barang Subsidi akan Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih 100	2026-08-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Dosen dan Guru Pamong 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi memiliki 32 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “REKRUTMEN PENDAFTARAN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 ? https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/ .” Begitu juga akun Facebook “Siska Tridayanti,” merupakan akun pribadi dengan 15 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikbud. Adapun Rekrutmen Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026 dilakukan melalui laman resmi SDM PPG Kemendikbud. Melansir laman Sistem Rekrutmen Penguji UKPPPG Kemendikdasmen, tahapan pendaftaran PPG meliputi pendaftaran akun, seleksi administrasi, penyegaran, dan asesmen untuk mendampingi mahasiswa PPG dalam PPL. Pendaftaran juga sering diumumkan langsung oleh Lembaga Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra penyelenggara. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026, yaitu https://websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “RESMI DIBUKA REKRUTMEN DOSEN DAN GURU PAMONG TAHUN 2026 TERBUKA UNTUK UMUM” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program rekrutmen dosen dan guru pamong 2026 tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di United States dengan domain websiteresmidosengurudanpamong.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan. Begitu juga tautanhttps://ppg-kemendikdasmen.vercel.app/ merupakan tautan tidak resmi dan tertulis keterangan sebagai malicious atau tautan berbahaya. Dalam akun Instagram @ppgkemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru (PPG) calon guru tahun 2026 telah dibuka pada 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemendikdasmen Direktorat Pendidikan Profesi Guru menjelaskan bahwa PPG bagi Calon Guru adalah program pendidikan profesi untuk menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Adapun persyaratan yang disebutkan yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI).Tidak terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Berusia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit Penyetaraan Ijazah Luar Negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri.Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani.Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).Menandatangani pakta integritas.Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Sementara itu, untuk jalur PPG bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) gelombang awal tahun ini telah lebih dulu dibuka pada awal hingga pertengahan tahun 2026 melalui aplikasi SIMPKB. Proses seleksi PPG bagi calon guru berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga perkuliahan. Alurnya sebagai berikut: Registrasi SIMPKB → Login dan lengkapi data diri, esai, bidang studi, serta lokasi mengajar.Seleksi Tahap 1 → Ikuti proses seleksi dan tunggu pengumuman.Seleksi Tahap 2 → Peserta yang lolos mengikuti Tes Substantif.Seleksi Tahap 3 → Peserta yang lolos mengikuti Wawancara.Lolos Seleksi → Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG.Penetapan Mahasiswa PPG → Peserta resmi ditetapkan sebagai mahasiswa.Lapor Diri di LPTK → Melakukan registrasi di kampus/LPTK yang ditentukan.Orientasi & Perkuliahan → Mengikuti orientasi, matrikulasi bagi peserta non kependidikan, lalu memulai perkuliahan. Adapun Saluran Resmi Informasi PPG 2026 dapat diakses terpusat melalui Situs Resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen, pemantauan data dan koordinasi internal guru/dosen menggunakan Aplikasi SIMPKB dan laman resmi masing-masing Universitas atau LPTK penyelenggara yang ditunjuk. Baca juga:Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T 100	2026-08-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG)	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'ATM MBG' dan 'Kartu MBG' pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa kartu ATM tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ditemukan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang mengurus program MBG terkait penyaluran dana secara langsung kepada siswa melalui ATM MBG. Keterangan soal kartu tersebut juga belum pernah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Berdasarkan penelusuran, hanya terdapat berita di sejumlah media kredibel yang menyebutkan adanya usulan dari Anggota DPR RI, Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM MBG sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa yang akan dibahas di Komisi IX DPR. Berita tersebut, dimuat pada Rabu (19/8/2026) pada laman RMOL.ID. Laman RMOL.ID melaporkan, usulan Anggota DPR RI Romy Soekarno terkait penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR. Anggota DPR RI Romy Soekarno memang mengusulkan penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis sebagai mekanisme baru penyaluran dana bantuan kepada siswa. Menurutnya, skema tersebut dapat memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko kebocoran anggaran negara dalam pelaksanaan program MBG. “Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” kata Romy Soekarno, dikutip dari RMOL.ID. Romy menjelaskan, melalui skema tersebut, dana bantuan sebesar Rp15.000 per hari akan ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang menjadi penerima manfaat, total bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurut Romy, mekanisme distribusi dana akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang tua atau wali murid nantinya diwajibkan mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat pembukaan rekening di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga Kartu ATM Makan Bergizi Gratis dapat segera digunakan. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah foto yang beredar dalam unggahan asli atau buatan AI, maka Tirto mengecek gambar kartu ATM MBG yang tertera pada unggahan "Familyprinthink Kamasan" dengan menggunakan Hive Moderation. Hive Moderation adalah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi dan menyaring konten digital. Hasilnya menunjukkan, bahwa gambar tersebut 99,8 persen kemungkinan besar dibuat menggunakan AI. Hasil pengecekan gambar kartu ATM MBG melalui Have Moderation. foto/Havemoderation 100	2026-08-22
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Video Gelombang Tsunami Besar Pasca Gempa 7,7 M di NTT	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Facebook “102.5 Brigada News FM CdeO” dan “Ka Nillo” yang diunggah pada Minggu (9/11/2025). Kedua akun melaporkan gelombang tinggi tersebut terjadi karena terpicu topan Uwan atau topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina. Dalam salah satu video dituliskan keterangan, “Badai surga, yang dialami di Dingalan, Aurora, terkena oleh Super Typhoon #Uwan. \| via JM Salise Liputan Khusus #BagyongUwan, saksikan 102.5 MHz BRIGADA NEWS FM CAGAYAN DE ORO.” Tirto juga menemukan video identik pada akun Instagram TVRI Nasional yang menjelaskan bahwa gelombang tsunami pada video tersebut terjadi di wilayah Filipina pada Minggu (9/11/2025) karena terjadi topan super Fung-wong dan mengakibatkan banjir besar menerjang wilayah pesisir. “Topan Super Fung-wong menghantam wilayah Filipina pada Minggu (9/11) menewaskan dua orang dan memaksa satu juta warga dievakuasi. Banjir besar juga terjadi akibat gelombang yang menerjang wilayah pesisir dan meluap akibat topan tersebut. Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah. Fung-wong mendekati Filipina hanya beberapa hari setelah negara itu dihantam Topan Kalmaegi, yang menewaskan 204 orang dan meninggalkan jejak kehancuran sebelum menghantam Vietnam, merenggut lima nyawa lagi dan menghancurkan masyarakat pesisir.” Begitu keterangan tertulis dalam video dan terdengar percakapan dengan bahasa Filipina dalam cuplikan tersebut. Pencarian pada Google Search dengan kata kunci "topan Fung-wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Aurora, Filipina, Minggu (9/11/2025)" membawa Tirto pada laman CNBC. Laman tersebut melaporkan bahwa topan Fung-wong memporak-porandakan Filipina utara dan menewaskan sedikitnya dua orang. Topan tersebut juga memutus akses ke beberapa kota. Menurut CNBC, lebih dari satu juta orang dievakuasi sebelum topan tersebut menerjang daratan di kota timur Dinalungan, provinsi Aurora, pada Minggu malam. Topan super ini menghantam bagian utama Pulau Luzon dengan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang badai sepanjang malam. Topan yang secara lokal dinamai “Uwan” ini merusak rumah-rumah di kota utara Santiago, provinsi Isabela. Dahan-dahan pohon dan tiang listrik juga tumbang diterjang topan. Wakil Gubernur provinsi Aurora, Patrick Alexis Angara, mengatakan setidaknya tiga kota tidak dapat diakses akibat tanah longsor dan jalanan yang rusak. Laman Associated Pressmelaporkan, kecepatan angin topan tersebut mencapai 185 kph (115 mph) dan hembusan hingga 230 kph (143 mph). Sementara itu, pada konteks gempa NTT, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04:58:23 WIB wilayah Flores, Nusa Tenggara timur diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41° LS; 121,39° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 Km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter untuk empat wilayah berstatus siaga: Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, dan Flores Timur. BMKG mencatat gelombang tsunami kecil di bawah satu meter memang muncul di sepuluh titik pesisir, termasuk Sikka, Flores Timur, Labuan Bajo, hingga Baubau. BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan episenter gempa bumi berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau tepatnya 30 km arah timur laut Nagekeo, NTT. “BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Nelly di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Senada dengan hal tersebut, Tirto melaporkan, Nelly Florida Riama menyatakan bahwa peringatan tsunami berakhir pada pukul 07.30 WIB, karena dari hasil pemantauan BMKG sudah tidak ada lagi kenaikan permukaan air laut. “Maka peringatan tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB," kata Nelly, Sabtu (15/8/2026). Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah panik dan selalu memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Dengan demikian video yang beredar, yang mengklaim menampilkan cuplikan peristiwa gelombang besar tsunami di Labuan Bajo dan wilayah sekitar NTT pasca gempa 7,7 M tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Update Gempa NTT: 92.735 Mengungsi dan 502 Sekolah Rusak Berat 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Snack Luppo Produk Israel Mengandung Pil Kelumpuhan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada klarifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan, BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan hanya dipasarkan di Irak. Berdasarkan data BPOM pada saat klarifikasi, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. BPOM memberikan klarifikasi sebagai berikut: Video tersebut beredar di berbagai negara dan produk yang ada dalam video diisukan beredar di berbagai negara.Berdasarkan informasi yang didapatkan Badan POM dari penjelasan di website Timur Tengah, produk berasal dari Turki dan hanya dipasarkan di Irak (Timur Tengah). Produsen produk pangan tersebut menyatakan bahwa proses produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan membantah keutuhan dan keaslian video tersebut.Berdasarkan database Badan POM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan TIDAK BEREDAR di Indonesia.Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Klinik Hoaks Pemerintah Provinsi Jawa Timur Faktanya, Luppo merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan asal Turki, Solen. Produk tersebut bukan makanan ringan yang dibuat di Israel seperti yang diklaim dalam unggahan. Melansir laman Snopes, Solen memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat keik krim kelapa Luppo diproduksi. Inspeksi pabrik tersebut dilakukan oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video, atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor, atau kemungkinan lainnya seperti dimasukkan oleh orang lain di tingkat lokal. TurnBackHoax juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut kemungkinan besar direkam di Kurdistan, Irak Utara. Bahasa yang terdengar di bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Isu tersebut diduga berkaitan dengan upaya boikot terhadap produk Turki di wilayah tersebut pada 2019. Klaim serupa juga pernah beredar pada Oktober 2024 menyebut produk makanan ringan mengandung tablet yang melumpuhkan anak. Hasil penelusuran menyebut video tersebut bukan rekaman yang menunjukkan peredaran produk berbahaya di Indonesia. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “JK danai Roy Suryo dkk.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, justru ditemukan artikel berita yang berisi bantahan JK telah mendanai Roy Suryo dkk. Dalam berita Tirto yang tayang pada Senin (6/4/2026), JK dengan tegas membantah tudingan bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, JK saat itu hendak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebar fitnah ke Bareskrim Polri. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Di samping itu, JK menyampaikan bahwa pertemuan yang terjadi di kediamannya pada bulan Ramadan lalu dengan sejumlah akademisi dan profesional adalah untuk berdiskusi mengenai saran atas kondisi bangsa saat ini. Menurut JK, sejumlah pihak yang hadir ke kediamannya itu bukan diundang karena atas kemauan mereka sendiri. JK memastikan pertemuan itu juga tidak terkait soal polemik ijazah Jokowi. "Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata Jusuf Kalla. Lalu, Tirto juga melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026 lalu. Dalam video aslinya, JK justru membantah bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. Sehingga video yang diunggah di Facebook tersebut merupakan cuplikan semata. Dalam pernyataan utuhnya, JK mengatakan: "Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi.” “Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya yakin itu tidak benar. Saya tidak pernah kenal Rismon atau ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak." "Kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Karena ini sudah tersebar. Karena itu lah besok pengacara yang ada di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Untuk mencari kebenaran, bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar." "Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu, kalau memang pernah ketemu, kapan? di mana? Jadi itu yang saya ingin sampaikan." Baca juga:Kasus Ijazah Jokowi: Dokter Tifa Hadapi Sidang Baru Agustus Ini 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Sebut Rakyat Ingin Pemerintah Naikkan Harga BBM	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Bahlil mengatakan rakyat meminta kenaikan harga BBM' dan 'Kenaikan harga BBM' melalui mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengatakan hal tersebut. Tirto melaporkan, bahwa Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026). Selain itu, berdasarkan situs resmi Kementerian ESDM, pada Kamis (16/8/2026), pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Bahlil mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Lebih lanjut, dengan menggunakan teknik reverse image search, diketahui bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan foto Bahlil saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada tahun 2024. Gambar tersebut identik dengan gambar Bahlil pada pemberitaan laman detiknews. Dalam pemberitaan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media perihal pembentukan Satgas Hilirisasi untuk mengoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Keterangan tersebut ia berikan setelah membuka acara Indonesia Mining Summit di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). "Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan," demikan kata Bahlil dalam keterangan persnya. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi berisi sejumlah kementerian teknis, dan tidak hanya di sektor pertambangan. Beberapa kementerian yang disebutkan sebagai anggota Satgas Hilirisasi di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Menurutnya, Satgas Hilirisasi juga bertugas menyelesaikan perizinan lintas sektor agar semakin terpadu. Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo tidak ingin ego sektoral terjadi dalam percepatan hilirisasi. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mengatakan bahwa banyak rakyat yang meminta pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi, bisa disimpulkan, klaim yang beredar pada unggahan yang viral tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang kredibel. Baca juga:Bahlil-Purbaya Sepakat Batasi Orang Kaya Pakai Pertalite 100	2026-08-21
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan Beras 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Akun Facebook resmi pusat Perum BULOG dapat dikunjungi melalui tautan Perum BULOG di Facebook yang memiliki 16 ribu pengikut dan menyertakan tautan resmi bulog.co.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bahan pangan tahun 2026 https://registrasisekarang.statusinf0.com/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang Juga 2026!!!” dan pengisian data diri berupa nama lengkap, provinsi, serta nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US, berlokasi di Ascension Island dengan domainis registrasisekarang.statusinf0.com dibuat pada 25 Juli 2026, berlaku selama 3 bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memang memastikan adanya penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3. Bapanas juga mengumumkan bahwa bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shoot atau sekaligus untuk alokasi tiga bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Dengan demikian, angka 33,24 juta penerima, periode Juli-September 2026, serta alokasi 10 kilogram beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Bapanas pada 2 Agustus 2026 menyebut, pemerintah telah resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Penugasan tersebut menjangkau 33.244.408 penerima dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima untuk tiga bulan, yang penyalurannya dapat dilakukan satu kali. Faktanya, penyaluran bantuan pangan pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penugasan kepada Perum Bulog berdasarkan data sasaran terpadu (seperti data P3KE atau Kementerian Sosial). Bantuan disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kantor kelurahan, kecamatan, atau titik distribusi yang telah ditentukan oleh aparat setempat. Pendaftaran bantuan pangan tidak melalui tautan tidak resmi. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data kemiskinan sudah diverifikasi, akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako atau bansos beras. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Snack Luppo Produk Israel Mengandung Pil Kelumpuhan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada klarifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan, BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan hanya dipasarkan di Irak. Berdasarkan data BPOM pada saat klarifikasi, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. BPOM memberikan klarifikasi sebagai berikut: Video tersebut beredar di berbagai negara dan produk yang ada dalam video diisukan beredar di berbagai negara.Berdasarkan informasi yang didapatkan Badan POM dari penjelasan di website Timur Tengah, produk berasal dari Turki dan hanya dipasarkan di Irak (Timur Tengah). Produsen produk pangan tersebut menyatakan bahwa proses produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan membantah keutuhan dan keaslian video tersebut.Berdasarkan database Badan POM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan TIDAK BEREDAR di Indonesia.Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Klinik Hoaks Pemerintah Provinsi Jawa Timur Faktanya, Luppo merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan asal Turki, Solen. Produk tersebut bukan makanan ringan yang dibuat di Israel seperti yang diklaim dalam unggahan. Melansir laman Snopes, Solen memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat keik krim kelapa Luppo diproduksi. Inspeksi pabrik tersebut dilakukan oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video, atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor, atau kemungkinan lainnya seperti dimasukkan oleh orang lain di tingkat lokal. TurnBackHoax juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut kemungkinan besar direkam di Kurdistan, Irak Utara. Bahasa yang terdengar di bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Isu tersebut diduga berkaitan dengan upaya boikot terhadap produk Turki di wilayah tersebut pada 2019. Klaim serupa juga pernah beredar pada Oktober 2024 menyebut produk makanan ringan mengandung tablet yang melumpuhkan anak. Hasil penelusuran menyebut video tersebut bukan rekaman yang menunjukkan peredaran produk berbahaya di Indonesia. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “JK danai Roy Suryo dkk.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, justru ditemukan artikel berita yang berisi bantahan JK telah mendanai Roy Suryo dkk. Dalam berita Tirto yang tayang pada Senin (6/4/2026), JK dengan tegas membantah tudingan bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, JK saat itu hendak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebar fitnah ke Bareskrim Polri. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Di samping itu, JK menyampaikan bahwa pertemuan yang terjadi di kediamannya pada bulan Ramadan lalu dengan sejumlah akademisi dan profesional adalah untuk berdiskusi mengenai saran atas kondisi bangsa saat ini. Menurut JK, sejumlah pihak yang hadir ke kediamannya itu bukan diundang karena atas kemauan mereka sendiri. JK memastikan pertemuan itu juga tidak terkait soal polemik ijazah Jokowi. "Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata Jusuf Kalla. Lalu, Tirto juga melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026 lalu. Dalam video aslinya, JK justru membantah bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. Sehingga video yang diunggah di Facebook tersebut merupakan cuplikan semata. Dalam pernyataan utuhnya, JK mengatakan: "Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi.” “Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya yakin itu tidak benar. Saya tidak pernah kenal Rismon atau ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak." "Kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Karena ini sudah tersebar. Karena itu lah besok pengacara yang ada di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Untuk mencari kebenaran, bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar." "Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu, kalau memang pernah ketemu, kapan? di mana? Jadi itu yang saya ingin sampaikan." Baca juga:Kasus Ijazah Jokowi: Dokter Tifa Hadapi Sidang Baru Agustus Ini 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Hepatitis B Berbahaya & Sebabkan Kematian Bayi	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri informasi mengenai keputusan ACIP dan data keamanan vaksin hepatitis B dari situs resmi CDC. Benar bahwa pada 5 Desember 2025, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) melakukan pemungutan suara dengan hasil 8-3. Namun, konteksnya berbeda dari yang disampaikan dalam video. Dalam keputusan tersebut, ACIP merekomendasikan individual-based decision-making atau pengambilan keputusan secara individual bagi orang tua bayi yang lahir dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif. Artinya, orang tua bersama tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan manfaat dan resiko vaksin sebelum menentukan apakah dosis Hepatitis B diberikan saat lahir atau dimulai kemudian. Dari keputusan tersebut, tidak berarti ACIP menyatakan vaksin Hepatitis B berbahaya atau menyebabkan kematian. CDC kemudian mengadopsi rekomendasi tersebut pada 16 Desember 2025. Untuk bayi yang lahir dari ibu dengan hasil tes Hepatitis B positif atau status yang tidak diketahui, CDC tetap merekomendasikan pemberian vaksin Hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir. Selanjutnya, angka 1.494 kematian, 1.730 kejadian yang mengancam jiwa, 1.759 kecacatan permanen, 6.454 rawat inap, dan sekitar 82.990 laporan kejadian memang beredar dalam pembahasan mengenai data Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Namun, data tersebut merupakan laporan kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, bukan bukti bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh vaksin. CDC menjelaskan, VAERS merupakan sistem pelaporan pasif untuk mendeteksi kemungkinan masalah keamanan vaksin. Siapa pun dapat mengirimkan laporan, termasuk pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun produsen vaksin. Karena itu, laporan dapat diterima meskipun pelapor tidak mengetahui apakah vaksin benar-benar menyebabkan kondisi tersebut. CDC secara tegas menyatakan bahwa laporan VAERS tidak berarti vaksin menyebabkan kejadian yang dilaporkan. Laporan dapat berupa kejadian yang kebetulan terjadi setelah vaksinasi, kondisi yang disebabkan penyakit lain, atau kejadian yang memang berkaitan dengan vaksin. Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat, diperlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. CDC juga menjelaskan bahwa data VAERS memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain tidak adanya kelompok pembanding yang tidak divaksinasi, adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi, serta kemungkinan satu laporan mencantumkan lebih dari satu vaksin. Karena itu, jumlah laporan tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat risiko atau membuktikan hubungan sebab-akibat. Khusus mengenai vaksin Hepatitis B, CDC menyatakan, bukti ilmiah secara keseluruhan mendukung keamanannya. Dalam kajian keamanan, sebuah penelitian Vaccine Safety Datalink yang membandingkan kematian pada bayi baru lahir yang menerima vaksin Hepatitis B dengan bayi yang tidak menerima vaksin tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan pada kematian antara kedua kelompok. CDC juga mencatat, efek samping yang umum setelah vaksin Hepatitis B antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada lokasi suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Reaksi alergi berat dapat terjadi, tetapi sangat jarang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar bayi mendapatkan dosis pertama vaksin Hepatitis B sesegera mungkin setelah lahir, idealnya dalam waktu 24 jam. WHO menyebut vaksin Hepatitis B aman dan efektif. Tiga dosis vaksin dapat memberikan perlindungan sebesar 98–100 persen terhadap infeksi Hepatitis B. Dengan demikian, pernyataan bahwa keputusan 8-3 ACIP membuktikan vaksin Hepatitis B berbahaya, tidak tepat dan perlu diluruskan. Pemungutan suara tersebut memang terjadi, tetapi berkaitan dengan perubahan pendekatan pemberian dosis lahir pada bayi dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif, bukan penetapan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Adapun dengan angka kematian dan kejadian serius yang dikaitkan dengan vaksinasi, angka tersebut merupakan laporan dalam sistem VAERS dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jumlah orang yang meninggal atau mengalami kecacatan akibat vaksin Hepatitis B. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementrian Kesehatan RI. Lewat pesan WhatsApp Kemenkes menegaskan bahwa vaksin Hepatitis B untuk bayi tidak dihapus di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi pada 2025 adalah adanya fleksibilitas waktu pemberian dosis pertama bagi bayi yang lahir dari ibu yang terbukti negatif Hepatitis B. Dalam kondisi tersebut, keputusan pemberian vaksin saat lahir dapat didiskusikan antara orang tua dan tenaga kesehatan. Jika tidak diberikan saat lahir, dosis pertama dapat dimulai pada usia 2 bulan. “Prevalensi Hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi dari ibu ke bayi saat persalinan. Karena itu vaksin Hepatitis B harus diberikan dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir.” Begitu keterangan Kemenkes kepada Tirto, Senin (10/8/2026). Kemenkes jugamenambahkan, bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat endemisitas Hepatitis B sedang hingga tinggi. Hal tersebut didukung oleh sejumlah fakta epidemiologi di Indonesia: Prevalensi hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi.Kasus Baru (2025): Sebanyak 279 bayi terkonfirmasi positif Hepatitis B.Infeksi juga ditemukan pada sekitar 4,2% anak usia di bawah 5 tahun.Sebagian besar penularan terjadi dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Selain itu, menurut Kemenkes, ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia tetap menerapkan imunisasi hepatitis B segera setelah lahir, yaitu: Mencegah penularan dari ibu ke bayi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi saat proses persalinan. Tanpa pencegahan, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi memiliki risiko tinggi tertular virus.Risiko infeksi kronis sangat tinggi pada bayi. Sekitar 90–95% bayi yang terinfeksi Hepatitis B akan mengalami infeksi kronis, yang dapat menyebabkan penyakit hati serius di masa depan.Banyak ibu tidak mengetahui status hepatitisnya. Tidak semua ibu hamil mengetahui status Hepatitis B. Pemberian vaksin saat lahir menjadi perlindungan awal bagi bayi apabila terjadi infeksi yang tidak terdeteksi. BPOM CDC Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin Hepatitis B berbahaya dan menyebabkan banyak kasus kematian adalah informasi yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Salah, Ikut Upacara HUT RI di Istana, Masyarakat Harus Bayar	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “biaya pendaftaran upacara 17 agustus istana merdeka.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. "Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian imbauan dalam laman pendaftaran tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi lima ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana, yaitu: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;Minimal berusia 12 tahun pada Senin (17/8/2026);Peserta upacara dilarang membawa balita;Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional;Satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Baca juga:Jadwal & Waktu War Tiket Upacara HUT RI 2026 di Istana Presiden 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Perintahkan Tangkap Warga Aceh Pasca Ricuh	Untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci 'Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tangkap Seluruh Warga Aceh' dan 'Warga Aceh Ditangkap Usai Rusak Lambang dan Bendera Negara' melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara, dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan Tirto, dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) lalu. Hal itu ia sampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). "Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo Senin (17/8/2026). Sementara, gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut, merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan Tirto berikut ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya, mulai dari swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi badan usaha milik negara (BUMN), serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak menyampaikan perintah soal penangkapan warga Aceh. Baca juga:Mendorong Jalan Adil Bermartabat Selesaikan Polemik Bendera Aceh 100	2026-08-20
Berita CekFakta	Keliru, Bahaya Vaksin HPV Gardasil 9 untuk Anak Laki-Laki	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui sumber primer yang dicantumkan dalam unggahan, yakni laman CDC dan dokumen resmi FDA. Dalam laman mengenai keamanan vaksin HPV, CDC menyatakan bahwa vaksin HPV memiliki catatan keamanan yang baik. CDC menyebut pemantauan keamanan dan penelitian yang dilakukan sejak vaksin HPV diperkenalkan pada 2006 menunjukkan profil keamanan yang meyakinkan. Khusus Gardasil 9, CDC menyebut vaksin tersebut telah diuji dalam uji klinis yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta laki-laki dan perempuan sebelum mendapatkan izin dari FDA. Keamanannya juga terus dipantau setelah digunakan secara luas. CDC memang mencantumkan sejumlah efek samping setelah vaksinasi HPV. Efek yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan, demam, sakit kepala, kelelahan, mual, serta nyeri otot atau sendi. CDC juga menyebut, pingsan dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk pada vaksin HPV. Reaksi alergi berat atau anafilaksis juga mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Data CDC mencatat angka anafilaksis sekitar tiga kasus per satu juta dosis vaksin yang diberikan. Dengan demikian, benar bahwa Gardasil 9 memiliki efek samping dan resiko tertentu. Namun, mencantumkan efek samping dalam dokumen keamanan vaksin tidak serta-merta membuktikan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Dokumen FDA U.S. Food and Drug Administration, yang dirujuk dalam unggahan merupakan Package Insert Gardasil 9. Dokumen tersebut memang memuat bagian mengenai kontraindikasi, peringatan, tindakan pencegahan, serta efek samping. Namun, dokumen yang sama juga menunjukkan bahwa Gardasil 9 merupakan vaksin yang telah melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan persetujuan FDA. Dalam dokumen tersebut, Gardasil 9 dinyatakan dapat digunakan pada anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun untuk mencegah sejumlah penyakit yang berkaitan dengan HPV. FDA menyebut, Gardasil 9 diindikasikan untuk anak laki-laki dan laki-laki usia 9 hingga 45 tahun dalam pencegahan kanker anus, kanker orofaring dan kanker kepala-leher tertentu yang disebabkan oleh tipe HPV tertentu, termasuk kutil kelamin. Vaksin tersebut juga digunakan untuk mencegah lesi prakanker atau displastik tertentu yang berkaitan dengan HPV. Dengan demikian, dokumen FDA yang dijadikan rujukan dalam unggahan yang beredar justru tidak mendukung kesimpulan bahwa Gardasil 9 "tidak perlu" diberikan kepada anak laki-laki. Menurut CDC, terkait klaim bahwa vaksin HPV tidak diperlukan untuk anak laki-laki juga mengabaikan penyakit yang dapat disebabkan HPV pada laki-laki. Pasalnya, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus, serta kanker pada bagian belakang tenggorokan atau orofaring. HPV juga dapat menyebabkan kutil kelamin. Karena itu, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan. Perlindungan terhadap HPV juga memiliki manfaat bagi laki-laki. CDC merekomendasikan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan. CDC menyatakan vaksin HPV paling efektif diberikan sebelum seseorang terpapar HPV. Pendidikan kesehatan seksual tetap penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi menular seksual. Namun, pendidikan seksual dan vaksinasi HPV memiliki fungsi yang berbeda. Vaksinasi memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu sebelum seseorang terpapar virus. Sementara, pendidikan kesehatan seksual memberikan pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penularan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa vaksinasi HPV tidak diperlukan hanya karena pendidikan seksual dapat diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson kepada Tirto. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. CDC menyatakan, vaksin HPV merupakan salah satu cara untuk mencegah infeksi HPV yang paling umum menyebabkan kanker. Vaksin tersebut juga paling efektif apabila diberikan sebelum paparan HPV. Selain penelitian sebelum memperoleh izin, keamanan Gardasil 9 juga dipantau setelah digunakan. CDC melaporkan analisis pemantauan keamanan pasca pemasaran terhadap Gardasil 9 melalui Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dalam analisis terhadap 7.244 laporan setelah vaksinasi 9vHPV pada periode Desember 2014 hingga Desember 2017, sekitar 97 persen laporan dikategorikan tidak serius. Analisis tersebut tidak menemukan masalah keamanan baru atau tidak terduga. Pemantauan melalui Vaccine Safety Datalink terhadap hampir 840.000 dosis 9vHPV yang diberikan pada periode 2015–2017 juga tidak menemukan masalah keamanan baru. Hal ini bukan berarti vaksin tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti produk medis lainnya, vaksin dapat menimbulkan efek samping. Namun, penilaian keamanan harus membedakan antara adanya laporan atau efek samping, dengan bukti bahwa vaksin menyebabkan bahaya serius secara umum. Baca juga:Seberapa Penting Vaksin HPV untuk Kesehatan Anak Laki-Laki? 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Keliru, Ova Emilia Ditangkap & UGM Disegel Terkait Ijazah Jokowi	Untuk memberikan fakta atas klaim dari postingan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci "Rektor UGM Ova Emilia ditangkap" dan "Rektor UGM Ova Emilia dipecat" serta "UGM disegel" melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Ova Emilia ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan informasi di situs resmi UGM, Ova Emilia masih menjabat sebagai Rektor UGM per 18 Agustus 2026, saat artikel periksa fakta ini ditulis. Aktivitas Ova Emilia sebagai Rektor UGM juga masih terlihat dalam sejumlah kegiatan resmi kampus. Salah satunya adalah peresmian Gedung C Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM yang diperuntukkan sebagai Laboratorium Bahasa dan Pusat Pengembangan Riset Humaniora. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara, untuk hasil penelusuran "UGM disegel" juga tidak ditemukan infomasi resmi soal klaim tersebut utamanya yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Hanya ditemukan infomasi soal penyegelan pembangunan gedung UGM yang dilakukan oleh warga sekitar pada 2020 lalu. Tirto juga menelusuri akun Instagram pribadi resmi Ova Emilia yang menunjukkan bahwa dia masih menjalankan aktivitasnya sebagai Rektor UGM. Dalam salah satu unggahan, Ova terlihat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Informasi pada profil akun tersebut juga masih mencantumkan Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Bahkan, dua hari lalu, Ova masih membagikan bersama akun @ditmawaugm sebuah unggahan video tentang kegiatan orientasi mahasiswa baru UGM 2026. Lebih lanjut, Tirto juga tidak menemukan keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya yang membenarkan bahwa Ova Emilia ditangkap berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Joko Widodo serta adanya penyegelan UGM. Hingga 18 Agustus 2026, UGM masih beroperasi dan menjalankan berbagai kegiatan akademik. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, misalnya, UGM menggelar penutupan kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 di Lapangan Pancasila. Kegiatan tersebut bisa dilihat pada akun Instagram @ugm.yogyakarta dan akun Instagram @humasjogja. Kegiatan Pionir Gadjah Mada 2026 tersebut menandai bergabungnya 11.099 mahasiswa baru sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Dengan demikian, klaim bahwa UGM telah disegel bertentangan dengan aktivitas resmi universitas yang masih berlangsung. Tirto kemudian menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan. Foto tersebut menampilkan sosok yang disebut sebagai Ova Emilia, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan dikawal dua anggota kepolisian. Hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber asli maupun dokumentasi kredibel yang menunjukkan adanya peristiwa Ova Emilia ditangkap polisi dengan kondisi seperti dalam gambar. Karena itu, foto tersebut kemungkinan merupakan hasil manipulasi atau penyuntingan digital. Baca juga:Hoaks Jokowi Suap Rektor UGM Rp100 Miliar untuk Ijazah 100	2026-08-19
Berita CekFakta	Salah, KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Khofifah Korupsi Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto menemukan unggahan video berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Khofifah dibagikan akun YouTube Tarbiyah Daily pada Minggu (8/3/2026). “KANG DEDI MULYADI KAGET KHOFIFAH JATUH M1SK1N?! IMBAS ASET DISITA KARENA KORUPSI DANA HIBAH JATIM?!” Begitu narasi tertulis dalam keterangan video. Melansir laman KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Ketiga tersangka tersebut, yaitu AY dan MF selaku pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR selaku pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan. Ketiganya diduga merupakan pihak pemberi suap kepada AS, yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Dalam akun Instagram resmi KPK juga tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah. Mengutip laman Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak pada hari, Rabu (21/12/2022) silam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, selain ruangan Khofifah, penyidik juga menggeledah ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. “Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur,” begitu keterangan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diambil dari ruang kerjanya. Faktanya, bukti elektronik berupa flashdisk itu diambil dari ruang sekda yang juga ikut digeledah. Dalam persidangan terbaru yang digelar Februari 2026, jaksa KPK kembali memanggil Khofifah sebagai saksi. Dalam persidangan itu, sebagaimana diberikan oleh Tirto, Khofifah Indar Parawansa, membantah tuduhan menerima fee sebesar 30 persen terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Kamis (12/2/2026). Bantahan tersebut disampaikan Khofifah usai memberikan keterangan sebagai saksi kasus rasuah tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Kamis. Khofifah membantah telah menerima fee dana hibah senilai 30 persen bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar (menerima fee 30 persen). Bahwa itu tidak benar," kata Khofifah dikutip dari rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (12/2/2026). Dugaan penerimaan fee oleh Khofifah dan Emil, diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, tersangka dalam kasus ini, namun telah meninggal dunia. Menurut Khofifah, pernyataan Kusnadi mengenai pembagian fee tidak rasional. "Tuduhan dari almarhum bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee ada ijon ke Gubernur 30 persen, Wagub 30 persen, Sekda 10 persen OPD-OPD 3 sampai 5, kawan-kawan OPD di Pemprov itu 64 OPD. 64 itu kalau kali 3 saja berapa? Hampir 200," ucap Khofifah. "Kalau kali 4 berarti sekitar 250-an. Kalau kali 5 berarti 300 lebih. Kan, sudah rasanya tidak rasional. Belum lagi yang ke gubernur dan wagub sekda. Jadi, apa yang di tuduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat," tambah Khofifah. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial terkait penyitaan aset dan penggeledahan rumah Khofifah akibat korupsi dana hibah Jatim tidak bersumber dari keterangan resmi KPK maupun media kredibel. Meskipun Khofifah sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK terkait penyidikan kasus korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur, tidak ada tindakan penyitaan rumah mewah atau penggeledahan seperti yang dinarasikan dalam video manipulatif tersebut. Baca juga:KPK: Khofifah akan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Kamis Lusa 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Snack Luppo Produk Israel Mengandung Pil Kelumpuhan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada klarifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan, BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan hanya dipasarkan di Irak. Berdasarkan data BPOM pada saat klarifikasi, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. BPOM memberikan klarifikasi sebagai berikut: Video tersebut beredar di berbagai negara dan produk yang ada dalam video diisukan beredar di berbagai negara.Berdasarkan informasi yang didapatkan Badan POM dari penjelasan di website Timur Tengah, produk berasal dari Turki dan hanya dipasarkan di Irak (Timur Tengah). Produsen produk pangan tersebut menyatakan bahwa proses produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan membantah keutuhan dan keaslian video tersebut.Berdasarkan database Badan POM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan TIDAK BEREDAR di Indonesia.Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Klinik Hoaks Pemerintah Provinsi Jawa Timur Faktanya, Luppo merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan asal Turki, Solen. Produk tersebut bukan makanan ringan yang dibuat di Israel seperti yang diklaim dalam unggahan. Melansir laman Snopes, Solen memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat keik krim kelapa Luppo diproduksi. Inspeksi pabrik tersebut dilakukan oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video, atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor, atau kemungkinan lainnya seperti dimasukkan oleh orang lain di tingkat lokal. TurnBackHoax juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut kemungkinan besar direkam di Kurdistan, Irak Utara. Bahasa yang terdengar di bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Isu tersebut diduga berkaitan dengan upaya boikot terhadap produk Turki di wilayah tersebut pada 2019. Klaim serupa juga pernah beredar pada Oktober 2024 menyebut produk makanan ringan mengandung tablet yang melumpuhkan anak. Hasil penelusuran menyebut video tersebut bukan rekaman yang menunjukkan peredaran produk berbahaya di Indonesia. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “JK danai Roy Suryo dkk.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, justru ditemukan artikel berita yang berisi bantahan JK telah mendanai Roy Suryo dkk. Dalam berita Tirto yang tayang pada Senin (6/4/2026), JK dengan tegas membantah tudingan bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, JK saat itu hendak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebar fitnah ke Bareskrim Polri. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Di samping itu, JK menyampaikan bahwa pertemuan yang terjadi di kediamannya pada bulan Ramadan lalu dengan sejumlah akademisi dan profesional adalah untuk berdiskusi mengenai saran atas kondisi bangsa saat ini. Menurut JK, sejumlah pihak yang hadir ke kediamannya itu bukan diundang karena atas kemauan mereka sendiri. JK memastikan pertemuan itu juga tidak terkait soal polemik ijazah Jokowi. "Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata Jusuf Kalla. Lalu, Tirto juga melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026 lalu. Dalam video aslinya, JK justru membantah bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. Sehingga video yang diunggah di Facebook tersebut merupakan cuplikan semata. Dalam pernyataan utuhnya, JK mengatakan: "Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi.” “Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya yakin itu tidak benar. Saya tidak pernah kenal Rismon atau ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak." "Kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Karena ini sudah tersebar. Karena itu lah besok pengacara yang ada di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Untuk mencari kebenaran, bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar." "Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu, kalau memang pernah ketemu, kapan? di mana? Jadi itu yang saya ingin sampaikan." Baca juga:Kasus Ijazah Jokowi: Dokter Tifa Hadapi Sidang Baru Agustus Ini 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Hepatitis B Berbahaya & Sebabkan Kematian Bayi	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri informasi mengenai keputusan ACIP dan data keamanan vaksin hepatitis B dari situs resmi CDC. Benar bahwa pada 5 Desember 2025, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) melakukan pemungutan suara dengan hasil 8-3. Namun, konteksnya berbeda dari yang disampaikan dalam video. Dalam keputusan tersebut, ACIP merekomendasikan individual-based decision-making atau pengambilan keputusan secara individual bagi orang tua bayi yang lahir dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif. Artinya, orang tua bersama tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan manfaat dan resiko vaksin sebelum menentukan apakah dosis Hepatitis B diberikan saat lahir atau dimulai kemudian. Dari keputusan tersebut, tidak berarti ACIP menyatakan vaksin Hepatitis B berbahaya atau menyebabkan kematian. CDC kemudian mengadopsi rekomendasi tersebut pada 16 Desember 2025. Untuk bayi yang lahir dari ibu dengan hasil tes Hepatitis B positif atau status yang tidak diketahui, CDC tetap merekomendasikan pemberian vaksin Hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir. Selanjutnya, angka 1.494 kematian, 1.730 kejadian yang mengancam jiwa, 1.759 kecacatan permanen, 6.454 rawat inap, dan sekitar 82.990 laporan kejadian memang beredar dalam pembahasan mengenai data Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Namun, data tersebut merupakan laporan kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, bukan bukti bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh vaksin. CDC menjelaskan, VAERS merupakan sistem pelaporan pasif untuk mendeteksi kemungkinan masalah keamanan vaksin. Siapa pun dapat mengirimkan laporan, termasuk pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun produsen vaksin. Karena itu, laporan dapat diterima meskipun pelapor tidak mengetahui apakah vaksin benar-benar menyebabkan kondisi tersebut. CDC secara tegas menyatakan bahwa laporan VAERS tidak berarti vaksin menyebabkan kejadian yang dilaporkan. Laporan dapat berupa kejadian yang kebetulan terjadi setelah vaksinasi, kondisi yang disebabkan penyakit lain, atau kejadian yang memang berkaitan dengan vaksin. Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat, diperlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. CDC juga menjelaskan bahwa data VAERS memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain tidak adanya kelompok pembanding yang tidak divaksinasi, adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi, serta kemungkinan satu laporan mencantumkan lebih dari satu vaksin. Karena itu, jumlah laporan tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat risiko atau membuktikan hubungan sebab-akibat. Khusus mengenai vaksin Hepatitis B, CDC menyatakan, bukti ilmiah secara keseluruhan mendukung keamanannya. Dalam kajian keamanan, sebuah penelitian Vaccine Safety Datalink yang membandingkan kematian pada bayi baru lahir yang menerima vaksin Hepatitis B dengan bayi yang tidak menerima vaksin tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan pada kematian antara kedua kelompok. CDC juga mencatat, efek samping yang umum setelah vaksin Hepatitis B antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada lokasi suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Reaksi alergi berat dapat terjadi, tetapi sangat jarang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar bayi mendapatkan dosis pertama vaksin Hepatitis B sesegera mungkin setelah lahir, idealnya dalam waktu 24 jam. WHO menyebut vaksin Hepatitis B aman dan efektif. Tiga dosis vaksin dapat memberikan perlindungan sebesar 98–100 persen terhadap infeksi Hepatitis B. Dengan demikian, pernyataan bahwa keputusan 8-3 ACIP membuktikan vaksin Hepatitis B berbahaya, tidak tepat dan perlu diluruskan. Pemungutan suara tersebut memang terjadi, tetapi berkaitan dengan perubahan pendekatan pemberian dosis lahir pada bayi dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif, bukan penetapan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Adapun dengan angka kematian dan kejadian serius yang dikaitkan dengan vaksinasi, angka tersebut merupakan laporan dalam sistem VAERS dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jumlah orang yang meninggal atau mengalami kecacatan akibat vaksin Hepatitis B. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementrian Kesehatan RI. Lewat pesan WhatsApp Kemenkes menegaskan bahwa vaksin Hepatitis B untuk bayi tidak dihapus di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi pada 2025 adalah adanya fleksibilitas waktu pemberian dosis pertama bagi bayi yang lahir dari ibu yang terbukti negatif Hepatitis B. Dalam kondisi tersebut, keputusan pemberian vaksin saat lahir dapat didiskusikan antara orang tua dan tenaga kesehatan. Jika tidak diberikan saat lahir, dosis pertama dapat dimulai pada usia 2 bulan. “Prevalensi Hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi dari ibu ke bayi saat persalinan. Karena itu vaksin Hepatitis B harus diberikan dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir.” Begitu keterangan Kemenkes kepada Tirto, Senin (10/8/2026). Kemenkes jugamenambahkan, bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat endemisitas Hepatitis B sedang hingga tinggi. Hal tersebut didukung oleh sejumlah fakta epidemiologi di Indonesia: Prevalensi hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi.Kasus Baru (2025): Sebanyak 279 bayi terkonfirmasi positif Hepatitis B.Infeksi juga ditemukan pada sekitar 4,2% anak usia di bawah 5 tahun.Sebagian besar penularan terjadi dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Selain itu, menurut Kemenkes, ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia tetap menerapkan imunisasi hepatitis B segera setelah lahir, yaitu: Mencegah penularan dari ibu ke bayi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi saat proses persalinan. Tanpa pencegahan, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi memiliki risiko tinggi tertular virus.Risiko infeksi kronis sangat tinggi pada bayi. Sekitar 90–95% bayi yang terinfeksi Hepatitis B akan mengalami infeksi kronis, yang dapat menyebabkan penyakit hati serius di masa depan.Banyak ibu tidak mengetahui status hepatitisnya. Tidak semua ibu hamil mengetahui status Hepatitis B. Pemberian vaksin saat lahir menjadi perlindungan awal bagi bayi apabila terjadi infeksi yang tidak terdeteksi. BPOM CDC Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin Hepatitis B berbahaya dan menyebabkan banyak kasus kematian adalah informasi yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Salah, Ikut Upacara HUT RI di Istana, Masyarakat Harus Bayar	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “biaya pendaftaran upacara 17 agustus istana merdeka.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. "Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian imbauan dalam laman pendaftaran tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi lima ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana, yaitu: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;Minimal berusia 12 tahun pada Senin (17/8/2026);Peserta upacara dilarang membawa balita;Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional;Satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Baca juga:Jadwal & Waktu War Tiket Upacara HUT RI 2026 di Istana Presiden 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedua foto tersebut telah beredar sebelum demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto pertama ditemukan identik dengan gambar yang diunggah akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Unggahan tersebut memuat narasi, “Ribuan Mahasiswa Turun Ke Jalan Hari Ini #JagaJakarta *foto aksi september 2025.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan Facebook bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026, melainkan foto aksi demonstrasi pada September 2025. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), meski sejumlah elemen memilih menahan dan menarik diri dari aksi. Beberapa aksi itu di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut pernah melanda Indonesia pada bulan September 2025 yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, elemen buruh, dan koalisi masyarakat sipil di berbagai kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pemicu utama demonstrasi ini adalah kemarahan publik terhadap kebijakan alokasi anggaran, khususnya terkait rencana pemberian tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR RI, yang dinilai melukai rasa keadilan sosial. Selain menuntut transparansi anggaran legislatif, massa juga membawa agenda besar seperti "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mendesak reformasi institusi TNI/Polri, penghentian kriminalisasi aktivis, penghapusan sistem kerja outsourcing, hingga tuntutan kenaikan upah buruh. Sementara itu, foto kedua juga bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto tersebut identik dengan gambar yang diunggah laman Kompas, dalam pemberitaan mengenai dua demonstrasi yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh elemen masyarakat di depan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), Kemayoran, Jakarta Pusat. “Aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu di Kantor BPN Jakarta Pusat, Jalan Selaparang, Kemayoran,” begitu keterangan Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Dengan demikian, kedua foto dalam unggahan Facebook tersebut tidak menunjukkan demonstrasi yang berlangsung pada 5 Agustus 2026. Foto pertama merupakan dokumentasi aksi demonstrasi pada September 2025, sedangkan foto kedua berkaitan dengan aksi demonstrasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Adapun klaim mengenai pengerahan 511 personel kepolisian pada demonstrasi 5 Agustus 2026 memang memiliki konteks yang benar. Melansir Kompas, dua aksi demonstrasi yang dijadwalkan digelar di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026) memang dikawal oleh sekitar 511 personel kepolisian. Kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di kawasan Gambir atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. “Aksi unjuk rasa pertama dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Sementara itu, titik aksi kedua dijadwalkan berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur. Untuk mengawal dan mengamankan jalannya penyampaian pendapat di dua lokasi tersebut, aparat kepolisian akan menggelar apel pasukan secara serentak pada pukul 09.00 WIB. “Sebanyak 511 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan secara penuh untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dibantu juga oleh tim Yan Unras (Pelayanan Unjuk Rasa) wilayah Jakarta Pusat lainnya,” begitu keterangan Erlyn. Dengan demikian kedua foto tersebut bukan gambar dari aksi demonstrasi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Faktanya foto pertama merupakan gambar yang diambil dari aksi demo pada September 2025 dan foto kedua pada Selasa, 21 Juli 2026. Baca juga:Hoaks Demonstrasi di Surabaya Bawa Bendera Israel 100	2026-08-10
Berita CekFakta	Hoaks, IPB Rekonstruksi Wajah Nenek Moyang Purba Nusantara	Dari penelusuran Tirto, ditemukan bahwa unggahan tersebut terbukti hoaks dan dibantah langsung oleh pihak IPB University selaku civitas akademika yang disebutkan. Melalui akun resminya @ipbtoday, IPB menegaskan bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar. "Berbagai unggahan media belakangan ini mencatutkan ilmuwan IPB yang diklaim berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Akun tersebut juga menyebut para peneliti mempelajari fosil, tulang, dan tengkorak purba yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan data riset dan informasi internal, ilmuwan IPB tidak pernah melakukan penelitian untuk menciptakan 3D wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme. Informasi bahwa ilmuwan IPB University berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara adalah tidak benar atau hoaks." Demikian dikutip dari akun IPBToday. Lewat akun Instagram resminya, pihak IPB mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. "Yuk, cek informasi langsung dari sumber resminya. Pada unggahan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari ekosistem informasi yang lebih sehat. Mari sama-sama cari tahu lebih dalam berbagai riset dan kepakaran IPB University melalui website ipb.ac.id dan akun media sosial resmi @ipbofficial@ipbtoday@ipb_tv," pungkas pihak IPB. Baca juga:Perbedaan Manusia Purba dan Manusia Modern serta Persamaannya 100	2026-08-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan	Sebagai informasi, Daptacel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis) yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin ini menggunakan komponen pertusis jenis aseluler (acellular) yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca-imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Daptacel ditujukan khusus untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum berusia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot, yang terbagi atas tiga dosis utama di bawah usia satu tahun dan dua dosis penguat (booster) saat anak menginjak usia balita. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan Package Insert-DAPTACEL. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan Prescribing Information resmi dari FDA mengenai DAPTACEL, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya, informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan atau sengaja disembunyikan. Vaksin ini diindikasikan untuk memberikan imunisasi aktif bagi bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-7) guna melindungi mereka dari tiga jenis penyakit infeksi berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin disuntikkan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL melalui skema lima kali pemberian, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 hingga 20 bulan, dan dosis penguat (booster) pada usia 4 hingga 6 tahun. Selain penjelasan dosis, dokumen ini menjabarkan batasan penggunaan dan faktor keamanan. DAPTACEL dilarang keras diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin, mengalami gangguan otak (ensefalopati) dalam 7 hari pasca vaksinasi pertusis, atau menderita kelainan saraf progresif yang belum stabil. Penanganan khusus dan evaluasi risiko-manfaat juga diperlukan pada anak yang memiliki riwayat kejang, bayi prematur yang berisiko mengalami apnea, atau anak yang pernah mengalami reaksi demam sangat tinggi, pingsan, maupun menangis tanpa henti selama lebih dari 3 jam pada dosis sebelumnya. Dokumen tersebut juga memuat laporan efek samping yang umum terjadi serta petunjuk teknis medis lainnya. Efek samping sistemik seperti rewel, lemas, dan demam lebih sering ditemukan pada dosis pertama hingga ketiga, sementara reaksi lokal seperti kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di area suntikan lebih sering muncul pada dosis keempat dan kelima. Dokumen ini juga menyajikan informasi deskripsi bahan penyusun vaksin (seperti toksoid yang diserap aluminium fosfat), instruksi penyimpanan dingin pada suhu 2°C hingga 8°C, serta data studi klinis yang membuktikan efektivitas DAPTACEL dalam membentuk antibodi pelindung pada tubuh anak. Keberadaan laporan atau informasi mengenai suatu kejadian setelah vaksinasi tidak dapat membuktikan bahwa vaksin menyebabkan kejadian tersebut, terlebih dalam jumlah besar atau secara massal. Klaim yang beredar pada unggahan tersebut menggunakan tangkapan layar dari dokumen resmi U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengenai Daptacel, khususnya bagian 5.2 tentang reaksi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemberian vaksin berikutnya. Pada bagian tersebut tercantum beberapa kejadian setelah vaksinasi pertusis sebelumnya, termasuk hypotonic-hyporesponsive episode (HHE), yang dijelaskan sebagai kondisi kolaps atau menyerupai syok, menangis terus menerus hingga lebih dari tiga jam, serta kejang dengan atau tanpa demam dalam tiga hari. Unggahan tersebut kemudian menggabungkan informasi itu dengan laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyebut bahwa FDA menyetujui Daptacel pada 2002 untuk digunakan pada bayi dan anak usia 6 minggu hingga sebelum ulang tahun ketujuh untuk perlindungan terhadap difteri, tetanus, dan pertusis. Dari penggabungan kedua sumber tersebut, unggahan menyimpulkan bahwa vaksin Daptacel menyebabkan “bayi boneka,” kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Unggahan itu juga mengklaim bahwa informasi mengenai efek samping tersebut sengaja disembunyikan. Faktanya, dalam dokumen FDA tersebut kejang dan hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) memang tercantum sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Daptacel. Namun, hal ini perlu diluruskan karena data tersebut harus dibaca berdasarkan frekuensi kejadian, konteks klinis, dan hasil pemantauan keamanan untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, pencantuman suatu kejadian dalam lembar informasi produk tidak dapat dijadikan bukti bahwa Daptacel menyebabkan berbagai efek samping berbahaya tersebut. Laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menampilkan data asli terkait keamanan vaksin DTaP dan Tdap. CDC mencantumkan sejumlah efek samping yang dapat terjadi setelah vaksinasi. Adapun reaksi yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada area suntikan, demam, rewel, kelelahan, serta penurunan nafsu makan. CDC juga mencatat bahwa reaksi yang lebih serius dapat terjadi, tetapi jarang. Lebih lanjut, informasi mengenai efek samping vaksin DPT juga tersedia pada sejumlah situs kesehatan seperti WebMD, RxList, dan Cleveland Clinic. Sumber-sumber tersebut mencantumkan kemungkinan reaksi setelah vaksinasi dan menjelaskan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis. Dalam laman WebMD dijelaskan bahwa vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) (DTaP) digunakan untuk mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin ini bekerja dengan memicu respons imun tubuh untuk menghasilkan sejenis protein (antibodi) terhadap bakteri penyebab difteri, tetanus, dan pertusis. Adapun efek samping yang umum meliputi nyeri, gatal, bengkak, nyeri tekan, atau kemerahan di dekat tempat suntikan, rewel, mudah mara, menangis yang tidak kunjung reda, dan demam. Vaksin DTaP tersedia dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke otot oleh tenaga kesehatan. Perlu dibedakan antara adanya potensi efek samping dan klaim bahwa vaksin menyebabkan efek samping tersebut secara massal. Adanya suatu kejadian yang tercantum dalam informasi keamanan vaksin, tidak secara otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut pada setiap penerima vaksin. Dalam menilai keamanan vaksin, hubungan sebab-akibat perlu ditentukan melalui evaluasi medis dan data ilmiah, bukan hanya berdasarkan daftar kejadian yang tercantum dalam lembar informasi produk. Adapun klaim yang menyebutkan bahwa efek vaksin menyebabkan berbagai efek samping berbahaya seperti pada unggahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar karena keberadaan informasi mengenai kemungkinan kejadian tertentu. Menurut data pemantauan keamanan DTaP dari CDC, tidak ditemukan pola kejadian tidak diharapkan yang baru, dan penelitian mengenai kejang demam menunjukkan bahwa meskipun risiko dapat meningkat pada kondisi tertentu, risiko absolutnya tetap kecil. Dengan demikian, klaim bahwa efek samping vaksin Daptacel “disembunyikan” juga tidak sesuai dengan fakta. Dokumen keamanan dan informasi produk, faktanya dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai potensi efek samping, justru merupakan bagian dari informasi keamanan yang disediakan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam dokumen FAQs Imunisasi 2026 dituliskan bahwa setelah imunisasi, bisa muncul reaksi ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri/bengkak di lokasi suntikan. Namun, hal ini menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dan tubuh sedang membentuk kekebalan. Reaksi tersebut kecil jika dibandingkan dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh anak dari berbagai penyakit berbahaya jika tidak diimunisasi. Orang tua sebaiknya tetap memberikan ASI, jika demam bisa dikompres a100	2026-08-06
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Wajibkan Perempuan Hamil Bayar Pajak	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “perempuan hamil wajib bayar pajak.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan informasi tersebut. Tirto hanya menemukan artikel yang ditulis oleh I Gede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 lalu, yang isinya membantah narasi hoaks bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12 persen. Menurut I Gede, melahirkan yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, jasa pelayanan kesehatan medis—termasuk di dalamnya melahirkan—merupakan salah satu jenis jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. “Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan kesehatan adalah melalui fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPN. Jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk jasa yang pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis I Gede dalam artikel di portal resmi DJP. Sementara itu, berdasarkan penjelasan DJP, terdapat dua jenis pajak di Indonesia, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut adalah daftar pajak yang tergolong sebagai Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)Bea MateraiPajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Pajak RestoranPajak HiburanPajak Kendaraan BermotorBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)PBB Perdesaan dan Perkotaandan pajak daerah lainnya Tidak ada pula ketentuan khusus dari pajak-pajak di atas yang mengharuskan seorang perempuan hamil dibebani oleh pajak tertentu. Baca juga:Ojol Bakal Jadi UMKM, Pemerintah Jamin Tak Kena Pajak 100	2026-08-18
Berita CekFakta	Keliru, Sejumlah Klaim Terkait Vaksin Human Papillomavirus Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuliskan bahwa vaksinasi HPV pada anak usia sekitar 12 tahun justru sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi HPV sebagai prioritas bagi anak perempuan usia 9–14 tahun, sebelum mereka terpapar HPV. Tujuan pemberian vaksin pada usia tersebut bukan karena anak sedang berisiko mengalami kanker serviks, melainkan untuk memberikan perlindungan sebelum kemungkinan terjadinya infeksi HPV. Menurut WHO, Human papillomavirus (HPV) merupakan penyebab hampir seluruh kasus kanker serviks. Memang, sebagian besar infeksi HPV dapat hilang dengan sendirinya. Namun, sebagian infeksi yang menetap dapat menyebabkan perubahan prakanker dan kemudian berkembang menjadi kanker. WHO menyebut proses tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, pemberian vaksin sebelum seseorang terpapar HPV menjadi bagian penting dari pencegahan kanker serviks. Dengan demikian, pernyataan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang baru muncul ketika seseorang dewasa tidak menjadi alasan untuk menunda vaksinasi hingga usia dewasa. Justru, vaksin diberikan pada masa remaja karena efektivitas perlindungannya lebih optimal sebelum paparan HPV. WHO juga menyebutkan bahwa klaim hanya sekitar lima persen infeksi HPV yang berkembang menjadi kanker juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa vaksinasi tidak diperlukan. Selain itu, angka yang disebutkan dalam unggahan yang beredar, tidak disertai sumber yang jelas dan berpotensi mencampurkan beberapa tahapan perjalanan infeksi HPV. Tidak semua orang yang terinfeksi HPV akan mengalami kanker, tetapi infeksi HPV berisiko tinggi yang menetap, merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. WHO menyatakan sekitar 99 persen kasus kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV. Lebih lanjut, klaim mengenai vaksin HPV yang menyebabkan kemandulan sementara selama lima hingga tujuh tahun juga tidak didukung bukti ilmiah. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety telah meninjau berbagai penelitian mengenai hubungan vaksin HPV dengan infertilitas. Berdasarkan tinjauan tersebut, bukti yang tersedia tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI juga pernah menyatakan bahwa klaim vaksin HPV menyebabkan kemandulan merupakan informasi palsu. Kemenkes menjelaskan bahwa vaksin HPV telah dipastikan keamanannya dan efek samping yang umum terjadi antara lain nyeri, kemerahan atau pembengkakan di lokasi suntikan serta demam yang biasanya bersifat sementara. Sementara itu, anggapan bahwa vaksin HPV tidak memiliki dasar medis untuk diberikan kepada laki-laki juga keliru. HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. Virus tersebut juga dapat menyebabkan sejumlah kanker lain, termasuk kanker anus, penis, serta kanker di area kepala dan leher. WHO menyebut vaksinasi laki-laki sebagai salah satu kelompok sasaran sekunder yang dapat dilakukan apabila memungkinkan dan terjangkau. Dalam penelitian yang diterbitkan melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan bahwa vaksin HPV dapat memberikan respons imun yang baik dan aman pada anak laki-laki maupun perempuan usia 9–14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin kepada laki-laki tidak semata-mata berkaitan dengan pencegahan kanker serviks. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Adapun klaim bahwa perluasan vaksinasi HPV didorong kepentingan bisnis industri farmasi global tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa motif bisnis merupakan dasar kebijakan vaksinasi. Dalam unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang dapat memverifikasi angka potensi pendapatan vaksin HPV sebesar 800 miliar hingga 800 triliun dolar AS. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan bisnis dibalik kebijakan vaksinasi. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, vaksin HPV telah masuk dalam program imunisasi nasional sejak tahun 2023 dan diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, beberapa hoaks terkait vaksin HPV pernah beredar di media sosial yaitu: Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-anak. Faktanya, berdasarkan studi, anak-anak memiliki respons imun lebih kuat. Jadi, pemberian vaksin sangat dianjurkan, guna mendapatkan efektivitas perlindungan maksimal.Keliru, Anak Laki-laki Tidak Memerlukan Vaksin HPV. Faktanya, vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV.Hoaks, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun dan Vaskulitis hingga Kematian. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian.Benarkah Vaksin HPV Bisa Sebabkan Mandul & Penjelasan Lengkapnya. Faktanya, vaksin HPV diberikan dengan tujuan untuk membuat perempuan mandul adalah tidak benar. Vaksin HPV adalah salah satu vaksin penting yang bisa menjaga kesehatan perempuan. Dengan demikian, klaim yang beredar tidak didukung bukti ilmiah yang kuat. Faktanya, vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV, diberikan sejak usia remaja sebelum paparan HPV, termasuk pada laki-laki, serta tidak terbukti menyebabkan kemandulan. Baca juga:Biaya Vaksin HPV di Puskesmas dan Fakta-Fakta Pentingnya 100	2026-08-17
Berita CekFakta	Tidak Benar, Tautan Pendaftaran Bantuan Bibit Ternak Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi mengatasnamakan Dinas Pertanian, memiliki 305 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada bio profil, “Daftar sekarang melalui link ?? https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/ .” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Dinas Pertanian. Adapun akun Facebook resmi milik Kementerian Pertanian RI memiliki 315 ribu pengikut dan bercentang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan bibit ternak tahun 2026 https://daftardisinisekarangjuga.vercel.app/. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman dengan tulisan “Daftar Sekarang” dan pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Dalam laman tersebut juga disertakan nama-nama yang berhasil mendaftar untuk meyakinkan pengunjung. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan bibit ternak. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik AMAZON-02 - Amazon.com, Inc, berlokasi di Unites States dengan domain daftardisinisekarangjuga.vercel.app, dibuat pada 28 Juni 2026, berlaku selama 3 bulan dan tertulis sebagai situs malicious atau berbahaya. Kementerian Pertanian RI, melaksanakan program prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 berfokus pada pencapaian swasembada pangan nasional. Program utamanya mencakup pompanisasi dan percepatan luas tambah tanam untuk antisipasi kekeringan, optimasi lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, penyediaan benih unggul, serta hilirisasi komoditas pertanian dan peternakan Dalam akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah meluncurkan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran online gratis melalui tautan di media sosial seperti yang tertera pada gambar. “Waspada Hoax. Ada kabar soal "bantuan hewan ternak gratis"? Hati-hati, bisa jadi itu berita palsu! Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari: Website resmi, Media sosial terverifikasi, Dinas Peternakan atau Kementerian langsung. Saring sebelum sharing, agar kita semua aman dan tidak dirugikan.” Demikian keterangan Ditjen PKH dalam unggahan Instagram resmi Ditjen PKH, 24 Juli 2025. Melansir laman Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Bantuan pertanian di Indonesia umumnya diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta badan atau lembaga terkait seperti Perum Bulog dan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis pada laman Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah, petani wajib tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar resmi di desa dan Dinas Pertanian setempat. Pengajuan dilakukan melalui musyawarah kelompok, pembuatan proposal resmi yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga verifikasi data ke dinas kabupaten atau kota. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah membuka pendaftaran program pemerintah tahun anggaran 2026 bantuan bibit ayam, ikan, kambing, dan sapi dengan kuota terbatas yaitu 5 ribu penerima bantuan adalah tidak benar dan berpotensi pada penipuan. Baca juga:Bantuan Pangan 2026 Cair Lagi, Simak Jadwal & Cara Cek Penerima 100	2026-08-15
Berita CekFakta	Hoaks, Sistem Desil Terbaru 2026 Ditentukan Besaran Penghasilan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri informasi tersebut melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. “Desil: kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi.” Begitu keterangan pembagian desil dikutip dari laman cekbansos.kemensos.go.id. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan amanat Inpres No. 4 Tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk menetapkan sumber data, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. DTSEN merupakan data yang dinamis dan terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran DTSEN, dikelompokkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. BPS bersama kementerian/lembaga terkait, terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN untuk memastikan penyaluran berbagai program pemerintah didukung oleh basis data yang akurat, terkini, dan tepercaya. Variabel tersebut mencakup informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset. Data tersebut kemudian membagi keluarga ke dalam 10 desil. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Laman BPS menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Dengan demikian, tabel yang mencantumkan batas nominal pendapatan tertentu sebagai batas mutlak untuk desil 1, desil 2, hingga desil 10 tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi pembagian desil Kemensos apabila tidak memiliki dasar metodologi dari DTSEN. BPS menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan berbagai indikator, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut desil. Dengan kata lain, penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran dari yang terendah hingga tertinggi. Desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi, bukan angka nominal tertentu. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pembagian desil dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,Desil 2: kelompok miskin,Desil 3: kelompok hampir miskin,Desil 4: kelompok rentan miskin,Desil 5: kelompok menengah bawah,Desil 6: kelompok menengah,Desil 7: kelompok menengah atas,Desil 8: kelompok yang relatif mapan,Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, danDesil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Data yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta jumlah orang yang menjadi tanggungan. Jadi, angka desil menunjukkan peringkat relatif, bukan berarti desil 1 sampai 10 mempunyai batas pendapatan nasional yang tetap. Desil digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program bantuan sosial. Namun, desil tidak dapat dipahami sebagai nama bantuan ataupun jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan. Kemensos RI melalui akun Instagram @pusdatikensos membantah klaim yang beredar terkait infografis "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, ditentukan sebagai berikut: Desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, Desil 2 adalah 10% di atasnya dan seterusnya sampai Desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Perlu diketahui bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu bukan merupakan informasi resmi dari Kemensos maupun BPS. Dalam laman Cek Bansos, Kemensos menyebut keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Dengan demikian, kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program. Tidak tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada satu desil tertentu secara otomatis menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kemensos menyatakan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Senada dengan hal tersebut, BPS menyebutkan bahwa DTSEN merupakan data yang terus dimutakhirkan. Pada pemutakhiran DTSEN, BPS melakukan penyempurnaan data sosial ekonomi dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat agar dapat digunakan sebagai basis penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Kemensos mengimbau agar masyarakat bijak bermedia sosial, dimulai dari satu langkah sederhana dan memeriksa informasi dari sumbernya sebelum membagikannya. Kemensos juga mengajak masyarakat agar bersama-sama melawan hoaks dan memastikan informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang terpercaya. Baca juga:Bagaimana Jika Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga? 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Snack Luppo Produk Israel Mengandung Pil Kelumpuhan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada klarifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan, BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan hanya dipasarkan di Irak. Berdasarkan data BPOM pada saat klarifikasi, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. BPOM memberikan klarifikasi sebagai berikut: Video tersebut beredar di berbagai negara dan produk yang ada dalam video diisukan beredar di berbagai negara.Berdasarkan informasi yang didapatkan Badan POM dari penjelasan di website Timur Tengah, produk berasal dari Turki dan hanya dipasarkan di Irak (Timur Tengah). Produsen produk pangan tersebut menyatakan bahwa proses produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan membantah keutuhan dan keaslian video tersebut.Berdasarkan database Badan POM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan TIDAK BEREDAR di Indonesia.Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Klinik Hoaks Pemerintah Provinsi Jawa Timur Faktanya, Luppo merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan asal Turki, Solen. Produk tersebut bukan makanan ringan yang dibuat di Israel seperti yang diklaim dalam unggahan. Melansir laman Snopes, Solen memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat keik krim kelapa Luppo diproduksi. Inspeksi pabrik tersebut dilakukan oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video, atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor, atau kemungkinan lainnya seperti dimasukkan oleh orang lain di tingkat lokal. TurnBackHoax juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut kemungkinan besar direkam di Kurdistan, Irak Utara. Bahasa yang terdengar di bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Isu tersebut diduga berkaitan dengan upaya boikot terhadap produk Turki di wilayah tersebut pada 2019. Klaim serupa juga pernah beredar pada Oktober 2024 menyebut produk makanan ringan mengandung tablet yang melumpuhkan anak. Hasil penelusuran menyebut video tersebut bukan rekaman yang menunjukkan peredaran produk berbahaya di Indonesia. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “JK danai Roy Suryo dkk.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, justru ditemukan artikel berita yang berisi bantahan JK telah mendanai Roy Suryo dkk. Dalam berita Tirto yang tayang pada Senin (6/4/2026), JK dengan tegas membantah tudingan bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, JK saat itu hendak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebar fitnah ke Bareskrim Polri. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Di samping itu, JK menyampaikan bahwa pertemuan yang terjadi di kediamannya pada bulan Ramadan lalu dengan sejumlah akademisi dan profesional adalah untuk berdiskusi mengenai saran atas kondisi bangsa saat ini. Menurut JK, sejumlah pihak yang hadir ke kediamannya itu bukan diundang karena atas kemauan mereka sendiri. JK memastikan pertemuan itu juga tidak terkait soal polemik ijazah Jokowi. "Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata Jusuf Kalla. Lalu, Tirto juga melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026 lalu. Dalam video aslinya, JK justru membantah bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. Sehingga video yang diunggah di Facebook tersebut merupakan cuplikan semata. Dalam pernyataan utuhnya, JK mengatakan: "Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi.” “Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya yakin itu tidak benar. Saya tidak pernah kenal Rismon atau ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak." "Kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Karena ini sudah tersebar. Karena itu lah besok pengacara yang ada di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Untuk mencari kebenaran, bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar." "Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu, kalau memang pernah ketemu, kapan? di mana? Jadi itu yang saya ingin sampaikan." Baca juga:Kasus Ijazah Jokowi: Dokter Tifa Hadapi Sidang Baru Agustus Ini 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Hepatitis B Berbahaya & Sebabkan Kematian Bayi	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri informasi mengenai keputusan ACIP dan data keamanan vaksin hepatitis B dari situs resmi CDC. Benar bahwa pada 5 Desember 2025, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) melakukan pemungutan suara dengan hasil 8-3. Namun, konteksnya berbeda dari yang disampaikan dalam video. Dalam keputusan tersebut, ACIP merekomendasikan individual-based decision-making atau pengambilan keputusan secara individual bagi orang tua bayi yang lahir dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif. Artinya, orang tua bersama tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan manfaat dan resiko vaksin sebelum menentukan apakah dosis Hepatitis B diberikan saat lahir atau dimulai kemudian. Dari keputusan tersebut, tidak berarti ACIP menyatakan vaksin Hepatitis B berbahaya atau menyebabkan kematian. CDC kemudian mengadopsi rekomendasi tersebut pada 16 Desember 2025. Untuk bayi yang lahir dari ibu dengan hasil tes Hepatitis B positif atau status yang tidak diketahui, CDC tetap merekomendasikan pemberian vaksin Hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir. Selanjutnya, angka 1.494 kematian, 1.730 kejadian yang mengancam jiwa, 1.759 kecacatan permanen, 6.454 rawat inap, dan sekitar 82.990 laporan kejadian memang beredar dalam pembahasan mengenai data Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Namun, data tersebut merupakan laporan kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, bukan bukti bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh vaksin. CDC menjelaskan, VAERS merupakan sistem pelaporan pasif untuk mendeteksi kemungkinan masalah keamanan vaksin. Siapa pun dapat mengirimkan laporan, termasuk pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun produsen vaksin. Karena itu, laporan dapat diterima meskipun pelapor tidak mengetahui apakah vaksin benar-benar menyebabkan kondisi tersebut. CDC secara tegas menyatakan bahwa laporan VAERS tidak berarti vaksin menyebabkan kejadian yang dilaporkan. Laporan dapat berupa kejadian yang kebetulan terjadi setelah vaksinasi, kondisi yang disebabkan penyakit lain, atau kejadian yang memang berkaitan dengan vaksin. Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat, diperlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. CDC juga menjelaskan bahwa data VAERS memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain tidak adanya kelompok pembanding yang tidak divaksinasi, adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi, serta kemungkinan satu laporan mencantumkan lebih dari satu vaksin. Karena itu, jumlah laporan tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat risiko atau membuktikan hubungan sebab-akibat. Khusus mengenai vaksin Hepatitis B, CDC menyatakan, bukti ilmiah secara keseluruhan mendukung keamanannya. Dalam kajian keamanan, sebuah penelitian Vaccine Safety Datalink yang membandingkan kematian pada bayi baru lahir yang menerima vaksin Hepatitis B dengan bayi yang tidak menerima vaksin tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan pada kematian antara kedua kelompok. CDC juga mencatat, efek samping yang umum setelah vaksin Hepatitis B antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada lokasi suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Reaksi alergi berat dapat terjadi, tetapi sangat jarang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar bayi mendapatkan dosis pertama vaksin Hepatitis B sesegera mungkin setelah lahir, idealnya dalam waktu 24 jam. WHO menyebut vaksin Hepatitis B aman dan efektif. Tiga dosis vaksin dapat memberikan perlindungan sebesar 98–100 persen terhadap infeksi Hepatitis B. Dengan demikian, pernyataan bahwa keputusan 8-3 ACIP membuktikan vaksin Hepatitis B berbahaya, tidak tepat dan perlu diluruskan. Pemungutan suara tersebut memang terjadi, tetapi berkaitan dengan perubahan pendekatan pemberian dosis lahir pada bayi dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif, bukan penetapan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Adapun dengan angka kematian dan kejadian serius yang dikaitkan dengan vaksinasi, angka tersebut merupakan laporan dalam sistem VAERS dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jumlah orang yang meninggal atau mengalami kecacatan akibat vaksin Hepatitis B. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementrian Kesehatan RI. Lewat pesan WhatsApp Kemenkes menegaskan bahwa vaksin Hepatitis B untuk bayi tidak dihapus di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi pada 2025 adalah adanya fleksibilitas waktu pemberian dosis pertama bagi bayi yang lahir dari ibu yang terbukti negatif Hepatitis B. Dalam kondisi tersebut, keputusan pemberian vaksin saat lahir dapat didiskusikan antara orang tua dan tenaga kesehatan. Jika tidak diberikan saat lahir, dosis pertama dapat dimulai pada usia 2 bulan. “Prevalensi Hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi dari ibu ke bayi saat persalinan. Karena itu vaksin Hepatitis B harus diberikan dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir.” Begitu keterangan Kemenkes kepada Tirto, Senin (10/8/2026). Kemenkes jugamenambahkan, bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat endemisitas Hepatitis B sedang hingga tinggi. Hal tersebut didukung oleh sejumlah fakta epidemiologi di Indonesia: Prevalensi hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi.Kasus Baru (2025): Sebanyak 279 bayi terkonfirmasi positif Hepatitis B.Infeksi juga ditemukan pada sekitar 4,2% anak usia di bawah 5 tahun.Sebagian besar penularan terjadi dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Selain itu, menurut Kemenkes, ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia tetap menerapkan imunisasi hepatitis B segera setelah lahir, yaitu: Mencegah penularan dari ibu ke bayi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi saat proses persalinan. Tanpa pencegahan, bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi memiliki risiko tinggi tertular virus.Risiko infeksi kronis sangat tinggi pada bayi. Sekitar 90–95% bayi yang terinfeksi Hepatitis B akan mengalami infeksi kronis, yang dapat menyebabkan penyakit hati serius di masa depan.Banyak ibu tidak mengetahui status hepatitisnya. Tidak semua ibu hamil mengetahui status Hepatitis B. Pemberian vaksin saat lahir menjadi perlindungan awal bagi bayi apabila terjadi infeksi yang tidak terdeteksi. BPOM CDC Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin Hepatitis B berbahaya dan menyebabkan banyak kasus kematian adalah informasi yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Salah, Ikut Upacara HUT RI di Istana, Masyarakat Harus Bayar	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “biaya pendaftaran upacara 17 agustus istana merdeka.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. "Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian imbauan dalam laman pendaftaran tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi lima ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana, yaitu: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;Minimal berusia 12 tahun pada Senin (17/8/2026);Peserta upacara dilarang membawa balita;Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional;Satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Baca juga:Jadwal & Waktu War Tiket Upacara HUT RI 2026 di Istana Presiden 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedua foto tersebut telah beredar sebelum demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto pertama ditemukan identik dengan gambar yang diunggah akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Unggahan tersebut memuat narasi, “Ribuan Mahasiswa Turun Ke Jalan Hari Ini #JagaJakarta *foto aksi september 2025.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan Facebook bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026, melainkan foto aksi demonstrasi pada September 2025. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), meski sejumlah elemen memilih menahan dan menarik diri dari aksi. Beberapa aksi itu di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut pernah melanda Indonesia pada bulan September 2025 yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, elemen buruh, dan koalisi masyarakat sipil di berbagai kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pemicu utama demonstrasi ini adalah kemarahan publik terhadap kebijakan alokasi anggaran, khususnya terkait rencana pemberian tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR RI, yang dinilai melukai rasa keadilan sosial. Selain menuntut transparansi anggaran legislatif, massa juga membawa agenda besar seperti "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mendesak reformasi institusi TNI/Polri, penghentian kriminalisasi aktivis, penghapusan sistem kerja outsourcing, hingga tuntutan kenaikan upah buruh. Sementara itu, foto kedua juga bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto tersebut identik dengan gambar yang diunggah laman Kompas, dalam pemberitaan mengenai dua demonstrasi yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh elemen masyarakat di depan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), Kemayoran, Jakarta Pusat. “Aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu di Kantor BPN Jakarta Pusat, Jalan Selaparang, Kemayoran,” begitu keterangan Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Dengan demikian, kedua foto dalam unggahan Facebook tersebut tidak menunjukkan demonstrasi yang berlangsung pada 5 Agustus 2026. Foto pertama merupakan dokumentasi aksi demonstrasi pada September 2025, sedangkan foto kedua berkaitan dengan aksi demonstrasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Adapun klaim mengenai pengerahan 511 personel kepolisian pada demonstrasi 5 Agustus 2026 memang memiliki konteks yang benar. Melansir Kompas, dua aksi demonstrasi yang dijadwalkan digelar di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026) memang dikawal oleh sekitar 511 personel kepolisian. Kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di kawasan Gambir atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. “Aksi unjuk rasa pertama dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Sementara itu, titik aksi kedua dijadwalkan berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur. Untuk mengawal dan mengamankan jalannya penyampaian pendapat di dua lokasi tersebut, aparat kepolisian akan menggelar apel pasukan secara serentak pada pukul 09.00 WIB. “Sebanyak 511 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan secara penuh untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dibantu juga oleh tim Yan Unras (Pelayanan Unjuk Rasa) wilayah Jakarta Pusat lainnya,” begitu keterangan Erlyn. Dengan demikian kedua foto tersebut bukan gambar dari aksi demonstrasi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Faktanya foto pertama merupakan gambar yang diambil dari aksi demo pada September 2025 dan foto kedua pada Selasa, 21 Juli 2026. Baca juga:Hoaks Demonstrasi di Surabaya Bawa Bendera Israel 100	2026-08-10
Berita CekFakta	Hoaks, IPB Rekonstruksi Wajah Nenek Moyang Purba Nusantara	Dari penelusuran Tirto, ditemukan bahwa unggahan tersebut terbukti hoaks dan dibantah langsung oleh pihak IPB University selaku civitas akademika yang disebutkan. Melalui akun resminya @ipbtoday, IPB menegaskan bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar. "Berbagai unggahan media belakangan ini mencatutkan ilmuwan IPB yang diklaim berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Akun tersebut juga menyebut para peneliti mempelajari fosil, tulang, dan tengkorak purba yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan data riset dan informasi internal, ilmuwan IPB tidak pernah melakukan penelitian untuk menciptakan 3D wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme. Informasi bahwa ilmuwan IPB University berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara adalah tidak benar atau hoaks." Demikian dikutip dari akun IPBToday. Lewat akun Instagram resminya, pihak IPB mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. "Yuk, cek informasi langsung dari sumber resminya. Pada unggahan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari ekosistem informasi yang lebih sehat. Mari sama-sama cari tahu lebih dalam berbagai riset dan kepakaran IPB University melalui website ipb.ac.id dan akun media sosial resmi @ipbofficial@ipbtoday@ipb_tv," pungkas pihak IPB. Baca juga:Perbedaan Manusia Purba dan Manusia Modern serta Persamaannya 100	2026-08-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan	Sebagai informasi, Daptacel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis) yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin ini menggunakan komponen pertusis jenis aseluler (acellular) yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca-imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Daptacel ditujukan khusus untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum berusia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot, yang terbagi atas tiga dosis utama di bawah usia satu tahun dan dua dosis penguat (booster) saat anak menginjak usia balita. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan Package Insert-DAPTACEL. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan Prescribing Information resmi dari FDA mengenai DAPTACEL, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya, informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan atau sengaja disembunyikan. Vaksin ini diindikasikan untuk memberikan imunisasi aktif bagi bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-7) guna melindungi mereka dari tiga jenis penyakit infeksi berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin disuntikkan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL melalui skema lima kali pemberian, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 hingga 20 bulan, dan dosis penguat (booster) pada usia 4 hingga 6 tahun. Selain penjelasan dosis, dokumen ini menjabarkan batasan penggunaan dan faktor keamanan. DAPTACEL dilarang keras diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin, mengalami gangguan otak (ensefalopati) dalam 7 hari pasca vaksinasi pertusis, atau menderita kelainan saraf progresif yang belum stabil. Penanganan khusus dan evaluasi risiko-manfaat juga diperlukan pada anak yang memiliki riwayat kejang, bayi prematur yang berisiko mengalami apnea, atau anak yang pernah mengalami reaksi demam sangat tinggi, pingsan, maupun menangis tanpa henti selama lebih dari 3 jam pada dosis sebelumnya. Dokumen tersebut juga memuat laporan efek samping yang umum terjadi serta petunjuk teknis medis lainnya. Efek samping sistemik seperti rewel, lemas, dan demam lebih sering ditemukan pada dosis pertama hingga ketiga, sementara reaksi lokal seperti kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di area suntikan lebih sering muncul pada dosis keempat dan kelima. Dokumen ini juga menyajikan informasi deskripsi bahan penyusun vaksin (seperti toksoid yang diserap aluminium fosfat), instruksi penyimpanan dingin pada suhu 2°C hingga 8°C, serta data studi klinis yang membuktikan efektivitas DAPTACEL dalam membentuk antibodi pelindung pada tubuh anak. Keberadaan laporan atau informasi mengenai suatu kejadian setelah vaksinasi tidak dapat membuktikan bahwa vaksin menyebabkan kejadian tersebut, terlebih dalam jumlah besar atau secara massal. Klaim yang beredar pada unggahan tersebut menggunakan tangkapan layar dari dokumen resmi U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengenai Daptacel, khususnya bagian 5.2 tentang reaksi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemberian vaksin berikutnya. Pada bagian tersebut tercantum beberapa kejadian setelah vaksinasi pertusis sebelumnya, termasuk hypotonic-hyporesponsive episode (HHE), yang dijelaskan sebagai kondisi kolaps atau menyerupai syok, menangis terus menerus hingga lebih dari tiga jam, serta kejang dengan atau tanpa demam dalam tiga hari. Unggahan tersebut kemudian menggabungkan informasi itu dengan laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyebut bahwa FDA menyetujui Daptacel pada 2002 untuk digunakan pada bayi dan anak usia 6 minggu hingga sebelum ulang tahun ketujuh untuk perlindungan terhadap difteri, tetanus, dan pertusis. Dari penggabungan kedua sumber tersebut, unggahan menyimpulkan bahwa vaksin Daptacel menyebabkan “bayi boneka,” kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Unggahan itu juga mengklaim bahwa informasi mengenai efek samping tersebut sengaja disembunyikan. Faktanya, dalam dokumen FDA tersebut kejang dan hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) memang tercantum sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Daptacel. Namun, hal ini perlu diluruskan karena data tersebut harus dibaca berdasarkan frekuensi kejadian, konteks klinis, dan hasil pemantauan keamanan untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, pencantuman suatu kejadian dalam lembar informasi produk tidak dapat dijadikan bukti bahwa Daptacel menyebabkan berbagai efek samping berbahaya tersebut. Laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menampilkan data asli terkait keamanan vaksin DTaP dan Tdap. CDC mencantumkan sejumlah efek samping yang dapat terjadi setelah vaksinasi. Adapun reaksi yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada area suntikan, demam, rewel, kelelahan, serta penurunan nafsu makan. CDC juga mencatat bahwa reaksi yang lebih serius dapat terjadi, tetapi jarang. Lebih lanjut, informasi mengenai efek samping vaksin DPT juga tersedia pada sejumlah situs kesehatan seperti WebMD, RxList, dan Cleveland Clinic. Sumber-sumber tersebut mencantumkan kemungkinan reaksi setelah vaksinasi dan menjelaskan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis. Dalam laman WebMD dijelaskan bahwa vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) (DTaP) digunakan untuk mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin ini bekerja dengan memicu respons imun tubuh untuk menghasilkan sejenis protein (antibodi) terhadap bakteri penyebab difteri, tetanus, dan pertusis. Adapun efek samping yang umum meliputi nyeri, gatal, bengkak, nyeri tekan, atau kemerahan di dekat tempat suntikan, rewel, mudah mara, menangis yang tidak kunjung reda, dan demam. Vaksin DTaP tersedia dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke otot oleh tenaga kesehatan. Perlu dibedakan antara adanya potensi efek samping dan klaim bahwa vaksin menyebabkan efek samping tersebut secara massal. Adanya suatu kejadian yang tercantum dalam informasi keamanan vaksin, tidak secara otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut pada setiap penerima vaksin. Dalam menilai keamanan vaksin, hubungan sebab-akibat perlu ditentukan melalui evaluasi medis dan data ilmiah, bukan hanya berdasarkan daftar kejadian yang tercantum dalam lembar informasi produk. Adapun klaim yang menyebutkan bahwa efek vaksin menyebabkan berbagai efek samping berbahaya seperti pada unggahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar karena keberadaan informasi mengenai kemungkinan kejadian tertentu. Menurut data pemantauan keamanan DTaP dari CDC, tidak ditemukan pola kejadian tidak diharapkan yang baru, dan penelitian mengenai kejang demam menunjukkan bahwa meskipun risiko dapat meningkat pada kondisi tertentu, risiko absolutnya tetap kecil. Dengan demikian, klaim bahwa efek samping vaksin Daptacel “disembunyikan” juga tidak sesuai dengan fakta. Dokumen keamanan dan informasi produk, faktanya dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai potensi efek samping, justru merupakan bagian dari informasi keamanan yang disediakan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam dokumen FAQs Imunisasi 2026 dituliskan bahwa setelah imunisasi, bisa muncul reaksi ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri/bengkak di lokasi suntikan. Namun, hal ini menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dan tubuh sedang membentuk kekebalan. Reaksi tersebut kecil jika dibandingkan dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh anak dari berbagai penyakit berbahaya jika tidak diimunisasi. Orang tua sebaiknya tetap memberikan ASI, jika demam bisa dikompres a100	2026-08-06
Berita CekFakta	Sebagian Salah, Bahaya Konsumsi Air Rebusan Mie Instan	Tim Periksa Fakta Tirto memverifikasi klaim tersebut dengan dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Menurutnya, klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan. Jadi, menurut Dicky, kandungan lilin ini mitos lama yang berulang kali dibantah, karena mie instan tidak dilapisi lilin. Adapun kilap dalam mie itu berasal dari minyak sisa proses penggorengannya saat produksi. “Jadi, bukan lilin. Jadi, frasa lilin dalam klaim ini salah.” Begitu tegas Dicky saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026). Kemudian, klaim kedua dalam unggahan menyebutkan, natrium tinggi mengganggu tenganan darah. Secara prinsip klaim ini benar, namun konteksnya perlu diluruskan, karena, bumbu mie instan memang tinggi natrium. Kandungan natrium itu dapat mencapai 600-1000 mg per bungkus. Angka ini mendekati batas aman harian atau sekitar 2000-an mg natrium per hari menurut WHO. Namun, klaim dalam video menyebutkan, natrium larut ke air rebusan. Faktanya, sumber natrium utama itu bumbu yang ditambahkan setelah direbus dan tidak berasal dari mie kering itu sendiri. “Jadi, air rebusan pertama, ya intinya, sebelum bumbu masuk, natriumnya relatif rendah dibanding air setelah bumbu dicampur.” Begitu keterangan Dicky. Kemudian, klaim ketiga menyebutkan, pengawet larut dalam air dan memberatkan kerja hati dan ginjal. Klaim ini harus diluruskan. Faktanya, bahan tambahan pangan, termasuk pengawet, seperti pagin misalnya pada mie instan telah diatur dan diawasi oleh Badan POM dengan batas maksimum. Penggunaannya pun sudah di ambang aman, serta mengacu pada Acceptable Daily Intake yang mengatur ke kodeks alimentarius. Pada dosis sesuai regulasi, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi wajar dari mie instan memberatkan kerja hati dan ginjal pada orang sehat. Jadi, klaim ini adalah generalisasi tanpa dasar dosis. Klaim ke empat menyebutkan, saat memasak mie instan diharuskan membuang air rebusan pertama dan ganti air baru sebelum dibumbui, hal ini boleh dilakukan, tapi bukan karena alasan racun atau lilin. “Praktek ini aman-aman saja dan bisa membantu mengurangi sedikit kalori atau minyak dan sensasi lebih ringan. Tapi bukan karena menghilangkan racun berbahaya, karena memang tidak ada racun berbahaya di situ. Pada mie instan yang legal beredar dan berizin Badan POM tidak ada racun berbahaya.” Begitu tegasnya. Kelima, anjuran minum air setelah makan mie akan menetralisir efek garam secara fisiologis menyesatkan. Ini karena air tidak menetralisir natrium secara kimiawi, asupan garam tetap diserap tubuh. “Yang benar itu cukup minum air putih, akan membantu ginjal membuat kelebihan natrium melalui urin,” ujar Dicky. Faktanya, fungsi ginjal normal bukan untuk menetralisir dan hanya aktif apabila fungsi ginjal sehat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan unsur natrium tinggi dalam mie itu benar dan layak jadi perhatian. Namun, klaim bahwa kandungan lilin dan air rebusan mie dapat memengaruhi kerja hati ginjal sehingga terganggu, merupakan klaim yang tidak berdasar. Menurut Badan POM, produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi karena penggunaan bahan pengawetnya telah diatur ketat dan wajib berada di bawah ambang batas aman. Aturan pengawet pada mie instan dibagi menjadi dua bagian komponen, yaitu pada lembaran mie itu sendiri serta pada bumbu pelengkapnya seperti kecap dan saus. Badan POM telah melakukan sampling surveillance dan pengujian pada berbagai merek mie instan dari peredaran di 21 provinsi. Hasil pengujian terhadap kandungan methyl p-hydroxybenzoate pada 158 sampel kecap dalam mie instan, adalah 96 sampel yang mengandung methyl p-hydroxybenzoate tidak melebihi 250 mg/kg yaitu batas maksimum yang diijinkan, sedangkan 62 sampel sama sekali tidak mengandung methyl p-hydroxybenzoate. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut, produk mie instan yang terdaftar dan beredar di Indonesia sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan RI lewat laman resminya mengatakan, produk mie instan di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Dalam menetapkan persyaratan, keamanan mutu, serta gizi produk pangan olahan, Indonesia mengacu pada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commision (CAC), termasuk berdasarkan kajian risiko. Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Salah satu bahan tambahan pangan yang diatur adalah nipagin (methyl p-hydroxybenzoate) yang berfungsi sebagai pengawet dalam batas maksimum penggunaan, ujar Menkes. Menkes, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH (Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga 30 April 2012) kepada sejumlah wartawan di Gedung Kementerian Kesehatan tanggal 11 Oktober 2010 mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 5 tahun terakhir melakukan pengecekan terhadap kecap yang ada dalam produk mie instan. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan nipagin yang melebihi batas maksimum yang diijinkan. Menkes mengimbau masyarakat agar tidak kuatir karena produk pangan yang telah memperoleh izin dari Badan POM sudah memenuhi standar persyaratan, keamanan mutu dan gizi. Mengonsumsi air rebusan mie instan sebenarnya tidak berbahaya dan aman bagi kesehatan tubuh. Klaim yang menyebutkan bahwa air rebusan tersebut mengandung lapisan lilin berbahaya atau zat kimia beracun telah dinyatakan tidak benar oleh para ahli gizi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ahli Diet Jennifer Shim Poh Wan dalam laman Parkway East Hospital, mie instan adalah jenis mie yang sudah dimasak sebelumnya, biasanya dijual dalam kemasan sachet, cup, atau mangkuk individual. Mie instan pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1958. Mie instan pertama di dunia diciptakan oleh Momofuku Ando, penemu dan pengusaha Taiwan-Jepang yang mendirikan Nissin Food Products Co. Ltd. Sejak penemuannya, mie instan telah menjadi makanan praktis yang sangat disukai oleh jutaan konsumen di seluruh dunia. Dalam artikel tersebut Jennifer menjelaskan bahwa mie instan dapat menjadi kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering karena mengandung natrium yang tinggi, MSG, lemak, dan karbohidrat. Padahal, mie instan relatif rendah serat dan protein, serta tidak menyediakan nutrisi yang lengkap. Kandungan natrium yang berlebihan tersebut yang menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan berdampak pada kesehatan jantung, serta ginjal. Sementara itu, air rebusan mie tidak disebut berbahaya. Risiko yang dibahas, terutama berkaitan dengan kandungan gizi mie dan bumbu secara keseluruhan, khususnya jumlah natrium yang dikonsumsi, bukan semata-mata karena air rebusannya. Klaim bahwa mie instan dilapisi lilin adalah mitos yang tidak berdasar secara ilmiah, termasuk air rebusan pertama yang mengandung natrium tinggi dan minyak, namun tidak beracun. Dalam memasak mie instan, membuang air rebusan pertama memang diperbolehkan untuk mengurangi asupan natrium dan lemak, tetapi bukan untuk membuang lilin. Faktanya, mie instan tidak mengandung lapisan lilin sama sekali. Air rebusan menjadi keruh kekuningan murni karena pati (karbohidrat) dari tepung terigu yang larut serta sisa minyak dari proses penggorengan kering (deep frying) di pabrik. Video yang beredar, memuat mitos lama yang terus beredar di masyarakat, adapun fakta terkait konsumsi air rebusan mie instan yaitu: Air rebusan mie instan menjadi keruh kekuningan karena larutnya pati tepung terigu dan minyak goreng dari proses produksi di pabrik, bukan karena lilin.Produk mie instan yang terdaftar di BPOM sudah dinyatakan aman. Mengganti air rebusan pertama hukumnya tidak wajib dan justru bisa membuang vitamin hasil fortifikasi yang larut di dalamnya.Bahaya natrium tinggi murni berasal dari bumbu bubuknya, bukan dari air rebusan mie polos. Baca juga:Berapa Kalori Nasi Putih dan Mie Instan? Ini100	2026-08-05
Berita CekFakta	Hoaks, Yandri Sebut Pemerintah Berharap Warung Ditutup Demi KDMP	Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Yandri angkat bicara dan menyebut konten di media sosial tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yandri menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu, oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi menyesatkan dan tidak berdasar itu," kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Selasa (4/8/2026). Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Politisi PAN tersebut mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. "Selalu gunakan prinsip 'Saring sebelum Sharing' dan verifikasi informasi atau kabar melalui saluran resmi Pemerintah," ujarnya. Dari hasil penelusuran Google Lens oleh Tirto, ditemukan bahwa video dan narasi warung dan toko di desa akan ditutup kini telah diklarifikasi oleh banyak pihak. Foto yang semula berasal dari akun Instagram “komunitaskabarmadura” yang tayang Selasa (7/7/2026) kini sudah tidak ditemukan dalam mesin pencari Google. Baca juga:Gus Ipul Ikut Dampingi Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa 100	2026-08-05
Berita CekFakta	Salah, Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian Pelari dan Pendaki	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, dalam laman Bali Postdikabarkan, seorang pendaki asal Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Putu Agus Eka Sanjaya, meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung, Banjar Sogra, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (18/7). Kepala Puskesmas Selat, I Made Sudarba pada Minggu (19/7/2026) mengatakan bahwa pendaki tersebut pingsan saat melakukan pendakian, kemudian diberikan pertolongan awal dan dibawa ke Puskesmas Selat. Namun pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. “Sayang selang beberapa menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal diperkirakan akibat mengalami kelelahan karena memaksakan mendaki sehingga terjadi gagal jantung. Kami sudah upayakan untuk melakukan penanganan yang terbaik, tapi nyawa korban tetap tak tertolong,” begitu keterangan Sudarba. Sementara itu, melansir laman Tempo terkait kematian seorang pelari di Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada 11 Juli 2026 tidak ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, Ade Koesjanto, ketika tim kesehatan hendak mengevakuasi, pelari bernama Addo Wibisono (33) tersebut telah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. “Tidak ada informasi bahwa kematiannya karena baru divaksin,” kata Ade sebagaimana dikutip dari Tempo. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi karena yang bersangkutan kelelahan dan tidak ada kaitannya dengan korban telah menerima vaksin COVID-19. Laman National Library of Medicine, menyatakan bahwa tidak ada bukti, olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi juga secara umum dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Bahkan, beberapa penelitian yang ditinjau menunjukkan, olahraga ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan respons antibodi. Aktivitas fisik tidak secara umum dilarang setelah vaksinasi, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan sebaiknya tidak memaksakan olahraga berat ketika sedang mengalami efek samping vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons antibodi vaksinasi COVID-19 ditingkatkan oleh olahraga tanpa peningkatan efek samping. Selain itu, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama meningkatkan respons antibodi di berbagai formulasi vaksin. Selanjutnya, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan respons antibodi terhadap berbagai formulasi vaksin, efek ini dapat dikaitkan dengan perubahan IFNα (Interferon-alfa) yang diinduksi olahraga. Aktivitas fisik dianggap sebagai terapi serta pemeliharaan kebugaran fisik. Olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari respons imun vaksin yang dipicu stres. Lebih lanjut, menurut data ⁠Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan publikasi di ⁠PLoS Medicine menegaskan, tidak ada kaitan antara vaksin mRNA COVID-19 dengan peningkatan risiko kematian mendadak atau serangan jantung pada usia muda. Dalam penelitian tersebut justru dituliskan data, bahwa tidak adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Sebuah studi kasus-kontrol dilakukan dengan melibatkan penduduk Ontario berusia 12–50 tahun tanpa komorbiditas yang terdokumentasi, yang menyebabkan kematian dini antara 1 April 2021 dan 30 Juni 2023. Studi tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara vaksinasi COVID-19 dan kematian mendadak. Hasil utama yang diamati adalah kematian mendadak, faktor paparan yang diteliti adalah segala bentuk vaksinasi COVID-19. Dari 6.365.451 individu yang memenuhi syarat, 4.806 kasus yang mengalami kematian mendadak dicocokkan dengan 24.030 kontrol yang masih hidup pada tanggal kematian mendadak untuk setiap kasus yang bersangkutan. Hasilnya membuktikan, penerimaan vaksinasi COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan kemungkinan kematian mendadak. Studi kasus-kontrol berbasis populasi ini tidak menunjukkan hubungan positif antara vaksinasi COVID-19 dan kematian pada individu yang tampak sehat berusia Artikel Tirto berjudul,“Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan, bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan, bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes. menegaskan, bahwa hingga saat ini berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin, serta kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Dengan demikian, narasi yang melarang total aktivitas fisik berat atau olahraga setelah menerima vaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Berbagai literatur medis dan data ilmiah internasional menegaskan, berolahraga pasca-vaksinasi adalah hal yang aman, selama seseorang tidak mengalami gejala atau efek samping berat seperti demam tinggi. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Prabowo Marah Gedung DPR RI Dibakar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan unggahan video serupa pada akun YouTube “Official News,” yang menampilkan pidato Prabowo pada saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyebut pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar. Prabowo juga meminta semua aparat negara untuk melakukan penyelidikan, terkait aktor yang menjadi dalang di balik demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis ini. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur melawan mafia. Senada dengan hal tersebut, dalam YouTube Kompas, Prabowo merespons adanya pembakaran Gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat. “Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat,” begitu keterangan Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). Saat itu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, awalnya demo ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR namun aksi tersebut diwarnai kerusuhan. Tercatat ada beberapa Gedung DPRD yang dibakar oleh perusuh. Pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu yang disorot. Tragedi itu mengakibatkan tiga orang tewas. Selain itu, ada juga pembakaran terhadap Gedung DPRD Cirebon, Kediri, Solo dan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkuman Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Sejumlah desakan tetap digaungkan melalui media sosial, salah satunya melalui 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati. Tuntutan ini digaungkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk influencer media sosial. Tuntutan itu termasuk ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Faktanya, Prabowo menyebutkan pembakaran gedung DPR sebagai makar, adalah respon dari demonstrasi tersebut. Sedangkan pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap Gedung DPR RI seperti klaim yang yang beredar pada video. Sampai saat ini, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Mahasiswa Tuntut "Tritura" di Gedung DPR 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Akan Sita Penggilingan Padi Berpenghasilan Besar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto menemukan video asli pada akun YouTube Kompas. Dalam kesempatan itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Saat menyampaikan arahannya, Presiden Prabowo sempat menceritakan pembentukan resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hingga berkelakar soal reshuffle kabinet. Pada menit ke 21.32, Prabowo memang menyinggung terkait beras dan penggilingan padi “Apakah beras, apakah penggiling padi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak? Apa beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan.” Demikian penggalan pidato Prabowo pada peluncuran koperasi merah putih. Prabowo menyatakan akan menyita penggilingan padi yang tidak tertib dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun, pernyataan itu tidak ditujukan kepada seluruh usaha rakyat yang memiliki pendapatan besar, melainkan kepada penggilingan padi yang dinilai melanggar atau tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa jika penggilingan padi tidak mau tertib dan tidak patuh terhadap kepentingan negara, pemerintah dapat menyita dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi. Pernyataan serupa juga tercatat dalam transkrip resmi Presiden RI dan Sekretariat Negara. “Dan, saya tidak salah, saya benar karena mereka, mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan. Satu [penggiling padi] Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, “Pak, harga Rp6.500 sudah, Pak.” Tetapi, beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium di jual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, Ini kan penipuan, ini adalah pidana.” Begitu narasi diucapkan Prabowo dalam pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut telah menerima laporan mengenai satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Akan tetapi, dalam pernyataan tersebut Prabowo tidak menyebut nama, lokasi, ataupun identitas perusahaan yang dimaksud. Melansir laman Antara, Prabowo menegaskan, aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan, negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi. “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut merupakan informasi yang disampaikan Presiden, bukan sebagai hasil verifikasi independen mengenai keuntungan suatu perusahaan. Dalam laman Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan penggilingan padi. Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal dari kegiatan usaha penggilingan, melainkan estimasi nilai dugaan penipuan terhadap konsumen melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Menteri Pertanian meminta masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran tersebut hanya dengan memperdebatkan nominal Rp2 triliun. “Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan menjadi isu satu penggilingan untung Rp2 triliun. Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Ini bukan keuntungan bisnis, ini penipuan,” begitu keterangan Mentan Amran, Kamis (30/7). Mentan Amran menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah Kementerian Pertanian melakukan pengujian terhadap 212 merek beras premium yang beredar di pasaran. Hasilnya menunjukkan sekitar 86 persen sampel tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut, pemerintah menemukan dugaan ketidaksesuaian mutu pada ratusan merek beras. Dalam penjelasan Kementan, persoalan yang disoroti mencakup beras yang tidak memenuhi standar premium tetapi dipasarkan dengan label premium. Dengan demikian, angka Rp2 triliun tidak dapat begitu saja diartikan sebagai laba bersih rutin sebuah penggilingan padi dari aktivitas menggiling dan menjual beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan besarnya skala produksi beras nasional. Pada 2025, produksi padi Indonesia mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton. BPS juga mencatat bahwa statistik harga produsen beras di tingkat penggilingan mencakup data volume beras yang digiling, harga, serta kualitas dan varietas gabah. Sebagai gambaran skala industri, Perum Bulog pada 2022 menyebut 10 unit modern rice milling plant (MRMP) yang mereka bangun, memiliki kapasitas penggilingan 115.200 ton GKG per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa klaim keuntungan Rp2 triliun per bulan memerlukan konteks mengenai volume produksi, harga jual, biaya bahan baku, serta apakah angka tersebut merupakan omzet, keuntungan, atau estimasi kerugian akibat praktik perdagangan beras. Baca juga:Stok Beras BULOG 5,25 Juta Ton, Tersebar di Seluruh Indonesia 100	2026-08-14
Berita CekFakta	Salah, Isi BBM Nominal Ganjil & Speed Nozzle Hindari Kecurangan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian BBM, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan akurasi volume BBM yang diterima konsumen. Pengaturan speed nozzle juga tidak memengaruhi takaran BBM yang dikeluarkan dispenser. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa speed nozzle tidak memiliki kaitan dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. “Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” begitu keterangan VP Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dikutip dari Pertamina, Rabu (6/8/2025). Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut. Kepada Tirto, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa volume BBM yang disalurkan mengacu pada nominal yang dipilih konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya berfungsi mengatur laju aliran BBM, bukan volume BBM yang dikeluarkan. Dengan demikian, penggunaan speed 1, 2, maupun 3 tidak menyebabkan perbedaan takaran. Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Pertamina Patra Niaga dalam klarifikasi mengenai informasi menyesatkan soal speed nozzle. Pertamina juga membantah anggapan bahwa pengisian dengan speed tinggi membuat takaran BBM menjadi lebih sedikit karena sistem pengukuran dispenser bekerja secara terpisah dari pengaturan kecepatan aliran. Kecepatan nozzle hanya menentukan seberapa cepat BBM mengalir, bukan jumlah BBM yang dihitung oleh dispenser. Selain itu, dispenser BBM di SPBU Pertamina menjalani proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dispenser. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyebut pembelian dengan nominal ganjil, seperti Rp51.500, merupakan cara untuk “mengacaukan” sistem dispenser atau mencegah dugaan program kecurangan. Klaim mengenai busa yang menyebabkan konsumen membayar “angin” juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa speed nozzle tertentu membuat volume BBM yang tercatat dispenser menjadi tidak sesuai. Penjelasan Pertamina menyebut akurasi takaran ditentukan oleh sistem penghitungan volume, yang terpisah dari pengaturan laju aliran nozzle. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa nominal pembelian, baik ganjil maupun genap, tidak menentukan takaran BBM yang diterima konsumen. Sementara itu, speed nozzle hanya mengatur laju aliran BBM dan tidak memengaruhi volume yang dikeluarkan dispenser. Pertamina mengimbau masyarakat tetap dapat membeli BBM berdasarkan nominal rupiah maupun jumlah liter sesuai kebutuhan. Jika menemukan dugaan ketidaksesuaian takaran di SPBU Pertamina, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Call Center 135. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, Pihak Pertamina, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia, menegaskan bahwa pengaturan pedal nozzle juga tidak ada kaitannya dengan akurasi takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU. Pengisian bahan bakar dengan kecepatan tertinggi hanya mengatur laju aliran namun tidak terkait dengan takaran atau volume BBM yang masuk. Setiap dispenser SPBU Pertamina juga telah melalui proses kalibrasi dan tera ulang untuk memasukan BBM yang keluar sesuai dengan yang dibayarkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan pengisian BBM harus menggunakan nominal ganjil atau ukuran liter agar tidak terjadi kecurangan dalam aliran BBM pada saat pengisian adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pertamina Dorong Potensi Gas Pangkah untuk Industri Jatim 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Adalah Upaya Depopulasi & Sterilisasi Anak	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) telah meninjau penelitian mengenai vaksin HPV dan infertilitas. Setelah menelaah lebih dari 160 studi, WHO menyatakan tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan infertilitas. Penelitian mengenai primary ovarian insufficiency (POI) atau gangguan fungsi ovarium, juga tidak menemukan hubungan kausal dengan vaksin HPV. Dalam laman WHO terkait polysorbate 80, juga dijelaskan bahwa klaim polysorbate 80 menyebabkan infertilitas berasal dari penelitian pada tikus baru lahir yang diberikan dosis 20–200 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah polysorbate 80 dalam vaksin Gardasil. WHO menyatakan, tidak terdapat bukti bahwa kandungan polysorbate 80 pada vaksin HPV membahayakan reproduksi atau kesuburan manusia. Sementara itu, aluminium memang digunakan pada sejumlah vaksin sebagai adjuvant, yakni bahan yang membantu meningkatkan respons imun. WHO menyatakan, vaksin yang mengandung garam aluminium aman dan jumlah aluminium dalam vaksin sangat kecil dibandingkan paparan aluminium dari makanan sehari-hari. Dengan demikian, klaim bahwa kandungan polysorbate 80 dan aluminium dalam vaksin HPV merupakan “agen kebiri kimiawi” atau sengaja ditujukan untuk merusak ovarium dan testis tidak didukung bukti ilmiah. Lebih lanjut, klaim terkait “depopulasi” juga tidak didukung bukti ilmiah, faktanya vaksin HPV diberikan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis kanker, termasuk kanker serviks. WHO menjelaskan vaksin HPV menggunakan virus-like particles (VLP) dan tidak mengandung materi genetik virus maupun virus hidup sehingga tidak dapat berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan lewat pesan WhatsApp pada Selasa (11/08/2026) menyatakan kepada Tirto, bahwa isu yang menyebut vaksin HPV menyebabkan kemandulan, menopause dini, maupun merupakan bagian dari upaya depopulasi adalah tidak benar atau hoaks. ⁠Faktanya, imbuh Kemenkes, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi dari infeksi Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, seperti kanker serviks, anus, penis, vulva, vagina, dan kanker orofaring (tenggorokan) "Vaksin HPV telah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat serta memperoleh izin edar dari BPOM RI. Vaksin HPV juga direkomendasikan oleh WHO, Komite Imunisasi Nasional (KIN), dan Kementerian Kesehatan RI," tegas Kemenkes, Selasa. Kemenkes juga terus memantau keamanannya melalui sistem pemantauan nasional maupun global. Hingga saat ini, menurut Kemenkes, vaksin HPV telah digunakan secara luas di berbagai negara sebagai bagian dari program imunisasi untuk mencegah kanker akibat infeksi HPV. Kementerian Kesehatan RI memasukkan vaksin HPV dalam strategi eliminasi kanker serviks. Pemerintah menargetkan 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun pada 2030. Kemenkes juga menjalankan skrining kanker serviks, sehingga vaksinasi dan skrining merupakan dua strategi pencegahan yang saling melengkapi. Klaim bahwa kanker serviks hanya dapat dicegah dengan “seks sehat” dan skrining juga tidak tepat. Skrining penting untuk mendeteksi perubahan pra kanker atau kanker secara dini, tetapi vaksinasi berfungsi mencegah infeksi HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Karena itu, vaksinasi tidak menggantikan skrining, dan skrining juga tidak menggantikan vaksinasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks. WHO menyatakan vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker yang berkaitan dengan HPV, terutama kanker serviks. WHO juga telah meninjau lebih dari 160 studi keamanan dan menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak mendukung hubungan vaksin HPV dengan infertilitas maupun primary ovarian insufficiency (POI). Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim vaksin HPV sebagai sarana depopulasi. Bukti keamanan yang ditinjau WHO juga tidak menunjukkan hubungan antara vaksin HPV dan infertilitas. Vaksin HPV ditujukan untuk mencegah infeksi HPV dan kanker terkait HPV. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa terdapat laporan GBS setelah vaksinasi HPV. Namun, adanya laporan setelah vaksinasi tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebabnya. Dalam laman American Academy of Neurology, pada 2006–2008 memang terdapat 36 laporan GBS setelah vaksinasi HPV di Amerika Serikat. Sebanyak 75 persen laporan menyebut kejadian berlangsung dalam enam minggu setelah vaksinasi. Namun, analisis yang dikutip American Academy of Neurology menyimpulkan, bahwa GBS tidak terjadi lebih sering setelah vaksinasi HPV dibandingkan angka yang ditemukan pada populasi umum. Vaksin HPV tidak meningkatkan risiko terkena sindrom Guillain-Barré, menurut sebuah studi yang dirilis dan dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan ke-61 American Academy of Neurology di Seattle, 25 April hingga 2 Mei 2009. Sebagai informasi, Guillain-Barré adalah gangguan yang menyebabkan kelemahan otot dan kesemutan yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan. Meskipun dapat mengancam jiwa, sebagian besar orang pulih dengan sedikit masalah yang tersisa. Children’s Hospital of Philadelphia menyatakan bahwa studi lain juga tidak menemukan peningkatan risiko GBS yang bermakna setelah vaksinasi HPV. Penelitian Vaccine Safety Datalink yang memantau lebih dari 2,7 juta dosis vaksin HPV kuadrivalen pada periode 2006–2015 menemukan angka GBS terkonfirmasi dalam 42 hari setelah vaksinasi sebesar 0,36 kasus per satu juta dosis, lebih rendah daripada angka latar belakang yang dipublikasikan pada populasi umum usia 11–18 tahun. Dalam laman National Library of Medicine, temuan tersebut sejalan dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis Boender dkk. (2022) yang mencakup 25 penelitian dan lebih dari 10 juta laporan. Meta-analisis menghasilkan rasio risiko gabungan 1,21 (95% CI 0,60–2,43), yang tidak menunjukkan peningkatan risiko GBS yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan risiko absolut dan relatif GBS setelah vaksinasi HPV sangat rendah. Centers for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa vaksin HPV aman dan risiko GBS setelah vaksinasi HPV sangat jarang, sementara pemantauan keamanan vaksin terus dilakukan. Lebih dari 15 tahun pemantauan dan penelitian telah mengumpulkan bukti yang meyakinkan bahwa vaksinasi HPV memberikan perlindungan yang aman, efektif, dan tahan lama terhadap kanker yang disebabkan oleh infeksi HPV. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-08-13
Berita CekFakta	Hoaks, Snack Luppo Produk Israel Mengandung Pil Kelumpuhan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri klaim tersebut dengan merujuk pada klarifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan, BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan hanya dipasarkan di Irak. Berdasarkan data BPOM pada saat klarifikasi, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. BPOM memberikan klarifikasi sebagai berikut: Video tersebut beredar di berbagai negara dan produk yang ada dalam video diisukan beredar di berbagai negara.Berdasarkan informasi yang didapatkan Badan POM dari penjelasan di website Timur Tengah, produk berasal dari Turki dan hanya dipasarkan di Irak (Timur Tengah). Produsen produk pangan tersebut menyatakan bahwa proses produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dan membantah keutuhan dan keaslian video tersebut.Berdasarkan database Badan POM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan TIDAK BEREDAR di Indonesia.Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Klinik Hoaks Pemerintah Provinsi Jawa Timur Faktanya, Luppo merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan asal Turki, Solen. Produk tersebut bukan makanan ringan yang dibuat di Israel seperti yang diklaim dalam unggahan. Melansir laman Snopes, Solen memberikan sejumlah dokumen yang membuktikan sertifikasi keselamatan pabrik, tempat keik krim kelapa Luppo diproduksi. Inspeksi pabrik tersebut dilakukan oleh perusahaan Swiss SGS. Belum dapat dipastikan apakah pil sengaja dimasukkan oleh pembuat video, atau produk tersebut disabotase oleh salah satu distributor, atau kemungkinan lainnya seperti dimasukkan oleh orang lain di tingkat lokal. TurnBackHoax juga memberikan pernyataan bahwa video tersebut kemungkinan besar direkam di Kurdistan, Irak Utara. Bahasa yang terdengar di bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Isu tersebut diduga berkaitan dengan upaya boikot terhadap produk Turki di wilayah tersebut pada 2019. Klaim serupa juga pernah beredar pada Oktober 2024 menyebut produk makanan ringan mengandung tablet yang melumpuhkan anak. Hasil penelusuran menyebut video tersebut bukan rekaman yang menunjukkan peredaran produk berbahaya di Indonesia. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Hoaks, JK Danai Roy Suryo Rp5 Miliar, Persoalkan Ijazah Jokowi	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “JK danai Roy Suryo dkk.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, justru ditemukan artikel berita yang berisi bantahan JK telah mendanai Roy Suryo dkk. Dalam berita Tirto yang tayang pada Senin (6/4/2026), JK dengan tegas membantah tudingan bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, JK saat itu hendak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebar fitnah ke Bareskrim Polri. "Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar," kata JK saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin. Di samping itu, JK menyampaikan bahwa pertemuan yang terjadi di kediamannya pada bulan Ramadan lalu dengan sejumlah akademisi dan profesional adalah untuk berdiskusi mengenai saran atas kondisi bangsa saat ini. Menurut JK, sejumlah pihak yang hadir ke kediamannya itu bukan diundang karena atas kemauan mereka sendiri. JK memastikan pertemuan itu juga tidak terkait soal polemik ijazah Jokowi. "Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata Jusuf Kalla. Lalu, Tirto juga melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026 lalu. Dalam video aslinya, JK justru membantah bahwa ia mendanai Roy Suryo dkk. Sehingga video yang diunggah di Facebook tersebut merupakan cuplikan semata. Dalam pernyataan utuhnya, JK mengatakan: "Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo kawan-kawannya sebesar Rp 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi.” “Mungkin juga sebagian Anda sudah baca. Saya yakin itu tidak benar. Saya tidak pernah kenal Rismon atau ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak." "Kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Karena ini sudah tersebar. Karena itu lah besok pengacara yang ada di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon. Untuk mencari kebenaran, bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar." "Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu, kalau memang pernah ketemu, kapan? di mana? Jadi itu yang saya ingin sampaikan." Baca juga:Kasus Ijazah Jokowi: Dokter Tifa Hadapi Sidang Baru Agustus Ini 100	2026-08-12
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Hepatitis B Berbahaya & Sebabkan Kematian Bayi	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri informasi mengenai keputusan ACIP dan data keamanan vaksin hepatitis B dari situs resmi CDC. Benar bahwa pada 5 Desember 2025, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) melakukan pemungutan suara dengan hasil 8-3. Namun, konteksnya berbeda dari yang disampaikan dalam video. Dalam keputusan tersebut, ACIP merekomendasikan individual-based decision-making atau pengambilan keputusan secara individual bagi orang tua bayi yang lahir dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif. Artinya, orang tua bersama tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan manfaat dan resiko vaksin sebelum menentukan apakah dosis Hepatitis B diberikan saat lahir atau dimulai kemudian. Dari keputusan tersebut, tidak berarti ACIP menyatakan vaksin Hepatitis B berbahaya atau menyebabkan kematian. CDC kemudian mengadopsi rekomendasi tersebut pada 16 Desember 2025. Untuk bayi yang lahir dari ibu dengan hasil tes Hepatitis B positif atau status yang tidak diketahui, CDC tetap merekomendasikan pemberian vaksin Hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir. Selanjutnya, angka 1.494 kematian, 1.730 kejadian yang mengancam jiwa, 1.759 kecacatan permanen, 6.454 rawat inap, dan sekitar 82.990 laporan kejadian memang beredar dalam pembahasan mengenai data Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Namun, data tersebut merupakan laporan kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, bukan bukti bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh vaksin. CDC menjelaskan, VAERS merupakan sistem pelaporan pasif untuk mendeteksi kemungkinan masalah keamanan vaksin. Siapa pun dapat mengirimkan laporan, termasuk pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun produsen vaksin. Karena itu, laporan dapat diterima meskipun pelapor tidak mengetahui apakah vaksin benar-benar menyebabkan kondisi tersebut. CDC secara tegas menyatakan bahwa laporan VAERS tidak berarti vaksin menyebabkan kejadian yang dilaporkan. Laporan dapat berupa kejadian yang kebetulan terjadi setelah vaksinasi, kondisi yang disebabkan penyakit lain, atau kejadian yang memang berkaitan dengan vaksin. Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat, diperlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. CDC juga menjelaskan bahwa data VAERS memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain tidak adanya kelompok pembanding yang tidak divaksinasi, adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi, serta kemungkinan satu laporan mencantumkan lebih dari satu vaksin. Karena itu, jumlah laporan tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat risiko atau membuktikan hubungan sebab-akibat. Khusus mengenai vaksin Hepatitis B, CDC menyatakan, bukti ilmiah secara keseluruhan mendukung keamanannya. Dalam kajian keamanan, sebuah penelitian Vaccine Safety Datalink yang membandingkan kematian pada bayi baru lahir yang menerima vaksin Hepatitis B dengan bayi yang tidak menerima vaksin tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan pada kematian antara kedua kelompok. CDC juga mencatat, efek samping yang umum setelah vaksin Hepatitis B antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada lokasi suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Reaksi alergi berat dapat terjadi, tetapi sangat jarang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar bayi mendapatkan dosis pertama vaksin Hepatitis B sesegera mungkin setelah lahir, idealnya dalam waktu 24 jam. WHO menyebut vaksin Hepatitis B aman dan efektif. Tiga dosis vaksin dapat memberikan perlindungan sebesar 98–100 persen terhadap infeksi Hepatitis B. Dengan demikian, pernyataan bahwa keputusan 8-3 ACIP membuktikan vaksin Hepatitis B berbahaya, tidak tepat dan perlu diluruskan. Pemungutan suara tersebut memang terjadi, tetapi berkaitan dengan perubahan pendekatan pemberian dosis lahir pada bayi dari ibu yang hasil tes Hepatitis B-nya negatif, bukan penetapan bahwa vaksin tersebut berbahaya. Adapun dengan angka kematian dan kejadian serius yang dikaitkan dengan vaksinasi, angka tersebut merupakan laporan dalam sistem VAERS dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jumlah orang yang meninggal atau mengalami kecacatan akibat vaksin Hepatitis B. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, dijelaskan bahwa vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Lebih lanjut, Tirto menghubungi pihak Kementrian Kesehatan RI. Lewat pesan WhatsApp Kemenkes menegaskan bahwa vaksin Hepatitis B untuk bayi tidak dihapus di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi pada 2025 adalah adanya fleksibilitas waktu pemberian dosis pertama bagi bayi yang lahir dari ibu yang terbukti negatif Hepatitis B. Dalam kondisi tersebut, keputusan pemberian vaksin saat lahir dapat didiskusikan antara orang tua dan tenaga kesehatan. Jika tidak diberikan saat lahir, dosis pertama dapat dimulai pada usia 2 bulan. “Prevalensi Hepatitis B (HBsAg) di Indonesia pernah mencapai 7,1% dari populasi, setara dengan sekitar 18 juta penduduk yang terinfeksi. Penularan Hepatitis B paling sering terjadi dari ibu ke bayi saat persalinan. Karena itu vaksin Hepatitis B harus diberikan dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir.” Begitu keterangan Kemenkes kepada Tirto, Senin (10/8/2026). Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta lembaga kesehatan dunia ⁠CDC juga telah menyatakan bahwa vaksin Hepatitis B rekombinan aman, efektif, dan memberikan perlindungan jangka panjang hingga seumur hidup bagi anak. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin Hepatitis B berbahaya dan menyebabkan banyak kasus kematian adalah informasi yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Salah, Ikut Upacara HUT RI di Istana, Masyarakat Harus Bayar	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “biaya pendaftaran upacara 17 agustus istana merdeka.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. "Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian imbauan dalam laman pendaftaran tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi lima ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana, yaitu: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;Minimal berusia 12 tahun pada Senin (17/8/2026);Peserta upacara dilarang membawa balita;Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional;Satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Baca juga:Jadwal & Waktu War Tiket Upacara HUT RI 2026 di Istana Presiden 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedua foto tersebut telah beredar sebelum demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto pertama ditemukan identik dengan gambar yang diunggah akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Unggahan tersebut memuat narasi, “Ribuan Mahasiswa Turun Ke Jalan Hari Ini #JagaJakarta *foto aksi september 2025.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan Facebook bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026, melainkan foto aksi demonstrasi pada September 2025. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), meski sejumlah elemen memilih menahan dan menarik diri dari aksi. Beberapa aksi itu di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut pernah melanda Indonesia pada bulan September 2025 yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, elemen buruh, dan koalisi masyarakat sipil di berbagai kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pemicu utama demonstrasi ini adalah kemarahan publik terhadap kebijakan alokasi anggaran, khususnya terkait rencana pemberian tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR RI, yang dinilai melukai rasa keadilan sosial. Selain menuntut transparansi anggaran legislatif, massa juga membawa agenda besar seperti "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mendesak reformasi institusi TNI/Polri, penghentian kriminalisasi aktivis, penghapusan sistem kerja outsourcing, hingga tuntutan kenaikan upah buruh. Sementara itu, foto kedua juga bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto tersebut identik dengan gambar yang diunggah laman Kompas, dalam pemberitaan mengenai dua demonstrasi yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh elemen masyarakat di depan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), Kemayoran, Jakarta Pusat. “Aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu di Kantor BPN Jakarta Pusat, Jalan Selaparang, Kemayoran,” begitu keterangan Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Dengan demikian, kedua foto dalam unggahan Facebook tersebut tidak menunjukkan demonstrasi yang berlangsung pada 5 Agustus 2026. Foto pertama merupakan dokumentasi aksi demonstrasi pada September 2025, sedangkan foto kedua berkaitan dengan aksi demonstrasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Adapun klaim mengenai pengerahan 511 personel kepolisian pada demonstrasi 5 Agustus 2026 memang memiliki konteks yang benar. Melansir Kompas, dua aksi demonstrasi yang dijadwalkan digelar di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026) memang dikawal oleh sekitar 511 personel kepolisian. Kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di kawasan Gambir atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. “Aksi unjuk rasa pertama dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Sementara itu, titik aksi kedua dijadwalkan berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur. Untuk mengawal dan mengamankan jalannya penyampaian pendapat di dua lokasi tersebut, aparat kepolisian akan menggelar apel pasukan secara serentak pada pukul 09.00 WIB. “Sebanyak 511 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan secara penuh untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dibantu juga oleh tim Yan Unras (Pelayanan Unjuk Rasa) wilayah Jakarta Pusat lainnya,” begitu keterangan Erlyn. Dengan demikian kedua foto tersebut bukan gambar dari aksi demonstrasi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Faktanya foto pertama merupakan gambar yang diambil dari aksi demo pada September 2025 dan foto kedua pada Selasa, 21 Juli 2026. Baca juga:Hoaks Demonstrasi di Surabaya Bawa Bendera Israel 100	2026-08-10
Berita CekFakta	Hoaks, IPB Rekonstruksi Wajah Nenek Moyang Purba Nusantara	Dari penelusuran Tirto, ditemukan bahwa unggahan tersebut terbukti hoaks dan dibantah langsung oleh pihak IPB University selaku civitas akademika yang disebutkan. Melalui akun resminya @ipbtoday, IPB menegaskan bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar. "Berbagai unggahan media belakangan ini mencatutkan ilmuwan IPB yang diklaim berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Akun tersebut juga menyebut para peneliti mempelajari fosil, tulang, dan tengkorak purba yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan data riset dan informasi internal, ilmuwan IPB tidak pernah melakukan penelitian untuk menciptakan 3D wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme. Informasi bahwa ilmuwan IPB University berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara adalah tidak benar atau hoaks." Demikian dikutip dari akun IPBToday. Lewat akun Instagram resminya, pihak IPB mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. "Yuk, cek informasi langsung dari sumber resminya. Pada unggahan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari ekosistem informasi yang lebih sehat. Mari sama-sama cari tahu lebih dalam berbagai riset dan kepakaran IPB University melalui website ipb.ac.id dan akun media sosial resmi @ipbofficial@ipbtoday@ipb_tv," pungkas pihak IPB. Baca juga:Perbedaan Manusia Purba dan Manusia Modern serta Persamaannya 100	2026-08-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan	Sebagai informasi, Daptacel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis) yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin ini menggunakan komponen pertusis jenis aseluler (acellular) yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca-imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Daptacel ditujukan khusus untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum berusia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot, yang terbagi atas tiga dosis utama di bawah usia satu tahun dan dua dosis penguat (booster) saat anak menginjak usia balita. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan Package Insert-DAPTACEL. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan Prescribing Information resmi dari FDA mengenai DAPTACEL, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya, informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan atau sengaja disembunyikan. Vaksin ini diindikasikan untuk memberikan imunisasi aktif bagi bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-7) guna melindungi mereka dari tiga jenis penyakit infeksi berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin disuntikkan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL melalui skema lima kali pemberian, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 hingga 20 bulan, dan dosis penguat (booster) pada usia 4 hingga 6 tahun. Selain penjelasan dosis, dokumen ini menjabarkan batasan penggunaan dan faktor keamanan. DAPTACEL dilarang keras diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin, mengalami gangguan otak (ensefalopati) dalam 7 hari pasca vaksinasi pertusis, atau menderita kelainan saraf progresif yang belum stabil. Penanganan khusus dan evaluasi risiko-manfaat juga diperlukan pada anak yang memiliki riwayat kejang, bayi prematur yang berisiko mengalami apnea, atau anak yang pernah mengalami reaksi demam sangat tinggi, pingsan, maupun menangis tanpa henti selama lebih dari 3 jam pada dosis sebelumnya. Dokumen tersebut juga memuat laporan efek samping yang umum terjadi serta petunjuk teknis medis lainnya. Efek samping sistemik seperti rewel, lemas, dan demam lebih sering ditemukan pada dosis pertama hingga ketiga, sementara reaksi lokal seperti kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di area suntikan lebih sering muncul pada dosis keempat dan kelima. Dokumen ini juga menyajikan informasi deskripsi bahan penyusun vaksin (seperti toksoid yang diserap aluminium fosfat), instruksi penyimpanan dingin pada suhu 2°C hingga 8°C, serta data studi klinis yang membuktikan efektivitas DAPTACEL dalam membentuk antibodi pelindung pada tubuh anak. Keberadaan laporan atau informasi mengenai suatu kejadian setelah vaksinasi tidak dapat membuktikan bahwa vaksin menyebabkan kejadian tersebut, terlebih dalam jumlah besar atau secara massal. Klaim yang beredar pada unggahan tersebut menggunakan tangkapan layar dari dokumen resmi U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengenai Daptacel, khususnya bagian 5.2 tentang reaksi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemberian vaksin berikutnya. Pada bagian tersebut tercantum beberapa kejadian setelah vaksinasi pertusis sebelumnya, termasuk hypotonic-hyporesponsive episode (HHE), yang dijelaskan sebagai kondisi kolaps atau menyerupai syok, menangis terus menerus hingga lebih dari tiga jam, serta kejang dengan atau tanpa demam dalam tiga hari. Unggahan tersebut kemudian menggabungkan informasi itu dengan laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyebut bahwa FDA menyetujui Daptacel pada 2002 untuk digunakan pada bayi dan anak usia 6 minggu hingga sebelum ulang tahun ketujuh untuk perlindungan terhadap difteri, tetanus, dan pertusis. Dari penggabungan kedua sumber tersebut, unggahan menyimpulkan bahwa vaksin Daptacel menyebabkan “bayi boneka,” kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Unggahan itu juga mengklaim bahwa informasi mengenai efek samping tersebut sengaja disembunyikan. Faktanya, dalam dokumen FDA tersebut kejang dan hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) memang tercantum sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Daptacel. Namun, hal ini perlu diluruskan karena data tersebut harus dibaca berdasarkan frekuensi kejadian, konteks klinis, dan hasil pemantauan keamanan untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, pencantuman suatu kejadian dalam lembar informasi produk tidak dapat dijadikan bukti bahwa Daptacel menyebabkan berbagai efek samping berbahaya tersebut. Laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menampilkan data asli terkait keamanan vaksin DTaP dan Tdap. CDC mencantumkan sejumlah efek samping yang dapat terjadi setelah vaksinasi. Adapun reaksi yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada area suntikan, demam, rewel, kelelahan, serta penurunan nafsu makan. CDC juga mencatat bahwa reaksi yang lebih serius dapat terjadi, tetapi jarang. Lebih lanjut, informasi mengenai efek samping vaksin DPT juga tersedia pada sejumlah situs kesehatan seperti WebMD, RxList, dan Cleveland Clinic. Sumber-sumber tersebut mencantumkan kemungkinan reaksi setelah vaksinasi dan menjelaskan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis. Dalam laman WebMD dijelaskan bahwa vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) (DTaP) digunakan untuk mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin ini bekerja dengan memicu respons imun tubuh untuk menghasilkan sejenis protein (antibodi) terhadap bakteri penyebab difteri, tetanus, dan pertusis. Adapun efek samping yang umum meliputi nyeri, gatal, bengkak, nyeri tekan, atau kemerahan di dekat tempat suntikan, rewel, mudah mara, menangis yang tidak kunjung reda, dan demam. Vaksin DTaP tersedia dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke otot oleh tenaga kesehatan. Perlu dibedakan antara adanya potensi efek samping dan klaim bahwa vaksin menyebabkan efek samping tersebut secara massal. Adanya suatu kejadian yang tercantum dalam informasi keamanan vaksin, tidak secara otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut pada setiap penerima vaksin. Dalam menilai keamanan vaksin, hubungan sebab-akibat perlu ditentukan melalui evaluasi medis dan data ilmiah, bukan hanya berdasarkan daftar kejadian yang tercantum dalam lembar informasi produk. Adapun klaim yang menyebutkan bahwa efek vaksin menyebabkan berbagai efek samping berbahaya seperti pada unggahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar karena keberadaan informasi mengenai kemungkinan kejadian tertentu. Menurut data pemantauan keamanan DTaP dari CDC, tidak ditemukan pola kejadian tidak diharapkan yang baru, dan penelitian mengenai kejang demam menunjukkan bahwa meskipun risiko dapat meningkat pada kondisi tertentu, risiko absolutnya tetap kecil. Dengan demikian, klaim bahwa efek samping vaksin Daptacel “disembunyikan” juga tidak sesuai dengan fakta. Dokumen keamanan dan informasi produk, faktanya dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai potensi efek samping, justru merupakan bagian dari informasi keamanan yang disediakan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam dokumen FAQs Imunisasi 2026 dituliskan bahwa setelah imunisasi, bisa muncul reaksi ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri/bengkak di lokasi suntikan. Namun, hal ini menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dan tubuh sedang membentuk kekebalan. Reaksi tersebut kecil jika dibandingkan dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh anak dari berbagai penyakit berbahaya jika tidak diimunisasi. Orang tua sebaiknya tetap memberikan ASI, jika demam bisa dikompres a100	2026-08-06
Berita CekFakta	Sebagian Salah, Bahaya Konsumsi Air Rebusan Mie Instan	Tim Periksa Fakta Tirto memverifikasi klaim tersebut dengan dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Menurutnya, klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan. Jadi, menurut Dicky, kandungan lilin ini mitos lama yang berulang kali dibantah, karena mie instan tidak dilapisi lilin. Adapun kilap dalam mie itu berasal dari minyak sisa proses penggorengannya saat produksi. “Jadi, bukan lilin. Jadi, frasa lilin dalam klaim ini salah.” Begitu tegas Dicky saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026). Kemudian, klaim kedua dalam unggahan menyebutkan, natrium tinggi mengganggu tenganan darah. Secara prinsip klaim ini benar, namun konteksnya perlu diluruskan, karena, bumbu mie instan memang tinggi natrium. Kandungan natrium itu dapat mencapai 600-1000 mg per bungkus. Angka ini mendekati batas aman harian atau sekitar 2000-an mg natrium per hari menurut WHO. Namun, klaim dalam video menyebutkan, natrium larut ke air rebusan. Faktanya, sumber natrium utama itu bumbu yang ditambahkan setelah direbus dan tidak berasal dari mie kering itu sendiri. “Jadi, air rebusan pertama, ya intinya, sebelum bumbu masuk, natriumnya relatif rendah dibanding air setelah bumbu dicampur.” Begitu keterangan Dicky. Kemudian, klaim ketiga menyebutkan, pengawet larut dalam air dan memberatkan kerja hati dan ginjal. Klaim ini harus diluruskan. Faktanya, bahan tambahan pangan, termasuk pengawet, seperti pagin misalnya pada mie instan telah diatur dan diawasi oleh Badan POM dengan batas maksimum. Penggunaannya pun sudah di ambang aman, serta mengacu pada Acceptable Daily Intake yang mengatur ke kodeks alimentarius. Pada dosis sesuai regulasi, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi wajar dari mie instan memberatkan kerja hati dan ginjal pada orang sehat. Jadi, klaim ini adalah generalisasi tanpa dasar dosis. Klaim ke empat menyebutkan, saat memasak mie instan diharuskan membuang air rebusan pertama dan ganti air baru sebelum dibumbui, hal ini boleh dilakukan, tapi bukan karena alasan racun atau lilin. “Praktek ini aman-aman saja dan bisa membantu mengurangi sedikit kalori atau minyak dan sensasi lebih ringan. Tapi bukan karena menghilangkan racun berbahaya, karena memang tidak ada racun berbahaya di situ. Pada mie instan yang legal beredar dan berizin Badan POM tidak ada racun berbahaya.” Begitu tegasnya. Kelima, anjuran minum air setelah makan mie akan menetralisir efek garam secara fisiologis menyesatkan. Ini karena air tidak menetralisir natrium secara kimiawi, asupan garam tetap diserap tubuh. “Yang benar itu cukup minum air putih, akan membantu ginjal membuat kelebihan natrium melalui urin,” ujar Dicky. Faktanya, fungsi ginjal normal bukan untuk menetralisir dan hanya aktif apabila fungsi ginjal sehat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan unsur natrium tinggi dalam mie itu benar dan layak jadi perhatian. Namun, klaim bahwa kandungan lilin dan air rebusan mie dapat memengaruhi kerja hati ginjal sehingga terganggu, merupakan klaim yang tidak berdasar. Menurut Badan POM, produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi karena penggunaan bahan pengawetnya telah diatur ketat dan wajib berada di bawah ambang batas aman. Aturan pengawet pada mie instan dibagi menjadi dua bagian komponen, yaitu pada lembaran mie itu sendiri serta pada bumbu pelengkapnya seperti kecap dan saus. Badan POM telah melakukan sampling surveillance dan pengujian pada berbagai merek mie instan dari peredaran di 21 provinsi. Hasil pengujian terhadap kandungan methyl p-hydroxybenzoate pada 158 sampel kecap dalam mie instan, adalah 96 sampel yang mengandung methyl p-hydroxybenzoate tidak melebihi 250 mg/kg yaitu batas maksimum yang diijinkan, sedangkan 62 sampel sama sekali tidak mengandung methyl p-hydroxybenzoate. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut, produk mie instan yang terdaftar dan beredar di Indonesia sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan RI lewat laman resminya mengatakan, produk mie instan di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Dalam menetapkan persyaratan, keamanan mutu, serta gizi produk pangan olahan, Indonesia mengacu pada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commision (CAC), termasuk berdasarkan kajian risiko. Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Salah satu bahan tambahan pangan yang diatur adalah nipagin (methyl p-hydroxybenzoate) yang berfungsi sebagai pengawet dalam batas maksimum penggunaan, ujar Menkes. Menkes, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH (Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga 30 April 2012) kepada sejumlah wartawan di Gedung Kementerian Kesehatan tanggal 11 Oktober 2010 mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 5 tahun terakhir melakukan pengecekan terhadap kecap yang ada dalam produk mie instan. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan nipagin yang melebihi batas maksimum yang diijinkan. Menkes mengimbau masyarakat agar tidak kuatir karena produk pangan yang telah memperoleh izin dari Badan POM sudah memenuhi standar persyaratan, keamanan mutu dan gizi. Mengonsumsi air rebusan mie instan sebenarnya tidak berbahaya dan aman bagi kesehatan tubuh. Klaim yang menyebutkan bahwa air rebusan tersebut mengandung lapisan lilin berbahaya atau zat kimia beracun telah dinyatakan tidak benar oleh para ahli gizi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ahli Diet Jennifer Shim Poh Wan dalam laman Parkway East Hospital, mie instan adalah jenis mie yang sudah dimasak sebelumnya, biasanya dijual dalam kemasan sachet, cup, atau mangkuk individual. Mie instan pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1958. Mie instan pertama di dunia diciptakan oleh Momofuku Ando, penemu dan pengusaha Taiwan-Jepang yang mendirikan Nissin Food Products Co. Ltd. Sejak penemuannya, mie instan telah menjadi makanan praktis yang sangat disukai oleh jutaan konsumen di seluruh dunia. Dalam artikel tersebut Jennifer menjelaskan bahwa mie instan dapat menjadi kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering karena mengandung natrium yang tinggi, MSG, lemak, dan karbohidrat. Padahal, mie instan relatif rendah serat dan protein, serta tidak menyediakan nutrisi yang lengkap. Kandungan natrium yang berlebihan tersebut yang menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan berdampak pada kesehatan jantung, serta ginjal. Sementara itu, air rebusan mie tidak disebut berbahaya. Risiko yang dibahas, terutama berkaitan dengan kandungan gizi mie dan bumbu secara keseluruhan, khususnya jumlah natrium yang dikonsumsi, bukan semata-mata karena air rebusannya. Klaim bahwa mie instan dilapisi lilin adalah mitos yang tidak berdasar secara ilmiah, termasuk air rebusan pertama yang mengandung natrium tinggi dan minyak, namun tidak beracun. Dalam memasak mie instan, membuang air rebusan pertama memang diperbolehkan untuk mengurangi asupan natrium dan lemak, tetapi bukan untuk membuang lilin. Faktanya, mie instan tidak mengandung lapisan lilin sama sekali. Air rebusan menjadi keruh kekuningan murni karena pati (karbohidrat) dari tepung terigu yang larut serta sisa minyak dari proses penggorengan kering (deep frying) di pabrik. Video yang beredar, memuat mitos lama yang terus beredar di masyarakat, adapun fakta terkait konsumsi air rebusan mie instan yaitu: Air rebusan mie instan menjadi keruh kekuningan karena larutnya pati tepung terigu dan minyak goreng dari proses produksi di pabrik, bukan karena lilin.Produk mie instan yang terdaftar di BPOM sudah dinyatakan aman. Mengganti air rebusan pertama hukumnya tidak wajib dan justru bisa membuang vitamin hasil fortifikasi yang larut di dalamnya.Bahaya natrium tinggi murni berasal dari bumbu bubuknya, bukan dari air rebusan mie polos. Baca juga:Berapa Kalori Nasi Putih dan Mie Instan? Ini100	2026-08-05
Berita CekFakta	Hoaks, Yandri Sebut Pemerintah Berharap Warung Ditutup Demi KDMP	Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Yandri angkat bicara dan menyebut konten di media sosial tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yandri menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu, oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi menyesatkan dan tidak berdasar itu," kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Selasa (4/8/2026). Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Politisi PAN tersebut mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. "Selalu gunakan prinsip 'Saring sebelum Sharing' dan verifikasi informasi atau kabar melalui saluran resmi Pemerintah," ujarnya. Dari hasil penelusuran Google Lens oleh Tirto, ditemukan bahwa video dan narasi warung dan toko di desa akan ditutup kini telah diklarifikasi oleh banyak pihak. Foto yang semula berasal dari akun Instagram “komunitaskabarmadura” yang tayang Selasa (7/7/2026) kini sudah tidak ditemukan dalam mesin pencari Google. Baca juga:Gus Ipul Ikut Dampingi Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa 100	2026-08-05
Berita CekFakta	Salah, Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian Pelari dan Pendaki	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, dalam laman Bali Postdikabarkan, seorang pendaki asal Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Putu Agus Eka Sanjaya, meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung, Banjar Sogra, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (18/7). Kepala Puskesmas Selat, I Made Sudarba pada Minggu (19/7/2026) mengatakan bahwa pendaki tersebut pingsan saat melakukan pendakian, kemudian diberikan pertolongan awal dan dibawa ke Puskesmas Selat. Namun pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. “Sayang selang beberapa menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal diperkirakan akibat mengalami kelelahan karena memaksakan mendaki sehingga terjadi gagal jantung. Kami sudah upayakan untuk melakukan penanganan yang terbaik, tapi nyawa korban tetap tak tertolong,” begitu keterangan Sudarba. Sementara itu, melansir laman Tempo terkait kematian seorang pelari di Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada 11 Juli 2026 tidak ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, Ade Koesjanto, ketika tim kesehatan hendak mengevakuasi, pelari bernama Addo Wibisono (33) tersebut telah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. “Tidak ada informasi bahwa kematiannya karena baru divaksin,” kata Ade sebagaimana dikutip dari Tempo. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi karena yang bersangkutan kelelahan dan tidak ada kaitannya dengan korban telah menerima vaksin COVID-19. Laman National Library of Medicine, menyatakan bahwa tidak ada bukti, olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi juga secara umum dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Bahkan, beberapa penelitian yang ditinjau menunjukkan, olahraga ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan respons antibodi. Aktivitas fisik tidak secara umum dilarang setelah vaksinasi, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan sebaiknya tidak memaksakan olahraga berat ketika sedang mengalami efek samping vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons antibodi vaksinasi COVID-19 ditingkatkan oleh olahraga tanpa peningkatan efek samping. Selain itu, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama meningkatkan respons antibodi di berbagai formulasi vaksin. Selanjutnya, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan respons antibodi terhadap berbagai formulasi vaksin, efek ini dapat dikaitkan dengan perubahan IFNα (Interferon-alfa) yang diinduksi olahraga. Aktivitas fisik dianggap sebagai terapi serta pemeliharaan kebugaran fisik. Olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari respons imun vaksin yang dipicu stres. Lebih lanjut, menurut data ⁠Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan publikasi di ⁠PLoS Medicine menegaskan, tidak ada kaitan antara vaksin mRNA COVID-19 dengan peningkatan risiko kematian mendadak atau serangan jantung pada usia muda. Dalam penelitian tersebut justru dituliskan data, bahwa tidak adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Sebuah studi kasus-kontrol dilakukan dengan melibatkan penduduk Ontario berusia 12–50 tahun tanpa komorbiditas yang terdokumentasi, yang menyebabkan kematian dini antara 1 April 2021 dan 30 Juni 2023. Studi tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara vaksinasi COVID-19 dan kematian mendadak. Hasil utama yang diamati adalah kematian mendadak, faktor paparan yang diteliti adalah segala bentuk vaksinasi COVID-19. Dari 6.365.451 individu yang memenuhi syarat, 4.806 kasus yang mengalami kematian mendadak dicocokkan dengan 24.030 kontrol yang masih hidup pada tanggal kematian mendadak untuk setiap kasus yang bersangkutan. Hasilnya membuktikan, penerimaan vaksinasi COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan kemungkinan kematian mendadak. Studi kasus-kontrol berbasis populasi ini tidak menunjukkan hubungan positif antara vaksinasi COVID-19 dan kematian pada individu yang tampak sehat berusia Artikel Tirto berjudul,“Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan, bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan, bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes. menegaskan, bahwa hingga saat ini berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin, serta kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Dengan demikian, narasi yang melarang total aktivitas fisik berat atau olahraga setelah menerima vaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Berbagai literatur medis dan data ilmiah internasional menegaskan, berolahraga pasca-vaksinasi adalah hal yang aman, selama seseorang tidak mengalami gejala atau efek samping berat seperti demam tinggi. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Prabowo Marah Gedung DPR RI Dibakar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan unggahan video serupa pada akun YouTube “Official News,” yang menampilkan pidato Prabowo pada saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyebut pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar. Prabowo juga meminta semua aparat negara untuk melakukan penyelidikan, terkait aktor yang menjadi dalang di balik demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis ini. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur melawan mafia. Senada dengan hal tersebut, dalam YouTube Kompas, Prabowo merespons adanya pembakaran Gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat. “Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat,” begitu keterangan Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). Saat itu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, awalnya demo ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR namun aksi tersebut diwarnai kerusuhan. Tercatat ada beberapa Gedung DPRD yang dibakar oleh perusuh. Pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu yang disorot. Tragedi itu mengakibatkan tiga orang tewas. Selain itu, ada juga pembakaran terhadap Gedung DPRD Cirebon, Kediri, Solo dan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkuman Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Sejumlah desakan tetap digaungkan melalui media sosial, salah satunya melalui 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati. Tuntutan ini digaungkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk influencer media sosial. Tuntutan itu termasuk ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Faktanya, Prabowo menyebutkan pembakaran gedung DPR sebagai makar, adalah respon dari demonstrasi tersebut. Sedangkan pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap Gedung DPR RI seperti klaim yang yang beredar pada video. Sampai saat ini, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Mahasiswa Tuntut "Tritura" di Gedung DPR 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun yang Lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah ⁠PT TASPEN (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah dan mendapatkan balasan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp130.000.000. “PEMBERITAHUAN PROGRAM DUKUNGAN KHUSUS PENSIUNAN Nomor: 003/BKP-PENS/IV/2026 Perihal: Undangan Pendaftaran Program Bantuan yang diserahkan sebesar Rp.130.000.000 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pensiunan di Tempat mana?? Dengan hormat, Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu selama bertahun-tahun, kami menghadirkan Program Dukungan Khusus Pensiunan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa pensiun.” Demikian balasan yang pengunggah melalui inbox. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Lewat Instagram, PT TASPEN (@taspen) menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang terlihat di media sosial itu benar. "Termasuk berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dengan menjanjikan program bantuan untuk pensiunan. Dalihnya sih untuk bantu perekonomian pensiun di Indonesia, nyatanya itu penipuan loh?," sebagaimana ditulis dalam akun Instagram resmi PT TASPEN. Pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, bermodus "pencairan tahap 1" di media sosial. Perihal pemberian bantuan tambahan tahunan di luar uang pensiun bulanan bagi pensiunan sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 telah dibuka dan dapat mendaftar melalui pesan kepada pengunggah dalam akun media sosial tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Segala informasi yang berkaitan dengan TASPEN hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial TASPEN. PT TASPEN pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-08-01
Berita CekFakta	Salah, Utang RI Rp10 Ribu Triliun Rakyat Dipaksa Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, melansir laman Bank Indonesia, BImenegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga, dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.038,3 triliun, berdasarkan kurs BI pada Rabu (29/7/2026). Secara tahunan, besaran utang itu tumbuh sebanyak 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026. Meski demikian, catatan utang tersebut tidak menembus Rp10.000 triliun. Tirto menemukan video asli terkait pembahasan utang Indonesia pada akun YouTube “Astronacci” dengan judul “LAST WARNING! Tsunami Ekonomi & Mega Financial Crisis Indonesia,” yang diunggah pada 14 April 2026. Sebagai informasi, PT Astronacci International adalah perusahaan penyedia layanan riset pasar modal, edukasi trading, dan analisis waktu (market timing). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Gema Goeyardi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir yang menggabungkan metode astrologi finansial dan angka Fibonacci untuk memprediksi pergerakan harga instrumen keuangan. Adapun video yang beredar hanya menampilkan sebagian cuplikan pada menit ke 13:18. Faktanya, dalam video asli tersebut, Gema Goeyardi Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia. Gema menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami "kantong kering" di mana debt service ratio-nya sudah merah. Ia juga memperingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, PHK, dan perlambatan ekonomi jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Debt service ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar cicilan utang. Dalam video tersebut Gema membahas pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius dari faktor domestik maupun global. Menurut Gema, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya beban APBN dan utang pemerintah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya penggunaan pinjaman online, serta potensi inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gema juga mengaitkan situasi tersebut dengan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, dan perlambatan perdagangan global yang dinilai akan semakin membebani perekonomian nasional. Dalam pemaparannya, Gema berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi, memperkuat kompetensi para pengambil kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar, dan lapangan kerja agar Indonesia dapat menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Keliru, Video Bill Gates Sebut Vaksin COVID-19 Akan Mengubah DNA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang menyatakan bahwa video cuplikan mengklaim Bill Gates menyebutkan vaksin mRNA akan memodifikasi DNA seseorang adalah tidak benar. Mark Lynas, seorang peneliti tamu di kelompok Alliance for Science Universitas Cornell dalam laman Department of Microbiology and Immunology membantah anggapan bahwa vaksin dapat memodifikasi organisme secara genetik. Lynas mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. “Itu hanya mitos. Modifikasi genetik melibatkan penyisipan DNA asing secara sengaja ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu.” begitu keterangan Lynas sebagaimana dikutip dari Reuters. Lebih lanjut Tirto menelusuri akun YouTube Bill Gates dan menemukan video asli yang diunggah pada 30 April 2020. Video tersebut menampilkan Gates menjelaskan cara kerja vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 28 detik tersebut, Gates memberikan pernyataannya bahwa vaksin RNA menempatkan instruksi dalam kode genetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan antigen patogen. “Yang biasanya dilakukan adalah mengambil sebagian virus atau hanya bagian lonjakan (spike), yaitu bagian di permukaannya, dan menempelkannya pada sesuatu yang lain. Jadi, sama sekali tidak ada risiko menyebabkan penyakit. Satu cara terakhir yang baru dan menjanjikan disebut vaksin RNA. Dengan RNA dan DNA, alih-alih memasukkan bentuk itu, Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu." Begitu penjelasan Gates. Kemudian video yang beredar mengklaim kalimat "Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu,” untuk mengubah atau memodifikasi susunan genetik (DNA) seseorang. Faktanya, Gates mengatakan bahwa vaksin RNA “menempatkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu”, merujuk pada “kode genetik yang dibutuhkan” untuk menghasilkan antigen patogen yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, bahwa Bill Gates sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Melansir laman AFP Fact Check, Jeannette Dabanch Peña, profesor penyakit menular di Universitas Chili menyebutkan bahwa vaksin mRNA tidak mengubah DNA seseorang. “Mereka tidak memanipulasi DNA manusia. Virus-virus tersebut hanya dirancang untuk mengekspresikan protein tertentu sehingga tubuh kita dapat mengidentifikasinya dan menghasilkan pertahanan yang diperlukan. Inilah yang dilakukan virus secara alami dan virus tidak memanipulasi gen kita,” jelasnya, sebagiamana dikutip dari AFP. Koordinator respons Covid-19 Yayasan Gates di Afrika, Solomon Zewdu, mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Ini tidak mengubah DNA dan Bill (Gates, catatan editor) sendiri belum mengakui apa pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa ini akan mengubah DNA,” begitu jelasnya, dikutip dari AFP Fact Check. Vaksin mRNA bekerja dengan cara mengirimkan instruksi genetik ke luar inti sel (sitoplasma) agar tubuh membentuk protein pelindung. Vaksin ini tidak pernah masuk ke dalam inti sel tempat DNA manusia berada, sehingga secara biologis mustahil untuk mengubah struktur genetik seseorang. World Health Organization menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit. Adapun beberapa vaksin generasi baru menggunakan DNA atau RNA sebagai "cetak biru" untuk membuat antigen, yaitu protein yang memicu respons imun. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan antigen tersebut sementara waktu sehingga sistem kekebalan dapat membentuk antibodi dan sel memori. WHO menegaskan, bahwa baik vaksin yang mengandung antigen maupun yang menggunakan DNA atau RNA hanya berfungsi untuk merangsang respons imun dan tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap DNA manusia. Dengan demikian, vaksin tidak dinyatakan dapat mengubah materi genetik manusia, melainkan melatih sistem imun agar siap melawan infeksi di kemudian hari. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Ikut Upacara HUT RI di Istana, Masyarakat Harus Bayar	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “biaya pendaftaran upacara 17 agustus istana merdeka.” Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. "Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian imbauan dalam laman pendaftaran tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi lima ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana, yaitu: Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;Minimal berusia 12 tahun pada Senin (17/8/2026);Peserta upacara dilarang membawa balita;Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional;Satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Baca juga:Jadwal & Waktu War Tiket Upacara HUT RI 2026 di Istana Presiden 100	2026-08-11
Berita CekFakta	Keliru, Klaim Dua Foto Lokasi Demonstrasi pada 5 Agustus 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedua foto tersebut telah beredar sebelum demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto pertama ditemukan identik dengan gambar yang diunggah akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Unggahan tersebut memuat narasi, “Ribuan Mahasiswa Turun Ke Jalan Hari Ini #JagaJakarta *foto aksi september 2025.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan Facebook bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026, melainkan foto aksi demonstrasi pada September 2025. Sebagaimana dalam pemberitaan Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), meski sejumlah elemen memilih menahan dan menarik diri dari aksi. Beberapa aksi itu di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut pernah melanda Indonesia pada bulan September 2025 yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, elemen buruh, dan koalisi masyarakat sipil di berbagai kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pemicu utama demonstrasi ini adalah kemarahan publik terhadap kebijakan alokasi anggaran, khususnya terkait rencana pemberian tunjangan perumahan baru bagi anggota DPR RI, yang dinilai melukai rasa keadilan sosial. Selain menuntut transparansi anggaran legislatif, massa juga membawa agenda besar seperti "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mendesak reformasi institusi TNI/Polri, penghentian kriminalisasi aktivis, penghapusan sistem kerja outsourcing, hingga tuntutan kenaikan upah buruh. Sementara itu, foto kedua juga bukan dokumentasi demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Foto tersebut identik dengan gambar yang diunggah laman Kompas, dalam pemberitaan mengenai dua demonstrasi yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh elemen masyarakat di depan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), Kemayoran, Jakarta Pusat. “Aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu di Kantor BPN Jakarta Pusat, Jalan Selaparang, Kemayoran,” begitu keterangan Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa. Dengan demikian, kedua foto dalam unggahan Facebook tersebut tidak menunjukkan demonstrasi yang berlangsung pada 5 Agustus 2026. Foto pertama merupakan dokumentasi aksi demonstrasi pada September 2025, sedangkan foto kedua berkaitan dengan aksi demonstrasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Adapun klaim mengenai pengerahan 511 personel kepolisian pada demonstrasi 5 Agustus 2026 memang memiliki konteks yang benar. Melansir Kompas, dua aksi demonstrasi yang dijadwalkan digelar di dua titik di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026) memang dikawal oleh sekitar 511 personel kepolisian. Kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebut aksi pertama digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di kawasan Gambir atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. “Aksi unjuk rasa pertama dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir,” kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Sementara itu, titik aksi kedua dijadwalkan berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur. Untuk mengawal dan mengamankan jalannya penyampaian pendapat di dua lokasi tersebut, aparat kepolisian akan menggelar apel pasukan secara serentak pada pukul 09.00 WIB. “Sebanyak 511 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan secara penuh untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa, dibantu juga oleh tim Yan Unras (Pelayanan Unjuk Rasa) wilayah Jakarta Pusat lainnya,” begitu keterangan Erlyn. Dengan demikian kedua foto tersebut bukan gambar dari aksi demonstrasi pada Rabu, 5 Agustus 2026. Faktanya foto pertama merupakan gambar yang diambil dari aksi demo pada September 2025 dan foto kedua pada Selasa, 21 Juli 2026. Baca juga:Hoaks Demonstrasi di Surabaya Bawa Bendera Israel 100	2026-08-10
Berita CekFakta	Hoaks, IPB Rekonstruksi Wajah Nenek Moyang Purba Nusantara	Dari penelusuran Tirto, ditemukan bahwa unggahan tersebut terbukti hoaks dan dibantah langsung oleh pihak IPB University selaku civitas akademika yang disebutkan. Melalui akun resminya @ipbtoday, IPB menegaskan bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar. "Berbagai unggahan media belakangan ini mencatutkan ilmuwan IPB yang diklaim berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Akun tersebut juga menyebut para peneliti mempelajari fosil, tulang, dan tengkorak purba yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan data riset dan informasi internal, ilmuwan IPB tidak pernah melakukan penelitian untuk menciptakan 3D wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme. Informasi bahwa ilmuwan IPB University berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara adalah tidak benar atau hoaks." Demikian dikutip dari akun IPBToday. Lewat akun Instagram resminya, pihak IPB mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. "Yuk, cek informasi langsung dari sumber resminya. Pada unggahan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari ekosistem informasi yang lebih sehat. Mari sama-sama cari tahu lebih dalam berbagai riset dan kepakaran IPB University melalui website ipb.ac.id dan akun media sosial resmi @ipbofficial@ipbtoday@ipb_tv," pungkas pihak IPB. Baca juga:Perbedaan Manusia Purba dan Manusia Modern serta Persamaannya 100	2026-08-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan	Sebagai informasi, Daptacel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis) yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin ini menggunakan komponen pertusis jenis aseluler (acellular) yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca-imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Daptacel ditujukan khusus untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum berusia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot, yang terbagi atas tiga dosis utama di bawah usia satu tahun dan dua dosis penguat (booster) saat anak menginjak usia balita. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan Package Insert-DAPTACEL. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan Prescribing Information resmi dari FDA mengenai DAPTACEL, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya, informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan atau sengaja disembunyikan. Vaksin ini diindikasikan untuk memberikan imunisasi aktif bagi bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-7) guna melindungi mereka dari tiga jenis penyakit infeksi berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin disuntikkan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL melalui skema lima kali pemberian, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 hingga 20 bulan, dan dosis penguat (booster) pada usia 4 hingga 6 tahun. Selain penjelasan dosis, dokumen ini menjabarkan batasan penggunaan dan faktor keamanan. DAPTACEL dilarang keras diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin, mengalami gangguan otak (ensefalopati) dalam 7 hari pasca vaksinasi pertusis, atau menderita kelainan saraf progresif yang belum stabil. Penanganan khusus dan evaluasi risiko-manfaat juga diperlukan pada anak yang memiliki riwayat kejang, bayi prematur yang berisiko mengalami apnea, atau anak yang pernah mengalami reaksi demam sangat tinggi, pingsan, maupun menangis tanpa henti selama lebih dari 3 jam pada dosis sebelumnya. Dokumen tersebut juga memuat laporan efek samping yang umum terjadi serta petunjuk teknis medis lainnya. Efek samping sistemik seperti rewel, lemas, dan demam lebih sering ditemukan pada dosis pertama hingga ketiga, sementara reaksi lokal seperti kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di area suntikan lebih sering muncul pada dosis keempat dan kelima. Dokumen ini juga menyajikan informasi deskripsi bahan penyusun vaksin (seperti toksoid yang diserap aluminium fosfat), instruksi penyimpanan dingin pada suhu 2°C hingga 8°C, serta data studi klinis yang membuktikan efektivitas DAPTACEL dalam membentuk antibodi pelindung pada tubuh anak. Keberadaan laporan atau informasi mengenai suatu kejadian setelah vaksinasi tidak dapat membuktikan bahwa vaksin menyebabkan kejadian tersebut, terlebih dalam jumlah besar atau secara massal. Klaim yang beredar pada unggahan tersebut menggunakan tangkapan layar dari dokumen resmi U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengenai Daptacel, khususnya bagian 5.2 tentang reaksi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemberian vaksin berikutnya. Pada bagian tersebut tercantum beberapa kejadian setelah vaksinasi pertusis sebelumnya, termasuk hypotonic-hyporesponsive episode (HHE), yang dijelaskan sebagai kondisi kolaps atau menyerupai syok, menangis terus menerus hingga lebih dari tiga jam, serta kejang dengan atau tanpa demam dalam tiga hari. Unggahan tersebut kemudian menggabungkan informasi itu dengan laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyebut bahwa FDA menyetujui Daptacel pada 2002 untuk digunakan pada bayi dan anak usia 6 minggu hingga sebelum ulang tahun ketujuh untuk perlindungan terhadap difteri, tetanus, dan pertusis. Dari penggabungan kedua sumber tersebut, unggahan menyimpulkan bahwa vaksin Daptacel menyebabkan “bayi boneka,” kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Unggahan itu juga mengklaim bahwa informasi mengenai efek samping tersebut sengaja disembunyikan. Faktanya, dalam dokumen FDA tersebut kejang dan hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) memang tercantum sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Daptacel. Namun, hal ini perlu diluruskan karena data tersebut harus dibaca berdasarkan frekuensi kejadian, konteks klinis, dan hasil pemantauan keamanan untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, pencantuman suatu kejadian dalam lembar informasi produk tidak dapat dijadikan bukti bahwa Daptacel menyebabkan berbagai efek samping berbahaya tersebut. Laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menampilkan data asli terkait keamanan vaksin DTaP dan Tdap. CDC mencantumkan sejumlah efek samping yang dapat terjadi setelah vaksinasi. Adapun reaksi yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada area suntikan, demam, rewel, kelelahan, serta penurunan nafsu makan. CDC juga mencatat bahwa reaksi yang lebih serius dapat terjadi, tetapi jarang. Lebih lanjut, informasi mengenai efek samping vaksin DPT juga tersedia pada sejumlah situs kesehatan seperti WebMD, RxList, dan Cleveland Clinic. Sumber-sumber tersebut mencantumkan kemungkinan reaksi setelah vaksinasi dan menjelaskan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis. Dalam laman WebMD dijelaskan bahwa vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) (DTaP) digunakan untuk mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin ini bekerja dengan memicu respons imun tubuh untuk menghasilkan sejenis protein (antibodi) terhadap bakteri penyebab difteri, tetanus, dan pertusis. Adapun efek samping yang umum meliputi nyeri, gatal, bengkak, nyeri tekan, atau kemerahan di dekat tempat suntikan, rewel, mudah mara, menangis yang tidak kunjung reda, dan demam. Vaksin DTaP tersedia dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke otot oleh tenaga kesehatan. Perlu dibedakan antara adanya potensi efek samping dan klaim bahwa vaksin menyebabkan efek samping tersebut secara massal. Adanya suatu kejadian yang tercantum dalam informasi keamanan vaksin, tidak secara otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut pada setiap penerima vaksin. Dalam menilai keamanan vaksin, hubungan sebab-akibat perlu ditentukan melalui evaluasi medis dan data ilmiah, bukan hanya berdasarkan daftar kejadian yang tercantum dalam lembar informasi produk. Adapun klaim yang menyebutkan bahwa efek vaksin menyebabkan berbagai efek samping berbahaya seperti pada unggahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar karena keberadaan informasi mengenai kemungkinan kejadian tertentu. Menurut data pemantauan keamanan DTaP dari CDC, tidak ditemukan pola kejadian tidak diharapkan yang baru, dan penelitian mengenai kejang demam menunjukkan bahwa meskipun risiko dapat meningkat pada kondisi tertentu, risiko absolutnya tetap kecil. Dengan demikian, klaim bahwa efek samping vaksin Daptacel “disembunyikan” juga tidak sesuai dengan fakta. Dokumen keamanan dan informasi produk, faktanya dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai potensi efek samping, justru merupakan bagian dari informasi keamanan yang disediakan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam dokumen FAQs Imunisasi 2026 dituliskan bahwa setelah imunisasi, bisa muncul reaksi ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri/bengkak di lokasi suntikan. Namun, hal ini menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dan tubuh sedang membentuk kekebalan. Reaksi tersebut kecil jika dibandingkan dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh anak dari berbagai penyakit berbahaya jika tidak diimunisasi. Orang tua sebaiknya tetap memberikan ASI, jika demam bisa dikompres a100	2026-08-06
Berita CekFakta	Sebagian Salah, Bahaya Konsumsi Air Rebusan Mie Instan	Tim Periksa Fakta Tirto memverifikasi klaim tersebut dengan dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Menurutnya, klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan. Jadi, menurut Dicky, kandungan lilin ini mitos lama yang berulang kali dibantah, karena mie instan tidak dilapisi lilin. Adapun kilap dalam mie itu berasal dari minyak sisa proses penggorengannya saat produksi. “Jadi, bukan lilin. Jadi, frasa lilin dalam klaim ini salah.” Begitu tegas Dicky saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026). Kemudian, klaim kedua dalam unggahan menyebutkan, natrium tinggi mengganggu tenganan darah. Secara prinsip klaim ini benar, namun konteksnya perlu diluruskan, karena, bumbu mie instan memang tinggi natrium. Kandungan natrium itu dapat mencapai 600-1000 mg per bungkus. Angka ini mendekati batas aman harian atau sekitar 2000-an mg natrium per hari menurut WHO. Namun, klaim dalam video menyebutkan, natrium larut ke air rebusan. Faktanya, sumber natrium utama itu bumbu yang ditambahkan setelah direbus dan tidak berasal dari mie kering itu sendiri. “Jadi, air rebusan pertama, ya intinya, sebelum bumbu masuk, natriumnya relatif rendah dibanding air setelah bumbu dicampur.” Begitu keterangan Dicky. Kemudian, klaim ketiga menyebutkan, pengawet larut dalam air dan memberatkan kerja hati dan ginjal. Klaim ini harus diluruskan. Faktanya, bahan tambahan pangan, termasuk pengawet, seperti pagin misalnya pada mie instan telah diatur dan diawasi oleh Badan POM dengan batas maksimum. Penggunaannya pun sudah di ambang aman, serta mengacu pada Acceptable Daily Intake yang mengatur ke kodeks alimentarius. Pada dosis sesuai regulasi, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi wajar dari mie instan memberatkan kerja hati dan ginjal pada orang sehat. Jadi, klaim ini adalah generalisasi tanpa dasar dosis. Klaim ke empat menyebutkan, saat memasak mie instan diharuskan membuang air rebusan pertama dan ganti air baru sebelum dibumbui, hal ini boleh dilakukan, tapi bukan karena alasan racun atau lilin. “Praktek ini aman-aman saja dan bisa membantu mengurangi sedikit kalori atau minyak dan sensasi lebih ringan. Tapi bukan karena menghilangkan racun berbahaya, karena memang tidak ada racun berbahaya di situ. Pada mie instan yang legal beredar dan berizin Badan POM tidak ada racun berbahaya.” Begitu tegasnya. Kelima, anjuran minum air setelah makan mie akan menetralisir efek garam secara fisiologis menyesatkan. Ini karena air tidak menetralisir natrium secara kimiawi, asupan garam tetap diserap tubuh. “Yang benar itu cukup minum air putih, akan membantu ginjal membuat kelebihan natrium melalui urin,” ujar Dicky. Faktanya, fungsi ginjal normal bukan untuk menetralisir dan hanya aktif apabila fungsi ginjal sehat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan unsur natrium tinggi dalam mie itu benar dan layak jadi perhatian. Namun, klaim bahwa kandungan lilin dan air rebusan mie dapat memengaruhi kerja hati ginjal sehingga terganggu, merupakan klaim yang tidak berdasar. Menurut Badan POM, produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi karena penggunaan bahan pengawetnya telah diatur ketat dan wajib berada di bawah ambang batas aman. Aturan pengawet pada mie instan dibagi menjadi dua bagian komponen, yaitu pada lembaran mie itu sendiri serta pada bumbu pelengkapnya seperti kecap dan saus. Badan POM telah melakukan sampling surveillance dan pengujian pada berbagai merek mie instan dari peredaran di 21 provinsi. Hasil pengujian terhadap kandungan methyl p-hydroxybenzoate pada 158 sampel kecap dalam mie instan, adalah 96 sampel yang mengandung methyl p-hydroxybenzoate tidak melebihi 250 mg/kg yaitu batas maksimum yang diijinkan, sedangkan 62 sampel sama sekali tidak mengandung methyl p-hydroxybenzoate. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut, produk mie instan yang terdaftar dan beredar di Indonesia sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan RI lewat laman resminya mengatakan, produk mie instan di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Dalam menetapkan persyaratan, keamanan mutu, serta gizi produk pangan olahan, Indonesia mengacu pada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commision (CAC), termasuk berdasarkan kajian risiko. Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Salah satu bahan tambahan pangan yang diatur adalah nipagin (methyl p-hydroxybenzoate) yang berfungsi sebagai pengawet dalam batas maksimum penggunaan, ujar Menkes. Menkes, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH (Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga 30 April 2012) kepada sejumlah wartawan di Gedung Kementerian Kesehatan tanggal 11 Oktober 2010 mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 5 tahun terakhir melakukan pengecekan terhadap kecap yang ada dalam produk mie instan. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan nipagin yang melebihi batas maksimum yang diijinkan. Menkes mengimbau masyarakat agar tidak kuatir karena produk pangan yang telah memperoleh izin dari Badan POM sudah memenuhi standar persyaratan, keamanan mutu dan gizi. Mengonsumsi air rebusan mie instan sebenarnya tidak berbahaya dan aman bagi kesehatan tubuh. Klaim yang menyebutkan bahwa air rebusan tersebut mengandung lapisan lilin berbahaya atau zat kimia beracun telah dinyatakan tidak benar oleh para ahli gizi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ahli Diet Jennifer Shim Poh Wan dalam laman Parkway East Hospital, mie instan adalah jenis mie yang sudah dimasak sebelumnya, biasanya dijual dalam kemasan sachet, cup, atau mangkuk individual. Mie instan pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1958. Mie instan pertama di dunia diciptakan oleh Momofuku Ando, penemu dan pengusaha Taiwan-Jepang yang mendirikan Nissin Food Products Co. Ltd. Sejak penemuannya, mie instan telah menjadi makanan praktis yang sangat disukai oleh jutaan konsumen di seluruh dunia. Dalam artikel tersebut Jennifer menjelaskan bahwa mie instan dapat menjadi kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering karena mengandung natrium yang tinggi, MSG, lemak, dan karbohidrat. Padahal, mie instan relatif rendah serat dan protein, serta tidak menyediakan nutrisi yang lengkap. Kandungan natrium yang berlebihan tersebut yang menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan berdampak pada kesehatan jantung, serta ginjal. Sementara itu, air rebusan mie tidak disebut berbahaya. Risiko yang dibahas, terutama berkaitan dengan kandungan gizi mie dan bumbu secara keseluruhan, khususnya jumlah natrium yang dikonsumsi, bukan semata-mata karena air rebusannya. Klaim bahwa mie instan dilapisi lilin adalah mitos yang tidak berdasar secara ilmiah, termasuk air rebusan pertama yang mengandung natrium tinggi dan minyak, namun tidak beracun. Dalam memasak mie instan, membuang air rebusan pertama memang diperbolehkan untuk mengurangi asupan natrium dan lemak, tetapi bukan untuk membuang lilin. Faktanya, mie instan tidak mengandung lapisan lilin sama sekali. Air rebusan menjadi keruh kekuningan murni karena pati (karbohidrat) dari tepung terigu yang larut serta sisa minyak dari proses penggorengan kering (deep frying) di pabrik. Video yang beredar, memuat mitos lama yang terus beredar di masyarakat, adapun fakta terkait konsumsi air rebusan mie instan yaitu: Air rebusan mie instan menjadi keruh kekuningan karena larutnya pati tepung terigu dan minyak goreng dari proses produksi di pabrik, bukan karena lilin.Produk mie instan yang terdaftar di BPOM sudah dinyatakan aman. Mengganti air rebusan pertama hukumnya tidak wajib dan justru bisa membuang vitamin hasil fortifikasi yang larut di dalamnya.Bahaya natrium tinggi murni berasal dari bumbu bubuknya, bukan dari air rebusan mie polos. Baca juga:Berapa Kalori Nasi Putih dan Mie Instan? Ini100	2026-08-05
Berita CekFakta	Hoaks, Yandri Sebut Pemerintah Berharap Warung Ditutup Demi KDMP	Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Yandri angkat bicara dan menyebut konten di media sosial tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yandri menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu, oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi menyesatkan dan tidak berdasar itu," kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Selasa (4/8/2026). Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Politisi PAN tersebut mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. "Selalu gunakan prinsip 'Saring sebelum Sharing' dan verifikasi informasi atau kabar melalui saluran resmi Pemerintah," ujarnya. Dari hasil penelusuran Google Lens oleh Tirto, ditemukan bahwa video dan narasi warung dan toko di desa akan ditutup kini telah diklarifikasi oleh banyak pihak. Foto yang semula berasal dari akun Instagram “komunitaskabarmadura” yang tayang Selasa (7/7/2026) kini sudah tidak ditemukan dalam mesin pencari Google. Baca juga:Gus Ipul Ikut Dampingi Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa 100	2026-08-05
Berita CekFakta	Salah, Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian Pelari dan Pendaki	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, dalam laman Bali Postdikabarkan, seorang pendaki asal Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Putu Agus Eka Sanjaya, meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung, Banjar Sogra, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (18/7). Kepala Puskesmas Selat, I Made Sudarba pada Minggu (19/7/2026) mengatakan bahwa pendaki tersebut pingsan saat melakukan pendakian, kemudian diberikan pertolongan awal dan dibawa ke Puskesmas Selat. Namun pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. “Sayang selang beberapa menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal diperkirakan akibat mengalami kelelahan karena memaksakan mendaki sehingga terjadi gagal jantung. Kami sudah upayakan untuk melakukan penanganan yang terbaik, tapi nyawa korban tetap tak tertolong,” begitu keterangan Sudarba. Sementara itu, melansir laman Tempo terkait kematian seorang pelari di Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada 11 Juli 2026 tidak ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, Ade Koesjanto, ketika tim kesehatan hendak mengevakuasi, pelari bernama Addo Wibisono (33) tersebut telah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. “Tidak ada informasi bahwa kematiannya karena baru divaksin,” kata Ade sebagaimana dikutip dari Tempo. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi karena yang bersangkutan kelelahan dan tidak ada kaitannya dengan korban telah menerima vaksin COVID-19. Laman National Library of Medicine, menyatakan bahwa tidak ada bukti, olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi juga secara umum dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Bahkan, beberapa penelitian yang ditinjau menunjukkan, olahraga ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan respons antibodi. Aktivitas fisik tidak secara umum dilarang setelah vaksinasi, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan sebaiknya tidak memaksakan olahraga berat ketika sedang mengalami efek samping vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons antibodi vaksinasi COVID-19 ditingkatkan oleh olahraga tanpa peningkatan efek samping. Selain itu, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama meningkatkan respons antibodi di berbagai formulasi vaksin. Selanjutnya, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan respons antibodi terhadap berbagai formulasi vaksin, efek ini dapat dikaitkan dengan perubahan IFNα (Interferon-alfa) yang diinduksi olahraga. Aktivitas fisik dianggap sebagai terapi serta pemeliharaan kebugaran fisik. Olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari respons imun vaksin yang dipicu stres. Lebih lanjut, menurut data ⁠Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan publikasi di ⁠PLoS Medicine menegaskan, tidak ada kaitan antara vaksin mRNA COVID-19 dengan peningkatan risiko kematian mendadak atau serangan jantung pada usia muda. Dalam penelitian tersebut justru dituliskan data, bahwa tidak adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Sebuah studi kasus-kontrol dilakukan dengan melibatkan penduduk Ontario berusia 12–50 tahun tanpa komorbiditas yang terdokumentasi, yang menyebabkan kematian dini antara 1 April 2021 dan 30 Juni 2023. Studi tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara vaksinasi COVID-19 dan kematian mendadak. Hasil utama yang diamati adalah kematian mendadak, faktor paparan yang diteliti adalah segala bentuk vaksinasi COVID-19. Dari 6.365.451 individu yang memenuhi syarat, 4.806 kasus yang mengalami kematian mendadak dicocokkan dengan 24.030 kontrol yang masih hidup pada tanggal kematian mendadak untuk setiap kasus yang bersangkutan. Hasilnya membuktikan, penerimaan vaksinasi COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan kemungkinan kematian mendadak. Studi kasus-kontrol berbasis populasi ini tidak menunjukkan hubungan positif antara vaksinasi COVID-19 dan kematian pada individu yang tampak sehat berusia Artikel Tirto berjudul,“Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan, bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan, bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes. menegaskan, bahwa hingga saat ini berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin, serta kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Dengan demikian, narasi yang melarang total aktivitas fisik berat atau olahraga setelah menerima vaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Berbagai literatur medis dan data ilmiah internasional menegaskan, berolahraga pasca-vaksinasi adalah hal yang aman, selama seseorang tidak mengalami gejala atau efek samping berat seperti demam tinggi. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Prabowo Marah Gedung DPR RI Dibakar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan unggahan video serupa pada akun YouTube “Official News,” yang menampilkan pidato Prabowo pada saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyebut pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar. Prabowo juga meminta semua aparat negara untuk melakukan penyelidikan, terkait aktor yang menjadi dalang di balik demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis ini. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur melawan mafia. Senada dengan hal tersebut, dalam YouTube Kompas, Prabowo merespons adanya pembakaran Gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat. “Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat,” begitu keterangan Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). Saat itu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, awalnya demo ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR namun aksi tersebut diwarnai kerusuhan. Tercatat ada beberapa Gedung DPRD yang dibakar oleh perusuh. Pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu yang disorot. Tragedi itu mengakibatkan tiga orang tewas. Selain itu, ada juga pembakaran terhadap Gedung DPRD Cirebon, Kediri, Solo dan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkuman Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Sejumlah desakan tetap digaungkan melalui media sosial, salah satunya melalui 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati. Tuntutan ini digaungkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk influencer media sosial. Tuntutan itu termasuk ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Faktanya, Prabowo menyebutkan pembakaran gedung DPR sebagai makar, adalah respon dari demonstrasi tersebut. Sedangkan pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap Gedung DPR RI seperti klaim yang yang beredar pada video. Sampai saat ini, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Mahasiswa Tuntut "Tritura" di Gedung DPR 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun yang Lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah ⁠PT TASPEN (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah dan mendapatkan balasan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp130.000.000. “PEMBERITAHUAN PROGRAM DUKUNGAN KHUSUS PENSIUNAN Nomor: 003/BKP-PENS/IV/2026 Perihal: Undangan Pendaftaran Program Bantuan yang diserahkan sebesar Rp.130.000.000 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pensiunan di Tempat mana?? Dengan hormat, Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu selama bertahun-tahun, kami menghadirkan Program Dukungan Khusus Pensiunan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa pensiun.” Demikian balasan yang pengunggah melalui inbox. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Lewat Instagram, PT TASPEN (@taspen) menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang terlihat di media sosial itu benar. "Termasuk berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dengan menjanjikan program bantuan untuk pensiunan. Dalihnya sih untuk bantu perekonomian pensiun di Indonesia, nyatanya itu penipuan loh?," sebagaimana ditulis dalam akun Instagram resmi PT TASPEN. Pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, bermodus "pencairan tahap 1" di media sosial. Perihal pemberian bantuan tambahan tahunan di luar uang pensiun bulanan bagi pensiunan sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 telah dibuka dan dapat mendaftar melalui pesan kepada pengunggah dalam akun media sosial tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Segala informasi yang berkaitan dengan TASPEN hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial TASPEN. PT TASPEN pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-08-01
Berita CekFakta	Salah, Utang RI Rp10 Ribu Triliun Rakyat Dipaksa Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, melansir laman Bank Indonesia, BImenegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga, dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.038,3 triliun, berdasarkan kurs BI pada Rabu (29/7/2026). Secara tahunan, besaran utang itu tumbuh sebanyak 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026. Meski demikian, catatan utang tersebut tidak menembus Rp10.000 triliun. Tirto menemukan video asli terkait pembahasan utang Indonesia pada akun YouTube “Astronacci” dengan judul “LAST WARNING! Tsunami Ekonomi & Mega Financial Crisis Indonesia,” yang diunggah pada 14 April 2026. Sebagai informasi, PT Astronacci International adalah perusahaan penyedia layanan riset pasar modal, edukasi trading, dan analisis waktu (market timing). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Gema Goeyardi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir yang menggabungkan metode astrologi finansial dan angka Fibonacci untuk memprediksi pergerakan harga instrumen keuangan. Adapun video yang beredar hanya menampilkan sebagian cuplikan pada menit ke 13:18. Faktanya, dalam video asli tersebut, Gema Goeyardi Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia. Gema menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami "kantong kering" di mana debt service ratio-nya sudah merah. Ia juga memperingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, PHK, dan perlambatan ekonomi jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Debt service ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar cicilan utang. Dalam video tersebut Gema membahas pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius dari faktor domestik maupun global. Menurut Gema, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya beban APBN dan utang pemerintah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya penggunaan pinjaman online, serta potensi inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gema juga mengaitkan situasi tersebut dengan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, dan perlambatan perdagangan global yang dinilai akan semakin membebani perekonomian nasional. Dalam pemaparannya, Gema berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi, memperkuat kompetensi para pengambil kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar, dan lapangan kerja agar Indonesia dapat menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Keliru, Video Bill Gates Sebut Vaksin COVID-19 Akan Mengubah DNA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang menyatakan bahwa video cuplikan mengklaim Bill Gates menyebutkan vaksin mRNA akan memodifikasi DNA seseorang adalah tidak benar. Mark Lynas, seorang peneliti tamu di kelompok Alliance for Science Universitas Cornell dalam laman Department of Microbiology and Immunology membantah anggapan bahwa vaksin dapat memodifikasi organisme secara genetik. Lynas mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. “Itu hanya mitos. Modifikasi genetik melibatkan penyisipan DNA asing secara sengaja ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu.” begitu keterangan Lynas sebagaimana dikutip dari Reuters. Lebih lanjut Tirto menelusuri akun YouTube Bill Gates dan menemukan video asli yang diunggah pada 30 April 2020. Video tersebut menampilkan Gates menjelaskan cara kerja vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 28 detik tersebut, Gates memberikan pernyataannya bahwa vaksin RNA menempatkan instruksi dalam kode genetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan antigen patogen. “Yang biasanya dilakukan adalah mengambil sebagian virus atau hanya bagian lonjakan (spike), yaitu bagian di permukaannya, dan menempelkannya pada sesuatu yang lain. Jadi, sama sekali tidak ada risiko menyebabkan penyakit. Satu cara terakhir yang baru dan menjanjikan disebut vaksin RNA. Dengan RNA dan DNA, alih-alih memasukkan bentuk itu, Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu." Begitu penjelasan Gates. Kemudian video yang beredar mengklaim kalimat "Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu,” untuk mengubah atau memodifikasi susunan genetik (DNA) seseorang. Faktanya, Gates mengatakan bahwa vaksin RNA “menempatkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu”, merujuk pada “kode genetik yang dibutuhkan” untuk menghasilkan antigen patogen yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, bahwa Bill Gates sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Melansir laman AFP Fact Check, Jeannette Dabanch Peña, profesor penyakit menular di Universitas Chili menyebutkan bahwa vaksin mRNA tidak mengubah DNA seseorang. “Mereka tidak memanipulasi DNA manusia. Virus-virus tersebut hanya dirancang untuk mengekspresikan protein tertentu sehingga tubuh kita dapat mengidentifikasinya dan menghasilkan pertahanan yang diperlukan. Inilah yang dilakukan virus secara alami dan virus tidak memanipulasi gen kita,” jelasnya, sebagiamana dikutip dari AFP. Koordinator respons Covid-19 Yayasan Gates di Afrika, Solomon Zewdu, mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Ini tidak mengubah DNA dan Bill (Gates, catatan editor) sendiri belum mengakui apa pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa ini akan mengubah DNA,” begitu jelasnya, dikutip dari AFP Fact Check. Vaksin mRNA bekerja dengan cara mengirimkan instruksi genetik ke luar inti sel (sitoplasma) agar tubuh membentuk protein pelindung. Vaksin ini tidak pernah masuk ke dalam inti sel tempat DNA manusia berada, sehingga secara biologis mustahil untuk mengubah struktur genetik seseorang. World Health Organization menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit. Adapun beberapa vaksin generasi baru menggunakan DNA atau RNA sebagai "cetak biru" untuk membuat antigen, yaitu protein yang memicu respons imun. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan antigen tersebut sementara waktu sehingga sistem kekebalan dapat membentuk antibodi dan sel memori. WHO menegaskan, bahwa baik vaksin yang mengandung antigen maupun yang menggunakan DNA atau RNA hanya berfungsi untuk merangsang respons imun dan tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap DNA manusia. Dengan demikian, vaksin tidak dinyatakan dapat mengubah materi genetik manusia, melainkan melatih sistem imun agar siap melawan infeksi di kemudian hari. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Salah, Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian Pelari dan Pendaki	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, dalam laman Bali Postdikabarkan, seorang pendaki asal Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Putu Agus Eka Sanjaya, meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung, Banjar Sogra, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (18/7). Kepala Puskesmas Selat, I Made Sudarba pada Minggu (19/7/2026) mengatakan bahwa pendaki tersebut pingsan saat melakukan pendakian, kemudian diberikan pertolongan awal dan dibawa ke Puskesmas Selat. Namun pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. “Sayang selang beberapa menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal diperkirakan akibat mengalami kelelahan karena memaksakan mendaki sehingga terjadi gagal jantung. Kami sudah upayakan untuk melakukan penanganan yang terbaik, tapi nyawa korban tetap tak tertolong,” begitu keterangan Sudarba. Sementara itu, melansir laman Tempo terkait kematian seorang pelari di Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada 11 Juli 2026 tidak ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, Ade Koesjanto, ketika tim kesehatan hendak mengevakuasi, pelari bernama Addo Wibisono (33) tersebut telah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. “Tidak ada informasi bahwa kematiannya karena baru divaksin,” kata Ade sebagaimana dikutip dari Tempo. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi karena yang bersangkutan kelelahan dan tidak ada kaitannya dengan korban telah menerima vaksin COVID-19. Laman National Library of Medicine, menyatakan bahwa tidak ada bukti, olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi juga secara umum dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Bahkan, beberapa penelitian yang ditinjau menunjukkan, olahraga ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan respons antibodi. Aktivitas fisik tidak secara umum dilarang setelah vaksinasi, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan sebaiknya tidak memaksakan olahraga berat ketika sedang mengalami efek samping vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons antibodi vaksinasi COVID-19 ditingkatkan oleh olahraga tanpa peningkatan efek samping. Selain itu, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama meningkatkan respons antibodi di berbagai formulasi vaksin. Selanjutnya, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan respons antibodi terhadap berbagai formulasi vaksin, efek ini dapat dikaitkan dengan perubahan IFNα (Interferon-alfa) yang diinduksi olahraga. Aktivitas fisik dianggap sebagai terapi serta pemeliharaan kebugaran fisik. Olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari respons imun vaksin yang dipicu stres. Lebih lanjut, menurut data ⁠Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan publikasi di ⁠PLoS Medicine menegaskan, tidak ada kaitan antara vaksin mRNA COVID-19 dengan peningkatan risiko kematian mendadak atau serangan jantung pada usia muda. Dalam penelitian tersebut justru dituliskan data, bahwa tidak adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Sebuah studi kasus-kontrol dilakukan dengan melibatkan penduduk Ontario berusia 12–50 tahun tanpa komorbiditas yang terdokumentasi, yang menyebabkan kematian dini antara 1 April 2021 dan 30 Juni 2023. Studi tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara vaksinasi COVID-19 dan kematian mendadak. Hasil utama yang diamati adalah kematian mendadak, faktor paparan yang diteliti adalah segala bentuk vaksinasi COVID-19. Dari 6.365.451 individu yang memenuhi syarat, 4.806 kasus yang mengalami kematian mendadak dicocokkan dengan 24.030 kontrol yang masih hidup pada tanggal kematian mendadak untuk setiap kasus yang bersangkutan. Hasilnya membuktikan, penerimaan vaksinasi COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan kemungkinan kematian mendadak. Studi kasus-kontrol berbasis populasi ini tidak menunjukkan hubungan positif antara vaksinasi COVID-19 dan kematian pada individu yang tampak sehat berusia Artikel Tirto berjudul,“Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan, bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan, bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes. menegaskan, bahwa hingga saat ini berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin, serta kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Dengan demikian, narasi yang melarang total aktivitas fisik berat atau olahraga setelah menerima vaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Berbagai literatur medis dan data ilmiah internasional menegaskan, berolahraga pasca-vaksinasi adalah hal yang aman, selama seseorang tidak mengalami gejala atau efek samping berat seperti demam tinggi. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Prabowo Marah Gedung DPR RI Dibakar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan unggahan video serupa pada akun YouTube “Official News,” yang menampilkan pidato Prabowo pada saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyebut pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar. Prabowo juga meminta semua aparat negara untuk melakukan penyelidikan, terkait aktor yang menjadi dalang di balik demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis ini. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur melawan mafia. Senada dengan hal tersebut, dalam YouTube Kompas, Prabowo merespons adanya pembakaran Gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat. “Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat,” begitu keterangan Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). Saat itu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, awalnya demo ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR namun aksi tersebut diwarnai kerusuhan. Tercatat ada beberapa Gedung DPRD yang dibakar oleh perusuh. Pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu yang disorot. Tragedi itu mengakibatkan tiga orang tewas. Selain itu, ada juga pembakaran terhadap Gedung DPRD Cirebon, Kediri, Solo dan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkuman Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Sejumlah desakan tetap digaungkan melalui media sosial, salah satunya melalui 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati. Tuntutan ini digaungkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk influencer media sosial. Tuntutan itu termasuk ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Faktanya, Prabowo menyebutkan pembakaran gedung DPR sebagai makar, adalah respon dari demonstrasi tersebut. Sedangkan pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap Gedung DPR RI seperti klaim yang yang beredar pada video. Sampai saat ini, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Mahasiswa Tuntut "Tritura" di Gedung DPR 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun yang Lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah ⁠PT TASPEN (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah dan mendapatkan balasan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp130.000.000. “PEMBERITAHUAN PROGRAM DUKUNGAN KHUSUS PENSIUNAN Nomor: 003/BKP-PENS/IV/2026 Perihal: Undangan Pendaftaran Program Bantuan yang diserahkan sebesar Rp.130.000.000 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pensiunan di Tempat mana?? Dengan hormat, Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu selama bertahun-tahun, kami menghadirkan Program Dukungan Khusus Pensiunan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa pensiun.” Demikian balasan yang pengunggah melalui inbox. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Lewat Instagram, PT TASPEN (@taspen) menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang terlihat di media sosial itu benar. "Termasuk berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dengan menjanjikan program bantuan untuk pensiunan. Dalihnya sih untuk bantu perekonomian pensiun di Indonesia, nyatanya itu penipuan loh?," sebagaimana ditulis dalam akun Instagram resmi PT TASPEN. Pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, bermodus "pencairan tahap 1" di media sosial. Perihal pemberian bantuan tambahan tahunan di luar uang pensiun bulanan bagi pensiunan sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 telah dibuka dan dapat mendaftar melalui pesan kepada pengunggah dalam akun media sosial tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Segala informasi yang berkaitan dengan TASPEN hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial TASPEN. PT TASPEN pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-08-01
Berita CekFakta	Salah, Utang RI Rp10 Ribu Triliun Rakyat Dipaksa Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, melansir laman Bank Indonesia, BImenegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga, dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.038,3 triliun, berdasarkan kurs BI pada Rabu (29/7/2026). Secara tahunan, besaran utang itu tumbuh sebanyak 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026. Meski demikian, catatan utang tersebut tidak menembus Rp10.000 triliun. Tirto menemukan video asli terkait pembahasan utang Indonesia pada akun YouTube “Astronacci” dengan judul “LAST WARNING! Tsunami Ekonomi & Mega Financial Crisis Indonesia,” yang diunggah pada 14 April 2026. Sebagai informasi, PT Astronacci International adalah perusahaan penyedia layanan riset pasar modal, edukasi trading, dan analisis waktu (market timing). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Gema Goeyardi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir yang menggabungkan metode astrologi finansial dan angka Fibonacci untuk memprediksi pergerakan harga instrumen keuangan. Adapun video yang beredar hanya menampilkan sebagian cuplikan pada menit ke 13:18. Faktanya, dalam video asli tersebut, Gema Goeyardi Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia. Gema menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami "kantong kering" di mana debt service ratio-nya sudah merah. Ia juga memperingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, PHK, dan perlambatan ekonomi jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Debt service ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar cicilan utang. Dalam video tersebut Gema membahas pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius dari faktor domestik maupun global. Menurut Gema, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya beban APBN dan utang pemerintah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya penggunaan pinjaman online, serta potensi inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gema juga mengaitkan situasi tersebut dengan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, dan perlambatan perdagangan global yang dinilai akan semakin membebani perekonomian nasional. Dalam pemaparannya, Gema berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi, memperkuat kompetensi para pengambil kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar, dan lapangan kerja agar Indonesia dapat menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Keliru, Video Bill Gates Sebut Vaksin COVID-19 Akan Mengubah DNA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang menyatakan bahwa video cuplikan mengklaim Bill Gates menyebutkan vaksin mRNA akan memodifikasi DNA seseorang adalah tidak benar. Mark Lynas, seorang peneliti tamu di kelompok Alliance for Science Universitas Cornell dalam laman Department of Microbiology and Immunology membantah anggapan bahwa vaksin dapat memodifikasi organisme secara genetik. Lynas mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. “Itu hanya mitos. Modifikasi genetik melibatkan penyisipan DNA asing secara sengaja ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu.” begitu keterangan Lynas sebagaimana dikutip dari Reuters. Lebih lanjut Tirto menelusuri akun YouTube Bill Gates dan menemukan video asli yang diunggah pada 30 April 2020. Video tersebut menampilkan Gates menjelaskan cara kerja vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 28 detik tersebut, Gates memberikan pernyataannya bahwa vaksin RNA menempatkan instruksi dalam kode genetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan antigen patogen. “Yang biasanya dilakukan adalah mengambil sebagian virus atau hanya bagian lonjakan (spike), yaitu bagian di permukaannya, dan menempelkannya pada sesuatu yang lain. Jadi, sama sekali tidak ada risiko menyebabkan penyakit. Satu cara terakhir yang baru dan menjanjikan disebut vaksin RNA. Dengan RNA dan DNA, alih-alih memasukkan bentuk itu, Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu." Begitu penjelasan Gates. Kemudian video yang beredar mengklaim kalimat "Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu,” untuk mengubah atau memodifikasi susunan genetik (DNA) seseorang. Faktanya, Gates mengatakan bahwa vaksin RNA “menempatkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu”, merujuk pada “kode genetik yang dibutuhkan” untuk menghasilkan antigen patogen yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, bahwa Bill Gates sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Melansir laman AFP Fact Check, Jeannette Dabanch Peña, profesor penyakit menular di Universitas Chili menyebutkan bahwa vaksin mRNA tidak mengubah DNA seseorang. “Mereka tidak memanipulasi DNA manusia. Virus-virus tersebut hanya dirancang untuk mengekspresikan protein tertentu sehingga tubuh kita dapat mengidentifikasinya dan menghasilkan pertahanan yang diperlukan. Inilah yang dilakukan virus secara alami dan virus tidak memanipulasi gen kita,” jelasnya, sebagiamana dikutip dari AFP. Koordinator respons Covid-19 Yayasan Gates di Afrika, Solomon Zewdu, mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Ini tidak mengubah DNA dan Bill (Gates, catatan editor) sendiri belum mengakui apa pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa ini akan mengubah DNA,” begitu jelasnya, dikutip dari AFP Fact Check. Vaksin mRNA bekerja dengan cara mengirimkan instruksi genetik ke luar inti sel (sitoplasma) agar tubuh membentuk protein pelindung. Vaksin ini tidak pernah masuk ke dalam inti sel tempat DNA manusia berada, sehingga secara biologis mustahil untuk mengubah struktur genetik seseorang. World Health Organization menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit. Adapun beberapa vaksin generasi baru menggunakan DNA atau RNA sebagai "cetak biru" untuk membuat antigen, yaitu protein yang memicu respons imun. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan antigen tersebut sementara waktu sehingga sistem kekebalan dapat membentuk antibodi dan sel memori. WHO menegaskan, bahwa baik vaksin yang mengandung antigen maupun yang menggunakan DNA atau RNA hanya berfungsi untuk merangsang respons imun dan tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap DNA manusia. Dengan demikian, vaksin tidak dinyatakan dapat mengubah materi genetik manusia, melainkan melatih sistem imun agar siap melawan infeksi di kemudian hari. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Hoaks, IPB Rekonstruksi Wajah Nenek Moyang Purba Nusantara	Dari penelusuran Tirto, ditemukan bahwa unggahan tersebut terbukti hoaks dan dibantah langsung oleh pihak IPB University selaku civitas akademika yang disebutkan. Melalui akun resminya @ipbtoday, IPB menegaskan bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar. "Berbagai unggahan media belakangan ini mencatutkan ilmuwan IPB yang diklaim berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Akun tersebut juga menyebut para peneliti mempelajari fosil, tulang, dan tengkorak purba yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan data riset dan informasi internal, ilmuwan IPB tidak pernah melakukan penelitian untuk menciptakan 3D wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara. Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut berasal dari akun-akun yang mempublikasikan meme. Informasi bahwa ilmuwan IPB University berhasil membuat model 3D untuk memvisualisasikan wajah nenek moyang manusia pertama yang berasal dari Nusantara adalah tidak benar atau hoaks." Demikian dikutip dari akun IPBToday. Lewat akun Instagram resminya, pihak IPB mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. "Yuk, cek informasi langsung dari sumber resminya. Pada unggahan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari ekosistem informasi yang lebih sehat. Mari sama-sama cari tahu lebih dalam berbagai riset dan kepakaran IPB University melalui website ipb.ac.id dan akun media sosial resmi @ipbofficial@ipbtoday@ipb_tv," pungkas pihak IPB. Baca juga:Perbedaan Manusia Purba dan Manusia Modern serta Persamaannya 100	2026-08-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, Efek Samping Vaksin DPT Daptacel Disembunyikan	Sebagai informasi, Daptacel adalah nama merek dagang untuk vaksin kombinasi DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis) yang berfungsi untuk mencegah tiga penyakit infeksi bakteri berbahaya pada anak-anak, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin ini menggunakan komponen pertusis jenis aseluler (acellular) yang dirancang khusus untuk meminimalkan efek samping pasca-imunisasi seperti demam tinggi atau rewel jika dibandingkan dengan vaksin DPT konvensional. Daptacel ditujukan khusus untuk bayi dan anak-anak usia 6 minggu hingga sebelum berusia 7 tahun. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 dosis rangkaian melalui suntikan di otot, yang terbagi atas tiga dosis utama di bawah usia satu tahun dan dua dosis penguat (booster) saat anak menginjak usia balita. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli pada unggahan slide pertama. Hasil penelusuran mengarah ke laman US Food and Drug Administration yang menampilkan Package Insert-DAPTACEL. Laman tersebut menampilkan dokumen yang merupakan Prescribing Information resmi dari FDA mengenai DAPTACEL, yaitu vaksin kombinasi DTaP yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur Inc. Dokumen tersebut merupakan informasi produk yang dapat diakses publik dan memuat keterangan mengenai indikasi, keamanan, serta potensi reaksi merugikan dari vaksin. Artinya, informasi tersebut bukanlah data yang dirahasiakan atau sengaja disembunyikan. Vaksin ini diindikasikan untuk memberikan imunisasi aktif bagi bayi dan anak-anak berusia 6 minggu hingga 6 tahun (sebelum ulang tahun ke-7) guna melindungi mereka dari tiga jenis penyakit infeksi berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan). Vaksin disuntikkan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL melalui skema lima kali pemberian, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 15 hingga 20 bulan, dan dosis penguat (booster) pada usia 4 hingga 6 tahun. Selain penjelasan dosis, dokumen ini menjabarkan batasan penggunaan dan faktor keamanan. DAPTACEL dilarang keras diberikan kepada individu yang memiliki riwayat alergi berat (anafilaksis) terhadap komponen vaksin, mengalami gangguan otak (ensefalopati) dalam 7 hari pasca vaksinasi pertusis, atau menderita kelainan saraf progresif yang belum stabil. Penanganan khusus dan evaluasi risiko-manfaat juga diperlukan pada anak yang memiliki riwayat kejang, bayi prematur yang berisiko mengalami apnea, atau anak yang pernah mengalami reaksi demam sangat tinggi, pingsan, maupun menangis tanpa henti selama lebih dari 3 jam pada dosis sebelumnya. Dokumen tersebut juga memuat laporan efek samping yang umum terjadi serta petunjuk teknis medis lainnya. Efek samping sistemik seperti rewel, lemas, dan demam lebih sering ditemukan pada dosis pertama hingga ketiga, sementara reaksi lokal seperti kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di area suntikan lebih sering muncul pada dosis keempat dan kelima. Dokumen ini juga menyajikan informasi deskripsi bahan penyusun vaksin (seperti toksoid yang diserap aluminium fosfat), instruksi penyimpanan dingin pada suhu 2°C hingga 8°C, serta data studi klinis yang membuktikan efektivitas DAPTACEL dalam membentuk antibodi pelindung pada tubuh anak. Keberadaan laporan atau informasi mengenai suatu kejadian setelah vaksinasi tidak dapat membuktikan bahwa vaksin menyebabkan kejadian tersebut, terlebih dalam jumlah besar atau secara massal. Klaim yang beredar pada unggahan tersebut menggunakan tangkapan layar dari dokumen resmi U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengenai Daptacel, khususnya bagian 5.2 tentang reaksi yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemberian vaksin berikutnya. Pada bagian tersebut tercantum beberapa kejadian setelah vaksinasi pertusis sebelumnya, termasuk hypotonic-hyporesponsive episode (HHE), yang dijelaskan sebagai kondisi kolaps atau menyerupai syok, menangis terus menerus hingga lebih dari tiga jam, serta kejang dengan atau tanpa demam dalam tiga hari. Unggahan tersebut kemudian menggabungkan informasi itu dengan laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyebut bahwa FDA menyetujui Daptacel pada 2002 untuk digunakan pada bayi dan anak usia 6 minggu hingga sebelum ulang tahun ketujuh untuk perlindungan terhadap difteri, tetanus, dan pertusis. Dari penggabungan kedua sumber tersebut, unggahan menyimpulkan bahwa vaksin Daptacel menyebabkan “bayi boneka,” kejang, pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Unggahan itu juga mengklaim bahwa informasi mengenai efek samping tersebut sengaja disembunyikan. Faktanya, dalam dokumen FDA tersebut kejang dan hypotonic-hyporesponsive episode (HHE) memang tercantum sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Daptacel. Namun, hal ini perlu diluruskan karena data tersebut harus dibaca berdasarkan frekuensi kejadian, konteks klinis, dan hasil pemantauan keamanan untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, pencantuman suatu kejadian dalam lembar informasi produk tidak dapat dijadikan bukti bahwa Daptacel menyebabkan berbagai efek samping berbahaya tersebut. Laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menampilkan data asli terkait keamanan vaksin DTaP dan Tdap. CDC mencantumkan sejumlah efek samping yang dapat terjadi setelah vaksinasi. Adapun reaksi yang umum antara lain nyeri, kemerahan atau bengkak pada area suntikan, demam, rewel, kelelahan, serta penurunan nafsu makan. CDC juga mencatat bahwa reaksi yang lebih serius dapat terjadi, tetapi jarang. Lebih lanjut, informasi mengenai efek samping vaksin DPT juga tersedia pada sejumlah situs kesehatan seperti WebMD, RxList, dan Cleveland Clinic. Sumber-sumber tersebut mencantumkan kemungkinan reaksi setelah vaksinasi dan menjelaskan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis. Dalam laman WebMD dijelaskan bahwa vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) (DTaP) digunakan untuk mencegah difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin ini bekerja dengan memicu respons imun tubuh untuk menghasilkan sejenis protein (antibodi) terhadap bakteri penyebab difteri, tetanus, dan pertusis. Adapun efek samping yang umum meliputi nyeri, gatal, bengkak, nyeri tekan, atau kemerahan di dekat tempat suntikan, rewel, mudah mara, menangis yang tidak kunjung reda, dan demam. Vaksin DTaP tersedia dalam bentuk cairan yang disuntikkan ke otot oleh tenaga kesehatan. Perlu dibedakan antara adanya potensi efek samping dan klaim bahwa vaksin menyebabkan efek samping tersebut secara massal. Adanya suatu kejadian yang tercantum dalam informasi keamanan vaksin, tidak secara otomatis berarti vaksin menyebabkan kejadian tersebut pada setiap penerima vaksin. Dalam menilai keamanan vaksin, hubungan sebab-akibat perlu ditentukan melalui evaluasi medis dan data ilmiah, bukan hanya berdasarkan daftar kejadian yang tercantum dalam lembar informasi produk. Adapun klaim yang menyebutkan bahwa efek vaksin menyebabkan berbagai efek samping berbahaya seperti pada unggahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar karena keberadaan informasi mengenai kemungkinan kejadian tertentu. Menurut data pemantauan keamanan DTaP dari CDC, tidak ditemukan pola kejadian tidak diharapkan yang baru, dan penelitian mengenai kejang demam menunjukkan bahwa meskipun risiko dapat meningkat pada kondisi tertentu, risiko absolutnya tetap kecil. Dengan demikian, klaim bahwa efek samping vaksin Daptacel “disembunyikan” juga tidak sesuai dengan fakta. Dokumen keamanan dan informasi produk, faktanya dapat diakses oleh publik. Informasi mengenai potensi efek samping, justru merupakan bagian dari informasi keamanan yang disediakan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam dokumen FAQs Imunisasi 2026 dituliskan bahwa setelah imunisasi, bisa muncul reaksi ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri/bengkak di lokasi suntikan. Namun, hal ini menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dan tubuh sedang membentuk kekebalan. Reaksi tersebut kecil jika dibandingkan dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh anak dari berbagai penyakit berbahaya jika tidak diimunisasi. Orang tua sebaiknya tetap memberikan ASI, jika demam bisa dikompres a100	2026-08-06
Berita CekFakta	Sebagian Salah, Bahaya Konsumsi Air Rebusan Mie Instan	Tim Periksa Fakta Tirto memverifikasi klaim tersebut dengan dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., Ph.D, seorang dokter, epidemiolog, dan peneliti aktif di Griffith University, Australia, dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Menurutnya, klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan. Jadi, menurut Dicky, kandungan lilin ini mitos lama yang berulang kali dibantah, karena mie instan tidak dilapisi lilin. Adapun kilap dalam mie itu berasal dari minyak sisa proses penggorengannya saat produksi. “Jadi, bukan lilin. Jadi, frasa lilin dalam klaim ini salah.” Begitu tegas Dicky saat dihubungi Tirto, Rabu (5/8/2026). Kemudian, klaim kedua dalam unggahan menyebutkan, natrium tinggi mengganggu tenganan darah. Secara prinsip klaim ini benar, namun konteksnya perlu diluruskan, karena, bumbu mie instan memang tinggi natrium. Kandungan natrium itu dapat mencapai 600-1000 mg per bungkus. Angka ini mendekati batas aman harian atau sekitar 2000-an mg natrium per hari menurut WHO. Namun, klaim dalam video menyebutkan, natrium larut ke air rebusan. Faktanya, sumber natrium utama itu bumbu yang ditambahkan setelah direbus dan tidak berasal dari mie kering itu sendiri. “Jadi, air rebusan pertama, ya intinya, sebelum bumbu masuk, natriumnya relatif rendah dibanding air setelah bumbu dicampur.” Begitu keterangan Dicky. Kemudian, klaim ketiga menyebutkan, pengawet larut dalam air dan memberatkan kerja hati dan ginjal. Klaim ini harus diluruskan. Faktanya, bahan tambahan pangan, termasuk pengawet, seperti pagin misalnya pada mie instan telah diatur dan diawasi oleh Badan POM dengan batas maksimum. Penggunaannya pun sudah di ambang aman, serta mengacu pada Acceptable Daily Intake yang mengatur ke kodeks alimentarius. Pada dosis sesuai regulasi, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi wajar dari mie instan memberatkan kerja hati dan ginjal pada orang sehat. Jadi, klaim ini adalah generalisasi tanpa dasar dosis. Klaim ke empat menyebutkan, saat memasak mie instan diharuskan membuang air rebusan pertama dan ganti air baru sebelum dibumbui, hal ini boleh dilakukan, tapi bukan karena alasan racun atau lilin. “Praktek ini aman-aman saja dan bisa membantu mengurangi sedikit kalori atau minyak dan sensasi lebih ringan. Tapi bukan karena menghilangkan racun berbahaya, karena memang tidak ada racun berbahaya di situ. Pada mie instan yang legal beredar dan berizin Badan POM tidak ada racun berbahaya.” Begitu tegasnya. Kelima, anjuran minum air setelah makan mie akan menetralisir efek garam secara fisiologis menyesatkan. Ini karena air tidak menetralisir natrium secara kimiawi, asupan garam tetap diserap tubuh. “Yang benar itu cukup minum air putih, akan membantu ginjal membuat kelebihan natrium melalui urin,” ujar Dicky. Faktanya, fungsi ginjal normal bukan untuk menetralisir dan hanya aktif apabila fungsi ginjal sehat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan unsur natrium tinggi dalam mie itu benar dan layak jadi perhatian. Namun, klaim bahwa kandungan lilin dan air rebusan mie dapat memengaruhi kerja hati ginjal sehingga terganggu, merupakan klaim yang tidak berdasar. Menurut Badan POM, produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi karena penggunaan bahan pengawetnya telah diatur ketat dan wajib berada di bawah ambang batas aman. Aturan pengawet pada mie instan dibagi menjadi dua bagian komponen, yaitu pada lembaran mie itu sendiri serta pada bumbu pelengkapnya seperti kecap dan saus. Badan POM telah melakukan sampling surveillance dan pengujian pada berbagai merek mie instan dari peredaran di 21 provinsi. Hasil pengujian terhadap kandungan methyl p-hydroxybenzoate pada 158 sampel kecap dalam mie instan, adalah 96 sampel yang mengandung methyl p-hydroxybenzoate tidak melebihi 250 mg/kg yaitu batas maksimum yang diijinkan, sedangkan 62 sampel sama sekali tidak mengandung methyl p-hydroxybenzoate. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut, produk mie instan yang terdaftar dan beredar di Indonesia sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Senada dengan hal itu, Kementerian Kesehatan RI lewat laman resminya mengatakan, produk mie instan di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Dalam menetapkan persyaratan, keamanan mutu, serta gizi produk pangan olahan, Indonesia mengacu pada persyaratan internasional yaitu Codex Alimentarius Commision (CAC), termasuk berdasarkan kajian risiko. Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Salah satu bahan tambahan pangan yang diatur adalah nipagin (methyl p-hydroxybenzoate) yang berfungsi sebagai pengawet dalam batas maksimum penggunaan, ujar Menkes. Menkes, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH (Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 hingga 30 April 2012) kepada sejumlah wartawan di Gedung Kementerian Kesehatan tanggal 11 Oktober 2010 mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 5 tahun terakhir melakukan pengecekan terhadap kecap yang ada dalam produk mie instan. Hasilnya, tidak ditemukan kandungan nipagin yang melebihi batas maksimum yang diijinkan. Menkes mengimbau masyarakat agar tidak kuatir karena produk pangan yang telah memperoleh izin dari Badan POM sudah memenuhi standar persyaratan, keamanan mutu dan gizi. Mengonsumsi air rebusan mie instan sebenarnya tidak berbahaya dan aman bagi kesehatan tubuh. Klaim yang menyebutkan bahwa air rebusan tersebut mengandung lapisan lilin berbahaya atau zat kimia beracun telah dinyatakan tidak benar oleh para ahli gizi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Ahli Diet Jennifer Shim Poh Wan dalam laman Parkway East Hospital, mie instan adalah jenis mie yang sudah dimasak sebelumnya, biasanya dijual dalam kemasan sachet, cup, atau mangkuk individual. Mie instan pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1958. Mie instan pertama di dunia diciptakan oleh Momofuku Ando, penemu dan pengusaha Taiwan-Jepang yang mendirikan Nissin Food Products Co. Ltd. Sejak penemuannya, mie instan telah menjadi makanan praktis yang sangat disukai oleh jutaan konsumen di seluruh dunia. Dalam artikel tersebut Jennifer menjelaskan bahwa mie instan dapat menjadi kurang baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering karena mengandung natrium yang tinggi, MSG, lemak, dan karbohidrat. Padahal, mie instan relatif rendah serat dan protein, serta tidak menyediakan nutrisi yang lengkap. Kandungan natrium yang berlebihan tersebut yang menjadi perhatian utama, karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan berdampak pada kesehatan jantung, serta ginjal. Sementara itu, air rebusan mie tidak disebut berbahaya. Risiko yang dibahas, terutama berkaitan dengan kandungan gizi mie dan bumbu secara keseluruhan, khususnya jumlah natrium yang dikonsumsi, bukan semata-mata karena air rebusannya. Klaim bahwa mie instan dilapisi lilin adalah mitos yang tidak berdasar secara ilmiah, termasuk air rebusan pertama yang mengandung natrium tinggi dan minyak, namun tidak beracun. Dalam memasak mie instan, membuang air rebusan pertama memang diperbolehkan untuk mengurangi asupan natrium dan lemak, tetapi bukan untuk membuang lilin. Faktanya, mie instan tidak mengandung lapisan lilin sama sekali. Air rebusan menjadi keruh kekuningan murni karena pati (karbohidrat) dari tepung terigu yang larut serta sisa minyak dari proses penggorengan kering (deep frying) di pabrik. Video yang beredar, memuat mitos lama yang terus beredar di masyarakat, adapun fakta terkait konsumsi air rebusan mie instan yaitu: Air rebusan mie instan menjadi keruh kekuningan karena larutnya pati tepung terigu dan minyak goreng dari proses produksi di pabrik, bukan karena lilin.Produk mie instan yang terdaftar di BPOM sudah dinyatakan aman. Mengganti air rebusan pertama hukumnya tidak wajib dan justru bisa membuang vitamin hasil fortifikasi yang larut di dalamnya.Bahaya natrium tinggi murni berasal dari bumbu bubuknya, bukan dari air rebusan mie polos. Baca juga:Berapa Kalori Nasi Putih dan Mie Instan? Ini100	2026-08-05
Berita CekFakta	Hoaks, Yandri Sebut Pemerintah Berharap Warung Ditutup Demi KDMP	Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Yandri angkat bicara dan menyebut konten di media sosial tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yandri menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. "Pernyataan menyesatkan ini di unggah di TikTok dengan akun PETUNG dan akun lainnya. Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu, oleh karenanya masyarakat jangan percaya dengan informasi menyesatkan dan tidak berdasar itu," kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Tirto, Selasa (4/8/2026). Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Politisi PAN tersebut mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. "Selalu gunakan prinsip 'Saring sebelum Sharing' dan verifikasi informasi atau kabar melalui saluran resmi Pemerintah," ujarnya. Dari hasil penelusuran Google Lens oleh Tirto, ditemukan bahwa video dan narasi warung dan toko di desa akan ditutup kini telah diklarifikasi oleh banyak pihak. Foto yang semula berasal dari akun Instagram “komunitaskabarmadura” yang tayang Selasa (7/7/2026) kini sudah tidak ditemukan dalam mesin pencari Google. Baca juga:Gus Ipul Ikut Dampingi Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa 100	2026-08-05
Berita CekFakta	Salah, Vaksin COVID-19 Sebabkan Kematian Pelari dan Pendaki	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, dalam laman Bali Postdikabarkan, seorang pendaki asal Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Putu Agus Eka Sanjaya, meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung melalui jalur Pura Pasar Agung, Banjar Sogra, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (18/7). Kepala Puskesmas Selat, I Made Sudarba pada Minggu (19/7/2026) mengatakan bahwa pendaki tersebut pingsan saat melakukan pendakian, kemudian diberikan pertolongan awal dan dibawa ke Puskesmas Selat. Namun pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. “Sayang selang beberapa menit kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal diperkirakan akibat mengalami kelelahan karena memaksakan mendaki sehingga terjadi gagal jantung. Kami sudah upayakan untuk melakukan penanganan yang terbaik, tapi nyawa korban tetap tak tertolong,” begitu keterangan Sudarba. Sementara itu, melansir laman Tempo terkait kematian seorang pelari di Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada 11 Juli 2026 tidak ada kaitannya dengan vaksin. Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, Ade Koesjanto, ketika tim kesehatan hendak mengevakuasi, pelari bernama Addo Wibisono (33) tersebut telah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. “Tidak ada informasi bahwa kematiannya karena baru divaksin,” kata Ade sebagaimana dikutip dari Tempo. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi karena yang bersangkutan kelelahan dan tidak ada kaitannya dengan korban telah menerima vaksin COVID-19. Laman National Library of Medicine, menyatakan bahwa tidak ada bukti, olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi juga secara umum dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Bahkan, beberapa penelitian yang ditinjau menunjukkan, olahraga ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan respons antibodi. Aktivitas fisik tidak secara umum dilarang setelah vaksinasi, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan sebaiknya tidak memaksakan olahraga berat ketika sedang mengalami efek samping vaksin. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons antibodi vaksinasi COVID-19 ditingkatkan oleh olahraga tanpa peningkatan efek samping. Selain itu, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama meningkatkan respons antibodi di berbagai formulasi vaksin. Selanjutnya, olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan durasi lebih lama dapat meningkatkan respons antibodi terhadap berbagai formulasi vaksin, efek ini dapat dikaitkan dengan perubahan IFNα (Interferon-alfa) yang diinduksi olahraga. Aktivitas fisik dianggap sebagai terapi serta pemeliharaan kebugaran fisik. Olahraga sebelum dan sesudah vaksinasi dapat membantu mengatasi dampak negatif dari respons imun vaksin yang dipicu stres. Lebih lanjut, menurut data ⁠Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan publikasi di ⁠PLoS Medicine menegaskan, tidak ada kaitan antara vaksin mRNA COVID-19 dengan peningkatan risiko kematian mendadak atau serangan jantung pada usia muda. Dalam penelitian tersebut justru dituliskan data, bahwa tidak adanya hubungan antara penerimaan vaksin mRNA COVID-19 dan kematian jantung mendadak di antara orang muda yang sebelumnya sehat. Vaksinasi COVID-19 direkomendasikan untuk semua orang berusia ≥6 bulan untuk mencegah COVID-19 dan komplikasinya, termasuk kematian. Sebuah studi kasus-kontrol dilakukan dengan melibatkan penduduk Ontario berusia 12–50 tahun tanpa komorbiditas yang terdokumentasi, yang menyebabkan kematian dini antara 1 April 2021 dan 30 Juni 2023. Studi tersebut dilakukan untuk meneliti hubungan antara vaksinasi COVID-19 dan kematian mendadak. Hasil utama yang diamati adalah kematian mendadak, faktor paparan yang diteliti adalah segala bentuk vaksinasi COVID-19. Dari 6.365.451 individu yang memenuhi syarat, 4.806 kasus yang mengalami kematian mendadak dicocokkan dengan 24.030 kontrol yang masih hidup pada tanggal kematian mendadak untuk setiap kasus yang bersangkutan. Hasilnya membuktikan, penerimaan vaksinasi COVID-19 tidak terkait dengan peningkatan kemungkinan kematian mendadak. Studi kasus-kontrol berbasis populasi ini tidak menunjukkan hubungan positif antara vaksinasi COVID-19 dan kematian pada individu yang tampak sehat berusia Artikel Tirto berjudul,“Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan, bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro menegaskan, bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes. menegaskan, bahwa hingga saat ini berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin, serta kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Dengan demikian, narasi yang melarang total aktivitas fisik berat atau olahraga setelah menerima vaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Berbagai literatur medis dan data ilmiah internasional menegaskan, berolahraga pasca-vaksinasi adalah hal yang aman, selama seseorang tidak mengalami gejala atau efek samping berat seperti demam tinggi. Baca juga:Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Prabowo Marah Gedung DPR RI Dibakar	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto justru menemukan unggahan video serupa pada akun YouTube “Official News,” yang menampilkan pidato Prabowo pada saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. Dalam video asli tersebut, Prabowo menyebut pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar. Prabowo juga meminta semua aparat negara untuk melakukan penyelidikan, terkait aktor yang menjadi dalang di balik demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis ini. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur melawan mafia. Senada dengan hal tersebut, dalam YouTube Kompas, Prabowo merespons adanya pembakaran Gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat. “Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat,” begitu keterangan Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025). Saat itu terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, awalnya demo ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR namun aksi tersebut diwarnai kerusuhan. Tercatat ada beberapa Gedung DPRD yang dibakar oleh perusuh. Pembakaran Gedung DPRD Makassar menjadi salah satu yang disorot. Tragedi itu mengakibatkan tiga orang tewas. Selain itu, ada juga pembakaran terhadap Gedung DPRD Cirebon, Kediri, Solo dan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkuman Tirto, demo digelar di berbagai kota pada Senin (1/9/2025), di antaranya digelar di Yogyakarta, Solo, Samarinda, dan berbagai kota lain. Sejumlah desakan tetap digaungkan melalui media sosial, salah satunya melalui 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati. Tuntutan ini digaungkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk influencer media sosial. Tuntutan itu termasuk ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Faktanya, Prabowo menyebutkan pembakaran gedung DPR sebagai makar, adalah respon dari demonstrasi tersebut. Sedangkan pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap Gedung DPR RI seperti klaim yang yang beredar pada video. Sampai saat ini, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baca juga:Mahasiswa Tuntut "Tritura" di Gedung DPR 100	2026-08-04
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun yang Lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah ⁠PT TASPEN (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah dan mendapatkan balasan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp130.000.000. “PEMBERITAHUAN PROGRAM DUKUNGAN KHUSUS PENSIUNAN Nomor: 003/BKP-PENS/IV/2026 Perihal: Undangan Pendaftaran Program Bantuan yang diserahkan sebesar Rp.130.000.000 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pensiunan di Tempat mana?? Dengan hormat, Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu selama bertahun-tahun, kami menghadirkan Program Dukungan Khusus Pensiunan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa pensiun.” Demikian balasan yang pengunggah melalui inbox. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Lewat Instagram, PT TASPEN (@taspen) menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang terlihat di media sosial itu benar. "Termasuk berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dengan menjanjikan program bantuan untuk pensiunan. Dalihnya sih untuk bantu perekonomian pensiun di Indonesia, nyatanya itu penipuan loh?," sebagaimana ditulis dalam akun Instagram resmi PT TASPEN. Pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, bermodus "pencairan tahap 1" di media sosial. Perihal pemberian bantuan tambahan tahunan di luar uang pensiun bulanan bagi pensiunan sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 telah dibuka dan dapat mendaftar melalui pesan kepada pengunggah dalam akun media sosial tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Segala informasi yang berkaitan dengan TASPEN hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial TASPEN. PT TASPEN pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-08-01
Berita CekFakta	Salah, Utang RI Rp10 Ribu Triliun Rakyat Dipaksa Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, melansir laman Bank Indonesia, BImenegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga, dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.038,3 triliun, berdasarkan kurs BI pada Rabu (29/7/2026). Secara tahunan, besaran utang itu tumbuh sebanyak 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026. Meski demikian, catatan utang tersebut tidak menembus Rp10.000 triliun. Tirto menemukan video asli terkait pembahasan utang Indonesia pada akun YouTube “Astronacci” dengan judul “LAST WARNING! Tsunami Ekonomi & Mega Financial Crisis Indonesia,” yang diunggah pada 14 April 2026. Sebagai informasi, PT Astronacci International adalah perusahaan penyedia layanan riset pasar modal, edukasi trading, dan analisis waktu (market timing). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Gema Goeyardi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir yang menggabungkan metode astrologi finansial dan angka Fibonacci untuk memprediksi pergerakan harga instrumen keuangan. Adapun video yang beredar hanya menampilkan sebagian cuplikan pada menit ke 13:18. Faktanya, dalam video asli tersebut, Gema Goeyardi Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia. Gema menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami "kantong kering" di mana debt service ratio-nya sudah merah. Ia juga memperingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, PHK, dan perlambatan ekonomi jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Debt service ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar cicilan utang. Dalam video tersebut Gema membahas pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius dari faktor domestik maupun global. Menurut Gema, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya beban APBN dan utang pemerintah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya penggunaan pinjaman online, serta potensi inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gema juga mengaitkan situasi tersebut dengan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, dan perlambatan perdagangan global yang dinilai akan semakin membebani perekonomian nasional. Dalam pemaparannya, Gema berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi, memperkuat kompetensi para pengambil kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar, dan lapangan kerja agar Indonesia dapat menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Keliru, Video Bill Gates Sebut Vaksin COVID-19 Akan Mengubah DNA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang menyatakan bahwa video cuplikan mengklaim Bill Gates menyebutkan vaksin mRNA akan memodifikasi DNA seseorang adalah tidak benar. Mark Lynas, seorang peneliti tamu di kelompok Alliance for Science Universitas Cornell dalam laman Department of Microbiology and Immunology membantah anggapan bahwa vaksin dapat memodifikasi organisme secara genetik. Lynas mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. “Itu hanya mitos. Modifikasi genetik melibatkan penyisipan DNA asing secara sengaja ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu.” begitu keterangan Lynas sebagaimana dikutip dari Reuters. Lebih lanjut Tirto menelusuri akun YouTube Bill Gates dan menemukan video asli yang diunggah pada 30 April 2020. Video tersebut menampilkan Gates menjelaskan cara kerja vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 28 detik tersebut, Gates memberikan pernyataannya bahwa vaksin RNA menempatkan instruksi dalam kode genetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan antigen patogen. “Yang biasanya dilakukan adalah mengambil sebagian virus atau hanya bagian lonjakan (spike), yaitu bagian di permukaannya, dan menempelkannya pada sesuatu yang lain. Jadi, sama sekali tidak ada risiko menyebabkan penyakit. Satu cara terakhir yang baru dan menjanjikan disebut vaksin RNA. Dengan RNA dan DNA, alih-alih memasukkan bentuk itu, Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu." Begitu penjelasan Gates. Kemudian video yang beredar mengklaim kalimat "Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu,” untuk mengubah atau memodifikasi susunan genetik (DNA) seseorang. Faktanya, Gates mengatakan bahwa vaksin RNA “menempatkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu”, merujuk pada “kode genetik yang dibutuhkan” untuk menghasilkan antigen patogen yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, bahwa Bill Gates sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Melansir laman AFP Fact Check, Jeannette Dabanch Peña, profesor penyakit menular di Universitas Chili menyebutkan bahwa vaksin mRNA tidak mengubah DNA seseorang. “Mereka tidak memanipulasi DNA manusia. Virus-virus tersebut hanya dirancang untuk mengekspresikan protein tertentu sehingga tubuh kita dapat mengidentifikasinya dan menghasilkan pertahanan yang diperlukan. Inilah yang dilakukan virus secara alami dan virus tidak memanipulasi gen kita,” jelasnya, sebagiamana dikutip dari AFP. Koordinator respons Covid-19 Yayasan Gates di Afrika, Solomon Zewdu, mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Ini tidak mengubah DNA dan Bill (Gates, catatan editor) sendiri belum mengakui apa pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa ini akan mengubah DNA,” begitu jelasnya, dikutip dari AFP Fact Check. Vaksin mRNA bekerja dengan cara mengirimkan instruksi genetik ke luar inti sel (sitoplasma) agar tubuh membentuk protein pelindung. Vaksin ini tidak pernah masuk ke dalam inti sel tempat DNA manusia berada, sehingga secara biologis mustahil untuk mengubah struktur genetik seseorang. World Health Organization menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit. Adapun beberapa vaksin generasi baru menggunakan DNA atau RNA sebagai "cetak biru" untuk membuat antigen, yaitu protein yang memicu respons imun. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan antigen tersebut sementara waktu sehingga sistem kekebalan dapat membentuk antibodi dan sel memori. WHO menegaskan, bahwa baik vaksin yang mengandung antigen maupun yang menggunakan DNA atau RNA hanya berfungsi untuk merangsang respons imun dan tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap DNA manusia. Dengan demikian, vaksin tidak dinyatakan dapat mengubah materi genetik manusia, melainkan melatih sistem imun agar siap melawan infeksi di kemudian hari. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Peringatkan Pengguna HP Dikenakan Pajak mulai 2027	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Sindonews, yang menampilkan foto identik yaitu momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan pers yang disebarkan, yang mengklaim Bahlil sebutkan aturan pajak pengguna HP. Sampai saat ini, Bahlil juga tidak pernah mengumumkan terkait penarikan pajak kepada pengguna HP. Lebih lanjut, kami menelusuri akun Instagram @bahlillahadalia. Pada akun tersebut tidak ditemukan informasi apapun terkait pernyataan Bahlil perihal pengenaan pajak bagi pengguna HP pada 2027. Bahlil Lahadalia memang kerap menjadi sasaran hoaks. Sejumlah isu hoaks yang pernah mencatut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut meliputi klaim pajak HP, pajak televisi mulai 2027, denda kulkas malam hari, hingga isu pemecatan menteri. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @humaspoldajabar juga menyatakan bahwa unggahan foto berisi klaim "Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027" merupakan konten palsu. “[SALAH] Bahlil: Pengguna HP Bakal Dikenakan Pajak Mulai 2027.” Begitu keterangan dalam unggahan. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bahlil menyatakan pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dari sumber kredibel. Baca juga:Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kejagung Dibakar Demonstran pada 22 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya melalui laman resmi, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. “Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar Gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoaks.” Begitu keterangan Komdigi. Sebagaimana diberitakan Tirto, terjadi aksi demo di Jakarta beruntun sejak 20-22 Juli 2026 dengan isu yang diangkat mulai ekonomi dan korupsi. Pada Rabu, 22 Juli 2026, kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Rabu (22/7/2026), sempat diwarnai kericuhan. Pantauan Tirto di lokasi, massa tiba pukul 14.10 WIB menggunakan bus. Ketegangan memuncak dan memicu aksi saling dorong saat massa aksi melakukan blokade jalan serta membakar ban bekas kepolisian memadamkan api menggunakan APAR. Melansir laman YouTube Kompascom Reporter on Location, massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (22/7/2026). Aksi yang mendesak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa mencoba merangsek masuk untuk menggoyang pagar gedung Kejagung. Namun, aparat mencoba menghalau massa, aksi saling dorong pun tidak dapat terhindarkan antara aparat dengan massa. Kemudian, kericuhan juga terjadi saat aparat menyemprot alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk yang dibakar oleh massa. Melihat hal itu, massa protes dengan aksi aparat yang dianggap melakukan aksi represif. Dalam laporan Kompas, setelah aksi demonstrasi pada Rabu (22/7/2026) sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2026) Sedikitnya ada 100 orang massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai, Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam aksi demonstrasi selama dua hari tersebut, tidak terjadi pembakaran Gedung Kejaksaan Agung. Faktanya, massa melakukan aksi pembakaran ban di depan gerbang Kejagung dan langsung dipadamkan oleh aparat. Aparat juga mengamankan sejumlah atribut aksi, termasuk spanduk yang hendak dibakar. Kericuhan pecah ketika massa berusaha mempertahankan perangkat aksi. Meski sempat terjadi pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran pada Rabu (22/7/2026). Baca juga:Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak 100	2026-07-27
Berita CekFakta	Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan riset secara daring dengan membaca artikel-artikel dari sumber yang kredibel, yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Artikel berjudul "Hantaviruses" pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Kemudian, artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Dengan demikian, kasus penumpang kapal pesiar MV Hondimus yang terinfeksi virus Hanta pada 2026 bukanlah infeksi pertama. Virus Hanta telah ada sejak 1951-1953 saat terjadi wabah demam berdarah di Korea Selatan. Pengembangan vaksin untuk menangani virus tersebut bahkan telah diinisiasi oleh ilmuwan Korea Selatan sejak 1990. Laman Korea University yang ditulis pada 25 Juli 2024, menjelaskan bahwa Pusat Inovasi Vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Korea (VIC-K, Direktur Heejin Cheong) telah menjalin kerja sama skala penuh dengan perusahaan farmasi global Moderna untuk mengembangkan vaksin hantavirus berbasis mRNA. Vaksin virus Hanta itu dikembangkan oleh tim Profesor Ho Wang Lee dan digunakan di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Vaksin tersebut bahkan telah mendapat izin sejak 1990. Lee sendiri adalah seorang virolog yang mengisolasi virus Hanta dari tikus di dekat Sungai Hantan pada awal 1980-an. Virus ini memicu wabah Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS) saat Perang Korea (1951-1954) yang menginfeksi sedikitnya 3.000 tentara. Lebih lanjut, strain virus Hanta terus berkembang hingga 22 strain diantaranya bersifat patogen bagi manusia. Selain memicu HFRS, virus Hanta menyebabkan Sindrom Paru Hantavirus (HPS) yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Sebaran HPS mendominasi di Benua Amerika, sedangkan HFRS lebih banyak mewabah di Asia dan Eropa. Akhirnya, Pusat Inovasi Vaksin Korea University bersama dengan perusahaan bioteknologi Moderna mengembangkan vaksin virus Hanta berbasis mRNA pada September 2023 untuk mengatasi berbagai strain virus tersebut. Dalam laman Tempo, virolog Universitas Airlangga, Dr Arif Nur Muhammad Ansori, menyebut Moderna memiliki program riset dan pengembangan berbasis teknologi mRNA skala besar sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi pandemi global. “Tapi sampai sekarang, Moderna belum memiliki produk vaksin virus Hanta komersial yang telah disetujui untuk digunakan secara massal,” kata Arif. Menurut Dicky pengembangan vaksin belum menjadi prioritas utama. Sebab, pengendalian populasi tikus tetap menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. “Vaksin dapat diberikan kepada kelompok berisiko tinggi seperti tentara atau petugas kebersihan,” begitu keterangan Dicky, dikutip dari Tempo, Selasa, 26 Mei 2026. Dengan demikian klaim yang menyebutkan virus hanta dibuat Moderna sejak 2023 adalah keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, vaksin hanta telah mendapat izin untuk digunakan di Asia Timur sejak 1990, sedangkan kolaborasi Korea University dengan Moderna sejak 2023 baru sebatas pengembangan berbasis mRNA. Baca juga:Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta 100	2026-07-25
Berita CekFakta	Salah, Denda Rp250 Ribu bagi Pengendara Motor dengan Ban Gundul	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebagaimana ditulis dalam artikel Tirto berikut ini. Hasil penelusuran menunjukkan, narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan, informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250 ribu atau ancaman pidana kurungan satu bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar. “Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026). Menurut Dwi, ketentuan mengenai kendaraan yang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bukan merupakan aturan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai komponen kendaraan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Sementara itu, Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Namun, Dwi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur ban gundul dan bukan aturan yang baru diberlakukan. “Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” ujarnya. Dwi menambahkan, Korlantas Polri tetap mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum menyebarkannya. Lalu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT, didapatkan hasil, gambar yang diunggah di Facebook tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Unggahan di akun Instagram tersebut juga kemungkinan besar 54 persen buatan kecerdasan buatan. Baca juga:5 Rekomendasi Ban Motor Anti Licin saat Hujan & Tips Memilihnya 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026	Dalam unggahan yang beredar, informasi perihal penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiunan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perubahannya tidak hanya menyangkut nominal iuran per bulan, tetapi juga fasilitas manfaat BPJS Kesehatan, identitas peserta, tunggakan iuran, rekam medis, hingga rawat jalan. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah video pada akun YouTube Narakita News secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,1 persen sebagai hasil manipulasi AI. BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya, @bpjskesehatan_ri, yang diunggah pada Selasa (21/7/2026), memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoaks. “WASPADA HOAKS! Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pastikan informasi mengenai BPJS Kesehatan yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan atau hubungi Care Center 165. Mari saring sebelum sharing,” begitu keterangan BPJS Kesehatan. Adapun, video Purbaya yang diunggah pada YouTube Narakita News identik dengan video yang diunggah pada Youtube Republika Official pada 29 Juli 2025. Ketika itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam video asli tersebut, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bukan terkait Purbaya umumkan adanya perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026. Faktanya, Purbaya tidak pernah mengumumkan bahwa aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa informasi terkait perubahan aturan, sistem iuran, dan layanan BPJS Kesehatan secara besar-besaran yang beredar untuk bulan Juli 2026 adalah hoaks. BPJS Kesehatan secara resmi mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan sistem yang berlaku pada periode tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Peringatkan Pengguna HP Dikenakan Pajak mulai 2027	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Sindonews, yang menampilkan foto identik yaitu momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan pers yang disebarkan, yang mengklaim Bahlil sebutkan aturan pajak pengguna HP. Sampai saat ini, Bahlil juga tidak pernah mengumumkan terkait penarikan pajak kepada pengguna HP. Lebih lanjut, kami menelusuri akun Instagram @bahlillahadalia. Pada akun tersebut tidak ditemukan informasi apapun terkait pernyataan Bahlil perihal pengenaan pajak bagi pengguna HP pada 2027. Bahlil Lahadalia memang kerap menjadi sasaran hoaks. Sejumlah isu hoaks yang pernah mencatut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut meliputi klaim pajak HP, pajak televisi mulai 2027, denda kulkas malam hari, hingga isu pemecatan menteri. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @humaspoldajabar juga menyatakan bahwa unggahan foto berisi klaim "Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027" merupakan konten palsu. “[SALAH] Bahlil: Pengguna HP Bakal Dikenakan Pajak Mulai 2027.” Begitu keterangan dalam unggahan. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bahlil menyatakan pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dari sumber kredibel. Baca juga:Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kejagung Dibakar Demonstran pada 22 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya melalui laman resmi, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. “Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar Gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoaks.” Begitu keterangan Komdigi. Sebagaimana diberitakan Tirto, terjadi aksi demo di Jakarta beruntun sejak 20-22 Juli 2026 dengan isu yang diangkat mulai ekonomi dan korupsi. Pada Rabu, 22 Juli 2026, kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Rabu (22/7/2026), sempat diwarnai kericuhan. Pantauan Tirto di lokasi, massa tiba pukul 14.10 WIB menggunakan bus. Ketegangan memuncak dan memicu aksi saling dorong saat massa aksi melakukan blokade jalan serta membakar ban bekas kepolisian memadamkan api menggunakan APAR. Melansir laman YouTube Kompascom Reporter on Location, massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (22/7/2026). Aksi yang mendesak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa mencoba merangsek masuk untuk menggoyang pagar gedung Kejagung. Namun, aparat mencoba menghalau massa, aksi saling dorong pun tidak dapat terhindarkan antara aparat dengan massa. Kemudian, kericuhan juga terjadi saat aparat menyemprot alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk yang dibakar oleh massa. Melihat hal itu, massa protes dengan aksi aparat yang dianggap melakukan aksi represif. Dalam laporan Kompas, setelah aksi demonstrasi pada Rabu (22/7/2026) sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2026) Sedikitnya ada 100 orang massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai, Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam aksi demonstrasi selama dua hari tersebut, tidak terjadi pembakaran Gedung Kejaksaan Agung. Faktanya, massa melakukan aksi pembakaran ban di depan gerbang Kejagung dan langsung dipadamkan oleh aparat. Aparat juga mengamankan sejumlah atribut aksi, termasuk spanduk yang hendak dibakar. Kericuhan pecah ketika massa berusaha mempertahankan perangkat aksi. Meski sempat terjadi pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran pada Rabu (22/7/2026). Baca juga:Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak 100	2026-07-27
Berita CekFakta	Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan riset secara daring dengan membaca artikel-artikel dari sumber yang kredibel, yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Artikel berjudul "Hantaviruses" pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Kemudian, artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Dengan demikian, kasus penumpang kapal pesiar MV Hondimus yang terinfeksi virus Hanta pada 2026 bukanlah infeksi pertama. Virus Hanta telah ada sejak 1951-1953 saat terjadi wabah demam berdarah di Korea Selatan. Pengembangan vaksin untuk menangani virus tersebut bahkan telah diinisiasi oleh ilmuwan Korea Selatan sejak 1990. Laman Korea University yang ditulis pada 25 Juli 2024, menjelaskan bahwa Pusat Inovasi Vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Korea (VIC-K, Direktur Heejin Cheong) telah menjalin kerja sama skala penuh dengan perusahaan farmasi global Moderna untuk mengembangkan vaksin hantavirus berbasis mRNA. Vaksin virus Hanta itu dikembangkan oleh tim Profesor Ho Wang Lee dan digunakan di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Vaksin tersebut bahkan telah mendapat izin sejak 1990. Lee sendiri adalah seorang virolog yang mengisolasi virus Hanta dari tikus di dekat Sungai Hantan pada awal 1980-an. Virus ini memicu wabah Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS) saat Perang Korea (1951-1954) yang menginfeksi sedikitnya 3.000 tentara. Lebih lanjut, strain virus Hanta terus berkembang hingga 22 strain diantaranya bersifat patogen bagi manusia. Selain memicu HFRS, virus Hanta menyebabkan Sindrom Paru Hantavirus (HPS) yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Sebaran HPS mendominasi di Benua Amerika, sedangkan HFRS lebih banyak mewabah di Asia dan Eropa. Akhirnya, Pusat Inovasi Vaksin Korea University bersama dengan perusahaan bioteknologi Moderna mengembangkan vaksin virus Hanta berbasis mRNA pada September 2023 untuk mengatasi berbagai strain virus tersebut. Dalam laman Tempo, virolog Universitas Airlangga, Dr Arif Nur Muhammad Ansori, menyebut Moderna memiliki program riset dan pengembangan berbasis teknologi mRNA skala besar sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi pandemi global. “Tapi sampai sekarang, Moderna belum memiliki produk vaksin virus Hanta komersial yang telah disetujui untuk digunakan secara massal,” kata Arif. Menurut Dicky pengembangan vaksin belum menjadi prioritas utama. Sebab, pengendalian populasi tikus tetap menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. “Vaksin dapat diberikan kepada kelompok berisiko tinggi seperti tentara atau petugas kebersihan,” begitu keterangan Dicky, dikutip dari Tempo, Selasa, 26 Mei 2026. Dengan demikian klaim yang menyebutkan virus hanta dibuat Moderna sejak 2023 adalah keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, vaksin hanta telah mendapat izin untuk digunakan di Asia Timur sejak 1990, sedangkan kolaborasi Korea University dengan Moderna sejak 2023 baru sebatas pengembangan berbasis mRNA. Baca juga:Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta 100	2026-07-25
Berita CekFakta	Salah, Denda Rp250 Ribu bagi Pengendara Motor dengan Ban Gundul	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebagaimana ditulis dalam artikel Tirto berikut ini. Hasil penelusuran menunjukkan, narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan, informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250 ribu atau ancaman pidana kurungan satu bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar. “Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026). Menurut Dwi, ketentuan mengenai kendaraan yang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bukan merupakan aturan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai komponen kendaraan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Sementara itu, Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Namun, Dwi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur ban gundul dan bukan aturan yang baru diberlakukan. “Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” ujarnya. Dwi menambahkan, Korlantas Polri tetap mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum menyebarkannya. Lalu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT, didapatkan hasil, gambar yang diunggah di Facebook tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Unggahan di akun Instagram tersebut juga kemungkinan besar 54 persen buatan kecerdasan buatan. Baca juga:5 Rekomendasi Ban Motor Anti Licin saat Hujan & Tips Memilihnya 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026	Dalam unggahan yang beredar, informasi perihal penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiunan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perubahannya tidak hanya menyangkut nominal iuran per bulan, tetapi juga fasilitas manfaat BPJS Kesehatan, identitas peserta, tunggakan iuran, rekam medis, hingga rawat jalan. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah video pada akun YouTube Narakita News secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,1 persen sebagai hasil manipulasi AI. BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya, @bpjskesehatan_ri, yang diunggah pada Selasa (21/7/2026), memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoaks. “WASPADA HOAKS! Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pastikan informasi mengenai BPJS Kesehatan yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan atau hubungi Care Center 165. Mari saring sebelum sharing,” begitu keterangan BPJS Kesehatan. Adapun, video Purbaya yang diunggah pada YouTube Narakita News identik dengan video yang diunggah pada Youtube Republika Official pada 29 Juli 2025. Ketika itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam video asli tersebut, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bukan terkait Purbaya umumkan adanya perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026. Faktanya, Purbaya tidak pernah mengumumkan bahwa aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa informasi terkait perubahan aturan, sistem iuran, dan layanan BPJS Kesehatan secara besar-besaran yang beredar untuk bulan Juli 2026 adalah hoaks. BPJS Kesehatan secara resmi mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan sistem yang berlaku pada periode tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Peringatkan Pengguna HP Dikenakan Pajak mulai 2027	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Sindonews, yang menampilkan foto identik yaitu momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan pers yang disebarkan, yang mengklaim Bahlil sebutkan aturan pajak pengguna HP. Sampai saat ini, Bahlil juga tidak pernah mengumumkan terkait penarikan pajak kepada pengguna HP. Lebih lanjut, kami menelusuri akun Instagram @bahlillahadalia. Pada akun tersebut tidak ditemukan informasi apapun terkait pernyataan Bahlil perihal pengenaan pajak bagi pengguna HP pada 2027. Bahlil Lahadalia memang kerap menjadi sasaran hoaks. Sejumlah isu hoaks yang pernah mencatut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut meliputi klaim pajak HP, pajak televisi mulai 2027, denda kulkas malam hari, hingga isu pemecatan menteri. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @humaspoldajabar juga menyatakan bahwa unggahan foto berisi klaim "Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027" merupakan konten palsu. “[SALAH] Bahlil: Pengguna HP Bakal Dikenakan Pajak Mulai 2027.” Begitu keterangan dalam unggahan. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bahlil menyatakan pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dari sumber kredibel. Baca juga:Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kejagung Dibakar Demonstran pada 22 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya melalui laman resmi, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. “Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar Gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoaks.” Begitu keterangan Komdigi. Sebagaimana diberitakan Tirto, terjadi aksi demo di Jakarta beruntun sejak 20-22 Juli 2026 dengan isu yang diangkat mulai ekonomi dan korupsi. Pada Rabu, 22 Juli 2026, kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Rabu (22/7/2026), sempat diwarnai kericuhan. Pantauan Tirto di lokasi, massa tiba pukul 14.10 WIB menggunakan bus. Ketegangan memuncak dan memicu aksi saling dorong saat massa aksi melakukan blokade jalan serta membakar ban bekas kepolisian memadamkan api menggunakan APAR. Melansir laman YouTube Kompascom Reporter on Location, massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (22/7/2026). Aksi yang mendesak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa mencoba merangsek masuk untuk menggoyang pagar gedung Kejagung. Namun, aparat mencoba menghalau massa, aksi saling dorong pun tidak dapat terhindarkan antara aparat dengan massa. Kemudian, kericuhan juga terjadi saat aparat menyemprot alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk yang dibakar oleh massa. Melihat hal itu, massa protes dengan aksi aparat yang dianggap melakukan aksi represif. Dalam laporan Kompas, setelah aksi demonstrasi pada Rabu (22/7/2026) sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2026) Sedikitnya ada 100 orang massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai, Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam aksi demonstrasi selama dua hari tersebut, tidak terjadi pembakaran Gedung Kejaksaan Agung. Faktanya, massa melakukan aksi pembakaran ban di depan gerbang Kejagung dan langsung dipadamkan oleh aparat. Aparat juga mengamankan sejumlah atribut aksi, termasuk spanduk yang hendak dibakar. Kericuhan pecah ketika massa berusaha mempertahankan perangkat aksi. Meski sempat terjadi pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran pada Rabu (22/7/2026). Baca juga:Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak 100	2026-07-27
Berita CekFakta	Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan riset secara daring dengan membaca artikel-artikel dari sumber yang kredibel, yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Artikel berjudul "Hantaviruses" pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Kemudian, artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Dengan demikian, kasus penumpang kapal pesiar MV Hondimus yang terinfeksi virus Hanta pada 2026 bukanlah infeksi pertama. Virus Hanta telah ada sejak 1951-1953 saat terjadi wabah demam berdarah di Korea Selatan. Pengembangan vaksin untuk menangani virus tersebut bahkan telah diinisiasi oleh ilmuwan Korea Selatan sejak 1990. Laman Korea University yang ditulis pada 25 Juli 2024, menjelaskan bahwa Pusat Inovasi Vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Korea (VIC-K, Direktur Heejin Cheong) telah menjalin kerja sama skala penuh dengan perusahaan farmasi global Moderna untuk mengembangkan vaksin hantavirus berbasis mRNA. Vaksin virus Hanta itu dikembangkan oleh tim Profesor Ho Wang Lee dan digunakan di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Vaksin tersebut bahkan telah mendapat izin sejak 1990. Lee sendiri adalah seorang virolog yang mengisolasi virus Hanta dari tikus di dekat Sungai Hantan pada awal 1980-an. Virus ini memicu wabah Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS) saat Perang Korea (1951-1954) yang menginfeksi sedikitnya 3.000 tentara. Lebih lanjut, strain virus Hanta terus berkembang hingga 22 strain diantaranya bersifat patogen bagi manusia. Selain memicu HFRS, virus Hanta menyebabkan Sindrom Paru Hantavirus (HPS) yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Sebaran HPS mendominasi di Benua Amerika, sedangkan HFRS lebih banyak mewabah di Asia dan Eropa. Akhirnya, Pusat Inovasi Vaksin Korea University bersama dengan perusahaan bioteknologi Moderna mengembangkan vaksin virus Hanta berbasis mRNA pada September 2023 untuk mengatasi berbagai strain virus tersebut. Dalam laman Tempo, virolog Universitas Airlangga, Dr Arif Nur Muhammad Ansori, menyebut Moderna memiliki program riset dan pengembangan berbasis teknologi mRNA skala besar sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi pandemi global. “Tapi sampai sekarang, Moderna belum memiliki produk vaksin virus Hanta komersial yang telah disetujui untuk digunakan secara massal,” kata Arif. Menurut Dicky pengembangan vaksin belum menjadi prioritas utama. Sebab, pengendalian populasi tikus tetap menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. “Vaksin dapat diberikan kepada kelompok berisiko tinggi seperti tentara atau petugas kebersihan,” begitu keterangan Dicky, dikutip dari Tempo, Selasa, 26 Mei 2026. Dengan demikian klaim yang menyebutkan virus hanta dibuat Moderna sejak 2023 adalah keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, vaksin hanta telah mendapat izin untuk digunakan di Asia Timur sejak 1990, sedangkan kolaborasi Korea University dengan Moderna sejak 2023 baru sebatas pengembangan berbasis mRNA. Baca juga:Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta 100	2026-07-25
Berita CekFakta	Salah, Denda Rp250 Ribu bagi Pengendara Motor dengan Ban Gundul	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebagaimana ditulis dalam artikel Tirto berikut ini. Hasil penelusuran menunjukkan, narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan, informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250 ribu atau ancaman pidana kurungan satu bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar. “Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026). Menurut Dwi, ketentuan mengenai kendaraan yang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bukan merupakan aturan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai komponen kendaraan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Sementara itu, Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Namun, Dwi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur ban gundul dan bukan aturan yang baru diberlakukan. “Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” ujarnya. Dwi menambahkan, Korlantas Polri tetap mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum menyebarkannya. Lalu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT, didapatkan hasil, gambar yang diunggah di Facebook tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Unggahan di akun Instagram tersebut juga kemungkinan besar 54 persen buatan kecerdasan buatan. Baca juga:5 Rekomendasi Ban Motor Anti Licin saat Hujan & Tips Memilihnya 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026	Dalam unggahan yang beredar, informasi perihal penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiunan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perubahannya tidak hanya menyangkut nominal iuran per bulan, tetapi juga fasilitas manfaat BPJS Kesehatan, identitas peserta, tunggakan iuran, rekam medis, hingga rawat jalan. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah video pada akun YouTube Narakita News secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,1 persen sebagai hasil manipulasi AI. BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya, @bpjskesehatan_ri, yang diunggah pada Selasa (21/7/2026), memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoaks. “WASPADA HOAKS! Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pastikan informasi mengenai BPJS Kesehatan yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan atau hubungi Care Center 165. Mari saring sebelum sharing,” begitu keterangan BPJS Kesehatan. Adapun, video Purbaya yang diunggah pada YouTube Narakita News identik dengan video yang diunggah pada Youtube Republika Official pada 29 Juli 2025. Ketika itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam video asli tersebut, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bukan terkait Purbaya umumkan adanya perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026. Faktanya, Purbaya tidak pernah mengumumkan bahwa aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa informasi terkait perubahan aturan, sistem iuran, dan layanan BPJS Kesehatan secara besar-besaran yang beredar untuk bulan Juli 2026 adalah hoaks. BPJS Kesehatan secara resmi mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan sistem yang berlaku pada periode tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun yang Lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah ⁠PT TASPEN (Persero), PT Asabri (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah dan mendapatkan balasan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp130.000.000. “PEMBERITAHUAN PROGRAM DUKUNGAN KHUSUS PENSIUNAN Nomor: 003/BKP-PENS/IV/2026 Perihal: Undangan Pendaftaran Program Bantuan yang diserahkan sebesar Rp.130.000.000 Kepada Yth. Bapak/Ibu Pensiunan di Tempat mana?? Dengan hormat, Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu selama bertahun-tahun, kami menghadirkan Program Dukungan Khusus Pensiunan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa pensiun.” Demikian balasan yang pengunggah melalui inbox. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Lewat Instagram, PT TASPEN (@taspen) menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang terlihat di media sosial itu benar. "Termasuk berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan TASPEN dengan menjanjikan program bantuan untuk pensiunan. Dalihnya sih untuk bantu perekonomian pensiun di Indonesia, nyatanya itu penipuan loh?," sebagaimana ditulis dalam akun Instagram resmi PT TASPEN. Pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus, bermodus "pencairan tahap 1" di media sosial. Perihal pemberian bantuan tambahan tahunan di luar uang pensiun bulanan bagi pensiunan sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pendaftaran dana pensiunan tahap pertama tahun 2026 telah dibuka dan dapat mendaftar melalui pesan kepada pengunggah dalam akun media sosial tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Segala informasi yang berkaitan dengan TASPEN hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial TASPEN. PT TASPEN pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-08-01
Berita CekFakta	Salah, Utang RI Rp10 Ribu Triliun Rakyat Dipaksa Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, melansir laman Bank Indonesia, BImenegaskan bahwa utang luar negeri tetap terjaga, dengan catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026, menurut nota utang adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.038,3 triliun, berdasarkan kurs BI pada Rabu (29/7/2026). Secara tahunan, besaran utang itu tumbuh sebanyak 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026. Meski demikian, catatan utang tersebut tidak menembus Rp10.000 triliun. Tirto menemukan video asli terkait pembahasan utang Indonesia pada akun YouTube “Astronacci” dengan judul “LAST WARNING! Tsunami Ekonomi & Mega Financial Crisis Indonesia,” yang diunggah pada 14 April 2026. Sebagai informasi, PT Astronacci International adalah perusahaan penyedia layanan riset pasar modal, edukasi trading, dan analisis waktu (market timing). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Gema Goeyardi. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir yang menggabungkan metode astrologi finansial dan angka Fibonacci untuk memprediksi pergerakan harga instrumen keuangan. Adapun video yang beredar hanya menampilkan sebagian cuplikan pada menit ke 13:18. Faktanya, dalam video asli tersebut, Gema Goeyardi Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia. Gema menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami "kantong kering" di mana debt service ratio-nya sudah merah. Ia juga memperingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, PHK, dan perlambatan ekonomi jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Debt service ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar cicilan utang. Dalam video tersebut Gema membahas pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius dari faktor domestik maupun global. Menurut Gema, pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya beban APBN dan utang pemerintah, meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, maraknya penggunaan pinjaman online, serta potensi inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gema juga mengaitkan situasi tersebut dengan faktor eksternal, seperti konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, dan perlambatan perdagangan global yang dinilai akan semakin membebani perekonomian nasional. Dalam pemaparannya, Gema berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi, memperkuat kompetensi para pengambil kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, nilai tukar, dan lapangan kerja agar Indonesia dapat menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam. Baca juga:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.762 T per April 2026 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Peringatkan Pengguna HP Dikenakan Pajak mulai 2027	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Sindonews, yang menampilkan foto identik yaitu momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan pers yang disebarkan, yang mengklaim Bahlil sebutkan aturan pajak pengguna HP. Sampai saat ini, Bahlil juga tidak pernah mengumumkan terkait penarikan pajak kepada pengguna HP. Lebih lanjut, kami menelusuri akun Instagram @bahlillahadalia. Pada akun tersebut tidak ditemukan informasi apapun terkait pernyataan Bahlil perihal pengenaan pajak bagi pengguna HP pada 2027. Bahlil Lahadalia memang kerap menjadi sasaran hoaks. Sejumlah isu hoaks yang pernah mencatut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut meliputi klaim pajak HP, pajak televisi mulai 2027, denda kulkas malam hari, hingga isu pemecatan menteri. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @humaspoldajabar juga menyatakan bahwa unggahan foto berisi klaim "Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027" merupakan konten palsu. “[SALAH] Bahlil: Pengguna HP Bakal Dikenakan Pajak Mulai 2027.” Begitu keterangan dalam unggahan. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bahlil menyatakan pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dari sumber kredibel. Baca juga:Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kejagung Dibakar Demonstran pada 22 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya melalui laman resmi, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. “Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar Gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoaks.” Begitu keterangan Komdigi. Sebagaimana diberitakan Tirto, terjadi aksi demo di Jakarta beruntun sejak 20-22 Juli 2026 dengan isu yang diangkat mulai ekonomi dan korupsi. Pada Rabu, 22 Juli 2026, kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Rabu (22/7/2026), sempat diwarnai kericuhan. Pantauan Tirto di lokasi, massa tiba pukul 14.10 WIB menggunakan bus. Ketegangan memuncak dan memicu aksi saling dorong saat massa aksi melakukan blokade jalan serta membakar ban bekas kepolisian memadamkan api menggunakan APAR. Melansir laman YouTube Kompascom Reporter on Location, massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (22/7/2026). Aksi yang mendesak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa mencoba merangsek masuk untuk menggoyang pagar gedung Kejagung. Namun, aparat mencoba menghalau massa, aksi saling dorong pun tidak dapat terhindarkan antara aparat dengan massa. Kemudian, kericuhan juga terjadi saat aparat menyemprot alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk yang dibakar oleh massa. Melihat hal itu, massa protes dengan aksi aparat yang dianggap melakukan aksi represif. Dalam laporan Kompas, setelah aksi demonstrasi pada Rabu (22/7/2026) sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2026) Sedikitnya ada 100 orang massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai, Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam aksi demonstrasi selama dua hari tersebut, tidak terjadi pembakaran Gedung Kejaksaan Agung. Faktanya, massa melakukan aksi pembakaran ban di depan gerbang Kejagung dan langsung dipadamkan oleh aparat. Aparat juga mengamankan sejumlah atribut aksi, termasuk spanduk yang hendak dibakar. Kericuhan pecah ketika massa berusaha mempertahankan perangkat aksi. Meski sempat terjadi pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran pada Rabu (22/7/2026). Baca juga:Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak 100	2026-07-27
Berita CekFakta	Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan riset secara daring dengan membaca artikel-artikel dari sumber yang kredibel, yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Artikel berjudul "Hantaviruses" pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Kemudian, artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Dengan demikian, kasus penumpang kapal pesiar MV Hondimus yang terinfeksi virus Hanta pada 2026 bukanlah infeksi pertama. Virus Hanta telah ada sejak 1951-1953 saat terjadi wabah demam berdarah di Korea Selatan. Pengembangan vaksin untuk menangani virus tersebut bahkan telah diinisiasi oleh ilmuwan Korea Selatan sejak 1990. Laman Korea University yang ditulis pada 25 Juli 2024, menjelaskan bahwa Pusat Inovasi Vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Korea (VIC-K, Direktur Heejin Cheong) telah menjalin kerja sama skala penuh dengan perusahaan farmasi global Moderna untuk mengembangkan vaksin hantavirus berbasis mRNA. Vaksin virus Hanta itu dikembangkan oleh tim Profesor Ho Wang Lee dan digunakan di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Vaksin tersebut bahkan telah mendapat izin sejak 1990. Lee sendiri adalah seorang virolog yang mengisolasi virus Hanta dari tikus di dekat Sungai Hantan pada awal 1980-an. Virus ini memicu wabah Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS) saat Perang Korea (1951-1954) yang menginfeksi sedikitnya 3.000 tentara. Lebih lanjut, strain virus Hanta terus berkembang hingga 22 strain diantaranya bersifat patogen bagi manusia. Selain memicu HFRS, virus Hanta menyebabkan Sindrom Paru Hantavirus (HPS) yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Sebaran HPS mendominasi di Benua Amerika, sedangkan HFRS lebih banyak mewabah di Asia dan Eropa. Akhirnya, Pusat Inovasi Vaksin Korea University bersama dengan perusahaan bioteknologi Moderna mengembangkan vaksin virus Hanta berbasis mRNA pada September 2023 untuk mengatasi berbagai strain virus tersebut. Dalam laman Tempo, virolog Universitas Airlangga, Dr Arif Nur Muhammad Ansori, menyebut Moderna memiliki program riset dan pengembangan berbasis teknologi mRNA skala besar sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi pandemi global. “Tapi sampai sekarang, Moderna belum memiliki produk vaksin virus Hanta komersial yang telah disetujui untuk digunakan secara massal,” kata Arif. Menurut Dicky pengembangan vaksin belum menjadi prioritas utama. Sebab, pengendalian populasi tikus tetap menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. “Vaksin dapat diberikan kepada kelompok berisiko tinggi seperti tentara atau petugas kebersihan,” begitu keterangan Dicky, dikutip dari Tempo, Selasa, 26 Mei 2026. Dengan demikian klaim yang menyebutkan virus hanta dibuat Moderna sejak 2023 adalah keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, vaksin hanta telah mendapat izin untuk digunakan di Asia Timur sejak 1990, sedangkan kolaborasi Korea University dengan Moderna sejak 2023 baru sebatas pengembangan berbasis mRNA. Baca juga:Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta 100	2026-07-25
Berita CekFakta	Salah, Denda Rp250 Ribu bagi Pengendara Motor dengan Ban Gundul	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebagaimana ditulis dalam artikel Tirto berikut ini. Hasil penelusuran menunjukkan, narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan, informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250 ribu atau ancaman pidana kurungan satu bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar. “Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026). Menurut Dwi, ketentuan mengenai kendaraan yang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bukan merupakan aturan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai komponen kendaraan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Sementara itu, Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Namun, Dwi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur ban gundul dan bukan aturan yang baru diberlakukan. “Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” ujarnya. Dwi menambahkan, Korlantas Polri tetap mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum menyebarkannya. Lalu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT, didapatkan hasil, gambar yang diunggah di Facebook tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Unggahan di akun Instagram tersebut juga kemungkinan besar 54 persen buatan kecerdasan buatan. Baca juga:5 Rekomendasi Ban Motor Anti Licin saat Hujan & Tips Memilihnya 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026	Dalam unggahan yang beredar, informasi perihal penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiunan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perubahannya tidak hanya menyangkut nominal iuran per bulan, tetapi juga fasilitas manfaat BPJS Kesehatan, identitas peserta, tunggakan iuran, rekam medis, hingga rawat jalan. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah video pada akun YouTube Narakita News secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,1 persen sebagai hasil manipulasi AI. BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya, @bpjskesehatan_ri, yang diunggah pada Selasa (21/7/2026), memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoaks. “WASPADA HOAKS! Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pastikan informasi mengenai BPJS Kesehatan yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan atau hubungi Care Center 165. Mari saring sebelum sharing,” begitu keterangan BPJS Kesehatan. Adapun, video Purbaya yang diunggah pada YouTube Narakita News identik dengan video yang diunggah pada Youtube Republika Official pada 29 Juli 2025. Ketika itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam video asli tersebut, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bukan terkait Purbaya umumkan adanya perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026. Faktanya, Purbaya tidak pernah mengumumkan bahwa aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa informasi terkait perubahan aturan, sistem iuran, dan layanan BPJS Kesehatan secara besar-besaran yang beredar untuk bulan Juli 2026 adalah hoaks. BPJS Kesehatan secara resmi mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan sistem yang berlaku pada periode tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui situs resmi pemerintah dan regulasi terkait pajak air tanah. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor rumah tangga dengan tarif setara PDAM. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya, melalui laman resminya, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. Komdigi menjelaskan, pemerintah memang mengenakan Pajak Air Tanah (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, pajak tersebut tidak berlaku untuk seluruh penggunaan air tanah, melainkan hanya dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang memenuhi ketentuan tertentu. Dalam praktiknya, objek Pajak Air Tanah umumnya menyasar penggunaan air tanah untuk kepentingan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. “Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiyadi. Foto Budi Setiyadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan artificial inteligence (AI),” tulis Kementerian Komdigi dalam situs resminya. Selain itu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 72 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Sementara itu dengan menggunakan Hive Moderation, hasil pengecekan menunjukkan, unggahan gambar tersebut 99,9 persen kemungkinan besar adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Tim Periksa Fakta Tirto juga menelusuri denganteknik reverse image, namun tidak menemukan gambar asli dari unggahan tersebut, maupun pemberitaan dari media atau sumber kredibel mengenai klaim pengenaan pajak terhadap para pemilik sumur bor atau pompa air. Termasuk, tidak menemukan pernyataan Budi Setiyadi perihal kebijakan baru pemerintah yang akan memungut pajak sumur bor rumah tangga setara PDAM. Dengan demikian, klaim yang menyebut seluruh pemilik sumur bor atau pompa air (Sanyo) akan dikenai pajak setara PDAM adalah klaim yang keliru. Baca juga:DPR Ingatkan Babinsa Jangan Jadi Alat Menakuti Wajib Pajak 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes bahwa vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan izin penggunaan terdiri atas bahan biologis, seperti messenger RNA (mRNA), protein antigen, atau virus yang diinaktivasi maupun dilemahkan, disertai bahan penstabil dan pengawet sesuai standar farmasi. Seluruh komponen vaksin telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efektivitas oleh badan regulator, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), European Medicines Agency (EMA), U.S. Food and Drug Administration (FDA), serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tidak terdapat bukti ilmiah bahwa vaksin tersebut mengandung microchip, alat pelacak, ataupun bahan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap individu. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Wilson memaparkan bahwa dari perspektif ilmu kedokteran dan bioteknologi, penelitian yang dipublikasikan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 2019 mengenai penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan microneedle patch (patch jarum mikro) merupakan inovasi dalam bidang rekam medis, bukan pengembangan teknologi untuk pelacakan manusia melalui vaksin. Penelitian tersebut bertujuan menciptakan sistem dokumentasi riwayat imunisasi yang lebih efisien, terutama di negara-negara dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan sistem rekam medis elektronik. Quantum dot merupakan nanopartikel semikonduktor yang memiliki sifat fluoresensi, sehingga dapat menghasilkan sinyal optik yang hanya dapat dideteksi menggunakan alat pembaca khusus. Dalam penelitian tersebut, quantum dot diaplikasikan melalui microneedle patch, yaitu kumpulan jarum berukuran mikrometer yang menembus lapisan superfisial kulit secara minimal invasif. Teknologi ini dirancang untuk meninggalkan pola fluoresensi yang berfungsi sebagai penanda riwayat imunisasi, bukan sebagai perangkat elektronik maupun media komunikasi. “Secara ilmiah, quantum dot bukan microchip, tidak mengandung rangkaian elektronik, tidak memiliki sumber daya listrik, antena, sensor, maupun kemampuan untuk memancarkan atau menerima gelombang radio. Oleh karena itu, teknologi ini tidak dapat berfungsi sebagai alat pelacak lokasi (tracking device), tidak mampu mengakses informasi pribadi seseorang, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan data secara nirkabel.” Begitu jelasnya. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak d100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Bill Gates Sebut Vaksin COVID-19 Akan Mengubah DNA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang menyatakan bahwa video cuplikan mengklaim Bill Gates menyebutkan vaksin mRNA akan memodifikasi DNA seseorang adalah tidak benar. Mark Lynas, seorang peneliti tamu di kelompok Alliance for Science Universitas Cornell dalam laman Department of Microbiology and Immunology membantah anggapan bahwa vaksin dapat memodifikasi organisme secara genetik. Lynas mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada vaksin yang dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. “Itu hanya mitos. Modifikasi genetik melibatkan penyisipan DNA asing secara sengaja ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu.” begitu keterangan Lynas sebagaimana dikutip dari Reuters. Lebih lanjut Tirto menelusuri akun YouTube Bill Gates dan menemukan video asli yang diunggah pada 30 April 2020. Video tersebut menampilkan Gates menjelaskan cara kerja vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA. Dalam tayangan berdurasi 2 menit 28 detik tersebut, Gates memberikan pernyataannya bahwa vaksin RNA menempatkan instruksi dalam kode genetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan antigen patogen. “Yang biasanya dilakukan adalah mengambil sebagian virus atau hanya bagian lonjakan (spike), yaitu bagian di permukaannya, dan menempelkannya pada sesuatu yang lain. Jadi, sama sekali tidak ada risiko menyebabkan penyakit. Satu cara terakhir yang baru dan menjanjikan disebut vaksin RNA. Dengan RNA dan DNA, alih-alih memasukkan bentuk itu, Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu." Begitu penjelasan Gates. Kemudian video yang beredar mengklaim kalimat "Anda memasukkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu,” untuk mengubah atau memodifikasi susunan genetik (DNA) seseorang. Faktanya, Gates mengatakan bahwa vaksin RNA “menempatkan instruksi dalam kode untuk membuat bentuk itu”, merujuk pada “kode genetik yang dibutuhkan” untuk menghasilkan antigen patogen yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan, bahwa Bill Gates sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Melansir laman AFP Fact Check, Jeannette Dabanch Peña, profesor penyakit menular di Universitas Chili menyebutkan bahwa vaksin mRNA tidak mengubah DNA seseorang. “Mereka tidak memanipulasi DNA manusia. Virus-virus tersebut hanya dirancang untuk mengekspresikan protein tertentu sehingga tubuh kita dapat mengidentifikasinya dan menghasilkan pertahanan yang diperlukan. Inilah yang dilakukan virus secara alami dan virus tidak memanipulasi gen kita,” jelasnya, sebagiamana dikutip dari AFP. Koordinator respons Covid-19 Yayasan Gates di Afrika, Solomon Zewdu, mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. “Ini tidak mengubah DNA dan Bill (Gates, catatan editor) sendiri belum mengakui apa pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa ini akan mengubah DNA,” begitu jelasnya, dikutip dari AFP Fact Check. Vaksin mRNA bekerja dengan cara mengirimkan instruksi genetik ke luar inti sel (sitoplasma) agar tubuh membentuk protein pelindung. Vaksin ini tidak pernah masuk ke dalam inti sel tempat DNA manusia berada, sehingga secara biologis mustahil untuk mengubah struktur genetik seseorang. World Health Organization menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit. Adapun beberapa vaksin generasi baru menggunakan DNA atau RNA sebagai "cetak biru" untuk membuat antigen, yaitu protein yang memicu respons imun. Tujuannya adalah agar tubuh menghasilkan antigen tersebut sementara waktu sehingga sistem kekebalan dapat membentuk antibodi dan sel memori. WHO menegaskan, bahwa baik vaksin yang mengandung antigen maupun yang menggunakan DNA atau RNA hanya berfungsi untuk merangsang respons imun dan tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap DNA manusia. Dengan demikian, vaksin tidak dinyatakan dapat mengubah materi genetik manusia, melainkan melatih sistem imun agar siap melawan infeksi di kemudian hari. Baca juga:Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023 100	2026-07-31
Berita CekFakta	Salah, Zulhas Sebut Larangan Mendirikan Kios 2 km dari Kopdes MP	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri unggahan gambar Zulhas pada akun Facebook tersebut dan menemukan gambar dengan background dan pakaian serupa pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan. Namun, artikel dengan gambar itu berjudul "Zulhas Ungkap Penyaluran Bansos dan Hasil Panen Akan Lewat Kopdes Merah Putih." Dalam artikel tersebut tidak ditemukan adanya narasi perihal Zulhas menyebut larangan mendirikan toko kelontong atau kios pada durasi 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi yang diunggah pada situs resmi Kementerian Koordinator bidang Pangan sendiri, disebutkan bahwa Zulhas menyampaikan, Kopdes sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. "Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kamis (16/07/2026). Sementara itu, terkait dengan adanya kios maupun warung kelontong di sekitar Kopdes, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, sudah pernah menjelaskan. Sebagaimana pemberitaan Tirto sebelumnya, bahwa pembentukan Kopdes tidak akan menghilangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun warung kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa. “Kami sampaikan Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih karena sudah ada badan usaha milik desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa. Kita saling menguatkan satu sama lain," tutur Yandri, Kamis (16/07/2026). Baca juga:Zulhas Bantah Pengadaan Kipas Kopdes Merah Putih Capai Rp1,8 T 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Keliru, Paus Fransiskus & Syekh Al-Azhar Sepakati Agama Tunggal	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Reuters, yang ditulis pada 6 Februari 2019, yang menampilkan foto identik terkait Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Dalam Reuters disebutkan bahwa Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menginjakkan kaki di semenanjung tempat Islam lahir yaitu mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mendorong perdamaian melalui dialog antar agama. Foto tersebut menampilkan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus berpelukan dan mencium Imam Besar Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, setelah menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Melansir laman YouTube Christian Media Center, keduannya melakukan salam la bise atau saling mencium pipi kanan dan kiri ('cipika-cipiki'), seperti ditunjukkan pada menit ke-2 detik ke-58. Dokumen yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Ahmed al-Tayeb adalah pernyataan bersama Persaudaraan Manusia yang berisi butir-butir mengenai komitmen terhadap perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertemuan bersejarah dua pemimpin besar agama Katolik dan Islam tersebut digelar di Abu Dhabi, UEA, yang saat itu menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB. Dalam laman Vatican News dokumen yang ditandatangani secara garis besar menyerukan perdamaian bagi semua agama dan negara. Tidak hanya bicara soal konflik, terorisme, atau ekstremisme, dokumen tersebut menyuarakan akar kemiskinan dan ketimpangan. Dokumen tersebut tidak memuat usulan untuk menghapus identitas agama, menggabungkan Islam, Kristen, atau agama lain menjadi satu agama baru, ataupun mendirikan organisasi "agama dunia". Faktanya, dokumen tersebut memuat ajakan untuk dialog, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama untuk membangun kerja sama lintas agama demi perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan Associate Press News menuliskan bahwa dalam pidato yang disampaikan di depan Monumen Pendiri UEA di Abu Dhabi, Paus Fransiskus menyerukan agar agama-agama di dunia menyatakan penolakan terhadap perang. “Telah tiba saatnya bagi agama-agama untuk lebih aktif berperan, dengan keberanian dan ketegasan, serta tanpa kepura-puraan, guna membantu umat manusia memperdalam kemampuan untuk berdamai, berpegang pengharapan, dan langkah-langkah konkret menuju perdamaian,” begitu kata Paus Fransiskus. Senada, Ahmed al-Tayeb, menegaskan kepada hadirin bahwa Islam adalah agama damai yang menghargai kehidupan manusia. “Semua agama itu suci dan bebas dari terorisme serta kelompok bersenjata, apapun agama atau keyakinan yang dianut kelompok-kelompok tersebut, siapa pun korbannya, atau di mana pun kejahatan mereka dilakukan,” kata al-Tayeb. Adapun tautan artikel Technocracy News yang disertakan dalam unggahan, menurut penilaian Media Bias Fact Check, tidak dapat diverifikasi dan tidak selalu didukung oleh bukti. Technocracy News dinilai sebagai situs konspirasi sayap kanan ekstrem yang mempromosikan pseudosains dan sangat rendah dalam pelaporan faktual karena melakukan publikasi informasi palsu secara rutin, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pengecekan fakta yang gagal. Lebih lanjut, unggahan video yang menampilkan gambar bangunan dengan suara narator berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa antikris, entitas dalam Alkitab yang menentang kekristenan, akan membentuk satu agama dunia dan dikaitkan dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Persaudaraan dengan antikris adalah tidak benar. Video asli tersebut berasal dari kanal YouTube Architects Journal, yang diunggah pada 24 September 2019. Video tersebut menampilkan desain Abrahamic Family House yang dirancang oleh Adjaye Associates, tidak ada kaitannya dengan penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama di Abu Dhabi pada bulan Februari 2019. Senada dengan hal tersebut, laman TurnBackHoax juga melaporkan, bahwaperjanjian yang pernah ditandatangani dua pemuka agama besar tersebut bukan perjanjian untuk membuat agama baru, melainkan perjanjian untuk menyerukan perdamaian antar umat beragama. Jadi, unggahan berisi klaim “Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar sepakat membuat Agama Tunggal Dunia” adalah konten menyesatkan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks, Artikel Jokowi Katakan Peti Paus Fransiskus Bercahaya 100	2026-07-30
Berita CekFakta	Salah, Vaksin HPV Sebabkan Autoimun, Vaskulitis, hingga Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada artikel asli Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access dengan judul Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Dalam jurnal tersebut dilaporkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian, bukan menyatakan vaksin HPV sebagai penyebabnya. Tinjauan yang dilakukan oleh kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari CDC, FDA, dan berbagai institusi akademik menemukan bahwa klaim dalam publikasi yang melaporkan dua kasus kematian setelah vaksinasi HPV memiliki kelemahan metodologis yang signifikan, baik dalam penegakan diagnosis vaskulitis maupun pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan. Selain itu, data dari sistem pelaporan efek samping vaksin (VAERS) dan literatur medis yang tersedia tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dengan vaskulitis serebral. Adapun efek samping vaksin HPV yang telah dikenal umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri atau bengkak di tempat suntikan, demam ringan, sakit kepala, kelelahan, serta nyeri otot atau sendi, sedangkan kejadian serius seperti reaksi alergi berat sangat jarang terjadi. Jurnal Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? yang ditulis oleh Tomljenovic & Shaw, 2012 menganalisis dua kasus kematian remaja perempuan yang terjadi setelah menerima vaksin HPV (Gardasil) untuk menilai apakah kematian tersebut berkaitan dengan vaksinasi. Melalui pemeriksaan imunohistokimia (IHC) pada jaringan otak hasil autopsi, penulis mengklaim menemukan tanda-tanda reaksi autoimun berupa vaskulitis serebral, termasuk keberadaan antigen HPV-16L1 dan aktivasi sistem imun pada dinding pembuluh darah otak. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa vaksin HPV berpotensi memicu vaskulitis serebral autoimun yang fatal serta menduga sebagian efek samping neurologis pasca vaksinasi mungkin tidak terdiagnosis. Namun, kesimpulan ini tidak diterima oleh konsensus ilmiah karena dinilai memiliki kelemahan metodologis, seperti penggunaan metode yang dianggap tidak memadai untuk mengidentifikasi partikel virus, tidak adanya bukti histopatologi khas vaskulitis, serta tidak menggunakan sampel kontrol yang memadai. CDC, FDA, dan para ahli keselamatan vaksin menyatakan bahwa jurnal ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara vaksin HPV dan kematian. Centers For Disease Control and Prevention, juga melakukan tinjauan terhadap laporan yang telah dipublikasikan mengenai vaskulitis serebral setelah vaksinasi dengan Vaksin Human Papillomavirus (HPV). Hasilnya, setelah peninjauan dan diskusi menyeluruh terhadap artikel Tomljenovic, kelompok kerja CDC-CISA mengidentifikasi kekhawatiran metodologis yang substansial dan kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Sebagaimana diwartakan Tirto, produksi dan penyaluran vaksin HPV juga dipantau secara ketat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) selama bertahun-tahun. Kendati demikian, sama seperti vaksin lainnya seseorang yang menerima vaksin HPV bisa mengembangkan efek samping. Adapun beberapa efek samping yang bisa dialami penerima vaksin HPV setelah suntikan pertama. Dikutip dari laman Badan Layanan Kesehatan Inggris (NHS) beriku beberapa bentuk efek samping vaksinasi HPV dari yang paling sering hingga paling jarang: 1. Efek samping vaksinasi HPV paling sering terjadi (1:10 orang) nyeri, kemerahan, dan bengkak di area suntikan selama beberapa harisakit kepala ringan yang berlangsung singkat memar atau gatal di tempat suntikansuhu tinggi, merasa panas dan menggigiltidak enak badan dan mualrasa sakit di lengan, tangan, jari, kaki, atau jari kaki timbul ruam merah di kulitgatal-gatal penyempitan saluran udarasesak napas atau kesulitan bernapasreaksi alergi atau anafilaksis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) "HPV ini untuk mencegah kanker serviks ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Programnya akan berlanjut, bukan hanya kepada yang anak-anak tetapi kepada seluruh,” kata Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023), sebagaimana dikutip dari artikel Tirto. Dengan demikian, pernyataan bahwa vaksin HPV bocor ke otak dan menyebabkan kematian adalah disinformasi medis. Baca juga:Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan 100	2026-07-29
Berita CekFakta	Hoaks, Febrie Bongkar Bungker Rp11 Triliun Milik Jokowi	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri pernyataan Febrie mengenai bungker yang berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi, yakni Asabri, Krakatau Steel, dan PLN batu bara berujung black out. Pernyataan Febrie tersebut secara resmi dikeluarkan pada Jumat (10/7/2026), saat memberikan konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta. Kasus dugaan korupsi tersebut awalnya ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor Polri. Penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi sejak Rabu (8/7/2026) dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan emas dalam sebuah brankas. Terdapat dua brankas yang ditemukan penyidik Polri, yakni di sebuah caffee de'Clan daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan di rumah daerah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total 74 Kg emas batangan dan uang tunai berbagai jenis senilai Rp543 miliar disita dari dua lokasi tersebut. Febrie kemudian menanggapi mengenai kasus dan barang bukti yang disita Polri, yang diduga berkaitan dengannya. Dia menyatakan, bahwa apa yang ada di dalam brankas tersebut ada yang memiliki. "Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga penerima kegiatan, itu bisa juga ditanya," kata Febrie dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung tersebut. Di sisi lain, dia tak menampik bahwa rumah Sentul itu adalah kediaman lamanya. Namun, Febrie menyinggung mengenai kepemilikannya dengan meminta pengecekan dokumen terkait. "Yang kedua tentang rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal," ujar Febrie. Baca juga:Tim 9 Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Febrie Adriansyah 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Salah, Bahlil Peringatkan Pengguna HP Dikenakan Pajak mulai 2027	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Sindonews, yang menampilkan foto identik yaitu momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan lewat skema impor melalui Pertamina. Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan pers yang disebarkan, yang mengklaim Bahlil sebutkan aturan pajak pengguna HP. Sampai saat ini, Bahlil juga tidak pernah mengumumkan terkait penarikan pajak kepada pengguna HP. Lebih lanjut, kami menelusuri akun Instagram @bahlillahadalia. Pada akun tersebut tidak ditemukan informasi apapun terkait pernyataan Bahlil perihal pengenaan pajak bagi pengguna HP pada 2027. Bahlil Lahadalia memang kerap menjadi sasaran hoaks. Sejumlah isu hoaks yang pernah mencatut nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut meliputi klaim pajak HP, pajak televisi mulai 2027, denda kulkas malam hari, hingga isu pemecatan menteri. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @humaspoldajabar juga menyatakan bahwa unggahan foto berisi klaim "Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027" merupakan konten palsu. “[SALAH] Bahlil: Pengguna HP Bakal Dikenakan Pajak Mulai 2027.” Begitu keterangan dalam unggahan. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Bahlil menyatakan pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dari sumber kredibel. Baca juga:Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM 100	2026-07-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kejagung Dibakar Demonstran pada 22 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya melalui laman resmi, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. “Meski sempat ada pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran. Kabar Gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa pada tanggal 22 dan 23 Juli 2026 adalah hoaks.” Begitu keterangan Komdigi. Sebagaimana diberitakan Tirto, terjadi aksi demo di Jakarta beruntun sejak 20-22 Juli 2026 dengan isu yang diangkat mulai ekonomi dan korupsi. Pada Rabu, 22 Juli 2026, kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia dan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Rabu (22/7/2026), sempat diwarnai kericuhan. Pantauan Tirto di lokasi, massa tiba pukul 14.10 WIB menggunakan bus. Ketegangan memuncak dan memicu aksi saling dorong saat massa aksi melakukan blokade jalan serta membakar ban bekas kepolisian memadamkan api menggunakan APAR. Melansir laman YouTube Kompascom Reporter on Location, massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (22/7/2026). Aksi yang mendesak Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika massa mencoba merangsek masuk untuk menggoyang pagar gedung Kejagung. Namun, aparat mencoba menghalau massa, aksi saling dorong pun tidak dapat terhindarkan antara aparat dengan massa. Kemudian, kericuhan juga terjadi saat aparat menyemprot alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk yang dibakar oleh massa. Melihat hal itu, massa protes dengan aksi aparat yang dianggap melakukan aksi represif. Dalam laporan Kompas, setelah aksi demonstrasi pada Rabu (22/7/2026) sekelompok mahasiswa menggelar aksi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2026) Sedikitnya ada 100 orang massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai, Kejagung lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam aksi demonstrasi selama dua hari tersebut, tidak terjadi pembakaran Gedung Kejaksaan Agung. Faktanya, massa melakukan aksi pembakaran ban di depan gerbang Kejagung dan langsung dipadamkan oleh aparat. Aparat juga mengamankan sejumlah atribut aksi, termasuk spanduk yang hendak dibakar. Kericuhan pecah ketika massa berusaha mempertahankan perangkat aksi. Meski sempat terjadi pembakaran ban dan kericuhan, Gedung Kejagung tidak dibakar oleh demonstran pada Rabu (22/7/2026). Baca juga:Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak 100	2026-07-27
Berita CekFakta	Hoaks, Rekayasa Vaksin Hantavirus Dibuat Moderna sejak 2023	Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto melakukan riset secara daring dengan membaca artikel-artikel dari sumber yang kredibel, yang bisa memverifikasi klaim tersebut. Artikel berjudul "Hantaviruses" pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Kemudian, artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Dengan demikian, kasus penumpang kapal pesiar MV Hondimus yang terinfeksi virus Hanta pada 2026 bukanlah infeksi pertama. Virus Hanta telah ada sejak 1951-1953 saat terjadi wabah demam berdarah di Korea Selatan. Pengembangan vaksin untuk menangani virus tersebut bahkan telah diinisiasi oleh ilmuwan Korea Selatan sejak 1990. Laman Korea University yang ditulis pada 25 Juli 2024, menjelaskan bahwa Pusat Inovasi Vaksin di Fakultas Kedokteran Universitas Korea (VIC-K, Direktur Heejin Cheong) telah menjalin kerja sama skala penuh dengan perusahaan farmasi global Moderna untuk mengembangkan vaksin hantavirus berbasis mRNA. Vaksin virus Hanta itu dikembangkan oleh tim Profesor Ho Wang Lee dan digunakan di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Vaksin tersebut bahkan telah mendapat izin sejak 1990. Lee sendiri adalah seorang virolog yang mengisolasi virus Hanta dari tikus di dekat Sungai Hantan pada awal 1980-an. Virus ini memicu wabah Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS) saat Perang Korea (1951-1954) yang menginfeksi sedikitnya 3.000 tentara. Lebih lanjut, strain virus Hanta terus berkembang hingga 22 strain diantaranya bersifat patogen bagi manusia. Selain memicu HFRS, virus Hanta menyebabkan Sindrom Paru Hantavirus (HPS) yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Sebaran HPS mendominasi di Benua Amerika, sedangkan HFRS lebih banyak mewabah di Asia dan Eropa. Akhirnya, Pusat Inovasi Vaksin Korea University bersama dengan perusahaan bioteknologi Moderna mengembangkan vaksin virus Hanta berbasis mRNA pada September 2023 untuk mengatasi berbagai strain virus tersebut. Dalam laman Tempo, virolog Universitas Airlangga, Dr Arif Nur Muhammad Ansori, menyebut Moderna memiliki program riset dan pengembangan berbasis teknologi mRNA skala besar sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi pandemi global. “Tapi sampai sekarang, Moderna belum memiliki produk vaksin virus Hanta komersial yang telah disetujui untuk digunakan secara massal,” kata Arif. Menurut Dicky pengembangan vaksin belum menjadi prioritas utama. Sebab, pengendalian populasi tikus tetap menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. “Vaksin dapat diberikan kepada kelompok berisiko tinggi seperti tentara atau petugas kebersihan,” begitu keterangan Dicky, dikutip dari Tempo, Selasa, 26 Mei 2026. Dengan demikian klaim yang menyebutkan virus hanta dibuat Moderna sejak 2023 adalah keliru dan perlu diluruskan. Faktanya, vaksin hanta telah mendapat izin untuk digunakan di Asia Timur sejak 1990, sedangkan kolaborasi Korea University dengan Moderna sejak 2023 baru sebatas pengembangan berbasis mRNA. Baca juga:Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta 100	2026-07-25
Berita CekFakta	Salah, Denda Rp250 Ribu bagi Pengendara Motor dengan Ban Gundul	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sebagaimana ditulis dalam artikel Tirto berikut ini. Hasil penelusuran menunjukkan, narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan, informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250 ribu atau ancaman pidana kurungan satu bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoaks. Kasubdit Dakgar Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar. “Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026). Menurut Dwi, ketentuan mengenai kendaraan yang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bukan merupakan aturan baru. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 48 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut mencakup berbagai komponen kendaraan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan. Sementara itu, Pasal 285 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu. Namun, Dwi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur ban gundul dan bukan aturan yang baru diberlakukan. “Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” ujarnya. Dwi menambahkan, Korlantas Polri tetap mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul demi mencegah kecelakaan lalu lintas. Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima informasi di media sosial dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum menyebarkannya. Lalu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT, didapatkan hasil, gambar yang diunggah di Facebook tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Unggahan di akun Instagram tersebut juga kemungkinan besar 54 persen buatan kecerdasan buatan. Baca juga:5 Rekomendasi Ban Motor Anti Licin saat Hujan & Tips Memilihnya 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Tidak Benar, Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026	Dalam unggahan yang beredar, informasi perihal penerapan sistem baru BPJS Kesehatan ini diklaim berdampak langsung bagi lansia, pensiunan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perubahannya tidak hanya menyangkut nominal iuran per bulan, tetapi juga fasilitas manfaat BPJS Kesehatan, identitas peserta, tunggakan iuran, rekam medis, hingga rawat jalan. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah video pada akun YouTube Narakita News secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,1 persen sebagai hasil manipulasi AI. BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya, @bpjskesehatan_ri, yang diunggah pada Selasa (21/7/2026), memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoaks. “WASPADA HOAKS! Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, pastikan informasi mengenai BPJS Kesehatan yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan atau hubungi Care Center 165. Mari saring sebelum sharing,” begitu keterangan BPJS Kesehatan. Adapun, video Purbaya yang diunggah pada YouTube Narakita News identik dengan video yang diunggah pada Youtube Republika Official pada 29 Juli 2025. Ketika itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam video asli tersebut, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bukan terkait Purbaya umumkan adanya perubahan aturan BPJS Kesehatan mulai Juli 2026. Faktanya, Purbaya tidak pernah mengumumkan bahwa aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Aturan BPJS Kesehatan Berubah Juli 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa informasi terkait perubahan aturan, sistem iuran, dan layanan BPJS Kesehatan secara besar-besaran yang beredar untuk bulan Juli 2026 adalah hoaks. BPJS Kesehatan secara resmi mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan sistem yang berlaku pada periode tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Dengan demikian klaim yang menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan berubah secara besar-besaran pada Juli 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS 100	2026-07-24
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui situs resmi pemerintah dan regulasi terkait pajak air tanah. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor rumah tangga dengan tarif setara PDAM. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya, melalui laman resminya, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. Komdigi menjelaskan, pemerintah memang mengenakan Pajak Air Tanah (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, pajak tersebut tidak berlaku untuk seluruh penggunaan air tanah, melainkan hanya dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang memenuhi ketentuan tertentu. Dalam praktiknya, objek Pajak Air Tanah umumnya menyasar penggunaan air tanah untuk kepentingan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. “Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiyadi. Foto Budi Setiyadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan artificial inteligence (AI),” tulis Kementerian Komdigi dalam situs resminya. Selain itu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 72 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Sementara itu dengan menggunakan Hive Moderation, hasil pengecekan menunjukkan, unggahan gambar tersebut 99,9 persen kemungkinan besar adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Tim Periksa Fakta Tirto juga menelusuri denganteknik reverse image, namun tidak menemukan gambar asli dari unggahan tersebut, maupun pemberitaan dari media atau sumber kredibel mengenai klaim pengenaan pajak terhadap para pemilik sumur bor atau pompa air. Termasuk, tidak menemukan pernyataan Budi Setiyadi perihal kebijakan baru pemerintah yang akan memungut pajak sumur bor rumah tangga setara PDAM. Dengan demikian, klaim yang menyebut seluruh pemilik sumur bor atau pompa air (Sanyo) akan dikenai pajak setara PDAM adalah klaim yang keliru. Baca juga:DPR Ingatkan Babinsa Jangan Jadi Alat Menakuti Wajib Pajak 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Keliru, Foto Ahok dan Kaesang Duduk Bersama Memakai Jaket PSI	Tim Periksa Fakta Tirto terlebih dahulu mengamati foto yang beredar. Pada gambar atau foto tersebut tampak Kaesang Pangarep dan Ahok duduk berdampingan di sebuah ruangan berlatar logo PSI. Ahok terlihat mengenakan jaket merah PSI yang pada bagian dada kirinya bertuliskan “Basuki Tjahaja Purnama” dan “Dewan Pembina”. Dari hasil pengamatan, foto tersebut terlihat agak janggal. Misalnya saja dari luas ruangan yang tampak tidak proporsional. Visual semacam itu biasanya merupakan hasil manipulasi dari AI atau hasil rekayasa digital. Oleh karena itu, Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan sejumlah tools. Dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, lewat pengecekan melalui situs Hive Moderation, juga ditemukan bahwa unggahan gambar tersebut 97,5 persen kemungkinan besar adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga tidak menemukan dokumentasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang menunjukkan Ahok pernah mengenakan jaket PSI dengan identitas sebagai “Dewan Pembina” sebagaimana tampak dalam foto viral tersebut. Baca juga:Hoaks Ahok Bagikan Tunjangan Bantuan Modal Usaha 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Salah, Sherly Tjoanda Dukung Purbaya Beri Bantuan Dana Pensiun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun Facebook tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “DANA PENSIUNAN ASTRA”, memiliki 547 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “info lebih lanjut silahkan kelik link di bawa in?? https://wa.me/6282379007327.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Sherly, ataupun Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 2,4 juta pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi Sherly @s_tjo, gambar yang beredar adalah foto Sherly dan anak perempuannya Benneisha Edelyn Laos pada salindia ke 8, diunggah 21 Februari 2025 yang memperlihatkan momen foto keluarga setelah Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030. “My Little Super Squad❤❤❤❤❤ "Terima kasih, Koko, Cece, dan Edrick... Karna kalian mami tegar dan kuat… Di saat Mami hampir menyerah, kalianlah yang menjadi kekuatan Mami. Di usia yang masih remaja, ketika seharusnya kalian bisa menikmati masa muda tanpa beban, kehilangan Papi mengajarkan kalian arti ketegaran. Mami bangga dan terharu melihat kalian tegar dan ikhlas menerima takdir ini..” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Sherly tidak pernah mengatakan mendukung Purbaya dan program bantuan dana pensiun melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Melansir laman Taspen, dana pensiun yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi program wajib dan sukarela. Program wajib meliputi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua), PT Taspen (untuk ASN), dan PT Asabri (untuk TNI/Polri). Program sukarela terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan Program Pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Sherly nyatakan dukungannya terhadap Purbaya yang memberikan bantuan dana pensiun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Hoaks, BI Terbitkan Uang Kertas Rp5 Juta Bergambar Soekarno	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui kanal resmi Bank Indonesia. Hasilnya, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta adalah hoaks. Melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @bank_indonesia, BI mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai hoaks mengenai uang rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. “Jangan buru-buru percaya atau membagikannya ya. Bisa dipastikan, itu hoaks yang menyesatkan,” ucap BI dalam unggahannya, dikutip Senin (20/7/2026). BI juga menjelaskan sejumlah karakteristik uang rupiah asli yang diterbitkan secara resmi, di antaranya: Memiliki sebutan pecahan dalam angka dan tulisan;Memuat tanda tangan Bank Indonesia dan pemerintah;Menampilkan gambar utama berupa pahlawan nasional;Memuat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;Memiliki angka nominal;Memiliki nomor seri berbentuk asimetris;Memuat teks: “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai…;Mencantumkan tahun cetak dan tahun emisi;Memiliki lambang Garuda Pancasila. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Untuk mengecek desain uang rupiah yang masih berlaku, masyarakat dapat mengakses menu “Rupiah” lalu memilih “Gambar Uang” di situs resmi BI. Apabila menemukan informasi meragukan terkait Bank Indonesia, masyarakat dapat menghubungi Contact Center BI 131 atau layanan WhatsApp 081131131131.Penelusuran terhadap gambar yang beredar juga menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Desain uang pada gambar tidak sesuai dengan karakteristik uang rupiah yang berlaku. Tulisan, tata letak unsur pengaman, hingga elemen visual lainnya tidak mengikuti standar uang resmi yang diterbitkan BI. Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan laman ZeroGPT. Dari pengecekan itu didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan AI atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, klaim yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta bergambar Soekarno adalah hoaks dan tidak didasari oleh informasi dari sumber atau media yang kredibel. Baca juga:BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Baru, Begini PenampakannyaKesimpulanBerdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas pecahan Rp5 juta bergambar Soekarno adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).Bank Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp5 juta. Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi mengenai uang rupiah melalui kanal resmi BI dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum terverifikasi.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100	2026-07-20
Berita CekFakta	Salah, Sopir Tangki Pertamina Mogok Akibatkan Pasokan BBM Langka	Tim Riset Tirto terlebih dahulu mengamati video yang beredar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang mengenakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Di sekitar lokasi juga tampak sejumlah mobil tangki Pertamina. Meski demikian, video tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa yang terekam merupakan aksi mogok sopir truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Sumatra. Untuk menelusuri asal-usul video, Tirto menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan video yang sama telah diunggah oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah akun Facebook "Cerita Sopir Truk" yang mengunggah video tersebut pada Sabtu (11/7/2026). Dalam keterangannya disebutkan: “Demo sopir BBM. Dari info yang beredar, karena kontrak PT GUN habis di Pertamina yang TDK mau membayarkan hak semua pekerja, maka dari itu kami minta pertanggungjawaban PT GUN. Tolong bantu kami Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Menteri Tenaga Kerja Yassierli, anggota DPR Komisi III, dan pihak terkait mau membantu kami sopir ini.” Namun, unggahan tersebut tidak menyebutkan bahwa aksi itu menyebabkan mogok distribusi BBM ataupun memicu kelangkaan BBM di Sumatra. Selain itu, Tirto juga belum menemukan informasi yang menjelaskan secara utuh lokasi, waktu, maupun konteks lengkap pengambilan video tersebut. Penelusuran Google Images juga mengarahkan Tirto pada artikel periksa fakta Kompas.com berjudul "[KLARIFIKASI] Penjelasan Pertamina soal Video Sopir Truk Tangki Mogok Kerja" yang terbit pada Rabu (15/7/2026). Mengutip keterangan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi terkait iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi awak mobil tangki (AMT). "Video ini dari beberapa minggu yang lalu saat ada penyampaian aspirasi terkait iuran DPLK AMT ke kontraktornya," kata Kitty kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2026). Kitty menegaskan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. "Penyampaian aspirasinya berlangsung sebentar dan tidak menyebabkan terhambatnya operasional distribusi BBM," ujarnya. Penjelasan serupa juga disampaikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, yang membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal maupun mogok kerja sopir mobil tangki sebagai penyebab terganggunya distribusi BBM di sejumlah SPBU di Sumatra Utara. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya menyasar awak mobil tangki yang dinilai tidak memenuhi persyaratan atau memiliki kinerja kurang baik. Ia juga membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai aksi mogok kerja sopir mobil tangki. Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi, Pertamina mendatangkan 41 awak mobil tangki dari luar wilayah Sumbagut. "Kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar. Kondisinya di Medan Group masih berjalan dengan baik. Memang secara ritase ada penurunan, namun itu kami back up dengan penambahan mobil tangki," kata Sunardi. Sebagai konteks, Tirto melaporkan, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026), PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena antrean pembelian BBM yang terjadi di Sumatra. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan, stok BBM Pertamina sebenarnya berada dalam kondisi aman. Namun, terjadi lonjakan pembelian jenis BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite. "Namun demikian tentunya kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatera secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar," jelas Taufik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai langkah percepatan normalisasi distribusi, antara lain dengan menambah armada mobil tangki, memperkuat jumlah awak mobil tangki (AMT), mengoperasikan terminal BBM dan sejumlah SPBU selama 24 jam, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan mitra transportasi. “Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini telah kembali berjalan normal," urai VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora. Personel TNI juga dilibatkan untuk membantu proses distribusi agar penyaluran BBM ke SPBU dapat kembali berjalan lancar. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM tetap dalam kondisi aman dan kelangkaan yang terjadi bersifat sementara akibat gangguan distribusi, bukan karena kekurangan stok BBM. "Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tandas Kitty. Baca juga:Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama Terapkan Integrasi Data Pajak 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Hoaks, Luhut Sebut WNI Tak Bayar Pajak Dicopot Jadi Warga Negara	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan mencari rekam jejak pemberitaan media kredibel, siaran pers pemerintah, maupun unggahan resmi yang memuat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang tidak membayar pajak. Hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi Luhut yang berbunyi, ataupun bermakna, “kalau tidak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya.” Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak. Sementara itu, pelanggaran kewajiban perpajakan di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan pencabutan kewarganegaraan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mencemati foto yang digunakan dalam unggahan tersebut. Dengan teknik reverse image, Tirto menemukan bahwa foto yang diunggah identik dengan unggahan foto pada laman Cakrawala.co dalam artikel yang publish pada 26 Maret 2023, berjudul "Opa Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong." Dalam artikel dituliskan, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Sedikitnya 27 aplikasi telah digunakan di lingkungan kementerian. Melihat tingginya penggunaan teknologi itu, Luhut mengimbau kepada generasi muda untuk tidak ragu berinovasi. Luhut tidak berbicara sama sekali perihal pembayaran pajak dan pencopotan kewarganegaraan. Baca juga:Luhut Sebut AI Bisa Tekan Fraud BPJS, Potensi Hemat Rp20 Triliun 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Warga Mojokerto Rusak Dapur MBG	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Foto yang diklaim memperlihatkan perusakan dapur MBG itu telah beberapa kali beredar di media sosial. Namun, narasi tersebut tidak benar. Melansir laman Antara, 14 Februari 2026. Peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Foto itu mirip dengan visual yang diperlihatkan dalam unggahan video Instagram @the.ne.bulletin yang diunggah pada 23 Desember 2025. Peristiwa dalam video adalah kerusuhan yang terjadi di wilayah Kheroni, Karbi Anglong, dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam pemberitaan NDTV India, 24 Desember 2025, bentrokan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. “The incident intensified the already volatile situation, prompting authorities to deploy additional security forces and strengthen measures to restore order in the area. #Kheroni #karbianglong #assam #westkarbianglong #khobornetwork.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan video. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, narasi warga Mojokerto merusak dapur MBG karena ada anak keracunan adalah hoaks. Tidak ditemukan pemberitaan mengenai peristiwa semacam itu. Foto yang dibagikan adalah kerusuhan di India pada Desember 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan warga Mojokerto merusak dapur MBG adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pengumpulan Data MBG 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Sebut Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin TBC	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan pada akun Facebook resmi Kementrian Kesehatan RI, informasi yang menyatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC, dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Menurut Erlina Burhan, guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, sekaligus peneliti utama nasional vaksin tuberculosis M72, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar. “Wah ini saya harus menerangkan ini ya, nggak betul itu, nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya. Dan ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini.” Demikian jelas Erlina. Erlina mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan istilah kelinci percobaan karena dalam dunia riset sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sedang dibicarakan ini, yaitu vaksin M72 yang disponsori oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Vakisn ini sebenarnya sudah dimulai uji cobanya secara preklinik, artinya uji cobanya bukan pada manusia, yaitu mulai diuji di laboratorium. Para peneliti menyebutnya sebagai penelitian in vitro, lalu berlanjut penelitian pada hewan untuk menguji efektivitas dan juga keamanannya. Penelitian dalam tahapan tersebut bahkan memakan waktu hingga 10 tahun. Baru di tahun 2006, vaksin ini terbukti cukup efektif pada hewan, dan juga aman. Dari fase uji pada hewan tersebut, baru berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu pada manusia. Tahapan penelitian pada manusia ini juga sangat lama dan tidak sembarangan. Penelitian pada tahapan tersebut memiliki fase-fase yang juga harus disetujui oleh Komite Etik, termasuk otoritas yang berwenang. Seperti yang diberitakan Tirto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pelaksanaan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan oleh yayasan Bill Gates, The Gates Foundation, sudah melewati uji klinis yang ketat dan secara ilmiah sudah terbukti aman. Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran publik soal adanya isu terkait masyarakat Indonesia akan menjadi kelinci percobaan dari uji coba vaksin tersebut. “Pertanyaan (kekhawatiran) seperti ini itu banyak (pada saat) dilakukan di clinical trial (uji klinis) level 1 yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu sudah dilakukan. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga, ini bukan kayak kelinci percobaan,” ujar Budi saat ditemui usai menghadiri acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, di Kantor Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025). Budi menyatakan, vaksin-vaksin yang kini sudah ada, telah terbukti dalam menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, sehingga anggapan soal vaksin berbahaya adalah salah. Adapun, kata dia, saat ini TBC menjadi urutan kedua penyakit menular yang paling banyak membunuh orang di dunia. “100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Enggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia, semenit itu 2 yang meninggal, kita ngomong ini aja mungkin sudah 10 meninggal di dunia, di Indonesia setahunnya 125 ribu. Setiap 4 menit 1 meninggal. Jadi ini harus dihilangkan dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya turun,” jelasnya. Selain itu, menurut Budi, TBC merupakan penyakit yang hanya ada di negara menengah ke bawah. Sehingga, dengan kondisi itu, pemerintah harus berusaha untuk menekan angka penyakit dan menemukan vaksin. “Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti Covid ada clinical trial 1, aman apa enggak, clinical trial 2 bisa di manusia, aman apa enggak. Tiga, dia lihat efektivitasnya kalau dikasih yang sembuh berapa persen? Nah, Indonesia menjadi tempat clinical trial 3 sudah jalan. Dua ribu lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran,” ujarnya. Adapun cuplikan video dalam unggahan tersebut adalah momen Prabowo menerima kunjungan pendiri Microsoft Group, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan kedatangan filantropi asal Amerika Serikat itu bertujuan untuk memberikan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam Tirto, Presiden Prabowo Subianto mengagumi kedermawanan Bill Gates, dalam bidang kesehatan, salah satunya karena mendanai pengembangan vaksin Tuberkulosis (TBC) untuk digunakan di seluruh dunia. Prabowo mengatakan, Bill Gates tertarik untuk melakukan uji coba pengembangan vaksin TBC di Indonesia, bukan sebagai kelinci percobaan vaksin tersebut. "Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba, dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban [penduduk] kita cukup besar," kata Prabowo usai bertemu Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Faktanya, vaksin TBC tersebut telah teruji secara klinis dan Prabowo menyatakan Indonesia terpilih karena tingginya beban penyakit TBC di Tanah Air, dan menyebut upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat TBC yang mencapai hampir 100 ribu per tahun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Hoaks, Prabowo Lantik Mahfud MD Jadi Jaksa Agung	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gambar wajah Prabowo dan Mahfud MD yang tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi @mohmahfudmd, berita palsu terkait Mahfud MD diangkat menjadi Jaksa Agung juga pernah disebarkan pada Desember 2024. Mahfud mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Mahfud MD menjelaskan bahwa narasi yang dibuat hanyalah fiksi dan gambar yang ditampilkan hanya hasil editan dan informasi yang beredar tersebut tidak berdasarkan sumber yang akurat. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar2 tidak tahu soal ini.” Begitu tulis Mahfud pada akun Instagramnya. Dalam laman Kejaksaan Agungtertulis, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah ST Burhanuddin (Sanitiar Burhanuddin) yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung untuk masa jabatan 2024-2029 pada hari Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan ⁠Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024. Selanjutnya, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo lantik Mahfud MD jadi Jaksa Agung” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Antara News.Dalam laman tersebut dilaporkan, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin sendiri telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019. Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus. “Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” begitu keterangan Mahfud dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024), sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo melantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Uang Sitaan Kejagung 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Hoaks, Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Natalius Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Merah Putih”. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi perihal Natalius Pigai menyatakan seperti klaim yang beredar tersebut. Kementerian HAM dalam siaran pers resminya pada Jumat (10/7/2026) justru dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pernyataan Pigai itu merupakan berita tidak benar atau hoaks. “Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” tulis Kementerian HAM dalam siaran pers resminya. Lebih lanjut, Kementerian HAM menyatakan bahwa informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kementerian HAM menekankan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, penyebaran berita hoaks juga disebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kementerian HAM mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, khususnya yang mencatut nama pejabat publik maupun lembaga negara. Masyarakat diharapkan merujuk pada kanal komunikasi resmi Kementerian HAM untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tulisnya. Senada dengan hal itu, narasi tersebut juga dibantah oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Tim TurnBackHoax menegaskan bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, unggahan foto berisi klaim “Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih” dipastikan merupakan konten palsu (fabricated content). Baca juga:Komnas Perempuan Kritik Skrining Kesehatan Calon Manajer Kopdes 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Salah, Artikel Narji Puji Jokowi Lebih Hebat dari Nabi Ibrahim	Sebagai informasi, Sunarji atau lebih dikenal dengan nama panggung Narji Cagur adalah seorang aktor, presenter, komedian, dan politisi. Narji resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan memutuskan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang sebelumnya ia ikuti sejak akhir 2021. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada sebuah artikel yang identik diunggah Tangselpos.id. Artikel tersebut menampilkan foto dan waktu yang sama dengan unggahan yang beredar yaitu pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 07:15 WIB. Namun, dalam artikel asli tersebut judulnya berbeda yaitu, "PSI Tangsel Sambut Positif Bergabungnya Narji Cagur". Artikel asli dari Tangselpos.id tersebut membahas pernyataan PSI Tangsel yang menyambut antusias bergabungnya Narji. Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan Narji terkait mantan Presiden Jokowi. Faktanya, artikel yang diunggah Tangselpos.id tidak menuliskan terkait klaim yang menyebut Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS. Dalam artikel tersebut Narji menyatakan, keputusannya bergabung dengan PSI didasari oleh kesamaan visi dan kedekatan yang telah terjalin dengan para kader partai tersebut. “Selama ini saya bergaul dan berinteraksi baik dengan teman-teman PSI, memiliki frekuensi yang sama,” begitu keterangan Narji. Terkait isu pencalonannya pada Pilkada Tangsel, Narji menegaskan bahwa saat ini dirinya belum memikirkan arah politik tersebut. Fokus utamanya adalah berkontribusi melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Target saya belum kesana sekarang. Saya bergabung dengan PSI karena ingin banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya di Tangsel,” begitu kata Narji. Sebelum bergabung dengan PSI, Narji merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Desember 2021. Dalam Pemilu 2024, Narji bertarung sebagai caleg untuk daerah pemilihan Jateng X dan berhasil mendapatkan 19.178 suara yang membuatnya tidak bisa melaju sebagai anggota legislatif. Melansir laman Kompas, Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Bestari Barus mengatakan, Narji resmi bergabung dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten. “Hari minggu kemarin, jadi saya di info dari kawan-kawan provinsi, DPW Banten, bahwa mereka gelar acara sunatan massal, sekaligus kesempatan yang sama ada penjaketan saudara Narji bergabung dengan PSI di Banten,” begitu keterangan Bestari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Bestari mengatakan, perpindahan partai politik merupakan sesuatu yang lumrah, termasuk untuk seorang figur publik seperti Narji. Menurutnya, pindah partai adalah hak privat seorang warga negara, termasuk dirinya yang pindah dari Partai Nasdem ke PSI. Dengan demikian, artikel yang mengklaim Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Jokowi Instruksikan Kader PSI Perkuat Akar Rumput sampai RT-RW 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Keliru, Polri Batal Tetapkan Eks Jampidsus Jadi Tersangka TPPU	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search di mesin pencari Google, guna menelusuri asal usul foto yang digunakan kedua akun tersebut dalam unggahannya. Hasilnya, tidak ada kecocokan foto tersebut dengan artikel berita dari portal berita yang kredibel, maupun dari siaran pers di situs resmi Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam pemberitaanTirtosebelumnya, eks Jampidsus Febrie justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU oleh Polri. Penetapan itu diumumkan pada Sabtu (11/7/2026), bersamaan dengan pelimpahan penanganan tiga perkara dari Polri kepada Kejagung. Tiga kasus itu yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. “Kemudian kita juga telah menetapkan sodara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri oleh oknum Penyelenggara Negara,” kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu. Selain Febrie, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR). Totok mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, dua orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dua tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Febrie dikenakan pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b. Sementara, Don Ritto diduga melakukan tindak pencucian uang yang diduga dari tindak pidana korupsi. DR disangkakan Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan c KUHP baru. Tirto juga melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci “polri batal tetapkan Febrie Adriansyah tersangka”. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan yang kredibel dan terpercaya yang menyebutkan bahwa Polri telah membatalkan status tersangka Febrie. Baca juga:Rangkuman Kasus Korupsi DJKA dan Daftar Pihak yang Terlibat 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak	Sebagai informasi, Dharma Pongrekun adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri dan Politikus Independen. Ia menentang keras kewajiban vaksinasi dan mendasarkan argumennya pada teori konspirasi global. Dalam pandangannya, vaksin baru, seperti vaksin COVID-19, merupakan bagian dari agenda terselubung elite asing dan alat kontrol digital, yang diklaim terhubung dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengikis kedaulatan masyarakat. Adapun Babeh Aldo, dengan nama asli Muhammad Ali Ridho bin Husain Assegaf adalah seorang konten kreator, aktivis sosial, dan influencer media sosial yang dikenal luas karena kelantangannya dalam menyuarakan kritik sosial, isu kedaulatan, serta pandangan skeptis terhadap kebijakan pandemi global. Sama seperti Dharma Pongrekun, nama Babeh Aldo sempat melejit secara kontroversial karena menjadi salah satu tokoh yang gencar menentang narasi arus utama mengenai COVID-19 dan kewajiban vaksinasi. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, cuplikan video tersebut identik dengan berita di laman Demokrasi.co.idyangmemperlihatkan aktivis Babeh Aldo melayangkan protes kepada Kemenkes terkait vaksin anak. Sementara, pada laman Official iNews, dan Seputar iNews RCTIdilaporkan, Babeh Aldo melakukan aksi unjuk rasa menolak kewajiban vaksin COVID-19 untuk anak sekolah, tepatnya di depan Gedung Kementrian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan penolakan vaksin HPV yang baru menyasar anak laki-laki berusia 11 tahun pada 2027. Dalam laman Tirto “Keliru, laki-laki tak perlu mendapatkan vaksin HPV,” Vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV. Mengutip Antara Gorontalo, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan mulai tahun 2027 anak laki-laki usia 11 tahun akan mendapatkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk menekan angka kanker rahim (serviks) di Indonesia. Budi menerangkan, walaupun laki-laki tidak bisa menderita kanker serviks, mereka berisiko menjadi pembawa (carrier) dan menularkan virus HPV penyebab kanker serviks ke pasangan seksualnya. "Pada 2027 kita akan mulai ke laki-laki usia 11 tahun. Meskipun mereka tidak bisa menderita kanker serviks, tetapi bisa transmitting the disease (membawa penyakitnya ke pasangan). Mereka mungkin tidak akan kena kanker serviks, tetapi bisa menjadi pembawa. Oleh karena itu, kita mau mengakselerasi pencegahan kanker serviks dengan kampanye vaksin HPV yang masif," katanya pada peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta, 4 Februari 2026. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah, dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Dikutip dari Tempo.co, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Dicky Budiman, mengatakan, pengembangan vaksin HPV telah menempuh sirkuit panjang sesuai standar internasional. Riset tersebut bermula dari tahap pra klinis serta uji laboratorium hingga pengujian terhadap hewan. Sebelum sampai ke tangan masyarakat, vaksin HPV pun telah lolos uji klinis fase satu hingga empat yang melibatkan ribuan peserta. Penggunaan vaksin HPV pertama bahkan telah disetujui sejak 20 tahun yakni pada tahun 2006 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), European Medicine Agency, dan Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika Serikat (FDA). “Artinya, vaksin ini sudah layak dan aman digunakan secara global. Bukan produk eksperimental lagi,” kata Dicky kepada Tempo, 23 Februari 2026. Menurut Dicky, lebih dari 125 negara telah memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional mereka. Hasil riset menunjukkan penurunan signifikan penderita infeksi HPV yang mencakup kutil kelamin, lesi prakanker serviks, dan kanker serviks usia muda. Peneliti dan virolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), Arif Nur Muhammad Ansori juga menjelasan alasan utama mengapa vaksin ini diberikan pada anak usia sekolah dasar rentang 9-13 tahun. Menurut dia, pemberian vaksin kepada anak-anak untuk mendapatkan efektivitas perlindungan yang maksimal sebelum mereka terpapar virus di masa depan. Berdasarkan studi imunogenisitas, anak-anak pada rentang usia tersebut memiliki respons imun yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan orang dewasa. Sehingga proteksi jangka panjang terhadap kanker serviks dapat terbentuk lebih optimal hanya dengan dosis yang lebih sedikit. “Upaya ini adalah strategi preventif yang telah teruji secara global untuk memutus rantai penularan virus Human Papillomavirus (HPV) sejak dini,” begitu keterangan Arif. Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa vaksin HPV membahayakan nyawa anak adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pegadaian Dukung Vaksinasi HPV Gratis untuk Perempuan Indonesia 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Keliru, Video Klaim Tentara Cina Mendarat di Bandara Manado	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru menemukan video identik pada akun Facebook “Raden Heri” yang diunggah pada pada 6 Januari, menampilkan sejumlah orang berseragam militer turun dari pesawat, lalu dinarasikan seolah-olah tentara Cina mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Cina ingin membuka kantor polisi di Indonesia. “TENTARA CHINA TERANG – TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO. NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH. Sangat mencurigakan.” Dalam keterangan video dituliskan “Heboh China Tiongkok Buka Kantor Polisi Di Indonesia.” Melansir akun Instagram Divisi Humas Polri @divisihumaspolri, yang diunggah pada 4 Februari 2023, menyatakan bahwa video tersebut adalah rekaman kepulangan pasukan Brimob Polri yang selesai menjalankan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua, bukan kedatangan tentara Cina. "Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah TIDAK BENAR atau HOAKS. Faktanya, video tersebut adalah pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas di Satgas Damai Carstensz, Papua," begitu keterangan tertulis di dalam keterangan unggahan. Video serupa yang diklaim merekam kedatangan pasukan tentara Cina ke Indonesia pertama kali diunggah oleh akun TikTok @99bima_satria pada Februari 2023, yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan masyarakat. Senada dengan hal itu, dituliskan dalam laporan Antara, narasi yang menyebut tentara Cina mendarat di Manado pada awal Januari 2026 dan akan membangun kantor polisi di Indonesia merupakan hoaks. Humas PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Sam Ratulangi juga memastikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di Manado. Dengan demikian, video yang beredar, yang mengklaim orasi warga dikaitkan dengan kedatangan tentara Cina di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah informasi yang keliru. Faktanya, video tersebut adalah rekaman pasukan Brimob yang tiba setelah bertugas dalam Satgas Damai Carstensz, Papua. Baca juga:TNI AD Tegaskan Babinsa Tak Dilibatkan jadi Petugas Pajak 100	2026-07-23
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Akan Kenakan Pajak Sumur Bor Setara PDAM	Tim Periksa Fakta Tirto menelusuri klaim tersebut melalui situs resmi pemerintah dan regulasi terkait pajak air tanah. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi mengenai rencana pemerintah mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor rumah tangga dengan tarif setara PDAM. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahkan telah memasukkan klaim tersebut ke dalam daftar hoaks. Dalam klarifikasinya, melalui laman resminya, Komdigi menyebut narasi yang beredar di media sosial adalah tidak benar. Komdigi menjelaskan, pemerintah memang mengenakan Pajak Air Tanah (PAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, pajak tersebut tidak berlaku untuk seluruh penggunaan air tanah, melainkan hanya dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang memenuhi ketentuan tertentu. Dalam praktiknya, objek Pajak Air Tanah umumnya menyasar penggunaan air tanah untuk kepentingan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. “Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiyadi. Foto Budi Setiyadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan artificial inteligence (AI),” tulis Kementerian Komdigi dalam situs resminya. Selain itu, dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 72 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Sementara itu dengan menggunakan Hive Moderation, hasil pengecekan menunjukkan, unggahan gambar tersebut 99,9 persen kemungkinan besar adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI). Tim Periksa Fakta Tirto juga menelusuri denganteknik reverse image, namun tidak menemukan gambar asli dari unggahan tersebut, maupun pemberitaan dari media atau sumber kredibel mengenai klaim pengenaan pajak terhadap para pemilik sumur bor atau pompa air. Termasuk, tidak menemukan pernyataan Budi Setiyadi perihal kebijakan baru pemerintah yang akan memungut pajak sumur bor rumah tangga setara PDAM. Dengan demikian, klaim yang menyebut seluruh pemilik sumur bor atau pompa air (Sanyo) akan dikenai pajak setara PDAM adalah klaim yang keliru. Baca juga:DPR Ingatkan Babinsa Jangan Jadi Alat Menakuti Wajib Pajak 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Keliru, Foto Ahok dan Kaesang Duduk Bersama Memakai Jaket PSI	Tim Periksa Fakta Tirto terlebih dahulu mengamati foto yang beredar. Pada gambar atau foto tersebut tampak Kaesang Pangarep dan Ahok duduk berdampingan di sebuah ruangan berlatar logo PSI. Ahok terlihat mengenakan jaket merah PSI yang pada bagian dada kirinya bertuliskan “Basuki Tjahaja Purnama” dan “Dewan Pembina”. Dari hasil pengamatan, foto tersebut terlihat agak janggal. Misalnya saja dari luas ruangan yang tampak tidak proporsional. Visual semacam itu biasanya merupakan hasil manipulasi dari AI atau hasil rekayasa digital. Oleh karena itu, Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan sejumlah tools. Dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, lewat pengecekan melalui situs Hive Moderation, juga ditemukan bahwa unggahan gambar tersebut 97,5 persen kemungkinan besar adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga tidak menemukan dokumentasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang menunjukkan Ahok pernah mengenakan jaket PSI dengan identitas sebagai “Dewan Pembina” sebagaimana tampak dalam foto viral tersebut. Baca juga:Hoaks Ahok Bagikan Tunjangan Bantuan Modal Usaha 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Salah, Sherly Tjoanda Dukung Purbaya Beri Bantuan Dana Pensiun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun Facebook tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “DANA PENSIUNAN ASTRA”, memiliki 547 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “info lebih lanjut silahkan kelik link di bawa in?? https://wa.me/6282379007327.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Sherly, ataupun Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 2,4 juta pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi Sherly @s_tjo, gambar yang beredar adalah foto Sherly dan anak perempuannya Benneisha Edelyn Laos pada salindia ke 8, diunggah 21 Februari 2025 yang memperlihatkan momen foto keluarga setelah Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030. “My Little Super Squad❤❤❤❤❤ "Terima kasih, Koko, Cece, dan Edrick... Karna kalian mami tegar dan kuat… Di saat Mami hampir menyerah, kalianlah yang menjadi kekuatan Mami. Di usia yang masih remaja, ketika seharusnya kalian bisa menikmati masa muda tanpa beban, kehilangan Papi mengajarkan kalian arti ketegaran. Mami bangga dan terharu melihat kalian tegar dan ikhlas menerima takdir ini..” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Sherly tidak pernah mengatakan mendukung Purbaya dan program bantuan dana pensiun melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Melansir laman Taspen, dana pensiun yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi program wajib dan sukarela. Program wajib meliputi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua), PT Taspen (untuk ASN), dan PT Asabri (untuk TNI/Polri). Program sukarela terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan Program Pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Sherly nyatakan dukungannya terhadap Purbaya yang memberikan bantuan dana pensiun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Hoaks, BI Terbitkan Uang Kertas Rp5 Juta Bergambar Soekarno	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui kanal resmi Bank Indonesia. Hasilnya, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta adalah hoaks. Melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @bank_indonesia, BI mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai hoaks mengenai uang rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. “Jangan buru-buru percaya atau membagikannya ya. Bisa dipastikan, itu hoaks yang menyesatkan,” ucap BI dalam unggahannya, dikutip Senin (20/7/2026). BI juga menjelaskan sejumlah karakteristik uang rupiah asli yang diterbitkan secara resmi, di antaranya: Memiliki sebutan pecahan dalam angka dan tulisan;Memuat tanda tangan Bank Indonesia dan pemerintah;Menampilkan gambar utama berupa pahlawan nasional;Memuat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;Memiliki angka nominal;Memiliki nomor seri berbentuk asimetris;Memuat teks: “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai…;Mencantumkan tahun cetak dan tahun emisi;Memiliki lambang Garuda Pancasila. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Untuk mengecek desain uang rupiah yang masih berlaku, masyarakat dapat mengakses menu “Rupiah” lalu memilih “Gambar Uang” di situs resmi BI. Apabila menemukan informasi meragukan terkait Bank Indonesia, masyarakat dapat menghubungi Contact Center BI 131 atau layanan WhatsApp 081131131131.Penelusuran terhadap gambar yang beredar juga menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Desain uang pada gambar tidak sesuai dengan karakteristik uang rupiah yang berlaku. Tulisan, tata letak unsur pengaman, hingga elemen visual lainnya tidak mengikuti standar uang resmi yang diterbitkan BI. Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan laman ZeroGPT. Dari pengecekan itu didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan AI atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, klaim yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta bergambar Soekarno adalah hoaks dan tidak didasari oleh informasi dari sumber atau media yang kredibel. Baca juga:BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Baru, Begini PenampakannyaKesimpulanBerdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas pecahan Rp5 juta bergambar Soekarno adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).Bank Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp5 juta. Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi mengenai uang rupiah melalui kanal resmi BI dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum terverifikasi.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100	2026-07-20
Berita CekFakta	Salah, Sopir Tangki Pertamina Mogok Akibatkan Pasokan BBM Langka	Tim Riset Tirto terlebih dahulu mengamati video yang beredar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang mengenakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Di sekitar lokasi juga tampak sejumlah mobil tangki Pertamina. Meski demikian, video tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa yang terekam merupakan aksi mogok sopir truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Sumatra. Untuk menelusuri asal-usul video, Tirto menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan video yang sama telah diunggah oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah akun Facebook "Cerita Sopir Truk" yang mengunggah video tersebut pada Sabtu (11/7/2026). Dalam keterangannya disebutkan: “Demo sopir BBM. Dari info yang beredar, karena kontrak PT GUN habis di Pertamina yang TDK mau membayarkan hak semua pekerja, maka dari itu kami minta pertanggungjawaban PT GUN. Tolong bantu kami Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Menteri Tenaga Kerja Yassierli, anggota DPR Komisi III, dan pihak terkait mau membantu kami sopir ini.” Namun, unggahan tersebut tidak menyebutkan bahwa aksi itu menyebabkan mogok distribusi BBM ataupun memicu kelangkaan BBM di Sumatra. Selain itu, Tirto juga belum menemukan informasi yang menjelaskan secara utuh lokasi, waktu, maupun konteks lengkap pengambilan video tersebut. Penelusuran Google Images juga mengarahkan Tirto pada artikel periksa fakta Kompas.com berjudul "[KLARIFIKASI] Penjelasan Pertamina soal Video Sopir Truk Tangki Mogok Kerja" yang terbit pada Rabu (15/7/2026). Mengutip keterangan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi terkait iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi awak mobil tangki (AMT). "Video ini dari beberapa minggu yang lalu saat ada penyampaian aspirasi terkait iuran DPLK AMT ke kontraktornya," kata Kitty kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2026). Kitty menegaskan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. "Penyampaian aspirasinya berlangsung sebentar dan tidak menyebabkan terhambatnya operasional distribusi BBM," ujarnya. Penjelasan serupa juga disampaikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, yang membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal maupun mogok kerja sopir mobil tangki sebagai penyebab terganggunya distribusi BBM di sejumlah SPBU di Sumatra Utara. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya menyasar awak mobil tangki yang dinilai tidak memenuhi persyaratan atau memiliki kinerja kurang baik. Ia juga membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai aksi mogok kerja sopir mobil tangki. Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi, Pertamina mendatangkan 41 awak mobil tangki dari luar wilayah Sumbagut. "Kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar. Kondisinya di Medan Group masih berjalan dengan baik. Memang secara ritase ada penurunan, namun itu kami back up dengan penambahan mobil tangki," kata Sunardi. Sebagai konteks, Tirto melaporkan, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026), PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena antrean pembelian BBM yang terjadi di Sumatra. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan, stok BBM Pertamina sebenarnya berada dalam kondisi aman. Namun, terjadi lonjakan pembelian jenis BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite. "Namun demikian tentunya kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatera secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar," jelas Taufik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai langkah percepatan normalisasi distribusi, antara lain dengan menambah armada mobil tangki, memperkuat jumlah awak mobil tangki (AMT), mengoperasikan terminal BBM dan sejumlah SPBU selama 24 jam, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan mitra transportasi. “Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini telah kembali berjalan normal," urai VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora. Personel TNI juga dilibatkan untuk membantu proses distribusi agar penyaluran BBM ke SPBU dapat kembali berjalan lancar. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM tetap dalam kondisi aman dan kelangkaan yang terjadi bersifat sementara akibat gangguan distribusi, bukan karena kekurangan stok BBM. "Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tandas Kitty. Baca juga:Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama Terapkan Integrasi Data Pajak 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Hoaks, Luhut Sebut WNI Tak Bayar Pajak Dicopot Jadi Warga Negara	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan mencari rekam jejak pemberitaan media kredibel, siaran pers pemerintah, maupun unggahan resmi yang memuat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang tidak membayar pajak. Hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi Luhut yang berbunyi, ataupun bermakna, “kalau tidak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya.” Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak. Sementara itu, pelanggaran kewajiban perpajakan di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan pencabutan kewarganegaraan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mencemati foto yang digunakan dalam unggahan tersebut. Dengan teknik reverse image, Tirto menemukan bahwa foto yang diunggah identik dengan unggahan foto pada laman Cakrawala.co dalam artikel yang publish pada 26 Maret 2023, berjudul "Opa Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong." Dalam artikel dituliskan, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Sedikitnya 27 aplikasi telah digunakan di lingkungan kementerian. Melihat tingginya penggunaan teknologi itu, Luhut mengimbau kepada generasi muda untuk tidak ragu berinovasi. Luhut tidak berbicara sama sekali perihal pembayaran pajak dan pencopotan kewarganegaraan. Baca juga:Luhut Sebut AI Bisa Tekan Fraud BPJS, Potensi Hemat Rp20 Triliun 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Warga Mojokerto Rusak Dapur MBG	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Foto yang diklaim memperlihatkan perusakan dapur MBG itu telah beberapa kali beredar di media sosial. Namun, narasi tersebut tidak benar. Melansir laman Antara, 14 Februari 2026. Peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Foto itu mirip dengan visual yang diperlihatkan dalam unggahan video Instagram @the.ne.bulletin yang diunggah pada 23 Desember 2025. Peristiwa dalam video adalah kerusuhan yang terjadi di wilayah Kheroni, Karbi Anglong, dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam pemberitaan NDTV India, 24 Desember 2025, bentrokan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. “The incident intensified the already volatile situation, prompting authorities to deploy additional security forces and strengthen measures to restore order in the area. #Kheroni #karbianglong #assam #westkarbianglong #khobornetwork.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan video. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, narasi warga Mojokerto merusak dapur MBG karena ada anak keracunan adalah hoaks. Tidak ditemukan pemberitaan mengenai peristiwa semacam itu. Foto yang dibagikan adalah kerusuhan di India pada Desember 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan warga Mojokerto merusak dapur MBG adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pengumpulan Data MBG 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Sebut Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin TBC	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan pada akun Facebook resmi Kementrian Kesehatan RI, informasi yang menyatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC, dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Menurut Erlina Burhan, guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, sekaligus peneliti utama nasional vaksin tuberculosis M72, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar. “Wah ini saya harus menerangkan ini ya, nggak betul itu, nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya. Dan ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini.” Demikian jelas Erlina. Erlina mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan istilah kelinci percobaan karena dalam dunia riset sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sedang dibicarakan ini, yaitu vaksin M72 yang disponsori oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Vakisn ini sebenarnya sudah dimulai uji cobanya secara preklinik, artinya uji cobanya bukan pada manusia, yaitu mulai diuji di laboratorium. Para peneliti menyebutnya sebagai penelitian in vitro, lalu berlanjut penelitian pada hewan untuk menguji efektivitas dan juga keamanannya. Penelitian dalam tahapan tersebut bahkan memakan waktu hingga 10 tahun. Baru di tahun 2006, vaksin ini terbukti cukup efektif pada hewan, dan juga aman. Dari fase uji pada hewan tersebut, baru berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu pada manusia. Tahapan penelitian pada manusia ini juga sangat lama dan tidak sembarangan. Penelitian pada tahapan tersebut memiliki fase-fase yang juga harus disetujui oleh Komite Etik, termasuk otoritas yang berwenang. Seperti yang diberitakan Tirto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pelaksanaan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan oleh yayasan Bill Gates, The Gates Foundation, sudah melewati uji klinis yang ketat dan secara ilmiah sudah terbukti aman. Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran publik soal adanya isu terkait masyarakat Indonesia akan menjadi kelinci percobaan dari uji coba vaksin tersebut. “Pertanyaan (kekhawatiran) seperti ini itu banyak (pada saat) dilakukan di clinical trial (uji klinis) level 1 yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu sudah dilakukan. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga, ini bukan kayak kelinci percobaan,” ujar Budi saat ditemui usai menghadiri acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, di Kantor Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025). Budi menyatakan, vaksin-vaksin yang kini sudah ada, telah terbukti dalam menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, sehingga anggapan soal vaksin berbahaya adalah salah. Adapun, kata dia, saat ini TBC menjadi urutan kedua penyakit menular yang paling banyak membunuh orang di dunia. “100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Enggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia, semenit itu 2 yang meninggal, kita ngomong ini aja mungkin sudah 10 meninggal di dunia, di Indonesia setahunnya 125 ribu. Setiap 4 menit 1 meninggal. Jadi ini harus dihilangkan dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya turun,” jelasnya. Selain itu, menurut Budi, TBC merupakan penyakit yang hanya ada di negara menengah ke bawah. Sehingga, dengan kondisi itu, pemerintah harus berusaha untuk menekan angka penyakit dan menemukan vaksin. “Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti Covid ada clinical trial 1, aman apa enggak, clinical trial 2 bisa di manusia, aman apa enggak. Tiga, dia lihat efektivitasnya kalau dikasih yang sembuh berapa persen? Nah, Indonesia menjadi tempat clinical trial 3 sudah jalan. Dua ribu lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran,” ujarnya. Adapun cuplikan video dalam unggahan tersebut adalah momen Prabowo menerima kunjungan pendiri Microsoft Group, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan kedatangan filantropi asal Amerika Serikat itu bertujuan untuk memberikan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam Tirto, Presiden Prabowo Subianto mengagumi kedermawanan Bill Gates, dalam bidang kesehatan, salah satunya karena mendanai pengembangan vaksin Tuberkulosis (TBC) untuk digunakan di seluruh dunia. Prabowo mengatakan, Bill Gates tertarik untuk melakukan uji coba pengembangan vaksin TBC di Indonesia, bukan sebagai kelinci percobaan vaksin tersebut. "Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba, dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban [penduduk] kita cukup besar," kata Prabowo usai bertemu Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Faktanya, vaksin TBC tersebut telah teruji secara klinis dan Prabowo menyatakan Indonesia terpilih karena tingginya beban penyakit TBC di Tanah Air, dan menyebut upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat TBC yang mencapai hampir 100 ribu per tahun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Hoaks, Prabowo Lantik Mahfud MD Jadi Jaksa Agung	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gambar wajah Prabowo dan Mahfud MD yang tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi @mohmahfudmd, berita palsu terkait Mahfud MD diangkat menjadi Jaksa Agung juga pernah disebarkan pada Desember 2024. Mahfud mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Mahfud MD menjelaskan bahwa narasi yang dibuat hanyalah fiksi dan gambar yang ditampilkan hanya hasil editan dan informasi yang beredar tersebut tidak berdasarkan sumber yang akurat. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar2 tidak tahu soal ini.” Begitu tulis Mahfud pada akun Instagramnya. Dalam laman Kejaksaan Agungtertulis, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah ST Burhanuddin (Sanitiar Burhanuddin) yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung untuk masa jabatan 2024-2029 pada hari Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan ⁠Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024. Selanjutnya, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo lantik Mahfud MD jadi Jaksa Agung” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Antara News.Dalam laman tersebut dilaporkan, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin sendiri telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019. Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus. “Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” begitu keterangan Mahfud dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024), sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo melantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Uang Sitaan Kejagung 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Hoaks, Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Natalius Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Merah Putih”. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi perihal Natalius Pigai menyatakan seperti klaim yang beredar tersebut. Kementerian HAM dalam siaran pers resminya pada Jumat (10/7/2026) justru dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pernyataan Pigai itu merupakan berita tidak benar atau hoaks. “Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” tulis Kementerian HAM dalam siaran pers resminya. Lebih lanjut, Kementerian HAM menyatakan bahwa informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kementerian HAM menekankan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, penyebaran berita hoaks juga disebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kementerian HAM mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, khususnya yang mencatut nama pejabat publik maupun lembaga negara. Masyarakat diharapkan merujuk pada kanal komunikasi resmi Kementerian HAM untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tulisnya. Senada dengan hal itu, narasi tersebut juga dibantah oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Tim TurnBackHoax menegaskan bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, unggahan foto berisi klaim “Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih” dipastikan merupakan konten palsu (fabricated content). Baca juga:Komnas Perempuan Kritik Skrining Kesehatan Calon Manajer Kopdes 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Salah, Artikel Narji Puji Jokowi Lebih Hebat dari Nabi Ibrahim	Sebagai informasi, Sunarji atau lebih dikenal dengan nama panggung Narji Cagur adalah seorang aktor, presenter, komedian, dan politisi. Narji resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan memutuskan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang sebelumnya ia ikuti sejak akhir 2021. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada sebuah artikel yang identik diunggah Tangselpos.id. Artikel tersebut menampilkan foto dan waktu yang sama dengan unggahan yang beredar yaitu pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 07:15 WIB. Namun, dalam artikel asli tersebut judulnya berbeda yaitu, "PSI Tangsel Sambut Positif Bergabungnya Narji Cagur". Artikel asli dari Tangselpos.id tersebut membahas pernyataan PSI Tangsel yang menyambut antusias bergabungnya Narji. Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan Narji terkait mantan Presiden Jokowi. Faktanya, artikel yang diunggah Tangselpos.id tidak menuliskan terkait klaim yang menyebut Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS. Dalam artikel tersebut Narji menyatakan, keputusannya bergabung dengan PSI didasari oleh kesamaan visi dan kedekatan yang telah terjalin dengan para kader partai tersebut. “Selama ini saya bergaul dan berinteraksi baik dengan teman-teman PSI, memiliki frekuensi yang sama,” begitu keterangan Narji. Terkait isu pencalonannya pada Pilkada Tangsel, Narji menegaskan bahwa saat ini dirinya belum memikirkan arah politik tersebut. Fokus utamanya adalah berkontribusi melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Target saya belum kesana sekarang. Saya bergabung dengan PSI karena ingin banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya di Tangsel,” begitu kata Narji. Sebelum bergabung dengan PSI, Narji merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Desember 2021. Dalam Pemilu 2024, Narji bertarung sebagai caleg untuk daerah pemilihan Jateng X dan berhasil mendapatkan 19.178 suara yang membuatnya tidak bisa melaju sebagai anggota legislatif. Melansir laman Kompas, Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Bestari Barus mengatakan, Narji resmi bergabung dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten. “Hari minggu kemarin, jadi saya di info dari kawan-kawan provinsi, DPW Banten, bahwa mereka gelar acara sunatan massal, sekaligus kesempatan yang sama ada penjaketan saudara Narji bergabung dengan PSI di Banten,” begitu keterangan Bestari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Bestari mengatakan, perpindahan partai politik merupakan sesuatu yang lumrah, termasuk untuk seorang figur publik seperti Narji. Menurutnya, pindah partai adalah hak privat seorang warga negara, termasuk dirinya yang pindah dari Partai Nasdem ke PSI. Dengan demikian, artikel yang mengklaim Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Jokowi Instruksikan Kader PSI Perkuat Akar Rumput sampai RT-RW 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Keliru, Polri Batal Tetapkan Eks Jampidsus Jadi Tersangka TPPU	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search di mesin pencari Google, guna menelusuri asal usul foto yang digunakan kedua akun tersebut dalam unggahannya. Hasilnya, tidak ada kecocokan foto tersebut dengan artikel berita dari portal berita yang kredibel, maupun dari siaran pers di situs resmi Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam pemberitaanTirtosebelumnya, eks Jampidsus Febrie justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU oleh Polri. Penetapan itu diumumkan pada Sabtu (11/7/2026), bersamaan dengan pelimpahan penanganan tiga perkara dari Polri kepada Kejagung. Tiga kasus itu yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. “Kemudian kita juga telah menetapkan sodara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri oleh oknum Penyelenggara Negara,” kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu. Selain Febrie, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR). Totok mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, dua orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dua tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Febrie dikenakan pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b. Sementara, Don Ritto diduga melakukan tindak pencucian uang yang diduga dari tindak pidana korupsi. DR disangkakan Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan c KUHP baru. Tirto juga melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci “polri batal tetapkan Febrie Adriansyah tersangka”. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan yang kredibel dan terpercaya yang menyebutkan bahwa Polri telah membatalkan status tersangka Febrie. Baca juga:Rangkuman Kasus Korupsi DJKA dan Daftar Pihak yang Terlibat 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak	Sebagai informasi, Dharma Pongrekun adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri dan Politikus Independen. Ia menentang keras kewajiban vaksinasi dan mendasarkan argumennya pada teori konspirasi global. Dalam pandangannya, vaksin baru, seperti vaksin COVID-19, merupakan bagian dari agenda terselubung elite asing dan alat kontrol digital, yang diklaim terhubung dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengikis kedaulatan masyarakat. Adapun Babeh Aldo, dengan nama asli Muhammad Ali Ridho bin Husain Assegaf adalah seorang konten kreator, aktivis sosial, dan influencer media sosial yang dikenal luas karena kelantangannya dalam menyuarakan kritik sosial, isu kedaulatan, serta pandangan skeptis terhadap kebijakan pandemi global. Sama seperti Dharma Pongrekun, nama Babeh Aldo sempat melejit secara kontroversial karena menjadi salah satu tokoh yang gencar menentang narasi arus utama mengenai COVID-19 dan kewajiban vaksinasi. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, cuplikan video tersebut identik dengan berita di laman Demokrasi.co.idyangmemperlihatkan aktivis Babeh Aldo melayangkan protes kepada Kemenkes terkait vaksin anak. Sementara, pada laman Official iNews, dan Seputar iNews RCTIdilaporkan, Babeh Aldo melakukan aksi unjuk rasa menolak kewajiban vaksin COVID-19 untuk anak sekolah, tepatnya di depan Gedung Kementrian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan penolakan vaksin HPV yang baru menyasar anak laki-laki berusia 11 tahun pada 2027. Dalam laman Tirto “Keliru, laki-laki tak perlu mendapatkan vaksin HPV,” Vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV. Mengutip Antara Gorontalo, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan mulai tahun 2027 anak laki-laki usia 11 tahun akan mendapatkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk menekan angka kanker rahim (serviks) di Indonesia. Budi menerangkan, walaupun laki-laki tidak bisa menderita kanker serviks, mereka berisiko menjadi pembawa (carrier) dan menularkan virus HPV penyebab kanker serviks ke pasangan seksualnya. "Pada 2027 kita akan mulai ke laki-laki usia 11 tahun. Meskipun mereka tidak bisa menderita kanker serviks, tetapi bisa transmitting the disease (membawa penyakitnya ke pasangan). Mereka mungkin tidak akan kena kanker serviks, tetapi bisa menjadi pembawa. Oleh karena itu, kita mau mengakselerasi pencegahan kanker serviks dengan kampanye vaksin HPV yang masif," katanya pada peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta, 4 Februari 2026. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah, dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Dikutip dari Tempo.co, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Dicky Budiman, mengatakan, pengembangan vaksin HPV telah menempuh sirkuit panjang sesuai standar internasional. Riset tersebut bermula dari tahap pra klinis serta uji laboratorium hingga pengujian terhadap hewan. Sebelum sampai ke tangan masyarakat, vaksin HPV pun telah lolos uji klinis fase satu hingga empat yang melibatkan ribuan peserta. Penggunaan vaksin HPV pertama bahkan telah disetujui sejak 20 tahun yakni pada tahun 2006 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), European Medicine Agency, dan Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika Serikat (FDA). “Artinya, vaksin ini sudah layak dan aman digunakan secara global. Bukan produk eksperimental lagi,” kata Dicky kepada Tempo, 23 Februari 2026. Menurut Dicky, lebih dari 125 negara telah memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional mereka. Hasil riset menunjukkan penurunan signifikan penderita infeksi HPV yang mencakup kutil kelamin, lesi prakanker serviks, dan kanker serviks usia muda. Peneliti dan virolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), Arif Nur Muhammad Ansori juga menjelasan alasan utama mengapa vaksin ini diberikan pada anak usia sekolah dasar rentang 9-13 tahun. Menurut dia, pemberian vaksin kepada anak-anak untuk mendapatkan efektivitas perlindungan yang maksimal sebelum mereka terpapar virus di masa depan. Berdasarkan studi imunogenisitas, anak-anak pada rentang usia tersebut memiliki respons imun yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan orang dewasa. Sehingga proteksi jangka panjang terhadap kanker serviks dapat terbentuk lebih optimal hanya dengan dosis yang lebih sedikit. “Upaya ini adalah strategi preventif yang telah teruji secara global untuk memutus rantai penularan virus Human Papillomavirus (HPV) sejak dini,” begitu keterangan Arif. Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa vaksin HPV membahayakan nyawa anak adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pegadaian Dukung Vaksinasi HPV Gratis untuk Perempuan Indonesia 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Salah, Presiden FIFA, Gianni Infantino, Pakai Jersei Argentina	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, diketahui bahwa foto itu telah beredar di media sosial sejak 8 Juli 2026. Foto itu juga diunggah di platform media sosial Instagram oleh akun bernama @sportbc.ba pada 9 Juli 2026. Sebuah akun parodi sepak bola bernama @NOT_MOTD di platform media sosial X juga mengunggah foto tersebut. Selanjutnya, Tirto memeriksa akun Instagram resmi Gianni Infantino dan FIFA. Tidak ditemukan unggahan maupun dokumentasi resmi yang menunjukkan Infantino menghadiri jamuan makan bersama para wasit dengan mengenakan jersei tim nasional Argentina. Ketiadaan dokumentasi resmi tersebut menjadi indikasi awal bahwa gambar yang beredar patut dipertanyakan, terlebih narasi yang menyertainya muncul di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan dikaitkan dengan dugaan keberpihakan Presiden FIFA kepada Argentina. Untuk menguji keaslian gambar, Tirto kemudian menggunakan Hive Moderation, layanan pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Hasilnya, foto tersebut terdeteksi 99,2 persen kemungkinan besar dihasilkan oleh AI. Sementara itu, 31,2 persen kemungkinan foto tersebut juga merupakan deepfake. Adapun deteksi dari Hive Moderation menduga foto itu dihasilkan melalui platform AI ChatGPT, dengan kemungkinan sebesar 33,2 persen untuk gptimage1_5 dan 22,8 persen untuk gptimage2. Baca juga:Profil Timnas Prancis, Ranking FIFA, & Berapa Kali Final Pildun? 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar ilustrasi unjuk rasa dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada ekspresi para demonstran yang datar, serta api yang membakar kayu di tengah kerumunan tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kemudian, Tirto menuliskan kata kunci “aksi masyarakat protes pajak” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar. Akun tersebut menyatakan unggahan yang mengklaim adanya aksi demonstrasi massa yang menyerukan stop bayar pajak adalah hoaks. Lebih lanjut, @humaspoldajabar mengatakan, di media sosial memang beredar unggahan foto yang diklaim menunjukkan aksi unjuk rasa memprotes pengelolaan pajak. Massa disebut menyerukan stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Air. Di sisi lain, seruan boikot pajak kembali ramai di media sosial seiring mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Meski isu tersebut memicu berbagai reaksi publik, penyebaran informasi tetap perlu didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menyesatkan atau memperkuat narasi yang belum terbukti. Senada dengan hal tersebut, melansir laman Kompas, seruan stop bayar pajak kembali muncul di media sosial di tengah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kawasan Sentul, Jawa Barat pada 8 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan korupsi batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada awal Juni 2026. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. Dari penggeledahan itu, kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kilogram (kg), uang 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan uang Rp100 juta. Tirto, dalam laporannya menuliskan, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengungkapkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, FA (Febrie) dan DR. Adapun DR adalah Don Ritto, pihak swasta yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. "Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (11/7/2026). "Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang," sambungnya. Namun, catatan hitam di internal penegak hukum ini bukan yang pertama. Berdasarkan data penindakan hukum terbuka sejak 2008 hingga 2026, rentetan jaksa terbukti berulang kali tersandung skandal korupsi, suap, hingga pemerasan perkara. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-13
Berita CekFakta	Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Salah, Tinta Tak Kasat Mata dalam Vaksin untuk Sistem Pengawasan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman FactCheck.org yang ditulis pada 14 April 2020, beredar teori konspirasi yang secara keliru mengklaim Bill Gates berencana menggunakan pengujian COVID-19 dan vaksin masa depan untuk melacak orang dengan menggunakan microchip. Faktanya, penelitian yang didanai oleh Yayasan Gates tidak berkaitan dengan penanaman microchip atau pelacakan manusia melalui vaksin COVID-19. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan tinta tak terlihat yang dapat menyimpan riwayat vaksinasi pada kulit, khususnya untuk membantu pencatatan vaksin di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Tanda tersebut hanya dapat dibaca menggunakan ponsel pintar yang dimodifikasi dari jarak sangat dekat (kurang dari 30 cm) dan tidak memiliki kemampuan untuk melacak lokasi atau pergerakan seseorang. Peneliti Kevin McHugh seorang profesor bioteknologi di Universitas Rice menegaskan bahwa teknologi ini hanya berfungsi sebagai penyimpan data vaksinasi, bukan alat pelacak. Yayasan Gates juga mengonfirmasi bahwa penelitian tersebut tidak memiliki hubungan dengan program vaksin COVID-19. Oleh karena itu, klaim bahwa vaksin COVID-19 digunakan untuk menanam microchip pelacak merupakan teori konspirasi yang tidak berdasar. “Tanda-tanda ini dikembangkan untuk menyediakan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapa pun. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas (misalnya, tidak dipersonalisasi) secara lokal. Tanda-tanda ini memerlukan pencitraan garis pandang langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau berkelanjutan sama sekali tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis.” Begitu jelas Kevin McHugh sebagaimana dikutip dari Factcheck.org. Adapun tautan artikel https://www.scientificamerican.com/.../invisible-ink.../ yang dicantumkan dalam unggahan, membahas penelitian yang dilakukan oleh para insinyur MIT yang mengembangkan cara untuk menyimpan informasi medis di bawah kulit. Dengan menggunakan pewarna titik kuantum yang diberikan bersamaan dengan vaksin, melalui patch jarum mikro. Pewarna tersebut tidak terlihat oleh mata telanjang dan dapat dibaca kemudian menggunakan ponsel pintar yang telah dimodifikasi khusus. Pada akhir 2019, para peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) memang menerbitkan studi tentang penggunaan quantum dot (titik kuantum) dan jarum mikro (microneedle) untuk merekam riwayat vaksinasi di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk membantu pencatatan medis di negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur digital. Namun, teknologi titik kuantum ini masih dalam tahap konseptual di laboratorium dan tidak pernah digabungkan dengan cairan vaksin apa pun termasuk vaksinasi wajib maupun vaksin COVID-19. Dalam laman Reuters, proyek teknologi pewarna titik kuantum memang menerima pendanaan dari Yayasan Bill dan Melinda Gates, tetapi video yang beredar, menyajikan teknologi ini secara menyesatkan dan menggambarkannya dengan tidak akurat. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa pewarna tersebut adalah "chip" dan "sistem pelacakan yang akan mengubah DNA". Pewarna titik kuantum tersebut bukan sistem pelacakan dan tidak menyandikan informasi pribadi apa pun. Senada dengan hal tersebut dalam laman Tempo, klaim bahwa tinta tak kasat mata dimasukan ke vaksin adalah tidak benar. Vaksin COVID-19 dibuat dari bahan biologis, seperti mRNA, protein atau virus yang dilemahkan dan aman, serta tidak bersifat magnetik. Menurut seorang epidemiolog Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, narasi-narasi tersebut sudah lama beredar yang disebarkan oleh kelompok penganut teori konspirasi. Video yang melihatkan seseorang menempelkan magnet pada lengan yang disuntik vaksin menunjukan bahwa ada chip yang dimasukan ke dalam tubuh adalah tidak benar. Dicky menegaskan tidak ada komponen magnetik dalam vaksin. “Jadi vaksin tidak mengandung komponen logam atau bahan magnet. Video yang menunjukkan magnet menempel pada kulit di lokasi suntikan, sebetulnya hal yang umum. Banyak faktor yang bisa membuat benda kecil seperti magnet menempel sementara pada kulit. Minyak atau kelembaban kulit bisa menyebabkan benda kecil seperti magnet menempel sementara. Atau juga teknik menempatkan,” ungkap Dicky, dikutip dari Tempo, 14 Juli 2024. Dicky menjelaskan, semua vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang ketat dan diawasi terus oleh otoritas kesehatan. Kalau di Indonesia ada Badan POM dan juga tentu Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Komposisi setiap vaksin itu dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. “Artinya tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung klaim bahwa vaksin mengandung barang haram, najis, dan berbahaya. Karena diperlihatkan secara transparan,” jelasnya. Proses persetujuan vaksin juga harus memenuhi standar keamanan sebelum disetujui untuk publik. Dalam hal ini termasuk analisa yang sangat mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan. Terkait tinta tak kasat mata dan alat deteksi, Dicky menyebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin mengandung tinta tak kasat mata atau alat deteksi. Karena teknologi seperti itu tidak pernah ditemukan dalam vaksin Khusus vaksin COVID-19, sudah terbukti dibuat dari bahan biologis, seperti messenger RNA, protein atau virus yang aman, dan tidak bersifat magnetik. Jadi, setelah vaksin diberikan maka vaksin akan hilang menjadi proses yang disebut sebagai respon imun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin dimasukkan tinta tak kasat mata untuk mengawasi manusia adalah keliru dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi 100	2026-07-22
Berita CekFakta	Keliru, Foto Ahok dan Kaesang Duduk Bersama Memakai Jaket PSI	Tim Periksa Fakta Tirto terlebih dahulu mengamati foto yang beredar. Pada gambar atau foto tersebut tampak Kaesang Pangarep dan Ahok duduk berdampingan di sebuah ruangan berlatar logo PSI. Ahok terlihat mengenakan jaket merah PSI yang pada bagian dada kirinya bertuliskan “Basuki Tjahaja Purnama” dan “Dewan Pembina”. Dari hasil pengamatan, foto tersebut terlihat agak janggal. Misalnya saja dari luas ruangan yang tampak tidak proporsional. Visual semacam itu biasanya merupakan hasil manipulasi dari AI atau hasil rekayasa digital. Oleh karena itu, Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan sejumlah tools. Dari pengecekan pada laman ZeroGPT,didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 95 persen buatan AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, lewat pengecekan melalui situs Hive Moderation, juga ditemukan bahwa unggahan gambar tersebut 97,5 persen kemungkinan besar adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image). Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tirto juga tidak menemukan dokumentasi resmi maupun pemberitaan media kredibel yang menunjukkan Ahok pernah mengenakan jaket PSI dengan identitas sebagai “Dewan Pembina” sebagaimana tampak dalam foto viral tersebut. Baca juga:Hoaks Ahok Bagikan Tunjangan Bantuan Modal Usaha 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Salah, Sherly Tjoanda Dukung Purbaya Beri Bantuan Dana Pensiun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun Facebook tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “DANA PENSIUNAN ASTRA”, memiliki 547 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “info lebih lanjut silahkan kelik link di bawa in?? https://wa.me/6282379007327.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Sherly, ataupun Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 2,4 juta pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi Sherly @s_tjo, gambar yang beredar adalah foto Sherly dan anak perempuannya Benneisha Edelyn Laos pada salindia ke 8, diunggah 21 Februari 2025 yang memperlihatkan momen foto keluarga setelah Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030. “My Little Super Squad❤❤❤❤❤ "Terima kasih, Koko, Cece, dan Edrick... Karna kalian mami tegar dan kuat… Di saat Mami hampir menyerah, kalianlah yang menjadi kekuatan Mami. Di usia yang masih remaja, ketika seharusnya kalian bisa menikmati masa muda tanpa beban, kehilangan Papi mengajarkan kalian arti ketegaran. Mami bangga dan terharu melihat kalian tegar dan ikhlas menerima takdir ini..” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Sherly tidak pernah mengatakan mendukung Purbaya dan program bantuan dana pensiun melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Melansir laman Taspen, dana pensiun yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi program wajib dan sukarela. Program wajib meliputi BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua), PT Taspen (untuk ASN), dan PT Asabri (untuk TNI/Polri). Program sukarela terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan Program Pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Sherly nyatakan dukungannya terhadap Purbaya yang memberikan bantuan dana pensiun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Bank Mandiri Taspen Perluas Pasar, Target Nasabah Umur 40-an 100	2026-07-21
Berita CekFakta	Hoaks, BI Terbitkan Uang Kertas Rp5 Juta Bergambar Soekarno	Tirto menelusuri klaim tersebut melalui kanal resmi Bank Indonesia. Hasilnya, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta adalah hoaks. Melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @bank_indonesia, BI mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai hoaks mengenai uang rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. “Jangan buru-buru percaya atau membagikannya ya. Bisa dipastikan, itu hoaks yang menyesatkan,” ucap BI dalam unggahannya, dikutip Senin (20/7/2026). BI juga menjelaskan sejumlah karakteristik uang rupiah asli yang diterbitkan secara resmi, di antaranya: Memiliki sebutan pecahan dalam angka dan tulisan;Memuat tanda tangan Bank Indonesia dan pemerintah;Menampilkan gambar utama berupa pahlawan nasional;Memuat frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;Memiliki angka nominal;Memiliki nomor seri berbentuk asimetris;Memuat teks: “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai…;Mencantumkan tahun cetak dan tahun emisi;Memiliki lambang Garuda Pancasila. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Untuk mengecek desain uang rupiah yang masih berlaku, masyarakat dapat mengakses menu “Rupiah” lalu memilih “Gambar Uang” di situs resmi BI. Apabila menemukan informasi meragukan terkait Bank Indonesia, masyarakat dapat menghubungi Contact Center BI 131 atau layanan WhatsApp 081131131131.Penelusuran terhadap gambar yang beredar juga menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Desain uang pada gambar tidak sesuai dengan karakteristik uang rupiah yang berlaku. Tulisan, tata letak unsur pengaman, hingga elemen visual lainnya tidak mengikuti standar uang resmi yang diterbitkan BI. Tirto kemudian melakukan pengecekan menggunakan laman ZeroGPT. Dari pengecekan itu didapatkan hasil, gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan AI atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, klaim yang diunggah oleh sejumlah akun di media sosial bahwa BI menerbitkan uang kertas Rp5 juta bergambar Soekarno adalah hoaks dan tidak didasari oleh informasi dari sumber atau media yang kredibel. Baca juga:BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Baru, Begini PenampakannyaKesimpulanBerdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa BI menerbitkan uang kertas pecahan Rp5 juta bergambar Soekarno adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).Bank Indonesia menegaskan tidak pernah mengeluarkan uang rupiah pecahan Rp5 juta. Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi mengenai uang rupiah melalui kanal resmi BI dan tidak mudah menyebarkan konten yang belum terverifikasi.==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id. 100	2026-07-20
Berita CekFakta	Salah, Sopir Tangki Pertamina Mogok Akibatkan Pasokan BBM Langka	Tim Riset Tirto terlebih dahulu mengamati video yang beredar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang mengenakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Di sekitar lokasi juga tampak sejumlah mobil tangki Pertamina. Meski demikian, video tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa yang terekam merupakan aksi mogok sopir truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Sumatra. Untuk menelusuri asal-usul video, Tirto menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images. Hasil penelusuran menunjukkan video yang sama telah diunggah oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah akun Facebook "Cerita Sopir Truk" yang mengunggah video tersebut pada Sabtu (11/7/2026). Dalam keterangannya disebutkan: “Demo sopir BBM. Dari info yang beredar, karena kontrak PT GUN habis di Pertamina yang TDK mau membayarkan hak semua pekerja, maka dari itu kami minta pertanggungjawaban PT GUN. Tolong bantu kami Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Menteri Tenaga Kerja Yassierli, anggota DPR Komisi III, dan pihak terkait mau membantu kami sopir ini.” Namun, unggahan tersebut tidak menyebutkan bahwa aksi itu menyebabkan mogok distribusi BBM ataupun memicu kelangkaan BBM di Sumatra. Selain itu, Tirto juga belum menemukan informasi yang menjelaskan secara utuh lokasi, waktu, maupun konteks lengkap pengambilan video tersebut. Penelusuran Google Images juga mengarahkan Tirto pada artikel periksa fakta Kompas.com berjudul "[KLARIFIKASI] Penjelasan Pertamina soal Video Sopir Truk Tangki Mogok Kerja" yang terbit pada Rabu (15/7/2026). Mengutip keterangan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, video tersebut merupakan rekaman lama yang mendokumentasikan penyampaian aspirasi terkait iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi awak mobil tangki (AMT). "Video ini dari beberapa minggu yang lalu saat ada penyampaian aspirasi terkait iuran DPLK AMT ke kontraktornya," kata Kitty kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2026). Kitty menegaskan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung singkat dan tidak mengganggu operasional distribusi BBM. "Penyampaian aspirasinya berlangsung sebentar dan tidak menyebabkan terhambatnya operasional distribusi BBM," ujarnya. Penjelasan serupa juga disampaikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, yang membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal maupun mogok kerja sopir mobil tangki sebagai penyebab terganggunya distribusi BBM di sejumlah SPBU di Sumatra Utara. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya menyasar awak mobil tangki yang dinilai tidak memenuhi persyaratan atau memiliki kinerja kurang baik. Ia juga membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai aksi mogok kerja sopir mobil tangki. Untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi, Pertamina mendatangkan 41 awak mobil tangki dari luar wilayah Sumbagut. "Kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar. Kondisinya di Medan Group masih berjalan dengan baik. Memang secara ritase ada penurunan, namun itu kami back up dengan penambahan mobil tangki," kata Sunardi. Sebagai konteks, Tirto melaporkan, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026), PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena antrean pembelian BBM yang terjadi di Sumatra. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menjelaskan, stok BBM Pertamina sebenarnya berada dalam kondisi aman. Namun, terjadi lonjakan pembelian jenis BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite. "Namun demikian tentunya kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatera secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar," jelas Taufik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai langkah percepatan normalisasi distribusi, antara lain dengan menambah armada mobil tangki, memperkuat jumlah awak mobil tangki (AMT), mengoperasikan terminal BBM dan sejumlah SPBU selama 24 jam, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan mitra transportasi. “Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini telah kembali berjalan normal," urai VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora. Personel TNI juga dilibatkan untuk membantu proses distribusi agar penyaluran BBM ke SPBU dapat kembali berjalan lancar. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM tetap dalam kondisi aman dan kelangkaan yang terjadi bersifat sementara akibat gangguan distribusi, bukan karena kekurangan stok BBM. "Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi maupun pelayanan kepada masyarakat. Apabila terdapat personel yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tandas Kitty. Baca juga:Pertamina Jadi Wajib Pajak Pertama Terapkan Integrasi Data Pajak 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Hoaks, Luhut Sebut WNI Tak Bayar Pajak Dicopot Jadi Warga Negara	Tirto menelusuri klaim tersebut dengan mencari rekam jejak pemberitaan media kredibel, siaran pers pemerintah, maupun unggahan resmi yang memuat pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang tidak membayar pajak. Hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi Luhut yang berbunyi, ataupun bermakna, “kalau tidak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya.” Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam beleid tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak. Sementara itu, pelanggaran kewajiban perpajakan di Indonesia diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan pencabutan kewarganegaraan. Lebih lanjut, Tirto mencoba mencemati foto yang digunakan dalam unggahan tersebut. Dengan teknik reverse image, Tirto menemukan bahwa foto yang diunggah identik dengan unggahan foto pada laman Cakrawala.co dalam artikel yang publish pada 26 Maret 2023, berjudul "Opa Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong." Dalam artikel dituliskan, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Sedikitnya 27 aplikasi telah digunakan di lingkungan kementerian. Melihat tingginya penggunaan teknologi itu, Luhut mengimbau kepada generasi muda untuk tidak ragu berinovasi. Luhut tidak berbicara sama sekali perihal pembayaran pajak dan pencopotan kewarganegaraan. Baca juga:Luhut Sebut AI Bisa Tekan Fraud BPJS, Potensi Hemat Rp20 Triliun 100	2026-07-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Foto Warga Mojokerto Rusak Dapur MBG	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Foto yang diklaim memperlihatkan perusakan dapur MBG itu telah beberapa kali beredar di media sosial. Namun, narasi tersebut tidak benar. Melansir laman Antara, 14 Februari 2026. Peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Foto itu mirip dengan visual yang diperlihatkan dalam unggahan video Instagram @the.ne.bulletin yang diunggah pada 23 Desember 2025. Peristiwa dalam video adalah kerusuhan yang terjadi di wilayah Kheroni, Karbi Anglong, dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam pemberitaan NDTV India, 24 Desember 2025, bentrokan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi. “The incident intensified the already volatile situation, prompting authorities to deploy additional security forces and strengthen measures to restore order in the area. #Kheroni #karbianglong #assam #westkarbianglong #khobornetwork.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan video. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, narasi warga Mojokerto merusak dapur MBG karena ada anak keracunan adalah hoaks. Tidak ditemukan pemberitaan mengenai peristiwa semacam itu. Foto yang dibagikan adalah kerusuhan di India pada Desember 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan warga Mojokerto merusak dapur MBG adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pengumpulan Data MBG 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Salah, Prabowo Sebut Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Vaksin TBC	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan pada akun Facebook resmi Kementrian Kesehatan RI, informasi yang menyatakan bahwa uji klinis vaksin TBC M72 bertujuan untuk membunuh masyarakat Indonesia adalah tidak benar. Proses uji klinis vaksin ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC, dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Menurut Erlina Burhan, guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, sekaligus peneliti utama nasional vaksin tuberculosis M72, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar. “Wah ini saya harus menerangkan ini ya, nggak betul itu, nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya. Dan ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini.” Demikian jelas Erlina. Erlina mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan istilah kelinci percobaan karena dalam dunia riset sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sedang dibicarakan ini, yaitu vaksin M72 yang disponsori oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Vakisn ini sebenarnya sudah dimulai uji cobanya secara preklinik, artinya uji cobanya bukan pada manusia, yaitu mulai diuji di laboratorium. Para peneliti menyebutnya sebagai penelitian in vitro, lalu berlanjut penelitian pada hewan untuk menguji efektivitas dan juga keamanannya. Penelitian dalam tahapan tersebut bahkan memakan waktu hingga 10 tahun. Baru di tahun 2006, vaksin ini terbukti cukup efektif pada hewan, dan juga aman. Dari fase uji pada hewan tersebut, baru berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu pada manusia. Tahapan penelitian pada manusia ini juga sangat lama dan tidak sembarangan. Penelitian pada tahapan tersebut memiliki fase-fase yang juga harus disetujui oleh Komite Etik, termasuk otoritas yang berwenang. Seperti yang diberitakan Tirto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pelaksanaan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan oleh yayasan Bill Gates, The Gates Foundation, sudah melewati uji klinis yang ketat dan secara ilmiah sudah terbukti aman. Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran publik soal adanya isu terkait masyarakat Indonesia akan menjadi kelinci percobaan dari uji coba vaksin tersebut. “Pertanyaan (kekhawatiran) seperti ini itu banyak (pada saat) dilakukan di clinical trial (uji klinis) level 1 yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu sudah dilakukan. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga, ini bukan kayak kelinci percobaan,” ujar Budi saat ditemui usai menghadiri acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, di Kantor Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025). Budi menyatakan, vaksin-vaksin yang kini sudah ada, telah terbukti dalam menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, sehingga anggapan soal vaksin berbahaya adalah salah. Adapun, kata dia, saat ini TBC menjadi urutan kedua penyakit menular yang paling banyak membunuh orang di dunia. “100 tahun terakhir yang meninggal 1 miliar. Enggak ada penyakit yang membunuh sebanyak itu. Sekarang setiap tahun 1 juta lebih di dunia, semenit itu 2 yang meninggal, kita ngomong ini aja mungkin sudah 10 meninggal di dunia, di Indonesia setahunnya 125 ribu. Setiap 4 menit 1 meninggal. Jadi ini harus dihilangkan dan teman-teman lihat, bukti yang paling saintifik di dunia, begitu ada vaksinnya turun,” jelasnya. Selain itu, menurut Budi, TBC merupakan penyakit yang hanya ada di negara menengah ke bawah. Sehingga, dengan kondisi itu, pemerintah harus berusaha untuk menekan angka penyakit dan menemukan vaksin. “Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Sama seperti Covid ada clinical trial 1, aman apa enggak, clinical trial 2 bisa di manusia, aman apa enggak. Tiga, dia lihat efektivitasnya kalau dikasih yang sembuh berapa persen? Nah, Indonesia menjadi tempat clinical trial 3 sudah jalan. Dua ribu lebih sudah disuntikan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran,” ujarnya. Adapun cuplikan video dalam unggahan tersebut adalah momen Prabowo menerima kunjungan pendiri Microsoft Group, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan kedatangan filantropi asal Amerika Serikat itu bertujuan untuk memberikan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dalam Tirto, Presiden Prabowo Subianto mengagumi kedermawanan Bill Gates, dalam bidang kesehatan, salah satunya karena mendanai pengembangan vaksin Tuberkulosis (TBC) untuk digunakan di seluruh dunia. Prabowo mengatakan, Bill Gates tertarik untuk melakukan uji coba pengembangan vaksin TBC di Indonesia, bukan sebagai kelinci percobaan vaksin tersebut. "Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan menjadi salah satu tempat yang akan diuji coba, dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban [penduduk] kita cukup besar," kata Prabowo usai bertemu Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Faktanya, vaksin TBC tersebut telah teruji secara klinis dan Prabowo menyatakan Indonesia terpilih karena tingginya beban penyakit TBC di Tanah Air, dan menyebut upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat TBC yang mencapai hampir 100 ribu per tahun. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Indonesia menjadi kelinci percobaan vaksin TBC adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak 100	2026-07-17
Berita CekFakta	Hoaks, Prabowo Lantik Mahfud MD Jadi Jaksa Agung	Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gambar wajah Prabowo dan Mahfud MD yang tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Melansir akun Instagram resmi @mohmahfudmd, berita palsu terkait Mahfud MD diangkat menjadi Jaksa Agung juga pernah disebarkan pada Desember 2024. Mahfud mengonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Mahfud MD menjelaskan bahwa narasi yang dibuat hanyalah fiksi dan gambar yang ditampilkan hanya hasil editan dan informasi yang beredar tersebut tidak berdasarkan sumber yang akurat. “Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi jaksa agung itu tdk berdasar sumber yang akurat. Gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar2 tidak tahu soal ini.” Begitu tulis Mahfud pada akun Instagramnya. Dalam laman Kejaksaan Agungtertulis, jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah ST Burhanuddin (Sanitiar Burhanuddin) yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung untuk masa jabatan 2024-2029 pada hari Senin, 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan ⁠Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024. Selanjutnya, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo lantik Mahfud MD jadi Jaksa Agung” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Antara News.Dalam laman tersebut dilaporkan, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan diumumkannya 48 nama menteri dan lima pejabat negara setingkat menteri serta 59 Wakil Menteri lainnya. ST Burhanuddin sendiri telah memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak 2019. Pasca-Pilpres 2024 lalu, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus. “Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum,” begitu keterangan Mahfud dalam acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024), sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo melantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Uang Sitaan Kejagung 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Hoaks, Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes	Untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci “Natalius Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Merah Putih”. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya, maupun siaran pers resmi dari Kementerian HAM atau Kementerian Koperasi perihal Natalius Pigai menyatakan seperti klaim yang beredar tersebut. Kementerian HAM dalam siaran pers resminya pada Jumat (10/7/2026) justru dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa pernyataan Pigai itu merupakan berita tidak benar atau hoaks. “Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” tulis Kementerian HAM dalam siaran pers resminya. Lebih lanjut, Kementerian HAM menyatakan bahwa informasi yang tidak benar di ruang digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kementerian HAM menekankan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, penyebaran berita hoaks juga disebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kementerian HAM mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, khususnya yang mencatut nama pejabat publik maupun lembaga negara. Masyarakat diharapkan merujuk pada kanal komunikasi resmi Kementerian HAM untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tulisnya. Senada dengan hal itu, narasi tersebut juga dibantah oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Tim TurnBackHoax menegaskan bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, unggahan foto berisi klaim “Menteri Pigai minta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih” dipastikan merupakan konten palsu (fabricated content). Baca juga:Komnas Perempuan Kritik Skrining Kesehatan Calon Manajer Kopdes 100	2026-07-16
Berita CekFakta	Salah, Artikel Narji Puji Jokowi Lebih Hebat dari Nabi Ibrahim	Sebagai informasi, Sunarji atau lebih dikenal dengan nama panggung Narji Cagur adalah seorang aktor, presenter, komedian, dan politisi. Narji resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan memutuskan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang sebelumnya ia ikuti sejak akhir 2021. Untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada sebuah artikel yang identik diunggah Tangselpos.id. Artikel tersebut menampilkan foto dan waktu yang sama dengan unggahan yang beredar yaitu pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 07:15 WIB. Namun, dalam artikel asli tersebut judulnya berbeda yaitu, "PSI Tangsel Sambut Positif Bergabungnya Narji Cagur". Artikel asli dari Tangselpos.id tersebut membahas pernyataan PSI Tangsel yang menyambut antusias bergabungnya Narji. Artikel asli sama sekali tidak membahas pernyataan Narji terkait mantan Presiden Jokowi. Faktanya, artikel yang diunggah Tangselpos.id tidak menuliskan terkait klaim yang menyebut Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS. Dalam artikel tersebut Narji menyatakan, keputusannya bergabung dengan PSI didasari oleh kesamaan visi dan kedekatan yang telah terjalin dengan para kader partai tersebut. “Selama ini saya bergaul dan berinteraksi baik dengan teman-teman PSI, memiliki frekuensi yang sama,” begitu keterangan Narji. Terkait isu pencalonannya pada Pilkada Tangsel, Narji menegaskan bahwa saat ini dirinya belum memikirkan arah politik tersebut. Fokus utamanya adalah berkontribusi melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Target saya belum kesana sekarang. Saya bergabung dengan PSI karena ingin banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya di Tangsel,” begitu kata Narji. Sebelum bergabung dengan PSI, Narji merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Desember 2021. Dalam Pemilu 2024, Narji bertarung sebagai caleg untuk daerah pemilihan Jateng X dan berhasil mendapatkan 19.178 suara yang membuatnya tidak bisa melaju sebagai anggota legislatif. Melansir laman Kompas, Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Bestari Barus mengatakan, Narji resmi bergabung dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten. “Hari minggu kemarin, jadi saya di info dari kawan-kawan provinsi, DPW Banten, bahwa mereka gelar acara sunatan massal, sekaligus kesempatan yang sama ada penjaketan saudara Narji bergabung dengan PSI di Banten,” begitu keterangan Bestari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Bestari mengatakan, perpindahan partai politik merupakan sesuatu yang lumrah, termasuk untuk seorang figur publik seperti Narji. Menurutnya, pindah partai adalah hak privat seorang warga negara, termasuk dirinya yang pindah dari Partai Nasdem ke PSI. Dengan demikian, artikel yang mengklaim Narji memuji kehebatan Jokowi melebihi Nabi Ibrahim AS adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Jokowi Instruksikan Kader PSI Perkuat Akar Rumput sampai RT-RW 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Keliru, Polri Batal Tetapkan Eks Jampidsus Jadi Tersangka TPPU	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search di mesin pencari Google, guna menelusuri asal usul foto yang digunakan kedua akun tersebut dalam unggahannya. Hasilnya, tidak ada kecocokan foto tersebut dengan artikel berita dari portal berita yang kredibel, maupun dari siaran pers di situs resmi Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam pemberitaanTirtosebelumnya, eks Jampidsus Febrie justru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU oleh Polri. Penetapan itu diumumkan pada Sabtu (11/7/2026), bersamaan dengan pelimpahan penanganan tiga perkara dari Polri kepada Kejagung. Tiga kasus itu yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. “Kemudian kita juga telah menetapkan sodara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri oleh oknum Penyelenggara Negara,” kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu. Selain Febrie, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR). Totok mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, dua orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dua tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Febrie dikenakan pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b. Sementara, Don Ritto diduga melakukan tindak pencucian uang yang diduga dari tindak pidana korupsi. DR disangkakan Pasal 4 dan atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan c KUHP baru. Tirto juga melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci “polri batal tetapkan Febrie Adriansyah tersangka”. Hasilnya, tidak ada satupun pemberitaan yang kredibel dan terpercaya yang menyebutkan bahwa Polri telah membatalkan status tersangka Febrie. Baca juga:Rangkuman Kasus Korupsi DJKA dan Daftar Pihak yang Terlibat 100	2026-07-15
Berita CekFakta	Hoaks, Vaksin HPV Bahayakan Nyawa Anak-Anak	Sebagai informasi, Dharma Pongrekun adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri dan Politikus Independen. Ia menentang keras kewajiban vaksinasi dan mendasarkan argumennya pada teori konspirasi global. Dalam pandangannya, vaksin baru, seperti vaksin COVID-19, merupakan bagian dari agenda terselubung elite asing dan alat kontrol digital, yang diklaim terhubung dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengikis kedaulatan masyarakat. Adapun Babeh Aldo, dengan nama asli Muhammad Ali Ridho bin Husain Assegaf adalah seorang konten kreator, aktivis sosial, dan influencer media sosial yang dikenal luas karena kelantangannya dalam menyuarakan kritik sosial, isu kedaulatan, serta pandangan skeptis terhadap kebijakan pandemi global. Sama seperti Dharma Pongrekun, nama Babeh Aldo sempat melejit secara kontroversial karena menjadi salah satu tokoh yang gencar menentang narasi arus utama mengenai COVID-19 dan kewajiban vaksinasi. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, cuplikan video tersebut identik dengan berita di laman Demokrasi.co.idyangmemperlihatkan aktivis Babeh Aldo melayangkan protes kepada Kemenkes terkait vaksin anak. Sementara, pada laman Official iNews, dan Seputar iNews RCTIdilaporkan, Babeh Aldo melakukan aksi unjuk rasa menolak kewajiban vaksin COVID-19 untuk anak sekolah, tepatnya di depan Gedung Kementrian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan penolakan vaksin HPV yang baru menyasar anak laki-laki berusia 11 tahun pada 2027. Dalam laman Tirto “Keliru, laki-laki tak perlu mendapatkan vaksin HPV,” Vaksin HPV tidak hanya ditujukan untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga melindungi laki-laki dari berbagai penyakit terkait infeksi HPV. Mengutip Antara Gorontalo, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan mulai tahun 2027 anak laki-laki usia 11 tahun akan mendapatkan vaksin Human Papillomavirus (HPV) untuk menekan angka kanker rahim (serviks) di Indonesia. Budi menerangkan, walaupun laki-laki tidak bisa menderita kanker serviks, mereka berisiko menjadi pembawa (carrier) dan menularkan virus HPV penyebab kanker serviks ke pasangan seksualnya. "Pada 2027 kita akan mulai ke laki-laki usia 11 tahun. Meskipun mereka tidak bisa menderita kanker serviks, tetapi bisa transmitting the disease (membawa penyakitnya ke pasangan). Mereka mungkin tidak akan kena kanker serviks, tetapi bisa menjadi pembawa. Oleh karena itu, kita mau mengakselerasi pencegahan kanker serviks dengan kampanye vaksin HPV yang masif," katanya pada peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta, 4 Februari 2026. Melansir Centers for Disease Control and Prevention United States (CDC), HPV tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga dapat menyebabkan kanker penis pada laki-laki, kanker anus pada laki-laki dan perempuan, serta kanker orofaring atau kanker di bagian belakang tenggorokan, termasuk pangkal lidah, dan amandel. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes. “Pada laki-laki, vaksin HPV dapat membantu mencegah beberapa penyakit berikut: Kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, kanker mulut dan tenggorokan, kutil kelamin,” papar Wilson. Wilson menambahkan, vaksin HPV direkomendasikan tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit terkait HPV dan untuk mengurangi penularan virus sebab laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV. “Laki-laki dapat menjadi pembawa (carrier) virus HPV dan menularkannya kepada pasangan, meskipun seringkali mereka tidak memiliki gejala sama sekali. HPV menular melalui kontak seksual, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral,” jelasnya. Wilson memaparkan infeksi HPV pada laki-laki sering tanpa gejala, seseorang bisa menularkan virus tanpa menyadarinya. Inilah sebabnya vaksinasi pada laki-laki penting, bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan ke pasangan. Penelitian oleh Rodríguez-Álvarez dan kawan-kawan (2018) juga menunjukkan, prevalensi infeksi HPV pada laki-laki tergolong tinggi. Dari meta-analisis terhadap 18.106 laki-laki, sekitar 49 persen terdeteksi membawa HPV jenis apa pun, sementara 35 persen lainnya terinfeksi HPV berisiko tinggi yang berkaitan dengan perkembangan kanker. Temuan tersebut menegaskan bahwa laki-laki juga dapat terinfeksi HPV dan berpotensi berperan dalam penularan virus. “Vaksin HPV bukan hanya “vaksin kanker serviks”, tetapi sebenarnya adalah vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan berbagai kanker pada pria dan wanita,” tutur Wilson. Dikutip dari Tempo.co, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Dicky Budiman, mengatakan, pengembangan vaksin HPV telah menempuh sirkuit panjang sesuai standar internasional. Riset tersebut bermula dari tahap pra klinis serta uji laboratorium hingga pengujian terhadap hewan. Sebelum sampai ke tangan masyarakat, vaksin HPV pun telah lolos uji klinis fase satu hingga empat yang melibatkan ribuan peserta. Penggunaan vaksin HPV pertama bahkan telah disetujui sejak 20 tahun yakni pada tahun 2006 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), European Medicine Agency, dan Badan Pengawas Obat serta Makanan Amerika Serikat (FDA). “Artinya, vaksin ini sudah layak dan aman digunakan secara global. Bukan produk eksperimental lagi,” kata Dicky kepada Tempo, 23 Februari 2026. Menurut Dicky, lebih dari 125 negara telah memasukkan vaksin HPV dalam program imunisasi nasional mereka. Hasil riset menunjukkan penurunan signifikan penderita infeksi HPV yang mencakup kutil kelamin, lesi prakanker serviks, dan kanker serviks usia muda. Peneliti dan virolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), Arif Nur Muhammad Ansori juga menjelasan alasan utama mengapa vaksin ini diberikan pada anak usia sekolah dasar rentang 9-13 tahun. Menurut dia, pemberian vaksin kepada anak-anak untuk mendapatkan efektivitas perlindungan yang maksimal sebelum mereka terpapar virus di masa depan. Berdasarkan studi imunogenisitas, anak-anak pada rentang usia tersebut memiliki respons imun yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan orang dewasa. Sehingga proteksi jangka panjang terhadap kanker serviks dapat terbentuk lebih optimal hanya dengan dosis yang lebih sedikit. “Upaya ini adalah strategi preventif yang telah teruji secara global untuk memutus rantai penularan virus Human Papillomavirus (HPV) sejak dini,” begitu keterangan Arif. Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa vaksin HPV membahayakan nyawa anak adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Pegadaian Dukung Vaksinasi HPV Gratis untuk Perempuan Indonesia 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Salah, Presiden FIFA, Gianni Infantino, Pakai Jersei Argentina	Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasilnya, diketahui bahwa foto itu telah beredar di media sosial sejak 8 Juli 2026. Foto itu juga diunggah di platform media sosial Instagram oleh akun bernama @sportbc.ba pada 9 Juli 2026. Sebuah akun parodi sepak bola bernama @NOT_MOTD di platform media sosial X juga mengunggah foto tersebut. Selanjutnya, Tirto memeriksa akun Instagram resmi Gianni Infantino dan FIFA. Tidak ditemukan unggahan maupun dokumentasi resmi yang menunjukkan Infantino menghadiri jamuan makan bersama para wasit dengan mengenakan jersei tim nasional Argentina. Ketiadaan dokumentasi resmi tersebut menjadi indikasi awal bahwa gambar yang beredar patut dipertanyakan, terlebih narasi yang menyertainya muncul di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan dikaitkan dengan dugaan keberpihakan Presiden FIFA kepada Argentina. Untuk menguji keaslian gambar, Tirto kemudian menggunakan Hive Moderation, layanan pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Hasilnya, foto tersebut terdeteksi 99,2 persen kemungkinan besar dihasilkan oleh AI. Sementara itu, 31,2 persen kemungkinan foto tersebut juga merupakan deepfake. Adapun deteksi dari Hive Moderation menduga foto itu dihasilkan melalui platform AI ChatGPT, dengan kemungkinan sebesar 33,2 persen untuk gptimage1_5 dan 22,8 persen untuk gptimage2. Baca juga:Profil Timnas Prancis, Ranking FIFA, & Berapa Kali Final Pildun? 100	2026-07-14
Berita CekFakta	Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar ilustrasi unjuk rasa dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada ekspresi para demonstran yang datar, serta api yang membakar kayu di tengah kerumunan tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kemudian, Tirto menuliskan kata kunci “aksi masyarakat protes pajak” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar. Akun tersebut menyatakan unggahan yang mengklaim adanya aksi demonstrasi massa yang menyerukan stop bayar pajak adalah hoaks. Lebih lanjut, @humaspoldajabar mengatakan, di media sosial memang beredar unggahan foto yang diklaim menunjukkan aksi unjuk rasa memprotes pengelolaan pajak. Massa disebut menyerukan stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Air. Di sisi lain, seruan boikot pajak kembali ramai di media sosial seiring mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Meski isu tersebut memicu berbagai reaksi publik, penyebaran informasi tetap perlu didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menyesatkan atau memperkuat narasi yang belum terbukti. Senada dengan hal tersebut, melansir laman Kompas, seruan stop bayar pajak kembali muncul di media sosial di tengah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kawasan Sentul, Jawa Barat pada 8 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan korupsi batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada awal Juni 2026. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. Dari penggeledahan itu, kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kilogram (kg), uang 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan uang Rp100 juta. Tirto, dalam laporannya menuliskan, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengungkapkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, FA (Febrie) dan DR. Adapun DR adalah Don Ritto, pihak swasta yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. "Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (11/7/2026). "Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang," sambungnya. Namun, catatan hitam di internal penegak hukum ini bukan yang pertama. Berdasarkan data penindakan hukum terbuka sejak 2008 hingga 2026, rentetan jaksa terbukti berulang kali tersandung skandal korupsi, suap, hingga pemerasan perkara. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-13
Berita CekFakta	Salah, NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Stop Bayar Pajak	Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Tirto memasukkan kata kunci “NU dan Muhammadiyah fatwa stop bayar pajak” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun situs resmi organisasi atau portal berita terpercaya yang memuat berita tentang fatwa tersebut. Di urutan paling atas hasil pencarian, keluar artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa informasi keluarnya fatwa stop bayar pajak itu merupakan hoaks. “Faktanya, klaim tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan klarifikasinya. Lalu, melansir NU Online, diketahui bahwa hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional (Munas) NU 2025 membuka ruang kebolehan untuk pemungutan pajak, dengan menegaskan bahwa pajak tidak boleh menjadi sumber pendapatan rutin permanen, melainkan instrumen darurat yang hanya digunakan untuk menutup kebutuhan negara yang benar-benar mendesak. Dalam hasil Munas itu, dihasilkan tiga syarat pokok kebolehan pungutan pajak, yakni: Darurat/hajat mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi;Adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya;Adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh NU untuk melarang pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara. Sementara itu, dalam artikel berita di situs resmi Muhammadiyah yang tayang pada Agustus 2025 lalu, Muhammadiyah memandang bahwa pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan juga perbedaan. Menurut Muhammadiyah, pajak dan zakat sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Baik pajak maupun zakat biasanya disetorkan pada lembaga resmi demi memastikan penarikan dan penyalurannya yang lebih efisien. Dalam artikel itu, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk mengatur perekonomian dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada tafsir yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah meminta warganya untuk stop membayar pajak kepada negara. Mengutip Kompas, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak. "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada fatwa seperti demikian," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Menurut Anwar, narasi itu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya pejabat yang korupsi. "Yang mereka korupsi itu uang negara. Uang yang didapat oleh pemerintah itu umumnya berasal dari pajak," tuturnya. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-11
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi	Dalam lamanTirto dijelaskan bahwa insiden salah suntik vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) ganda pada bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, disebabkan rapuhnya pengawasan di fasilitas kesehatan primer. Peristiwa yang diduga berujung pada diagnosis peradangan selaput otak ini menjadi alarm keras atas keteledoran prosedur operasional standar (SOP) dan kegagalan komunikasi risiko pada institusi kesehatan publik. Insiden pada Sabtu (13/6/2026) itu bermula saat orang tua korban bermaksud memberikan vaksin campak sesuai jadwal imunisasi dasar. Namun, rentetan prosedur janggal diduga telah terjadi sejak awal di ruang tindakan. Ibu korban mengungkap, petugas bidan menolak melakukan pemeriksaan fisik dasar seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, bahkan meminta sang ibu melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Melalui kesaksian di akun TikTok @andinney, ibu korban menyebut bidan bekerja sangat terburu-buru dan langsung melakukan penyuntikan vaksin DPT tanpa melakukan verifikasi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau menunjukkan label vaksin terlebih dahulu. Padahal, dosis DPT ketiga tersebut justru telah dilengkapi sang bayi di klinik swasta sebelumnya. “Astagfirullahaladzim, kok DPT Bu? Saya kan ke sini mau campak! Saya daftarnya campak di pendaftaran! Orang yang di bagian timbang juga bilang campak kok ke saya!” ujar @andinney, menirukan ucapannya saat kejadian dalam video kronologi yang dikutip dari Tirto, Jumat (3/7/2026). Namun, protes tersebut ditanggapi secara defensif oleh petugas yang bersikeras bahwa berdasarkan catatan internal, sang anak belum menerima dosis DPT 3. Petugas cenderung memandang enteng situasi dengan hanya menyarankan pemberian parasetamol jika timbul demam, sebuah respons yang dinilai mengabaikan kekhawatiran mendalam pasien. Dampak insiden tersebut, diceritakan pihak keluarga, berujung fatal. Kurang dari 24 jam pasca penyuntikan ganda vaksin DPT 3, sang bayi mengalami demam tinggi yang memicu kejang hebat selama lebih dari 30 menit. Kondisi darurat ini memaksa pasien dilarikan ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di sebuah rumah sakit. “Ternyata bener, diagnosanya tuh radang otak, ada pembengkakan otak gitu akibat dari kejang itu, panas yang tinggi itu,” ungkap @andinney dengan nada getir. Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogyaswari, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut. Kemenkes turut menyampaikan simpati atas kondisi pasien dan keresahan yang dirasakan pihak keluarga. Hasil kajian kausalitas oleh Komda KIPI Jawa Barat yang disetujui Komnas KIPI, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dengan kondisi klinis bayi. Indri menjelaskan, bahwa pasien didiagnosis menderita meningitis (radang selaput otak) dan bronkopneumonia (radang paru). “Bisa dikatakan kekeliruan pemberian vaksin tidak menyebabkan radang otak,” tegasnya. Menurut informasi Dinkes Kota Bekasi, kondisi bayi kini telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perspektif medis dari otoritas kesehatan sejalan dengan penjelasan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K). Beliau menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. “Vaksin DPT (pentavalen) diberikan 3 dosis sebagai imunisasi dasar dan booster pada usia 18 bulan. Dosis booster yang diberikan lebih awal atau dosis vaksin berlebih yang diberikan secara tidak sengaja, juga tidak menyebabkan radang selaput otak mengingat vaksin tersebut tidak mengandung kuman hidup,” jelas Prof. Hartono kepada wartawan Tirto, Jumat (3/7/2026). Lebih lanjut, Prof. Hartono memberikan penjelasan tambahan terkait fenomena kejang yang dikhawatirkan orang tua pasca vaksinasi. Menurutnya, apabila seorang anak mengalami kejang setelah imunisasi, kondisi tersebut umumnya adalah kejang demam yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh, dan bukan merupakan indikasi radang selaput otak. Melansir akun Instagram @theasianparent_id, Dinkes menegaskan vaksin DPT ganda bukan penyebab radang otak. Kemungkinan si Kecil sudah terpapar infeksi sebelumnya yang belum terdeteksi. Kabar baiknya, bayinya sudah membaik dan boleh pulang. Setelah vaksin jika bayi kejang, orang tua diimbau agar tidak panik dan dapat melakukan langkah berikut: Baringkan di tempat aman.Longgarkan pakaiannya.Jangan memasukkan apapun ke mulutnyaSegera bawa ke IGD @wowbekasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menjelaskan hasil evaluasi bersama Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat menyimpulkan bahwa memang terjadi pemberian vaksin ganda akibat pencatatan riwayat imunisasi yang tidak lengkap pada buku vaksinasi pasien. Menurut Satia, Dinkes Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Tim KIPI Jawa Barat yang melibatkan dokter dan pakar imunisasi untuk melakukan kajian terhadap kasus tersebut. Salah satu pakar yang dilibatkan adalah ahli imunisasi, Prof. Herman. Berdasarkan hasil kajian, kata Satia, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang menghubungkan pemberian vaksin dengan munculnya encephalitis maupun meningitis. “Belum pernah ditemukan literatur yang menyatakan vaksin menyebabkan radang otak. Kemungkinan pasien sudah terpapar infeksi sebelumnya, tetapi belum terdeteksi. Vaksinasi hanya bertepatan dengan munculnya gejala penyakit itu,” katanya. la menjelaskan bahwa radang otak maupun meningitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang dapat ditularkan melalui berbagai paparan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin sudah berkembang sebelum proses imunisasi dilakukan. Dinkes Kota Bekasi, juga memastikan pemerintah siap menanggung biaya pengobatan apabila terdapat biaya yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan keluarga pasien. Saat ini, kondisi bayi tersebut diklaim telah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah keliru dan perlu diluruskan. Insiden salah vaksin tersebut memang terjadi, namun tidak mengakibatkan radang otak pada korban. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak (meningitis) ataupun radang otak (ensefalitis). Baca juga:Di Depan Prabowo, Mendikti Pamer Riset Bensin Sawit & Vaksin TBC 100	2026-07-10
Berita CekFakta	Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS	Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto mengunjungi situs resmi BPJS Kesehatan. Tirto mengunjungi laman “Jaminan Kesehatan”, lalu masuk ke dalam laman “Manfaat”. Dalam laman tersebut, ditampilkan berbagai manfaat yang dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan dan inap tingkat pertama, sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hasilnya, dari semua penjelasan terkait berbagai manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, tidak tertera manfaat penggantian uang transportasi bagi peserta yang berobat ke rumah sakit. Tirto juga menelusuri dokumen Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, yang diklaim menjadi dasar dari kebijakan penggantian biaya transportasi. Hasilnya, pada Pasal 72 peraturan tersebut, dijelaskan ketentuan pelayanan ambulans yang dijamin bagi pasien rujukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga, dalam peraturan tersebut terbukti tidak ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa peserta BPJS bisa mengajukan penggantian biaya transportasi saat berobat. Dalam akun Instagram resminya, BPJS Kesehatan juga mengunggah sebuah peringatan waspada atas informasi tidak benar atau hoaks yang beredar mengenai penggantian biaya transportasi saat berobat. Lewat unggahannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mengatur bahwa biaya transportasi, termasuk bensin, tol, transportasi umum, maupun biaya lainnya dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. "Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya, informasi tersebut TIDAK BENAR,” tegas BPJS Kesehatan dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Kamis (2/7/2026) lalu. BPJS Kesehatan menambahkan, apabila masyarakat memiliki keraguan terhadap suatu informasi, maka masyarakat dapat menghubungi care center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan 08118165165. “Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoaks,” tulis BPJS Kesehatan. Baca juga:Dokter Magang Kini Dijamin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 100	2026-07-10
Berita CekFakta	Keliru, SPBU Dibakar, Protes Larangan Isi Bensin Jika Pajak Mati	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya penelusuran mengarah ke akun Instagram @makassarsociety, yang menampilkan cuplikan video kebakaran di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024 dikarenakan adanya korsleting pada mobil pikap saat mengisi BBM. Takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran SPBU terjadi di Kota Subulussalam, Aceh. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah ke laman Serambinews, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12.10 WIB. Kebakaran menyebabkan empat mesin pompa hangus plus satu unit mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM). Kapolres Subulussalam, AKBP Yhogi Hadisetiawan, SIK,MIK dalam rilisnya terkait penyebab kebakaran SPBU Oyon menjelaskan, kejadian bermula saat salah satu mobil angkutan jenis Suzuki Carry sedang mengisi BBM di SPBU ini. Mula-mula, api muncul dari bagian depan mobil. Sopir mobil sempat turun dan berusaha memadamkan api. Petugas SPBU kemudian mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mematikan api. Namun, APAR itu tak berfungsi sehingga api tidak bisa segera dipadamkan. Alhasil, api menyambar salah satu tangki pengisian BBM yang terletak di dekat mobil pikap. Kobaran api pun semakin membesar. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Melansir laman Ruang Energi, Pertamina Patra Niaga juga telah membantah klaim bahwa SPBU dibakar massa karena jengkel terhadap kebijakan pembatasan BBM. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan pernyataan terkait sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Beberapa hoaks itu di antaranya adalah berikut ini: 1. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM. 2. Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024. 3. Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth. Dengan demikian klaim yang menyebutkan SPBU dibakar massa karena jengkel dengan kebijakan pemerintah tidak membolehkan motor dengan pajak mati untuk mengisi bensin adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida	Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau	Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Hoaks, Aksi Demonstrasi Serukan Stop Bayar Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar ilustrasi unjuk rasa dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada ekspresi para demonstran yang datar, serta api yang membakar kayu di tengah kerumunan tampak tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Kemudian, Tirto menuliskan kata kunci “aksi masyarakat protes pajak” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar. Akun tersebut menyatakan unggahan yang mengklaim adanya aksi demonstrasi massa yang menyerukan stop bayar pajak adalah hoaks. Lebih lanjut, @humaspoldajabar mengatakan, di media sosial memang beredar unggahan foto yang diklaim menunjukkan aksi unjuk rasa memprotes pengelolaan pajak. Massa disebut menyerukan stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Tanah Air. Di sisi lain, seruan boikot pajak kembali ramai di media sosial seiring mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan. Meski isu tersebut memicu berbagai reaksi publik, penyebaran informasi tetap perlu didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menyesatkan atau memperkuat narasi yang belum terbukti. Senada dengan hal tersebut, melansir laman Kompas, seruan stop bayar pajak kembali muncul di media sosial di tengah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kawasan Sentul, Jawa Barat pada 8 Juli 2026. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret penyelenggara negara. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan korupsi batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada awal Juni 2026. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. Dari penggeledahan itu, kepolisian menemukan emas batangan seberat 74 kilogram (kg), uang 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan uang Rp100 juta. Tirto, dalam laporannya menuliskan, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto mengungkapkan, sudah ada dua tersangka dalam kasus ini, FA (Febrie) dan DR. Adapun DR adalah Don Ritto, pihak swasta yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. "Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (11/7/2026). "Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang," sambungnya. Namun, catatan hitam di internal penegak hukum ini bukan yang pertama. Berdasarkan data penindakan hukum terbuka sejak 2008 hingga 2026, rentetan jaksa terbukti berulang kali tersandung skandal korupsi, suap, hingga pemerasan perkara. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-13
Berita CekFakta	Salah, NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Stop Bayar Pajak	Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Tirto memasukkan kata kunci “NU dan Muhammadiyah fatwa stop bayar pajak” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada satupun situs resmi organisasi atau portal berita terpercaya yang memuat berita tentang fatwa tersebut. Di urutan paling atas hasil pencarian, keluar artikel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa informasi keluarnya fatwa stop bayar pajak itu merupakan hoaks. “Faktanya, klaim tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan klarifikasinya. Lalu, melansir NU Online, diketahui bahwa hasil Bahtsul Masail Musyawarah Nasional (Munas) NU 2025 membuka ruang kebolehan untuk pemungutan pajak, dengan menegaskan bahwa pajak tidak boleh menjadi sumber pendapatan rutin permanen, melainkan instrumen darurat yang hanya digunakan untuk menutup kebutuhan negara yang benar-benar mendesak. Dalam hasil Munas itu, dihasilkan tiga syarat pokok kebolehan pungutan pajak, yakni: Darurat/hajat mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi;Adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya;Adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada fatwa yang dikeluarkan oleh NU untuk melarang pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara. Sementara itu, dalam artikel berita di situs resmi Muhammadiyah yang tayang pada Agustus 2025 lalu, Muhammadiyah memandang bahwa pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan juga perbedaan. Menurut Muhammadiyah, pajak dan zakat sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri. Baik pajak maupun zakat biasanya disetorkan pada lembaga resmi demi memastikan penarikan dan penyalurannya yang lebih efisien. Dalam artikel itu, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa pajak adalah instrumen kebijakan negara untuk mengatur perekonomian dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada tafsir yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah meminta warganya untuk stop membayar pajak kepada negara. Mengutip Kompas, Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas juga menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak. "Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada fatwa seperti demikian," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/7/2026). Menurut Anwar, narasi itu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya pejabat yang korupsi. "Yang mereka korupsi itu uang negara. Uang yang didapat oleh pemerintah itu umumnya berasal dari pajak," tuturnya. Baca juga:Mengapa Pemerintah Gencar Tarik Utang saat Pajak Tumbuh Tinggi? 100	2026-07-11
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Sebabkan Radang Otak pada Bayi	Dalam lamanTirto dijelaskan bahwa insiden salah suntik vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) ganda pada bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, disebabkan rapuhnya pengawasan di fasilitas kesehatan primer. Peristiwa yang diduga berujung pada diagnosis peradangan selaput otak ini menjadi alarm keras atas keteledoran prosedur operasional standar (SOP) dan kegagalan komunikasi risiko pada institusi kesehatan publik. Insiden pada Sabtu (13/6/2026) itu bermula saat orang tua korban bermaksud memberikan vaksin campak sesuai jadwal imunisasi dasar. Namun, rentetan prosedur janggal diduga telah terjadi sejak awal di ruang tindakan. Ibu korban mengungkap, petugas bidan menolak melakukan pemeriksaan fisik dasar seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, bahkan meminta sang ibu melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Melalui kesaksian di akun TikTok @andinney, ibu korban menyebut bidan bekerja sangat terburu-buru dan langsung melakukan penyuntikan vaksin DPT tanpa melakukan verifikasi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau menunjukkan label vaksin terlebih dahulu. Padahal, dosis DPT ketiga tersebut justru telah dilengkapi sang bayi di klinik swasta sebelumnya. “Astagfirullahaladzim, kok DPT Bu? Saya kan ke sini mau campak! Saya daftarnya campak di pendaftaran! Orang yang di bagian timbang juga bilang campak kok ke saya!” ujar @andinney, menirukan ucapannya saat kejadian dalam video kronologi yang dikutip dari Tirto, Jumat (3/7/2026). Namun, protes tersebut ditanggapi secara defensif oleh petugas yang bersikeras bahwa berdasarkan catatan internal, sang anak belum menerima dosis DPT 3. Petugas cenderung memandang enteng situasi dengan hanya menyarankan pemberian parasetamol jika timbul demam, sebuah respons yang dinilai mengabaikan kekhawatiran mendalam pasien. Dampak insiden tersebut, diceritakan pihak keluarga, berujung fatal. Kurang dari 24 jam pasca penyuntikan ganda vaksin DPT 3, sang bayi mengalami demam tinggi yang memicu kejang hebat selama lebih dari 30 menit. Kondisi darurat ini memaksa pasien dilarikan ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di sebuah rumah sakit. “Ternyata bener, diagnosanya tuh radang otak, ada pembengkakan otak gitu akibat dari kejang itu, panas yang tinggi itu,” ungkap @andinney dengan nada getir. Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogyaswari, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut. Kemenkes turut menyampaikan simpati atas kondisi pasien dan keresahan yang dirasakan pihak keluarga. Hasil kajian kausalitas oleh Komda KIPI Jawa Barat yang disetujui Komnas KIPI, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dengan kondisi klinis bayi. Indri menjelaskan, bahwa pasien didiagnosis menderita meningitis (radang selaput otak) dan bronkopneumonia (radang paru). “Bisa dikatakan kekeliruan pemberian vaksin tidak menyebabkan radang otak,” tegasnya. Menurut informasi Dinkes Kota Bekasi, kondisi bayi kini telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perspektif medis dari otoritas kesehatan sejalan dengan penjelasan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A, Subsp.T.K.P.S(K). Beliau menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. “Vaksin DPT (pentavalen) diberikan 3 dosis sebagai imunisasi dasar dan booster pada usia 18 bulan. Dosis booster yang diberikan lebih awal atau dosis vaksin berlebih yang diberikan secara tidak sengaja, juga tidak menyebabkan radang selaput otak mengingat vaksin tersebut tidak mengandung kuman hidup,” jelas Prof. Hartono kepada wartawan Tirto, Jumat (3/7/2026). Lebih lanjut, Prof. Hartono memberikan penjelasan tambahan terkait fenomena kejang yang dikhawatirkan orang tua pasca vaksinasi. Menurutnya, apabila seorang anak mengalami kejang setelah imunisasi, kondisi tersebut umumnya adalah kejang demam yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh, dan bukan merupakan indikasi radang selaput otak. Melansir akun Instagram @theasianparent_id, Dinkes menegaskan vaksin DPT ganda bukan penyebab radang otak. Kemungkinan si Kecil sudah terpapar infeksi sebelumnya yang belum terdeteksi. Kabar baiknya, bayinya sudah membaik dan boleh pulang. Setelah vaksin jika bayi kejang, orang tua diimbau agar tidak panik dan dapat melakukan langkah berikut: Baringkan di tempat aman.Longgarkan pakaiannya.Jangan memasukkan apapun ke mulutnyaSegera bawa ke IGD @wowbekasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menjelaskan hasil evaluasi bersama Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat menyimpulkan bahwa memang terjadi pemberian vaksin ganda akibat pencatatan riwayat imunisasi yang tidak lengkap pada buku vaksinasi pasien. Menurut Satia, Dinkes Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Tim KIPI Jawa Barat yang melibatkan dokter dan pakar imunisasi untuk melakukan kajian terhadap kasus tersebut. Salah satu pakar yang dilibatkan adalah ahli imunisasi, Prof. Herman. Berdasarkan hasil kajian, kata Satia, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang menghubungkan pemberian vaksin dengan munculnya encephalitis maupun meningitis. “Belum pernah ditemukan literatur yang menyatakan vaksin menyebabkan radang otak. Kemungkinan pasien sudah terpapar infeksi sebelumnya, tetapi belum terdeteksi. Vaksinasi hanya bertepatan dengan munculnya gejala penyakit itu,” katanya. la menjelaskan bahwa radang otak maupun meningitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang dapat ditularkan melalui berbagai paparan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin sudah berkembang sebelum proses imunisasi dilakukan. Dinkes Kota Bekasi, juga memastikan pemerintah siap menanggung biaya pengobatan apabila terdapat biaya yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan keluarga pasien. Saat ini, kondisi bayi tersebut diklaim telah membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah keliru dan perlu diluruskan. Insiden salah vaksin tersebut memang terjadi, namun tidak mengakibatkan radang otak pada korban. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak (meningitis) ataupun radang otak (ensefalitis). Baca juga:Di Depan Prabowo, Mendikti Pamer Riset Bensin Sawit & Vaksin TBC 100	2026-07-10
Berita CekFakta	Salah, BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Transportasi Berobat ke RS	Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto mengunjungi situs resmi BPJS Kesehatan. Tirto mengunjungi laman “Jaminan Kesehatan”, lalu masuk ke dalam laman “Manfaat”. Dalam laman tersebut, ditampilkan berbagai manfaat yang dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan dan inap tingkat pertama, sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hasilnya, dari semua penjelasan terkait berbagai manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan, tidak tertera manfaat penggantian uang transportasi bagi peserta yang berobat ke rumah sakit. Tirto juga menelusuri dokumen Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, yang diklaim menjadi dasar dari kebijakan penggantian biaya transportasi. Hasilnya, pada Pasal 72 peraturan tersebut, dijelaskan ketentuan pelayanan ambulans yang dijamin bagi pasien rujukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga, dalam peraturan tersebut terbukti tidak ada pasal khusus yang menyebutkan bahwa peserta BPJS bisa mengajukan penggantian biaya transportasi saat berobat. Dalam akun Instagram resminya, BPJS Kesehatan juga mengunggah sebuah peringatan waspada atas informasi tidak benar atau hoaks yang beredar mengenai penggantian biaya transportasi saat berobat. Lewat unggahannya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mengatur bahwa biaya transportasi, termasuk bensin, tol, transportasi umum, maupun biaya lainnya dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. "Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya, informasi tersebut TIDAK BENAR,” tegas BPJS Kesehatan dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Kamis (2/7/2026) lalu. BPJS Kesehatan menambahkan, apabila masyarakat memiliki keraguan terhadap suatu informasi, maka masyarakat dapat menghubungi care center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan 08118165165. “Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoaks,” tulis BPJS Kesehatan. Baca juga:Dokter Magang Kini Dijamin BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 100	2026-07-10
Berita CekFakta	Keliru, SPBU Dibakar, Protes Larangan Isi Bensin Jika Pajak Mati	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya penelusuran mengarah ke akun Instagram @makassarsociety, yang menampilkan cuplikan video kebakaran di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024 dikarenakan adanya korsleting pada mobil pikap saat mengisi BBM. Takarir dalam unggahan itu menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran SPBU terjadi di Kota Subulussalam, Aceh. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “kebakaran SPBU Subulussalam Aceh” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, mengarah ke laman Serambinews, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 12.10 WIB. Kebakaran menyebabkan empat mesin pompa hangus plus satu unit mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM). Kapolres Subulussalam, AKBP Yhogi Hadisetiawan, SIK,MIK dalam rilisnya terkait penyebab kebakaran SPBU Oyon menjelaskan, kejadian bermula saat salah satu mobil angkutan jenis Suzuki Carry sedang mengisi BBM di SPBU ini. Mula-mula, api muncul dari bagian depan mobil. Sopir mobil sempat turun dan berusaha memadamkan api. Petugas SPBU kemudian mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mematikan api. Namun, APAR itu tak berfungsi sehingga api tidak bisa segera dipadamkan. Alhasil, api menyambar salah satu tangki pengisian BBM yang terletak di dekat mobil pikap. Kobaran api pun semakin membesar. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pikap Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Melansir laman Ruang Energi, Pertamina Patra Niaga juga telah membantah klaim bahwa SPBU dibakar massa karena jengkel terhadap kebijakan pembatasan BBM. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan pernyataan terkait sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Beberapa hoaks itu di antaranya adalah berikut ini: 1. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM. 2. Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024. 3. Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya. Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth. Dengan demikian klaim yang menyebutkan SPBU dibakar massa karena jengkel dengan kebijakan pemerintah tidak membolehkan motor dengan pajak mati untuk mengisi bensin adalah keliru dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida	Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau	Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Salah, Aphelion pada Juli 2026 Sebabkan Suhu Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Salah, Aphelion Juli 2026 Sebabkan Suhu Bumi Jadi Lebih Dingin	Untuk memastikan kebenaran klaim dalam unggahan itu, Tirto terlebih dahulu mencari tahu terkait definisi dari fenomena Aphelion. Menurut laman NASA, Aphelion adalah titik dalam orbit ketika suatu objek berada paling jauh dari Matahari. Bagi Bumi, fenomena ini terjadi pada tanggal 5 Juli. Pada saat terjadi Aphelion, jarak Bumi dan Matahari mencapai 152.100.000 (152,1 juta) kilometer. Adapun titik terdekat antara Bumi dengan Matahari terjadi pada tanggal 4 Januari setiap tahunnya. Fenomena itu disebut Perihelion, di mana jarak Bumi dan Matahari adalah sejauh 147.090.000 kilometer. Menurut NASA, fakta bahwa Bumi berada paling jauh dari Matahari pada tanggal 5 Juli menunjukkan bahwa kemiringan sumbu Bumi memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan musim, daripada jarak dengan Matahari. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2023 lalu menjelaskan bahwa Aphelion merupakan fenomena astronomi tahunan yang memang selalu terjadi setiap bulan Juli. Sehingga menurut BMKG, kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia tidak memiliki korelasi dengan fenomena tersebut. Pasalnya, Aphelion tidak berpengaruh banyak terhadap fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan Bumi. Dalam siaran pers itu, BMKG menjelaskan bahwa suhu udara dingin di Indonesia sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September). Periode ini ditandai dengan pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari benua Australia. Pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia. Moonson Dingin Australia masuk ke wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin, sehingga mengakibatkan suhu di beberapa wilayah di Indonesia terutama bagian selatan khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh Bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya (clear sky) akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari. Pakar Astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip dari laman Kompas juga menyatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada Bumi terkait dengan fenomena Aphelion. Ia mengatakan udara dingin yang terjadi di bulan Juli tidak berhubungan dengan fenomena tersebut. "Udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin," kata Thomas. Dengan demikian, klaim dari unggahan tersebut yang mengatakan bahwa suhu dingin di Bumi diakibatkan oleh fenomena Aphelion keliru secara saintifik. Sebab, jarak antara Bumi dan Matahari tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan suhu di permukaan Bumi. Baca juga:Fenomena Aphelion 2025 Hoax atau Fakta? Ini Penjelasan & Dampak 100	2026-07-09
Berita CekFakta	Hoaks, Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Wakil Kepala BGN	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami menelusuri website resmi BGN, bgn.go.id. Dalam situs tersebut tidak ada informasi resmi terkait pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN dan tidak terdapat nama Mbak Lala sebagai pejabat BGN. Sampai saat ini, dalam Struktur Susunan Organisasi Badan Gizi Nasional, jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026. Melansir video pada akun Facebook “ntvnews.id” Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons sorotan terhadap pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut menyusul penunjukan asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Ginka Febriyanti Ginting, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail yang menjadi perhatian publik. Qodari menegaskan, seorang komisaris tidak hanya dinilai dari latar belakang bisnis, tetapi juga harus memiliki akal sehat, niat baik, serta pengalaman yang dapat mendukung fungsi pengawasan perusahaan. “Kalau hemat saya ya, kalau namanya Komisaris itu selama dia sebetulnya modal dasarnya itu dua pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya,” begitu keterangan Qodari usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026. Qodari menjelaskan bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris, umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang, baik organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada perusahaan. Lebih lanjut, isu terkait pengangkatan Mbak Lala dari pengasuh anak Raffi Ahmad menjadi Wakil Ketua BGN muncul setelah penunjukkan Mufli Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco. Melansir akun Instagram resmi Mbak Lala @shela_lala96 foto yang beredar tersebut diambil dari dokumentasi pribadi saat Mbak Lala sedang berlibur ke China bersama dengan Nagita Slavina dan tidak ada kaitannya dengan Mbak Lala menjadi wakil ketua BGN. “Akhirnya baru sehari di China Alhamdulillah udah ketemu CEO Guys. Makasih om @ikhsanfajar11 udah fotoin sama CEO.” Begitu tulis Mbak Lala dalam Instagramnya. Selain itu, beredar juga hoaks lain yang mencatut nama Mbak Lala di platform Threads seperti pada akun ini dan Facebook pada akun ini. Pada sejumlah unggahan itu, foto Mbak Lala dimanipulasi menggunakan teknologi AI generatif agar tampak memakai seragam biru tua dan pin bertuliskan "Wakil Ketua BGN Indonesia". Senada dengan hal tersebut, Liputan6 juga menuliskan perihal penunjukan mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Dalam laporannya, Liputan6 menuliskan bahwa postingan yang mengklaim asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, menjadi Wakil Kepala BGN adalah tidak benar dan hasil manipulasi AI. Faktanya, Mbak Lala dengan nama asli Shela Lala hingga kini tidak tercatat dalam struktur birokrasi pemerintahan mana pun dan masih aktif bekerja sebagai asisten keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baca juga:Waka BGN Enggan Tanggapi Isu Rangkap Jabatan & BUMN 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Vaksin COVID-19 Mengandung Grafena Oksida	Sebagai informasi, graphene oxide atau oksida grafena adalah material turunan dari grafena, yaitu lembaran karbon setebal satu atom yang tersusun dalam pola heksagonal berpola seperti sarang lebah dan memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen. Graphene digunakan untuk berbagai inovasi teknologi tinggi karena sifatnya yang super tipis, sangat fleksibel, ringan, serta menghantarkan listrik, dan panas dengan sangat baik. Lebih lanjut, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun Instagram @energywireid, yang menampilkan video identik terkait fenomena listrik memicu pertumbuhan benda mati. “Fenomena Unik: Listrik Picu Pertumbuhan pada Benda Tak Hidup. Dalam minyak kental, bola baja yang dialiri listrik mampu membentuk jaringan menyerupai tanaman. Hal ini terjadi karena dipol listrik yang terbentuk membuat bola-bola saling terhubung dan menciptakan pola bercabang. Tanpa "otak" atau kontrol pusat, sistem ini tetap bisa tumbuh dan beradaptasi secara alami. Inilah contoh nyata bagaimana hukum fisika sederhana dapat menghasilkan bentuk yang tampak hidup.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan video. Video berdurasi 45 detik tersebut menampilkan gambar bola baja yang dialiri listrik dalam minyak kental yang membuat bola baja terlihat bergerak dan saling terhubung, seolah-olah benda hidup. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan tidak ada hubungannya dengan graphene oksida. Video percobaan tersebut juga bisa dilihat pada lamanYouTube Stanford Complexity Group.Video yang dibuat pada 2014 tersebut menampilkan percobaan bertajuk “Self assembling Wires.” Percobaan tersebut dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford dan tidak ada hubungannya dengan vaksin, oksida grafena, atau COVID-19. Video yang mendokumentasikan percobaan oleh para peneliti di Universitas Stanford tersebut memperlihatkan sebuah cawan petri berisi butiran logam yang direndam dalam minyak jarak. Cawan tersebut dikelilingi oleh cincin logam, yang dialiri muatan listrik negatif. Percobaan ini menunjukkan bagaimana manik-manik hitam, ketika terkena muatan positif tinggi, dapat berkumpul dan membentuk struktur seperti rantai. Kemudian, sumber energi diturunkan ke dalam pelat, yang memberikan muatan listrik positif tinggi pada manik-manik di dalam pelat. Manik-manik di dalam pelat mulai bergerak dan membentuk struktur seperti rantai. Melansir laman Delfi, Lie Detector menuliskan tentang fakta bahwa tidak satupun vaksin COVID-19 yang disetujui, yang mengandung graphene oxide. Komposisi semua vaksin yang digunakan di Lithuania dapat ditemukan di situs web Layanan Pengawasan Obat Negara. Berdasarkan informasi yang diberikan, Lie Detector menilai, video yang beredar di media sosial, mengklaim bahwa percobaan tersebut menunjukkan reaksi oksida grafena terhadap koneksi 5G, adalah tidak benar. Percobaan tersebut tidak terkait dengan oksida grafena, virus corona baru, atau vaksin. Terlebih lagi, bertentangan dengan klaim komentator video, vaksin против COVID-19 tidak mengandung oksida grafena. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Reuters, laporan yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida tidak berdasar, klaim tersebut dibantah para ahli. Pfizer mengatakan kepada Reuters bahwa vaksinnya tidak mengandung bahan tersebut. Bahan ini juga tidak terdaftar dalam vaksin COVID-19 manapun yang tersedia secara luas di seluruh dunia. “Grafena oksida tidak digunakan dalam pembuatan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19,” begitu keterangan Senior Associate of Global Media Relations Pfizer kepada Reuters. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S, bahan-bahan vaksin Pfizer meliputi: mRNA, lipid, kalium klorida, kalium fosfat monobasa, natrium klorida, natrium fosfat dihidrat dibasa, dan sukrosa, serta tidak mengandung graphene oksida. Tidak ada vaksin COVID-19 lain yang tersedia di seluruh dunia, diproduksi oleh Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, Sinovac, dan Sputnik V, yang mengandung graphene oksida. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung graphene oksida adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh 100	2026-07-08
Berita CekFakta	Tidak Benar, Samsat dan Polantas Jaga SPBU Mulai 1 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada akun X Humas Polda Jabar @humaspoldajbr, yang menyatakan bahwa unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Melansir laman Kompas, pihak PT Pertamina (Persero) dan Kepolisian (Korlantas Polri) telah mengonfirmasi bahwa narasi mengenai penjagaan SPBU oleh Samsat dan Polantas untuk menilang kendaraan yang belum bayar pajak mulai 1 Juli 2026 adalah tidak benar. Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan, unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. "Hoaks," begitu keterangan Baron, Kamis (2/7/2026), sebagaimana dikutip dari Kompas. Baron juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina (Persero) dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Senada dengan hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. "Hoaks, terima kasih," begitu keterangan Agus sebagaimana dikutip dari Kompas. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa seluruh POM bensin dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Hoaks, Video Erupsi Gunung Anak Krakatau	Badan Geologi telah resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis, 2 Juli 2026. Kenaikan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 200 meter di atas puncak (+357 meter di atas permukaan laut). Dalam pemberitaan Tirto, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa video viral yang menarasikan dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau dari atas kapal adalah informasi palsu atau hoaks. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan dua orang di atas kapal sedang merekam letusan gunung berapi yang disertai kilatan cahaya. Setelah dilakukan verifikasi teknis, Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, memastikan bahwa video tersebut bukanlah aktivitas terkini dari gunung api di Selat Sunda tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya disampaikan melalui kanal resmi Badan Geologi, PVMBG, dan MAGMA Indonesia,” begitu kata Lana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/7/2026) dikutip dari Antara. Berdasarkan data riil di lapangan, Gunung Anak Krakatau sebenarnya hanya mengalami dua kali erupsi kecil, yaitu pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7), dengan tinggi kolom abu berkisar 200 meter di atas puncak. Melansir laman Kompas, Petugas Pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. “Video yang beredar itu hoaks atau bukan menggambarkan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Aktivitas erupsi yang terjadi sekarang tidak seperti yang terlihat dalam video tersebut,” begitu kata Andi saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026) dikutip dari Kompas. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga Sabtu siang, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. “Pada Jumat kemarin hanya tercatat satu kali erupsi sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu hingga hari ini belum ada lagi erupsi yang teramati,” begitu keterangan Andi. Andi juga menegaskan bahwa status Gunung Anak Krakatau memang masih berada pada Level III (Siaga). “Status Gunung Anak Krakatau masih Level III atau Siaga. Kami mengimbau masyarakat, nelayan maupun wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung,” begitu tegas Andi. Dikutip dari laman Okezone News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. “Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk gunung Anak Krakatau, dalam layar HP di atas kapal pun tidak terlihat merekam adanya Letusan, sehingga besar kemungkinan video ini adalah penyalahgunaan AI,” tegas PVMBG dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026). Dengan adanya kenaikan status menjadi Siaga, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu apabila terjadi peningkatan aktivitas erupsi. Baca juga:Kondisi Gunung Anak Krakatau Sekarang & Kapan Terakhir Meletus? 100	2026-07-07
Berita CekFakta	Tidak Benar, MBG Resmi Ditutup dan Alihkan Dana ke Pendidikan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan keterangan di laman Badan Gizi Nasional, narasi yang mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara mulai Jumat, 5 Juni 2026 karena adanya kendala teknis terkait dana operasional adalah tidak benar (hoaks). Narasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional. BGN justru menginformasikan bahwa pencairan anggaran melalui mekanisme top up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. BGN memastikan bahwa proses pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, dan layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “MBG resmi ditutup” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @bakom.ri yang menyatakan tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia dan seluruh layanan MBG dipastikan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. BGN mengimbau seluruh mitra, pengelola SPPG, pemasok, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BGN dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi sumbernya. Dikutip dari Kompas, MK belum mengeluarkan putusan apa pun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan perorangan. Mereka mempersoalkan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, di bagian penjelasan pasal tersebut, secara eksplisit diatur bahwa anggaran tersebut termasuk untuk membiayai program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Adapun sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat (3/7/2026). Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh Pemerintah. Para kepala sekolah memastikan bahwa seluruh hak finansial guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun honorer tetap dibayarkan secara utuh. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa MBG resmi ditutup dan dana MBG dialihkan untuk pendidikan adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Daftar 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG di BGN 100	2026-07-06
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Keliru, Ketua BEM Seluruh Indonesia Tolak PSI & Jokowi di Daerah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman SINDOnews yang menampilkan gambar identik dengan klaim yang beredar. Gambar yang beredar merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Soal Wacana Aksi Nasional 21 April, BEM SI Masih Tunggu Respons Wakil Rakyat." Dalam artikel tersebut dituliskan, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan Aliansi BEM SI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. “Terkait hal tersebut, kami masih konsolidasikan dan menunggu respons wakil rakyat yang menyampaikan tuntutan kepada Bapak Presiden untuk menjawabnya," begitu keterangan Kaharuddin kepada wartawan, Rabu (13/4/2022). Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, termasuk aliansi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Tempo menulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022 menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Selain di depan DPR, unjuk rasa juga digelar di sejumlah titik. Demo Mahasiswa 11 April 2022 tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara itu, laman Watimpres menulis, pada 21 April 2022 massa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan: Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.Wujudkan reforma agraria sejati.Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Lebih lanjut, laman Liputan 6jugasempat menulis perihal deretan hoaks yang dikaitkan dengan BEM. Beberapa di antaranya adalah, beredarnya artikel tentang BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Anies dan Partai Gerakan Rakyat, BEM UI keluarkan pemberitahuan pemberlakuan "petrus" dan mahasiswa tak keluar malam, serta artikel mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI. Setelah ditelusuri, postingan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah hoaks. Faktanya, judul artikel dalam postingan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak ditemukan media kredibel yang menulis artikel tersebut. Baca juga:Ketum Partai-Menteri akan Hadiri Penutupan Kongres PSI di Solo 100	2026-07-04
Berita CekFakta	Salah, Semua Jenis BBM Turun Harga Rp3.100 Mulai Akhir Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam situs resmi Pertamina Patra Niaga, adapun penurunan harga di SPBU Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Adapun untuk harga Pertamax DEX kini dibanderol menjadi Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Dexlite kini menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun untuk harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026 ini. Keduanya tidak mengalami perubahan harga sejak 10 Juni 2026. Adapun harga BBM Pertamax di Pertashop juga masih dibanderol Rp16.150 per liter. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Selain itu, untuk BBM non subsidi Pertamina juga menurunkan harga bahan bakar avtur di Bandara Soekarno Hatta menjadi Rp19.190 per liter dari yang sebelumnya Rp22.190 per liter. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “harga BBM hari ini” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @jktinfo, yang menunjukkan penyesuaian harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 yaitu: Pertamax Turbo yang semula Rp.20.750 turun Rp1.450 menjadi Rp19.300PertamaxGreen Rp17.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertamax Rp16.250 tetap dan tidak mengalami penurunanPertalite Rp10.000 tetap dan tidak mengalami penurunanPertaminaDex Rp24.800 turun Rp3.650 menjadi Rp21.150Dexlite Rp23.000 turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 Melansir laman CNBC Indonesia, PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu, 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo (RON 98), dan diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli, dan perekonomian masyarakat. “Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” begitu keterangan Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026). Melalui evaluasi tersebut, kata Kitty, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga. “Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar,” begitu tegas Kitty. Dikutip dari akun Instagram @pertaminapatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971. Adapun harga BBM dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pasar energi global. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, berlaku mulai 1 Juli 2026: Pertalite: Rp10.000 per liter, tetap.Solar Subsidi: Rp6.800 per liter, tetap.Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter, tetap.PertamaxGreen 95 (RON 95): Rp17.000 per liter, tetap.PertamaxTurbo (RON 98): Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter pada Juni 2026.Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter pada Juni 2026.PertaminaDEX (CN 53): Rp21.150 per liter, turun Rp3.650 per liter dari yang sebelumnya Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Hoaks, Bantuan LPG Gratis Khusus Pengguna Telegram	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 27 pengikut dan tidak terafiliasi pada akun resmi milik pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyediaan LPG. Adapun akun Facebook milik Kementerian ESDM adalah “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” dengan 183 ribu pengikut, memiliki centang biru, dan mencantumkan contact person (021) 3804242, tidak mencantumkan nomor WhatsApp seperti pada unggahan yang beredar. Kemudian, Tirto memeriksa nomor WhatsApp yang tertera pada unggahan akun Facebook “Program Bantuan Masyarakat” dengan menggunakan Get Contact. Hasilnya, nomor tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah. Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci “program bantuan gas LPG gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan, pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi LPG kepada masyarakat. Saat ini, program bantuan LPG gratis dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk pembagian tabung massal secara acak. Bantuan LPG bersubsidi dari pemerintah tersebut ditargetkan khusus untuk golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar, serta kelompok sasaran. “Halo Sobat, kalian sudah tahu belum siapa aja yang berhak menggunakan LPG bersubsidi? Yuk, simak video ini! Gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga yang berpenghasilan dengan rata-rata UMR ataupun di bawah UMR. Usaha mikro atau konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Lalu, ada kelompok petani sasaran dan kelompok nelayan sasaran. Harga LPG 3 kg sudah ditetapkan pemerintah dan tercampur jelas pada papan atau plang pangkalan resmi. Jadi, Sobat berhak membeli sesuai harga eceran tertinggi tanpa tambahan harga apapun. Kalau Sobat menemukan harga LPG yang tidak sesuai harga eceran tertinggi atau pangkalan yang tidak memasang papan harga, jangan ragu untuk lapor esok. Hubungi Call Center Pertamina di 135.” Begitu dikutip Instagram Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan dana Rp10 juta dengan menghubungi nomor WhatsApp tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Mitigasi Peralihan LPG ke Minyak Tanah di Papua Barat 100	2026-07-03
Berita CekFakta	Salah, KPK Tangkap Nanik S Deyang Tersangka Kasus Korupsi MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, Tirto menelaah gambar ilustrasi Nanik mengenakan seragam tahanan dan tangan diborgol dalam unggahan yang beredar. Tirto menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada wajah Nanik yang terlihat kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan, gambar yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto menuliskan kata kunci “Nanik S Deyang ditangkap KPK” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Kompas, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejagung. Namun, dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. “Belum, tapi itulah saya sampaikan waktu itu. Waktu doorstop yang lalu. Bahwa semua yang mengetahui itu dipanggil menjadi saksi, tapi tidak semua saksi berperan dalam tindak pidana itu,” begitu ucap Syarief, dikutip dari KompasTV. Melansir laman CNN Indonesia, sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Kelimanya yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono. Tiga jajaran BGN itu ditangkap pada 3 Juni 2026 karena penyimpangan penunjukkan Yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan dua tersangka lainnya, AYS berperan mencari mitra pelaksanaan program MBG dan AM menjadi penyedia sepeda motor listrik dalam pengadaan di BGN. Teranyar, pada Kamis (18/6) malam, Kejagung mengumumkan menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) sebagai tersangka baru dalam kasus MBG itu. Dengan demikian, kini total 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inchi. Namun, hingga artikel ini ditulis, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN Nanik S Deyang untuk dimintai keterangan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Nanik ditangkap KPK karena kasus korupsi MBG pada Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Keliru, Sensus Ekonomi 2026 Diadakan karena Kepentingan Pajak	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir laman Badan Pusat Statistik, sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah program pendataan berskala nasional dari ⁠Badan Pusat Statistik yang diselenggarakan setiap 10 tahun untuk memotret dan memetakan struktur, karakteristik, serta perkembangan seluruh sektor usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan berskala besar. Adapun jadwal pelaksanaan SE2026 adalah sebagai berikut: 1. Pada 1 Mei - 31 Juli 2026: Pengisian Kuesioner SE2026 Online. Pada periode ini usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). 2. Pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dilakukan pendataan lapangan (Door to Door). Pada periode ini juga dilakukan pendataan ke setiap keluarga untuk mendapatkan data usaha yang berada di rumah tangga dan sekaligus memutakhirkan data ekonomi keluarga. Sensus Ekonomi 2026 secara door to door memang sedang berlangsung di tengah masyarakat, adapun tujuannya untuk mendapatkan data yang akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Pelaksanaan sensus ini tidak dilakukan karena kepentingan pajak. Dikutip dari laman Kompas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Amalia menyampaikan bahwa informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. “Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” begitu keterangan Amalia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (29/6/2026). Senada dengan hal tersebut, lamanTirto menuliskan, Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan proses sensus murni dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apa pun selalu kita sampaikan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” kata Noval seperti dikutip dari ANTARA, pada Selasa (30/6/2026). Selain itu, Noval juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. Dalam menjaga keamanan data, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat. “Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, itu juga bersama-sama dengan BPS mengamankan datanya,” imbuh Noval. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan sensus ekonomi 2026 diadakan karena pemerintah mencari celah untuk menaikkan pajak maupun untuk kepentingan pajak apapun adalah informasi yang kurang tepat dan perlu diluruskan. Informasi tersebut tidak disampaikan secara menyeluruh. Sensus Ekonomi 2026 adalah program kerjasama BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat dari sensus ekonomi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Baca juga:Gus Ipul Pimpin Sumpah Petugas Sensus Ekonomi di Sumsel 100	2026-07-02
Berita CekFakta	Salah, Luis Diaz Anggap Remeh Pemain Timnas Portugal, Ronaldo	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada YouTube @marcamx yang menampilkan konferensi pers bersama Luis Diaz. Konferensi pers tersebut dilakukan segera setelah tim nasional Kolombia memperoleh kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di Mexico City. Dalam sesi tersebut, Díaz mengungkapkan perasaan emosionalnya dan menyebut momen itu sebagai "sensasi yang luar biasa" (unas sensaciones increíbles) karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut Luis Diaz menyampaikan rasa syukurnya terhadap kemenangan Kolombia dan mengapresiasi permainan kompak dari timnya. Ia tidak mengatakan apapun terkait Ronaldo. “Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Saya sudah merasakan perasaan luar biasa saat pemanasan, sebelum memasuki lapangan, dan saya hampir menangis saat itu. Begitu banyak kenangan dari masa lalu kembali terlintas. Saya bekerja keras untuk ini, saya berjuang untuk berada di momen ini, dan hari ini saya mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk bermain di Piala Dunia bersama tim nasional saya, bersama negara saya. Apa yang lebih baik daripada bisa berkontribusi dengan sebuah gol, dengan sebuah assist? Tapi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan tim, karena saya pikir tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kami adalah kelompok yang sangat kompak, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan performa dari pertandingan ke pertandingan, dan yah, saya sangat bahagia.” Begitu diucapkan Diaz dalam bahasa Spanyol. Lebih lanjut, kami mengunjungi laman Fox Sport dan tidak menemukan artikel berisi pernyataan Luis Diaz yang menyatakan tidak perlu menghentikan Ronaldo. Laman Threads @marca_mexico juga menampilkan video wawancara Diaz setelah laga Kolombia melawan Uzbekistan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pagi, WIB. Laga yang dimenangkan Kolombia dengan skor 3-1 itu menurut Diaz adalah momen yang istimewa. Ia mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mencetak gol dan memberikan assist dalam laga melawan Uzbekistan tersebut. Diaz juga mengatakan, bermain dalam turnamen Piala Dunia merupakan impiannya sejak kecil. Dalam video itu ia sama sekali tidak menyebutkan hal-hal terkait Ronaldo. “??? “Un momento muy especial”, las palabras de Luis Díaz tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo ? Armand Alejandre.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Luis Diaz menyatakan Kolombia tidak perlu menghentikan pergerakan Ronaldo adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Baca juga:Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Larang Ikut Dana Hibah Selain dari Pemerintah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, memiliki 6 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Cari Bantuan Dana Hibah? Di sini tempatnya! Program Bantuan Modal Usaha Edukasi & Cara Daftar [Hubungi WhatsApp] 0857-5258-3863.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Sekretariat Negara. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,7 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas sebesar 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI saat ini memang sering menjadi sasaran hoaks yang mencatut namanya untuk penipuan bantuan dana hibah di media sosial. Banyak konten palsu mengklaim adanya penyaluran dana hibah mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah yang mewajibkan masyarakat mendaftar melalui nomor Telegram, WhatsApp, dan tautan tidak resmi. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya agar tidak mengikuti program bantuan dana hibah selain dari pemerintah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya yang Menyatakan Bahwa Pengguna TikTok Jangan Lagi Ada yang Mengikuti Bantuan Dana Hibah Selain dari Program Pemerintah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah dan meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863, merupakan video hoaks deep fake.” Tulis PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime juga menegaskan klaim yang beredar mencatut Purbaya meminta pengguna TikTok tidak ikut bantuan dana hibah selain dari pemerintah adalah tidak benar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Salah, Pigai Dukung Israel & Sebut Kedaulatan Sejati bagi Israel	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman AFP yang menampilkan gambar Pigai yang serupa. Laman tersebut menampilkan momen Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Natalius Pigai tiba untuk upacara pengambilan sumpah para menteri kabinet Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik pada 21 Oktober melantik kabinet barunya, yang mencakup anggota-anggota kunci dari tim pendahulunya dan menunjukkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan utamanya. “Indonesia's Minister of Human Rights Natalius Pigai arrives for the swearing-in ceremony of the ministers of Indonesian President Prabowo Subianto's cabinet at the Presidential Palace in Jakarta on October 21, 2024. Newly inaugurated Indonesian President Prabowo Subianto on October 21 swore in his new cabinet, which includes key members of his predecessor's team and suggests he will continue his main policies, analysts said.” Begitu dikutip dari AFP Selasa (30/06). Melansir laman Tempo, Pigai menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai kedaulatan Israel. Ia menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia, yang direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri. “Hoax. Sikap Indonesia sudah disampaikan resmi oleh Kementerian Luar Negeri,” begitu keterangan Pigai saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juni 2026. Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan, serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. “Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara.” Begitu dikutip dari laman Kemenlu. Baca juga:Pigai Sebut Larang Demo di Bundaran HI Bukan Batasi Berpendapat 100	2026-07-01
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Loker Koperasi Merah Putih 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait lowongan kerja MBG ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://v1.segera-daftar.click/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Sebagai informasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program strategis pemerintah yang ditargetkan mencapai 80.000 unit untuk memperkuat ekonomi desa. Secara struktural, lembaga ini dikelola oleh pengurus lokal dan diawasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diatur dalam ⁠Petunjuk Teknis Pengelolaan Koperasi Desa. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Lowongan Koperasi Merah Putih 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkop. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain v1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman, Kementerian Koperasi, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjadi pegawai atau Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus mendaftar melalui rekrutmen nasional resmi yang diadakan oleh Kementerian Koperasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi seperti ⁠Portal Koperasi atau tautan seleksi nasional yang disediakan pemerintah. Akun Instagram @kemenkop menuliskan, Rekrutmen Nasional Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis guna menyiapkan penguatan ekonomi rakyat. Adapun proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun. Dalam menjamin integritas proses seleksi Manajer KDKMP, diberlakukan lima lapis mekanisme pengamanan yaitu sebagai berikut: 1. Pakta Integritas Seluruh anggota Panselnas dan Tim Pendukung telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen dalam menjalankan tugas dengan objektif dan transparan. 2. Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Seleksi Kompetensi Manajer KDKMP menggunakan Computer Assisted Test BKN yang telah teruji selama lebih dari satu dekade. 3. Tes Kompetensi Tambahan Dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang netral. 4. Pengolahan Nilai Dilakukan oleh BKN sebagai lembaga yang netral. 5. Transparansi Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Kemenkop mengimbau agar masyarakat mewaspadai segala bentuk penipuan maupun janji kelulusan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Baca juga:Kemenkop Pastikan Seleksi Manajer KDKMP Tak Ada Praktik Titipan 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan Insentif Guru ASN & PPPK 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait bantuan insentif ini, dan ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://bitly.cx/Langsungklikdisini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Kemendikdasmen. Adapun Pemerintah Republik Indonesia, melalui ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama memberikan bantuan langsung kepada guru-guru non-ASN (honorer), guru PAUD nonformal, dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau ijazah S1/D4. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain daftar-sekarangwl2.d4fttar.one, dibuat pada 8 Juni 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Antara, Kemendikdasmen pernah mengimbau masyarakat, khususnya para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif guru non-ASN sebesar Rp2,1 juta. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu dari Kemendikdasmen. “Waspada phishing, jangan mudah percaya dengan pesan, email, atau link mencurigakan yang mengatasnamakan pihak tertentu. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi seperti password, OTP, atau informasi keuangan,” begitu keterangan Yudhistira dikutip dari Antara, Senin (29/06). Yudhistira juga menyebutkan beberapa laman yang melakukan phishing, diantaranya daftar.form-gtkdikdasmen.com, layanan.form-gtkdikdasmen.com, intensif.gtk-dikdasmen.com, intensif.gtkdikdasmen.com. “Domain ini berusaha mencuri data pribadi Anda. Mohon berhati-hati dan pastikan hanya mengisi informasi pada laman resmi kementerian,” begitu tegas Yudhistira. Sebagai informasi, insentif guru diberikan sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan atau sejumlah Rp2,1 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Insentif tersebut diberikan kepada guru non-ASN sebagai salah satu kado yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-80 RI untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. Adapun informasi resmi mengenai bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah (BSU) dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan resmi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/. Dengan demikian, tautan yang diklaim untuk mendaftar bantuan insentif guru 2026 dengan meminta data pribadi pada tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Link Lapor Diri PPG Guru Tertentu 2026 Tahap 2 dan Tata Caranya 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Keliru, Klarifikasi Purbaya Terkait Program Bantuan Dana Hibah	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki 593 pengikut, dan mencantumkan keterangan pada profilnya, “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada video yang dimuat pada akun Instagram @jktinfo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025. Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya menyesuaikan gaya komunikasinya dengan tanggung jawab barunya sebagai Menteri Keuangan dan menyampaikan keterangan sesuai naskah yang telah dipersiapkan oleh staf Kemenkeu. Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak menyampaikan klarifikasi atau meresmikan program bantuan dana hibah. Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya memberikan klarifikasi terkait peresmian program baru bantuan dana hibah melalui aku TikTok merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “[HOAKS] Program Baru Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka dan bagi pengguna media sosial TikTok diminta mendaftar melalui akun tersebut, merupakan video hoaks deep fake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. Baca juga:Mulai 1 Juli, Purbaya akan Tarik Pajak Toko Online 100	2026-06-30
Berita CekFakta	Salah, Pelatih Jepang Tulis Angka 45 untuk Hargai Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Jepang mampu menahan imbang dengan skor 2-2 pada laga melawan Belanda di Stadion Dallas pada Minggu (14/6/2026) atau Senin dini hari WIB Grup F Piala Dunia 2026. Melansir USA Today, saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Pelatih Jepang Moriyasu menjelaskan alasannya menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka dari pinggir lapangan yaitu untuk memberitahu pemain mengenai waktu yang tersisa dalam pertandingan. Selain itu, angka di whiteboard juga bertujuan memberitahu berapa lama pertandingan telah berlangsung. “Ini untuk memberi tahu mereka berapa waktu tersisa dan jam berapa sekarang. Saya melihat mereka menanyakan jam berapa sekarang. Mereka tidak dapat mendengar kami, dan saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu akan menjadi cara termudah bagi mereka.” Begitu keterangan Moriyasu dikutip USA Today, Senin (29/06/2026). Menurut Moriyasu, para pemain Jepang bertanya kepada dirinya dan staf pelatih mengenai waktu yang tersisa saat pertandingan melawan Belanda. Namun, para pemain Jepang tidak bisa mendengar jawaban Moriyasu. Ia kemudian memberi jawaban melalui tulisan angka di whiteboard. “Saya melihat mereka bertanya kepada kami berapa lama waktu yang tersisa. Mereka tidak bisa mendengar kami, jadi saya memutuskan untuk menuliskannya di papan tulis, dan itu adalah cara termudah bagi mereka (pemain Jepang),” begitu jelas Moriyasu. Adapun teknik menuliskan angka ataupun instruksi pada papan tulis bertujuan untuk membantu para pemainnya dalam mengatur waktu, taktik Moriyasu ini memiliki kesamaan dengan sepak bola di Amerika Serikat. Pelatih di semua level olahraga akan menggunakan papan tulis, tanda, atau tanda tersembunyi lainnya untuk menghentikan permainan di pinggir lapangan. Akun X @TyCSports menampilkan video Moriyasu menunjukkan whiteboard bertuliskan beberapa angka saat laga melawan Belanda pada 15 Juni 2026. Keadaan riuh di dalam stadion-stadion Piala Dunia 2026, tidak memungkinkan untuk memberikan instruksi verbal dari area teknis. Ini dikarenakan instruksi tersebut memang akan sangat sulit didengar oleh para pemain. Alih-alih berteriak lantang untuk memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Jepang, Moriyasu dan jajaran asistennya tertangkap kamera memegang papan tulis berukuran besar yang ditulisi angka-angka seperti 3, 4, atau 45. Dikutip laman Suara.com, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Di luar keunikan metode taktis tersebut, skuad Samurai Biru sukses mencatatkan performa gemilang di lapangan dengan menahan imbang tim kuat Belanda lewat skor ketat 2-2. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih Jepang Moriyasu pada whiteboard di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia, angka tersebut merupakan strategi taktis untuk memberikan instruksi kepada pemain Jepang, alih-alih berteriak karena bisingnya lapangan. Baca juga:Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 sampai Final & Jam Tayang WIB 100	2026-06-29
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Pertamina Eco Run 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait event lari Alfamart ini, dan Mr.D.I.Y. ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://grefth.it.com/daftar14. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Threads Pertamina @pertamina dengan akun terkunci atau privat, dan memiliki 7.584 pengikut dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG. PENDAFTARAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 pada akun Threads tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain grefth.it.com, dibuat pada 9 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Kemudian Tirto menghubungi pihak Pertamina untuk memverifikasi klaim tersebut, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menegaskan bahwa Pertamina EcoRun merupakan ajang lari tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamina. “Hingga saat ini, Pertamina belum mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan maupun pembukaan pendaftaran Pertamina EcoRun 2026.” Begitu jelas Baron kepada Tirto Sabtu (27/06). Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco RunFest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Ecorun 2026. PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya yang mengatasnamakan Pertamina. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Informasi resmi terkait Pertamina Eco Run 2026 akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pertamina baik di website maupun sosial media. Dengan demikian, tautan yang beredar, yang mengklaim untuk mendaftar Pertamina Eco Run 2026 adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Pertamina Catat Laba Bersih Rp55,2 Triliun pada Tahun Buku 2025 100	2026-06-28
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Virus Marburg Dapat Diaktifkan Melalui 5G	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, Dr. Rashid Ali Buttar adalah seorang dokter osteopati asal Amerika Serikat yang dikenal karena pandangan medis alternatifnya yang kontroversial dan keterlibatannya dalam gerakan anti vaksin. Rashid lahir pada 20 Januari 1966 dan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 di usianya yang ke-57 tahun. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI terkait informasi Frequently Asked Questions (FAQ) penyakit virus Marburg, penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus Marburg (termasuk dalam famili filovirus yang merupakan satu famili dengan virus Ebola) yang dapat ditularkan dari kelelawar dan antar manusia. Penyakit ini bersifat jarang namun dapat mengakibatkan wabah dengan angka kematian yang besar (24-88% atau sekitar 50%) Virus Marburg dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui darah dan cairan tubuh lainnya (termasuk urin, saliva/air liur, keringat, feses/tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen/sperma) dari manusia baik masih hidup atau sudah meninggal yang terinfeksi virus Marburg. Virus Marburg dapat masuk melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur dan perlengkapannya, jarum suntik, serta alat medis yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi virus Marburg. Dalam beberapa kasus, virus Marburg dapat ditularkan melalui cairan semen dari seseorang yang sembuh dari penyakit virus Marburg. Penularan dapat terjadi baik melalui oral, vaginal, atau seks anal. Hingga saat ini, belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Marburg di Indonesia dan di negara sekitar Indonesia sehingga risiko importasi penyakit virus Marburg di Indonesia rendah. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Virus Marburg diaktifkan melalui 5G” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman AFP Fact Check, yang menuliskan bahwa tidak ada kaitannya antara virus Marburg dengan vaksin Covid. Otoritas kesehatan dan para ahli mengatakan penyakit Marburg, demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, tidak dapat ditularkan melalui jaringan 5G. Amira Roess, seorang profesor dan ahli epidemiologi di Universitas George Mason mengatakan bahwa tidak ada virus hidup dalam vaksin mRNA Covid-19 yang banyak digunakan. "Komponen vaksin tidak termasuk apa pun yang terkait dengan virus Marburg. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa 5G dapat mengaktifkan virus tersebut." Begitu keterangan Amira Roess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC AS) mengatakan bahwa virus Marburg adalah virus RNA yang ditularkan melalui hewan dari keluarga Filovirus keluarga yang sama dengan enam spesies virus Ebola yang dikenal. CDC AS menyatakan bahwa virus Marburg memiliki tingkat kematian kasus antara 23-90% dan diagnosa klinisnya sulit karena tanda dan gejalanya mirip dengan penyakit lain. Tidak ada bukti bahwa teknologi nano router, yang dapat menerima 5G, terdapat dalam vaksin COVID-19. Bahan-bahan vaksin COVID-19 dapat diakses publik di lembaga kesehatan seperti CDC AS. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Saber Hoaks Kota Blitar, para ahli menyebut bahwa vaksinasi, virus Marburg, dan sinyal 5G tidak saling berkaitan. Penyakit dari virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah mematikan yang mirip Ebola, penyakit ini tidak dapat ditularkan dengan cara seperti penyuntikan vaksin. “[HOAKS] Sinyal 5G Dapat Mengaktifkan Virus Marburg yang Mematikan Bagi yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19,” begitu dikutip dari laman Saber Hoaks Kota Blitar, Jumat (26/06/2026). Klaim bahwa virus Marburg diaktifkan melalui jaringan 5G adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan terbukti sebagai hoaks. Baca juga:Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Hoaks, Marca Wartakan Keributan Ronaldo dan Bruno saat Latihan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelusuri laman Marca, namun tidak ditemukan unggahan dan informasi apapun terkait keributan Bruno dan Ronaldo yang diklaim terjadi saat sesi latihan Timnas Portugal yang diterbitkan dalam laman tersebut. Kemudian, Tirto mengamati gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama darah yang mengucur di kepala Ronaldo dan orang-orang di pinggir lapangan, orang-orang tersebut terlihat tenang saat terjadi keributan. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar dalam unggahan yang beredar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Dikutip dari laman VIVA, akun Instagram Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik dari para penggemar Cristiano Ronaldo setelah Timnas Portugal gagal meraih kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu 18 Juni 2026. Portugal harus puas bermain imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam. Kongo kemudian mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat gol Yoane Wissa. Hasil tersebut membuat penampilan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Kapten Portugal itu bermain penuh selama 90 menit, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di lini serang. Sebagian pendukung Ronaldo menilai minimnya kontribusi sang kapten tidak lepas dari kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, terutama Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan gelandang Manchester United tersebut hanya tiga kali mengirim operan kepada Ronaldo sepanjang pertandingan. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Bruno Fernandes digeruduk para penggemar Ronaldo. "Saya tidak mengerti kenapa ia membenci Ronaldo dan tak pernah memberi operan ke Ronaldo," tulis salah seorang penggemar di Instagram. Melansir akun Instagram @brunofernandes8, dalam salah satu unggahannya tampak ramai dikunjungi fans Ronaldo. Mereka menyampaikan agar Bruno mendukung dan mengoper bola pada Ronaldo. “Thank you for passing the ball to Cristiano,” begitu tulis salah satu komentar. Faktanya, tidak terjadi keributan antara Bruno dan Ronaldo. Klaim tersebut tidak didukung dengan informasi dari media kredibel ataupun fakta di lapangan. Baca juga:Statistik Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Salip Rekor Gol Messi 100	2026-06-27
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Imbau Warga Daftar Bantuan Dana Hibah Pemda	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil gambar Purbaya dengan latar belakang bertuliskan “Program Dana Hibah” dan memiliki 10 pengikut. Ditemukan juga beberapa unggahan video terkait Purbaya yang mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan tersebut cair pada hari yang sama ketika mendaftarkan diri. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Assalamualaikum wr. wb. Bagi yang ingin mendaftar bantuan PROGRAM DANA HIBAH 2026 silahkan daftar melalui nomor WA: 0853-8551-5066.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 465,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbaik (reverse image) untuk memeriksa keaslian video. Hasilnya mengarah pada laman detikbali yang menampilkan gambar yang identik pada video yaitu gambar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah penilaian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hancur akibat perang di Timur Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menegaskan pelemahan rupiah saat konflik global justru relatif kecil. Purbaya memaparkan data historis yang menunjukkan setiap kali terjadi perang, nilai tukar rupiah rata-rata hanya terdepresiasi sekitar 0,3%. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan ketahanan rupiah terhadap guncangan global. “Kalau kita lihat dinamika global memang gonjang-ganjing mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, itu setiap perang, rupiah hanya terdepresi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahanan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang yang nggak punya duit kali Pak yang jelek-jelekin,” begitu keterangan Purbaya, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/3/2026). Dalam pertemuan tersebut Purbaya tidak pernah menyampaikan terkait imbauan kepada masyarakat agar mendaftar program bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Melansir laman Badan Keuangan Daerah Purbalingga, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, dana hibah dan bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten tersebut. Kementerian Keuangan RI melalui laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. “[Hoaks] Bantuan hibah pemda. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, merupakan video hoaks deep fake. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemda adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Sidak Pabrik Baja Cina di Pulogadung, Usut Masalah Pajak 100	2026-06-26
Berita CekFakta	Salah, Video Penangkapan Taufik Hidayat Tersangka Penyekapan YTR	Tirto reverse image Kami justru diarahkan ke akun Instagram @jogjaparty yang menampilkan cuplikan video identik. Video tersebut merupakan kronologis penangkapan RES/ Davano, pria asal Bantul yang diamankan Polres Jakarta Selatan karena kasus penipuan jual beli mobil pada 31 Juli 2025. “Buat yang belum paham postingan yang viral kemarin, berikut kronologis penangkapan Ramadhan Eko Saputra / RES / Davano pria Bantul yang diamankan pihak berwajib karena penipuan. Vano ini kalau di jogja biasanya ngaku sebagai pemilik counter gadget di amplaz dan dari circle Harley Davidson dan udah puluhan korban di jogja lebih sedikit.” Begitu keterangan tertulis dalam unggahan. Melansir akun Instagram @liputan6.sctv, ditampilkan video penangkapan Taufik Hidayat yang terlihat mengenakan jaket bertuliskan NB berwarna hitam bukan baju hijau polos. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya Yuvita Tri Rezeki (YTR). Hendra menyebut, pelaku ditangkap di wilayah Bandung Raya. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Taufik disangkakan Pasal 466 dan Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aksi penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan oleh Taufik di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, selama sekitar tiga tahun. Adapun akibat dianiaya, korban menderita luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki sehingga tak dapat melihat, berjalan, dan berbicara dengan normal. Dari video tersebut, diketahui bahwa cuplikan yang beredar bukan Taufik Hidayat melainkan Devano tersangka kasus penipuan jual beli mobil di Jakarta Selatan. Dalam laman Tirto, Taufik Hidayat DPO kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung telah ditangkap polisi pada Selasa (23/6/2026). Pihak kepolisian Polda Jabar menjelaskan, tersangka kasus penyiksaan dan penyekapan itu ditangkap di Ciparay, Kabupaten Bandung. Taufik disebut tengah berada di kawasan Perumahan Griya Pesona di Ciparay ketika polisi menangkapnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa cara polisi menemukan Taufik Hidayat adalah dengan menelusuri jejak digital buron itu. Keberadaan tersangka itu diketahui karena ia melakukan transaksi daring. Rudi menyebut hal ini bermula pada Selasa pagi. Kala itu, muncul jejak transaksi daring yang dilakukan Taufik. Transaksi itu terjadi di sekitaran wilayah Perumahan Griya Pesona. “[Selasa] pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi. Ini menjadi petunjuk buat kita. Tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari di sekitar wilayah perumahan,” begitu keterangan Rudi. Rudi menyebut polisi mencari Taufik di perumahan itu hingga sore hari. Akhirnya, Taufik berhasil ditangkap pada pukul 18.30 WIB. Dari perumahan itu, Taufik kemudian dibawa polisi ke Polsek Majalaya. Lalu Taufik dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Melansir YouTube KompasTV, seorang warga asal Ciparay mengaku meminta Taufik, pelaku terduga penganiayaan kekasihnya, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelepon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang Ahyar, pada hari Selasa, 23 Juni 2026 kemarin, Taufik menelepon dirinya dan meminta saran. Dadang meminta Taufik untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelepon anggota Polda Jawa Barat sehingga Taufik berhasil ditangkap. Taufik memang ditangkap polisi di kawasan Perumahan Griya Pesona Ciparay, Bandung, bukan di area parkiran mobil dan oleh orang bertopi yang tidak dikenal. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai rekaman penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan YTR, oleh sejumlah orang dengan keterangan tempat yang tidak jelas, dan sudah beredar luas di sejumlah akun media sosial, adalah tidak benar. Baca juga:Taufik Hidayat Penyekap Wanita Bandung Sempat Kabur ke Tangerang 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes kepada Tirto, secara molekuler, vaksin mRNA bekerja dengan mengantarkan molekul messenger RNA yang mengkode protein Spike SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma sel. Setelah memasuki sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein Spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga mengaktivasi respons imun humoral dan seluler. Molekul mRNA tersebut tidak memasuki inti sel (nukleus), tidak berinteraksi dengan genom manusia, serta tidak memiliki enzim reverse transcriptase maupun integrase yang diperlukan untuk mengubah RNA menjadi DNA atau mengintegrasikan materi genetik ke kromosom manusia. Selain itu, mRNA memiliki waktu paruh yang singkat dan akan mengalami degradasi secara fisiologis oleh enzim ribonuklease (RNase) dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah menjalankan fungsinya. “Dari perspektif genetika molekuler, terapi gen (gene therapy) merupakan intervensi medis yang bertujuan memodifikasi ekspresi atau struktur gen pada sel target menggunakan vektor tertentu, seperti virus rekombinan. Sebaliknya, vaksin mRNA tidak mengubah, mengganti, maupun menyisipkan materi genetik ke dalam genom manusia, sehingga secara definisi ilmiah tidak dapat dikategorikan sebagai terapi gen.” Begitu jelas dr. Wilson kepada Tirto. Adapun terkait sistem kekebalan tubuh, vaksin justru dirancang untuk mengaktivasi respons imun adaptif melalui stimulasi limfosit B dan limfosit T sehingga terbentuk antibodi spesifik, sel plasma, serta sel memori imunologis (memory B cells dan memory T cells). Aktivasi ini merupakan proses fisiologis yang diharapkan dalam imunisasi dan bukan merupakan bentuk kerusakan sistem imun. Hingga saat ini, tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan imunosupresi permanen, kelumpuhan sistem imun, ataupun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi secara menetap pada populasi umum. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pad100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100	2026-06-17
Berita CekFakta	Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100	2026-06-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-15
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Salah, PLN Padamkan Listrik 3 Hari di Jawa & Bali Mulai 22 Juni	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun Instagram resmi PLN @pln_id, berita yang beredar terkait pemadaman 3 hari berturut-turut di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 itu merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. “Electrizen, hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa-Bali,” begitu tulis PLN di akun IG resminya. PLN menegaskan bahwa tidak ada rencana maupun pelaksanaan pemadaman listrik total selama periode tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam laman Tirto, PLN memastikan kabar pemadaman listrik total Jawa-Bali selama 3 hari adalah tidak benar. Kondisi kelistrikan membaik dan pemadaman bergilir mulai berkurang. Informasi tersebut beredar, akibat pemadaman bergilir dengan durasi beberapa jam yang dilakukan PT PLN selama beberapa waktu terakhir, publik mulai cemas dengan adanya ancaman pemadaman total. Kecemasan tersebut ditambah dengan informasi yang beredar luas di media sosial (medsos) jika PLN akan memberlakukan pemadaman total di Pulau Jawa dan Bali selama tiga hari. Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama unggahan gambar tersebut menuliskan kesalahan tanggal yaitu Rabu, 22 Juni 2026. Padahal hari Rabu, seharusnya tanggal 24 Juni. Kemudian, terdapat tulisan nama daerah yang tidak dikenal yaitu seluruh pulau Flali, yang seharusnya ditulis Bali. Dikutip dari CNN Indonesia, memang terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. "Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," begitu keterangan Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6). Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya. Dilansir akun Instagram PLN, adapun informasi kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa terus berangsur membaik. Pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman dalam beberapa jam, kini kembali memperkuat pasokan listrik. Saat ini, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Sampai artikel ini ditulis, PLN tidak pernah memberikan informasi terkait pemadaman listrik 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa & Bali. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan PLN melakukan pemadaman listrik 3 hari berturut-turut mulai 22 Juni 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya melalui media sosial resmi PLN, situs web resmi PLN, serta berbagai platform komunikasi resmi lainnya. Masyarakat dapat menghubungi Contact Center PLN 123, menggunakan fitur Live Chat, atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui layanan tersebut, pelanggan dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan langsung dari sumber resmi PLN. Baca juga:Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN 100	2026-06-25
Berita CekFakta	Hoaks, Pertamina akan Hapus Pertalite Tahun Depan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian, kami menelusuri laman CNN Indonesia, ditemukan video asli yang menampilkan video identik dengan judul “VIDEO: Pertamina Usul Pertalite Dihapus Tahun Depan,” dan menampilkan presenter berita yang sama pada segmen “Bisnis & Referensi.” Faktanya, video tersebut merupakan video lawas yang diunggah pada Kamis, 31 Agustus 2023 pada kanal CNN Indonesia. “Siap-siap bagi Anda, para pengguna bahan bakar minyak jenis Pertalite, pasalnya PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM jenis Pertalite, mulai tahun depan dan akan diganti menjadi Pertamax Green 92.” Begitu keterangan dalam unggahan video. Dalam video tersebut, PT Pertamina Persero memang mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite mulai tahun 2024 dan diganti menjadi Pertamax Green 92. Pertamax Green 92 adalah campuran BBM dengan RON 90 dengan 7 persen bioetanol. BBM jenis ini dipercaya mampu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran BBM. Hal itu dikatakan Direktur utama PT Pertamina, Nicke Widyawati bahwa penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video asli tersebut kemudian diunggah kembali dengan diklaim seolah-olah baru dikeluarkan Pertamina bertepatan dengan kenaikan harga pertamax pada tahun 2026. Dalam rangkuman Tirto “Apa itu Pertamax Green 92 dan Apakah Pertalite akan Dihapus?” PT Pertamina masih mengkaji produk Pertamax Green 92 yang akan diusulkan sebagai pengganti Pertalite. Melalui produk ini, kadar oktan Pertalite dapat ditingkatkan dari RON 90 menjadi RON 92. Pertamax Green 92 masih dalam proses pengkajian Pertamina. Adapun yang telah dipasarkan adalah Pertamax Green 95 dengan harga jual Rp13.500 per liter di 10 titik SPBU di Kota Surabaya dan 5 titik SPBU di Jakarta. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata kunci “Pertamina hapus pertalite tahun depan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, faktanya, hingga 2026 belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan harga Pertamax Green 92. Pertamina juga belum meluncurkan produk BBM tersebut Dikutip dari laman Kompas, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. “Sampai saat ini tidak ada atau belum ada rencana maupun wacana dari Pemerintah maupun Pertamina untuk menghapuskan Pertalite,” begitu keterangan Robert saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (14/6/2026). Robert menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk Pertalite dan Biosolar. “Info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tegasnya. Sampai saat ini tidak ada rencana penghapusan Pertalite dan belum ada pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku saat ini “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Robert saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026). Pertamina mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi yang beredar dan dapat mengakses informasi resmi melalui layanan Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina guna mendapatkan informasi yang valid terkait produk maupun layanan perusahaan. Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pada DNA sel manusia,” begitu keterangan Profesor Jeffrey Almond dari Universitas Oxford. Adapun cara kerjanya adalah dengan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang ditemukan di permukaan virus corona. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana mengenali dan memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Dr. Vladimir Jovanovic dari KCCG atau Pusat Klinis Montenegro juga menjelaskan, sebagaimana dikutip dari laman UNICEF, bahan-bahan yang membentuk vaksin virus corona, berbasis asam ribonukleat (RNA). Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan tersebut sama sekali tidak menembus inti sel, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan materi genetik yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, vaksinasi tidak akan menyebabkan bahaya apa pun bagi tubuh, terutama dalam hal mengubah struktur rantai DNA. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100	2026-06-17
Berita CekFakta	Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100	2026-06-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-15
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pada DNA sel manusia,” begitu keterangan Profesor Jeffrey Almond dari Universitas Oxford. Adapun cara kerjanya adalah dengan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang ditemukan di permukaan virus corona. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana mengenali dan memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Dr. Vladimir Jovanovic dari KCCG atau Pusat Klinis Montenegro juga menjelaskan, sebagaimana dikutip dari laman UNICEF, bahan-bahan yang membentuk vaksin virus corona, berbasis asam ribonukleat (RNA). Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan tersebut sama sekali tidak menembus inti sel, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan materi genetik yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, vaksinasi tidak akan menyebabkan bahaya apa pun bagi tubuh, terutama dalam hal mengubah struktur rantai DNA. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Keliru, Vaksin Dapat Merusak DNA dan Sistem Kekebalan Tubuh	Ahli virologi Amerika Robert Malone dikenal karena sering menyebarkan informasi yang salah tentang vaksin COVID-19, terutama yang menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA). Malone kembali muncul dalam video viral yang berupaya mendiskreditkan vaksin dan mencegah orang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Teranyar, video yang tersebar di media sosial diambil dari konferensi pers yang diberikan pada 11 Mei 2022. Dalam video itu ia menyebut vaksin sebagai “terapi gen eksperimental” dan mengatakan, bahwa data membuktikan vaksin tersebut harus dihentikan. Faktanya, pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar. Melansir laman Estadao, Malone disebut sebagai "bintang disinformasi Covid" oleh The New York Times. Rekaman yang digunakan dalam unggahan yang diverifikasi di sini menunjukkan kebohongan lain yang dia sampaikan. Vaksin terbukti efektif melawan virus corona. Kementerian Kesehatan RI menegaskan, bahwa klaim yang menyebutkan imunisasi dapat merusak sel dan DNA, sehingga menyebabkan penyakit autoimun, meningitis, dan penyakit lainnya adalah keliru. “Narasi ini sangatlah salah. Imunisasi tidak dapat merusak sel dan DNA. Kami menyarankan masyarakat untuk mencari informasi yang benar dari website Kemenkes, WHO, CDC,” begitu tegas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M. Prima. Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.Trop.Paed. menambahkan, narasi tentang kerusakan sel dan DNA akibat imunisasi sudah lama beredar. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. “Isu ini sudah ada sejak tahun 2002, dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kerusakan DNA, autoimun, dan meningitis dengan vaksinasi yang diberikan,” begitu keterangan Prof. Hindra. Faktanya, imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk melindungi seseorang dari penyakit tertentu dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari serangan penyakit serius, tetapi juga melindungi masyarakat dengan membantu membangun kekebalan komunitas dan meminimalkan penyebaran penyakit. Kemenkes RI menekankan bahwa imunisasi tepat waktu pada masa anak-anak sangat penting. Hal ini karena imunisasi membantu memberikan kekebalan sebelum anak-anak terpapar penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, vaksin yang diberikan telah teruji aman dan efektif untuk anak-anak pada usia yang direkomendasikan. Efek samping imunisasi yang umum terjadi adalah nyeri, demam, atau sakit kepala. Efek samping ini dikenal sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi perlu diingat bahwa KIPI tidak selalu terjadi dan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua terhadap penyakit berbahaya dan menular pada anak-anak. Dengan imunisasi, orang tua dapat merasa lebih yakin bahwa anak-anak mereka akan mengalami proses tumbuh kembang yang sehat dan aman. Beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, antara lain hepatitis B, tuberkulosis (TB), tetanus, difteri, pertusis, polio, meningitis, pneumonia, campak, dan rubella. Laman Estadao menuliskan, bahwa video tersebut merupakan pernyataan dokter yang secara keliru mengaku sebagai pelopor vaksin mRNA. Dokter itu mengklaim telah mendapat dukungan dari 17.000 dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia untuk menyatakan bahwa "injeksi terapi gen eksperimental untuk COVID-19" harus dihentikan, karena berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan orang dewasa. Tanpa memberikan bukti apa pun, dokter tersebut mengatakan, bahwa "data sekarang menunjukkan terapi gen eksperimental ini dapat membahayakan anak-anak," dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, otak, paru-paru, dan organ reproduksi, serta "melumpuhkan" sistem kekebalan tubuh. Faktanya, dari 17.000 pakar yang diklaim mendukung pernyataan Malone, hanya 67 nama yang dapat diverifikasi di situs web tersebut. Situs web itu dibuat untuk menyimpan teks klaim, yang versi aslinya berasal dari Oktober 2021. Istilah "terapi gen eksperimental" bukan pertama kalinya digunakan untuk merujuk pada vaksin Covid-19. Proyek Comprova, yang mana Estadão Verifica menjadi bagiannya, menunjukkan bahwa istilah tersebut bahkan tidak masuk akal ketika merujuk pada vaksin Covid. Ini karena, terapi gen eksperimental hanya dilakukan pada hewan laboratorium. Fernanda Grassi, PhD di bidang Imunologi dan peneliti senior di Institut Gonçalo Moniz dari Yayasan Oswaldo Cruz (Fiocruz) menjelaskan, vaksin mRNA bukanlah terapi gen, dan molekul RNA yang terdapat dalam imunisasi tidak menyebabkan bahaya apapun bagi tubuh manusia. “Secara konseptual, vaksin adalah zat yang menginduksi produksi antibodi untuk mencegah perkembangan penyakit. Vaksin bukanlah terapi gen karena terapi gen memodifikasi gen,” begitu jelas Grassi. Berbeda dengan terapi gen, vaksin mRNA mengajarkan tubuh untuk mensintesis protein Spike yang spesifik untuk virus corona, sehingga sistem kekebalan tubuh tahu bagaimana melawannya, jika virus tersebut bersentuhan dengan tubuh. UNICEF menegaskan, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA manusia, fakta dan bukti berupa pandangan dan pernyataan para ahli, menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah yang pertama menanggapi pernyataan tersebut dengan penjelasan: “Teknologi vaksin mRNA COVID-19 telah diuji secara ketat untuk keamanannya, dan uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin mRNA memberikan respons imun yang tahan lama. Teknologi vaksin mRNA telah dipelajari selama beberapa dekade, termasuk dalam konteks vaksin terhadap virus Zika, rabies, dan influenza. Vaksin mRNA bukanlah vaksin virus hidup dan tidak mengganggu DNA manusia.” Opini ahli mengenai topik ini juga dipublikasikan di laman BBC. Salah satunya dinyatakan oleh Profesor Jeffrey Almond. “Menyuntikkan RNA ke dalam tubuh seseorang tidak berpengaruh pada DNA sel manusia,” begitu keterangan Profesor Jeffrey Almond dari Universitas Oxford. Adapun cara kerjanya adalah dengan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang ditemukan di permukaan virus corona. Sistem kekebalan tubuh kemudian belajar bagaimana mengenali dan memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Dr. Vladimir Jovanovic dari KCCG atau Pusat Klinis Montenegro juga menjelaskan, sebagaimana dikutip dari laman UNICEF, bahan-bahan yang membentuk vaksin virus corona, berbasis asam ribonukleat (RNA). Ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan tersebut sama sekali tidak menembus inti sel, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan materi genetik yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, vaksinasi tidak akan menyebabkan bahaya apa pun bagi tubuh, terutama dalam hal mengubah struktur rantai DNA. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-06-24
Berita CekFakta	Salah, AS Deportasi Pemain Iran Usai Selebrasi Gestur Pistol	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sebagai informasi, TVRI (TVRI Nasional dan TVRI Sport) merupakan saluran televisi resmi yang menyiarkan Piala Dunia di Indonesia dan platform streaming MAXStream milik Telkomsel. Melansir YouTube TVRI Nasional, Mohammad Mohebi pemain asal Iran melakukan gol pada menit ke-64 sehingga skor 2-2 melawan Selandia Baru. Cuplikan video asli tersebut memperlihatkan Mohebi melakukan selebrasi mengacungkan tangannya seperti mengacungkan pistol. Namun, aksi selebrasi tersebut menimbulkan kontroversi dan dinarasikan secara berbeda oleh pengguna akun X @TheBallZoneX pada 16 Juni 2026. Dalam unggahannya, Mohebi disebut telah dideportasi kembali ke Iran setelah melakukan aksi selebrasi gestur pistol. Akun tersebut mulanya mengunggah konten satire dan akun pengunggah merupakan situs lelucon sepak bola, serta satire. Namun, narasi itu kemudian disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook menjadi kabar bohong. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “pemain Iran lakukan selebrasi pistol” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman VIVA, Penyerang Timnas Iran, Mohammad Mohebi sedang menuai kontroversi usai selebrasi gol saat menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G. Pertandingan yang berlangsung di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026), berakhir dengan skor imbang 2-2. Mohebi memberikan klarifikasi usai pertandingan bersama kapten tim, Mehdi Taremi. Mohebi menegaskan bahwa selebrasi tersebut tidak memiliki pesan tertentu dan murni muncul secara spontan di tengah euforia mencetak gol. “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Iran yang datang menonton di Los Angeles. Mereka menciptakan suasana yang luar biasa dalam pertandingan,” begitu keterangan Mohebi dikutip dari Mirror. Mohebi juga menyatakan bahwa gestur tersebut hanya ditujukan sebagai bentuk ekspresi kepada para pendukung yang hadir di stadion. “Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya seperti ini (menggerakkan tangannya) dan saya ingin melakukannya seperti ini untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu,” begitu keterangan Mohebi. Melansir laman Lead Stories, Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat telah membantah kabar yang menyatakan pihaknya mendeportasi pemain Iran. Bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak ada pemain dari tim sepak bola Iran yang dideportasi. “This is a hoax. No player from the Iranian soccer team has been deported,” begitu keterangan DHS. Dikutip dari laman AP News, Pelatih tim Piala Dunia Iran mengatakan bahwa timnya diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke markas latihannya di Meksiko hanya beberapa jam setelah membuka turnamen yang sarat dengan muatan politik tersebut. Ketika itu, tim Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Senin malam. Ghalenoei tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan perintah tersebut. Padahal, tim seharusnya bermalam di California untuk pemulihan pasca-pertandingan, namun tiba-tiba diperintahkan naik pesawat segera setelah laga usai. “Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pulih, Setelah pertandingan, mereka berkata kepada kami, 'Kalian harus segera pergi'," begitu keterangan Ghalenoei, dikutip dari AP News. Senada dengan hal tersebut, dilansir laman Kompas, narasi yang menyatakan bahwa pemain Iran Mohammad Mohebi dideportasi usai melakukan selebrasi dengan gestur pistol adalah hoaks. Gaya selebrasi seolah-olah sedang menembak pernah dipopulerkan bintang Argentina yang sudah pensiun, Gabriel Batistuta. Pemain yang dikenal dengan julukan Batigol itu berlari ke pinggir lapangan, dan jari-jarinya membentuk gestur sedang menembak menggunakan senapan mesin. Selebrasi Batigol menjadi populer seiring banyaknya gol yang dicetaknya. Hal ini menjadikan selebrasi senapan mesin ala Batistuta ditiru banyak pemain lain. Baca juga:Profil Timnas Aljazair, Ranking FIFA, & Sejarah di Piala Dunia 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gunung Lawu akan Erupsi Besar karena Gempa Palu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto mengetikkan kata kunci “Gunung Lawu akan erupsi besar karena gempa Palu,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada informasi yang mengkonfirmasi atau menyangkal klaim teknis spesifik mengenai prediksi erupsi Gunung lawu karena gempa di Palu dan kondisi batas kekuatan tanah atau tekanan 1.330 Bar di Bojonegoro seperti yang disebutkan. Melansir akun Instagram @badan.geologi, Badan Geologi menegaskan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Gunungapi Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar (hoaks). Hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik, maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Kondisi Gunungapi Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Penyelidikan geokimia tahun 2021 dan 2023 menunjukkan suhu kawah berkisar 90,8-92°C yang menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava ke permukaan. Data Badan Geologi menunjukkan, Gunung Lawu termasuk gunung api dengan tipe B. Artinya, gunung tersebut tidak memiliki catatan erupsi magmatik setelah 1600. Meskipun, Gunung Lawu memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yakni berupa gas solfatara di Kawah Candradimuka. Namun, tidak terdapat pula catatan sejarah yang menunjukkan erupsi Gunung Lawu. Melansir laman Kompas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria menegaskan bahwa narasi yang menyebut adanya kenaikan lava, pengisian chamber magma, hingga tekanan lempeng Bojonegoro sehingga memicu erupsi Gunung Lawu adalah tidak benar. Hasil pemantauan dan penelitian Badan Geologi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang diklaim pengguna Threads. Berdasarkan penelitian geokimia tim Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, gas yang muncul di Kawah Candradimuka di Gunung Lawu terdiri dari komposisi berikut ini: Uap air (H2O) Karbon dioksida (CO2) Hidrogen sulfida (H2S) Sulfur dioksida (SO2) Amonia (NH3) Nitrogen (N2) Hidrogen (H2). Menurut Badan Geologi, komposisi tersebut lazim ditemukan di gunung api aktif, seperti Gunung Lawu. Kemudian, hasil analisis gas dan air panas yang dilakukan di sekitar Gunung Lawu memang menunjukkan bahwa sistem magmatis masih aktif. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada komposisi gas dan air panas. Begitu juga dengan indikasi fluida magmatik ke permukaan. “Hasil analisis dan beberapa frekuensi pengambilan sampel menunjukan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi kimia air dan gas vulkanik yang signifikan, yang mengindikasikan tidak adanya kenaikan fluida (campuran gas, cairan, dan padatan batuan) ke permukaan Gunung Api Lawu sebagaimana ditulis dalam narasi hoaks di atas,” begitu keterangan Lana, Jumat (19/06/2026). Dikutip Detik.com, peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo menjelaskan bahwa jarak Palu dengan Bojonegoro di Jawa sangat jauh dan tidak sesuai dengan pergeseran patahannya. Menurut Amien, lokasi gempa Palu berada di Kawasan Sesar Palu-Koro yang bergerak ke arah barat laut sehingga menjauhi Jawa. Adapun aktivitas sesar di Jawa, termasuk Sesar Kendeng lebih mungkin dipengaruhi oleh zona megathrust di selatan Jawa. “(Palu) posisinya itu jauh sekali kan, di atas Jawa itu kan Kalimantan, terus Sulawesi sana ya. Nah, Sulawesi itu baru di atas Madura lah kiranya begitu. Nah, terus pergeseran sesarnya, pergeseran patahannya itu ke arah barat laut, jadi ke arah atas begitu, jadi miring terhadap Jawa itu miring. Jadi, enggak lurus langsung,” begitu keterangan Amien dikutip detikJatim, Jumat (19/6/2026). Dengan demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam narasi bahwa Gunung Lawu akan mengalami erupsi yang sangat besar dipicu gempa Palu yang menekan jalur Bojonegoro. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengacu pada informasi resmi melalui MAGMA Indonesia, situs Badan Geologi, dan media sosial resmi Badan Geologi. Baca juga:Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, Ada Potensi Erupsi 100	2026-06-23
Berita CekFakta	Keliru, Prabowo Instruksikan Kurikulum Sekolah Belajar Main Dota	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Antara, yang menampilkan video gambar identik dengan gambar yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Prabowo menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). “Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat, menurut saya yang terbaik selama ini,” begitu keterangan Presiden Prabowo. Prabowo menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Menurut Presiden Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, dalam video aslinya, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Cuplikan tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu, disampaikan Prabowo saat menyampaikan mengenai kerja sama Indonesia dengan Perancis di bidang pendidikan. “Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerjasama Sains dan Teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia kedepan.” Begitu narasi asli yang diucapkan Prabowo. Lebih lanjut, untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Hive Moderation, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa suara dalam video tersebut memiliki probabilitas 95,2% yang merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengonfirmasi bahwa video atau kabar yang beredar tersebut merupakan hasil suntingan (manipulasi) dari video asli. Berdasarkan laporan resmi, video yang beredar tersebut telah diedit pada bagian audionya. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan gim Dota merupakan hasil rekayasa. Kalimat Prabowo mengatakan “belajar bahasa Prancis”, diganti dengan kalimat “belajar bermain Dota”. Baca juga:Prabowo Janji Dukung Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 100	2026-06-22
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100	2026-06-17
Berita CekFakta	Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100	2026-06-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-15
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Minta Data Pribadi untuk Dapat Bantuan Kemenkeu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bergambar logo halal, memiliki 71 pengikut, dan mencantumkan nomor telepon 081990421650 pada profilnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Purbaya memiliki tanda verifikasi (centang biru) dan diikuti oleh 466,1 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menkeuri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk memastikannya, Tirto menggunakan layanan Hive Moderation guna menganalisis audio dalam video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa audio yang digunakan memiliki probabilitas sebesar 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Selanjutnya, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) melalui Google. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang dimuat Antara, yang memperlihatkan Purbaya mengenakan batik dengan motif serupa saat memberikan taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa 84 dari 200 penunggak pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sudah melakukan pembayaran, dengan total nilai mencapai Rp5,1 triliun. “Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar agar menyelesaikan kewajiban mereka. Namun, dalam pernyataannya tidak pernah ada ajakan kepada masyarakat untuk mengirimkan data pribadi demi memperoleh bantuan keuangan. Kementerian Keuangan RI melalui akun Instagram PPID Kemenkeu turut membantah klaim yang beredar. Dalam klarifikasinya disebutkan bahwa video yang mencatut nama Purbaya dan mengajak masyarakat mengirimkan data diri untuk memperoleh bantuan keuangan merupakan hoaks berbasis teknologi deepfake. “Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan keuangan yang diklaim disampaikan oleh Purbaya melalui nomor telepon atau video tidak resmi adalah tidak benar. Lebih lanjut, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan keuangan melalui nomor telepon maupun video yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran penyebaran hoaks karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan negara serta popularitasnya di ruang publik. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, maupun pencurian data pribadi masyarakat. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu waspada terhadap informasi yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Apabila menemukan informasi terkait Kementerian Keuangan atau keuangan negara yang terindikasi hoaks maupun penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kemenkeu PRIME di nomor 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau melalui menu “Hubungi Kami” pada situs resmi Kementerian Keuangan. 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Salah, Puan Maharani Sebut Pemerintah Harus Genjot Pajak Rakyat	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman media arus utama Antara, yang menampilkan gambar serupa. Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, serta DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju endemi COVID-19. “Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif,” begitu keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta. Lebih lanjut, dalam YouTube BeritaSatu ditemukan video asli yang menampilkan rapat paripurna pada 16 Agustus 2022. Dalam video tersebut, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Kemudian Tirto mengetikkan kata kunci “Puan sebut pemerintah agar genjot pajak rakyat,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa video yang mengklaim Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat merupakan konten hasil manipulasi. Adapun video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kemudian untuk memeriksa keaslian video, Tirto menggunakan Deepware, untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu merupakan konten deepfake dengan probabilitas 80% yang memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani pernah meminta atau menyuruh pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Ketua DPR Puan Maharani Yakin Posisi RI di BoP Dukung Palestina 100	2026-06-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Gambar Korban Hantavirus di Jakarta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada unggahan pada akun Facebook “Wish Ko Lang,” pada 13 Juni 2025. Faktanya, gambar yang beredar merupakan potongan dari video yang diunggah oleh akun tersebut. Video itu adalah proses di belakang layar dari serial berjudul “Rabies” yang tayang setiap Sabtu pukul 16.00 waktu setempat. Video itu sama sekali tidak berhubungan dengan kasus hantavirus di Indonesia. Sebagai informasi, Wish Ko Lang! adalah program televisi layanan publik dan drama antologi populer asal Filipina yang tayang di jaringan GMA Network. Dipandu oleh jurnalis Vicky Morales, acara ini terkenal sebagai program televisi pertama di Filipina yang berfokus membantu mengabulkan permohonan atau keinginan orang-orang yang kurang mampu atau sedang menghadapi kesulitan hidup. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Dinkes sebut korban hantavirus di Jakarta,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman detikNews, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap temuan empat kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dinkes DKI menyampaikan tiga orang di antaranya sudah sembuh dan satu masih suspek. “Di 2026 yang ada di catatan kami sepanjang 2026, sampai sekarang ini ada empat kasus yang sudah kita temukan, tiga orangnya sudah sembuh, bergejala ringan. Satu orangnya sekarang masih suspek, harus ditetapkan penegakan diagnosisnya melalui laboratorium, belum tegak (pasti), masih suspek,” begitu keterangan Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Ani menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Dia menerangkan penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, air seni, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan, dan terhirup manusia. “Penularannya melalui tikus, air liur, air seni, kotoran tikus, yang terkontaminasi ke manusia atau kemudian debunya terhirup oleh manusia,” begitu jelas Ani. Ani mengatakan terdapat banyak varian hantavirus. Namun, varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes, yang ditemukan di Amerika Selatan, dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS). Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025, dan 5 kasus hingga Mei 2026. Kemenkes melalui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Di Jakarta, kasus hantavirus terkonfirmasi diderita tiga pasien dan enam kasus suspek pada 20 Mei 2026. Meski demikian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kasus hantavirus di Jakarta tetap terkendali. “Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” begitu keterangan Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026). Dalam rangkuman Tirto, infeksi hantavirus pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak antara manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Hewan pengerat macam tikus dan mencit merupakan inang alami bagi virus ini. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Kontak manusia dengan hewan pengerat yang terinfeksi itu merupakan penyebab utama dari penyakit hantavirus. Sementara itu, tingkat penularan hantavirus dari manusia ke manusia digolongkan sebagai sangat jarang terjadi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan gambar yang beredar merupakan korban hantavirus di Jakarta adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100	2026-06-17
Berita CekFakta	Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100	2026-06-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-15
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Salah, Bendera Iran Tidak Ada dalam Pembukaan Piala Dunia 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Tirto mencoba menyaksikan video prosesi pembukaan Piala Dunia 2026 pada laman YouTube FIFA, pada detik ke-19 dalam cuplikan video tersebut terlihat bendera Iran berada di samping bendera Spanyol. Dalam akun X Antara Megapolitan, juga memperlihatkan bendera Iran berkibar di AS dan memicu sorakan penonton menggema di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah bendera Iran tidak ada di Piala Dunia 2026?” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram @sindonews, FIFA memang pernah melarang Iran membawa bendera era pra-Revolusi 1979 selama pergelaran Piala Dunia 2026 karena dinilai merupakan simbol yang memiliki muatan politik dan bertentangan dengan aturan yang melarang ekspresi politik di dalam stadion. Faktanya, bendera resmi Iran tetap ada dan berkibar di Piala Dunia 2026, tetapi bendera Iran era pra-Revolusi 1979 yaitu bendera Singa dan Matahari dilarang keras oleh FIFA karena dinilai sebagai ekspresi politik. Fakta ini bisa dilihat pada akun Instagram FIFA yang menampilkan bendera Iran ada dan dikibarkan dalam pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga terlihat bendera Israel berada di tengah bendera Spanyol dan Belgia. “48 teams, one dream. @FIFAWorldCup 2026 starts now.” Begitu narasi tertulis dalam unggahan FIFA. Dalam rangkuman Tirto, sebanyak 1.248 pemain untuk 48 negara akan bertanding di turnamen Piala Dunia 2026. Sebagian diantaranya bahkan baru pertama kali merasakan kompetisi ini. Dikutip dari FIFA, sekitar 71 persen di antaranya, yaitu 891 pemain, akan merasakan debut di putaran final Piala Dunia. Sementara itu, hanya ada 357 nama yang sudah merasakan minimal sekali masuk dalam skuad negara mereka di ajang empat tahunan ini. Sebanyak 9 negara berasal dari wilayah Asia (AFC). Selanjutnya, ada 10 tim dari Afrika (CAF), 6 dari Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), 6 dari Amerika Selatan (CONMEBOL), 1 dari Oseania (OFC), dan 16 dari Eropa (UEFA). Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan menghadirkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Ke-48 negara tersebut telah dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L), yang masing-masing berisi 4 tim. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran ini menjadi ajang berkumpulnya sederet bintang sepak bola dunia. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Mohamed Salah masuk dalam daftar skuad negara masing-masing. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bendera Iran tidak ada dalam Piala Dunia 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta. Baca juga:Jeda Hidrasi di Piala Dunia 2026, Antara Sains dan Komersial 100	2026-06-19
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bahlil Umumkan Harga Pertamax Turun Jadi Rp10.500	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman CNBC Indonesia, yang menampilkan cuplikan video Bahlil melakukan siaran pers setelah bertemu dengan Prabowo membahas empat poin utama, mulai dari peningkatan hilirisasi, mencari energi alternatif, penataan tambang, hingga kesiapan sektor energi PLN. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bahlil umumkan Pertamax 10.500 per liter karena minyak dunia turun,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan beberapa unggahan yang beredar dan mencatut nama Bahlil umumkan harga Pertamax turun, pada awalnya dimaksudkan sebagai konten satire. Ini bisa dilihat pada pada akun X @PresidenKopi. Pada akun X tersebut pengunggah menuliskan "Mimpi Basah WNI" sebagai sumber postingan itu. Namun, sumber informasi ditulis sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Kalimat itu menunjukkan, bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran sarkastik terhadap harga Pertamax saat ini yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Namun, banyak akun media sosial lain yang membagikan ulang konten tersebut, seperti pada akun Facebook yang beredar baru-baru ini dan sudah disebutkan di atas, menyebarkan narasi tersebut menjadi informasi hoaks dan kabar bohong. Melansir YouTube Sekretariat Presiden, gambar asli Bahlil yang beredar adalah momen ketika Bahlil menyampaikan keterangan pers setelah Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. “Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” begitu keterangan Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” begitu jelas Bahlil. Dalam keterangan pers tersebut, Bahlil tidak pernah mengatakan bahwa mulai besok harga Pertamax akan turun menjadi Rp10.500 karena harga minyak dunia turun, Bahlil hanya mengatakan bahwa penetapan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. “Sudah tentu perhitungannya akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman usaha, baik Pertamax maupun pelaku swasta yang lainnya," begitu jelas Bahlil. Bahlil juga memastikan, harga BBM subsidi, seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, atau masih tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian RI. Dalam laman resmi Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Penyesuaian harga BBM terakhir kali dilakukan per 10 Juni 2026 dimana harga BBM Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan harga Pertamax menjadi Rp10.500 karena minyak dunia turun adalah tidak benar dan tidak didukung informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Salah, Jubir ESDM Minta Warga Pakai Solar Jika Pertamax Naik	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman arus media utama Antara, yang menyatakan hal serupa tidak ditemukan dalam pemberitaan maupun pernyataan resmi dari Kementerian ESDM, yaitu pernyataan yang menyebut Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harga Pertamax mengalami kenaikan. Dalam laman Antara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya menyamakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dengan subsidi jenis solar. “Ini berita bohong dan fitnah. Saya tidak pernah keluarkan statement seperti ini. Ini ada pihak yang sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Medianya ditulis Kompos.corn,” begitu jelas Dwi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (15/06/2026). Melansir laman Kompas, ditemukan gambar identik dengan unggahan tersebut. Gambar tersebut menampilkan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Faktanya, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyampaikan bantahan terkait kabar yang menyebut pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa karena menipisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia juga membantah isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara lebih luas akibat krisis pasokan energi. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa gangguan listrik yang terjadi murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. “Tidak ada pasokan batu bara yang menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang,” begitu keterangan Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Selain itu Anggia juga membahas, proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara yang masih berlangsung tidak mengganggu suplai bahan bakar untuk pembangkit listrik nasional. Dalam pertemuan itu Anggia tidak pernah menyebut agar warga beralih ke solar jika harga Pertamax naik. “Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN,” begitu pungkas Anggia. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Jubir ESDM minta warga pindah ke Solar dari Pertamax,” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke laman Liputan6, yang menuliskan bahwa postingan artikel Jubir Kementerian ESDM meminta masyarakat memakai solar setelah Pertamax naik harga adalah hoaks. Jika diteliti lebih lanjut pada unggahan yang beredar, artikel yang diklaim dirilis oleh media bernama KOMPOS.CORN adalah nama akun atau media palsu di media sosial yang tidak terdaftar pada dewan pers. Akun ini menyebarkan berita bohong dengan menempelkan informasi palsu (hoax) pada foto pejabat atau tokoh publik. Adapun penyesuaian harga Per 10 Juni 2026 oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kenaikan harga produk BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Perubahan harga BBM nonsubsidi itu juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Baca juga:ESDM Sebut B50 akan Beri Nilai Tambah Rp24,68 T ke Petani Sawit 100	2026-06-18
Berita CekFakta	Keliru, AstraZeneca Berarti Jalan Menuju Kematian	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, kami mengetikkan kata a stra ze neca pada Google terjemahan, hasilnya dari bahasa Latin ke Bahasa Indonesia memang jalan menuju kematian namun ketika dicari dari bahasa Indonesia ke Latin terjemahan berubah menjadi “via ad mortem.” Namun, penjelasan arti nama tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dari AstraZeneca. Hasil keliru tersebut sempat muncul di internet akibat keterbatasan algoritma mesin penerjemah otomatis (seperti Google Translate) ketika pengguna memecah kata secara paksa ke dalam bahasa Latin tanpa memahami struktur tata bahasa (grammar) yang benar. Sebagai informasi, AstraZeneca merupakan perusahaan gabungan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan Swedia Astra AB yang didirikan pada 1913 merger dengan perusahaan Inggris, Zeneca Group yang berdiri sejak 1993. Melansir laman AstraZeneca, AstraZeneca didirikan pada tahun 1999 melalui penggabungan Astra AB dari Swedia dan Zeneca Group PLC dari Inggris. Penggabungan strategis ini menggabungkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk mendorong terobosan ilmiah dan menghadirkan solusi inovatif bagi pasien di seluruh dunia. “AstraZeneca was founded in 1999 through the merger of Sweden's Astra AB and the UK's Zeneca Group PLC. This strategic merger combined each company’s strengths to drive scientific breakthroughs and bring innovative solutions to patients around the globe. Since then, we have remained steadfast in our commitment to science and our pursuit of cutting-edge research, continuing to deliver life-changing medicines and transform healthcare for people everywhere.” Begitu dikutip laman AstraZeneca. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “AstraZeneca berarti jalan menuju kematian,” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, menilik arti AstraZeneca berdasarkan namanya, “Astra” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bintang,” dan “Zeneca” merupakan nama merek yang tidak memiliki arti dalam bahasa apa pun. Dalam laman Telegraph, nama Zeneca merupakan branding yang diusulkan perusahaan konsultan Interbrand. Nama itu dipilih dengan alasan mudah diingat dan tidak memiliki arti negatif dalam bahasa mana pun. Senada dengan hal tersebut, dalam lamanX AstraZeneca, yang diunggah pada 17 Oktober 2019, dijelaskan bahwa Astra AB didirikan pada tahun 1913 di Södertälje, Swedia. 'Astra' berakar dari bahasa Yunani astron, yang berarti 'bintang'. Zeneca dibentuk pada Juni 1993 melalui pemisahan bisnis farmasi dan agrokimia Imperial Chemical Industries (ICI) menjadi perusahaan terpisah. Sedangkan nama “Zeneca” adalah nama yang dibuat oleh sebuah agensi yang diberi instruksi untuk menemukan nama yang dimulai dengan huruf dari atas atau bawah alfabet dan mudah diingat secara fonetik, tidak lebih dari tiga suku kata dan tidak memiliki arti yang menyinggung dalam bahasa apa pun. “Astra AB was founded in 1913 in Södertälje, Sweden.'Astra' has its roots in the Greek astron, meaning 'a star'. Zeneca was formed in June 1993 by the demerger of the pharmaceuticals and agrochemicals businesses of Imperial Chemical Industries (ICI) into a separate company. “Zeneca” is an invented name, created by an agency instructed to find a name which began with a letter from either the top or bottom of the alphabet and was phonetically memorable, of no more than three syllables and did not have an offensive meaning in any language.” Begitu dikutip laman X AstraZeneca. Adapun penggabungan antara perusahaan farmasi Swedia, Astra AB, dan Zeneca Group plc yang berbasis di Inggris pada tahun 1999, merupakan salah satu penggabungan terbesar di Eropa pada saat itu. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah dari AstraZeneca dan media kredibel mana pun. Baca juga:Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19 100	2026-06-17
Berita CekFakta	Hoaks, Pemadaman Listrik Global 9 Hari Mulai 18 Juli 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman Kompas, unggahan dengan narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Klaim tersebut hanya mengandalkan teori konspirasi tanpa didasari temuan ilmiah dan teknis yang resmi. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemadaman listrik global 9 hari,” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan klaim pemadaman listrik tersebut adalah hoaks. Melansir laman Boatos.org, situs cek fakta terbesar di Brasil pernah menerbitkan artikel dengan narasi yang sama berjudul “It is false that a 9-day global blackout will occur in July 2026" pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam artikel tersebut, narasi pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026 juga dibagikan di media sosial Brasil dalam bentuk video pendek, sehingga menimbulkan kepanikan kolektif. Pemadaman listrik secara global itu dikaitkan dengan agenda 2030 yang dirahasiakan dan dibagikan dalam berbagai bahasa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, dipastikan bahwa narasi pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 tidak benar atau hoaks. Tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis terkait pemadaman listrik global selama sembilan hari tersebut. Teks dalam narasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual dan hanya mengandalkan teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung laporan teknis, pernyataan resmi, atau studi ilmiah. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. “It is false that a nine-day global blackout is predicted for July 2026. The theory originated on social media and has no technical, scientific, or governmental backing. There is no evidence of a secret plan linked to Agenda 2030 nor a coordinated worldwide interruption of power and communications. The content repurposes common elements of conspiracy theories about global blackouts that have been circulating on the internet for years.” Begitu dikutip Boatos. Narasi pada unggahan yang beredar juga menggabungkan istilah-istilah yang sama, seperti "Agenda 2030" dan "Diam adalah protokolnya" tanpa disertai penjelasan yang konkret mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini serupa dengan pola klasik teori konspirasi, yakni menggunakan bahasa yang menimbulkan kepanikan, tanpa bukti, dan memprediksi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal tertentu. Lebih lanjut, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan, jaringan listrik di Bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah dan memiliki sistem kelistrikan mandiri yang terpisah. Gangguan berskala global, seperti pemadaman massal membutuhkan fenomena kosmik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, wilayah yang sangat luas bisa mati lampu secara bersamaan akibat badai matahari ekstrem, serangan siber, atau bencana alam. Peristiwa seperti itu juga hanya bisa terjadi jika ada tindakan terkoordinasi. Namun, agenda seperti ini sangat mustahil dirahasiakan oleh para ilmuwan dan teknisi di dunia. Penyebaran narasi pemadaman listrik secara global di media sosial adalah bentuk strategi menebar ketakutan dengan menggunakan tanggal dan jangka waktu yang spesifik. Pola seperti ini pernah disebarkan juga di internet seperti narasi pemadaman listrik selama 7 hari pada 20 Februari 2026 juga pernah beredar di media sosial. Manajer Komunikasi dan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari membantah narasi tersebut. “Berita yang beredar terkait pemadaman tidak benar adanya,” begitu keterangan Dana dikutip Kompas.com (15/2/2026). Dalam akun Instagram CNN Indonesia, informasi pemadaman listrik yang dibagikan oleh pihak PLN yaitu pemadaman lampu di beberapa daerah di Jakarta pada 13 Juni 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan ada pemadaman lampu pada Sabtu malam (13/06/2026) selama satu jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.⁣ “Suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota,” begitu keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).⁣ Pemadaman ini mengacu Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.⁣ Pemadaman dilakukan di berapa titik penting Ibu Kota, seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri. Sampai artikel ini ditulis PLN tidak pernah memberikan informasi terkait adanya pemadaman listrik secara global mulai 18 Juli 2026. Baca juga:Info Mati Lampu Jakarta: Jadwal Pemadaman Listrik Serentak 2026 100	2026-06-16
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pemerintah Batasi Motor Isi Pertalite Rp50 Ribu	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda dua maupun roda empat. Roberth memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. “Setahu saya pembatasan itu belum ada ya. Sampai saat ini belum ada atau tidak ada dari pemerintah rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diterapkan,” begitu keterangan Roberth pada Kamis (11/06/2026). Roberth juga pernah menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. “Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” begitu tegas Roberth. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pertamina batasi pertalite untuk motor Rp50 ribu.” Hasilnya mengarah ke laman CNN Indonesia, isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut. PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," begitu jelas Roberth dalam keterangan resmi. Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua. “Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas,” begitu keterangan Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengumumkan terkait pembatasan pertalite bagi motor ataupun kendaraan lainnya. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang mencatut nama Pertamina. Adapun masyarakat dapat mengakses informasi terkait harga BBM hanya melalui situs resmi Pertamina dan aplikasi MyPertamina atau website mypertamina.id/about/product-price. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Purbaya Belum Hitung Dampak Konsumen Pertamax Pindah Pertalite 100	2026-06-15
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100	2026-06-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Salah, Dadan Hindayana Sebut Jokowi Terima Suap MBG Rp 2 Triliun	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke laman YouTube SINDOnews yang menampilkan video serupa terkait Pelantikan Kepala BGN. Faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG Rp2 triliun?” Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima uang suap Rp2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul “Dadan Hindayana Sebut Nama Joko Widodo Menerima uang Suap MBG Sebesar 2 Triliun, Saya Punya Cek Nota Transfernya” yang diterbitkan Gelora News pada 3 Juni 2025. Seperti diunggah pada akun X @atipsthahir. Namun, setelah ditelusuri pada laman Gelora News, tidak ditemukan artikel terkait klaim Dadan menybut Jokowi menerima suap MBG. Dalam laman Gelora News itu justru ditemukan artikel berjudul “Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung!” yang identik dengan foto penangkapan Dadan, namun artikel itu membahas soal penahanan Dadan serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi MBG. Tidak ada informasi valid yang menyatakan bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG Rp 2 triliun. Melansir YouTube Kompas, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyebut jasa Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 tersebut diresmikan oleh Jokowi, sebelum Presiden Prabowo menjabat. Warta Ekonomimelaporkan,adapun perkataan Ustaz Das’ad Latif dalam video merupakan pertanyaan yang diucapkannya terkait angka penyembelihan sapi harian untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan pernah mengutarakan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengklaim gizi anak-anak dalam program ini terpenuhi karena BGN melakukan pemotongan 19 juta ekor sapi setiap hari di seluruh Indonesia. Pernyataan itu sempat menjadi sorotan publik hingga pakar karena jarang ada menu daging dalam sajian MBG. Pendakwah kondang Ustaz Das'ad Latif pun mempertanyakan akurasi data tersebut karena merasa menu daging sapi justru absen dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Katanya 19 ribu ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat daging sapi di MBG, setan!” begitu kritik Ustad Das'ad Latif. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa yang menggabungkan beberapa audio yang diucapkan Prabowo dan Ustad Das’ad Latif yang dikaitkan dengan klaim yang mencatut Dadan sebutkan Jokowi terima suap uang MBG Rp2 triliun. Padahal audio tersebut tidak berkaitan dan tidak ada yang menyatakan klaim tersebut. Dengan demikian, video yang mengklaim Dadan menyebut Jokowi terima suap uang MBG sebesar Rp2 triliun adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:MBG untuk Sekolah Elite Akan Dievaluasi Pemerintah Bulan Ini 100	2026-06-13
Berita CekFakta	Tidak Benar, Hantavirus Disebut Pandemi COVID-19 Jilid 2	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Knack yang menyatakan bahwa video tersebut sebenarnya menampilkan proses syuting adegan rumah sakit untuk keperluan dokumenter atau film, bukan kejadian nyata yang direkayasa. Video tersebut hasil rekayasa dan bukan bukti perihal pandemi COVID-19. Faktanya, video itu hanya menunjukkan proses pembuatan materi promosi sebuah fasilitas rumah sakit di Israel yang disalahgunakan untuk mendukung klaim palsu perihal pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman Tempo, virolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Abdul Rahman Siregar, menyatakan virus hanta dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 berbeda meski gejala awalnya mirip. Virus hanta menyebar melalui kontak dengan tikus, bukan lewat droplet antarmanusia seperti COVID-19. Mengenai video yang diunggah, cuplikan video pertama merekam proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, lima tahun lalu. Fotografer dan juru kamera tampak dikelilingi ranjang rumah sakit dan pasien. Seorang pria juga terlihat memberikan arahan kepada petugas medis berpakaian APD. Adapun pada cuplikan video kedua, memperlihatkan sejumlah orang mengenakan APD dan pakaian tradisional Yahudi menari bersama. Unggahan itu menuding warga Yahudi tengah merayakan keberhasilan merekayasa pandemi. Faktanya, pencarian gambar terbalik menemukan video itu diunggah di akun Instagram media Israel, Hamal News, pada 8 Juli 2020. Keterangan video tersebut menjelaskan bahwa sekelompok orang mengenakan hazmat mendatangi sebuah pesta pernikahan dengan ambulans, lalu menari bersama. Senada dengan hal tersebut, dikutip dari AFP, layanan medis darurat pemilik ambulans, Magen David Adom (MDA), menyatakan tidak ada satu pun orang dalam video tersebut yang berafiliasi dengan mereka kecuali sang sopir. Alat pelindung diri yang digunakan diperoleh dari fasilitas medis di pusat negara yang tidak berhubungan dengan MDA. Sopir ambulans bersangkutan juga sedang tidak bertugas saat peristiwa terjadi dan telah menerima teguran. Menurut WHO, infeksi virus hanta tergolong jarang di dunia. Sepanjang 2023, Eropa melaporkan 1.885 kasus. Di Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, demam berdarah virus hanta dengan sindrom ginjal (HFRS) memicu ribuan kasus tahunan, meski jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam United Nations News, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa wabah hantavirus mematikan di atas kapal pesiar di Samudra Atlantik menimbulkan risiko kesehatan masyarakat global yang rendah dan “bukan awal dari pandemi COVID lainnya”. “A deadly hantavirus outbreak aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low global public health risk and is “not the start of another COVID pandemic”, the World Health Organization (WHO) said on Thursday.” Begitu dikutip dalam UN News yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Hantavirus merupakan virus yang sudah lama dikenal dan umumnya menular dari hewan pengerat (tikus) ke manusia, bukan menyebar luas melalui udara seperti SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. WHO menilai risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah dan tidak ada indikasi bahwa wabah ini akan berkembang menjadi pandemi global. Maria Van Kerkhove dari WHO menegaskan bahwa virus ini bukan SARS-CoV-2 dan bukan awal dari pandemi COVID karena hantavirus sudah ada sejak lama dan tidak menyebar dengan cara yang sama seperti virus corona. “This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic,” ujar Maria Van Kerkhove, Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Epidemi dan Pandemi WHO. “Hantaviruses have been around for quite a while. We know this virus. It does not spread the same way that coronaviruses do,” tambah Maria. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut merupakan kejadian terbatas dengan risiko global yang rendah dan karakteristik penularan yang sangat berbeda dari COVID-19. Senada dengan hal tersebut, laman School of Public Health Harvard menyatakan bahwa para ahli epidemiologi menilai kemungkinan hantavirus berkembang menjadi pandemi global sangat kecil karena hantavirus tidak mudah menular antarmanusia, berbeda dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Tidak ada bukti bahwa hantavirus merupakan “COVID-19 jilid 2” atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Wabah yang terjadi di kapal pesiar tersebut dipandang sebagai kejadian terbatas dengan risiko penyebaran yang rendah. Dalam laporan Tirto, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono juga meyakini bahwa hantavirus tidak akan berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Sebab, virus ini memiliki perantara untuk menyebarkannya. “Enggak [akan seperti covid], engga sampai,” kata Dante kepada wartawan usai acara Mengejar Anak Zero Dose di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). Dante menjelaskan hantavirus memiliki dua jenis utama, yakni Hanta Fever Renal Syndrome yang kelainannya bisa panas tinggi, sakit kuning, sakit ginjal dengan angka kematian 15 persen. Dan ada juga jenis Hanta Pulmonary Syndrome yang menyerang paru-paru dengan fatalitas lebih tinggi, mencapai 60 hingga 80 persen. Hingga kini Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024. Seluruh kasus yang ditemukan merupakan jenis Hanta Fever Renal Syndrome. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Wamenkes Sebut Hantavirus Tak Akan Jadi Pandemi seperti COVID 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Salah, Kepala BGN Nanik S Deyang Tuduh Dadan Musuh Dalam Selimut	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Kompas, Nanik menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoaks. “Hoaks banget, saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Secara personal saya punya hubungan yang baik dengan beliau (Dadan),” begitu keterangan Nanik, Selasa (9/6/2026). Nanik meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya. “Mari bermedsos yang sehat dengan cek and ricek sebuah informasi yang lewat di dinding platform kita,” begitu tegas Nanik. Laman Badan Gizi Nasional, menampilkan gambar identik dengan unggahan yang beredar. Foto Nanik mengenakan batik coklat tersebut diambil ketika Nanik menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. “Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” begitu keterangan Nanik di Jakarta, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Pembahasan utama berfokus pada aspek keamanan pangan dan pemerataan program. Terkait keamanan pangan, Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara khusus mengingatkan agar sisa makanan tidak masuk kembali ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kontaminasi silang. Oleh karena itu, proses pembersihan sisa makanan disarankan dilakukan di luar dapur sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dan menjamin makanan yang disajikan tetap aman untuk dikonsumsi. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan bukti valid, pernyataan resmi, atau pemberitaan dari media terpercaya yang memuat tuduhan tersebut. Baca juga:Respons Kepala Bakom soal 26 Nama Diduga Terseret Kasus BGN 100	2026-06-12
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Bantuan BBM Gratis 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut membagikan informasi lain terkait beasiswa PIP ini, dan lowongan kerja ini, dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://registersekarang.statusinf0.com/. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Adapun akun Facebook resmi milik Pertamina bernama “Pertamina” yang memiliki 468 ribu pengikut dan mencantumkan keterangan “Official Facebook Fan Page PT Pertamina (Persero),” situs lowongan resmi recruitment.pertamina.com, dan layanan E-PPID: https://ptm.id/ePPID_Pertamina. Adapun informasi dibagikan melalui akun Facebook “MyPertamina” dengan simbol centang biru. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar program BBM gratis tahun 2026 tersebut. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA 2026.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar program bantuan BBM gratis tahun 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain registersekarang.statusinf0.com, dibuat pada 27 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kompas, dituliskan bahwa tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bantuan BBM Gratis 2026 adalah hoaks. Sebagai informasi, Pemerintah memberikan bantuan berbentuk BBM subsidi yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Pertamina melalui akun Instagram @mypertamina tidak pernah mengadakan program bagi-bagi BBM gratis melalui tautan di media sosial tidak resmi. Pertamina justru mengimbau agar masyarakat waspada terhadap jasa pendaftaran palsu. “Waspada jasa pendaftaran palsu! ⚠️ Pendaftaran BBM Subsidi Tepat sepenuhnya GRATIS dan hanya dilakukan melalui https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau melalui aplikasi MyPertamina," begitu dikutip Instagram @mypertamina. Adapun cara mendaftar bantuan atau subsidi BBM Pertamina adalah dengan mendaftarkan kendaraan ke program Subsidi Tepat https://subsiditepat.mypertamina.id/. Dengan demikian klaim yang menyebutkan pemerintah berikan bantuan BBM gratis tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan terindikasi pada penipuan. Baca juga:Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN pada 2026 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Umumkan Beri Bantuan Bagi 700 Orang Tercepat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto profil bertuliskan “Bantuan Pemerintah” dan memiliki 2181 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menghubungi nomor tertera pada bio akun tersebut. Namun, cuplikan itu menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini yang mengklaim bantuan hanya untuk 500 orang tercepat, dan video lainnya seperti ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Untuk cara daftarnya hubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ??☎️ 0856-5400-1562.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,2 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube CNN Indonesia yang menayangkan video serupa. Faktanya, video tersebut adalah pidato pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan RI pada 9 September 2025. “Serah terima jabatan Menteri Keuangan resmi digelar di Jakarta. Dalam prosesi ini, Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa,” sebagaimana dikutip dari YouTube CNN Indonesia. Video tersebut menampilkan acara serah terima yang berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal, menghadapi krisis global, dan mendorong reformasi keuangan. Dalam pidato perdananya tersebut, Purbaya menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan menyoroti berbagai tantangan global yang kompleks, serta menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Purbaya sama sekali tidak mengumumkan atau menawarkan bantuan untuk 700 orang tercepat dalam pidatonya. Kementerian Keuangan RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan membantah klaim yang beredar, yang mencatut nama Purbaya mengumumkan bantuan bagi 700 orang tercepat dengan menghubungi nomor tidak resmi. “[HOAKS] Bantuan Menkeu Purbaya untuk 700 Orang Tercepat. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram resmi @kemenkeu.prime, dituliskan juga bahwa video yang beredar, yang menyebut Purbaya mencari 700 orang untuk menerima bantuan adalah tidak benar. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya sebagai pengelola keuangan negara serta gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Yakin Harga Pertamax Naik Tak Berdampak ke Inflasi 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Keliru, Episode The Simpsons Prediksi Penyebaran Hantavirus	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman akun Instagram @tempo.cekfakta yang menyatakan bahwa narasi mengklaim salah satu episode The Simpsons yang tayang tahun 2012 memprediksi infeksi hantavirus dan mengaitkannya dengan kasus penularan virus di MV Hondius adalah keliru. Dalam Tempo, dituliskan bahwa gambar yang beredar merupakan potongan adegan The Simpsons episode 19 musim ke-23, yang tayang pada 29 April 2012. Melansir laman Simpsons Wiki, episode tersebut mengisahkan Bart yang mengajak keluarganya berlibur di kapal pesiar. Lalu, Bart sengaja menjebak kapal agar tidak bersandar karena tidak ingin liburan usai. Bart merusak saluran komunikasi dan menyebarkan hoaks bahwa wabah mematikan tengah merebak di daratan. Kapal sempat menunda pendaratan sebelum akhirnya kebohongan Bart terbongkar. Akhirnya, Bart dan keluarganya diturunkan di Antartika. “Bored of his mundane life, Bart does whatever he can to get his family to go on a cruise. When they are on the cruise, Bart becomes determined to make it so they never return home. So, he pulls a prank on the ship's occupants, tricking them into believing that a viral outbreak is happening across the world.” Begitu sinopsis episode tersebut. BBCjuga sempatmelaporkan perihal klaim ramalan hantavirus oleh serial The Simpson ini. Dalam laporannya itu, BBC menulis sebuah unggahan di media sosial yang mengaitkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dengan episode serial kartun The Simpson berjudul "A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again" (2012) adalah tidak benar. Dalam episode tersebut, dikisahkan keluarga Simpson sedang berlibur di kapal pesiar dan para penumpang dikarantina karena adanya kabar tentang "Pandora Virus". Dalam episode tersebut, tidak disebutkan perihal hantavirus, tidak ada penumpang yang benar-benar sakit, dan ancaman virus hanyalah tipuan yang dibuat Bart agar pelayaran berlangsung lebih lama. Adapun gambar yang beredar di media sosial yang menampilkan tulisan "hantavirus" pada kapal merupakan hasil manipulasi digital. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, juga menegaskan kepada Reuters bahwa hubungan antara episode tersebut dan wabah hantavirus adalah berita palsu. “The Simpsons' executive producer, Matt Helman, also confirmed in an email to the news agency Reuters - a trusted source - that the connection between the two was fake news and some images from the episode appearing on socials had been altered to look that way.” Begitu dikutip Simpsons Wiki. Lebih lanjut, Tirto melihat kejanggalan dalam beberapa cuplikan video, di mana video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menampilkan cuplikan kartun The Simpsons yang dikaitkan dengan potongan-potongan video lainnya. Faktanya, video tersebut sengaja disunting dan dikaitkan dengan penyebaran hantavirus dalam film kartun The Simpsons. Dalam rangkuman Tirto, dilaporkan bahwa virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama hantavirus pada 1981. Dengan demikian klaim yang menyebutkan The Simpsons telah memprediksi pandemi hantavirus pada 2026 adalah keliru dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-11
Berita CekFakta	Tidak Benar, Jepang Ajak WNI Pindah Negara, Beri Gaji Rp27 Juta	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menampilkan foto serupa yaitu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Adapun pertemuan bilateral tersebut untuk membahas kerjasama strategis. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi terkait keamanan energi nasional. Langkah ini diambil menyusul konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, Selasa (31/03/2026). Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik. “Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” begitu keterangan dari Presiden. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Sanae Takaichi di Tokyo membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jepang, khususnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global. Tidak ada pembahasan terkait ajakan WNI pindah ke Jepang dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan. Kedua pemimpin sepakat mendorong deeskalasi berbagai konflik internasional dan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mediator jika diperlukan. Selain isu keamanan dan perdamaian, mereka juga membahas peningkatan kerja sama pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan belajar, dan magang bagi pemuda Indonesia di Jepang. Pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama dan memperkuat peran Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Benarkah Jepang ajak WNI pindah negara” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi valid bahwa Pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji Rp27 juta per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Mengutip Kompas, Kementerian Luar Negeri RI menyebut informasi tersebut tidak benar. “Berita tersebut tidak benar,” tulis Kementerian Luar Negeri Ri, Senin (8/6/2026). Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan pernyataan dari Pemerintah Jepang yang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming memberikan pekerjaan bergaji Rp27 juta. Pemerintah Indonesia dan Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, namun bukan ajakan dari pemerintah Jepang kepada WNI untuk pindah negara. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Jepang akan mengajak WNI pindah negara dan akan memberi pekerjaan dengan gaji Rp27 juta per bulan adalah tidak benar, dan tidak didukung dengan informasi kredibel. Baca juga:Daftar Pemain Timnas Jepang Piala Dunia 2026: Tanpa Kaoru Mitoma 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100	2026-06-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Hoaks, Pendaftaran CPNS Kementrian Imigrasi & Pemasyarakatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar melalui tautan yang sama, https://hx1.segera-daftar.click/, seperti lowongan kerja pelatih renang ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun akun Facebook resmi milik Kemenimipas memiliki 3,6 ribu pengikut dan centang biru. Dengan informasi tertulis pada bio akun sebagai berikut: “Selamat datang di halaman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dikelola oleh tim Pusat Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik.” Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG JUGA, DAFTAR SEGERA.” Kemudian, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenimipas 2026 pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain hx1.segera-daftar.click, dibuat pada 10 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini menegaskan tidak pernah mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026. Unggahan yang beredar terkait CPNS Kemenimipas 2026 tersebut tidak diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses di TikTok @kemenimipas_RI, @ditjen_imigrasi, Instagram @kemenimipas, @ditjen_imigrasi, dan situs www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026. Baca juga:Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan 100	2026-06-10
Berita CekFakta	Keliru, Bandara Kertajati Resmi Milik Militer USA	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah ke laman Kompas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan tolak pangkalan militer. Bupati Majalengka Eman Suherman mengajak seluruh pihak untuk menyikapi rencana ini dengan optimisme tinggi dan berpikir positif. Eman juga meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh prasangka buruk yang mengaitkan fasilitas komersial ini dengan isu pangkalan militer. “Kita berpikir positif saja. MRO itu kan maintenance, bengkel pesawat. Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan. Jadi, dari segi bisnis, ini akan membuat Majalengka menjadi ramai,” begitu keterangan Eman Suherman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Eman menggambarkan kondisi Bandara Kertajati seperti mati suri atau mati tidak, hidup pun tidak. Ia berharap dengan adanya aktivitas MRO ini bisa menumbuhkan sektor industri pendukung, menggairahkan pelaku UMKM, hingga menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan bandara, sekaligus menyudahi masa mati suri Bandara Kertajati. Pemkab Majalengka secara tegas menyatakan tidak sepakat jika bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. “Jika dialihfungsikan menjadi pangkalan militer, kami secara tegas menyatakan tidak sepakat,” begitu tegas Eman. Lebih lanjut, dalam Kompas disebutkan banyak unggahan yang beredar di media sosial, yang mengklaim foto-foto Bandara Kertajati resmi menjadi milik Angkatan Militer Amerika. Sebagai tanda kepemilikan oleh militer AS, foto dalam unggahan tersebut juga menunjukkan bendera AS berkibar di bandara itu. Faktanya, foto yang menampilkan bendera AS berkibar dan menarasikan Bandara Kertajati menjadi milik Angkatan Militer AS merupakan hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Unggahan yang beredar, yang mengklaim Bandara Kertajati jadi milik militer Amerika juga sudah dibantah oleh Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin pada Jumat (29/5/2026). Imam memastikan bahwa foto tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, Imam mengklaim, Bandara Kertajati tidak mengibarkan bendera AS. “AI itu pak, hoaks,” begitu keterangan Imam, dikutip dari Kompas.com. Pada awal Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memang sepakat untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. Namun, sampai dengan Rabu (3/6/2026), Kemenhan mengatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap pembicaraan mendalam. “Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan Senada dengan hal tersebut, dalam laman Turnbackhoax, dinyatakan bahwa klaim yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer asing merupakan konten manipulasi dan tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika sehingga dikibarkan bendera AS adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. PT BIJB mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh unggahan yang beredar di media sosial tanpa memverifikasinya terlebih dulu. Adapun informasi resmi dapat diakses melalui media sosial ataupun website resmi https://bijb.co.id/. Baca juga:Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100	2026-06-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Resmi Hapus MBG, Purbaya Ganti dengan Uang	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan ke akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa unggahan foto dengan klaim bahwa Prabowo resmi menghapus MBG adalah tidak benar. Klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026). Jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoaks. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di tengah pencopotan dan penetapan Dadan sebagai tersangka. Prasetyo juga menyampaikan bahwa pelayanan BGN tidak boleh terganggu sama sekali. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” ucapnya, sebagaimana telah ditulis Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Pemerintah akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh program dan BGN akan memperkuat pengawasannya terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Irma Suryani meminta agar BGN memprioritaskan implementasi program MBG kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Adapun perombakan struktur kepemimpinan di BGN bertujuan untuk membawa perubahan lebih baik dalam pelaksanaan program MBG, yaitu dengan pencopotan Dadan sebagai Ketua BGN yang digantikan oleh Nanik, Wakil Ketua BGN. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua Wakil BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang baru. Menurut Prasetyo, perombakan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kualitas makanan. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan standar operasional prosedur pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan Prabowo. Dalam rangkuman Tirto “Menanti Babak Baru BGN: Bersih-Bersih Korupsi dan Efisiensi MBG,” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menata BGN supaya melaju lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimodali dengan anggaran jumbo sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026. Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Fokusnya, mampu menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, sambil menjaga cakupan layanan kepada masyarakat tetap terpenuhi. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” begitu keterangan Nanik. Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ini dilakukan untuk memastikan MBG diberikan kepada masyarakat prioritas yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Prabowo secara resmi menghapus MBG dan Purbaya menggantinya dengan uang tunai adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Purbaya Ungkap MBG Habiskan Anggaran Rp88,15 T per Mei 2026 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Salah, Rupiah Sengaja Dilemahkan Agar Rakyat Miskin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “rupiah sengaja dilemahkan” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denni, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Adapun faktor fundamental berkaitan dengan interaksi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand). Belakangan, konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang dipengaruhi oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. “Tingginya defisit transaksi juga memicu melemahnya rupiah,” begitu keterangan Denni saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2026. Menurut pakar pasar saham Ferry Latuhihin, pelemahan rupiah juga dipicu oleh capital outflow atau aliran modal keluar di pasar saham. Investor melepas saham mereka karena menilai outlook atau prospek perekonomian Indonesia kedepan bakal negatif. Selain itu, investor asing merugi lantaran aset mereka di Indonesia tersimpan dalam mata uang rupiah. Hingga Mei 2026, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing tersisa sekitar 12,75 persen. Konten-konten yang beredar, yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan adalah disinformasi yang disebarkan dari beberapa konten yang difabrikasi dan disalahpahami oleh masyarakat. Seperti video Benny Hutabarat di kanal YouTube Bennix pada 26 Januari 2026 yang telah ditonton lebih dari 500 ribu kali dan banyak disebarkan ulang di platform X dan TikTok, yang membahas terkait melemahnya nilai rupiah pada Mei 2026, serta video Gema Goeyardi, maupun Robert Reich dari Astronacci, perusahaan jasa riset dan edukasi trading yang diunggah ulang dengan menyematkan konteks yang keliru. Faktanya, konten tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan, dan narasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menggencarkan ekspor dan menarik investor asing adalah keliru. Dalam rangkuman Tirto, “Rupiah Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level Rp18.110 per Dolar AS” yang ditulis pada Senin (08/06/2026), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 74,5 poin atau 0,41 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Tirto menyebutkan pelemahan rupiah lahir dari kombinasi tekanan global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar. Salah satu penyebab utamanya yakni kenaikan harga minyak dunia akibat alotnya konflik AS-Iran. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari empat persen setelah penyedia indeks global MSCI menghapus sejumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka. Situasi ini memicu kekhawatiran investor asing terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Di sisi lain, lembaga rating internasional seperti Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Reuters, Fitch menyinggung fenomena menurunnya konsistensi kebijakan ekonomi dan meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan rupiah sengaja dilemahkan dan rakyatnya sengaja dimiskinkan adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Baca juga:Istana Sebut Ada Spekulan di Balik Lemahnya Rupiah dan IHSG 100	2026-06-09
Berita CekFakta	Hoaks, Video Keluarga Mendadak Kaya Dapat Bantuan dari Purbaya	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Apabila ingin mendaftar bantuan dana hibah hubungi whatsapp asli kami: 0812-2810-1119.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya ataupun Kemenkeu. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,4 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lalu Tirto mengetikkan kata kunci “Video satu keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya.” Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli adalah hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video deepfake. “[HOAKS] Satu Keluarga Kaya Mendadak setelah Mendapat Bantuan Dana Hibah. Video yang beredar mengenai satu keluarga yang menangis terharu karena menjadi kaya mendadak setelah mendapatkan bantuan dana hibah dan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan nomor kontak asli, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Dalam akun Instagram @utbk_snbt dan TikTok @hyitsme_99 ditemukan video asli yang menampilkan cuplikan serupa, yaitu reaksi satu keluarga tengah membuka pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu seleksi nasional resmi untuk menjaring calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan Bantuan Dana Hibah 2026. “Ketika “Si Biru” muncul dan disambut dengan pelukan hangat Ayah dan Ibu.” Begitu narasi tertulis dalam video dan ditemukan gambar tangkapan layar pengumuman hasil seleksi SNPMB 2024 dalam video tersebut. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di BGN agar Tak Bocor 100	2026-06-08
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja MBG 2026	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 2 pengikut dan 1 unggahan terkait lowongan kerja MBG 2026. Akun itu juga mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan hgs.my.id. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai informasi, pendaftaran pekerja dan relawan untuk program MBG atau SPPG disesuaikan berdasarkan wilayah atau vendor pelaksana katering/dapur yang mengelola operasional setempat. Adapun akun resmi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diikuti melalui Instagram di @badangizinasional.ri. Selain itu, informasi, dokumentasi dapur, dan menu harian dari program ini juga aktif dibagikan oleh relawan serta pengelola melalui Instagram @mediambg.id. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja MBG 2026 yang dicantumkan pada unggahan. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, PENDAFTARAN VIA TELEGRAM.” Begitu juga dengan tautan yang ditemukan pada dua unggahan lainnya, pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Badan Gizi Nasional pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain regnow.hgs.my.id, dibuat pada 3 Mei 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tautan daftar loker MBG 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, pernah menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN,” begitu keterangan Khairul sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Khairul menegaskan bahwa segala informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, pendaftaran lowongan kerja MBG 2026 melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor, dan JC Kasus BGN 100	2026-06-06
Berita CekFakta	Keliru, Kemenag Ramalkan Prabowo Dua Periode, Kemiskinan Lenyap	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan akun Instagram @mood.jakarta, yang menampilkan gambar serupa Nasaruddin Umar mengenakan batik cokelat. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menag menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. “Menag minta maaf dan tegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan,” begitu keterangan dalam unggahan dan tidak terkait dengan klaim yang mencatut Menag ramalkan 2 periode pemerintahan Prabowo. Lebih lanjut, Tirto juga menemukan foto serupa unggahan yaitu saat Prabowo berjalan bersama Emmanuel Macron di laman Kumparan.Di laman tersebut dituliskan bahwaPresiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat untuk menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut berisi komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Menag ramalkan Prabowo 2 periode” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas. Klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah hoaks. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi itu adalah hoaks. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. “Tidak ada pernyataan tersebut. Itu hoaks,” begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Thobib pun mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. “Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks atau framing jahat yang tidak bertanggung jawab. Mari biasakan dengan mengecek informasi resmi Kemenag melalui website atau medsos resmi Kemenag,” begitu tegas Thobib. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Baca juga:Ragam Hoaks Catut Kemenag: Pelecehan Santri hingga Kas Masjid 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Hoaks, Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Dinas Kesehatan	Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang sama https://pendaftaran14.online-ri.com/, seperti lowongan kerja Le Minerale 2026 ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan. Adapun akun Facebook resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki 67 ribu pengikut dan mencantumkan info kontak (021) 3451338, dinkes@jakarta.go.id, dan laman resminya https://dinkes.jakarta.go.id/. Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar Dinas Kesehatan yang dicantumkan pada bio profil akun. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke laman bertuliskan “DAFTAR SEKARANG, FORM PENDAFTARAN. Silakan masuk dengan Telegram untuk melanjutkan pendaftaran. Tim kami akan mendampingi proses verifikasi Anda.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E-KTP, provinsi, jenis kelamin, dan nomor Telegram aktif. Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising. Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan kerja di Dinas Kesehatan pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain pendaftaran14.online-ri.com, dibuat pada 18 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan. Melansir laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendaftaran lowongan kerja Dinas Kesehatan pada tahun 2026 umumnya dilakukan secara daring melalui portal resmi instansi daerah terkait atau kementerian, seperti portal resmi rekrutmen pemerintah daerah, misalnya untuk wilayah Jakarta melalui Situs Resmi e-Rekrutmen Dinkes DKI atau portal ASN SSCASN untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Adapun cara melamar pekerjaan di Dinas Kesehatan adalah dengan mendaftar secara online melalui akun masing-masing, caranya sebagai berikut: Harus memenuhi persyaratan dan memiliki semua dokumen yang harus diunggah sesuai yang tercantum pada pengumuman.Login jika sudah memiliki akun pada tautan https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/login.Jika belum memiliki akun, registrasi dilakukan pada tautan berikut: https://rekrutmendinkes.jakarta.go.id/page/registrasi. Akun akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, panitia tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian pelamar dalam mengelola akun yang mengakibatkan akun menjadi tidak dapat diakses. Adapun informasi rekrutmen kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak dibuka secara serentak. Pendaftarannya bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah kota/kabupaten/provinsi atau instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. Lowongan untuk tenaga medis/kesehatan dan non-medis rutin dibuka sepanjang tahun untuk posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer/BLUD. Dengan demikian, rekrutmen Dinas Kesehatan melalui tautan tidak resmi dan permintaan data pribadi adalah tidak benar dan terindikasi sebagai penipuan. Baca juga:Lowongan Kerja PT Garam Danantara April 2026 dan Cara Daftar 100	2026-06-05
Berita CekFakta	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan foto tiga gadis pada profilnya dan memiliki 6,1 ribu pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait film Pesta Babi, seperti pada video ini yang menyebutkan bahwa sutradara film Pesta Babi Papua, Dandhy Dwi Laksono, mendapatkan aliran dana produksi dari Cypri Paju Dale. Bahkan, muncul tuntutan agar sumber pendanaan film dibuka secara transparan kepada publik supaya tidak memunculkan spekulasi liar. Lebih lanjut, untuk menemukan gambar asli Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dalam laman Owrite ditemukan foto identik dengan unggahan yang beredar, namun tidak ditemukan Dandy berfoto bersama George Soros di dalamnya. Kemudian, Tirto mencermati gambar yang beredar dan menemukan kejanggalan dalam judul berita tersebut, penulisan nama Dandhy yang ditulis "Dhandy" dan penulisan besar dan kecilnya huruf dalam judul berita tersebut tidak konsisten. Lantas, Tirto melakukan pencarian di laman BBC Indonesia, namun tidak ditemukan informasi bahwa Dandhy bertemu dengan George Soros. Selain itu, link yang dituliskan pada unggahan tersebut yaitu ini, tidak merujuk pada laman BBC Indonesia, tapi justru merujuk pada laman bertuliskan 404 Not Found. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Dandhy bertemu dengan George Soros terkait film Pesta Babi.” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa unggahan yang mencatut BBC Indonesia memberitakan Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah hoaks. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan pihaknya tidak pernah menerbitkan konten seperti dalam unggahan yang beredar. Unggahan itu merupakan hasil rekayasa. Service Editor BBC Indonesia, Jerome Wirawan, memastikan informasi yang menyebut BBC menulis berita terkait pertemuan Dandhy dan George Soros adalah hoaks. Jerome mengecam adanya konten yang secara tidak bertanggung jawab mencatut BBC Indonesia. “Saya mengecam kemunculan konten yang mencatut nama dan situs BBC News Indonesia. BBC News Indonesia tidak pernah membuat apalagi menayangkan konten tersebut. Dengan demikian, konten itu patut disebut hoaks yang menyesatkan pembaca,” begitu keterangan Jerome kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026). Melansir laman Tempo, Cypri Dale juga pernah diisukan membiayai film Pesta Babi. Faktanya, Cypri Dale tidak pernah menyatakan film tersebut didanai oleh negara asing. Film Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale, hasil kolaborasi sejumlah lembaga di Indonesia. Sebagai informasi, Cypri Jehan Paju Dale adalah antropolog yang aktif membangun narasi seputar politik pembangunan, kedaulatan masyarakat adat, relasi multi-spesies, dan model keagamaan pribumi. Risetnya menjadi basis data awal film Pesta Babi, sekaligus mempermudah pendekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Cypri, film Pesta Babi diproduksi lewat kolaborasi banyak individu dan lembaga dalam bentuk tenaga, keahlian, peralatan, hingga dana. Nama dan logo semua kontributor tercantum dalam film beserta posternya. Hal senada disampaikan Dandhy Laksono yang menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga, seperti Koperasi Indonesia Baru, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Lembaga Riset Pusaka Bentala Rakyat, LBH Merauke, serta media asal Papua, Jubi. “Tidak semua kontribusi berbentuk uang. Lebih banyak dalam bentuk waktu, tenaga atau kerja-kerja probono, seperti peralatan shooting atau hasil riset. Dan semua yang terlibat tidak ada yang dibayar,” ujar Dandhy saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Mei 2026. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono bertemu dengan George Soros adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Polisi: Mama Sinta Juga Laporkan Dandhy Laksono soal Pesta Babi 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Salah, Pfizer Rilis Daftar Efek Samping Vaksin Covid-19	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Daftar resmi efek samping vaksin Covid-19” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman National Library of Medicine yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak menemukan bahwa vaksin menyebabkan penyakit baru seperti hantavirus. Efek samping yang dilaporkan merupakan reaksi umum pasca vaksinasi, seperti nyeri pada lengan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 832 penerima dosis pertama vaksin AstraZeneca di Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 96,3% responden mengalami, setidaknya, satu efek samping setelah vaksinasi. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri di lokasi suntikan, kelelahan, demam, dan sakit kepala. Efek samping lebih banyak ditemukan pada laki-laki, kelompok usia 50–60 tahun, dan individu dengan penyakit penyerta. Gejala umumnya muncul dalam 12–17 jam setelah vaksinasi dan berlangsung sekitar dua hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek samping vaksin AstraZeneca umumnya bersifat ringan dan sementara sebagai respons normal tubuh terhadap vaksin. “This study was the first study conducted in Ethiopia that tried to assess gender and age disparities in adverse effects following the AstraZeneca COVID-19 vaccine among the population in Eastern Ethiopia. In the study, commonly reported adverse effects by participants were local pain at the injection site, fatigue, fever, and headache.” Begitu dikutip dalam laman PMC. Sementara itu, efek samping yang diklaim dalam unggahan Facebook tersebut memang sesuai dengan daftar dari dokumen Pfizer tahun 2021. Dokumen tersebut mencantumkan semua efek samping yang dilaporkan dan dicatat setelah vaksinasi, di samping daftar masalah medis yang telah ditentukan sebelumnya yang secara teoritis dapat dikaitkan dengan vaksinasi. Daftar efek samping yang beredar di media sosial tersebut telah disalahartikan sebagai daftar efek samping akibat vaksin COVID-19 Pfizer. Padahal, daftar tersebut hanya berisi laporan dugaan kejadian medis yang muncul setelah vaksinasi dan bukan bukti bahwa vaksin menjadi penyebabnya. Badan Obat dan Alat Kesehatan Kroasia (HALMED) menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi setelah vaksinasi tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. “Information about reports of suspected side effects does not mean that the medicine or active substance causes the observed effect or that it is unsafe for use. Only a thorough review and scientific assessment of all available data allows for conclusions to be drawn about the benefits and risks of a medicine.” Begitu dikutip AFP. Laman AFP Fact Check, menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Pfizer dianggap aman dan efektif oleh otoritas kesehatan. Kesimpulan ini berasal dari hasil analisis data yang dikumpulkan, dari miliaran suntikan yang diberikan di seluruh dunia. Pada Februari 2025, beredar klaim yang menyebut daftar rilis oleh Pfizer yang menunjukkan efek samping berbahaya dari vaksin tersebut. Namun, klaim tersebut salah. Kondisi dan penyakit dalam daftar tersebut berbeda dari efek samping yang mungkin terjadi yang telah dicatat oleh regulator. Badan Pengawas obat-obatan Eropa mengatakan kepada AFP Fact Check bahwa keamanan vaksin terus dipantau dan informasi diperbarui secara berkala dengan temuan para ahli. Pfizer sendiri telah membantah merilis daftar tersebut dan mengatakan bahwa daftar itu tidak mencerminkan kemanjuran dan keamanan vaksin yang telah terbukti. Jadi, klaim bahwa Pfizer merilis daftar efek samping baru vaksin COVID-19 yang mencakup henti jantung, kematian mendadak, kematian bayi baru lahir, stroke, diabetes, atau psikosis epileptik adalah keliru. Otoritas kesehatan seperti European Medicines Agency (EMA) dan badan regulator obat nasional terus memantau keamanan vaksin melalui laporan berkala dan investigasi sinyal keamanan. Hingga pembaruan keamanan terbaru, EMA menyatakan bahwa manfaat vaksin Comirnaty tetap lebih besar daripada risikonya dan tidak menemukan bukti baru yang menunjukkan adanya efek samping serius seperti yang diklaim dalam unggahan viral. Pfizer juga menegaskan bahwa daftar tersebut bukan publikasi resmi perusahaan dan tidak mencerminkan profil keamanan vaksin yang telah ditetapkan. “Pfizer did not publish this list, which does not reflect the established efficacy and safety profile of the vaccine,” begitu keterangan seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada AFP Fact Check melalui email. Sebagian besar efek samping yang diketahui bersifat ringan dan berlangsung singkat. Efek samping serius mungkin terjadi, tetapi sangat jarang. Kematian hanya dilaporkan dalam beberapa kasus langka. “The vast majority of known side effects are mild and short-lived. Serious side effects may occur, but they are very rare. Fatal outcomes have been reported in very few of these rare cases,” begitu sebagaimana dikutip dalam Ema. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Pfizer merilis daftar efek samping Covid-19 adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta ilmiah. Baca juga:Tidak Benar, Bill Gates Sebut Vaksin untuk Mengurangi Penduduk 100	2026-06-04
Berita CekFakta	Keliru, Purbaya Siap Bagikan Bantuan Dana Pensiun 2026	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 219 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dengan cara menekan tombol pada unggahan dan menghubungi nomor tertera. Namun, cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda, seperti pada video ini dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “Daftarkan segera Dana Bantuan. Modal usaha, melunasi hutang HUB.0882-2068-7578.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 467,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,9 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Metro TV News Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Contact Center Kemenkeu PRIME mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya video hoaks yang mencatut nama dan wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim penyaluran dana bantuan pensiun tahun 2026. Dalam laman Instagram resmi @kemenkeu.prime, Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan Para Pensiunan Tahun 2026. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dana bantuan pensiun tahun 2026 sudah siap dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Hoaks, Hantavirus 2026 Sudah Diprediksi Sejak 2022	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram @jawapos yang menampilkan gambar serupa dan menyatakan bahwa unggahan hantavirus dari sebuah akun X tahun 2022 mendadak viral usai kasus kematian di kapal pesiar ramai dibahas. Warganet menyebut postingan tersebut seperti prediksi karena kembali disorot setelah muncul laporan dugaan infeksi hantavirus di Samudra Atlantik. Tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia, sementara satu penumpang lain masih menjalani perawatan intensif di Afrika Selatan. WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui urine, air liur, atau kotoran hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyerang paru-paru dan ginjal dengan gejala berat. Meski penularan antar manusia tergolong jarang, otoritas kesehatan tetap menyelidiki kemungkinan penyebaran di antara penumpang kapal. Lebih lanjut, akun bernama “Soothsayer” tersebut bergabung dengan X sejak Juni 2022 dan berbasis di Filipina, persis di tengah situasi pandemi Covid-19. Cuitan akun Soothsayer tersebut beredar tanpa konteks sejarah yang utuh. Melansir laman Tempo, pihaknya telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada pemilik akun melalui platform X, namun belum menerima tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Faktanya, virus hanta bukan hal baru melainkan ancaman lama yang telah memicu wabah besar di Korea Selatan sejak era 1950-an. Artikel berjudul Hantaviruses pada laman ScienceDirect, menuliskan bahwa sebuah riset yang dilakukan Mohammed A. Mir, peneliti Kansas University Medical Center, terbitan tahun 2010, mengungkapkan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal (HFRS) menyerang lebih dari 3.000 pasukan PBB saat Perang Korea pada kurun 1951 sampai 1953. Rentetan kasus mematikan ini mendorong para ilmuwan melacak asal-usul penyakit. Hasilnya, pada 1978 peneliti berhasil mengisolasi virus penyebab demam tersebut dari tikus yang terinfeksi di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Temuan itu kemudian dinamai virus Hantaan, merujuk pada nama sungai tersebut, sebelum akhirnya diklasifikasikan dalam genus baru bernama Hantavirus pada 1981. Artikel pada laman Centers for Disease Control berjudul “COVID-19 vs. Hantavirus Pulmonary Syndrome” merangkum perbedaan mendasar antara Covid-19 dan hantavirus pemicu Sindrom Paru Hantavirus (HPS). Dari aspek historis, Covid-19 baru teridentifikasi pada 2019 di Wuhan, Cina. Sebaliknya, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978. Pola penularan dan struktur biologis kedua virus ini juga bertolak belakang. Covid-19 menyebar secara massal lewat percikan cairan saluran pernapasan atau droplet. Sementara itu, manusia tertular HPS akibat menghirup udara atau debu yang terkontaminasi kotoran, urine, atau air liur tikus pembawa virus. Senada dengan hal tersebut, Tirto dalam artikel “IDAI Sebut Risiko Penyebaran Hantavirus Tidak seperti COVID-19” menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta masyarakat tidak panik menyusul merebaknya pembahasan mengenai Hantavirus, khususnya varian Andes yang dikaitkan dengan kasus kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius. IDAI menegaskan risiko penyebaran hantavirus tidak seperti COVID-19 dan kecil kemungkinan memicu wabah besar. Anggota Unit Kerja Koordinasi Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, mengatakan Hantavirus berbeda dengan SARS-CoV-2 maupun influenza dari sisi pola penularan. “Yang jelas virus Hanta ini relatif jarang bermutasi, tidak seperti SARS-CoV-2 itu atau yang lebih jahat adalah influenza dan HIV. Jadi dia ini relatif lebih jarang mengalami mutasi ya,” begitu keterangan Dominicus dalam seminar yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/5/2026). Menurut Dominicus, hantavirus, khususnya varian Andes, memiliki tingkat penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan campak maupun COVID-19. Ia menyebut sejumlah literatur bahkan tidak mencantumkan angka reproduksi dasar atau basic reproduction number (R0) virus tersebut karena sangat kecil. Ia pun membandingkan tingkat penularan hantavirus dengan campak yang dikenal sangat mudah menular. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bahwa kemunculan hantavirus pada 2026 sudah diprediksi sejak tahun 2022 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta ilmiah. Baca juga:Hoaks, Hantavirus Efek Samping dari Vaksin Pfizer 100	2026-06-03
Berita CekFakta	Tidak Benar, Pigai Sebut Kabel Sutet Putus Melanggar HAM	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) putus di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026) dan menjadi pemicu blackout massal. Bareskrim Polri menunjukkan bukti kabel yang putus dari hasil investigasi tim gabungan bersama PT PLN di lokasi tower transmisi di Desa Temino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (24/5/2026), putusnya kabel diduga dipicu cuaca buruk, yang membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatra. Ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai, menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatra Selatan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memastikan, sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. “Kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” begitu keterangan Nunung, dikutip Kompas. Dalam laman Kompas, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Nunung menyebutkan dugaan awal mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem, bukan unsur sabotase. “Adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem," begitu keterangan Nunung dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). Melansir akun Instagram @merdekatdotcom, gambar yang beredar yang memperlihatkan beberapa orang memegang kabel sutet merupakan hasil suntingan yang menggabungkan foto Natalius Pigai dengan foto konferensi pers hasil investigasi gangguan sistem kelistrikan (blackout) di wilayah Sumatra oleh Bareskrim Polri pada 25 Mei 2026. Natalius Pigai tidak pernah mengikuti konferensi pers di Bareskrim Polri pada tanggal 25 Mei dan Natalius Pigai tidak pernah menyatakan bahwa putusnya kabel SUTET merupakan pelanggaran HAM. Dalam konferensi pers tersebut Bareskrim menunjukkan kabel SUTET 275 kV yang putus, yang diduga menjadi penyebab listrik mati di lima provinsi Pulau Sumatra pada Jumat (22/5/2026). Bareskrim juga menyebutkan, tidak menemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa blackout massal tersebut. Mereka menduga faktor teknis dan cuaca ekstrem sebagai penyebab peristiwa blackout itu. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim Pigai menyebutkan putusnya kabel sutet merupakan pelanggaran HAM. Baca juga:Pemerintah Akan Relokasi 8 Tiang Transmisi Imbas Bencana Sumatra 100	2026-06-02
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Tidak Benar, Prabowo Izinkan Israel Uji Coba Rudal ke Indonesia	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dan mantan presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Menurut pengakuannya, Prabowo menerima pertanyaan dari banyak negara terkait kelancaran transisi kepemimpinan di Indonesia. Kepada mereka, Prabowo menjawab kelancaran itu karena penerapan demokrasi khas Indonesia. Melansir arus media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam YouTube TVR PARLEMEN, pada Rabu (20/05/2026) Prabowo menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Adapun agenda yang dilakukan yaitu: Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Pendapat Fraksi-Fraksi atas rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoaks. Senada dengan hal tersebut, dalam Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebutkan Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa. Dengan demikian, klaim yang beredar, yang menyebutkan Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran merupakan klaim tidak berdasar, dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Kurban Prabowo Pakai APBN, MUI: Tak Jadi Soal Secara Syariat 100	2026-05-30
Berita CekFakta	Salah, Rudal Iran Hantam Kilang Minyak Israel Saat Idul Adha	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube iNews Jabar, sebuah rudal menghantam area kilang minyak di Haifa dan memicu kebakaran besar yang terlihat dari kejauhan pada Senin, 30 Maret 2026. Rekaman yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di salah satu fasilitas energi penting tersebut. Insiden ini langsung memicu kekhawatiran soal dampaknya terhadap pasokan energi dan situasi keamanan di kawasan. Lebih lanjut, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada foto dimana gambar pada video asli berbeda dengan unggahan yang beredar, bentuk api menjulang tinggi, dan tampak kurang alami, serta struktur bangunan yang kabur. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Narasi yang ditulis juga terlihat menimpa gambar biru di bawahnya seolah-olah baru ditambahkan dan menutup narasi asli. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kilang minyak Israel diserang saat lebaran Idul Adha” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas. Pada laman tersebut, Kompas menyebutkan bahwa kilang minyak Bazan terdampak dua serangan rudal pada Maret 2026, bukan saat Idul Adha 1447 H. Salah satu serangan dikonfirmasi berasal dari Iran. Sebagaimana dalam akun Instagram Tirto, memperlihatkan rekaman video detik-detik serangan udara yang diduga berasal dari Iran-Hizbullah terhadap kilang minyak Bazan di Haifa, Israel utara, Senin (30/3/2026) waktu setempat. Gumpalan asap pekat terlihat membumbung tinggi dari atas fasilitas penyulingan terbesar di Israel tersebut, sementara kobaran api masih tampak menyala. Sebelumnya, Iran juga menyerang pusat kimia Israel di Beersheba, Minggu (29/3) waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran dengan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan di lokasi kejadian. Dilansir dari Viory, kilang Bazan merupakan salah satu dari dua fasilitas penyulingan minyak yang beroperasi di Israel dan sekaligus menjadi kompleks petrokimia terbesar di negara itu. Rudal Iran menyerang kompleks kilang minyak Bazan di Haifa, Israel, sebanyak dua kali pada bulan Maret 2026. Serangan pertama yang terdampak terjadi pada pertengahan bulan, disusul oleh serangan masif berikutnya pada 30 Maret 2026 yang memicu kobaran api besar. Dikutip dari Al Jazeera, media Israel melaporkan Kilang Minyak, yang juga dikenal sebagai kilang minyak Bazan, di Haifa dihantam pada hari Senin. Kebakaran terjadi di fasilitas tersebut dan kepulan asap hitam besar terlihat di atas area tersebut. Belum jelas apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh serangan langsung atau puing-puing yang berjatuhan. Belum jelas juga apakah rudal tersebut ditembakkan dari Iran atau Lebanon. Namun, insiden tersebut telah sepenuhnya ditangani dan tidak ada korban jiwa. “The incident has been fully contained. There are no casualties, no hazardous materials risks and no danger to the public,” begitu keterangan Eitan Rifa, seorang komandan pemadam kebakaran dikutip Al Jazeera. Bazan Group, perusahaan yang mengelola kilang tersebut, juga mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa yang mereka gambarkan sebagai serangan rudal di atap tangki distilat. Melansir Tempo, Bazan, perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, pada Senin malam waktu setempat mengumumkan bahwa seluruh fasilitasnya di Pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Tiga karyawan perusahaan tewas dalam serangan sebelum fajar, yang memicu kebakaran di kompleks strategis tersebut. Rekaman video menunjukkan kobaran api yang terlihat jelas, dan tim pemadam kebakaran masih berjuang untuk memadamkan api, menurut harian Israel Ha'aretz. “Akibat kerusakan fasilitas tersebut, pembangkit listrik rusak parah, dan karena itu semua fasilitas kilang dan anak perusahaan ditutup,” begitu keterangan Bazan Group dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Tel Aviv, menurut surat kabar Israel The Times of Israel seperti dilansir Anadolu. Dengan demikian, sampai saat ini tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kilang minyak Bazan di Haifa Israel diserang Iran saat hari raya Idul Adha. Namun, kilang minyak Bazan memang pernah diserang pada 30 Maret 2026, jadi informasi tersebut merupakan informasi tidak utuh dan ada keterangan waktu yang dihilangkan. Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun Tipis saat AS-Iran Hampir Sepakat Damai 100	2026-05-29
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Tidak Benar, Purbaya Bagikan Rampasan Aset Koruptor Rp50 Triliun	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto Purbaya sebagai foto profil dan memiliki 4761 pengikut. Ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan, namun cuplikan video tersebut menampilkan video yang berbeda seperti pada video ini, dan ini. Pengunggah juga mencantumkan keterangan pada bio akun sebagai berikut: “>>Salin Tautan 15X>>?‍? 0858-6239-7185 Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Festival pada Jumat (22/05). “Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” begitu keterangan Menkeu. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak menawarkan bantuan apapun kepada masyarakat dan tidak mengatakan perihal adanya uang sejumlah Rp50 triliun hasil rampasan aset koruptor yang dimandatkan kepadanya untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Kemudian, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya bagikan dana rampasan aset koruptor” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman X @PPIDKemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar adalah deepfake. “[HOAKS] Dana Bantuan dari Rampasan Aset Koruptor. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan dana bantuan yang berasal dari rampasan aset para koruptor sebesar Rp50 triliun merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip laman PPID Kemenkeu. Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tak Diambil Alih DSI 100	2026-05-27
Berita CekFakta	Hoaks, Larangan Isi Pertalite Mobil Diatas 1400 CC, 1 Juni 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026). Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. “Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026). Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Salah, Video Klaim Rekayasa Produksi Hantavirus Gunakan APD	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman YouTube InformativosTvc, yang menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan para penumpang dari kapal pesiar Hondius yang terdampak virus hantavirus berada di Bandara Tenerife Selatan. “Para penumpang pertama kapal pesiar Hondius (14 warga Spanyol) saat tiba di landasan pacu Bandara Tenerife Selatan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Gómez Ulla di Madrid,” begitu dikutip pada YouTube InformatiosTvc. Dalam video tersebut menunjukkan prosedur karantina dan evakuasi medis terhadap penumpang kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Melansir ABC News, video tersebut juga dinyatakan sebagai proses evakuasi penumpang dari kapal pesiar yang dilanda hantavirus. Para petugas dengan pakaian pelindung menaiki MV Hondius di lepas pantai Tenerife dan memindahkan penumpang ke pesawat terbang. Dalam laman ABC, menyatakan bahwa lebih dari 140 orang di atas kapal sedang dalam proses pemulangan, dan pihak berwenang Spanyol mengatakan tidak ada yang menunjukkan gejala virus tersebut. “Six passengers are being repatriated to Australia from the Canary Islands after the troubled cruise ship MV Hondius confirmed three deaths from hantavirus and docked in the Spanish archipelago. Hantavirus, spread by rodents, isn't easily transmitted between people, but the Andes strain, detected on the ship, suggests otherwise. Over 140 people onboard the ship are in the process of being repatriated, with Spanish authorities say none are symptomatic of the virus.” Begitu dikutip pada ABC News. Dengan demikian, video tersebut bukanlah proses di balik layar produksi hantavirus, melainkan proses evakuasi dan pemindahan penumpang kapal MV Hondivius ke pesawat untuk dipulangkan dan diperiksa lebih lanjut. Lebih lanjut, Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Video pemulangan penumpang MV Hondius di Bandara Tenerife Selatan”. Hasil penelusuran mengarah ke laman Instagram @tribuntemanggung yang mengatakan bahwa video tersebut direkam pada 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South. “Sebuah video yang disebut direkam sekitar 10 Mei 2026 di Bandara Tenerife South bikin netizen melongo. Dalam rekaman itu terlihat tim hazmat lengkap dengan pakaian pelindung sibuk melakukan evakuasi dan dekontaminasi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dikaitkan dengan dugaan wabah hantavirus Andes,” demikian dikutip Tribun Temanggung. Dalam unggahan video tersebut juga ditemukan video lainnya yang diklaim menyebarkan teori konspirasi yang menunjukkan bahwa hantavirus hanyalah rekayasa. Menurut Kompas, video lainnya dalam unggahan tersebut menampilkan seorang pria memakai kaos hitam yang berada di antara petugas kesehatan dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Klip itu dijadikan bukti bahwa virus tersebut tidak pernah ada, karena pria dalam video tampak baik-baik saja tanpa APD. Faktanya, video yang beredar bersumber dari video lama yang direkam saat pandemi Covid-19 merebak. Meski sumber video aslinya telah dihapus, sejumlah situs web pemeriksa fakta telah meluruskan narasinya. Melansir laman Knack, berita tersebut memuat wawancara dengan staf medis, perawat, dan dua orang pasien Covid-19. Selain seorang pasien yang ditempatkan pada ventilator, terlihat satu pasien lagi, yakni pria dengan kaus hitam. Menurut protokol penanganan Covid-19 di Italia dalam video, apa yang dilakukan dalam video tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Institut Kesehatan Tinggi Italia menjelaskan bahwa pasien yang sedang berada di ruang karantina tidak diwajibkan memakai masker. Sebaliknya, tenaga medis dan orang lain yang mengunjungi pasien di ruang karantina tersebut memang wajib memakai APD lengkap. Rumah Sakit San Raffaele, Milan menjelaskan, unit perawatan sub-intensif didedikasikan untuk pasien yang membutuhkan pantauan konstan meski tidak dalam kondisi kritis. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin 100	2026-05-26
Berita CekFakta	Hoaks, Purbaya Beri Bantuan Untuk 200 Orang Jelang Idul Adha	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan foto perempuan sebagai foto profil dan memiliki 752 pengikut. Ditemukan banyak unggahan video terkait Purbaya mencari 200 orang untuk diberi bantuan, namun dalam video tersebut diberi keterangan berbeda setiap kali diunggah, seperti pada video ini,ini, dan ini. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 469 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 98,8 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya cari 200 orang untuk berikan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @kemenkeu.prime yang menyatakan bahwa video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha adalah video hoaks. Senada dengan informasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. “[HOAKS] Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang untuk Diberikan Bantuan. Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip pada laman PPID Senin (25/05/2026). Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sering dijadikan sasaran hoaks karena posisinya yang mengelola keuangan negara dan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Pelaku memanfaatkan popularitas ini untuk penipuan, manipulasi politik, hingga pencurian data pribadi masyarakat. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber, serta bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Kemenkeu Sebut Video Purbaya Bagi-bagi Bantuan Modal Usaha Hoaks 100	2026-05-25
Berita CekFakta	Tidak Benar, Amerika Marah Prabowo Segel Malaka	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo. Video yang beredar tersebut merupakan gabungan dari beberapa cuplikan dalam berbagai acara. Konteks yang menampilkan cuplikan Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden AS Donald Trump dengan narator dalam video menyatakan bahwa keputusan untuk menutup Selat tersebut dibuat dalam pertemuan antar pemerintah untuk memastikan kedaulatan absolut Republik Indonesia, adalah tidak benar. Pada cuplikan pertama menunjukkan luapan amarah Anwar Ibrahim berasal dari insiden lama. Media Malaysia Astro Awani melaporkan insiden tersebut pada 19 September 2023. Saat itu, Anwar menunjuk jari ke arah anggota parlemen oposisi Radzi Jidin, yang telah menertawakannya di sebuah forum. Cuplikan kedua pada detik ke-13 menunjukkan Prabowo mengenakan setelan safari krem dengan latar belakang bunga tuberose. CNN Indonesia menerbitkan cuplikan tersebut pada 7 April 2025. Video lengkapnya, yang berdurasi hampir 3 jam 41 menit, merekam pertemuan Prabowo dengan enam pejabat media senior Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada 6 April 2026. Dalam pertemuan itu tidak ada diskusi tentang penutupan Selat Malaka. Hingga saat ini, belum ada sumber resmi atau laporan berita kredibel yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membahas penutupan Selat Malaka. Pada cuplikan ke-3, dengan durasi 16 detik, menampilkan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya video tersebut telah diunggah oleh beberapa media, termasuk ABC. Video tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran. Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada 2 Februari 2026. Associated Press melaporkan bahwa dalam pernyataan tanggal 1 April 2026, Trump mengklaim militer AS akan segera mengakhiri perang. Namun, pernyataannya sebagian besar mengulangi narasi sebelumnya dengan sedikit detail tambahan. Isu Indonesia dalam mengatur lalu lintas di Selat Malaka muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pemberlakuan tarif di selat tersebut, yang mencerminkan rencana Iran untuk mengatur Selat Hormuz. “Wilayah Singapura kecil, dan Malaysia, dan kita harus membaginya menjadi dua. Jika memungkinkan, itu tidak terjadi,” begitu keterangan Purbaya pada Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza Jakarta pada Rabu, (22/04/2026). Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran arus perdagangan maritim global melalui jalur pelayaran yang terbuka dan netral bagi semua negara pengguna. Dalam laman Antara, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung,” begitu keterangan Sugiono. Hingga saat ini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim Prabowo menutup Selat Malaka adalah hoaks. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional (UNCLOS) sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan (right of transit passage). Dengan demikian klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo menutup Selat Malaka adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Indonesia, Malaysia, & Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka 100	2026-05-23
Berita CekFakta	Hoaks, Gibran Divonis Bersalah dan Tidak Sah Jadi Wapres	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Facebook Kompas yang menyatakan bahwa narasi Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wapres dan dikenai denda Rp 125 triliun adalah hoaks. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gibran divonis bersalah dan tidak sah jadi wapres” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi yang menyebut jabatan Gibran sebagai wapres dinyatakan tidak sah dan dikenai denda Rp125 triliun adalah tidak benar. Gibran memang pernah digugat terkait riwayat pendidikan sebagai syarat pencalonan wapres. Namun, gugatan itu kandas di persidangan dan Gibran tidak dikenai hukuman. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Dalam artikel Tirto, seorang pengacara bernama Subhan Palal pernah menggugat keabsahan jabatan Wakil Presiden RI yang diemban Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini dilayangkan Subhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dijadwalkan sidang perdananya pada Senin (8/9/2025). Adapun poin tuntutan yang diminta adalah terkait jabatan Gibran sebagai wapres yang dinilai tak sah. “Nah, petitumnya, satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah,” begitu keterangan Subhan kepada wartawan di PN Jakpus, Senin (8/9/2025). Adapun, inti gugatannya adalah dugaan adanya ‘cacat bawaan’ pada pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, lantaran tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan. Ia menganalogikan kasus ini dengan membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai dengan penawaran. Lebih lanjut, jumlah tuntutan kerugian yang diajukan Subhan mencapai Rp125 triliun. Ia menyebut perhitungan itu agar dibagi rata ke seluruh warga negara. Subhan juga mengaku menggugat atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan pihak lain. “Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi. Kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ, person per person. Warga negara. Cuma kebagian Rp5 ribu kira-kira,” begitu jelas Subhan. Namun, gugatan Subhan kandas setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pemakzulan Gibran dari kursi Wapres juga tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, tetapi dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment di MPR RI. Melansir laman Wakil Presiden RI, Gibran masih aktif semenjak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Minggu (20/10/2024). Dalam akun Instagram pribadi miliknya @gibran_rakabuming, Wapres Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Gibran divonis bersalah dan jabatannya sebagai wapres dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kinerja dan kegiatan kenegaraannya secara resmi dapat dipantau langsung melalui portal berita di Laman Resmi Wakil Presiden RI. Baca juga:Tidak Benar, DPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Hoaks, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Akan Legalkan Miras	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kami justru diarahkan pada laman Instagram @humaskotatangsel, “Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi.” Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu, pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” begitu Keterangan Benyamin. Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat. “Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” begitu jelas Benyamin. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Pemkot Tangsel akan legalkan miras” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Instagram @tangerangonline yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tegas tidak pernah melegalkan ataupun berencana membuat regulasi untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Tirto menegaskan bahwa narasi yang menyebut Pemkot Tangsel akan melegalisasi miras dan sedang menyiapkan regulasi untuk legalisasi miras agar mendapatkan sumber baru pendapatan asli daerah, serta ingin mengikuti tren adalah tidak benar. Faktanya, Pemkot Tangsel tidak pernah membuat rencana untuk melegalkan miras. Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan ini dipertegas dalam aturan hukum setempat, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi perindustrian dan perdagangan daerah yang melarang penerbitan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Pemkot Tangsel tidak memfasilitasi izin produksi, impor, maupun peredaran miras di wilayah hukumnya. Melansir Tangerang Daily, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyita ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penegakan peraturan daerah yang digelar di wilayah Kecamatan Serpong, Selasa (19/5/2026). Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Dahlan, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis. Petugas menyasar sejumlah tempat usaha dan lokasi yang diduga melanggar aturan daerah terkait ketertiban umum. “Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.561 botol minuman beralkohol yang diduga melanggar aturan daerah,” begitu keterangan Dahlan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah masyarakat. Penegakan perda juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah Tangsel. Dalam laman Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan ditegaskanbahwa Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Penindakan ini dilakukan tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pelarangan minuman beralkohol dengan kadar 0% alkohol, demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat. Dengan demikian klaim yang menyebutkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras adalah tidak benar dan tidak didukung oleh informasi dari media kredibel. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap berita bohong yang mencatut Pemkot Tangsel. Apabila menemukan atau mencurigai adanya peredaran miras ilegal di wilayah sekitar dapat melakukan konfirmasi resmi, atau melakukan pelaporan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui caranya melalui kanal informasi Portal Berita Resmi Kota Tangerang Selatan atau akun sosial media instansi terkait seperti @satpolpptangselkota. Baca juga:Dinkes Tangsel Imbau Warga Waspada Hantavirus & Jaga Kebersihan 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Keliru, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk Gabung Partai Komunis	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas yang menyatakan unggahan tersebut adalah tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook yang mengklaim Trump, Huang, dan Musk bergabung dengan Partai Komunis China. Dalam laman Kompas, Trump mengajak belasan pebisnis dan eksekutif industri teknologi AS untuk berkunjung ke China pada pertengahan Mei 2026, termasuk Elon Musk. Namun, foto Trump, Huang, dan Musk yang bergabung dengan Partai Komunis China merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan AI. Selama kunjungan ke China, mereka tidak pernah memakai setelan seragam seperti dalam foto. Lebih lanjut, kami menemukan kejanggalan pada foto yang beredar di mana fokus ketiga orang tersebut menuju ke arah yang berbeda dengan ekspresi datar dan tidak natural, yang memperkuat kesimpulan bahwa gambar tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Truth Scan untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam gambar. Hasil analisis menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 94 persen sebagai hasil manipulasi AI. Senada dengan hal tersebut, Snopes, dan Lead Stories menyatakan bahwa gambar yang beredar mengklaim sumpah Trump, Jensen Huang dan Elon Musk bergabung dengan partai komunis tersebut palsu. Tidak ada foto otentik yang menunjukkan ketiga pria tersebut berpose di depan bendera ini. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Trump, Jensen Huang dan Elon Musk di China” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman CNN Indonesia, CEO Nvidia, Jensen Huang, dan pemimpin Tesla, Elon Musk, berada dalam pesawat Air Force One yang menerbangkan Trump dan rombongan dari Washington ke Beijing, Selasa (12/5). Trump mengatakan para petinggi perusahaan tersebut datang untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China. “Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” begitu keterangan Trump saat memberikan sambutan pembuka dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5/2026), melansir CNN. Presiden AS Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Tesla/SpaceX Elon Musk mengunjungi China untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang guna memperbaiki hubungan ekonomi, menegosiasikan kesepakatan dagang baru, dan membahas persaingan teknologi serta kecerdasan buatan (AI). Menurut Trump, para pengusaha tersebut berharap hubungan dagang dan bisnis antara AS dan China bisa semakin berkembang. “Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump. Melansir laman The White House, kunjungan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertanian, industri, pekerja, hingga investasi. Namun, tidak ada pembahasan mengenai bergabungnya Trump dan pebisnis AS menjadi anggota Partai Komunis China. Pertemuan di Beijing tersebut berfokus pada tiga agenda utama: Donald Trump menegosiasikan pembukaan akses pasar China bagi perusahaan Amerika Serikat sekaligus mengamankan komitmen pembelian massal minyak mentah AS dan pesawat Boeing; Jensen Huang (Nvidia) berfokus melonggarkan kontrol ekspor teknologi agar dapat menjual chip canggih dan perangkat AI ke pasar domestik China; sementara Elon Musk (Tesla) mengupayakan izin regulasi untuk penggunaan sistem mengemudi otonom penuh (Full Self-Driving/FSD) serta membahas keberlanjutan investasi pabrik Gigafactory di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Trump, Jensen Huang, dan Elon Musk tidak pernah menggunakan dasi merah dan berfoto bersama dengan latar belakang bendera Partai Komunis. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa mereka bersumpah untuk bergabung dengan Partai Komunis. Baca juga:Harga Minyak Melandai usai Trump Janji Perang Iran Segera Usai 100	2026-05-22
Berita CekFakta	Salah, Larangan Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “benarkah guru non-ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri mulai 2027?” Hasil penelusuran mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa narasi beredar di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 adalah hoaks. Melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aturan itu disebut karena pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Namun, bukan berarti setelah 31 Desember para guru non-ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024. Kemudian, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah. “Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” begitu keterangan Dirjen Nunuk. Perihal batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru. “Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.” Begitu tegas Nunuk. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya. “Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” begitu keterangan Firman. Dalam artikel Tirto, “SE 7/2026 Bukan Larangan Guru Non-ASN Mengajar” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan guru non-aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah negeri. SE tersebut dibuat justru menjadi rujukan bagi pemerintah daerah agar tetap mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang selama ini masih aktif mengajar. “Tidak ada pernyataan di dalam SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027,” begitu keterangan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Dalam SE tersebut, Kemendikdasmen juga mengatur dukungan penghasilan bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Baca juga:Wali Kota Bandung Farhan: Gaji Guru Honorer Mulai Cair Hari Ini 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Hoaks, Video Penyanyi Alami Kematian Mendadak Setelah Vaksin	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada YouTube GMA News, yang menampilkan video identik dengan penyanyi yang sama. “Tanghalan ng Kampeon’ defending champ collapses mid-performance on Tiktoclock \| GMA Integrated News.” Begitu dikutip pada judul video asli tersebut. Dari video tersebut diketahui bahwa acara tersebut yaitu TiktoClock, sebuah acara varietas yang ditayangkan di GMA Network, yang menampilkan berbagai segmen termasuk kompetisi bakat seperti Tanghalan ng Kampeon. Penyanyi dalam gambar tersebut adalah Eula Bautista, seorang finalis dan juara bertahan tujuh kali di ajang kompetisi menyanyi Filipina bernama "Tanghalan ng Kampeon" (segmen dari acara TiktoClock di stasiun TV GMA Network). Insiden pingsannya terjadi secara langsung di panggung saat ia sedang membawakan lagu pada bulan Maret 2026. Melansir GMA News Online, Eula Bautista kini dalam kondisi baik setelah pingsan saat segmen “TiktoClock”, “Tanghalan ng Kampeon,” pada hari Selasa (10/3/2026). Dalam laporan Nelson Canlas di “24 Oras,” hari Rabu, penyanyi tersebut memberikan kabar terbaru tentang kesehatannya dan apa yang dirasakannya beberapa saat sebelum pingsan. Menurut Eula, petugas medis mengatakan bahwa ia pingsan karena kekurangan oksigen. “Petugas medis mengatakan itu karena kekurangan oksigen, mungkin karena korset yang saya kenakan,” kata Eula, menambahkan bahwa ia mengenakannya selama lebih dari lima jam, dimulai dari latihan panggung. “Saya ingin melihat seperti apa penampilan saya di TV. Saya sudah berlatih sebelumnya. Itu hanya latihan panggung. Saya mengenakan sepatu hak enam inci. Saya mengenakan korset. Saya mengenakan gaun. Bahkan selama latihan satu lawan satu dengan pelatih, saya masih mengenakan korset dan selama itulah saya mengenakannya.” Eula sejak itu telah menjalani beberapa tes untuk memastikan kesehatannya baik, termasuk elektrokardiogram (EKG) dan rontgen. “Besok, saya juga akan berkonsultasi dengan psikiater hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja,” katanya. Senada dengan hal tersebut, dalam laman Inquirer.net, Eula Bautista mengatakan bahwa ia pingsan di tengah penampilannya setelah mengalami kekurangan oksigen karena gaun korset yang dikenakannya. “TiktoClock contestant Eula Bautista said she blacked out in the middle of her performance after she suffered from “lack of oxygen” due to her corset dress.” Begitu dikutip pada Induirer.net pada Selasa (19/05/2026). Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Eula meninggal mendadak karena vaksin adalah tidak benar dan tidak didukung fakta ilmiah. Faktanya, Eula hanya pingsan karena kekurangan oksigen akibat pakaian yang dikenakannya ketika di atas panggung. Artikel Tirto berjudul “Tidak Benar, Vaksin COVID Sebabkan Kematian Mendadak,” menyatakan bahwa vaksin COVID tidak terkait dengan risiko kematian mendadak. Data menunjukkan bahwa orang muda dan sehat tidak memiliki risiko tambahan kematian mendadak jika divaksinasi COVID-19. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19, sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Senada dengan itu, kepada Tirto dr. Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, menegaskan bahwa memang benar terdapat efek samping langka berupa miokarditis (radang otot jantung) yang lebih sering terjadi pada laki-laki muda setelah vaksin mRNA. Namun, penting dipahami bahwa kasusnya sangat jarang menyebabkan komplikasi berat dan umumnya ringan serta akan sembuh sendiri. Sebaliknya, infeksi COVID-19 justru lebih berisiko menyebabkan miokarditis yang lebih berat dibandingkan dengan vaksin. Dokter Andreas Wilson Setiawan, M. Kes., menegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai studi besar menunjukkan tidak ada peningkatan risiko kematian mendadak setelah vaksinasi dan tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kematian jantung pada orang sehat. “Pada beberapa penelitian, orang yang divaksin malah memiliki risiko kematian lebih rendah. Klaim bahwa vaksin menyebabkan kematian mendadak bertahun-tahun kemudian tidak terbukti secara ilmiah,” begitu jelas dr. Andreas. Baca juga:Tidak Benar, Vaksin TBC Mengandung Nanobots 100	2026-05-21
Berita CekFakta	Salah, Video Tikus Terinfeksi Hantavirus Disebar Truk di Jalan	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Misbar yang menyatakan bahwa video yang beredar, yang menunjukkan sebuah truk melaju di jalan, sementara puluhan tikus tampak melompat dari bagian belakangnya, dimana adegan tersebut direkam oleh pengemudi mobil di belakangnya, adalah hoaks. Video tersebut dihasilkan oleh AI. Pengunggah yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa tikus-tikus itu sengaja dilepaskan untuk menyebarkan infeksi hantavirus, yang baru-baru ini menarik perhatian luas menyusul laporan infeksi dan kematian di atas kapal Belanda. Namun, visual pada klip tersebut mengungkapkan beberapa indikator yang tidak logis yang mendukung kesimpulan bahwa itu manipulasi digital. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada gerakan tikus-tikus yang tampak tidak alami, dengan pola lompatan dan gerakan berulang yang menyerupai animasi otomatis. Selain itu, bagian belakang truk tidak memiliki detail lalu lintas umum seperti plat nomor, angka, tanda reflektif, dan rambu peringatan, yang memperkuat kesimpulan bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh AI. Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 86,2 persen sebagai hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Tikus terinfeksi hantavirus disebarkan truk” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI). Ditemukan video asli dalam akun Instagram @ai.marynyuk yang diunggah pada 13 Maret 2026, yang menampilkan video identik dengan gambar truk yang sama. Akun tersebut menyertakan keterangan bahwa video itu dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain itu, tidak ada keterangan bahwa tikus dalam video terinfeksi hantavirus. Dengan demikian, klaim bahwa tikus yang disebarkan oleh truk tersebut terinfeksi hantavirus tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta. Dalam rangkuman Tirto, hantavirus menyebabkan penyakit seperti Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Seseorang dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Adapun penyebaran hantavirus dapat terjadi jika terpapar urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat. Virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran tikus dan hewan pengerat lainnya. Penelitian dan dokumentasi medis menunjukkan bahwa infeksi hantavirus berpotensi tinggi terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan pengerat yang telah terinfeksi. Sampai saat ini, penularan hantavirus dari manusia ke manusia hanya ditemukan pada hantavirus Andes. Penularan semacam ini diduga disebabkan oleh kontak dekat dan berkepanjangan. Baca juga:Pakar Minta Kemenkes Jelaskan Detail Kasus Kematian Hantavirus 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Kapolri Pekerjakan 1000 Narapidana Masak MBG	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa klaim mencatut nama Polri yang mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG pada akun Facebook “Siantar Nexspart” dengan narasi: “1.000 Narapidana dipekerjakan untuk masak MBG, Jika ada yang keracunan jangan lapor Polisi, itu konyol” adalah konten palsu (fabricated content). Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Kapolri pekerjakan 1000 narapidana di dapur MBG” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang memerintahkan 10.000 narapidana untuk memasak MBG. Sebagai informasi, Kepolisian RI tidak bertanggung jawab langsung secara administratif atas pengelolaan Lapas. Sehingga, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan narapidana untuk membantu program MBG. Meski demikian, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memang memberdayakan warga binaan untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya, Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, mengadakan skema kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamani yang memanfaatkan dapur lapas menjadi dapur MBG. Menurut Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, terdapat lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan. Ada pula Lapas Kelas I Tangerang yang bekerja sama dengan SPPG Babakan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengatakan ada 70 lokasi Lapas yang dimanfaatkan menjadi SPPG atau dapur MBG. Meski demikian, hingga kini jumlah narapidana yang membantu program MBG belum mencapai 1.000 orang. Melansir Radar Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan, Kota Tangerang, Banten, juga melibatkan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, namun prosesnya telah melalui proses seleksi yang ketat, termasuk mengikuti tes psikologis dan kesehatan. Head Chef SPPG Babakan, Chef Kuming, menegaskan bahwa tenaga kerja dari warga binaan tak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui tahap penyaringan berlapis. “Mereka (warga binaan) ini tuh bukan orang-orang sembarangan, dalam artian mereka sudah dites dari psikologi, dari kesehatannya, dan segala macam secara ketat,” begitu keterangan Chef Kuming saat diwawancarai SPPG Babakan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026). Kolaborasi antara SPPG Babakan dan Lapas Kelas 1 Tangerang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan yang segera kembali ke masyarakat, melibatkan 11 narapidana yang dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sampai artikel ini ditulis, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Baca juga:Prabowo Sebut MBG & Dana Desa Bikin Rp10,8 M Beredar di Desa 100	2026-05-20
Berita CekFakta	Tidak Benar, Bus Jemaah Haji Jatuh ke Jurang pada Mei 2026	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menampilkan foto bus merah serupa yang jatuh ke dalam jurang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang terjun ke sungai di kawasan wisata Guci, di jembatan dekat Hotel Ashafana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 08.30 WIB. Beredar video yang menampilkan detik-detik terjunnya bus di media sosial. Dalam salah satu video, tampak bus berwarna merah itu terperosok dan terguling ke dasar sungai yang dangkal. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi para penumpang bus tersebut. Sejumlah penumpang dewasa dan anak-anak berhasil dikeluarkan dari dalam bus dengan kondisi terluka. Usai berhasil dievakuasi, para penumpang kemudian dibawa ke RSUD dr. Soeselo Slawi dan Puskesmas Bumijawa. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Video bus merah jatuh ke jurang di Guci” pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada YouTube Kompas, yang menyatakan bahwa bus tersebut mengangkut rombongan warga Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten, mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumijawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bus tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. “Inilah detik-detik sebuah bus masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (7/5/2023). Bus besar warna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang.” Begitu dikutip pada YouTube Kompas. Dengan demikian, gambar yang beredar bukan foto bus jemaah haji yang jatuh pada Mei 2026. Faktanya, foto tersebut diambil saat jatuhnya bus rombongan peziarah asal Tangerang di kawasan Guci, Tegal pada Minggu (7/5/2023). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. “Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.” dikutip pada laman Komdigi. Laman DPR RImenuliskan,memang terjadi insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah haji. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji. “Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” begitu tegas Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Timwas Haji DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan bus merah rombongan jemaah haji jatuh ke jurang pada Mei 2026 adalah tidak benar dan tidak didukung informasi kredibel. Baca juga:Jemaah Haji Diminta Jaga Stamina dan Kesehatan Jelang Armuzna 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Hoaks, Gubernur BI Umumkan Pendaftaran Bantuan Langsung	Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah video. Akun tersebut menggunakan logo centang biru sebagai foto profil, memiliki 2230 pengikut, dan menuliskan keterangan pada bio akun: “Silahkan langsung hubungi Staf saya WhatsApp 0858-4992-7732.” Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Purbaya. Akun resmi TikTok Purbaya memiliki 470,6 ribu pengikut dengan centang biru dan akun Instagram Purbaya bernama @menkeuri. Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI). Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3 persen sebagai suara hasil manipulasi AI. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Gubernur Bank Indonesia umumkan bantuan dana” pada laman pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Instagram @ppid.kemenkeu yang menyatakan bahwa video yang beredar mencatut nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan merupakan video hoaks. “Video yang beredar mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan sebagai staf Menteri Keuangan yang ditugaskan mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya merupakan video hoaks deepfake.” Begitu dikutip Instagram resmi PPID Kemenkeu Selasa (19/05/2026). Senada dengan hal tersebut, akun Instagram @kemenkeu.prime dan laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar mengatasnamakan Menteri Purbaya menugaskan Perry Warjiyo sebagai staf Menteri Keuangan, yang mengumumkan pendaftaran untuk menerima bantuan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya adalah hoaks. Faktanya, Purbaya tidak pernah menyebarkan nomor ponsel untuk pendaftaran bantuan dana apa pun. Klaim pendaftaran bantuan dana melalui nomor atau dengan menghubungi nomor secara tidak resmi tersebut bukan berasal dari Purbaya ataupun Kemenkeu dan terindikasi sebagai penipuan. Kemenkeu mengimbau untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memeriksa fakta pada situs resmi, dan tidak menyebarkan konten tanpa sumber dan bukti yang terpercaya. Jika masyarakat menemukan informasi seputar keuangan negara atau Kementerian Keuangan yang terindikasi hoaks atau penipuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME melalui telepon 134, email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, atau menu "Hubungi Kami" pada situs web www.kemenkeu.go.id. Baca juga:Profil 2 Dirjen Kemenkeu yang Dicopot: Luky Alfirman & Febrio K 100	2026-05-19
Berita CekFakta	Keliru, Indonesia Pindah dari Dolar AS ke Yuan China	Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar, yang menyatakan klaim yang menyebut “Indonesia stop pakai dollar AS, Purbaya pindah ke yuan China” dipastikan tidak benar atau hoaks. Sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan China. Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar AS. Meski penggunaan sistem transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) meningkat pada akhir 2025, nilainya masih jauh lebih kecil dibanding transaksi berbasis dolar AS. Di tengah pelemahan nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp17.630 per dolar AS, kondisi ini dipengaruhi penguatan dolar global dan tekanan ekonomi internasional, bukan karena Indonesia meninggalkan dolar AS. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Purbaya pindah gunakan Yuan dan terbitkan Panda Bond” pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman Antara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Purbaya menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun dan pembiayaan non-utang Rp1,3 triliun. “Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung pada pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara Barat,” begitu keterangan Purbaya. China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen. Dengan demikian, Purbaya tidak mengganti penggunaan dolar AS dengan yuan, tetapi menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tidak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Senada dengan hal tersebut dalam siaran pers Bank Indonesia, yang dimuat Senin (13/4/2026) disebutkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan berbagai negara mitra. Dalam siaran pers itu juga disampaikan bahwa nilai transaksi LCT pada akhir 2025 mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan yang sama, BI juga menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia masih dihitung dalam USD. Baca juga:Mendag Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Daya Saing Ekspor RI Bagus 100	2026-05-27