Berita
“Masyarakat diminta Lapor jika ada PNS yang Sebar Ujaran Kebencian dan Intoleransi.
Salurkan SSnya ke: – Div. IT Menkominfo WA 08119224545 – lapor.go.id – Email humas@bkn.go.id – Twitter BKN twitter.com/bkngoid – Facebook BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
PNS yang Sebar Ujaran Kebencian di Medsos Terancam Dipecat.”
Salurkan SSnya ke: – Div. IT Menkominfo WA 08119224545 – lapor.go.id – Email humas@bkn.go.id – Twitter BKN twitter.com/bkngoid – Facebook BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
PNS yang Sebar Ujaran Kebencian di Medsos Terancam Dipecat.”
HASIL CEK FAKTA
Beredar sebuah infografis terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dengan cara mengirimkan screenshot kepada Twitter, Facebook, dan email resmi BKN, lapor.go.id, Divisi IT Menkominfo. Dalam flyer tersebut juga menegaskan jika PNS menyebar ujaran kebencian di medsos maka terancam dipecat.
Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah salah. Pihak BKN mengklarifikasi melalui akun Twitter resmi @BKNgoid bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi lain. Pihak BKN juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap konten serupa dan selalu crosscheck.
Sementara itu, dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyampaikan bahwa masalah ujaran kebencian dapat dilaporkan ke Polri, sedangkan masalah disiplin PNS telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nomor Whatsapp yang tertera dalam flyer merupakan nomor aduan konten Kominfo, layanan pengaduan konten negatif oleh masyarakat atau netizen.
Dari penjelasan di atas, infografis terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dapat dikategorikan sebagai konten palsu.
Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah salah. Pihak BKN mengklarifikasi melalui akun Twitter resmi @BKNgoid bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi lain. Pihak BKN juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap konten serupa dan selalu crosscheck.
Sementara itu, dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyampaikan bahwa masalah ujaran kebencian dapat dilaporkan ke Polri, sedangkan masalah disiplin PNS telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nomor Whatsapp yang tertera dalam flyer merupakan nomor aduan konten Kominfo, layanan pengaduan konten negatif oleh masyarakat atau netizen.
Dari penjelasan di atas, infografis terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dapat dikategorikan sebagai konten palsu.
KESIMPULAN
hasil periksa fakta Rahmah a n (Uin Sunan Ampel Surabaya)
Informasi salah. Faktanya akun Twitter resmi BKN @BKNgoid mengklarifikasi bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi resmi.
Informasi salah. Faktanya akun Twitter resmi BKN @BKNgoid mengklarifikasi bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi resmi.
Rujukan
https://www.aduankonten.id/kontak-kami
https://twitter.com/BKNgoid/status/1514877618788573190?t=Vw8fHiNov1FFXWJ_7DEYCA&s=19
Publish date : 2022-04-26