[SALAH] Undangan Aksi HMI menuju Balai Kota untuk Seret Anies Baswedan

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Dinyna Putri yang membagikan narasi disertai dengan gambar poster undangan aksi penggrudukan Balai Kota di Jakarta Pusat, untuk menyeret Anies Baswedan ke KPK. Dalam undangan tersebut bertuliskan HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi) sebagai pelopor demo tersebut dan mengumpulkan kader HMI MPO seluruh Jakarta untuk melakukan aksi.

Rencana penggrudukan akan dilaksanakan pada Selasa, 6 April 2021, pukul 10.00 WIB. Dimulai dari Tugu Proklamasi sebagai titik kumpul, kemudian melanjutkan perjalanan ke Gedung Balai Kota DKI untuk mendemo Anies Baswedan. Keterangan lebih lanjut dalam posternya, para peserta demo diingatkan untuk memakai atribut HMI dan mematuhi protokol kesehatan.

Setelah dilakukan penelusuran fakta terkait, undangan aksi demo tersebut adalah PALSU. Ketua HMI MPO Affandi Ismail membantah, HMI berencana melakukan aksi demo ke Balai Kota DKI.

“Ini bukan kebijakan PB HMI MPO,” ungkap Affandi dalam teks, pada Senin, 5 April 2021.

Lebih lanjut, Affandi menerangkan, poster yang beredar di internet adalah bukan resmi dari HMI MPO.

“Saya siap untuk diwawancarai perihal hal ini dan menegaskan bahwa flyer yang tersebar ini bukanlah dari Pengurus Besar HMI MPO,” pungkasnya.

Dilansir dari Detik, Affandi Ismail mengungkapkan bahwa HMI MPO akan bersikap obyektif dan independen dalam menilai semua kepada daerah termasuk Gubernur Anies Baswedan.

“Poinnya, siapa pun itu, HMI tetap independen,” tegas Affandi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa poster undangan aksi demo HMI untuk menyeret Anies Baswedan adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Informasi Palsu. Tidak ada undangan aksi demo untuk seluruh kader HMI di Jakarta pada Selasa, 6 April 2021 hari ini. Ketua HMI-MPO Affandi Ismail membantah adanya rencana penggrudukan Balai Kota Jakarta untuk menyeret Anies Baswedan ke KPK.