[SALAH] “Wapres Amerika Mike Pence meminta umat Islam yang menuntut hukum syariah meninggalkan Amerika”

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya pidato Wapres Amerika Mike Pence yang meminta muslim yang menuntut hukum syariah meninggalkan Amerika adalah klaim yang salah.

Faktanya, klaim itu adalah modifikasi dari hoaks serupa yang pernah menimpa mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, pada 2011. Baik Pence dan Gillard tidak pernah melontarkan pernyataan seperti narasi yang beredar tersebut.

Dilansir dari Tempo.co, hoaks soal pidato Pence ini pernah beredar di media sosial Indonesia pada 2017. Tempo mendapatkan dokumentasi penyebaran pidato palsu itu dari situs Detik.com. Pada 25 Januari 2017, Detik menurunkan artikel berjudul “Pidato Wapres AS Hoax, Jangan Disebarkan!”. Artikel tersebut memuat pernyataan analis keamanan siber Alfons Tanujaya bahwa pidato tersebut adalah terjemahan dari hoaks berbahasa Inggris. Sebelumnya, hoaks tersebut menyerang mantan Perdana Menteri Australia Julia Gillard dengan beberapa teks yang telah dimodifikasi.

Organisasi pemeriksa fakta Amerika, Snopes, mencatat hoaks pidato Gillard tersebut telah beredar sejak 2011. Tiga paragraf pertama pidato palsu yang beredar dalam bahasa Inggris berbunyi:

“Prime Minister Julia Gillard – Australia
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation’s mosques.”

Faktanya, menurut Snopes, Gillard tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang termuat dalam pidato tersebut. Beberapa paragraf pertama yang mengklaim “muslim yang ingin hidup di bawah hukum Syariah Islam diminta untuk keluar dari Australia” sebenarnya merujuk pada isi debat politik terkait masalah terorisme domestik di Australia setelah pengeboman London Tube, Inggris, pada Juli 2005. Perdebatan itu terjadi ketika yang menjabat sebagai PM Australia adalah John Howard, bukan Julia Gillard.

Pada 2020, informasi palsu yang mencatut nama Gillard tersebut kembali beredar, seperti yang didokumentasikan oleh Reuters dalam artikel cek faktanya yang berjudul “Fact check: Anti-immigration remarks wrongly attributed to former Australian PM Julia Gillard”.

Setelah Gillard, hoaks serupa juga menimpa Wapres Amerika Mike Pence sejak 2017. Hoaks itu menyebar setelah warganet Amerika membagikan ulang cuitan Pence di Twittwe pada 8 Desember 2015 saat ia masih menjabat sebagai Gubernur Indiana. Cuitan tersebut berisi ketidaksetujuan Pence atas pelarangan warga Muslim ke Amerika.

“Calls to ban Muslims from entering the U.S. are offensive and unconstitutional. — Governor Mike Pence (@GovPenceIN) December 8, 2015”

Dilansir dari Snopes, cuitan Pence ini beredar setelah Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul “Perlindungan Bangsa dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat”. Perintah tersebut melarang semua orang dari negara-negara tertentu yang rawan teror memasuki Amerika selama 90 hari dan menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi Amerika selama 120 hari sampai program tersebut dipulihkan.

Negara-negara yang terkena dampak dari kebijakan itu adalah Iran, Irak, Suriah, Sudan, Libya, Yaman dan Somalia, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Saat Trump menandatangani perintah tersebut, Pence berdiri di belakangnya dan bertepuk tangan.

Modifikasi dari hoaks serupa yang pernah menimpa mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, pada 2011. Baik Pence dan Gillard tidak pernah melontarkan pernyataan seperti narasi yang beredar tersebut.