Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook mengeklaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) akan memantau langsung seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Poster tersebut menampilkan logo WHO, seorang pria yang mengenakan rompi bertuliskan WHO, serta petugas dapur yang sedang menyiapkan makanan.
Poster itu juga memperlihatkan seorang siswa yang sedang mengalami sakit perut dengan tulisan yang menyoroti kasus keracunan MBG.
Berikut narasi dalam poster tersebut:
“Soroti Kasus Keracunan. Sekarang Dapur MBG Akan Dipantau Langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Poster tersebut juga menyebutkan bahwa WHO akan melakukan pemantauan, evaluasi, dan memastikan standar keamanan pangan di seluruh dapur MBG demi melindungi kesehatan penerima manfaat.
Namun, benarkah WHO akan memantau langsung dapur MBG akibat kasus keracunan?
Poster tersebut menampilkan logo WHO, seorang pria yang mengenakan rompi bertuliskan WHO, serta petugas dapur yang sedang menyiapkan makanan.
Poster itu juga memperlihatkan seorang siswa yang sedang mengalami sakit perut dengan tulisan yang menyoroti kasus keracunan MBG.
Berikut narasi dalam poster tersebut:
“Soroti Kasus Keracunan. Sekarang Dapur MBG Akan Dipantau Langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Poster tersebut juga menyebutkan bahwa WHO akan melakukan pemantauan, evaluasi, dan memastikan standar keamanan pangan di seluruh dapur MBG demi melindungi kesehatan penerima manfaat.
Namun, benarkah WHO akan memantau langsung dapur MBG akibat kasus keracunan?
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pengumuman resmi dari WHO maupun pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa WHO akan melakukan pemantauan langsung terhadap seluruh dapur MBG akibat kasus keracunan.
Selain itu, PBB di Indonesia (United Nations in Indonesia) memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Indonesia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam publikasi PBB di Indonesia berjudul “Nine ways the UN supports the Free Nutritious Meals programme in Indonesia” pada 1 Juli 2025, dijelaskan bahwa PBB di Indonesia mendukung pemerintah Indonesia melalui penelitian, bantuan teknis, penyusunan standar gizi, pelatihan, dan penguatan pelaksanaan program.
WHO memang tercatat sebagai salah satu dari 13 anggota Donor & UN Country Network for Nutrition (DUNCNN), sebuah jaringan mitra internasional yang mendukung penguatan program gizi di Indonesia. Namun, publikasi tersebut tidak menyebutkan bahwa WHO ditugaskan untuk memeriksa atau memantau langsung seluruh dapur MBG.
Dalam publikasi yang sama, badan PBB yang secara khusus disebut berperan memberikan dukungan teknis dan mengembangkan pedoman program adalah World Food Programme (WFP), UNICEF, dan Food and Agriculture Organization (FAO).
Selain itu, Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), IPB University, dan UNICEF juga membentuk National Centre of Excellence untuk mendukung pelatihan, penelitian, inovasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, pengawasan keamanan pangan MBG di Indonesia dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui laman resminya, menjelaskan bahwa pengawasan mutu dan keamanan makanan dilakukan bersama BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pengawasan tersebut mencakup standardisasi pelaporan kejadian keracunan, sertifikasi keamanan pangan, serta pemeriksaan berlapis terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kemenkes juga bekerja sama dengan dinas kesehatan di daerah untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.
Sertifikasi yang diterapkan mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal.
Di sisi lain, BGN memperketat pengawasan operasional dapur MBG. Dalam siaran pers pada 28 Oktober 2026, BGN menyatakan bahwa inspeksi terhadap SPPG dilakukan oleh pemerintah daerah atau Satuan Tugas MBG berdasarkan 14 indikator kelayakan.
Dengan demikian, klaim bahwa WHO akan memantau langsung seluruh dapur MBG akibat kasus keracunan tidak berdasar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: WHO akan pantau langsung dapur MBG akibat kasus keracunan
Rating: Hoaks!
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Selain itu, PBB di Indonesia (United Nations in Indonesia) memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Indonesia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam publikasi PBB di Indonesia berjudul “Nine ways the UN supports the Free Nutritious Meals programme in Indonesia” pada 1 Juli 2025, dijelaskan bahwa PBB di Indonesia mendukung pemerintah Indonesia melalui penelitian, bantuan teknis, penyusunan standar gizi, pelatihan, dan penguatan pelaksanaan program.
WHO memang tercatat sebagai salah satu dari 13 anggota Donor & UN Country Network for Nutrition (DUNCNN), sebuah jaringan mitra internasional yang mendukung penguatan program gizi di Indonesia. Namun, publikasi tersebut tidak menyebutkan bahwa WHO ditugaskan untuk memeriksa atau memantau langsung seluruh dapur MBG.
Dalam publikasi yang sama, badan PBB yang secara khusus disebut berperan memberikan dukungan teknis dan mengembangkan pedoman program adalah World Food Programme (WFP), UNICEF, dan Food and Agriculture Organization (FAO).
Selain itu, Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), IPB University, dan UNICEF juga membentuk National Centre of Excellence untuk mendukung pelatihan, penelitian, inovasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, pengawasan keamanan pangan MBG di Indonesia dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui laman resminya, menjelaskan bahwa pengawasan mutu dan keamanan makanan dilakukan bersama BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pengawasan tersebut mencakup standardisasi pelaporan kejadian keracunan, sertifikasi keamanan pangan, serta pemeriksaan berlapis terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kemenkes juga bekerja sama dengan dinas kesehatan di daerah untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.
Sertifikasi yang diterapkan mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal.
Di sisi lain, BGN memperketat pengawasan operasional dapur MBG. Dalam siaran pers pada 28 Oktober 2026, BGN menyatakan bahwa inspeksi terhadap SPPG dilakukan oleh pemerintah daerah atau Satuan Tugas MBG berdasarkan 14 indikator kelayakan.
Dengan demikian, klaim bahwa WHO akan memantau langsung seluruh dapur MBG akibat kasus keracunan tidak berdasar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: WHO akan pantau langsung dapur MBG akibat kasus keracunan
Rating: Hoaks!
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
https://indonesia.un.org/en/297193-nine-ways-un-supports-free-nutritious-meals-programme-indonesia
https://www.kemkes.go.id/id/kemenkes-perketat-pengawasan-dalam-program-makan-bergizi-gratis
Publish date : 2026-11-06