CekFakta

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan artikel Presiden Prabowo akan menutup program MBG karena krisis ekonomi. Postingan itu beredar sejak akhir pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada 18 Oktober 2026. Dalam unggahannya terdapat tangkapan layar dari Kompas.com berjudul:
"Prabowo Resmi Akan Tutup Program MBG di Seluruh Indonesia, Disebabkan Krisis Ekonomi"
Akun itu menambahkan narasi:
"Resmi akan tutup program mbg di seluruh Indonesia disebabkan krisis ekonomi. Kompas. Menurut teman" setuju atau tidak kalau MBG di tutp."
Lalu benarkah postingan artikel Presiden Prabowo akan menutup program MBG karena krisis ekonomi?
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi situs berita Kompas.com. Namun tidak ditemukan artikel yang identik dengan postingan.
Penelusuran dilanjutkan dan kami tidak menemukan informasi valid atau pernyataan resmi dari pemerintah terkait penghentian program MBG.
Dalam situs resmi Badan Gizi Nasional (BGN) BGN.go.id juga tidak ada pengumuman penghentian program ini.
Di sisi lain dalam artikel Liputan6.com berjudul "Suahasil Ungkap Efisiensi Anggaran MBG Tanpa Pangkas Program" yang tayang 9 Oktober 2026, Menkeu Suahasil menjelaskan pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi operasional dan ketepatan sasaran, bukan dengan memangkas anggaran program.
"Bukan potong anggaran, efisiensinya kemudian muncul, anggarannya menjadi lebih efisien,” ujar Suahasil dalam Bicara Bersama Retno Pinasti di SCTV, Jumat (9/10/2026).
Suahasil menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan program, termasuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah porsi makanan yang disediakan. Evaluasi tersebut juga memperhatikan kebutuhan sekolah penerima agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Menurut Suahasil, pemerintah melakukan evaluasi belanja secara berkelanjutan untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dengan penggunaan anggaran yang efisien. Kementerian Keuangan berperan mengawasi pengelolaan keuangan negara, sementara kementerian dan lembaga pelaksana mengevaluasi kebutuhan operasional program masing-masing.