Cek Fakta: Hoaks Video Pendaftaran Bantuan Dana dari Arab Saudi Melalui Kemenag

Liputan6.com, Jakarta - Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan video pendaftaran bantuan dana dari Arab Saudi melalui Kemenag. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada 5 Oktober 2026. Dalam unggahannya terdapat video berjudul "Bantuan Dana Kemenag Dibuka Jangan Sampai Ketinggalan".
Di dalam video ada seseorang yang mengaku bernama Khairul Amri, staf khusus Kemenag RI mengumumkan program bantuan dana dari Arab Saudi.Ia meminta masyarakat untuk mendaftarkan diri agar mendapat bantuan tersebut.
Unggahan itu juga disertai narasi:
"Kabar gembira! 🇮🇩🤝🇸🇦 Program Bantuan Dana Hibah Arab Saudi untuk Indonesia resmi dibuka dan disalurkan melalui Kemenag RI. Penyaluran dijamin transparan dan tepat sasaran untuk membantu perekonomian, program keagamaan, pendidikan, dan sosial. Segera daftarkan diri anda dengan klik logo pesan dibawah!!!
Lalu benarkah postingan video pendaftaran bantuan dana dari Arab Saudi melalui Kemenag?
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Kemenag. Bantahan itu disampaikan dalam situs Kemenag.go.id pada 9 Oktober 2026.
"Video tersebut adalah hoaks. Kementerian Agama tidak membenarkan informasi mengenai pendaftaran bantuan dana hibah Arab Saudi sebagaimana disampaikan dalam konten tersebut," ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar
"Tidak ada Staf Khusus Menteri Agama yang bernama Khairul Amri," Thobib menambahkan.
Kemenag juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan atau dana hibah yang beredar di media sosial, meskipun konten tersebut mencantumkan logo kementerian atau menampilkan sosok pejabat.
"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi supaya tidak memperluas peredaran informasi menyesatkan."
Selain itu dalam postingan terdapat permintaan untuk mendaftar melalui pesan pribadi Facebook.
Hal ini merupakan indikasi penipuan yang bisa mengarahkan masyarakat untuk membagikan identitas pribadi atau terhubung dengan pinjaman online ilegal.