Cek Fakta: Hoaks Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan 2026 dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 dari pemerintah. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada 7 Oktober 2026. Berikut isi unggahannya:
"PROGRAM BANTUAN PANGAN 2026 RESMI DIBUKA!
Penuhi kebutuhan pangan keluarga Anda dengan bantuan berupa:
🌾 Beras Medium 25 KG
🛢️ Minyak Goreng 5 Liter
🥚 Telur 2 Tray (30 Butir)
🍜 indomie 2 dos
✅ Tidak dipungut biaya sepeser pun
✅ Proses mudah dan praktis
✅ Terbuka bagi penerima yang memenuhi persyaratan
📢 Jangan lewatkan kesempatan ini!
Segera lakukan registrasi dan pastikan data Anda telah terdaftar."
Postingan itu disertai link yang mengarah ke website tertentu.
Lalu benarkah postingan tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 dari pemerintah?
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan Pemerintah memang akan kembali memberikan bantuan pangan pada akhir tahun ini. Namun bantuan tersebut hanya beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 17,5 triliun.
Selain itu mekanisme pemberian bantuan pangan bukan melalui pendaftaran di website tertentu seperti dalam postingan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah membuat situs atau tautan terkait pendaftaran maupun pencarian bantuan sosial.
"Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya," bunyi pernyataan Kemensos.
Di sisi lain website yang disertakan dalam postingan bukan merupakan situs resmi pemerintah. Di dalam website tersebut terdapat permintaan untuk mengisi data pribadi.
Ini merupakan modus agar masyarakat mengklik tautan menuju website yang bisa mencuri data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.