Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube berdurasi 20 menit 55 detik menarasikan bahwa 18 gubernur melakukan pemberontakan dan mengancam memisahkan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengerahkan kekuatan penuh TNI untuk menghadapi para gubernur tersebut.
Pada gambar sampul video, Prabowo terlihat berdiri di depan podium dengan barisan personel TNI di belakangnya.
Gambar tersebut diberi tulisan “18 Gubernur Korup Berontak Ancam Keluar dari Indonesia”, “Presiden Prabowo Kerahkan Kekuatan Penuh TNI”, dan “Indonesia Bubar!? 18 Wilayah Pisah dari NKRI?”
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“18 GUBERNUR KORUP BERONTAK ANCAM KELUAR DARI INDONESIA
PRESIDEN PRABOWO KERAHKAN KEKUATAN PENUH TNI
INDONESIA BUBAR!? 18 WILAYAH PISAH DARI NKRI??”
Namun, benarkah 18 gubernur mengancam keluar dari NKRI?
Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengerahkan kekuatan penuh TNI untuk menghadapi para gubernur tersebut.
Pada gambar sampul video, Prabowo terlihat berdiri di depan podium dengan barisan personel TNI di belakangnya.
Gambar tersebut diberi tulisan “18 Gubernur Korup Berontak Ancam Keluar dari Indonesia”, “Presiden Prabowo Kerahkan Kekuatan Penuh TNI”, dan “Indonesia Bubar!? 18 Wilayah Pisah dari NKRI?”
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“18 GUBERNUR KORUP BERONTAK ANCAM KELUAR DARI INDONESIA
PRESIDEN PRABOWO KERAHKAN KEKUATAN PENUH TNI
INDONESIA BUBAR!? 18 WILAYAH PISAH DARI NKRI??”
Namun, benarkah 18 gubernur mengancam keluar dari NKRI?
HASIL CEK FAKTA
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, tidak benar bahwa 18 gubernur memberontak atau mengancam memisahkan wilayahnya dari NKRI.
Pernyataan 18 gubernur dalam video tersebut merujuk pada pertemuan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas pengurangan TKD dan dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan program serta belanja daerah.
Dilansir dari ANTARA, Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al Haris menjelaskan bahwa penurunan TKD dapat berdampak pada kemampuan daerah untuk membayar tunjangan tambahan penghasilan, belanja operasional pegawai, serta kebutuhan lainnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyampaikan bahwa para kepala daerah meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran dana transfer yang diberikan kepada daerah.
Isi transkrip video juga menunjukkan bahwa pembahasan mengenai 18 gubernur yang datang ke pemerintah pusat berkaitan dengan protes terhadap pemotongan TKD sekitar 29,3 persen.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Video tersebut kemudian mengaitkan pembahasan itu dengan seolah-olah Presiden Prabowo mengerahkan TNI untuk menghadapi para gubernur.
Namun, tidak ditemukan informasi yang mendukung klaim bahwa Prabowo mengerahkan TNI karena protes 18 gubernur mengenai TKD dalam video tersebut.
Dalam pernyataan yang dikutip pada bagian utama video, pembahasan Prabowo justru berfokus pada penggunaan anggaran daerah, efisiensi, kebocoran APBN dan APBD, serta tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, narasi bahwa 18 gubernur memberontak dan mengancam keluar dari NKRI tidak benar.
Klaim: 18 gubernur ancam keluar dari NKRI
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, tidak benar bahwa 18 gubernur memberontak atau mengancam memisahkan wilayahnya dari NKRI.
Pernyataan 18 gubernur dalam video tersebut merujuk pada pertemuan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas pengurangan TKD dan dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan program serta belanja daerah.
Dilansir dari ANTARA, Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al Haris menjelaskan bahwa penurunan TKD dapat berdampak pada kemampuan daerah untuk membayar tunjangan tambahan penghasilan, belanja operasional pegawai, serta kebutuhan lainnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyampaikan bahwa para kepala daerah meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran dana transfer yang diberikan kepada daerah.
Isi transkrip video juga menunjukkan bahwa pembahasan mengenai 18 gubernur yang datang ke pemerintah pusat berkaitan dengan protes terhadap pemotongan TKD sekitar 29,3 persen.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Video tersebut kemudian mengaitkan pembahasan itu dengan seolah-olah Presiden Prabowo mengerahkan TNI untuk menghadapi para gubernur.
Namun, tidak ditemukan informasi yang mendukung klaim bahwa Prabowo mengerahkan TNI karena protes 18 gubernur mengenai TKD dalam video tersebut.
Dalam pernyataan yang dikutip pada bagian utama video, pembahasan Prabowo justru berfokus pada penggunaan anggaran daerah, efisiensi, kebocoran APBN dan APBD, serta tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, narasi bahwa 18 gubernur memberontak dan mengancam keluar dari NKRI tidak benar.
Klaim: 18 gubernur ancam keluar dari NKRI
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2026-09-30