Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Instagram memuat informasi yang menyatakan DPRD Kota Malang telah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Keputusan itu diklaim dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat menerima aspirasi mahasiswa.
Berikut isi narasi yang dibagikan di Instagram:
"Kota Pertama di Indonesia! Malang Resmi Hentikan Program Makan Bergizi Gratis!
Merespons gelombang protes dan aspirasi mahasiswa, Kota Malang mengambil langkah berani menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyetop program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tak terduga ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita,".
Namun, benarkah Malang menjadi kota pertama di Indonesia hentikan MBG?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Keputusan itu diklaim dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat menerima aspirasi mahasiswa.
Berikut isi narasi yang dibagikan di Instagram:
"Kota Pertama di Indonesia! Malang Resmi Hentikan Program Makan Bergizi Gratis!
Merespons gelombang protes dan aspirasi mahasiswa, Kota Malang mengambil langkah berani menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyetop program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tak terduga ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita,".
Namun, benarkah Malang menjadi kota pertama di Indonesia hentikan MBG?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
HASIL CEK FAKTA
DPRD secara regulasi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau membatalkan program pemerintah secara sepihak. Apalagi jika kebijakan tersebut masuk dalam program strategis nasional (PSN).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan DPRD dibatasi pada tiga fungsi utama, yakni legislasi (pembentukan perda), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).
Terkait dengan fungsi pengawasan, DPRD hanya berwenang memberikan rekomendasi perbaikan atau evaluasi soal program pemerintah.
DPRD juga bisa memastikan program berjalan sesuai koridor hukum dan tepat sasaran. Bukan untuk membatalkan atau menghentikan program secara permanen.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada pasal 67 dan pasal 68 juga menegaskan bahwa kepala daerah dan jajaran pemerintahan daerah wajib melaksanakan PSN.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap, jika ada upaya penjagalan atau penolakan sistemik dari pemerintah daerah.
Sementara itu, isu penghentian MBG di Kota Apel tersebut juga telah ditepis oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
“Tidak ada, itu berita lama. MBG sekarang tetap berjalan, aman,” ujar Wahyu sebagaimana dimuat di berita ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono juga menegaskan, secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG, seperti dilaporkan di sini.
“Secara kelembagaan, DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk membubarkan MBG di Kota Malang,” kata Trio.
Klaim: Malang kota pertama di Indonesia hentikan MBG
Rating: Misinformasi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan DPRD dibatasi pada tiga fungsi utama, yakni legislasi (pembentukan perda), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).
Terkait dengan fungsi pengawasan, DPRD hanya berwenang memberikan rekomendasi perbaikan atau evaluasi soal program pemerintah.
DPRD juga bisa memastikan program berjalan sesuai koridor hukum dan tepat sasaran. Bukan untuk membatalkan atau menghentikan program secara permanen.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada pasal 67 dan pasal 68 juga menegaskan bahwa kepala daerah dan jajaran pemerintahan daerah wajib melaksanakan PSN.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap, jika ada upaya penjagalan atau penolakan sistemik dari pemerintah daerah.
Sementara itu, isu penghentian MBG di Kota Apel tersebut juga telah ditepis oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
“Tidak ada, itu berita lama. MBG sekarang tetap berjalan, aman,” ujar Wahyu sebagaimana dimuat di berita ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono juga menegaskan, secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG, seperti dilaporkan di sini.
“Secara kelembagaan, DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk membubarkan MBG di Kota Malang,” kata Trio.
Klaim: Malang kota pertama di Indonesia hentikan MBG
Rating: Misinformasi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
https://www.instagram.com/reels/Dc9--hhT_du/
http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU23-2014PemerintahDaerah.pdf
https://www.inilah.com/heboh-dprd-kota-malang-hentikan-mbg-pimpinan-dewan-ungkap-faktanya
Publish date : 2026-09-11