Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan kembali memberlakukan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri.
Unggahan tersebut juga mengaitkan wacana tersebut dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PEMPROV JABAR AKAN AKTIFKAN KEMBALI PEMBAYARAN SPP SEKOLAH NEGERI”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Menurutku daripada harus diadakan SPP kembali untuk tingkat SMA Negeri kayak jaman dulu, mending dana MBG dan kopdes merah putih aja yang dihentikan. Manfaatnya gak sebanding dengan dana trilyunan yang dikeluarkan. Mending dana APBN digunakan untuk sekolah gratis sampe SMA, jangan ada SPP, infak, dan pungutan-pungutan lainnya yang memberatkan orang tua siswa. Biarkan semua anak mendapatkan pendidikan secara GRATIS, dan permudah para orang tua untuk mendapatkan penghasilan yang layak.”
Namun, benarkah Pemprov Jawa Barat akan kembali memberlakukan SPP di sekolah negeri?
Unggahan tersebut juga mengaitkan wacana tersebut dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“PEMPROV JABAR AKAN AKTIFKAN KEMBALI PEMBAYARAN SPP SEKOLAH NEGERI”
Unggahan tersebut disertai narasi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Menurutku daripada harus diadakan SPP kembali untuk tingkat SMA Negeri kayak jaman dulu, mending dana MBG dan kopdes merah putih aja yang dihentikan. Manfaatnya gak sebanding dengan dana trilyunan yang dikeluarkan. Mending dana APBN digunakan untuk sekolah gratis sampe SMA, jangan ada SPP, infak, dan pungutan-pungutan lainnya yang memberatkan orang tua siswa. Biarkan semua anak mendapatkan pendidikan secara GRATIS, dan permudah para orang tua untuk mendapatkan penghasilan yang layak.”
Namun, benarkah Pemprov Jawa Barat akan kembali memberlakukan SPP di sekolah negeri?
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan penelusuran, Pemprov Jawa Barat belum menetapkan kebijakan untuk kembali memberlakukan SPP di sekolah negeri.
Wacana tersebut masih sebatas usulan yang sedang dibahas dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, dilansir dari ANTARA, menjelaskan bahwa usulan pemberlakuan kembali SPP masih berada pada tahap pembahasan dan DPRD masih menampung berbagai masukan dari Dinas Pendidikan, sekolah, akademisi, guru, organisasi pendidikan, serta masyarakat.
Menurut Aceng, usulan tersebut tidak ditujukan untuk seluruh siswa. SPP hanya diwacanakan bagi orang tua yang tergolong mampu, dengan penghasilan minimal sekitar Rp8 juta per bulan atau berada pada kategori desil 5 hingga desil 10.
Ia juga menegaskan bahwa usulan tersebut belum menjadi keputusan karena pembahasan perubahan perda masih berlangsung.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, dilansir dari ANTARA, menyatakan menolak wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri.
Menurutnya, pemerintah harus tetap menjamin pelaksanaan program pendidikan gratis selama 12 tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ono menilai keterbatasan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali pungutan SPP.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan anggaran APBD agar seluruh kebutuhan operasional sekolah negeri, pembangunan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan guru dapat dipenuhi tanpa membebani orang tua siswa.
Ia juga berharap wacana pemberlakuan kembali SPP tidak dilanjutkan menjadi kebijakan resmi.Dengan demikian, narasi yang menyebut Pemprov Jawa Barat akan kembali memberlakukan SPP di sekolah negeri adalah tidak tepat. Hingga saat ini, pemberlakuan kembali SPP masih sebatas usulan yang sedang dibahas dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Wacana tersebut masih sebatas usulan yang sedang dibahas dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, dilansir dari ANTARA, menjelaskan bahwa usulan pemberlakuan kembali SPP masih berada pada tahap pembahasan dan DPRD masih menampung berbagai masukan dari Dinas Pendidikan, sekolah, akademisi, guru, organisasi pendidikan, serta masyarakat.
Menurut Aceng, usulan tersebut tidak ditujukan untuk seluruh siswa. SPP hanya diwacanakan bagi orang tua yang tergolong mampu, dengan penghasilan minimal sekitar Rp8 juta per bulan atau berada pada kategori desil 5 hingga desil 10.
Ia juga menegaskan bahwa usulan tersebut belum menjadi keputusan karena pembahasan perubahan perda masih berlangsung.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, dilansir dari ANTARA, menyatakan menolak wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri.
Menurutnya, pemerintah harus tetap menjamin pelaksanaan program pendidikan gratis selama 12 tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ono menilai keterbatasan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali pungutan SPP.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan anggaran APBD agar seluruh kebutuhan operasional sekolah negeri, pembangunan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan guru dapat dipenuhi tanpa membebani orang tua siswa.
Ia juga berharap wacana pemberlakuan kembali SPP tidak dilanjutkan menjadi kebijakan resmi.Dengan demikian, narasi yang menyebut Pemprov Jawa Barat akan kembali memberlakukan SPP di sekolah negeri adalah tidak tepat. Hingga saat ini, pemberlakuan kembali SPP masih sebatas usulan yang sedang dibahas dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2026-08-03