Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot pungutan pajak dari rakyat guna menekan utang Indonesia kepada pihak asing.
Unggahan tersebut menampilkan video Puan Maharani yang disandingkan dengan cuplikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga menimbulkan kesan bahwa peningkatan pajak dilakukan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk MBG.
Unggahan tersebut juga disertai narasi yang menyebut pemerintah selalu konsisten memungut pajak dari rakyat, sementara berbagai program pembangunan sering mengalami keterlambatan atau evaluasi berulang.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“DPR genjot pajak dari rakyat, Prabowo genjot MBG”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut disertai narasi:
“Di tengah banyak program pemerintah yang silih berganti, ada satu program yang nyaris tak pernah gagal berjalan: memungut pajak dari rakyat.
Janji pembangunan bisa tertunda, target swasembada bisa meleset, proyek bisa mangkrak, dan berbagai program bisa dievaluasi berkali-kali. Namun ketika waktunya rakyat membayar pajak, negara selalu hadir dengan sistem yang tertib dan aturan yang jelas.
Ironisnya, rakyat dituntut patuh dan tepat waktu, sementara mereka juga berharap pelayanan publik, pemberantasan korupsi, serta penggunaan anggaran negara dapat dijalankan dengan tingkat keseriusan yang sama.
Karena pada akhirnya, yang diharapkan rakyat bukan sekadar kewajiban membayar pajak, melainkan jaminan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kalau ada program pemerintah yang konsisten dan hampir tak pernah gagal, mungkin itulah program memajaki rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasilnya dikelola dengan amanah dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.”
Namun, benarkah Puan Maharani menyatakan bahwa pemerintah harus menggenjot pajak dari rakyat untuk menutupi utang negara?
Unggahan tersebut menampilkan video Puan Maharani yang disandingkan dengan cuplikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga menimbulkan kesan bahwa peningkatan pajak dilakukan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk MBG.
Unggahan tersebut juga disertai narasi yang menyebut pemerintah selalu konsisten memungut pajak dari rakyat, sementara berbagai program pembangunan sering mengalami keterlambatan atau evaluasi berulang.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“DPR genjot pajak dari rakyat, Prabowo genjot MBG”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut disertai narasi:
“Di tengah banyak program pemerintah yang silih berganti, ada satu program yang nyaris tak pernah gagal berjalan: memungut pajak dari rakyat.
Janji pembangunan bisa tertunda, target swasembada bisa meleset, proyek bisa mangkrak, dan berbagai program bisa dievaluasi berkali-kali. Namun ketika waktunya rakyat membayar pajak, negara selalu hadir dengan sistem yang tertib dan aturan yang jelas.
Ironisnya, rakyat dituntut patuh dan tepat waktu, sementara mereka juga berharap pelayanan publik, pemberantasan korupsi, serta penggunaan anggaran negara dapat dijalankan dengan tingkat keseriusan yang sama.
Karena pada akhirnya, yang diharapkan rakyat bukan sekadar kewajiban membayar pajak, melainkan jaminan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kalau ada program pemerintah yang konsisten dan hampir tak pernah gagal, mungkin itulah program memajaki rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasilnya dikelola dengan amanah dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.”
Namun, benarkah Puan Maharani menyatakan bahwa pemerintah harus menggenjot pajak dari rakyat untuk menutupi utang negara?
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut pemerintah harus menggenjot pungutan pajak dari rakyat untuk menekan atau menutupi utang Indonesia kepada pihak asing.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan YouTube BeritaSatu berjudul “Pidato Lengkap Ketua DPR Puan Maharani Buka Rapat Paripurna”.
Dalam video tersebut, Puan Maharani memberikan pidato saat membuka Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2022–2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 16 Agustus 2022.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam pidato aslinya, Puan tidak menyampaikan pernyataan mengenai penggenjotan pajak dari rakyat sebagaimana yang diklaim dalam unggahan.
Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut memiliki indikasi kuat sebagai konten hasil manipulasi digital (deepfake).
Temuan ini mengindikasikan bahwa suara atau narasi dalam video kemungkinan telah diedit dan tidak sesuai dengan rekaman aslinya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Puan Maharani meminta pemerintah menggenjot pungutan pajak dari rakyat untuk menekan utang negara merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Puan akan naikan pajak untuk menekan utang pemerintah
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan YouTube BeritaSatu berjudul “Pidato Lengkap Ketua DPR Puan Maharani Buka Rapat Paripurna”.
Dalam video tersebut, Puan Maharani memberikan pidato saat membuka Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2022–2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 16 Agustus 2022.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam pidato aslinya, Puan tidak menyampaikan pernyataan mengenai penggenjotan pajak dari rakyat sebagaimana yang diklaim dalam unggahan.
Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut memiliki indikasi kuat sebagai konten hasil manipulasi digital (deepfake).
Temuan ini mengindikasikan bahwa suara atau narasi dalam video kemungkinan telah diedit dan tidak sesuai dengan rekaman aslinya.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Puan Maharani meminta pemerintah menggenjot pungutan pajak dari rakyat untuk menekan utang negara merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.
Klaim: Puan akan naikan pajak untuk menekan utang pemerintah
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2026-06-22