Keliru: PBB Tetapkan Banjir Bandang Sumatera Sebagai Bencana Internasional

Tempo memverifikasi konten itu menggunakan pencarian gambar terbalik, membandingkan narasinya dengan berita media kredibel, dan menganalisisnya dengan alat deteksi AI. Hasilnya, PBB tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana internasional. 

Mula-mula Tempo memverifikasi gambar yang menampilkan seorang pria berjas biru dalam video tersebut melalui teknik pencarian gambar terbalik. Hasil penelusuran menunjukkan pria itu adalah Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis. Rekaman tersebut menampilkan Dennis saat membacakan hasil pemungutan suara Resolusi A/ES-10/L.27 tentang perlindungan warga sipil serta penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan pada Desember 2023.



Kanal YouTube PBB menyiarkan video asli tersebut pada akhir Desember 2023. Dokumen PBB menyebut resolusi itu bertujuan melindungi warga sipil Palestina serta Israel di tengah agresi militer. Sidang mengesahkan resolusi melalui pemungutan suara yang mencatat 153 negara mendukung, 10 menentang, serta 23 abstain.

Pertemuan Sidang Umum PBB tersebut membahas gencatan senjata di Jalur Gaza. PBB mendesak seluruh pihak mematuhi kewajiban sesuai Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan membebaskan sandera tanpa syarat.

Video Majelis Umum PBB tersebut tidak berhubungan dengan bencana Sumatera. Konteks peristiwa dalam video terjadi jauh sebelum bencana di Sumatera berlangsung.



Gambar dari akun kedua yang memperlihatkan peserta sebuah rapat, juga berasal dari forum yang sama. Konteks asli dari gambar tersebut adalah video sidang PBB untuk Resolusi A/ES-10/L.27, akhir Desember 2023. Acara itu digelar sebelum terjadi banjir bandang Sumatera akhir November 2025.



Sementara itu, visual yang diklaim sebagai ruang rapat PBB tersebut menampilkan kondisi yang berbeda dengan aslinya. Tribunnews sebenarnya menggunakan gambar buatan akal imitasi itu sebagai ilustrasi berita pada 23 September 2025.

Analisis melalui perangkat deteksi akal imitasi AI Or Not menyimpulkan probabilitas sebesar 62 persen bahwa konten tersebut merupakan buatan akal imitasi. Perangkat deteksi Image Whisperer juga memberikan simpulan serupa.



Tidak Ada Penetapan Bencana Sumatera sebagai Bencana Internasional

Pemerintah Indonesia masih menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana skala provinsi hingga 1 Januari 2026. Otoritas juga menutup pintu bagi bantuan internasional.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal status bencana internasional. Tingkatan status darurat bencana hanya mencakup skala kota, provinsi, serta nasional.

PBB juga tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan status bencana di suatu negara menjadi bencana internasional. Laporan Tempo menyebutkan tugas utama PBB berfokus pada lima bidang yang meliputi penjagaan perdamaian dan keamanan internasional, perlindungan HAM, penyaluran bantuan kemanusiaan, dukungan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, serta penjunjungan tinggi hukum internasional.

Walau demikian, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia terus memantau situasi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Mereka menyatakan terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di tiga provinsi terdampak.

“Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat,” bunyi pernyataan resmi Kantor Perwakilan PBB di Indonesia kepada awak media pada Senin, 15 Desember 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan PBB menetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana internasional adalah klaim keliru.