Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan narasi seolah-olah Puan mengusulkan kenaikan pajak untuk membantu korban banjir, lalu Purbaya menanggapi agar kenaikan pajak tidak dikaitkan dengan bantuan dan rakyat tidak kembali menanggung beban atas nama kemanusiaan.
Unggahan itu mendapat respons luas dengan lebih dari 1,6 ribu komentar, serta memuat teks:
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Puan Usulkan Kenaikan Pajak Demi Bantuan Korban Banjir,
Purbaya:Jangan hubungkan kenaikan pajak Demi Alasan bantuan Jang4n jadikan Rakyat Kembali Berkorban”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut juga disertai narasi:
“Usulan Kenaikan Pajak Demi Bantuan Korban Banjir Tuai Polemik, Puan Maharani Angkat Wacana, Purbaya Ingatkan Jangan Jadikan Rakyat Kembali Menanggung Beban Atas Nama Kemanusiaan”
Namun, benarkah Puan usul pajak naik untuk bantu korban banjir?
Unggahan itu mendapat respons luas dengan lebih dari 1,6 ribu komentar, serta memuat teks:
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Puan Usulkan Kenaikan Pajak Demi Bantuan Korban Banjir,
Purbaya:Jangan hubungkan kenaikan pajak Demi Alasan bantuan Jang4n jadikan Rakyat Kembali Berkorban”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Unggahan tersebut juga disertai narasi:
“Usulan Kenaikan Pajak Demi Bantuan Korban Banjir Tuai Polemik, Puan Maharani Angkat Wacana, Purbaya Ingatkan Jangan Jadikan Rakyat Kembali Menanggung Beban Atas Nama Kemanusiaan”
Namun, benarkah Puan usul pajak naik untuk bantu korban banjir?
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun artikel kredibel yang membenarkan klaim bahwa Puan mengusulkan kenaikan pajak untuk membantu korban banjir.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Adapun dalam konteks penanganan bencana, Puan, dilansir dari ANTARA, justru menekankan pentingnya respons cepat agar korban tidak menunggu bantuan berhari-hari, serta meminta lembaga terkait memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan berjalan tanpa hambatan, termasuk mendorong anggota DPR di dapil terdampak untuk turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.
Dengan demikian, narasi “Puan mengusulkan kenaikan pajak demi bantuan korban banjir” tidak didukung bukti dan merupakan klaim yang tidak berdasar.
Klaim: Puan usul pajak naik untuk bantu korban banjir
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Adapun dalam konteks penanganan bencana, Puan, dilansir dari ANTARA, justru menekankan pentingnya respons cepat agar korban tidak menunggu bantuan berhari-hari, serta meminta lembaga terkait memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan berjalan tanpa hambatan, termasuk mendorong anggota DPR di dapil terdampak untuk turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.
Dengan demikian, narasi “Puan mengusulkan kenaikan pajak demi bantuan korban banjir” tidak didukung bukti dan merupakan klaim yang tidak berdasar.
Klaim: Puan usul pajak naik untuk bantu korban banjir
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2026-01-01