CekFakta

Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menduga bahwa kecurangan Pilpres 2024 dapat kembali terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak.

Kecurangan pada Pilpres lalu, kata dia, seperti intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para kepala daerah sepekan sebelum Pilpres 2024 berlangsung.

"Apakah itu harus kita diamkan? Lalu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan, karena nanti kalau ini direplikasi di dalam Pilkada sama saja pemilu tidak ada gunanya kembali," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 12 April 2024 seperti yang terekam dalam unggahan Instagram.

Hasto juga merespons ajakan kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mau merangkul seluruh pihak tanpa ada oposisi. Menurutnya, rangkulan itu seharusnya ditujukan pada hal-hal yang fundamental untuk menjaga demokrasi. Bukan merangkul agar mendapat dukungan atas kecurangan yang dilakukan selama proses Pilpres 2024.

Benarkah pernyataan Hasto Kristiyanto itu?

HASIL CEK FAKTA

Dirangkum Tempo.co, terdapat 6 dugaan kecurangan selama Pilpres 2024 yang digelar Februari lalu. Mulai dugaan intimidasi kepada pemilih dan petugas penyelenggara di berbagai daerah Indonesia, masalah pemungutan dan penghitungan suara, penggelembungan dalam sistem Sirekap, surat suara sudah tercoblos, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, hingga pejabat yang tidak netral.

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman menilai bahwa kecurangan saat pemilihan umum bukan barang baru. “Serangan fajar sudah ada dari awal reformasi. Intimidasi aparat sudah ada bahkan waktu Pemilu 1955,” ujarnya merujuk data di Bisnis.com.

Tahun 2020, KontraS menyusun laporan atau catatan kritis yang menekankan adanya masalah dan kecurangan dalam pilkada saat itu. Selama Pilkada tahun 2020, KontraS menemukan bahwa cara-cara kekerasan masih kerap digunakan baik untuk mengintimidasi kelompok berseberangan dalam Pilkada maupun untuk menekan warga untuk memilih calon-calon tertentu.

Berdasarkan pemantauan KontraS sejak September hingga Desember 2020, tercatat 29 peristiwa kekerasan yang berkaitan dengan kampanye Pilkada 2020. Peristiwa kekerasan ini didominasi praktik intimidasi, penganiayaan, provokasi, dan perusakan alat peraga kampanye. Dari peristiwa tersebut, tercatat 19 orang luka-luka yang sebagian besar adalah panitia pengawas pemilu.

Tuduhan kecurangan juga terjadi pada tahun 2016. Dilansir laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, tercatat dugaan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) saat Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada 9 Desember 2015 dan kasus Pilkada Karimun.

Intimidasi pemilu juga sudah jelas terjadi tahun 2017 di DKI Jakarta. Kala itu, ada dugaan intimidasi dan pemaksaan terhadap pemilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran dua. Intimidasi dan pemaksaan dilakukan kedua kubu, yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sikap Hasto yang baru menyerukan hal ini sebagai masalah, kata dia, memang bukan pernyataan yang salah setelah terlihat jelas ada perpecahan antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Tapi lebih bernada “maling teriak maling”.

“Jadi ini bukan barang baru, dan malah terjadi di era yang mana PDI Perjuangan merupakan partai yang memegang posisi sebagai partai penguasa,” ujar Yohanes.

Namun karena tahapan Pilkada 2024 baru dimulai hingga hari coblosan serentak akan berlangsung pada November 2024, belum ada bukti mengenai dugaan kecurangan yang terjadi.

KESIMPULAN

Pernyataan Hasto Kristiyanto soal dugaan kecurangan Pemilu Presiden akan terulang pada Pilkada 2024 adalah belum ada bukti.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)