Keliru, Klaim bahwa Pemerintah Indonesia Setuju Lakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel pada April 2024

Dilansir Tempo, Menteri Luar Negeri RI (Menlu), Retno Marsudi menyatakan penolakan upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Meskipun terdapat sejumlah tekanan agar pihaknya membuka hubungan diplomasi dengan Israel.

Meskipun diiming-imingi tiket masuk OECD yang juga disebut sebagai klub negara kaya, Retno mengatakan tetap pada pendirian turut berjuang memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel.

"Oh, nggak, dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi. Buat kita posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina juga disampaikan Retno pada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, sebagaimana dipublikasikan melalui akun Facebook Sekretariat Wapres RI, Rabu, 17 April 2024.

“Menlu juga melaporkan pada Wapres mengenai konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Menlu menampik secara tegas adanya pemberitaan bahwa Indonesia akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel,” bunyi keterangan yang disertakan.

Tempo juga memberitakan bahwa isu adanya usaha normalisasi hubungan dari kedua pemerintah itu berasal dari media Israel, Ynet News. Informasi dikatakan berasal dari salinan surat Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz.

Isi surat itu menggambarkan OECD sepakat memberikan syarat pada Indonesia bila ingin bergabung, yakni harus mendapat persetujuan seluruh anggota, termasuk Israel. Sementara Israel mengajukan syarat normalisasi hubungan dua negara, untuk memberikan persetujuan tersebut.

Indonesia dan Israel memiliki sejarah hubungan yang tegang karena berbeda pendirian akan kemerdekaan bangsa Palestina. Namun, Indonesia juga memiliki hubungan kerja sama perdagangan rahasia selama beberapa dekade. Visa turis untuk warga Israel juga telah disediakan di Indonesia.

Pemerintah dan rakyat Indonesia pada umumnya menuntut kemerdekaan Palestina, misalnya dengan adanya sejumlah aksi demonstrasi sejak Oktober 2023. Di level internasional, RI mengajukan kasus melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) dan mendukung gugatan genosida Afrika Selatan yang dilakukan Israel, di Den Haag, Belanda.

Isu Dihembuskan Media Israel

Sejumlah media asal Israel telah beberapa kali menghembuskan isu adanya kesepakatan normalisasi hubungan antara negara mereka dengan Indonesia. Misalnya Jewish Insider yang pernah menyatakan Indonesia menjalin kerjasama dengan Israel dalam upaya mengevakuasi 10 WNI di Gaza dalam konflik pada Oktober 2023.

Sesungguhnya Kemlu RI saat itu berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mengupayakan evakuasi. "Proses evakuasi ini sepenuhnya misi kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan isu normalisasi hubungan (dengan Israel) atau isu politik apapun," kata juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal.

Contoh lain, saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan diplomat Israel, Itay Tagner, di Bahrain pada tahun 2021, dikaitkan dengan normalisasi hubungan antar kedua negara oleh media asal Israel, The Times of Israel.

Dilansir Kumparan.com, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pertemuan itu sesungguhnya tidak direncanakan, melainkan keduanya sedang berpapasan. Dia mengatakan Prabowo tidak pernah membahas normalisasi hubungan kedua negara, baik secara formal maupun informal.

"Itu hanya berpapasan dan bertemu sebagai sesama peserta konferensi di lokasi konferensi di mana Pak Prabowo sebelumnya memberikan pidato kunci dan menjawab berbagai pertanyaan dari beberapa peserta konferensi yang diselenggarakan IISS di Bahrain," ujar Dahnil, Minggu, 21 November 2021.

Pendapat Akademisi

Dilansir VOA Indonesia, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, menjelaskan bahwa menurutnya berbagai momen akan dimanfaatkan Israel untuk mengupayakan dan menghembuskan isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Dia mengatakan klaim yang mengatakan Indonesia dan Israel bekerjasama dalam mengevakuasi WNI di Gaza merupakan narasi yang dilebih-lebihkan. Israel berusaha meningkatkan posisi mereka di Timur Tengah dengan menampilkan seakan-akan sudah dekat dengan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia selalu menampilkan pertentangan pada Israel. Misalnya dalam misi kemanusiaan yang berkaitan dengan Israel, Indonesia tidak datang sebagai pemerintahan, melainkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

“Tidak mungkin terjadi kontak karena dalam undang-undangnya menyatakan itu, tidak boleh ada simbol-simbol negara dalam berhubungan dengan Israel dalam urusan apapun. Kalaupun ada, itu kelompok swasta. Kelompok swasta barangkali dunia usaha, Palang Merah Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki jaringan dengan Israel,” kata Rezasyah.

Dilansir Kompas.com, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyatakan sependapat dengan Menlu Retno, bahwa Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina bila ingin memulai normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Dia mengatakan, dalam hal ini, Indonesia teguh pada amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama dalam pembukaan yang mengatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

"Kan konstitusi kita mengamanatkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Saat ini Palestina kan dijajah/diokupasi oleh Israel," kata Hikmahanto, Minggu 14 April 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan pemerintah Indonesia menyetujui normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel adalah klaim keliru. Narasi itu merupakan propaganda pemerintah Israel.

Sejumlah pejabat Israel beberapa kali mengeluarkan klaim yang menyatakan seakan-akan hubungan diplomatik mereka dengan pemerintah Indonesia sudah dekat. Beberapa media asal Israel pun berkali-kali memberitakannya. Namun pemerintah Indonesia konsisten tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel selama bangsa Palestina masih terjajah.