Keliru, Video yang Diklaim Unjuk Rasa Menolak Hasil Pemilu di Gedung DPR RI pada 20 Februari 2024

Tempo memverifikasi narasi tersebut menggunakan layananreverse image searchdari mesin pencari Google, dan menemukan keterangan terkonfirmasi atas video yang beredar.

Berikut hasil penelusurannya:

Video 1



Video yang beredar diawali memperlihatkan kelompok massa yang disemprotwater cannondi depan sebuah gerbang. Video yang sama ditemukan dalam berita Kompas TV yang diunggah tanggal 24 September 2019.

Video itu sesungguhnya memperlihatkan situasi demonstrasi menolak revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Kepolisian berusaha mengusir massa menggunakanwater cannon.

Video 2



Pada detik ke-4 dalam video yang beredar, memperlihatkan kerumunan massa. Video tersebut juga sama dengan isi berita Kompas TV terkait demonstrasi penolakan terhadap hasil revisi KUHP di Gedung DPR RI, Jakarta, 24 September 2024.

Video 3



Demikian juga dalam video yang beredar pada detik ke-44, sama dengan berita Kompas TV tersebut. Bagian video itu memperlihatkan sejumlah personil kepolisian yang mengenakan tameng huru hara mendekat ke gerbang Gedung DPR RI.

Protes terhadap Pemilu 2024  

Meskipun video yang beredar bukan demonstrasi untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan menolak kecurangan pemilu. Namun di sisi lain, gelombang protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diduga banyak kecurangan terus berlangsung.

Misalnya, sebagaimana yang diberitakan CNN Indonesia, sekelompok demonstran menggelar aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Jakarta, 19 Februari 2024. Mereka menilai Pemilu 2024 diselenggarakan secara curang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan berbagai elemen masyarakat kerap menggelar demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagaimana dilaporkan Antara.

Dilansir Majalah Tempo edisi 11 Februari 2024, terdapat gambaran bagaimana instansi-instansi pemerintah dikerahkan dalam Pilpres 2024 untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku netral dalam Pilpres 2024, juga dinilai sebagai basa-basi belaka. Karena faktanya dia mengerahkan anggaran negara, bansos, personil kepolisian, menteri, dan pejabat kepala daerah, untuk merayu dan menekankan sumbangan suara untuk Prabowo-Gibran.

Dengan berbagai temuan itu, Presiden Jokowi diduga melakukan pelanggaran hukum dan etik untuk memuluskan pencalonan Prabowo-Gibran dan memenangkan mereka dalam Pilpres 2024.

Meski begitu, di tengah berbagai temuan Tempo itu, Presiden Jokowi tetap menyatakan bahwa dirinya tidak berkampanye untuk pasangan capres-cawapres. Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga mengatakan pihaknya netral.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang diklaim unjuk rasa memprotes kecurangan Pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada 20 Oktober 2024 adalahkeliru. 

Aksi penolakan terhadap proses Pemilu 2024 memang bergulir, terutama demonstrasi di Kantor KPU RI dan Bawaslu RI. Namun, video yang beredar sesungguhnya tentang aksi demonstrasi penolakan hasil revisi KUHP pada tahun 2019.