Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut Indonesia akan bangkrut jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 5 Februari 2024.
Dalam unggahannya terdapat foto Sri Mulyani dengan narasi sebagai berikut:
"Dr Srimulyani Menkeu: Prabowo Presiden Indonesia Bangkrut!"
Lalu benarkah postingan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut Indonesia akan bangkrut jika Prabowo Subianto menjadi presiden?
HASIL CEK FAKTA
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan tidak menemukan informasi valid terkait pernyataan Sri Mulyani yang menyebut Indonesia akan bangkrut jika Prabowo menjadi presiden. Sejauh ini Sri Mulyani juga belum pernah menyatakan dukungan pada paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
Di sisi lain, Sri Mulyani justru meminta anak buahnya agar menjaga netralitas dalam pemilu. Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Pesan Sri Mulyani ke Anak Buah: Jaga Netralitas saat Pemilu" yang tayang pada 25 Januari 2024.
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menghimbau para jajarannya agar waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan menjaga netralitas.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC, di Sentul, Bogor, Kamis (25/1/2024).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Sehingga reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ujarnya.
Bendahara negara ini juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
Climate Change
Dalam kesempatan itu, Sri juga menyoroti terkat climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” jelas Menkeu.
Menkeu pun berharap agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan," pungkas Menkeu."
KESIMPULAN
Postingan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut Indonesia akan bangkrut jika Prabowo Subianto menjadi presiden adalah hoaks.
Rujukan
Publish date : 2024-02-06