Keliru, Konten Berisi Klaim bahwa Jokowi Minta Pengungsi Rohingya Diusir

Tim Cek Fakta Tempo memeriksa klaim ini dengan menelusuri pernyataan resmi dari lembaga yang menangani pengungsi serta sumber kredibel lainnya.
Dilansir Kompas, sedikitnya 1.012 pengungsi etnis Rohingya, Myanmar, berada di Kabupaten Pidie, Bireuen, dan Aceh Timur, Provinsi Aceh. 
Pemerintah Indonesia, seperti dilansir Tempo pada 11 Desember 2023, akan memberi bantuan sementara kepada pengungsi etnis Rohingya yang masuk Provinsi Aceh. Presiden Jokowi mengatakan, walaupun demikian pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal.
Pada 6 Desember 2023, seperti dilansir Tempo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.
"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud MD.
Walaupun Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengungsi, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Pemerintah juga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Laman UNHCR Indonesia menuliskan terdapat sekitar 12,616 pengungsi terdaftar di kantor UNHCR di Indonesia. Dari total pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia, 27% adalah anak–anak. Sebanyak 82 anak datang sendiri atau terpisah dari keluarga mereka.
Laman UNHCR menuliskan, sejak November 2022, Indonesia telah menerima kedatangan 5 kapal yang membawa 644 pengungsi Rohingya di Aceh. Para pengungsi tersebut kini ditampung di tiga lokasi berbeda di Aceh yakni, Lhokseumawe, Pidie dan Aceh Besar (Ladong), sementara sejumlah 167 orang di antara mereka melanjutkan perjalanan secara mandiri.
Pengungsi Rohingya tidak hanya mencari keselamatan di Indonesia. Mayoritas pengungsi Rohingya telah melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh, Malaysia dan India.  Lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia selama tahun 2023 adalah perempuan dan anak-anak.
IOM (International Organization for Migration), dalam pernyataan pers mengatakan pada tanggal 4 April 2023, IOM bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah melakukan relokasi 190 pengungsi Rohingya dari Pidie dan Lhokseumawe ke Pekanbaru.
"Relokasi ini menandakan adanya awal yang baru di lingkungan yang aman, setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi terbatas di Pidie dan Lhokseumawe,” kata Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM di Indonesia.
Dilansir Detik.com, pejabat informasi publik (public information officer) UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono mengatakan cuitan di media sosial yang mengatakan UNHCR  minta pengungsi Rohingya diberi KTP hingga pulau kosong adalah hoaks.

Pada 8 Desember 2023, dalam pernyataan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo menjelaskan sikap pemerintah tentang pengungsi Rohingya. Presiden mengatakan pemerintah akan terus mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dalam menangani para pengungsi.
“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi menyoroti  fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat karena adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang makin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh, terdapat dugaan kuat, ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” katanya. Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak.
Tentang pengungsi Rohingya
Dilansir laman UNHCR, Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Myanmar sebelumnya dikenal sebagai Burma. Meskipun mereka  tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi dan telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982. Hal tersebut menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.
Lalu pada Agustus 2017, serangan bersenjata dan kekerasan berskala besar, memaksa ribuan orang Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Banyak dari mereka yang berjalan berhari-hari melewati hutan dan melakukan perjalanan laut yang berbahaya melintasi Teluk Benggala untuk mencapai tempat yang lebih aman di Bangladesh. 
Laman Doctors Without Borders menuliskan sejumlah besar Rohingya melakukan perjalanan berbahaya dengan kapal-kapal penyelundup melintasi Teluk Benggala untuk bergabung dengan lebih dari 100.000 orang Rohingya yang tinggal di Malaysia. 
Seringkali perahu-perahu ini ditangkap oleh pihak berwenang Malaysia, tetapi ketika mereka kembali ke Bangladesh, mereka dihalangi oleh pihak berwenang Bangladesh dan terdampar di laut selama berminggu-minggu-bahkan berbulan-bulan. Saat ini sebagian dari mereka terdampar di Indonesia, termasuk di Aceh, NTB, NTT dan Sulawesi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan narasi dan klaim UNHCR minta pulau kosong diberikan ke pengungsi Rohingya dan Jokowi minta Rohingya diusir adalahkeliru.
Pemerintah Indonesia telah memberi bantuan sementara kepada pengungsi etnis Rohingya yang masuk Provinsi Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Lembaga internasional yang menangani pengungsi juga mengatakan pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan tempat tinggal sementara dan merelokasi para pengungsi ke tempat-tempat yang layak.