Belum Ada Bukti, Konten tentang Satuan Khusus dan 8 Petinggi Polri yang Berperan Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan adanya dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pemilu 2024, sebagaimana laporan Majalah Tempo edisi 3 Desember 2023. Namun hingga kini belum ada bukti yang bisa dirujuk terkait satuan khusus yang dibentuk Polri beserta delapan orang petingginya untuk memenangkan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, seperti yang disebut dalam konten media sosial tersebut.
Reportase Majalah Tempo itu berdasarkan keterangan beberapa pihak, termasuk pejabat daerah, politisi di daerah, asosiasi kepala desa dan pengusaha. Mereka dihubungi dan didatangi anggota Polri yang mendorong untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.
Misalnya, Kepolisian mendadak memeriksa dua kepala desa anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menjelang penyelenggaraan sosialisasi pemilu 2024 yang sedianya dibuka Mahfud. 
Polda Jawa Tengah juga melakukan pemanggilan pada kepala desa-kepala desa Kabupaten Karanganyar, serta mendalami dugaan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Wonogiri dan Klaten.
Personil kepolisian juga pernah mendatangi politisi Partai Golkar Jambi, Asari Syafei, dan mempertanyakan keputusan Asari yang mendukung Anies sebagai capres dalam Pilpres 2024.
Petinggi Polri juga mengumpulkan para pengusaha pada pertengahan Oktober 2023, dan meminta mereka membuat acara yang lebih megah untuk pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran, daripada acara kampanye paslon lain. Dua petinggi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang menceritakan perihal pertemuan itu kepada Tempo.
Personil kepolisian juga didapati menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran, membagikan bantuan sosial di beberapa daerah, serta mengawasi kegiatan pasangan capres dan cawapres lain saat berkunjung ke berbagai daerah.
Dalam infografis laporan Majalah Tempo berjudul “Benarkah Polisi Menggalang Dukungan untuk Prabowo-Gibran” edisi 3 Desember 2023, ada delapan dugaan ketidaknetralan Polri di antaranya:
Laporan Tempo itu tidak menyebut ada tim khusus atau 8 nama petinggi Polri yang diduga terlibat. Butuh investigasi khusus untuk membuktikan hal ini.
Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo membantah berbagai dugaan tersebut dan menyatakan tetap netral dalam Pilpres 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit mempersilahkan masyarakat memeriksa profesionalitas kepolisian memproses hukum sejumlah kepala desa jelang Pilpres 2024.
“Silakan dicek, apakah penanganan kasus hukum sifatnya mengada-ada atau berdasarkan laporan. Kalau ada pelanggaran, silakan dilaporkan,” kata Kapolri, 2 Desember 2023.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semestinya menelusuri dugaan ketidaknetralan Polri tersebut.
Menurutnya, Bawaslu bisa memberikan kepastian benar atau tidaknya dugaan-dugaan itu. Kompolnas yang bertugas mengawasi Polri, juga memiliki peran untuk melakukan penelusuran dugaan-dugaan itu, sesuai kewenangannya.
“Soal dugaan keterlibatan Polri ini memang mesti Bawaslu yang menelusuri. Informasi awalnya kan sudah banyak. Dan untuk menindaklanjuti (dugaan) itu tak perlu menunggu laporan masyarakat,” kata Fadli pada Temp melalui WhatsApp, 11 Desember 2023.
Bila TNI-Polri tidak netral, menurut Fadli, akan membuat Pemilu 2024 menjadi tidak sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Verifikasi Tempo menyimpulkan,belum ada buktikonten tentang adanya satuan khusus dan nama 8 petinggi Polri yang berperan dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.