Berita
Pembangunan IKN tidak 100 persen menggunakan APBN yang digunakan hanya 20 persen, sisanya dari swasta dan investasi ke luar negeri
HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN. “Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada apbn adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.
Adapun setelah 2024, pembiayaan pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045 dengan mengandalkan porsi non-APBN. Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa realisasi investasi di IKN hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp35 triliun.
Agung mengatakan, groundbreaking tahap pertama di IKN telah dilakukan pada 21-22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp23 triliun. Selanjutnya, groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp12,5 triliun. Groundbreaking sejumlah proyek tahap ketiga direncanakan akan dilakukan pada Desember 2023, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Sejumlah proyek tersebut terdiri atas tiga kategori, di antaranya pembangunan 3 proyek terkait sektor hijau, 6 proyek yang mendukung ekosistem kawasan to work, to live, and to play, serta 3 proyek pembangunan gedung lembaga negara. Lembaga negara yang siap dibangun, yaitu gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara tahun 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada apbn adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.
Adapun setelah 2024, pembiayaan pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045 dengan mengandalkan porsi non-APBN. Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa realisasi investasi di IKN hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp35 triliun.
Agung mengatakan, groundbreaking tahap pertama di IKN telah dilakukan pada 21-22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp23 triliun. Selanjutnya, groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp12,5 triliun. Groundbreaking sejumlah proyek tahap ketiga direncanakan akan dilakukan pada Desember 2023, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Sejumlah proyek tersebut terdiri atas tiga kategori, di antaranya pembangunan 3 proyek terkait sektor hijau, 6 proyek yang mendukung ekosistem kawasan to work, to live, and to play, serta 3 proyek pembangunan gedung lembaga negara. Lembaga negara yang siap dibangun, yaitu gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.
KESIMPULAN
Dilansir dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.
“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.
“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.
Publish date : 2023-12-22