Berita
Daftar besaran tunjangan yang diklaim akan diberikan kepada pengangguran menjadi viral di media sosial. Informasi itu dibagikan oleh akun Nil Masni di Facebook pada 14 Maret 2019.
“Pemerintah akhirnya menyetujui untuk memberikan tunjangan langsung bagi para pengangguran di Indonesia sesuai dengan ijazah terakhir sekolahnya,” demikian yang tertulis.
Tercantum tujuh kategori penerima dengan nominal terendah sebesar Rp1.750.000 untuk yang berijazah SD hingga Rp15.650.000 untuk lulusan Strata-3. Tunjangan itu dikabarkan mulai dibagikan pada Mei 2019.
Adhyaksa Daut jg protes soal kartu prakerja , sy ini 5 thn jdmenpora n bbrp thn jd apalah gt di bank sy tau pemerintah tdk punya dana utk byr pengangguran , asal ngomong aja itu
“Pemerintah akhirnya menyetujui untuk memberikan tunjangan langsung bagi para pengangguran di Indonesia sesuai dengan ijazah terakhir sekolahnya,” demikian yang tertulis.
Tercantum tujuh kategori penerima dengan nominal terendah sebesar Rp1.750.000 untuk yang berijazah SD hingga Rp15.650.000 untuk lulusan Strata-3. Tunjangan itu dikabarkan mulai dibagikan pada Mei 2019.
Adhyaksa Daut jg protes soal kartu prakerja , sy ini 5 thn jdmenpora n bbrp thn jd apalah gt di bank sy tau pemerintah tdk punya dana utk byr pengangguran , asal ngomong aja itu
HASIL CEK FAKTA
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa informasi tersebut tidak pernah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga merupakan hoaks alias kabar bohong. "Bisa demikian (hoaks)," kata dia saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
Selain itu, pembahasan mengenai alokasi anggaran untuk kartu pra kerja ini belumlah final. Anggaran untuk kartu ini, kata Nufransa, tidak tersedia di APBN 2019 karena baru akan dimasukkan pada Rancangan APBN 2020. Selain itu, kemungkinan alokasi juga bakal dilakukan usai Pemilu Presiden 2019.
Selain itu, pembahasan mengenai alokasi anggaran untuk kartu pra kerja ini belumlah final. Anggaran untuk kartu ini, kata Nufransa, tidak tersedia di APBN 2019 karena baru akan dimasukkan pada Rancangan APBN 2020. Selain itu, kemungkinan alokasi juga bakal dilakukan usai Pemilu Presiden 2019.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2019-03-30