Cek Fakta: Hoaks Presiden Jokowi Geram karena Sebagian Pulau Maluku Diambil China

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan dalam website Democrazy.id. Namun judul artikel berbeda dalam postingan.
Dalam artikel asli berjudul "Sisa Setahun Berkuasa, Jokowi Baru Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan". Kesamaan dengan postingan terdapat pada tanggal artikel diunggah yakni 20 Februari 2023 dan juga kesamaan foto.
Berikut isi dalam artikel tersebut:
"DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus setahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tahun-tahun sebelumnya terlupakan mungkin ya.
“Bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari Pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya, satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024.
Pada 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan tahun depan.
Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting atau kasus anak ketes, menuju tiga persen pada 2024.
“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus 0 persen, kemudian kemiskinan ‘headline’ di 6,5 hingga 7,5 persen sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, prioritas kedua program ini tentunya berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan.
“Oleh karena itu, pemerintah juga menggenjot investasi dapat meningkat secara signifikan, melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai,” ungkapnya.
Adapun regulasi tersebut antara lain pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk “tax holiday”, “super deduction tax” untuk litbang, vokasi.
Fasilitas pajak berupa tax allowance juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis SDA bertujuan memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai."

Postingan yang mengklaim Presiden Jokowi geram karena pulau Maluku sebagian sudah diambil China adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu telah disunting.