Keliru, Video Presiden Putin Serahkan Bukti Nyata Kejahatan Australia Mendukung KKB Papua

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, video di Facebook tersebut sama sekali tidak memperlihatkan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menyerahkan dokumen berisi bukti dukungan Australia terhadap KKB di Papua. Bahkan video tersebut sama sekali tidak membahas isu keamanan di Papua.
Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut dengan menggunakan tool InVid. Selanjutnya penelusuran dilakukan dengan menggunakan reverse image Google dan Yandex. 
Berikut ini adalah fakta-fakta atas video tersebut:
Bagian 1
Pemeriksaan fakta bagian 1
Video pada menit 1:12, menit 3:50. menit 4:05, dan 6:37 adalah pernah dimuat di kanal China Global Television Network Youtube pada 8 April 2022 dengan judul, China honors outstanding Beijing 2022 individuals and organizations. Dalam  acara yang digelar di Aula Besar Rakyat di Beijing, Xi Jinping memberikan penghargaan atas kontribusi para atlit Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing.
Bagian 2
Pemeriksaan fakta bagian 2
Video berikutnya yakni peluncuran roket, identik dengan video yang pernah diunggah ke Youtube oleh kanal United Launch Alliance pada 26 Mei 2022 dengan judul, ULA 150th Launch. “150 rockets. 150 missions. 100% mission success,” bunyi keterangan video.
Bagian 3
Pemeriksaan fakta bagian 3
Video lainnya memperlihatkan tembakan roket artileri udara. Video ini identik dengan video yang pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Bridget Bosch pada 22 Juni 2017 dengan judul, “Aerial Artillery Rocket Fire”.
Pada keterangan videonya dijelaskan bahwa awak peluncur yang ditugaskan ke Batalyon 3, Resimen Artileri Lapangan 197, Garda Nasional NH, menembakkan roket dari peluncur Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi pada 12 Juni di Gagetown, Kanada selama pelatihan tahunan.
Bagian 4
Pemeriksaan fakta bagian 4
Sementara bagian video yang memperlihatkan kapal selam, identik dengan yang pernah diunggah ke Youtube oleh kanal HBB Defense Military pada 11 Desember 2020 dengan judul Royal Navy’s latest Astute Class attack submarine.
HMS Anson, kapal selam serang Kelas Astute terbaru Angkatan Laut Kerajaan Inggris, telah resmi dinamai dalam upacara virtual di galangan kapal Barrow-in-Furness BAE Systems. Kapal selam ini diklaim sebagai kapal selam serang terbesar, tercanggih, dan paling kuat yang pernah dioperasikan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris.
Tidak ada laporan Presiden Putin Serahkan Kejahatan Australia
Dengan menggunakan berbagai kata kunci, Tempo tidak menemukan pemberitaan terkait Presiden Putin serahkan bukti kejahatan Australia mendukung KKB Papua. Sejauh ini tidak ada bukti bahwa Australia mendukung aksi KKB di Papua. 
Video tersebut sama sekali tidak berisi penjelasan Presiden Putin serahkan kejahatan Australia. Narasi dari pengisi suara pada bagian awal video identik dengan artikel yang pernah dimuat situs berita cnbcindonesia.com pada 23 November 2021 dengan judul, Ngeri! RI Dikepung Senjata Nuklir 'Tetangga', Ini Buktinya.
Selanjutnya, pengisi suara membacakan narasi yang identik dengan artikel berita yang pernah diunggah situs berita yang sama pada 9 Oktober 2021 dengan judul, Dikepung Senjata Nuklir, RI & Negara ASEAN Panik & Terancam.
Pada bagian akhir, narasi dalam video tersebut identik dengan teks berita yang pernah dimuat kantor berita Antara pada 4 Januari 2022 dengan judul, Perjanjian anti nuklir disepakati, China dorong Indonesia bersuara.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim Presiden Putin menyerahkan bukti kejahatan Australia mendukung KKB Papua pada Indonesia, keliru.
Video di atas sama sekali tidak memperlihatkan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan dokumen berisi bukti dukungan Australia terhadap KKB di Papua. Bahkan video tersebut sama sekali tidak membahas isu keamanan di Papua.
Melainkan munculnya kemitraan baru di Indo Pasifik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia (AUKUS) sekaligus menandai dimulainya kerjasama kapal selam nuklir antara ketiga negara. 
Kerjasama itu menimbulkan kekhawatiran negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.