Berita
“TNI kerahkan 450 prajurit tempur ke perbatasan Malaysia, buntut panjang kasus TKI”
HASIL CEK FAKTA
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengerahkan 450 orang prajurit TNI ke perbatasan Malaysia dan Indonesia. Di dalam video tersebut dikatakan bahwa hal ini terjadi akibat permasalahan terkait pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara Malaysia.
Namun setelah menelusuri kebenaran klaim tersebut, didapati fakta bahwa informasi mengenai 450 orang prajurit yang dikirim TNI RI ke perbatasan Malaysia terkait permasalahan pekerja migran/TKI merupakan informasi hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari instansi atau lembaga berwenang terkait hal tersebut.
Sebelumnya, Indonesia diketahui telah melakukan penangguhan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penangguhan ini dilakukan sebagai bentuk ancaman Pemerintah Indonesia kepada Malaysia agar menyetujui sistem tunggal dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System/OCS di Indonesia. Untuk saat ini, Kementerian Dalam Negeri menggunakan ‘Maid Online System’ (MOS) yang diklaim Indonesia tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia,” jelas Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M. Saravanan. Malaysia akhirnya menerima permintaan Pemerintah Indonesia, dan menandatangani Nota Kesepakatan (MoU).
Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa buntut permasalahan terkait pekerja migran Indonesia atau TKI adalah pengiriman 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia dengan Indonesia, merupakan informasi hoaks kategori misleading content atau konten yang dimanipulasi.
Namun setelah menelusuri kebenaran klaim tersebut, didapati fakta bahwa informasi mengenai 450 orang prajurit yang dikirim TNI RI ke perbatasan Malaysia terkait permasalahan pekerja migran/TKI merupakan informasi hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi dari instansi atau lembaga berwenang terkait hal tersebut.
Sebelumnya, Indonesia diketahui telah melakukan penangguhan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penangguhan ini dilakukan sebagai bentuk ancaman Pemerintah Indonesia kepada Malaysia agar menyetujui sistem tunggal dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System/OCS di Indonesia. Untuk saat ini, Kementerian Dalam Negeri menggunakan ‘Maid Online System’ (MOS) yang diklaim Indonesia tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia,” jelas Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M. Saravanan. Malaysia akhirnya menerima permintaan Pemerintah Indonesia, dan menandatangani Nota Kesepakatan (MoU).
Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa buntut permasalahan terkait pekerja migran Indonesia atau TKI adalah pengiriman 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia dengan Indonesia, merupakan informasi hoaks kategori misleading content atau konten yang dimanipulasi.
KESIMPULAN
Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)
Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Indonesia kirim 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia akibat buntut permasalahan pekerja migran (TKI).
Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Indonesia kirim 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia akibat buntut permasalahan pekerja migran (TKI).
Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Indonesia kirim 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia akibat buntut permasalahan pekerja migran (TKI).
Faktanya, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Indonesia kirim 450 orang prajurit ke perbatasan Malaysia akibat buntut permasalahan pekerja migran (TKI).
Rujukan
Publish date : 2022-08-20