Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial X yang beredar pada Jumat (6/11) mengeklaim bahwa Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi sebagai agama yang sah di Indonesia.
Unggahan tersebut juga menyebut agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu tidak lagi diakui oleh negara.
Sebagai informasi, agama samawi terdiri dari agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.
Unggahan itu menampilkan poster digital bergambar gedung Kementerian Agama, bendera Indonesia, serta simbol agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang diberi tanda silang merah.
Poster tersebut dilengkapi tulisan “Berdasarkan Hasil Rapat!” dan “Mulai Sekarang!”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berikut narasi dalam poster tersebut:
“KEMENTERIAN AGAMA HANYA MENGAKUI AGAMA SAMAWI SEBAGAI AGAMA YANG SAH DI INDONESIA!
HINDU, BUDDHA DAN KHONGHUCU TIDAK LAGI DIAKUI NEGARA!”
Namun, benarkah Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi dan tidak lagi mengakui Hindu, Buddha, serta Khonghucu?
Unggahan tersebut juga menyebut agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu tidak lagi diakui oleh negara.
Sebagai informasi, agama samawi terdiri dari agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.
Unggahan itu menampilkan poster digital bergambar gedung Kementerian Agama, bendera Indonesia, serta simbol agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang diberi tanda silang merah.
Poster tersebut dilengkapi tulisan “Berdasarkan Hasil Rapat!” dan “Mulai Sekarang!”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berikut narasi dalam poster tersebut:
“KEMENTERIAN AGAMA HANYA MENGAKUI AGAMA SAMAWI SEBAGAI AGAMA YANG SAH DI INDONESIA!
HINDU, BUDDHA DAN KHONGHUCU TIDAK LAGI DIAKUI NEGARA!”
Namun, benarkah Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi dan tidak lagi mengakui Hindu, Buddha, serta Khonghucu?
HASIL CEK FAKTA
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agama masih secara jelas mencantumkan pembinaan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
Dalam Pasal 6 huruf a Perpres tersebut, salah satu fungsi Kementerian Agama adalah:
“Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pesantren.”
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap memasukkan Hindu, Buddha, dan Khonghucu dalam lingkup kebijakan pembinaan masyarakat beragama di Kementerian Agama. Salinan peraturan dapat diperiksa melalui JDIH BPK.
Selain itu, Pasal 7 Perpres yang sama tetap mencantumkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam susunan organisasi Kementerian Agama. Sementara itu, layanan untuk masyarakat Khonghucu tetap tercantum melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ketentuan tersebut juga sejalan dengan informasi pada situs resmi Kementerian Agama. Dalam penjelasan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama secara eksplisit mencantumkan enam bidang bimbingan masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Selain ketentuan mengenai tugas Kementerian Agama, kebebasan beragama juga dijamin dalam konstitusi.
Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya.
Dengan demikian, klaim bahwa Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi dan tidak lagi mengakui Hindu, Buddha, serta Khonghucu merupakan informasi yang tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Kemenag resmi tidak akui agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agama masih secara jelas mencantumkan pembinaan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
Dalam Pasal 6 huruf a Perpres tersebut, salah satu fungsi Kementerian Agama adalah:
“Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta pesantren.”
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap memasukkan Hindu, Buddha, dan Khonghucu dalam lingkup kebijakan pembinaan masyarakat beragama di Kementerian Agama. Salinan peraturan dapat diperiksa melalui JDIH BPK.
Selain itu, Pasal 7 Perpres yang sama tetap mencantumkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam susunan organisasi Kementerian Agama. Sementara itu, layanan untuk masyarakat Khonghucu tetap tercantum melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ketentuan tersebut juga sejalan dengan informasi pada situs resmi Kementerian Agama. Dalam penjelasan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama secara eksplisit mencantumkan enam bidang bimbingan masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Selain ketentuan mengenai tugas Kementerian Agama, kebebasan beragama juga dijamin dalam konstitusi.
Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya.
Dengan demikian, klaim bahwa Kementerian Agama hanya mengakui agama samawi dan tidak lagi mengakui Hindu, Buddha, serta Khonghucu merupakan informasi yang tidak benar.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Klaim: Kemenag resmi tidak akui agama Hindu, Buddha, dan Khonghucu di Indonesia
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
https://peraturan.bpk.go.id/Read/413105/Perpres%20No.%2018%20Tahun%202026.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Details/349419/perpres-no-18-tahun-2026
Publish date : 2026-11-12

