Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menyebarkan klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY menyetujui pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa AHY “mengamuk” terhadap fraksi yang dianggap menghina rakyat hingga Ketua DPR, Puan Maharani, disebut mundur dari jabatannya.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Gibran AHY Setuju Pembubaran DPR
AHY Amuk Fraksi yang Hin4 Rakyat
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Akhirnya Puan Mundur Sebagai Ketua DPR”
Namun, benarkah Gibran dan AHY setuju DPR dibubarkan?
Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa AHY “mengamuk” terhadap fraksi yang dianggap menghina rakyat hingga Ketua DPR, Puan Maharani, disebut mundur dari jabatannya.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Gibran AHY Setuju Pembubaran DPR
AHY Amuk Fraksi yang Hin4 Rakyat
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Akhirnya Puan Mundur Sebagai Ketua DPR”
Namun, benarkah Gibran dan AHY setuju DPR dibubarkan?
HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan penelusuran, tidak ada informasi resmi ataupun dari media kredibel yang menarasikan Gibran dan AHY menyetujui DPR dibubarkan.
Secara konstitusi, Pasal 7C UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dan DPR memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial, sehingga tidak dapat saling membubarkan.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Mohammad Syaiful Aris, dilansir dari ANTARA, juga menjelaskan bahwa pembubaran DPR tidak mungkin dilakukan secara konstitusional karena DPR merupakan cabang kekuasaan legislatif dan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selain itu, berdasarkan laman resmi DPR, Puan Maharani masih menjabat sebagai Ketua DPR hingga saat ini.
Dengan demikian, narasi yang menyebut Gibran dan AHY setuju membubarkan DPR serta klaim bahwa Puan Maharani mundur tidak berdasar.
Klaim: Gibran dan AHY setuju DPR dibubarkan
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Secara konstitusi, Pasal 7C UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dan DPR memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial, sehingga tidak dapat saling membubarkan.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Mohammad Syaiful Aris, dilansir dari ANTARA, juga menjelaskan bahwa pembubaran DPR tidak mungkin dilakukan secara konstitusional karena DPR merupakan cabang kekuasaan legislatif dan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selain itu, berdasarkan laman resmi DPR, Puan Maharani masih menjabat sebagai Ketua DPR hingga saat ini.
Dengan demikian, narasi yang menyebut Gibran dan AHY setuju membubarkan DPR serta klaim bahwa Puan Maharani mundur tidak berdasar.
Klaim: Gibran dan AHY setuju DPR dibubarkan
Rating: Hoaks
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KESIMPULAN
Rujukan
Publish date : 2026-02-11