Berita
SEKITAR 20 konten dengan klaim Laut Natuna Utara menjadi jaminan utang untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, beredar di media sosial di antaranya di Instagram [arsip], Facebook, dan X.
Konten itu memuat narasi bahwa jaminan utang tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Cina yang ditandatangani Jokowi. Presiden Prabowo Subianto disebut baru mengetahui isi perjanjian tersebut.
“Prabowo sampai kaget melihat perjanjian Jokowi dan Presiden Cina. Cina akan ambil kekuasaan sita Natuna Utara jika indonesia tidak bisa membayar kereta cepat,” tulis akun-akun tersebut.
Namun, benarkah Laut Natuna Utara menjadi jaminan utang biaya pembangunan Whoosh?
Konten itu memuat narasi bahwa jaminan utang tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Cina yang ditandatangani Jokowi. Presiden Prabowo Subianto disebut baru mengetahui isi perjanjian tersebut.
“Prabowo sampai kaget melihat perjanjian Jokowi dan Presiden Cina. Cina akan ambil kekuasaan sita Natuna Utara jika indonesia tidak bisa membayar kereta cepat,” tulis akun-akun tersebut.
Namun, benarkah Laut Natuna Utara menjadi jaminan utang biaya pembangunan Whoosh?
HASIL CEK FAKTA
Tempo memverifikasi konten itu dengan wawancara, situs-situs kredibel, dan menggunakan pencarian gambar terbalik. Hasilnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh memang berutang ke China Development Bank, namun Laut Natuna Utara bukan sebagai jaminan proyek tersebut.
Meski begitu, Cina diduga memiliki kepentingan besar untuk menguasai sumber daya alam di Laut Natuna Utara atau yang dikenal dengan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Namun Cina mengklaim bahwa wilayah batas tersebut tumpang tindih. Dampaknya sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Cina beberapa kali terjadi.
Setelah Presiden Prabowo dilantik, ia justru membuat pernyataan bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama di Laut Natuna Utara yang dinilai dapat merugikan Indonesia dan menguntungkan Cina. Sebab salah satu butir kesepakatan berbunyi Indonesia dan Cina akan menjalani pengembangan bersama (joint development) di wilayah-wilayah tumpang-tindih. Padahal Indonesia sebelumnya tidak pernah mengakui wilayah tumpang tindih yang diklaim Cina.
Penjaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai dengan membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2015. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd.
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung beroperasi pada Oktober 2023, dengan skema kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh Cina. Biaya proyek awal ini tercatat sebesar US$5,5 miliar (Rp 89,6 triliun) kemudian membengkak menjadi US$7,27 miliar (Rp 118,4 triliun) akibat cost overrun. Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Perpres menyebutkan pemerintah dapat mendukung proyek kereta cepat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun melalui penjaminan.
Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digelontorkan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai Rp 7,3 triliun untuk menutup pembengkakan biaya. PMN disalurkan melalui PT KAI untuk porsi kepemilikan Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sedangkan 75 persen sisanya, ditutup melalui pinjaman baru dari China Development Bank dengan total utang mencapai 5,415 miliar dolar AS atau setara Rp 81,2 triliun.
Selain nilai pinjaman pokok, bunga tahunan utang tersebut mencapai 2 persen dan bunga untuk cost overrun 3,4 persen per tahun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus membayar US$ 120,9 juta per tahun untuk bunganya.
Direktur China-Indonesia Desk di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam skema proyek kereta cepat tersebut, aset negara tidak bisa dijadikan jaminan. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Laut Natuna Utara atau wilayah kedaulatan lain menjadi jaminan utang.
Pemerintah, kata dia, memberikan penjaminan yang bersifat kontinjensi karena kondisi di masa depan yang tak pasti. “Bukan dengan menjaminkan aset tertentu,” kata Zulfikar kepada Tempo, Jumat, 9 Januari 2025.
Dia juga mengatakan kerjasama pembangunan Whoosh merupakan jenis kerjasama Business to Business (B to B), bukan antara dua negara alias Government to Government (G to G). Maka utang yang digunakan membiayai proyek tersebut, tidak bisa menggunakan jaminan wilayah kedaulatan manapun.
Berita Tempo pada 22 September 2023 melaporkan, APBN menjadi penjamin pinjaman ke China Development Bank melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 89 Tahun 2023. Beleid itu mengatur pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sengketa Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara
Meski Laut Natuna Utara bukan sebagai jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun Cina diduga ingin menguasai kawasan yang juga dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Namun Cina mengklaim perairan tersebut masuk wilayahnya. Mereka mengklaim lewat peta yang dikenal sebagai Nine Dash Line yang menyatakan 90 persen Laut Cina Selatan merupakan wilayah mereka, termasuk bagian yang menjorok jauh mendekati Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Pada 2021 misalnya, Cina juga pernah melayangkan protes ke Indonesia mengenai eksplorasi gas alam di Laut Natuna Utara. Cina mengklaim eksplorasi tersebut masuk di wilayah Cina. Padahal berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, wilayah yang dieksplorasi tersebut dimiliki oleh Indonesia.
Namun setelah Presiden Prabowo dilantik, ia membuat pernyataan bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara pada Sabtu, 9 November 2024. Senior Advisor Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI (IOJI) Grace G. Binowo, menilai pernyataan bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama dapat merugikan Indonesia dan menguntungkan Cina.
Dalam butir 9 pernyataan bersama Prabowo dan Xi itu, disebutkan Indonesia dan Cina mencapai kesepahaman penting untuk menjalani pengembangan bersama (joint development) di wilayah-wilayah tumpang-tindih (areas of overlapping claims).
Padahal, sebelumnya, Indonesia tak pernah mengakui itu dan berpegang teguh pada hukum internasional yang tertuang melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Gambar versi pertama yang beredar di internet menunjukkan Jokowi bersalaman dengan Xi Jinping. Foto Jokowi dan Xi Jinping pernah diberitakan VOA Indonesia, yang bertanggal 17 Oktober 2023.
Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi menyampaikan peningkatan investasi, seperti di bidang produksi baterai kendaraan listrik, otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja serta terkait Halal Center.
Ia juga mendorong semakin dikembangkannya koridor ekonomi “Two Countries, Twin Parks, serta mengundang Cina menjadi mitra strategis dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Sementara foto Prabowo berbaju putih dan berpeci hitam merupakan momen dirinya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan pada tanggal 30 Maret 2025, sebagaimana ditampilkan di website Kantor Staf Presiden.
Dalam versi videonya pun, yang tersedia di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo hanya mengucapkan selamat Idul Fitri, meminta maaf dan menyampaikan beberapa harapan ke depan. Tidak ada pembahasan kerjasama kereta cepat Whoosh.
Meski begitu, Cina diduga memiliki kepentingan besar untuk menguasai sumber daya alam di Laut Natuna Utara atau yang dikenal dengan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Namun Cina mengklaim bahwa wilayah batas tersebut tumpang tindih. Dampaknya sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Cina beberapa kali terjadi.
Setelah Presiden Prabowo dilantik, ia justru membuat pernyataan bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama di Laut Natuna Utara yang dinilai dapat merugikan Indonesia dan menguntungkan Cina. Sebab salah satu butir kesepakatan berbunyi Indonesia dan Cina akan menjalani pengembangan bersama (joint development) di wilayah-wilayah tumpang-tindih. Padahal Indonesia sebelumnya tidak pernah mengakui wilayah tumpang tindih yang diklaim Cina.
Penjaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai dengan membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2015. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd.
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung beroperasi pada Oktober 2023, dengan skema kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh Cina. Biaya proyek awal ini tercatat sebesar US$5,5 miliar (Rp 89,6 triliun) kemudian membengkak menjadi US$7,27 miliar (Rp 118,4 triliun) akibat cost overrun. Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Perpres menyebutkan pemerintah dapat mendukung proyek kereta cepat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun melalui penjaminan.
Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digelontorkan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai Rp 7,3 triliun untuk menutup pembengkakan biaya. PMN disalurkan melalui PT KAI untuk porsi kepemilikan Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sedangkan 75 persen sisanya, ditutup melalui pinjaman baru dari China Development Bank dengan total utang mencapai 5,415 miliar dolar AS atau setara Rp 81,2 triliun.
Selain nilai pinjaman pokok, bunga tahunan utang tersebut mencapai 2 persen dan bunga untuk cost overrun 3,4 persen per tahun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus membayar US$ 120,9 juta per tahun untuk bunganya.
Direktur China-Indonesia Desk di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam skema proyek kereta cepat tersebut, aset negara tidak bisa dijadikan jaminan. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Laut Natuna Utara atau wilayah kedaulatan lain menjadi jaminan utang.
Pemerintah, kata dia, memberikan penjaminan yang bersifat kontinjensi karena kondisi di masa depan yang tak pasti. “Bukan dengan menjaminkan aset tertentu,” kata Zulfikar kepada Tempo, Jumat, 9 Januari 2025.
Dia juga mengatakan kerjasama pembangunan Whoosh merupakan jenis kerjasama Business to Business (B to B), bukan antara dua negara alias Government to Government (G to G). Maka utang yang digunakan membiayai proyek tersebut, tidak bisa menggunakan jaminan wilayah kedaulatan manapun.
Berita Tempo pada 22 September 2023 melaporkan, APBN menjadi penjamin pinjaman ke China Development Bank melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 89 Tahun 2023. Beleid itu mengatur pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sengketa Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara
Meski Laut Natuna Utara bukan sebagai jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun Cina diduga ingin menguasai kawasan yang juga dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Namun Cina mengklaim perairan tersebut masuk wilayahnya. Mereka mengklaim lewat peta yang dikenal sebagai Nine Dash Line yang menyatakan 90 persen Laut Cina Selatan merupakan wilayah mereka, termasuk bagian yang menjorok jauh mendekati Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Pada 2021 misalnya, Cina juga pernah melayangkan protes ke Indonesia mengenai eksplorasi gas alam di Laut Natuna Utara. Cina mengklaim eksplorasi tersebut masuk di wilayah Cina. Padahal berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, wilayah yang dieksplorasi tersebut dimiliki oleh Indonesia.
Namun setelah Presiden Prabowo dilantik, ia membuat pernyataan bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara pada Sabtu, 9 November 2024. Senior Advisor Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI (IOJI) Grace G. Binowo, menilai pernyataan bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama dapat merugikan Indonesia dan menguntungkan Cina.
Dalam butir 9 pernyataan bersama Prabowo dan Xi itu, disebutkan Indonesia dan Cina mencapai kesepahaman penting untuk menjalani pengembangan bersama (joint development) di wilayah-wilayah tumpang-tindih (areas of overlapping claims).
Padahal, sebelumnya, Indonesia tak pernah mengakui itu dan berpegang teguh pada hukum internasional yang tertuang melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Gambar versi pertama yang beredar di internet menunjukkan Jokowi bersalaman dengan Xi Jinping. Foto Jokowi dan Xi Jinping pernah diberitakan VOA Indonesia, yang bertanggal 17 Oktober 2023.
Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi menyampaikan peningkatan investasi, seperti di bidang produksi baterai kendaraan listrik, otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja serta terkait Halal Center.
Ia juga mendorong semakin dikembangkannya koridor ekonomi “Two Countries, Twin Parks, serta mengundang Cina menjadi mitra strategis dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Sementara foto Prabowo berbaju putih dan berpeci hitam merupakan momen dirinya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan pada tanggal 30 Maret 2025, sebagaimana ditampilkan di website Kantor Staf Presiden.
Dalam versi videonya pun, yang tersedia di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo hanya mengucapkan selamat Idul Fitri, meminta maaf dan menyampaikan beberapa harapan ke depan. Tidak ada pembahasan kerjasama kereta cepat Whoosh.
KESIMPULAN
Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Laut Natuna bagian utara dijadikan jaminan utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, adalah klaim keliru.
Rujukan
https://www.instagram.com/p/DQ2k5K9E7mY/
https://www.facebook.com/reel/1258857695999995
https://x.com/MichelAdam1515/status/2008741322044420295
https://www.inka.co.id/artikel/bumn-indonesia-china-resmikan-kerjasama-pembangunan-kereta-cepat
Publish date : 2026-01-14