Berita
KOMPAS.com - Unggahan media sosial berupa tangkapan layar judul artikel mengeklaim mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam artikel itu, Budi Gunawan menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukannya saat menjabat presiden selama dua periode.
Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan itu merupakan hasil manipulasi.
Judul artikel yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.
Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel di media Gelora News berjudul, "Budi Gunawan Meminta Ke Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi Untuk Mempertangung Jawaban atas Korupsi Yang Dilakukannya Selama Dua Periode Menjabat".
Dalam artikel itu, Budi Gunawan menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukannya saat menjabat presiden selama dua periode.
Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan itu merupakan hasil manipulasi.
Judul artikel yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.
Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel di media Gelora News berjudul, "Budi Gunawan Meminta Ke Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi Untuk Mempertangung Jawaban atas Korupsi Yang Dilakukannya Selama Dua Periode Menjabat".
HASIL CEK FAKTA
Setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel di laman Gelora News yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi.
Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri foto yang ada di dalam artikel menggunakan teknik reverse image search.
Hasilnya diketahui bahwa unggahan tersebut memanipulasi artikel Gelora News pada 11 September 2025 ini. Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".
Artikel itu memuat opini dari Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso terkait pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam pada awal September 2025.
Menurut Sugeng, seharusnya Presiden Prabowo memberi tahu kepada masyarakat alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam.
Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Budi Gunawan yang meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi. Sehingga, dapat dipastikan bahwa judul artikel itu merupakan hasil rekayasa.
Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri foto yang ada di dalam artikel menggunakan teknik reverse image search.
Hasilnya diketahui bahwa unggahan tersebut memanipulasi artikel Gelora News pada 11 September 2025 ini. Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".
Artikel itu memuat opini dari Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso terkait pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam pada awal September 2025.
Menurut Sugeng, seharusnya Presiden Prabowo memberi tahu kepada masyarakat alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam.
Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Budi Gunawan yang meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi. Sehingga, dapat dipastikan bahwa judul artikel itu merupakan hasil rekayasa.
KESIMPULAN
Unggahan berupa tangkap layar judul artikel yang mengeklaim Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa Jokowi merupakan konten hasil manipulasi.
Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".
Adapun artikel itu memuat opini Politikus PSI, Sugeng Teguh Santoso yang mempertanyakan alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam.
Artikel aslinya berjudul "Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan".
Adapun artikel itu memuat opini Politikus PSI, Sugeng Teguh Santoso yang mempertanyakan alasan mengapa Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam.
Rujukan
https://www.facebook.com/share/r/1ENWrg9N5s/
https://web.facebook.com/share/p/14RK2aBsMyk/
https://web.facebook.com/share/p/17H2wse1SP/
https://www.gelora.co/2025/09/publik-berhak-tahu-alasan-pencopotan.html?m=1
https://app.kompas.com/download?source=Kompas.com&medium=Referral&campaign=belowarticle
Publish date : 2025-09-15