Berita
KOMPAS.com - Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Tautan itu berada dalam unggahan yang tayang pada akhir Juli 2025, dan mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Akan tetapi, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks.
Tautan mengatasnamakan Kominfo yang diklaim untuk pendaftaran bansos PKH dibagikan oleh akun Facebook ini pada 31 Juli 2025.
Berikut narasi yang dibagikan:
BANSOS PKH 2024-2025
Anggaran 28,31 T untuk 10jt keluarga di seluruh Indonesia.
Bagi yang belum menerima bansos PKH langsung daftar kan diri anda sekarang juga melalui tautan resmi dari KOMINFO,
Link pendaftaran di bawah
Tautan itu berada dalam unggahan yang tayang pada akhir Juli 2025, dan mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Akan tetapi, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks.
Tautan mengatasnamakan Kominfo yang diklaim untuk pendaftaran bansos PKH dibagikan oleh akun Facebook ini pada 31 Juli 2025.
Berikut narasi yang dibagikan:
BANSOS PKH 2024-2025
Anggaran 28,31 T untuk 10jt keluarga di seluruh Indonesia.
Bagi yang belum menerima bansos PKH langsung daftar kan diri anda sekarang juga melalui tautan resmi dari KOMINFO,
Link pendaftaran di bawah
HASIL CEK FAKTA
Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan sejumlah kekeliruan pada informasi yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut.
Pertama, Kominfo sudah tidak eksis dan berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemudian, Kompas.com juga menemukan indikasi phishing atau pencurian data pribadi. Biasanya, pelaku akan memancing korban untuk memberikan data pribadinya.
Tautan itu mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data diri dan nomor akun Telegram.
Informasi itu jelas keliru. Sebab, syarat utama untuk memperoleh berbagai jenis bantuan dari Kemensos adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara online via aplikasi Cek Bansos atau secara offline melalui kelurahan/desa.
Dokumen yang dibutuhkan antara lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta alamat email dan nomor telepon.
Pertama, Kominfo sudah tidak eksis dan berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemudian, Kompas.com juga menemukan indikasi phishing atau pencurian data pribadi. Biasanya, pelaku akan memancing korban untuk memberikan data pribadinya.
Tautan itu mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data diri dan nomor akun Telegram.
Informasi itu jelas keliru. Sebab, syarat utama untuk memperoleh berbagai jenis bantuan dari Kemensos adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara online via aplikasi Cek Bansos atau secara offline melalui kelurahan/desa.
Dokumen yang dibutuhkan antara lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta alamat email dan nomor telepon.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan mengatasnamakan Kominfo yang beredar di Facebook dan diklaim untuk pendaftaran bansos PKH adalah hoaks.
Tautan tersebut terindikasi phishing dan mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data diri serta nomor akun Telegram.
Tautan tersebut terindikasi phishing dan mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data diri serta nomor akun Telegram.
Rujukan
Publish date : 2025-08-04