• [BERITA] Kementerian PUPR Beri Penjelasan Mengenai Isu Rumah Subsidi Sudah Habis

    Sumber:
    Tanggal publish: 08/08/2019

    Berita

    Terkait munculnya isu bantuan untuk rumah subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) telah habis, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan penjelasannya.

    Hasil Cek Fakta

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto menjelaskan bahwa bantuan FLPP kini masih tersedia sekitar 30 persen untuk disalurkan.

    “Kalau selama ini sering dituliskan bahwa bantuan perumahan atau subsidi habis, sebetulnya tidak demikian. Kita lihat, FLPP itu capaian kinerjanya saat ini masih sekitar 70 persen. Jadi masih ada sekitar 30 persen yang kita bisa proses,” ungkapnya.

    Eko memaparkan, hingga 11 Juli 2019, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit rumah dari target 68.858 unit rumah dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.

    Lalu, perihal SSB, Eko mengatakan, realisasinya saat ini masih 0 persen. "Padahal kita lihat, SSB itu targetnya adalah akan untuk 100 ribu unit. Jadi itu belum direalisasikan. Memang permintaan dan penagihan sudah datang kepada kami, dan kami catat sekitar 60 ribu. Kalau itu diproses dan disetujui semua maka SSB kinerjanya adalah sekitar 60 persen. Kita berharap bahwa Agustus ini capaian itu bisa tercapai," sebut dia.

    Berdasarkan fakta tersebut, Eko menekan kan, bahwa bantuan untuk rumah subsidi masih ada. "Tapi apapun juga, kami ingatkan bahwa sampai saat ini baik itu FLPP ataupun SSB itu masih ada," tegasnya.
    Eko juga menyatakan, Menteri PUPR telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna menyiapkan antisipasi jika bantuan rumah subsidi masih kurang. "Menteri PUPR sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk antisipasi bila ada kekurangan subsidi. Harapan kita semua akan ada tambahan," tandasnya.

    Rujukan

    • Mafindo
    • Liputan 6
    • Merdeka.com
    • Medcom.id
    • 4 media telah memverifikasi klaim ini

  • [SALAH] “AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK PLN, 350 ribu TKA ilegal dari RRC Masuk INDONESIA”

    Sumber: whatsapp.com
    Tanggal publish: 06/08/2019

    Berita

    “AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK PLN, 350 ribu TKA ilegal dari RRC Masuk INDONESIA …”

    Salinan narasi selengkapnya di (2) bagian REFERENSI.

    Hasil Cek Fakta

    Tangkapan layar yang dibagikan adalah hasil suntingan, tidak ada artikel dengan judul tersebut. Selain itu, tata letak artikel tidak sesuai dengan standar tata letak artikel detik, dan tata bahasa yang digunakan tidak baku.

    Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

    • Mafindo
    • Detik
    • 2 media telah memverifikasi klaim ini

  • [KLARIFIKASI] Pose “Jari L” oleh PLN

    Sumber: whatsapp.com
    Tanggal publish: 06/08/2019

    Berita

    “Sripeni Inten PLT Dirut PLN penanggung jawab pemadaman massal terburuk sepanjang masa”.

    Hasil Cek Fakta

    Akronim dari “Listrik”, sempat digunakan oleh PLN pada tahun 2018 lalu sebelum dihentikan setelah pengumuman nomer urut Pasangan Capres Cawapres. Tidak terkait politik, biasa digunakan pada saat berfoto di acara Hari Pelanggan Nasional.

    Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

    • Mafindo
    • ANTARA News
    • 2 media telah memverifikasi klaim ini

  • [BERITA] Klarifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Terkait Beredarnya Surat Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan kelompok Penerima Bantuan Program Produksi Budidaya TA. 2019

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/08/2019

    Berita

    Sempat beredar Surat Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan kelompok Penerima Bantuan Program Produksi Budidaya TA. 2019 dengan kop surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di media sosial. Surat itu diklaim sebagai Surat Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan kelompok Penerima Bantuan Program Produksi Budidaya TA. 2019. Dalam bagian surat itu terdapat permintaan untuk melakukan transfer sejumlah dana untuk keperluan pembayaran tiket transportasi dan akomodasi via Nuansa Travel a.n. Saharuddin Bari.

    Hasil Cek Fakta

    Menanggapi hal tersebut, pihak KKP pun memberikan klarifikasi. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menegaskan, surat undangan yang beredar tersebut adalah hoaks dan kategori penipuan oleh oknum yang tidak bertanggunghawab. Modus penipuan seperti itu sudah terjadi beberapa kali.

    “Kami pastikan surat yang beredar di media daring adalah hoaks, pihak kami tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu. Kalau kita teliti dari fisiknya saja (kop surat) sudah tidak sesuai,” tegas Slamet.

    Slamet pun mengatakan, bila diteliti substansi surat tersebut terdapat kejanggalan. “Jika diteliti subtansi surat juga sangat janggal, tidak mungkin instansi pemerintah sampai mengarahkan pembayaran sementara tiket dan akomodasi lewat agen,” ungkapnya.

    Ia pun menjelaskan, Ditjen Perikanan Budidaya tidak pernah menerbitkan surat dimaksud dan tidak menyelenggarakan bimbingan teknis terkait ini pada tanggal 2-3 Agustus 2019 di Jakarta. Terkait kegiatan/program di instansi KKP khususnya perikanan budidaya ada pedomannya. Artinya semua ketentuan resmi dan mekanisme ada di dalamnya. Masyarakat juga dapat mengakses info resmi terkait ini melalui website resmi KKP.

    “Sekali lagi kami pastikan yang beredar itu penipuan. Oleh karena itu, melalui rillis resmi ini, kami meminta seluruh Dinas terkait, UPT dan para penyuluh di seluruh Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi ikhwal surat palsu ini. Jika menemukan kasus serupa, kami meminta seluruh pihak untuk meminta konfirmasi terlebih dahulu lewat no telpon resmi kami di nomor (021) 3519070 Untuk klarifikasi resmi dari kami telah kami siapkan dan segera kami edarkan,” katanya.

    Rujukan

    • Mafindo
    • ANTARA News
    • Kompas
    • 3 media telah memverifikasi klaim ini