Sesat, Pengadilan Italia Putuskan Aturan Vaksinasi Wajib Inkonstitusional

Tangkapan layar informasi berjudul “ Pengadilan Italia Aturan Vaksinasi Wajib Inkonstitusional, Efek Samping Fatal Terlalu Berisiko ” beredar di Twitter pada 2 Mei 2022. Sebuah logo RAIR Foundation USA tertera di bagian atas kiri. serta tanggal pemuatan informasi itu pada 27 April 2022.  Tidak ada keterangan lanjutan mengenai isi informasi tersebut. Namun dari kolom komentar, salah satu akun mengunggah tautan situs Rair Foundation yang mempublikasikan informasi dalam judul “Italian Court Rules Mandatory Vaccination Unconstitutional, 'Fatal Side Effects' too Risky (Video)”. Informasi tersebut adalah versi asli sebelum judulnya diubah dalam bahasa Indonesia.  Sesuai judulnya, Isi informasi itu menyebutkan Pengadilan Administratif Sisilia telah memutuskan bahwa kewajiban wajib vaksinasi Covid di Italia tidak konstitusional. Pengadilan menyatakan bahwa vaksin mRNA yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari Covid telah terbukti menyebabkan "efek samping yang serius atau fatal." Pengadilan menjelaskan bahwa bahkan jika kematian seperti itu jarang terjadi, satu kematian saja sudah cukup untuk membuat mandat tersebut menjadi inkonstitusional. Informasi itu juga memuat transkrip pernyataan pengacara Italia Marco Mori. Benarkah Pengadilan Italia memutuskan aturan vaksinasi wajib inkonstitusional? Tangkapan layar unggahan dengan klaim Pengadilan Italia putuskan aturan vaksinasi wajib inkonstitusional

Untuk memeriksa klaim tersebut, Tempo mengakses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia, Italia, Administrative Justice Council for the Region of Sicily, 16 March 2022, Order no. ‎351/2022‎. Putusan yang telah dialih ke bahasa Inggris itu dipublikasikan di situs Covid19litigation.org, situs database putusan hukum terkait dengan Covid-19 yang dikelola University of Trento.  Dalam amar putusan tersebut, hakim tidak memutuskan bahwa undang-undang yang mengatur vaksinasi wajib adalah inkonstitusional. Fakta yang tertulis, hakim menangguhkan persidangan hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi setelah mengirimkan dokumen ke Mahkamah.  “Karena hakim telah mengirimkan dokumen ke Mahkamah Konstitusi yang meragukan ketidakabsahan ketentuan yang memberlakukan persyaratan vaksinasi, persidangan ditangguhkan hingga ada keputusan Mahkamah,” demikian petikan yang tertulis dalam kesimpulan umum amar putusan hakim Pengadilan Administratif Campania, Naples, Italia Maria Abbruzzese. Sidang tersebut bermula dari gugatan seorang mahasiswa Ilmu Keperawatan di Universitas Palermo yang dilarang mengikuti pelatihan magang karena tidak divaksin COVID-19. Dia menolak divaksin karena pernah terinfeksi Covid-19 dan dapat menimbulkan risiko kematian yang serius. Sementara Aturan wajib vaksin bagi pekerja di bidang medis dan kesehatan telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang n. 44/2021. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi individu di tempat kerja, pasien serta layanan kesehatan.   Dijelaskan lebih rinci dalam situs Covid19litigation.org pada 30 Maret 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021.  Pengadilan tata usaha negara bertanya kepada Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan persyaratan konstitusional tentang undang-undang terkait vaksin yang memaksakan keseimbangan antara manfaat kolektif yang berasal dari vaksinasi wajib dan individu. Pembatasan hak untuk menentukan nasib sendiri harus sepenuhnya dibenarkan oleh perlindungan kesehatan kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Italia (Putusan 5/2018).  Pengadilan bagaimanapun menyoroti perbedaan antara prinsip-prinsip yang terkait dengan vaksinasi wajib di waktu biasa dan mereka dalam keadaan darurat pandemi. Hakim PTUN Sisilia meminta Mahkamah Konstitusi untuk merevisi kriteria vaksinasi wajib di masa pandemi terutama terkait dengan farmakovigilans dan pemantauan terkait vaksin yang tunduk pada otorisasi bersyarat. Klaim pernyataan Efek Samping Fatal Terlalu Berisiko Tempo tidak menemukan dalam amar putusan hakim yang menyebut efek samping fatal terlalu berisiko atau fatal side effects' too risky. Dalam amar putusan yang tertulis menyebutkan bahwa pengadilan berpendapat dengan mempertimbangkan ketidakpastian umum tentang efek samping, pihak administratif harus diminta untuk memantau agar memastikan efek negatif yang terkait dengan vaksinasi terdeteksi dengan cepat dan efektif. Kurangnya koleksi (data) semacam itu mengarah pada profil otonom atas ketidakwajaran dan membuat orang meragukan administrasi yang baik dan benar. “The Court holds in this respect that, in consideration of the general ‎uncertainty about the side-effects, an appropriate monitoring regime ‎should be required of the administration to ensure that collateral ‎negative effects related to vaccination are promptly and effectively ‎detected. The lack of such collection leads to an autonomous profile ‎of unreasonableness and makes one doubt good and correct ‎administration.‎” Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia mempertanyakan kepada Mahkamah Konstitusi apakah vaksinasi wajib didasarkan pada bukti ilmiah yang cukup, apakah kewajiban untuk menginformasikan mereka yang tunduk pada vaksinasi wajib didefinisikan secara memadai dan, apakah rezim pemantauan yang tepat diperlukan untuk administrasi agar memastikan bahwa efek negatif kolateral vaksinasi segera dan terdeteksi secara efektif.  Menurut pengadilan, aturan tentang vaksinasi wajib harus ditinjau secara terus menerus mengingat evolusi pengetahuan medis dan ilmiah serta undang-undang harus mengatur tindakan pencegahan dan mitigasi terkait dengan efek vaksin.

Dari pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Pengadilan Italia memutuskan aturan vaksinasi wajib inkonstitusional adalah menyesatkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia pada 16 Maret lalu memutuskan untuk menunda sidang hingga ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara Sisilia sebelumnya telah mengajukan pertanyaan konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi tentang vaksinasi wajib bagi profesional perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh undang-undang Italia pada tahun 2021.  Tim Cek Fakta Tempo ** Punya informasi atau klaim yang ingin anda cek faktanya? Hubungi  ChatBot  kami.

https://perma.cc/MBR4-83E6 https://www.covid19litigation.org/case-index/italy-administrative-justice-council-region-sicily-order-no-3512022-2022-03-16 https://www.covid19litigation.org/news/2022/03/italy-italian-vaccination-law-unconstitutional-constitutional-challenges-related

Publish date : 2022-05-11